Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 2 Desember 2015
No. 219 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Perwira TNI Ditembak JAYAPURA - Pangdam Cendrawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian mengemukakan bahwa almarhum Mayor Inf Jhon De Fretes, korban penembakan kelompok bersenjata di Papua, akan mendapatkan anugerah kenaikan pangkat menjadi letkol anumerta. ‘’Saya baru mendapat telepon dari Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan beliau menyatakan akan menganugerahkan kenaikan pangkat menjadi letkol anumerta kepada korban karena korban meninggal saat menjalankan tugas,” katanya kepada Antara di Base Ops Pangkalan Angkatan Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, kemarin. Dia menjelaskan bahwa selain menganugerahkan kenaikan pangkat, Panglima TNI juga berjanji akan membiayai pen-
didikan kedua anak korban yang saat ini bermukim di Magelang, Jawa Tengah. Korban meninggal akibat diserang kelompok bersenjata OPM di Mamberamo Raya, Senin (30/11) seusai melakukan kunjungan ke Kampung Namuni dalam rangka pengamanan 1 Desember. Sebelumnya, kata Mayjen TNI Siburian, korban yang menjabat sebagai perwira penghubung Kodim Sarmi berencana bersama Kapolres Mamberamo Raya melakukan patroli bersama, namun karena kapolres sedang ada kegiatan lainnya maka korban bersama kedua anggotanya melakukannya sendiri. ‘’Penembakan yang dilakukan terhadap korban sama seperti teroris,” ujar Mayjen TNI Siburian. Selanjutnya, jenazah korban akan dibawa ke Magelang untuk dikebumikan. (ant)
JK Sebut
Kasus Freeport Skandal Terbesar Suluh Indonesia/ant
KORBAN PENEMBAKAN - Jasad Mayor Inf Jhon Eliwod de Fretes tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura menggunakan pesawat Trigana Air, kemarin. Sebelumnya, korban bersama dua rekannya berpangkat Kopral ditembak OTK di Kampung Namuni, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, kemarin.
Melalui Voting
JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyebutkan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam skandal perpanjangan kontrak PT Freeport di Papua dapat menjadi skandal terbesar dalam sejarah Indonesia. ‘’Kapan pernah korupsi bersama antara presiden dengan wakil presiden. Freeport supersemar dibi-kinnya kan,” kata JK dalam sambutannya saat acara Indonesia Economic Outlook 2016 di Jakarta, kemarin. Menurut Wapres, perpanjangan kontrak tidak pernah diatur oleh Ketua
DPR selaku badan legislatif. ‘’Untung tidak terjadi. Tapi bisa terjadi kalau MKD bungkam,” tegas JK. JK yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar menjamin partainya tidak turut dalam skandal tersebut. ‘’Saya jamin Golkar akan tetap mengatakan suara rakyat suara Golkar. Jadi kalau Golkar menghentikan ini (pemeriksaan), berhenti pakai suara rakyat suara Golkar,” kata Wapres. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyerahkan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam skandal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia
kepada para penegak hukum. ‘’Ya kan juga polisi, lewat Pak Kapolri pernah menyatakan itu, bahwa ini sudah memenuhi kriteria, tindakan kriminal. Terserah mereka,” kata Wapres. Wapres mengatakan jika lembaga penegak hukum baik Kejagung maupun Polri mengetahui ada masalah pada suatu kasus namun tidak mengusutnya, maka hal itu keliru. Menurut, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi dalam skandal perpanjangan kontrak PTFI. Prasetyo menduga terjadi
pemufakatan jahat dalam kasus tersebut. ‘’Kalau lembaga hukum mengetahui ada masalah kemudian tidak mengusutnya, dia yang salah,” kata JK. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said telah melapor kepada MKD terkait dugaan adanya pencatutan nama presiden dan wapres oleh Ketua DPR RI Setya Novanto. Sementara itu Anggota baru MKD dari Fraksi Golkar, Ridwan Bae mendorong dibentuknya panitia khusus PT Freeport untuk menguak segala pelanggaran yang mungkin terjadi dalam renegosiasi. (har)
Kasus Setya Novanto Dilanjutkan MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) DPR akhirnya memutuskan melanjutkan kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto ke persidangan. Keputusan diambil melalui pemungutan suara (voting) yang hasilnya menunjukkan mayoritas fraksi-fraksi lebih banyak memilih setuju kasus tersebut dilanjutkan ke persidangan. Voting dilakukan secara terbuka di ruang sidang MKD Gedung DPR Jakarta, kemarin. Voting dilakukan karena anggota baru MKD dari Fraksi
Golkar, dibantu Fraksi Gerindra dan Fraksi PPP, menginginkan keputusan rapat MKD pada 24 November yang sudah memutuskan melanjutkan kasus Setya Novanto ke persidangan dibatalkan. Keinginan itu menimbulkan pro kontra dan dikabarkan sempat terjadi adu mulut di antara antara anggota MKD bahkan terjadi gebrak meja oleh anggota Fraksi Golkar.
