BUKU SAKU KEGIATAN PENYULUHAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga padaakhirnyapenulismampumenyelesaikan

Buku Saku Kegiatan Penyuluhan Perikanan. Buku saku ini memuat informasi informasi terkait tentang kegiatan penyuluhan perikanandanyangterkaitdengankebutuhan para pelaku utama/ usaha Kelautan dan Perikanan

Buku saku ini diharapkan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelaku utama/ usaha kelautan dan perikanan, bisa membantu kegiatan penyuluhan, bagi penyuluh perikanan dan dinas terkait.Penulismenyadaribahwabukuinimasihterdapatkekurangan dalam penyusunannya, maka kritik dan saran dari berbagai pihak sangat dibutuhkan demi kesempurnaan buku saku kedepannya. Blitar, September 2022 Penulis

Perikanan Kota Blitar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

ISI

DAFTAR ISTILAH iv

PENYULUHAN 1

A. Definisi Kegiatan Penyuluhan 1

B. Sasaran Kegiatan Penyuluhan Perikanan 1

C. Tupoksi Penyuluh Perikanan 1

KELEMBAGAAN KELOMPOK PERIKANAN

2

A. Bentuk Kelembagaan 2

B. Manfaat Kelembagaan 2

C. Penumbuhan Kelompok 7

D. Administrasi Kelompok 8

E. Penilaian Kelas Kelompok 12

F. Pengukuhan Kelas Kelompok 13

KEMITRAAN USAHA DAN AKSES PEMBIAYAAN 15

A. Kemitraan 15

B. Akses Pembiayaan Kelompok 19

PENGAJUAN BANTUAN PEMERINTAH 23

PERIZINAN USAHA PERIKANAN 26

A. NIB 26

B. S PIRT 30

C. BPOM-MD 31

D. HALAL 33

E. CPIB 36

F. CBIB 38

Saku

KARTU USAHA PELAKU UTAMA KP 40

TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN 42

DIVERSIFIKASI OLAHAN IKAN 47

CONTAC PERSON/ NARAHUBUNG 50

DAFTAR PUSTAKA 52

Perikanan Kota Blitar

DAFTAR ISTILAH

❖ Pelaku Utama : setiap orang yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir.

❖ Pelaku Usaha : orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

❖ Penyuluh perikanan : Penyuluh Perikanan adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan perikanan baik penyuluh PNS, swasta,maupun swadaya

❖ Programa penyuluhan : rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan

❖ Kelembagaan pelaku utama perikanan : kumpulanparapelaku utama yang terdiri dari nelayan, pembudi daya ikan, dan pengolah ikan yangterikatsecarainformalatas dasarkeserasian dankebutuhanbersamasertadidalamlingkunganpengaruhdan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan

❖ Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap sektor kelautan dan perikanan sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiribagikesejahteraannyasendiri,sertadapat berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan

| Penyuluh Perikanan Kota Blitar

❖ UMKM : usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

❖ Debitur : sebutan bagiperusahaan atau individu yang berhutang uang kepada lembaga lain.

❖ PPK : pejabat pembuat komitmen yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah

❖ KPA : Kuasa pengguna anggaran yaitu pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

❖ Sekjen dan Dirjen: Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal

❖ SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan

❖ Perizinan : pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha

❖ MPM : manager pengendali mutu

❖ Sertifikat Standar : pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha

❖ Aquaponik : sebuah alternatif menanam tanaman dan memelihara ikan dalam satu wadah

❖ Bioflok : salah satu teknologi budidaya ikan, yakni suatu teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan yang mengandalkan pasokan oksigen dan pemanfaat mikroorganisme yang secara langsung dapat meningkatkan nilai kecernaan pakan.

Penyuluh Perikanan Kota Blitar

PENYULUHAN

A. DEFINISI PENYULUHAN

Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup

B. SASARAN KEGIATAN PENYULUHAN

Pengolah

Pemasar

tokoh masyarakat).

KELEMBAGAAN KELOMPOK PERIKANAN

KEPMENKP RI NO. KEP

14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan & Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

A. BENTUK KELEMBAGAAN

Kelembagaan kelompok dibentuk menjadi :

➢ Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan)

Dibentuk oleh sekelompok pembudidaya ikan

➢ KUB (Kelompok Usaha Bersama)

Dibentuk oleh sekelompok nelayan

➢ Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar Olahan Ikan)

Dibentuk oleh sekelompok pengolah dan pemasar ikan

➢ KUGAR (Kelompok Usaha Garam)

Dibentuk oleh sekelompok petambak garam

➢ Pokmaswas ( Kelompok Masyarakat Pengawas)

Dibentuk oleh masyarakat dalam rangka pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan

B. MANFAAT KELEMBAGAAN

Kelembagaan pelaku utama perikanan mempunyai fungsi/ manfaat sebagai:

