Edisi 04 Desember 2015 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Jumat, 4 Desember 2015

No. 221 tahun IX

Pengemban Pengamal Pancasila

Presiden Tolak Pembelian Heli JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyetujui rencana pembelian helikopter Marlin Agusta Westland (AW) 101 untuk digunakan sebagai pesawat kepresidenan. Pertimbangan karena helikopter yang ada saat ini masih bisa digunakan, dan harga yang terlalu tinggi. “Dengan berbagai masukan yang ada, Presiden memutuskan tidak menyetujui rencana pembelian helikopter itu,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat membahas alutsista di Kantor Presiden Jakarta, Kamis. Pramono menyebutkan sejumlah pertimbangan, pertama Presiden beranggapan helikopter yang ada masih bisa digunakan. “Kedua, dengan kondisi keuangan

sekarang, harganya dianggap terlalu tinggi,” ucapnya. Ia menyebutkan Presiden tetap akan menggunakan helikopter yang ada, walapun perlu dipikirkan untuk memiliki “back up” helikopter karena saat ini tidak ada “back up”. “Arahan Presiden adalah agar digunakan asembling atau karoseri yang bisa dibuat putra bangsa sendiri,” ujar Pramono. Ia menyebutkan pada Kamis ini Presiden memimpin tiga ratas yaitu terkait alutsista, termasuk pengadaan helikopter. “Saat ini kita gunakan helikopter Superpuma rakitan PT DI,” tambah Pramono. Menurut Pramono, ratas juga membahas mengenai upaya agar RI tetap memiliki satelit untuk menjaga keamanan laut dan udara nasional.(ant/kmb)

JK : Presiden

Siap Bersihkan Yang Terlibat Suluh Indonesia/ade

MAROEF SJAMSOEDDIN BERSAKSI DI MKD - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai saksi kasus pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto, Kamis (3/12) kemarin. Maroef Sjamsoeddin mengakui merekam pembicaraannya dengan Setya Novanto dan pengusaha M. Riza Chalid

Maroef Akui Kebenaran

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ternyata mendapat perhatian Presiden Joko Widodo dan dirinya. Bahkan JK sempat membuat catatan kecil dalam secarik kertas terkait point-point yang diangapnya menarik untuk disimak. Setelah mendengarkan rekaman itu, menurut JK, Presiden Jokowi dan dirinya sepakat membersihkan praktik pemburu rente. “Tentu Bapak Presiden dan saya setelah mendengarkan

semua itu, sehingga kami bertekad untuk membersihkan apa pun yang terjadi di MKD,” kata JK saat membuka acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Gedung MPR/DPR/ Jakarta, Kamis (3/12) kemarin. Konferensi dihadiri Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Irman Gusman, namun tidak tampak Ketua DPR Setya Novanto. Selain itu, sejumlah pejabat negara juga terlihat hadir. JK mengatakan persekongkolan merupakan skandal terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Bahkan JK menilai

rekaman itu sebagai keserakahan. Sebab, orang yang disebut berada dalam rekaman itu bukanlah orang miskin. “Mereka itu bisa makan lebih dari 4 kali sehari. Tapi karena keserakahan, maka persekongkolan itu terjadi,” ujarnya. Menyinggung isu korupsi yang menjadi tema dari konferensi tersebut, dalam pidatonya itu JK juga menyinggung materi rekaman yang menurutnya secara terbuka diketahui publik adanya upaya sekelompok orang dari pengusaha dan pejabat tinggi negara untuk merugikan negara yang jumlahnya sangat besar.

“Kalau kita lihat tragisme semalam (isi rekaman SN, MR dan MS), luar biasa. Dengan congkaknya, diperlihatkan semua bisa dikuasai dengan uang,” tegas JK. Entah menyindir ketidakhadiran Setya Novanto yang seharusnya menjadi tuan rumah dalam acara itu, JK menyatakan bahwa ke depan dalam acara-acara resmi yang akan hadir dalam lembaga legislatif hanya dua. “Nanti hanya ketua DPD RI dan MPR yang hadir karena yang satunya (ketua DPR) sudah hilang,” kata JK yang disambut tawa hadirin. (har)

