Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 2 November 2016
No. 201 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasi la
Kasus Ahok Tunggu Saksi Ahli JAKARTA - Gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan dilakukan usai penyidik Bareskrim meminta keterangan 10 saksi ahli. Gelar perkara masih menunggu seluruh saksi ahli diminta keterangan, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar dalam acara Membedah Kasus Ahok: Apakah Penistaan Agama? di Jakarta, kemarin. Menurutnya gelar perkara tahap awal ini akan menentukan kemungkinan adanya tindak pidana dalam kasus tersebut. Kami minta publik untuk bersabar. Kami sangat hati-hati (menangani kasus), terlebih ini momennya Pilkada. Enggak bisa (penyelidikan) diburu-buru, katanya.
Irjen Boy meyakinkan bahwa polisi menangani kasus ini seobyektif mungkin. Menurutnya, terkait kasus Ahok, tercatat ada 11 laporan yang melaporkan Ahok di Bareskrim dan beberapa polda lainnya yakni Polda Metro Jaya, Polda Sulteng dan Polda Sumsel. Sebelas laporan tersebut sudah disatukan berkasnya dan dijadikan landasan dasar untuk penyelidikan dan penyidikan, katanya. Sejauh ini, kata dia, penyidik Polri telah memeriksa 15 saksi yakni beberapa saksi pelapor, penyebar video ke media sosial, staf gubernur dan lima orang saksi ahli yang berasal dari MUI, ahli tafsir, ahli hukum pidana dan ahli bahasa. Dari pelapor, masih kurang empat saksi lagi, katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PEMERIKSAAN PERDANA - Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan perdana di Gedung KPK Jakarta, kemarin.
KY Usulkan MA Direstrukturisasi JAKARTA - Komisi Yudisial mengusulkan perlunya restrukturisasi organisasi MA kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai langkah awal melakukan reformasi hukum di Indonesia. Kami usulkan ada restrukturisasi organisasi MA karena ada overlapping dan dominasi birokrasi yang menyebabkan hakim tidak punya indenpendensi atau terkurangi dan menyebabkan mafia peradilan meluas oleh apatarur peradilan PNS dan panitera yang berimbas ke pangadilan, kata Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari di Kompleks Istana Kepreside-
nan Jakarta, kemarin. Ia menyebutkan KY baru saja diterima Presiden Jokowi untuk menyampaikan beberapa hal terkait reformasi hukum terutama peradilan. Kami menyampaikan reformasi peradilan harus menyeluruh, kami berharap agar peradilan ke depan menjadi peradilan dan pengadil yang modern, katanya. Ia menyebutkan MA harus fokus pada aspek yudisial yaitu memeriksa, mengadili dan memutus sehingga tugas non yudisial, khususnya birokrasi bisa dikurangi. KY juga mengusulkan peningkatan kesejahteraan dalam bentuk perumahan bagi hakim.
Ia menyebutkan saat ini kondisi perumahan bagi hakim sangat buruk padahal berdasar PP nonmor 94 tahun 2014 salah satu fasilitas bagi hakim adalah menempati rumah fasilitas negara. Ia menyebutkan saat ini banyak hakim bukan kontrak lagi tapi kos di tempat tak layak dan tidak sesuai martabat hakim. Ada kepentingan KY dalam manajemen hakim, rekrutmen hakim, promosi, mutasi, penilaian profesional, pengawasan dan pemberhentian hakim, katanya. Salah satu hal yang diusulkan, kata Aidul, yakni adanya perombakan di tubuh MA agar
hakim fokus menangani perkara dan terbebas dari tugas-tugas birokrasi non-yudi sial yang selama ini membebani. Terlebih lagi selama ini, lantaran peradilan di Indonesia menganut sistem satu atap, maka banyak tumpang tindih kewenangan. Pada intinya, KY mengusulkan agar refromasi peradilan tak hanya melibatkan eksekutif dan yudikatif. Pasalnya dalam peradilan, banyak pihak terlibat. Intinya kami berharap reformasi peradilan harus mendasar dan menyeluruh, tidak terbatas pada ranah eksekutif dan yudikatif, tapi menyangkut berbagai hal, katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
KASUS E-KTP - Gubernur BI Agus Martowardojo melambaikan tangan sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Agus diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai mantan Menkeu terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Kemendagri tahun 2011-2012.