➢ Wadah proses pembelajaran wahana kerjasama

➢ Wahana kerjasama

➢ Unit penyedia sarana dan prasarana produksi perikanan Unit produksi perikanan

➢ Unit pengolahan dan pemasaran Unit jasa penunjang

➢ Organisasi kegiatan bersama Kesatuan swadaya dan swadana

jenis kelembagaan dibagi

PERIKANAN

➢ Anggota 10 25 orang

➢ Berada dalam lingkungan yang dipengaruhi seorang ketua

➢ Mempunyai tujuan, mina dan kepentingan yang sama

➢ Sifat Informal

➢ Saling ketergantunagn Mandiri dan Partisipasif

➢ Ada aturan/norma yang disepakati Memiliki administrasi yang rapih

Buku

Gambar

GABUNGAN KELOMPOK PERIKANAN (GAPOKKAN)

5 10 kelompok

Kesamaan prinsip kebersamaan dan kemitraan

Mandiri

miliki usaha perikanan secara komersial Berbentuk badan hukum

Mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama

Bersifat informal

Ada aturan/ norma yang disepakati Memiliki administrasi yang rapih

2. Kegiatan Gapokkan

ASOSIASI PERIKANAN

minimal 3 gabungan kelompok & kesamaan jenis usaha

prinsip kebersamaan dan kemitraan Mandiri

miliki usaha perikanan secara komersil Berbentuk badan hukum

Mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama Bersifat informal

Ada aturan/norma yang disepakati Memiliki administrasi yang rapih

KORPORASI PERIKANAN

➢ Terdiri dari 2 perusahaan atau lebih Prinsip kebersamaan dan kemitraan miliki usaha perikanan secara komersial Berbentuk badan hukum

➢ Mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama

➢ Bersifat informal

➢ Ada aturan/norma yang disepakati Memiliki administrasi yang rapih

Perikanan Kota Blitar

Gambar 3. Contoh Asosiasi (Asosiasi Ikan Koi)

Gambar 4. Kegiatan Korporasi

C. PENUMBUHAN KELOMPOK PERIKANAN

Penumbuhan/ Pembentukan dibentuk dengan adanya unsur :

Kepentingan yang sama

Motivasi untuk maju

Saling mengenal dengan akrab Saling percaya

Rasa tanggungjawab

Penumbuhan kelompok dilaksanakan melalui tahapan :

1. Identifikasi potensi wilayah

(Potensi perikanan setempat, keadaan ekonomi budaya masyarakat setempat dan dinamika masyarakat setempat)

2. Pelaksanaan Penumbuhan

➢ Sosialisasi penumbuhan kelembagaan

➢ Pertemuan lanjutan untuk menumbuhkan kelompok pengukuhan kelembagaan oleh pejabat wilayah setempat (lurah/kepala desa/ sejenisnya) dan dilaporkan kepada badan pelaksana penyuluhan/ dinas kelautan dan perikanan kebupaten/kota.

3. Kemitraan usaha

4. Monitoring dan evaluasi

Berkas Administrasi Penumbuhan Kelompok meliputi :

Berita Acara dan Daftar Hadir

Surat Pengesahan/ Pengukuhan

AD/ ART

Pendataan KUSUKA

Perikanan Kota Blitar

D. BERKAS ADMINISTRASI KELOMPOK

Berdasarkan PERKA BRSDM KP No 3/ PER BRSDM/2020 tentang pedoman kerja penyuluh perikanan tahun 2020, idealnya kelompok memiliki 13 buku administrasi, buku yang wajib yakni :

➢ Buku data anggota kelompok

➢ Buku tamu

➢ Buku rencana kegiatan kelompok

➢ Buku iventaris/barang kelompok

➢ Buku daftar hadir pertemuan kelompok

➢ Buku notulen rapat/pertemuan kelompok

➢ Buku kas kelompok

➢ Buku pinjaman kelompok

➢ Buku produksi

Selain buku wajib diatas, ada 1 berkas yang tidak kalah penting untuk dimiliki kelompok perikanan yakni Profil Kelompok.

Gambar 5. Pembentukan Poklahsar

PROFIL KELOMPOK

Profil kelompok sektor kelautan dan perikanan itu sendiri adalah gambaran menyeluruh potensi, perkembangan usaha dan manajerial kelompok yang meliputi:

➢ Sejarah pendirian kelompok,

➢ Data dasar kelompok,

➢ Struktur organisasi,

➢ Perkembangan usaha kelompok

➢ Dokumentasi kelompok.

➢ Penutup

Peraturan Kepala BRSDM KP NO. 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Profil Kelompok

Pengumpulan data profil kelompok sektor kelautan dan perikanan dilakukan oleh Penyuluh Perikanan.

