Issuu on Google+

Majalah

Rangkang DEMOKRASI Edisi 2 | Tahun 1 | April 2011

LAWAN PEMILU intimidasi

Fuad Mardhatillah UY Tiba:

Persaudaraan

adalah bagian esensial dari demokrasi

Al-quran dan Hak Asasi Manusia

demokrasi N.U. Demokrasi & Pendidikan Demokrasi


Saleum

DAFTAR ISI

S

etelah penerbitan edisi perdana di Bulan Februari lalu kami mendapatkan banyak masukan dari pembaca baik itu melalui email dan telepon bahkan ada pembaca kami yang mengirimkan tanggapannya melalui surat pos. Hal ini tentu saja sangat membahagiakan karena sebagian besarnya memberikan masukan yang sangat konstruktif bagi perbaikan majalah ini ataupun bagi pelaksanaan Sekolah Demokrasi. Dengan maksud untuk mengakomodasi saran pembaca, mulai penerbitan ini kami sudah memasukkan “menu” baru yaitu menu “Surat Pembaca”. Pembaca dapat mengirimkan masukannya dan akan dimuat di edisi berikutnya. Tentu saja Surat Pembaca tidak hanya akan berisi masukan terhadap isi majalah ini, namun pembaca juga boleh mengirimkan keluhan tentang kondisikondisi sosial di seputar anda yang kiranya layak untuk diketahui khalayak ramai. Hal ini sesuai dengan visi “Rangkang Demokrasi” yang disatu sisi berfungsi sebagai media untuk para Siswa Sekolah Demokrasi belajar menulis sekaligus media advokasi untuk isu-isu kemasyarakatan dengan harapan besar agar media kecil ini akan bisa berperan mendorong munculnya iklim “citizen journalism” yang akan berperan dalam usaha untuk memperkokoh bangunan demokrasi daerah dan bangsa kita. Terakhir kami ucapkan terimakasih untuk siswa Sekolah Demokrasi yang sudah mengirimkan tulisannya. Hampir semua siswa sudah mengirimkan tulisan yang untuk pemuatannya akan dipilih sesuai dengan tema setiap edisi penerbitan Akhirnya kami ucapkan, Selamat membaca,,!

► OPINI

5 Demokrasi & Pendidikan Demokrasi 8 Demokrasi N.U. 11 Lawan Intimidasi Pemilu ► RESENSI Al Qur’an & Hak-hak Asasi Manusia

14

► WAWANCARA

Mardhatillah UY Tiba: 15 Fuad Persaudaraan adalah bagian esensial dari demokrasi

Umum: 19 Kuliah Islam dan Demokrasi

Penanggung Jawab: Edi Fadhil Pemimpin Umum: Edi Fadhil, Sidang Redaksi: Edi Fadhil, Fadli Sy, Zulkifli Hamid Paloh Redaktur Pelaksana: Eka Saputra Wartawan: Muksalmina, Ismadi Sirkulasi: Zakaria Layouter/Desain Grafis: Eka Saputra Iklan: Zakaria Keuangan: Dewi Tirta Wati Kasir: Ika Febriani Alamat Redaksi: Jl. Petua Ali No. 49. Gampong Tumpok Teungoh, Lhokseumawe, Aceh Kode Pos: 24351 email: rangkangdemokrasi@ sepakat.or.id web: http://sekolahdemokrasi.sepakat.or.id Redaksi menerima tulisan berbentuk opini dan artikel yang bertemakan tentang politik, sosial dan isu demokrasi. Panjang tulisan artikel maksimal 500-600 kata.

2

Majalah Rangkang Demokrasi terbit atas kerjasama antara: Edisi 2 | Tahun 1 | April 2011


Bagaimana cara menulis di Majalah Rangkang Demokrasi. Halo, pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat atas terbitnya majalah Rangkang Demokrasi. Semoga majalah ini dapat mencerahkan dan membuka wawasan para rakyat, agar lebih cerdas dan pandai dalam memilih calon wakilnya. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah selain siswa Sekolah Demokrasi, boleh menulis di majalah ini? jika boleh apakah ada syarat-syarat dan ketentuannya?. Terima kasih atas jawabannya. Laila Fajriah Krueng Geukuh Redaksi: Terima kasih banyak atas ucapan dan dukungannya terhadap hadirnya majalah Rangkang Demokrasi. Jika anda memiliki tulisan yang berhubungan dengan sosial, politik serta isu yang berhubungan dengan demokrasi, silahkan mengirimkannya kepada radaksi ke alamat email rangakngdemokrasi@sepakat.or.id. tulisan yang dikirim tidak lebih dari 2 halaman A4.

