Edisi 03 Desember 2015 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Kamis, 3 Desember 2015

No. 220 tahun IX

Pengemban Pengamal Pancasila

Presiden Digugat SEMARANG - PN Semarang menyidangkan kasus gugatan terhadap Presiden Republik Indonesia yang diajukan 21 keluarga Jalan Setiabudi 213 Srondol Kulon, Kota Semarang yang rumahnya digusur oleh TNI. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Diyati R Sulur di PN Semarang digelar menyusul buntunya upaya mediasi atau perdamaian antara pihak penggugat dengan tergugat yang diwakili oleh TNI Angkata Darat. Dalam gugatan tersebut, rumah yang didiami 21 keluarga di atas lahan seluas 6.400 meter persegi tersebut dihancurkan tanpa landasan hukum yang jelas oleh peronel Kodam IV/ Diponegoro. ‘’Gugatan dilayangkan terhadap Presiden karena beliau selaku pemegang kekua-

saan tertinggi TNI,” kata kuasa hukum penggugat Eko Suparno. Selain Presiden, kata dia, gugatan juga ditujukan kepada Panglima TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, serta Pangdam IV/ Diponegoro. Dalam gugatan tersebut, kata dia, warga juga menuntut ganti rugi materiil dan moril dengan total Rp21,1 miliar. ‘’Kerugian materiil karena harta benda rusak dan hilang sekitar Rp10,6 miliar,” tambahnya. Ganti rugi moril karena rasa takut, cemas, kehilangan tempat tinggal Rp10,5 miliar yang terbagi Rp500 juta untuk tiap warga. Dalam sidang perdana tersebut, Hakim Ketua Diyati R Sulur tetap memberi kesempatan kedua belah pihak untuk berdamai. (ant)

Suluh Indonesia/ant

BARANG BUKTI SUAP - Petugas penyidik KPK menunjukkan barang bukti dugaan suap terkait pembentukan Bank Daerah Banten di Jakarta, kemarin. Dua anggota DPRD Banten ditetapkan sebagai tersangka.

UU KPK Masuk Prolegnas

Tolong Rakyat Ditanya

Suluh Indonesia/ant

PRESIDEN TIBA DI TANAH AIR - Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko Polhukam Luhut Panjaitan (kedua kiri), Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (kanan) dan Seskab Pramono Anung (kiri) memberikan keterangan pers di Jakarta, kemarin. Kepala Negara beserta delegasi kembali tiba di tanah air usai menghadiri KTT Perubahan Iklim atau Conference Of Parties (COP) ke-21 di Paris, Prancis.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan, revisi UU KPK yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2016 berasal dari inisiatif DPR. ‘’Tolong rakyat ditanya,” ucap Presiden Jokowi ketika menjawab pertanyaan wartawan tentang komitmen pemerintah terkait urusan revisi UU KPK di Jakarta, kemarin. Presiden Jokowi juga meminta agar ahli hukum, akademisi, aktivis anti korupsi diajak bicara. ‘’Semangat revisi KPK untuk memperkuat KPK bukan memperlemah,” tegas Jokowi. Berbeda dengan Jokowi, pembantunya Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly justru terkesan mendukung revisi UU KPK. Yasonna mengatakan, tak perlu alergi dengan keinginan pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK, karena keinginan itu bertujuan menata hukum menjadi lebih baik. ‘’Saya kira tidak perlu terlalu alergi dengan keinginan ini, seperti yang dikatakan JK (Wapres Yusuf Kalla) tidak ada yang sempurna. Jadi yang tidak sempurna itu harus disempur-

nakan,” katanya. Ia mengatakan sudah saatnya bangsa ini mengevaluasi UU KPK karena mendapati kenyataan bahwa selama 15 tahun sejak penerapannya tetap tidak menjauhkan Indonesia dari urutan ke-100 indeks korupsi di dunia. ‘’Padahal, Indonesia termasuk negara yang paling banyak memenjarakan kepala daerah dan menteri, tapi mengapa indeks korupsinya tidak bergerak signifikan, ada apa ?,” katanya. Ia mengharapkan berbagai pihak tidak menilai keinginan ini sebagai suatu yang negatif karena DPR juga telah memastikan akan memanggil wakil dari KPK untuk meminta masukan. ‘’Pemerintah juga mendapatkan laporan dari DPR bahwa keinginan untuk merevisi UU KPK ini tidak seheboh dulu, itu pun yang sempat heboh karena terprovokasi saja,” kata dia. Terkait materi UU yang akan direvisi, ia mengatakan sementara ini ada lima poin yang menurut DPR harus direvisi. ‘’Pemerintah sifatnya menunggu, karena itu akan dilihat apakah usul itu diparipurnakan