Gambar 6. Contoh Profil Kelompok Perikanan

Perikanan Kota Blitar

E. PENILAIAN KELAS KELOMPOK

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/

KEPMENKP/ 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, maka kelompok perikanan dibagi dalam 3 (tiga) kelas yaitu : Kelas Pemula, Kelas Madya dan Kelas Utama. Aspek penilaian kelas kelompok diukur berdasakan 5 jenis kemampuan yakni :

➢ Perencanaan

➢ Kemampuan berorganisasi

➢ Akses kelembagaan

➢ Kemampuan wirausaha

➢ kemandirian Sedangakan tahapan penilaian antara lain :

1. Penyuluh perikanan melakukan penilaian kelas kelompok dengan menggunakan instrument atau blanko penilaian

2. Penilaian dilaksanakan pada pertemuan rutin kelompok

3. Penilaian dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

4. Klasifikasi hasil penilaian ditentukan berdasarkan jumlah perolehan nilai dari setiap aspek, dengan klasifikasi kelas pemula, madya ataupun utama.

| Penyuluh Perikanan Kota Blitar

Tim penilai kelas kelompok perikanan antara lain: Kelas Pemula: Tim penilai dari kecamatan yang terdiri dari unsur penyuluh,unsurkecamatan,dinasterkaitdenganSKtimpenilaidari Camat

Kelas Madya : Tim penilai dari kab/kota yang terdiri dari unsur penyuluh, unsur kab/kota, dinas terkait denganSK tim penilai dari Bupati/Walikota

Kelas Utama : Tim penilai dari provinsi dan Pusat, penyuluh, dinas terkait, dengan SK tim penilai dari Gubernur/Pusat dan Dinas yang membidangi perikanan

Perikanan Kota Blitar

Gambar 7. Penilaian Kelas Kelompok Perikanan

PENINGKATAN KELAS KELOMPOK

kelas kelompok merupakan alat untuk mengukur keberhasilan penyuluh dalam melakukan pemberdayaan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dalam kelompoknya.Indikatornya adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraanpelakuutama.Tahapanpeningkatankelaskelompok adalah sebagai berikut:

1. Penyuluh perikanan Kab/Kota menyiapkan instrumen, menyusun & menetapkan jadwal penilaian dan pelaporan hasil secara berjenjang;

2. Penyuluh Perikanan menetapkan metodologi penilaian;

3. Penyuluh Perikanan melakukan sosialisasi instrumen, metodologi, jadwal dan pelaksana penilaian kepada Tim Penilaian;

4. Penyuluh bersama Tim Penilai melaksanakan penilaian Peningkatan Kelas kelompok;

5. Penyuluh dan Tim Penilai melakukan verifikasi data hasil penilaian;

6. Penyuluh Perikanan melakukan klasifikasi penilaian sebagai berikut :

0 350 Kelas Pemula;

351-650 Kelas Madya; dan

651-1000 Kelas Utama.

7. Penyuluh Perikanan mengusulkan kenaikan kelas kelompok

Pemula ke Madya (Camat); dan

Madya ke Utama (Bupati/Walikota).

Perikanan Kota Blitar

8. Penyuluh Perikanan mendampingi proses penerbitan sertifikat pengukuhan;

9. Sertifikat pengukuhan diserahkan kepada kelompok perikanan dan salinannya kepada Satminkal Penyuluhan

F. PENGUKUHAN KELAS KELOMPOK

adalah sebagai salah

atas karya

bentuk

prestasi kelompok sedangkan Tujuan

dan

rasa bangga kelompok akan

Terciptanya metode pemberdayaan, bimbingan dan pelayanan yg sesuai tingkat kemampuan kelembagaan kelompok

Perikanan Kota Blitar

Gambar 8. Alur Peningkatan Kelas Kelompok Perikanan

KEMITRAAN USAHA DAN

AKSES PEMBIAYAAN

A. KEMITRAAN

Kemitraan adalah kerja sama dalam kegiatan penanaman modal untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan,mempercayai, memperkuat, danmenguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar

Kemitraan pada bidang usaha bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan Kemitraan sebagai persyaratan di bidang penanaman modal. Prinsip Kemitraan adalah saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan. Adapun Pola Kemitraan antara lain :

➢ Inti-plasma (pembesaran ikan danpembenihan ikan yaitutawar, laut dan payau, pengolahan hasil perikanan yaitu penggaraman/ pengeringan ikan, pengasapan ikan, peragian/fermentrasi ikan, berbasis daging lumatan dan surimi)

➢

Subkontrak (pengolahan hasil perikanan peragian, fermentasi, pereduksian/ pengekstaksian, pengolahan surimi dan jelly ikan ) waralaba (pemasaran. distribusi, perdagangan besar, dan ekspor hasil perikanan)

➢

Perdagangan umum (penerima barang dan pemasok barang) Distribusi dan keagenan (usaha besar dan UKM serta koperasi)

Perikanan Kota Blitar

Bagi hasil

➢ Kerjasama operasional (pembesaran dan pembenihan ikan) usaha patungan (usaha besar asing dengan UMKM serta koperasi)

➢ Penyumberluaran/ outsurcing (pemilik pekerjaan/usaha besar dengan penyedia dan pelaksana jasa meliputi UMKM dan koperasi)

Kemitraan dilakukan antara pelaku usaha besar dengan UMKM dan koperasi. Tata cara dalam bermitra anatara lain :