Suara Pembaca

Kapan Buka di Banda Aceh?

Saya membaca Rangkang Demokrasi di Kantor salah seorang teman di Banda Aceh sekitar akhir bulan Maret lalu, saya baru tahu ada Sekolah Demokrasi di Aceh. Apa saya bisa mengikuti sekolah tersebut? Bagaimana syarat-syarat pendaftarannya?, dan kapan rencana sekolah Demokrasi buka di Banda Aceh atau Aceh Besar yang dekat dengan kediaman saya?,. Taufiqurrahman. Montasik, Aceh Besar Redaksi: Terimakasih untuk suratnya. Untuk saat ini Sekolah Demokrasi baru ada di Kabupaten Aceh Utara. Untuk syarat menjadi siswa bisa dilihat di website kami.

Tambah Rubrik Humor Majalah ini isinya sangat politik, bagi yang tidak suka politik pasti tidak mau membacanya. Saran saya kalo bisa redaksi bisa menambahkan rubrik tentang humor. Tapi humornya juga

Mari bergabung dan berdiskusi bersama komunitas kami di halaman Facebook. klik facebook.com/sekolahdemokrasi.acehutara

berhubungan dengan politik dan demokrasi. Kalo di tivi seperti Democrazy .. :) Terima kasih Anita Pelajar SMU di Aceh Utara Radaksi: Terima kasih atas sarannya, menarik juga jika ada rubrik humor. Namun saran anda akan kami pertimbang. Terima kasih.

Pasang Iklan Salam, saya tertarik untuk memasang iklan di majalah Rangkang Demokrasi, apakah bisa dan bagaimana prosedur pemasangan iklannya. Terima kasih. Saiful Hadi Lhokseumawe Redaksi: Mohon maaf, untuk sementara kami tidak menyediakan space iklan. Terima kasih.

Kirimkan kritik dan saran atau pendapat anda melalui email rangkangdemokrasi@sepakat.or.id

Edisi 2 | Tahun 1 | April 2011

3


Editorial

Multikulturalisme, Agama & Demokrasi

B

erbagai tindak kekerasan atas nama agama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab di beberapa tempat di Indonesia beberapa waktu terakhir menjadi alasan tulisan ini dibuat, terlepas ada anggapan bahwa kejadian tersebut merupakan by design, namun harus disadari bahwa keberagaman suku, agama dan budaya merupakan salah satu isu penting dalam konteks keIndonesiaan karena mempunyai potensi untuk menjadi modal yang sungguh luar biasa bagi kemajuan bangsa jika bisa dimanfaatkan secara maksimal, namun sekaligus menjadi potensi konflik jika keberagaman ini tidak bisa dikelola dengan baik. Banyak definisi mengenai multikulturalisme, diantaranya multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam “politics of recognition” (Azyumardi Azra, 2007). Pada dasarnya, multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosiokultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau dimana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam. Karena itu secara tradisional di Indonesia orang mengenal konsep penduduk “asli” dan penduduk “pendatang” yang di Negara-negara maju konsep seperti itu hampir tidak lagi dikenal. Dilihat pada beberapa penggolongan terhadap konsep multikulturalisme, maka konsep Multikulturalisme Akomodatif menurut penulis menjadi pilihan yang paling tepat dalam keberagaman Indonesia, konsep ini mengajarkan bahwa untuk masyarakat yang memiliki kultur dominan sudah semestinya membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum

