Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 3 November 2016
No. 202 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasi la
Kapal Tenggelam 18 TKI Tewas BATAM - Tim SAR berhasil menemukan sebanyak 18 orang jenazah TKI korban kapal tenggelam di perairan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepri pada Rabu dinihari. Mereka terdiri dari 7 orang laki-laki, 10 orang perempuan dan satu orang bayi, kata Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian di Batam, kemarin. Ia mengatakan, korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri Nongsa Batam untuk keperluan identifikasi oleh tim Dokkokes. Sem ua korban meninggal masih dibawa ke RS Bhayangkara Polda Kepri, untuk visun dan identifikasi, kata dia. Selain korban yang ditemukan meninggal, terdapat 39 korban yang ditemukan dalam kondisi selamat. Saat ini masih berada di Kawasan Nongsa
Batam. Empat orang dirawat d RS Bhyangkara Polda Kepri. Untuk jumlah total penumpang diatas kapal masih didalami. Jumlahnya masih simpang siur. Ada yang menyampaikan sebanyak 93 penumpang dan 3 orang awak kapal, kata Sam. TKI ini berangkat menggunakan paspor biasa (pelancong), dan harus segera kembali ke Indonesia karena masa limit tinggalnya sudah habis. Berdasarkan keterangan dari salah satu penum pang yang selamat bahwa sekira pukul 02.00 WIB Kapal jenis Speed Boat bertolak dari Johor, Malaysia menuju Batam. Sekira pukul 05.00 WIB pada saat di perairan Nongsa speed boat yang mereka tumpangi di hantam ombak dan terbalik hingga mengakibatkan penumpang jatuh ke laut. (ant)
Gugatan Irman Gugur JAKARTA - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh mantan Ketua DPD Irman Gusman. Dalam putusannya, Hakim tunggal I Wayan Karya menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Irman Gusman gugur karena KPK sudah melakukan pelimpahan berkas perkara. Mengadili, menyatakan permohonan praperadilan gugur dengan segala akibat hukumnya. Dan menghukum biaya perkara sebesar nihil kepada pemohon, kata Hakim I Wayan Karya dalam sidang di PN Jakarta Selatan, kemarin. Sebelumnya, KPK telah melimpahkan berkas penyidikan Irman Gusman, selaku tersangka kasus dugaan suap pengurusan kuota gula impor untuk wilayah
Sumatera Barat ke tahap penuntutan. Penyidik juga melimpahkan berkas dua tersangka lainnya, yakni Dirut CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan istrinya Memi. Pelimpahan berkas Irman Gusman dilakukan lima hari menjelang pembacaan putusan atau pada 28 Oktober 2016 lalu. Tim kuasa hukum Irman Gusman sudah mengajukan protes atas pelimpahan berkas ini. Tanggal 28 Oktober 2016 sudah dilakukan pelimpahan perkara atas nama Irman Gusman. Dengan dilimpahkannya berkas perkara maka status tersangka pun berubah menjadi terdakwa. Sehingga hakim praperadilan mempertimbangkan dalam hal praperadilan belum selesai maka perkara pokok sudah dilimpahkan maka perkara praperadilan gugur. (har)
Suluh Indonesia/ant
KOMNAS HAM - Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kedua kiri) dan Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat (kanan) bersiap memberikan keterangan usai pertemuan di Gedung KPK Jakarta, kemarin.
SBY :
Ahok Harus Adili JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berharap proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berjalan adil tanpa ada rekayasa terkait tuduhan penistaan agama. Hal itu disampaikan SBY dalam jumpa pers di kediam a nny a di P uri Cike as , Bogor, kemarin. Harapan Demokrat, penegakan hukum harus fair, transparan dan a di l, j a nga n di re k ayasa, ucap SBY. SBY mengingatkan Polri agar berhati-hati dalam mengusut kasus Ahok. Pasalnya, kata dia, jutaan rakyat Indonesia mengikuti proses hukum tersebut lewat media. (Kasus Ahok), bola ada di penegak hukum. Bukan di jalan-jalan raya, bukan di tangan Pak Jokowi, bukan di
tangan pemimpin organisasi m assa Islam. B uka n di Partai Dem okrat, p artai manapun. Jika proses penega kan hukum be rj alan benar, fair, transparan, adil dan tidak direkayasa, rakyat harus menerima apapun hasilnya. Pak Ahok bisa terbukti bersalah, sebaliknya Pak Ahok bisa terbukti tidak bersalah, tambah SBY. Kasus itu kini tengah ditangani Bareskrim Polri. Ahok sebelumnya sudah diminta keterangan penyelidik. Kasus itu tengah diusut oleh Bareskrim Polri. Sejauh ini, polisi menerima delapan laporan masyarakat terhadap Ahok. Ahok sudah diminta keterangan penyelidik Bareskrim atas permintaan sendiri. Penyelidik juga telah memintai keterangan staf Ahok yang diminta klarifikasi soal ucapan Ahok yang mengutip
surat Al Maidah ayat 51 saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Penyelidik juga telah memintai keterangan beberapa warga Pulau Seribu. Tak Dipengaruhi SBY mengatakan, proses hukum terkait pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dilaporkan atas penistaan agama tak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun. Proses hukum terhadap Ahok tak boleh dipengaruhi oleh Pemerintah dan para pengunjuk rasa yang akan melakukan aksinya di Istana Negara 4 November mendatang, kata SBY. Ia menekankan, hukum merupakan proses yang harus terpisah dari tekanan politik dan ancaman massa. Oleh karena itu, SBY mengimbau agar polisi sebagai penegak hukum
berlaku netral dan tegas. Ia menambahkan, jangan hanya karena satu orang, proses hukum di Indonesia menjadi terganggu. Sebab, dalam negara hukum, yang harus menjadi panglima ialah hukum itu sendiri, bukan yang lain. Kita ini negara hukum, jadikan hukum sebagai panglima, jangan karena satu orang akhirnya proses hukum terganggu, lanjut SBY. Sebelumnya, Ahok sudah membantah melakukan penistaan agama. Meski demikian, ia mengucapkan permintaan maaf kepada umat Islam. Saya sampaikan kepada semua umat Islam atau kepada yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau apa, kata Ahok. Ahok merasa bukanlah orang yang anti atau memusuhi agama tertentu. (kmb)
Suluh Indonesia/ant
BANJIR BANDUNG - Pelajar dan pengendara berusaha melintasi kawasan tergenangnya banjir di Jalan Soekarno Hatta, Bandung, kemarin. Banjir yang melanda ruas jalur cepat ini mengakibatkan sejumlah kendaraan dari arah kota Bandung menuju arah timur Gedebage-Cibiru-Cileunyi mengalami perlambatan yang disebabkan oleh fungsi drainase yang kurang baik.