Isi Rekaman Pembicaraan Setnov dan Riza Chalid PRESIDEN Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Sjamsoeddin akhirnya memberikan kesaksian di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Kamis (3/12) kemarin. Dalam sidang yang dipimpinan Ketua MKD Surahman Hidayat, Maroef mengatakan dirnyalah yang berinisatif merekam sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas dirinya selaku Presdir PTFI. Pada hari kedua sidang MKD itu, mantan Wakil Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) ini mengakui rekaman yang diperdengarkan di MKD sama

persis dengan materi pembicaraan antara dirinya dengan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Muhammad Riza Chalid. “Nggak ada yang menyuruh saya (merekam), ini inisiatif saya. Karena saya datang sendirian, Ketua DPR berdua. Jadi apabila diperlukan saya perlu berkas. Saya tidak mengetahui apa yang akan berkembang (menjadi ramai

seperti sekarang),” katanya. Dia juga mengakui isi rekaman tidak ada yang dikurangi. Maroef merekam dengan ponselnya sendiri. Dia menaruhnya di atas meja dengan posisi recording. Maroef merekam pembicaraannya, bersama Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha minyak Reza Chalid. Pembicaraan berlangsung selama dua jam di Ritz Carlton lantai 21 di sebuah ruang rapat pada 8 Juni 2015 lalu. Menurut Maroef, kecurigaan kepada Setya Novanto setelah pertemuan kedua. “Setelah pertemuan, saya analisa pribadi, insting saya berjalan, kenapa kok pembahasan di luar kontrak dibahas Ketua DPR bersama pengusaha. Kenapa tidak diajak bagian kelengkapannya misalnya Ketua Komisi VII DPR,” tanya Maroef. Dalam kesaksiannya, terungkap juga bahwa Maroef melaporkan soal pertemuannya itu kepada Presdir Freeport McMoran James Moffet (Jim Bob) terkait permintaan 20 persen saham. Jim Bob ternyata tidak menyetujui ajakan Setya. Bahkan, Jim mengatakan apabila ajakan Setya diikuti, justru akan membahayakan dirinya sendiri. “Moffet menyampaikan kalau kamu mau memasukkan saya pada penjara, lakukan itu,” kata Maroef menirukan ucapan bosnya yang bermarkas di Amerika Serikat itu. Mengenai adanya permintaan saham, Maroef Sjamsoeddin mengakui pengusaha Muhammad Riza Chalid berbicara soal permintaan 11 persen saham Freeport untuk Presiden dan 9 persen untuk Wakil Presiden.(har)

Suluh Indonesia/ant

RATAS PEMBANGUNAN PAPUA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) berbincang dengan Staf Khusus Presiden sekaligus Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Lenis Kogoya (kiri) sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/12). Rapat tersebut membahas soal pembangunan berkelanjutan di Papua.

Kejagung Tegaskan

Berkas Novel Baswedan Belum Dilimpahkan JAKARTA - Berkas kasus dugaan penganiayaan atas nama tersangka Novel Baswedan dinyatakan lengkap oleh penyidik Bareskrim Polri. Atas kelengkapan berkas tersebut, Kamis(3/12) kemarin, penyidik senior KPK tersebut bersama berkasnya,dibawa ke jaksa, pada Jaksa Agung Muda Pidana umum (Jampidum) Kejagung. Namun, kendati dibawa ke pihak Jaksa pada Jampidum, Novel tidak diperiksa sama sekali, dan malah langsung

dibawa penyidik ke Polda Bengkulu tanpa penyerahan berkas ke Kejagung. Menanggapi adanya dibawanya Novel oleh penyidik ke Kejagung, Pimpinan KPK sepakat meminta agar Kejaksaan Agung tak menahan penyidik senior KPK Novel Baswedan.” Pimpinan sepakat, kami berharap kejaksaan gak lakukan penahanan terhadap Novel,” kata Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP ketika dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Kamis(3/ 12)kemarin. Hal senada juga

dikatakan Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji. ”Kami mengikuti prosedur KUHAP, pelimpahan P21 ke Kejagung, dan memang kami harapkan tidak ada penahanan terhadap Novel, demi mempertahankan hubungan kelembagaan yang memang kondusif,” imbuh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia tersebut. Permintaan tersebut dilakukan, sebab Novel masih menyidik banyak perkara kasus korupsi di KPK. Oleh karena itu,agar KPK tak terganggu pekerjaanya,Pimpinan KPK

berharap, mantan Kasatreskrim Polresta Bengkulu tersebut tidak ditahan meski dilimpahkan ke Kejaksaan” Banyak(perkara yang disidik), ada empat. Sebagian Novel ketua satgasnya,” imbuh Johan. Dilain pihak,atas dilimpahkanya Novel ke Kejagung, meskipun sempat di bawa ke Kejagung, Jampidum Kejagung Noor Rachmad menegaskan,pihaknya belum akan melakukan penahanan terhadap Novel. (wnd)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.