Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasi la
Jumat, 2 September 2016
No. 159 tahun X
WNI Terjangkit Virus Zika
JAKARTA - Jubir Kemenlu Arrmanatha Nasir mengonfirmasi bahwa satu WNI positif terjangkit virus Zika di Singapura. Arrmanatha mengatakan di Ruang Jakarta, kemarin mengatakan, Kedubes di Singapura telah menerima pemberitahuan resmi dari Kemenkes Singapura bahwa ada satu WNI yang positif terjangkit Zika. Namun untuk kepentingan privasi, yang disampaikan Kementerian Kesehatan Singapura hanya konfirmasi bahwa pasien tersebut WNI perempuan, kata dia. Kementerian Singapura mengeluarkan peringatan bahaya level dua terkait merebaknya virus Zika di negara tersebut pada 29 Agustus 2016, dan hingga saat ini sudah 115 orang positif terjangkit Zika di Singapura.
Ia menambahkan, KBRI di Singapura akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Singapura untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kondisi WNI tersebut. Menurut Arrmanatha, sejak ada pengumuman resmi dari Kemenkes Singapura tentang merebaksnya virus Zika di negara tersebut, Kementerian Kesehatan RI terus melakukan pemantauan dari dekat dan pada 30 Agustus lalu, pemerintah telah mengeluarkan imbauan untuk meningkatkan perhatian di semua pintu masuk Indonesia. Kemkes meminta penumpang dari tempat-tempat yang terinfeksi Zika untuk diberikan kartu informasi yang harus dilakukan jika dalam waktu sepuluh hari mereka mengalami demam, dan gejala lainnya, katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
GATOT BRAJAMUSTI - Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) Gatot Brajamusti alias AA Gatot (kanan) dikawal petugas saat tiba di rumahnya di kawasan Pondok Indah, Jakarta, kemarin. Gatot dan istrinya jadi tersangka karena tersangkut penggunaan narkoba.
Meresahkan Masyarakat Tax Amnesty
Suluh Indonesia/ant
PERINGATAN HUT POLWAN - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) dan Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan (kiri) menghadiri syukuran HUT Polwan ke-68 di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Kapolri berharap Polwan dapat mengambil peran untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
JAKA RTA - A nggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun m eminta agar pejabat publik di Indonesia menjadi teladan program pengampunan pajak atau tax amnesty (TA). Langkah ini penting agar target TA sebesar Rp 165 triliun dapat terpenuhi. Untuk memenuhi target itu, maka pemerintah harus mempunyai manual books, ada ketela danan dari pengusaha , pejabat negara, maupun elit politik untuk mengikuti TA. Jadi, Tax Amnesty itu terkait dengan harta yang dimiliki masyarakat, dan bukannya penghasilan. Kalau penghasilan di bawah Rp 4,5 juta tidak dikenai pajak, kata anggota Komisi XI DPR RI
dari Fraksi Golkar Mokhamad Misbakhun dalam dialektiak demokrasi Tax Amnesty untuk siapa? di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Menurut Misbakhun, ada manfaat sebenarnya yang akan dipetik saat ikut TA, karena wajib pajak hanya dikenai pajak 2 %. Namun kalau tidak ikut TA, maka negara mempersilahkan wajib pajak membereskan SPT-nya. Dengan UU TA ini, maka diharapkan bisa ada deklarasi Rp 4000 triliun dari luar negeri dan Rp 1000 triliun dari dalam negeri, imbuhnya. Hingga saat ini, dia menga kui m asih banyak masyarakat yang belum percaya terhadap program tax amnesty. Padahal, tax amnesty dapat meningkatkan peneri-
maan negara yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Figu r-figu r pent ing harus mengikuti tax amnesty. Yang ikut tax amnesty bukan aib, masyarakat kita ini patroinase, m aka pejabat pu bli k h arus menjadi contoh, ujarnya. Satu hal yang membuat dia miris adalah dalam tiap kali menyusun RAPBN negara terus menerus meningkatkan penerimaan negara melalui pajak, tetapi data wajib pajak di Indonesia tidak naik. Selama ini yang lapor membayar pajaknya hanya sekitar 25 hingga 2 9 juta ora ng dan it u karyawan biasa. Namun setelah UU Tax Amnesty diberlakukan jumlah wajib pajak naik menjadi 38 %, yang biasanya hanya 10%
12 % sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,3 %. Itu artinya, ada espektasi lebih baik ke depan terkait jumlah pembayar pajak. Sementara kondisi ekonomi kita masih belum sehat, katanya. Misbakhun menga tak an dapat memahami mengapa pajak masi h menjadi andalan sum ber pendanaa n n egara, sebab kalau m engand alkan utang memiliki risiko politik yang besar. Kebijakan pemerintah merepatriasi (menarik uang dari luar negeri ke dalam negeri), merupakan salah bentuk yang perlu didukung karena selama ini luput dana repratiasi luput dari pajak. Jadi pemerintah perlu TA, karenanya perlu sosialiasi tax amnesty ini lebih luas, ujarnya. (har)
Istana Rancang
Konsep Perbincangan Veranda Talk
ISTANA Kepresidenan merancang konsep perbincangan Presiden dengan tamu negara bertajuk veranda talk yang dilakukan di teras belakang Istana Merdeka Jakarta. Kepala Biro Pers, Media d an Inform as i S e kret a ria t Pre si den Be y Ma c hm u d i n dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, mengatakan a da ko nse p b aru yang d i pe rken a lka n Pres ide n Jokowi saat menerima tamu-
tamu pentingnya di Istana. Salah satunya saat Presiden Joko Widodo terlibat perbincangan hangat dengan Ratu Maxima Zorreguieta Cerruti pada 1 September 2016 yang dilakukan di teras belakang Istana Merdeka.