1. Usaha besar dalam melakukan kemitraan memiliki kewajiban yaitu :

➢ Memiliki etikad membantu UMKM serta koperasi

➢ Memiliki teknologi dan manajemen berstandar nasional dan/ internasional

➢ Menyusun rencana usaha kemitraan

➢ Berbadan hukum

➢ Memiliki SIUP (Surat Izin usaha Perikanan)

➢ Tidak dalam pengawasan pengadilan/ tersangkut hukum

➢ Memiliki sertifikat CBIB (bagi usaha pembesaran ikan )

➢ Memiliki sertifikat CPIB (bagi usaha pembenihan ikan)

➢ Memiliki sertifikat kelayakan pengolahan (bagi usaha pengolahan ikan)

| Penyuluh Perikanan Kota Blitar

2. Usaha kecil, mikro, dan menengah dalam melakukan kemitraan memiliki kewajiban yaitu :

➢ Memiliki etikad baik menjadi mitra

➢ Memiliki tanda daftar usaha bagi umk

➢ Memiliki siup bagi usaha menengah

➢ Memiliki akta notaris pendirian usaha bagi usaha menengah

➢ Tidak dalam pengawasan pengadilan/ tersangkut hukum

➢ Memiliki laporan keuangan yang baik, peralatan dasar untuk berusaha di sektor kp

➢ Memiliki tempat usaha yang legal

3. Koperasi dalam melakukan kemitraan memiliki kewajiban yaitu :

➢ Memiliki etikad baik menjadi mitra

➢ Memiliki akta notaris pembentukan koperasi

➢ Memiliki anggaran dasar rumah tangga koperasi

➢ Memiliki laporan keuangan yang baik, peralatan dasar untuk berusaha di sektor kp

➢ Memiliki tempat usaha yang legal

Pelaksanaan Kemitraan :

➢ Pelaku usaha besar mengajukan kemotraan secara langsung kepada UKMM serta koperasi atau sebaliknya

➢ Pelaku usaha besarbersama UKMM serta koperasibersepakat bermitra dan menyusun perjanjian kemitraan, kontrak jual beli atau kontrak usaha.

➢ Kementerian atau dinas dinas yang membidangi urusan kelautan dan/atau perikanan di provinsi atau kabupaten/kota dapat memberikan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan

17 | Penyuluh Perikanan Kota Blitar

KOPERASI

Menurut PERKA BRSDM KP NO.01 Tahun 2019 Tentang Pendampingan Koperasi Sektor Kelautan dan Perikanan, Penyuluh perikananmemilikiperanyangsangatstrategisdalampendampingan inisiasi penumbuhan koperasi sektor KP, antara lain melalui inventarisasi dan pemetaan potensi kelompok perikanan, melakukan pendampingan pra koperasi menjadi koperasi sektor KP serta menjadi fasilitator jejaring kerja koperasi sektor KP dengan stakeholder.

Tahapan untuk melakukan pendirian Koperasi sektor KP antara lain :

➢ Penyuluh perikanan menginventarisasi kelompok perikanan, diprioritaskan kepada kelompok perikanan kelas madya atau utama dan/ gabungan kelompok perikanan

➢ Penyuluh perikanan memfasilitasi kegiatan penyuluhan kelompok perikanan yang akan ditumbuhkan menjadi calon koperasi (sekurang-kurangnya 20 orang peserta)

➢ Penyuluh perikanan mendampingi penyiapan berkas dokumen pendirian koperasi

➢ Penyuluh perikanan mendampingi kelompok ke notaris dalam rangka pengesahan badan hukum koperasi

Perikanan Kota Blitar

B. AKSES PEMBIYAYAAN KELOMPOK

Menurut PERKA BRSDM KP NO.03 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kerja Penyuluh Perikanan Tahun 2020, Sumber permodalan yang dapat di akses oleh UMK dan kelompok perikanan, serta difasilitasi oleh Penyuluh Perikanan meliputi :

➢ Program Kredit dari Lembaga Keuangan BANK contoh KUR;

➢

Program Dana bergulir dari LPUM KP;

➢ Program kredit ultra mikro, seperti Penggadaian kreasi ultra mikro (UMI).

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai bentuk pendampingan Penyuluh Perikanan dalam meningkatkan produktivitas kelompok perikanan melalui pendampingan manajemen usaha memfasilitasi akses permodalan ke lembaga perbankan dan non perbankan.

Sasaran pendampingan manajemen usaha oleh Penyuluh Perikanan adalah pelaku usaha/kelompok usaha sektor kelautan dan perikanan yaitu : nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, petambak garam, serta usaha yang terkait dengan kelautan dan perikanan.

Perikanan Kota Blitar

KUR (KREDIT USAHA RAKYAT)

Kredit Usaha Rakyat/ KUR adalah kredit/ pembiayaan modal kerja dan/ atau investasi kepada debitur individu/ perseorangan, badan usaha

dan/ atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Tujuan KUR adalah

➢ Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaa usaha produktif

➢ Meningkatkan kapasitas daya saing umkm mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

Perikanan Kota Blitar

LPMUKP (LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN)

LPMUKP adalah unit organisasi non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Jenderal. LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir yangberpendampingan bagipelakuusahamikro,kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.