Ketiga fraksi mempersoalkan legal standing aduan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebagai pelapor, selain itu juga mempersoalkan bukti rekaman percakapan antara Setya Novanto, pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang dianggap tidak lengkap. Voting dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama adalah memilih opsi pertama, melanjutkan persidangan dengan pengesahan jadwal. Atau opsi kedua, tidak melanjutkan persidangan karena tidak cukup verifikasi dan alat bukti. Pada tahap pertama, 11 anggota MKD memilih opsi pertama dan enam lainnya memilih opsi kedua. Kemudian di tahap kedua, para anggota MKD kembali dihadapkan pada dua opsi. Yaitu opsi pertama, memilih langsung melanjutkan ke tahap persidangan. Atau opsi kedua, menuntaskan verifikasi. Pada voting tahap kedua, sembilan anggota MKD memilih opsi pertama, sedangkan delapan anggota memilih opsi kedua. ‘’Berarti pilihan yang dipilih mayoritas adalah melanjutkan persidangan dengan pengesahan jadwal persidangan,” kata Ketua MKD DPR Surahman Hidayat sambil mengetuk palu sebanyak tiga kali tanda disahkannya keputusan voting. Dengan keputusan itu, kemudian agenda sidang dibagikan kepada para anggota MKD. Pada sidang pertama yang diagendakan hari ini, memanggil Menteri ESDM Sudirman Munir selaku pelapor untuk didengar keterangannya. (har)
Suluh Indonesia/ant
DAMPAK JEMBATAN PUTUS DI DEMAK - Sejumlah warga nekat meniti jembatan yang putus di Sungai Jragung, Dukuh Pojok, Jragung, Karangawen, Kabupaten Demak, kemarin . Sekitar seribu warga Dukuh terancam terisolasi akibat putusnya jembatan sehari sebelumnya.
Wakil Ketua DPRD Ditangkap JAKARTA - KPK kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dalam operasi penangkapan yang digelar di wilayah Banten. ttim gabungan yang terdiri dari penyelidik dan penyidik tersebut berhasil menangkap dua orang yang diduga sebagai pihak penerima suap. Keduanya yakni Wakil Ketua DPRD Banten SM. Hartono yang diamankan bersama sopirnya, dan Ketua FPDIP DPRD Banten, Tri Satria Sentosa, bersama sopirnya. Selain itu, tim juga ber-
hasil menciduk Direktur PT Banten Global Development, Ricky Tampinongkol bersama sopirnya, yang diduga merupakan pihak penyuap kedua wakil rakyat tersebut. Tak hanya itu, dalam pengembanganya, Satgas OTT tersebut juga kembali mengamankan dua anak buah Ricky di tempat berbeda. Dari hasil OTT tersebut, KPK berhasil mengamankan uang dugaan penyuapan dalam bentuk pecahan mata uang 100 dolar AS dan mata uang rupiah, yang diduga sebagai fee pemulusan pembahasan Perda tentang pem-
bentukan Bank Daerah Banten. Namun,berapa nilai total uang dugaan rasuan yang disita, Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP mengaku belum mengetahuinya, karena tengah dihitung. ‘’Total (yang ditangkap) ada 8 orang, dua DPRD, satu perusahaan direktur, dua staf, driver ada tiga. Status mereka sampai saat ini terperiksa diduga melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Berapa uang yang diamankan dari tempat kejadian perkara, pecahan seratus dollar sedang dihitung. Uang rupiah puluhan juta,” terang Johan Budi. Selain mengamankan uang
dugaan rasuah, tim KPK juga turut mengamankan tiga buah mobil yang dikendarai para pihak yang ditangkap tersebut. ‘’Gak tau (disita atau tidak). Tapi memang ada tiga mobil yang dibawa KPK,” urainya. Menurut Johan, pemberian uang suap ini bukan yang pertama kalinya. Oleh karena itu, KPK terus mengembangkan kepada para pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan penyuapan tersebut. Johan belum berkomentar kemungkinan keterlibatan Gubernur Banten. (wnd)