4 Edisi 2 | Tahun 1 | April 2011

minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan meraka. Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak menantang kultur dominan. Dalam masyarakat seperti Indonesia, perbincangan mengenai relasi antara agama, demokrasi, dan multikulturalisme merupakan tema yang selalu menarik dan tak ada habis-habisnya untuk didiskusikan. Cita-cita mewujudkan demokrasi hampir selalu menyinggung agama dan keragaman budaya, karena demokrasi tidak mungkin bisa diwujudkan tanpa menempatkan agama secara benar dan memberikan apresiasi terhadap keragaman budaya. Jika tidak dikelola dengan baik, bukan mustahil persinggungan agama-agama akan mendatangkan masalah bagi stabilitas demokrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, kita kerap dihadapkan pada kenyataan banyaknya konflik dan ketegangan yang dipicu oleh sentimen keagamaan. Demikian juga keragaman kultural belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya. keragaman kultural justru menambah panjang daftar percekcokan di kalangan masyarakat akar rumput. Dalam teori sosial, penggunaan wacana multikulturalisme sebenarnya masih membingungkan. Namun, dari wacana yang berkembang di Indonesia, multikulturalisme rupanya hendak dijadikan paradigma baru dalam merajut kembali hubungan antarmanusia yang belakangan selalu hidup dalam suasana penuh konflikstual. Saat ini muncul kesadaran masif bahwa diperlukan kepekaan terhadap kenyataan kemajemukan, baik dalam etnis, agama, budaya, hingga orientasi politik agar potensi konflik bisa diminimalisir. Dalam tataran isu strategis, bahasa yang sering dipergunakan sebagai istilah bersama adalah toleransi dan multikulturalisme. Istilah ini memiliki hubungan besar dengan gagasan demokrasi. Dalam demokrasi, sebuah bangunan bersama didirikan atas dasar kemajemukan dan disangga melalui kontrak sosial yang disepakati bersama. Keragaman etnis, suku, agama, dan kepercayaan akan bisa hidup dalam payung demokrasi ketika nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dijunjung tinggi oleh semua orang. Perbedaan-perbedaan atau kemajemukan adalah ciri khas dunia yang kita diami, ini adalah kenyataan sosialnya, untuk itu sikap dasar menerima dan menghargai adanya perbedaan menjadi penting. ▼ Edi Fadhil Koordinator Sekolah Demokrasi Aceh Utara


Foto: int

Opini

Demokrasi & Pendidikan Demokrasi Pendidikan merupakan salah satu aspek penting bagi pembangunan bangsa, karena itu hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional bangsa. Disamping itu, dunia pendidikan merupakan dunia yang amat kompleks, menantang dan mulia. Komplek karena spektrumnya sangat luas. Menantang karena menentukan masa depan bangsa. Mulia karena memanusiakan manusia.

Jafriadi, A.Md Tuha Peut Gampong Udee Kecamatan Matang Kuli, Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara

I

stilah demokrasi diperkenalkan kali pertama oleh Aristoteles dari yunani sebagai satu bentuk pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada ditangan banyak orang (Rakyat). Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi yang diketahui oleh hampir semua orang. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan).

Edisi 2 | Tahun 1 | April 2011

5


Opini

Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencitacitakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme, dan anti-imperialisme. Dengan tujuan membentuk Masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang dan berarti juga, otonomi atau kemandirian dari setiap orang untuk menentukan hidupnya. Demokrasi Indonesia dimulai dengan tergulingnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto pada tahun 1998. Untuk menghasilkan Konstitusi yang baik dan berjalan sesuai dengan landasan Demokrasi yang pro rakyat maka pendidikan sebagai penyeimbang konstitusi demokrasi tidak mungkin dipisahkan, ia bagaikan mata uang yang tidak mungkin dinihilkan dari satu sisi dengan sisi yang lain, jika satu sisi dihilangkan maka demokrasi tidak akan bernilai. Bagaimana mungkin kita menganut sebuah sistem secara menyeluruh yang harus melibatkan banyak orang yang mempunyai watak, karakter dan pemahaman yang berbeda-beda, jika kita ”calon penganut” sebuah sistem itu sendiri belum memahami dengan sebuah sistem, apalagi sistem harus dianut secara menyeluruh untuk penyempurnaan implementasi sebuah sistem. Melihat laju perkembangan pendidikan Indonesia secara umum, Aceh Utara khususnya, hingga timbul pertanyaan kecil dari hati penulis apakah sudah pantas kita ”Aceh Utara” berdemokrasi? Dalam perjalanan demokrasi Aceh Utara khususnya sudahkah berjalan sesuai dengan koridor dan prinsip dasar dari demokrasi dan sesuai dengan harapan kita, mengingat Demokrasi adalah aturan Manusia (person rule). Menurut Pakar Ilmu Komunikasi Politik, Effendi Ghazali, dalam sebuah wawancara televisi swasta, beliau berkata: Bahwa demokrasi tidak akan berjalan dengan