Perikanan Kota Blitar

Gambar 11. Kegiatan Sosialisasi KUR

Buku Saku Kegiatan Penyuluhan

Perikanan Kota Blitar

Kriteria Calon Debitur Pinjaman LPMUKP

Alur Pinjaman LPMUKP

PENGAJUAN BANTUAN

PEMERINTAH

Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan,kelompokmasyarakat,ataulembaga pemerintah/non pemerintah.

Jenis bantuan Pemerintah (lingkungan kementerian) : :

➢ Pemberian penghargaan pemberian beasiswa bantuan operasional bantuan sarana/ prasaran

➢ Bantuan rehabilitasi/ pembagunan gedung/ bangunan

➢ Bantuan lainnya yg memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna anggaran (premi asuransi jiwa dan asuransi usaha bagi pelaku utama, bantuan pengawasan sumber daya kp, bantuan perbaikan kapal penangkap ikan/ mesinkapalpenangkapikan,bantuankonservasidan/perbaikan ekosistem / lingkungan).

Mekanisme pemberian bantuan pemerintah :

➢ Permohonan yang dilakukan secara tertulis dari calon penerima Bantuan Pemerintah melalui Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Kementerian

➢ Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Kementerian menyampaikan permohonan kepada satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah sesuai dengan jenis Bantuan Pemerintah

➢ PPK melakukan seleksi penerima bantuan pemerintah

➢ PPK menetapkan surat keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA

➢ PenetapansuratkeputusanolehPPKdanpengesahanolehKPA dan dilaksanakan setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari tahun anggaran berjalan

➢ Penyaluran bantuan pemerintah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima

➢ Proses pelaksanaan bantuan pemerintah di kementerian dilakukan secara elektronik melalui laman www.satudata.kkp.go.id atau dapat dilakukan secara non elektronik.

➢ Pembinaan penerima bantuan dilakukan oleh Sekjen/ Dirjen/ Ka badan yang dapat mendelegasikan kepada Dinas/ kepala unit pelaksana teknis kementerian

➢ Pembinaan meliputi pemberian pedoma; fasilitasi akses, modal pasar dan mitra bisnis; penyuluhan/pendampingan; pelatihan; dan/ bimbingan teknis.

|

Penyuluh Perikanan Kota Blitar

Saku

PERIZINAN USAHA PELAKU UTAMA/

USAHA KELUATAN DAN PERIKANAN

Berdasarkan PERKA BRSDMKP Nomor 3/PERBRSDM/2020 tentang Pedoman Kerja Penyuluh Perikanan Tahun 2020, Tujuan dari legalisasi izin UMK kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

➢ Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;

➢ Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;

➢ Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan

➢ Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya

A. NIB (NOMOR INDUK BERUSAHA)

Nomor Induk Berusaha / NIB adalah

bukti registrasi/ pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

| Penyuluh Perikanan Kota Blitar

Aplikasi OSS dapat diakses pada laman https://oss.go.id/

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Sedangkan Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

➢ Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;

➢ Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah;

➢ Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi

Sertifikat Standar (SS)

Komitmen Kepatuhan Pelaku Usaha (Verifikasi oleh pemerintah pusat atau Daerah

Sertifikat Standar (SS)

Komitmen Kepatuhan Pelaku Usaha (Wajib persetujuan pemerintah pusat atau Daerah sesuai kewenangannya)

MENENGAH

RISIKO

RISIKO TINGGI

Alur Perizinan Berusaha (NIB)

Perikanan Kota Blitar

B. S-PIRT (SERTIFIKAT PANGAN INDUSTRI

RUMAH TANGGA)

Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis

Nomor P-IRT adalah nomor Pangan Produksi IRTP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada Label Pangan Produksi IRTP. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati / Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP- IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.

SPP-IRT berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui permohonan SPP-IRT. (Permohonan perpanjangan SPP IRT dapat diajukan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku SPP IRT berakhir.

Penyuluh Perikanan Kota Blitar

TATA CARA PENDAFTARAN P-IRT :

Dinas Kesehatan mengeluarkan rekomendasi penerbitan SPP-IRT

Permohonana mengikuti pelatihan penyuluhan keamanan (Dinkes mengadakan pelatihan & pemohon mendapat sertifikat) Sarana Produksi diperiksa oleh DInas Kesehatan Kab/Kota

Pemohon login aplikasi OSS atau menghubungi DPMPTSP (Untuk memperoleh NIB & Permohonan ijin komersial/operasional)

Dinas Penanaman modal pelayanan satu pintu menerbitkan SPPIRT

Untuk lebih jelasnya silahkan mengakses pada laman https://sppirt.pom.go.iid

C. BPOM-MD (BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANMAKANAN DALAM)

Izin Edar BPOM MD adalah pemberian izin edar dari BPOM bagi produk pangan yang diproduksi lebih besar dari skala rumah tangga. Izin ini dikeluarkan oleh BPOM RI, khususnya untuk setiap usaha yang menghasilkan produk pangan dengan berbagai unsur makanan dalam atau kompisisi di dalamnya.