Kalangan Istana menyebut obrolan di teras belakang Istana Merdeka tersebut dengan sebutan veranda talk. Selain Ratu Belanda, Perdana Menteri Timor Leste, Rui Maria De Araujo, merupakan pemimpin negara tetangga yang pertama kali diajak Presiden untuk berbincang di teras belakang Istana. Saat itu, sang perdana menteri pun berterima kasih atas keramahan yang ditunjukkan Presiden selama kunjungannya. Saya sampaikan, ini adalah kunjungan pertama saya kepada Presiden Jokowi. Saya terhormat bisa bertemu beliau. Saya mengucapkan terima kasih atas keramahan kepada saya beserta delegasi, ujarnya, dalam keterangan bersama pada 26 Agustus 2015 silam di Istana Merdeka. Namun, tak serta merta semua tamu Presiden berkesempatan untuk berbincang dalam veranda talk tersebut. Sebab, veranda talk bukanlah rutinitas keprotokolan semata, namun terdapat makna penting di dalamnya. Veranda talk ini bukan hanya sekadar judul atau nama, tapi mempunyai makna. Maknanya adalah pembicaraan akrab antara Presiden dengan tamu negara yang dianggap dekat dan penting di dalam substansi maupun hubungan, kata Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala. (ant)
Suluh Indonesia/ant
KUNJUNGAN RATU MAXIMA - Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana tengah menerima kunjungan Ratu Kerajaan Belanda Maxima di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi meminta Ratu Maxima selaku Penasihat Khusus Sekjen PBB tentang Perkembangan Inklusi Keuangan bagi Pembangunan (UNSGSA) membantu mendorong perkembangan keuangan inklusi di Indonesia.
FPKS Tegaskan
Menolak Terpidana Ikut Pilkada
JAKARTA - F-PKS DPR menolak terpidana maju sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada serentak tahun 2017, karena seorang kepala daerah memiliki tanggung jawab yang besar sehingga tidak boleh memiliki cacat hukum. Kami menilai kepala daerah adalah pimpinan tertinggi di sebuah daerah dan memiliki tanggung jawab yang sangat berat maka sebaiknya calon kepala daerah bukan orang yang bermasalah dan cacat hukum, kata Ketua FPKS, Jazuli Ju-
waini di Jakarta, kemarin. Dia meminta semua pihak untuk berpikir jernih dan bijaksana sebelum mengambil keputusan terkait hal tersebut. Menurut dia, integritas calon sangat penting karena dibutuhkan konsentrasi yang baik untuk membangun daerah. Bagaimana mungkin ia akan berkonsentrasi jika terlilit masalah hukum, karena itu kami menolak wacana yang membolehkan terpidana menjadi calon kepala daerah, ujarnya. Dia menilai masih banyak putra putri terbaik daerah yang
tidak bermasalah secara hukum, aturan itu penting untuk memberi pesan bahwa rekrutmen kepala daerah harus berkualitas dan berintegritas sejak persyaratan calon. Menurut dia, sebagai pemimpin kepala daerah dituntut untuk menjadi teladan dan kebanggaan bagi daerahnya. Jika ia berstatus terpidana, meskipun hanya percobaan, tentu akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat dan dikhawatirkan menjatuhkan kepercayaan dan marwah daerah di hadapan rakyatnya sendi-
ri, katanya. Jazuli mengatakan, Indonesia ingin membangun demokrasi yang berkualitas dan berintegritas, karena itu sebaiknya wacana yang membolehkan terpidana mencalonkan diri dalam pilkada dibatalkan saja. Jazuli merujuk data Kemendagri tahun 2015 bahwa terdapat 343 kepala daerah berperkara hukum, data itu semakin menguatkan agar proses pencalonan benarbenar sosok atau tokoh berkualitas tanpa cacat. (ant)