baik dan tidak akan menghasilkan konstitusi yang baik jika demokrasi dipaksakan bukan dilandaskan atas kesadaran. Bagaimana dengan Demokrasi Indonesia, Aceh dan Aceh Utara khususnya, sudahkah dilandasi prinsip-prinsip dasar Demokrasi? Sedangkan seorang Professor ilmu komunikasi politik India mengemukakan: Kesalahan besar jika Demokrasi diberikan kepada orang yang bodoh. Perkembangan demokrasi dinegara-negara maju memang sangat menyilaukan mata, bahkan demokrasi dijadikan suatu landasan pemerintahan masa depan yang baik dan prorakyat. Kesalahan yang mendasar adalah kesalahan sudut pandang berdemokrasi, kita hanya selalu melihat hasil dari sebuah demokrasi negara maju sedangkan Prinsipprinsip dasar, proses dan bagaimana syarat-syarat berdemokrasi selalu kita abaikan, diakui atau tidak kita adalah masyarakat yang apatis terhadap pertumbuhan dan perjalanan demokrasi. Sehingga dimasyarakat lahir Jargon “So so yang tapileh Nasib Geutanyoe kon Meuno Syit” (siapapun yang kita pilih nasib kita tidak akan berubah). Hal tersebut lahir karena kurangnya pengetahuan masyarakat baik pengetahuan umum maupun tentang pengetahuan demokrasi, kesadaran akan demokrasi dan hasil yang akan dicapai dengan Demokrasi yang baik yang berlandaskan Jurdil (jujur dan adil) dan dipilh oleh pemilih cerdas. Sudah sukseskah perjalanan demokrasi Aceh Utara sehingga menghasilkan suatu Kondisi pemerintahan yang baik? Sedang unsur penyeimbang demokrasi yaitu pendidikan masih jauh dari harapan. Dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Aceh Utara khususnya, pendustaan terhadap demokrasi sudah menjadi rahasia umum, seperti politik uang, Intervensi terhadap masyarakat, Intimidasi terhadap lawan politik

Untuk menghasilkan Konstitusi yang baik dan berjalan sesuai dengan landasan Demokrasi yang pro rakyat maka pendidikan sebagai penyeimbang konstitusi demokrasi tidak mungkin dipisahkan, ia bagaikan mata uang yang tidak mungkin dinihilkan dari satu sisi dengan sisi yang lain, jika satu sisi dihilangkan maka demokrasi tidak akan bernilai.

6 Edisi 2 | Tahun 1 | April 2011


yang berlandaskan dengan demokrasi. Sistem, Penganut sistem, Pengelolaan sistem adalah tiga hal yang saling mendukung, Agar sistem itu bernilai dan menghasilkan output yang baik dan sukses dalam implementasinya. Melihat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Aceh Utara yang dihasilkan oleh sistem demokrasi namun dalam penyelenggaraan pemerintahan pincang dalam banyak hal, siapakah yang salah? Sistem demokrasikah? Pelaksana demokrasikah? Penganut demokrasikah? Atau orang yang dihasilkan dari sebuah sistem demokrasi? Atau kita harus mengkaji kembali secara sosial budaya dan pengetahuan, sudah pantaskah kita berdemokrasi. Penulis berpendapat, Bukan sistem yang salah tetapi pelaksanaan dan penerima sistem yang belum siap untuk menerima sebuah sistem. Saya kira Sekolah Demokrasi yang sedang berjalan di Aceh Utara adalah awal dari proses menuju Demokrasi yang sehat, semoga saja,,! â–ź