Kota

Jenis pangan wajib BPOM MD :

➢ Pangan olahan yang dijual kemasan eceran

➢ Pangan fortifikasi (yang diperkaya adalah asupan yang telah ditambahkan dengan berbagai macam zat gizi yang secara alamiah tidak terkandung dalam makanan tersebut)

➢ Pangan wajib SNI

➢ Pangan program pemerintah pangan yang ditujukan uji pasar Bahan tambanhan pangan (BTP)

NB : diproduksi secara manual, semi otomatis, lokasi terpisah dari tempat tinggal

Yang tidak wajib didaftrakan BPOM :

➢ Masa simpan kurang dari 7 hari

➢ Diimpor dalam jumlah kecil

➢ Pangan olahan dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir

➢ Diolah dan dikemas dihadapan pembeli pangan siap saji

➢ Mengalami pengolahan minimal (pasca panen) meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingna, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pembekuan, pencampuran, dan / blansir serta penambahan btp kecuali btp untuk pelilinan

| Penyuluh Perikanan Kota Blitar

D. HALAL

Jaminan Produk Halal yang selanjutnya

JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal halal. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk

untuk Informasi lebih jelasnya silahkan untuk mengakses akun https://instagram.com/halal.indonesia @halal.indonesia atau di www.halal.go.id

E. CPIB (CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK)

CPIB adalah pedoman dan tata cara mengembangbiakkan Ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan lingkungan.

Unit Pembenihan Ikan adalah tempat yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pembenihan ikan.

Manfaat penerapan CPIB :

➢ Meningkatkan efisiensi produksi dan produktifitas mampu telusur

➢ memperkecil resiko kegagalan meningkatkan kepercayaan pelanggan

➢ meningkatkan daya saing dengan peningkatan mutu benih serta menjamin kesempatan ekspor Kriteria CPIB meliputi Persyaratan teknis manajemen keamanan pangan dan lingkungan.

Persyaratan dan tata cara penerbitan CPIB :

➢ mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perbenihan dengan melampirkan : Fotokopi sertifikat MPM, SIUP/ tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan, dokumen

| Penyuluh Perikanan Kota Blitar

➢ Dirjen melakukan penilaian terhadap kelengkapan dokumen (paling lama 1 hari)

➢ Apabila disetujui, maka dilakukan pemeriksaan lapangan guna memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan

➢ Penilaian dibantu oleh Auditor Sistem Mutu Perbenihan

➢ Merangkum hasil temuan dan memberikan jangka perbaikan selama 45 hari, jika diatas hari tersebut tidak ada perbaikan maka dianggap batal.

➢ Melakukan rapat hasil perbaikan dan penilaian oleh Dirjen PB

➢ Dirjen menerbitkan Sertifikat CPIB atau surat penolakan pernerbitan disertai alasan penolakan

Kriteria Sertifikat CPIB :

A : sangat baik berlaku selama 4 tahun

B ; Baik berlaku selama 3 tahun

C : Cukup berlaku selama 2 tahun

| Penyuluh Perikanan Kota Blitar mutu (data unit pembenihan ikan, struktur organisasi dan tanggung jawab wewenangnya, alur proses produksi, daftar sarana dan prasarana unit pembenihan, daftar sumber daya manusia dan daftar kendali dokumen

Kegiatan

Gambar 13. Kegiatan Verifikasi Dokumen dan Lokasi CPIB

F. CBIB (CARA BUDIDAYA IKAN YANG

BAIK)

Cara Budidaya Ikan yang Baik adalah

cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam

lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan, dan bahan kimia, serta bahan biologis.

Manfaat penerapan CBIB :

➢ memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan

➢ Meningkatkan efisiensi produksi dan produktifitas mampu telusur

➢ memperkecil resiko kegagalan meningkatkan kepercayaan pelanggan

➢ meningkatkan daya saing dengan peningkatan mutu benih serta menjamin kesempatan ekspor

Prinsip CBIB adalah :

➢ Keamanan Pangan usaha pembesaran ikan

➢ Penggunaan pakan ikan, obat ikan, pupuk, probiotik, desinfektan, dan bahan kimia lainnya

➢ keamanan pangan saat panen, penanganan, dan pendistribusian hasil

➢ verifikasi, tindakan koreksi, dan pencatatan usaha pembudidaya ikan serta pengendalian

|

Penyuluh Perikanan Kota Blitar

Kriteria Sertifikat CBIB :

A : sangat baik berlaku selama 4 tahun

B ; Baik berlaku selama 3 tahun

C : Cukup berlaku selama 2 tahun

KARTU USAHA PELAKU UTAMA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KUSUKA)

Kartu Kusuka adalah Identitas tunggal Pelaku Utama kelautan dan perikanan

Fungsi KUSUKA :