Demonstrasi Muncul
Karena Adanya Ketidakpercayaan UNJUK rasa atau demonstrasi yang akan diikuti ratusan ribu orang pada 4 November 2016 nanti dinilai sebagai puncak dari kemarahan masyarakat. Adanya ketidakpercayaan masyarakat (distrust) dinilai menjadi penyebabnya. Persoalan tersebut menjadi salah satu isu yang diangkat Ketua MPR Zulkifli Hasan saat memberi materi seminar di Kampus Politeknik Manufaktur (Polman) Negeri Bandung, kemarin. Tema yang dibahas adalah tentang Peran Perguruan
Tinggi dalam Pembangunan Karakter Bangsa dan Bela Negara . Demo yang akan digelar di depan Istana, Jakarta tersebut, untuk mendesak proses hukum terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
yang dianggap menista agama. Aksi yang dipusatkan di Ibukota itu, juga akan diikuti sejumlah daerah yang menyatakan akan melakukan demonstrasi serupa. Kalau sampai ada demo, berarti ada aspirasi yang tidak sampai. Jadi karena tidak ada trust, akhirnya sulit adanya saling percaya diantara kita, kata Zulkifli. Berkaitan dengan itu, dia mengajak agar para pemimpin di semua tingkatan kembali merujuk Pancasila sebagai falsafah hidup bernegara. Pancasila itu adalah sistem tata nilai berbangsa dan bernegera yang salah satunya mengedepankan musyawarah. Kalau ada perbedaan maka harusnya bermusyawarah, katanya. Intinya, menurut Zulkifli, demokrasi yang dijalani semua elemen bangsa harus berdasar demokrasi Pancasila. Seorang pejabat negara, kata dia, ketika dia mengucapkan sumpah jabatan telah meneguhkan bahwa akan taat pada konstitusi. Jadi perilakunya harus Pancasilais, kalau ada apa-apa harus di musyawarahkan secara mufakat, tegasnya. Sementara itu, pendekatan kepada semua elemen bangsa terus dilakukan Presiden Jokowi. Setelah menemui Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden Jokowi kembali berdiskusi dengan sejumlah ormas agama antara lain MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) membahas situasi terkini, terutama mengenai rencana aksi unjuk rasa 4 November nanti. (har)
Suluh Indonesia/ant
ORMAS ISLAM - Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin (kedua kiri) dan sejumlah undangan lainnya sebelum melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Dalam pertemuan yang dihadiri juga oleh Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siraj dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir tersebut, Jokowi menegaskan tidak akan mengintervensi kepolisian dalam penanganan kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Kasus KTP Elektronik
Seret Dua Nama Gubernur JAKARTA - Mantan Menkeu Agus Martowardojo menjelaskan mengenai mekanisme anggaran tahun jamak (multiyears contract) dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP) 2011-2012 di Kemendagri. Agus menjadi saksi untuk dua tersangka kasus korupsi E-KTP yaitu mantan Dirjen Dukcapil Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat
Pembuat Komitmen Sugiharto. Dalam UU No 17 tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara, anggaran tidak boleh multiyears dan harus ada persetujuan Menkeu, jadi saya tegaskan m ungkin ada pembahasan atau diskusi tapi kalau mengatakan multiyears (anggaran E-KTP) pertama kali ditolak adalah oleh saya sebagai Menkeu pada 13 Desember 2010, kata Agus. Agus juga mengaku tidak ada pertemuan antara dirinya dengan Wakil Presiden saat itu Jusuf Kalla dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di kan-
tor Wapres saat membicarakan pengadaan E-KTP. Sepanjang yang saya ingat saya tidak ada dalam meeting itu dan sangat wajar kalau menteri dalam negeri sebagai pengguna anggaran itu melakukan diskusi dan melibatkan kantor wapres, tapi saya tidak ada, tegas Agus. Sebelumnya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin, melalui pengacaranya Elza Syarif pernah mengatakan bahwa proyek E-KTP dikendalikan ketua fraksi Partai Golkar di DPR yaitu Setya Novanto, mantan ketua umum
Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang dilaksanakan oleh Nazaruddin, staf da ri PT Adhi Karya Ad i Saptinus, Mendagri Gamawan Fauzi. Dalam dokumen yang dibawa Elza tampak bagan yang menunjukkan hubungan pihak-pihak yang diduga menerima kucuran dana proyek KTP elektronik, diantaranya Gubernur Sulut Olly Dondo Kambe yang menerima 1 juta dolar, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang menerima 500 ribu dolar AS. (ant)