Tangani Kasus Ahok
Kesempatan Polri Membangun Citra DIREKTUR Eksekutif Lembaga Kajian Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada Polri guna menangani kasus yang menyeret petahana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Edi mengajak semua elemen masyarakat bersabar dan menghormati proses hukum untuk memberikan kesempatan kepada Polri. Edi mempersilahkan komponen masyarakat menyampaikan aspirasi melalui aksi
unjukrasa asal tidak bertindak anarkis dan menjaga keamanan negara. Edi juga mengingatkan Polri untuk menegakkan hukum secara profesional dan proposional, serta menolak segala bentuk intervensi dari pihak
yang berkepentingan. Polri harus berani menolak intervensi dari pihak mana pun termasuk dari elit politik dan tekanan masyarakat, ujar mantan komisioner Kompolnas itu. Menurut Edi, Polri perlu menjaga netralitas dan kemandirian dengan berpegang pada aturan hukum yang berlaku agar tetap mendapatkan kepercayaan publik. Sementara itu, Ketua Umum DPN Gerakan Mahasiswa Kosgoro Untung Kurniadi menyurati Presiden Joko Widodo agar penanganan kasus Ahok yang dilakukan Polri dikembalikan sesuai hukum yang berlaku dan pembukaan UUD 1945. Presiden Jokowi bersama jajaran harus memberikan suri tauladan yang berpihak kepada kebenaran, tutur Untung. Untung berharap Presiden Jokowi dapat memimpin Bangsa Indonesia dengan menyatukan negeri untuk mencapai cita-cita seperti yang diamanatkan UUD 1945. Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menilai tuntutan pendemo yang mendesak Presiden Joko Widodo untuk memenjarakan Ahok atas kasus yang menjerat mantan Bupati Belitung Timur itu, tidak tepat. Sebetulnya tuntutan agar Bapak Presiden menyampaikan pernyataan terbuka mendukung proses hukum (kasus Ahok) sudah disampaikan, kata Tito. (ant)
Suluh Indonesia/ant
KETERANGAN PERS SBY - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, kemarin. Presiden keenam RI itu menyampaikan berbagai isu terkini, antara lain menanggapi rencana unjuk rasa pada 4 November 2016 mendatang, mengenai Pilkada Jakarta dan juga kasus TPF Munir.
Pejabat Pelindo III Ditangkap JAKA RTA - S atgas gabungan dari tim Sab er Pungli Mabes Polri menyita Rp4,5 miliar dari Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo III Surabaya, RS, yang menjadi tersangka kasus Pungli di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Ada Rp4,5 miliar. Itu Rp600 juta ditemukan di ruang kerja RS dan Rp3,9 m iliar di sit a di rekeni ng tabungan RS, kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusu s B are skrim Po lri Brigjen Pol Agung Setya, di Jakarta, kemarin. Kasus ini terkuak atas in-
formasi adanya pungli yang dilakukan PT Akara Multi Karya kepada kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pungli tersebut membebankan biaya tambahan yang dituangkan dalam invoice yang diterbitkan PT Akara yang harus dibayarkan oleh pemilik kontainer. Tiap kontainer dipungut biaya Rp500 ribu, ujar Brigjen Agung. Pada Kamis (20/11), tim m enem ukan invoi ce u ntuk pem bayaran tiga kontainer m ilik pe rusahaa n CP yang s a l a h s a t u kon t a ine r nya masih di Singapura. CP selaku pemilik kontain-
er sudah m entransfer dana sebagaimana invoice tersebut. Dana ditransfer melalui rekening bank BCA atas nama AH selaku Direktur PT Akara, katanya. Padahal PT Akara tidak memiliki kewenangan menerbitkan invoice pembayaran yang dibebankan kepada pemilik kontainer. Polisi pun langsung menangkap empat orang dari PT Akara termasuk AH selaku Direktur PT Akara. Dari pengembangan kasus tersebut, tim gabungan kemudian menangkap Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo III
Surabaya, RS. RS memiliki peran sebagai penerima dana setoran pungli yang dikumpulkan oleh PT Akara. Pungli ini dikelola (oleh RS). Ini (pungli) bukan resmi, tapi liar, enggak ada dasar hukumnya. PT Akara dimiliki oleh Saudara RS, kemudian dia juga salah seorang direktur di PT Pelindo III. Ini terkait kewenangan dan kekuasaan dia (RS), katanya. Menurut Agung Setya, akibat pungli ini, mengakibatkan arus barang di Pelabuhan Tanjung Perak terhambat karena waktu tunggu (dwelling time) yang lama. (ant)