Foto: int

masih sangat mudah kita jumpai. Mungkinkah demokrasi melahirkan sebuah sistem pemerintahan dan konstitusi yang baik jika penodaan terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi masih saja dianggap hal biasa? Dalam pelaksanaan Pilkada di Aceh Utara khususnya, memang kita patut mengacungkan jempol, sukses dalam penyelenggaraan secara kasat mata. Sadar atau tidak kita juga tidak boleh menafikan bahwa proses dan hasil dari sistem demokrasi kita masih sangat rentan dan jauh dari harapan, sistem birokrasi pemerintahan kita Aceh Utara yang bobrok. Seharusnya yang menjadi tolak ukur kesuksesan suatu demokrasi adalah bagaimana proses yang berjalan dan hasil yang dicapai (output) nya, bukan dengan hanya berkiblat dengan kesuksesan dengan demokrasi negara maju. Harusnya kita melihat sudah siapkah masyarakat kita berdemokrasi? Sudah samakah laju pertumbuhan pendidikan negara kita dengan negara yang telah sukses dengan konstitusi demokrasi? Bukan penulis tidak setuju dengan pandangan Demokrasi dan Penerapan sistem pemerintahan

Opini

Edisi 2 | Tahun 1 | April 2011

7


demokrasi N.U.

Masyarakat dalam tataran luas beragam memahami demokrasi, keberagaman itu merupakan sebuah realita yang tidak dapat dipisahkan dari jati diri manusia, biasanya keberagaman sudut pandang dipengaruhi oleh latar belakang dimana mereka tinggal, pendidikan maupun interaksi sosial dalam hidup.

D Muhammad Usman, Ketua Bidang Operasional Komunitas Korban HAM Aceh Utara (K2HAU), Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara

8 Edisi 2 | Tahun 1 | April 2011

alam buku “Agama Dan Pendidikan Demokrasi� (Fuad Fachruddin, 2006) disebutkan bahwa organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dalam memahami demokrasi terbagi dalam tiga kelompok yaitu akomodasionis, rejeksionis dan kelompok diantara keduanya atau kelompok menengah. Bagi kelompok akomodasionis yang beranggapan bahwa nilai fundamental Islam sangat cocok dengan demokrasi baik secara eksplisit maupun implisit melalui konsep syura.

Foto: int

Opini


Opini Dengan dalil Al-Quran “Wa syawirhum fi al-amr” ini merupakan firman Allah tentang bermusyawarah atau berdialog. Untuk konsep dialog dalam Islam umat muslim harus menggali bagaimana mekanisme Islam dalam berdioalog, supaya kajian pemahaman syura bisa dibumikan dalam wacana demokrasi Islam. Sedangkan kelompok Rejoksionis, berpendapat bahwa budaya bangsa Arab dan Islam tidak sesuai dengan demokrasi. Bagi kelompok ini setiap sesuatu yang datang diluar karya ulama sunni abad pertengahan haruslah ditolak, mereka juga melihat bahwa demokrasi masih setegah hati dianut oleh Negara-negara berkembang dan Amerika sebagai Negara maju menerapkan standar ganda demokrasi, kita bisa melihat bagaimana Amerika Serikat disatu sisi getol memperjuangkan demokrasi, disisi lain menunjukkan ketidakadilan politik luar negerinya untuk Timur Tengah atau Negara-negara Islam lainnya. Disini terlihat kekecewaan kelompok rejoksionis ini terhadap Amerika Serikat, dan fakta ini tidak bisa kita bantahkan, Negara super power ini mengintervensi Negara Islam, salah satu kasus yang sedang terjadi kontribusi Amerika dalam perang Irak dan Afghanistan bisa menjadi bahan renungan sudahkan mereka menerapkan nilai demokrasi dalam politik luar negerinya termasuk dalam tatacara melakukan perang . Kelompok tengah dalam kalangan NU memandang bahwa demokrasi sebagai sistem politik, yang merupakan pilihan yang terbaik bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa dimana demokrasi belum dikembangakan, namun lantaran demokrasi datang dari Barat, ia tidak dihindarkan dari dilema standar ganda. Ini merupakan kelompok yang menerima demokrasi setegah hati. Kalau kita melihat ketiga kelompok NU dalam memahami demokrasi berbeda-beda, apakah salah satunya benar atau ketiga-tiganya benar. Membenarkan sebuah pendapat dan menyalahkan pendapat yang lain bukan sebuah pemikiran yang bijaksana. Seperti yang sudah penulis sebutkan diatas bahwa perbedaan sudut pandang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain Karena pemikiran seseorang merupakan produk alam, setiap pemahaman yang menggunakan referensi yang kuat dan relevan masih bisa dipertahankan maupun mesti dihargai. Perbedaan dalam memahami demokrasi juga terjadi dalam kalangan