DPR, untuk kemudian dikaji bersama,” katanya. Ketika ditanya mengapa pemerintah terkesan berupaya mempercepat revisi UU KPK ini karena sebelumnya pada Oktober 2015 sempat meminta DPR untuk menunda, ia menjelaskan pada dasarnya pemerintah berkeinginan calon pimpinan baru KPK sudah memegang pedoman baru supaya bisa bergerak lebih baik lagi. Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi mengaku terkejut karena Badan Legislasi DPR dan pemerintah menyetujui revisi UU KPK masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2015 sebagai inisiatif DPR. ‘’Saya cukup terkejut mendengar bahwa revisi UU KPK masuk Prolegnas 2015, padahal beberapa waktu lalu ada kesepakatan yang disampaikan presiden melalui pembantunya, bahwa revisi UU UU tidak dilakukan pada tahun ini,” kata Johan. Mengutip ucapan Jokowi, Johan mengatakan, kalau untuk memperlemah tentu revisi harus ditolak. (ant)

MKD Jadwalkan Panggil Presdir Freeport JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menjadwalkan akan memanggil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Ma’roef Sjamsoeddin dan pengusaha Muhammad Riza Chalid untuk memberikan kesaksian pada sidang lanjutan MKD di Gedung MPR/ DPR/DPD RI Jakarta, kemarin. Menurut Ketua MKD Surrahman Hidayat, pemanggilan saksi-saksi, Ma’roef Sjamsoeddin dan Muhammad Riza Chalid, untuk mendalami sekaligus mengkonfrontir pengaduan yang disampaikan Menteri ESDM Sudirman Said. Pada sidang perdana, MKD me-

manggil saksi pelapor, Menteri ESDM Sudirman Said. Pada sidang perdana, Sudirman Said menyerahkan bukti rekaman percakapan secara lengkap dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR RI Setya Novanto, yang disimpannya dalam flash disc warna putih. Sudirman juga menyerahkan kopi transkrip secara lengkap. Sudirman Said menyerahkan bukti rekaman percakapan secara lengkap yang disimpan dalam flash disc warna putih. Ia juga menyerahkan transkrip pembicaraan dari rekaman secara

lengkap. Pada kesempatan tersebut, Sudirman berharap sidang dapat memperdengarkan rekaman sehingga publik dapat turut mendengarkan aslinya. Ketika memasuki sesi pendalaman materi, dan para anggota MKD mengajukan berbagai pertanyaan kepada Sudirman, dia mengakui rekaman yang dimilikinya adalah kopian dari rekaman yang dimiliki Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Ma’roef Sjamsoeddin. Sudirman menjelaskan, rekaman tersebut diperolehnya sekitar tiga pekan sebelum dirinya menyampai-

Kasus OTT di Banten

KPK Bidik Pejabat Daerah JAKARTA - Tim Penyidik KPK secara resmi menetapkan tiga orang tersangka dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap delapan orang di wilayah Provinsi Banten. Penetapan tersangka dilakukan setelah ditemukan cukup bukti adanya dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Wakil Ketua DPRD Banten yang berasal dari Partai Golkar SM Hartono, Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten Tri Satya Sentosa,serta Direktur PT Banten Global Development Ricky Tampinongkol. ‘’Berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan. Disimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan RT (Ricky

Tampinongkol) Direktur PT. BGD (Bali Global Development) sebuah perusahaan milik Provinsi Banten, TSS (Tri Satya Sentosa) alias S anggota DPRD Provinisi Banten, SMH (SM Hartono) anggota DPRD Provinisi Banten atau Wakil Ketua DPRD Banten,” terang Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SPdalam konferensi pers di Kantor KPK Jakarta, kemarin. Dari posisi dugaan tindak pidana RT (Ricky) diduga sebagai pemberi, sementara TSS (Tri Satya) dan SMH (Hartono) sebagai penerima berkaitan dengan memuluskan pengesahan RAPBD 2016 dimana di dalamnya tercantum ada ber-

kaitan dengan pembentukkan Bank Daerah Banten. Sementara itu, terkat barang bukti uang suap yang diamankan di lokasi kejadian, setelah dilakukan perhitungan, jumlah

kan laporan ke MKD, pada 16 Nopember 2015. Anggota MKD Akbar Faizal bertanya, kalau Sudirman meyakini ada dugaan pelanggaran hukum dan memiliki bukti rekaman, mengapa tidak melaporkan kepada aparat hukum yang berwajib. Menurut Sudirman, sebelum menyampaikan laporan ke MKD dirinya sudah berdiskusi dengan beberapa teman dan di sisi lain ada dorongan dari publik agar dirinya mengadu ke MKD. Sidang perdana juga diisi dengan pemutaran rekaman secara lengkap berdurasi 1.27 menit. (har)

total yang diberikan pihak penyuap untuk memuluskan pengesahan Perda tersebut senilai 11 ribu dolar AS,serta uang senilai Rp 60 juta.‘’Ketika dilakukan penangkapan, uang sudah dibungkus amplop cokelat tulisan Rp 10 juta, yang dolar AS terpisah 1 bundel 10 ribu, dan 1 lagi 1.000 total 11.000 dengan pecahan 100 dolar AS,”terangnya. (wnd)

Suluh Indonesia/ant

SUDIRMAN SAID BERSAKSI - Menteri ESDM Sudirman Said menyapa wartawan sebelum mengikuti sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan di Jakarta, kemarin. Sudirman Said dipanggil untuk memberi keterangan sebagai pelapor dalam kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.