➢ Bukti profesi pelaku utama

➢ Basis data untuk pendataan sektoral bagi pelaku utama

➢ Basis data untuk memudahkan perlindungan dan/atau pemberdayaan bagi pelaku utama

Yang berhak mendapat KUSUKA: Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Ikan & Petambak Garam (Perorangan / Kelompok / UMKM / Koperasi / PT / CV / Yayasan )

Gambar 14. Penampakan Kartu KUSUKA

Kota Blitar

TEKNOLOGI

BUDIDAYA IKAN

Budidaya Ikan adalah Upaya membesarkan ikan dari ukuran kecil (benih) menjadi ukuran besar (konsumsi/ siap jual) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam budidaya ikan, teknologi budidaya menjadi hal penting dalam melakukan prosesbudidaya.Sistembudidayaikanyangditerapkantidakhanya terbatas pada pemanfaatan lahan dan kesuburan perairan tetapi juga kebijakan/ rekomendasi, tujuan, pilihan, sumberdaya dan daya dukung yang dimiliki.

Berdasarkan pengelolaan, sistem budidaya terdiri dari :

1. Budidaya Ekstensif (Tradisional)

➢ Membutuhkan lahan yang luas dan dikelola masih sederhana tidak memerlukan ketrampilan budidaya

➢ Biota yang ditebar terdiri atas berbagai jenis dan padat penebaran yang rendah

➢ Pertumbuhan dan biomaasa/ berat ikan bergantung pada kesuburan perairan (pakan alami seperti fitoplankton, zooplankton)

➢ Pemanfaatan air untuk pengisian dan pergantian air kolam serta kerentanan akan penyakit rendah

➢ Biya produksi tidak tinggi karena hanya memerlukan biaya awal dan pembelian benih

➢ Memiliki kelemahan hasil panen kurang optimal dan kemungkinan kematian tinggi

Perikanan Kota Blitar

2. Budidaya Semi Intensif (Semi Modern)

➢ Adanya penambahan kepadatan ikan yang dipelihara meskipun lahan dan ukuran kolam yang dipakai tidak luas.

➢ Adanya penambahan pakan buatan

➢ Adanya manajemen pakan, dan penerapan pergantian air akibat penumpukan sisa-sisa pakan

➢ Kerentanan akan penyakit

➢ Biaya produksi meningkat terutama pada pembelian pakan buatan

3. Budidaya Intensif

➢ Membutuhkan lebih banyak benih dan pakan pada lahan yang terbatas yang disesuaikan daya dukung lahan

➢ Ketergantungan pakan alami dibatasi dan pakan buatan menjadi sumber pakan satu-satunya yang diberikan secara teratur menuntut manajemen dan ketrampilan pakan dan kualitas air yang lebih baik karena tingginya konsentrasi ammonia dari sisa pakan, dan hasil metabolisme.

➢ Penggunaan sarana produksi seperti aerator, kincir, pompa, vaksin, vitamin, peralatan pengukuran kualitas air, obat obatan dll.

Contoh : Budidaya bioflok, sistem sirkulasi, tambak udang intensif dll

Perikanan Kota Blitar

Sistem budidaya ikan berdasarkan kultivan (ikan pemeliharaan) :

1. Monokultur (Budidaya satu jenis ikan)

➢Jenis ikan yang dipelihara dapat disesuaikan dengan kesukaan masyarakat dan tentunya laku dipasaran

➢Pemeliharaan lebih fokus karena hanya satu jenis ikan pada satu lahan

➢Pemberian pakan lebih mudah

2. Polikultur (Budidaya kombinasi jenis ikan )

➢ Budidayaberbagaijenisikanpadasatukolampemeliharaan membutuhkan jenis pakan yang berbeda

➢ Mampu meningkatkan produksi

➢ Kombinasijenisikanmempertimbangkankebiasaanmakan, sifat, dan hidupnya di perairan

➢ Polikultur dapat dilakukan dengan kombinasi jenis ukuran ikan yang berbeda

➢ Efisien pemanfaatan lahan produksi kolam meningkat

➢ Ikan yang dipelihara tidak mudah terserang penyakit waktu pemeliharan relatif lebih singkat

contoh : polikultur udang dan bandeng, polikultur nila dan koi, dll

Perikanan Kota Blitar

Teknologi budidaya ramah lingkungan antara lain :

1. Teknologi RAS (sistem akuakultur resikurlasi)

➢ Kombinasi peningkatan produktifitas dengan pengurangan penggunaan air dan pembuangan limbah

➢ Meningkatkanpadattebar,lebihintensifpenggunaanairdan lahan, dan menghasilkan kualitas air yang lebih stabil

2. Teknologi Akuaponik

➢ Gabungan antara sistem akuakultur/ budidaya ikan dengan tanaman hidroponik dalam satu sistem produksi diterapkan pada lahan sempit dan terbatas

➢ Mampu mengurangi penggunaan air dan limbah kelingkungan meningkatkan keuntungan karena dapat menghasilkan 2 produk pangan (hewani dan nabati) sekaligus