Muhammadiyah dan terbagi dalam tiga kelompok pula (akomodasionis, rejeksionis dan menegah). Mencari Subtantif Demokrasi NU Nahdlatul Ulama (NU) menganut paham Ahlussunah Wal Jama’ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Qur’an, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik (http://www.nu.or.id) Pemikiran demokrasi subtantif dalam pandangan Nahdatul Ulama diantaranya, Pertama, masyarakat mempunyai hak yang sama (kesetaraan). Nilai kesetaraan dalam Islam dipahami bahwa semua mahkluk dihadapan Allah adalah sama yang membedakannya adalah nilai ketakwaan yang dimilikinya. Konsep kesetaraan ini mengisyaratkan egiteralisme tanpa diskriminasi, dalam Al-hujarat :13 Allah berfirman “Sesunguhnya kami mencipatakan kamu dari seorang laki (Adam) dan seorang perempuan (Hawa), dan menjadikan kamu besuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal…, dalam ayat ini kita bisa pahami bahwa tidak ada bedanya antara satu suku dengan suku yang lain dan satu bangsa dengan bangsa yang lain; Kedua, kebebasan berekpresi sehingga kebebasan ini dalam Islam dijadikan landasan untuk reinterpretasi, konsensus ulama, perbedaan pendapat, kemaslahatan umat, dan akuntabilitas publik/hisba; Ketiga, keadilan, dalam Islam perintah berbuat adil sangat banyak bisa kita temukan dalam firman Allah, dengan prinsip berbuat adil ini manusia sangat dilarang untuk melanggar nilai hak asasi orang lain; keempat toleransi, sikap ini merupakan dasar dalam menghargai agama lain “lakum dinukum waliyadin (untukmu agamamu dan untukku agamaku); kelima, musyawarah dalam pengambilan keputusan (Baca: Fuad Fachruddin) Beberapa paham demokrasi yang sudah disebutkan diatas masih ada kalangan NU yang memperdebatkan seperti kebebasan karena ketakutan tidak ada batasan dan melanggar ketentuan wahyu Allah. Ini sama halnya perdebatan pemimpin perempuan sehingga kondisi melahirkan dua kelompok NU antara pro dan kontra, bagi kelompok yang kontra melihat mengacu pada pemahaman hadist bahwa