➢ Tanaman yang dapat digunakan antara lain sayur (kangkung, selada, kailan, pakcoy, caisim dll) serta buah (tomat, terong, cabe, straberry dll)

contoh:BudidayaYumina(sayurdanmina/ikan),Bumina(budidaya buah dan mina/ikan), Budikdamber (Budidaya ikan dalam ember), mina padi (ikan dan padi)

3. Teknologi Busmetik (Budidaya udang skala mini empang plastik)

➢ Memperkecil petakan tambak dari ukuran biasanya pengontrolan mudah dan efisiensi penggunaan pakan

➢ Air tambak bisa diarahkan ke vegetasi mangrove untuk budidaya kepiting/bandeng

Penyuluh Perikanan Kota Blitar

Buku

DIVERSIFIKASI OLAHAN IKAN

Diversifikasi olahan Ikan adalah usaha penganekaragaman jenis olahan berbahan dasar ikan. Ikan memiliki manfaat sebagai sumber protein hewani, mengandung asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh dan sumber omega 3 yang baik untuk kecerdasan. Diversifikasi olahan ikan membantu meningkatkan minat masyarakat untuk gemar makan ikan dan meningkatkan nilai jual ekonomis ikan untuk peningkatan produksi.

Berkembangnya industri pengolahan perikanan, menyisakan hasil samping (limbah) berupa tulang, kulit, sirip, kepala, sisik, jeroan, maupun cairan. Limbah tersebut diperkirakan memiliki proporsi sekitar 30-40% dari total berat ikan, moluska dan krustasea, terdiri dari bagian kepala (12,0%), tulang (11,7%), sirip (3,4%), kulit (4,0%), duri (2,0%), dan isi perut/jeroan (4,8%). Pemanfaatan dan pengolahan limbah ikan merupakan penerapan salah satu prinsip blue economy yg sedang digencarkan yaitu prinsip nirlimbah atau Zero waste consep. Adapun pemanfaatan ikan berbasis zero waste (tanpa limbah) diantaranya yaitu :

Perikanan Kota Blitar

Bentuk pemanfaatan ikan antara lain :

Buku Saku Kegiatan Penyuluhan

Perikanan Kota Blitar

Perikanan Kota Blitar

AIR REBUSAN DAGING IKAN

Petis PenyedapRasa

PERSON/ NARAHUBUNG

PENYULUH & PENGAWAS PERIKANAN KOTA BLITAR

Nama : Totok Budiwiyono

Jabatan : Penyuluh Perikanan Hp : 085855555889

Nama : Siti Romelah

Jabatan : Penyuluh Perikanan Hp : 081216981727

Nama : Elina Dwitamaya, A.Md.Pi

Jabatan : Penyuluh Perikanan Hp : 081259202274

DAFTAR PUSTAKA

BPOM.2018.PeraturanBadanPengawasObatdan MakananNomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Kepala BPOM. Jakarta

BRSDMKP. 2020. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 4/ PER BRSDM/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Profil Kelompok Kelautan dan Perikanan. Kepala BRSDMKP. Jakarta.

BRSDMKP. 2020. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 3/ PER BRSDM/2020 Tentang Pedoman Kerja Penyuluh Perikanan Tahun 2020. Kepala BRSDMKP. Jakarta.

BRBPATPP.Policy Brief Teknologi Budidaya Ramah Lingkungan. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP). Bogor.

MEMPAN RB RI. 2022. Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.

MENPANRB RI. Jakarta.

MEMPAN RB RI. 2022. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Perikanan Kota Blitar

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan. MENPANRB RI. Jakarta.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI.2012. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Jakarta.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI. 2019. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16/PERMEN-KP/2019 tentang Kemitraan pada Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Sektor Kelautan dan Perikanan. Menteri KP RI. Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. 2022. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. Jakarta.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI. 2017. Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Republik Indonesia Nomor 3/ PERMEN KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan. Menteri KP RI. Jakarta.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI. 2021. Peraturan Menteri

|

Penyuluh Perikanan Kota Blitar

Kegiatan

Menteri Kelautan dan Perikanan RI. 2016. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/ PERMEN-KP/2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik. Menteri KP RI. Jakarta.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI.2007. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Jakarta.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI. 2019. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/ PERMEN KP/2019 tentang Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan. Menteri KP RI. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.Presiden Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Bagian Administrasi No.15. Jakarta

Pemerintah Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Presiden Republik Indonesia. Jakarta

54

| Penyuluh Perikanan Kota Blitar Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN KP/2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menteri KP RI. Jakarta.

Republik Indonesia. 2006. Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2006 tentang SIstem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Ketuhanan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta. Soedibya, P. dan Pramono, T. 2018. Budidaya Perairan Tawar. Universitas Jenderal Soedirman.Purwokerto.

55 | Penyuluh Perikanan Kota Blitar

Buku Saku Kegiatan Penyuluhan

Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Blitar

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

Balai Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022

Perikanan Kota Blitar