Edisi 2 | Tahun 1 | April 2011

9


Opini

tidak beruntung sebuah bangsa bila pemimpin perempuan, sedangkan kelompok yang pro menilai dalam hal menjadi pemimpin, perempuan diperbolehkan kerena ini merupakan aktualisasi potensi diri dalam hubungan dengan manusia (Muamalah ma’a an-nas) memimpin bukan urusan akhirat tetapi masalah dunia, dalam urusan dunia Islam mengajarkan kepada pemeluknya baik lakilaki atau perempuan untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Ada salah satu semangat yang besar dalam rujukan kaidah fiqihiyah yang sangat mengakomodir nilai demokrasi dalam pandangan NU dalam menentukan politiknya “al-muhafadzatu ‘ala al-qadim ash-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid alashlah (mempertahankan apa yang sudah berjalan dan masih relevan, dan berupaya untuk mencari gagasan atau pandangan baru yang lebih baik) dengan rujukan ini sangat menghargai budaya lokal dan mengakomudir isu komtemporer sehingga menjadi responsif terhadap isu pluralitas, dan kaidah fiqhiyah ini sangat akomodatif terhadap nilai demokrasi. Demokrasi yang dikembangkan oleh NU sangat sesuai dengan konteks moderen saat ini, karena demokrasi tidak dipahami sebatas bentuk pemerintahan, tetapi demokrasi merupakan cara hidup, adanya keinginan untuk berkompromi, toleransi dan kesediaan mendengar dan menerima pendapat orang lain. Dalam rangka mendorong pemahaman demokrasi yang membumi kedepan, perlu dipahami bahwa ada sepuluh perintah Allah dalam surat Al-An’am:151-553, yang merupakan larangan supaya tidak dilakukan oleh manusia dalam hidupnya, ini merupakan pola Islam dalam kehidupan berdemokrasi (1) jangan memperserikatkan Allah dengan apapun juga; (2) berbuat baik kepada orang tua (ayah-ibu); (3) tidak membunuh akan karena takut kemiskinan; (4) jangan dekat-dekat dengan kejahatan, baik yang lahir atau yang batin; (5) jangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar; (6) jangan berdekat-dekat dengan harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik; (7) penuhilah dengan jujur takaran dan timbangan; (8) berkatalah yang jujur (adil) sekalipun mengenai kerabat sendiri; (9) penuhilah semua perjanjian dengan Allah; (10) ikutilah jalan lurus Allah dengan teguh. ▼

10 Edisi 2 | Tahun 1 | April 2011

Nahdlatul Ulama (NU) menganut paham

Ahlussunah Wal Jama’ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya AlQur’an, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. (http://www.nu.or.id)


intimidasi PEMILU

Anas Politisi Partai Politik Lokal Aceh Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara

ebagai masyarakat Aceh mungkin sudah tidak asing lagi mendengar kata demokrasi bahkan di tingkat masyarakat paling rendah pun mengetahui demokrasi itu sebagai sistem Negara yang akan melahirkan persamaan hak atau persamaan kedudukan, kebebasan dan kesejahteraan hidup. Apakah di Aceh sudah di terapkan hal yang demikian? Inti dari demokrasi adalah terlaksananya kedaulatan rakyat, yakni seberapa jauh rakyat bisa melaksanakan kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Tapi praktek demokrasi di Indonesia, khususnya di Aceh selalu tidak memihak rakyat, salah satu jalan untuk menuju demokrasi adalah dilaksanakan pemilu yang adil dan bersih. Pasca penandatangan MoU Helsinki, rakyat aceh diberi kebebasan untuk mendirikan partai politik lokal, yaitu organisasi politik yang dibetuk oleh sekelompok masyarakat yang

Foto: int

LAWAN

S

Opini

Edisi 2 | Tahun 1 | April 2011

11


Opini

berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lhokseumawe/ Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati/Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.(Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 20 Tahun 2007. Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan di selenggarakan di bawah Undang-undang baru tentang penyelenggaraan Pemerintahan Aceh untuk memilih kepala Pemerintah Aceh dan pejabat tertinggi lainnya pada bulan April 2006 serta untuk memilih anggota Legislatif Aceh pada tahun 2009 ( 1. 2.3 MoU Helsinki). Partisipasi penuh rakyat Aceh dalam pemilihan lokal dan Nasional, akan dijamin sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia, semua aksi kekerasan antara pihakpihak akan berakhir selambat-lambatnya pada saat penandatanganan Nota kesepahaman ini (4.1 MoU Helsinki). Begitulah kira-kira isi salah satu butir MoU Helsinki. Saya ingin mengingatkan sedikit pada saat pemilu Legislatif di Aceh pada tahun 2009, ada 6 partai lokal dari berbagai latar belakang yang ikut ambil bagian untuk mencalonkan para anggotanya untuk menjadi wakil rakyat. Pemilu 2009 adalah pemilu pertama yang dilaksanakan di Aceh setelah disahkannya partai politik lokal. Keikutsertaan partai nasional dan partai lokal dalam pemilu 2009 di satu sisi harus dimaknai sebagai agenda strategis transformasi politik dan demokrasi di Aceh dari konflik bersenjata menjadi kompetisi politik secara demokratis dan masyarakat aceh dari berbagai kalangan spada saat itu menyambutnya dengan antusias. Tetapi apa yang terjadi sangat jauh dari harapan masyarakat Aceh, pada saat pelaksanaan pemilu 2009 banyak diwarnai dengan adanya provokasi, intimidasi, maupun teror yang dilakukan oleh orang dan kelompok-kelompok yang sarat dengan kepentingan dengan melakukan pemaksaan untuk memilih salah satu partai, atau memaksa masyarakat untuk tidak memilih salah salah satu partai, tujuannya adalah memaksakan kehendak agar mendukung partai politik atau calon dari partai politik tertentu yang akan di usung ke lembaga legislative, hal itu terjadi di seluruh daerah di Aceh. Yang sangat di sayangkan

12 Edisi 2 | Tahun 1 | April 2011

yang melakukan teror dan intimidasi terhadap masyarakat adalah dari partai lokal sendiri, dan sesama orang Aceh. Saya tidak perlu menyebutkan partai apa yang melakukan intimidasi pada saat pelaksanaan pesta demokrasi di Aceh pada saat Pemilu 2009, karena hampir semua orang Aceh tahu, walaupun pada saat itu banyak masyarakat yang tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwajib karena dibawah ancaman pihak-pihak yang melakukan intimidasi. Dari pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan pihak berwenang pada saat itu tidak bisa berbuat banyak karena masyarakat tidak berani melaporkannnya. Kendati secara kasat mata situasi keamanan di Aceh pada saat itu telah lebih baik dibandingkan dengan masa konflik, namun disisi lain disinyalir masih ada intimidasi atau manuver-manuver politik menjelang Pemilu 2009 yang dilakukan oleh pihak tertentu terhadap masyarakat dan para kontestan peserta pemilu. Memasuki tiga tahun usia penandatanganan MoU damai dan menjelang Pemilu 2009, kita masih melihat adanya praktik-praktik politik yang tidak sehat. Dengan melakukan intimidasi dan teror menjelang Pemilu. Hal ini merupakan indikasi sikap-sikap yang tidak mencerminkan pola berdemokrasi yang sehat, dimana tidak sepatutnya dilakukan pihak manapun di Aceh sebagai wujud menerima hasil kesepakatan damai. Jadi, disatu sisi, jangan cuma retorika elit-elit politik melalui media massa, tetapi kenyataan dilapangan sangat bertolak belakang. Kalau masih ada unsur pemaksaan dan intimidasi dalam pelaksanaan Pemilu, maka artinya belum menjunjung tinggi hak berdemokrasi masyarakat Aceh. Pemilu yang demokratis Beranjak dari permasalahan yang di derita oleh masyarakat sipil di Aceh pada saat penyelenggaraan pemilu 2009 yang telah menghilangkan hak-hak berdemokrasi dan tidak menerima perbedaan masyarakat pada saat itu. Menjelang Pemilukada 2011 terjadi permasalahan yang sangat menonjol di Aceh bahkan menjadi pemberitaan yang hangat di beberapa media cetak di Aceh yaitu dengan dikabulkan permohonan gugatan calon independen dalam Pemilukada di Aceh. Mahkamah konstitusi memutuskan bahwa calon independen kini dapat mengikuti proses Pemilukada di Provinsi Aceh Darussalam (NAD)


Opini walaupun hal tersebut dibatasi dalam ketentuan Pasal 256 UU Pemerintahan Aceh ketentuan yang mengatur calon perseorangan dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) huruf d, berlaku dan hanya dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak Undang-undang a quo diundangkan. Namun mahkamah konstitusi memberi pertimbangan bahwa pasal 256 UU Pemerintahan Aceh dapat menimbulkan terlarangnya hak warga Negara yang bertempat tinggal di Provinsi Aceh yang justru dijamin oleh UU 1945. Dengan di sahkannya calon independen, masyarakat menganggap itu adalah salah satu pelaksanaan demokrasi yang memihak rakyat. Walaupun dalam hal ini ada sebagian masyarakat tidak menyetujui di anulirnya pasal 256 UU PA oleh Mahkamah Konstitusi yang mensahkan calon independen. Tapi hal itu bukanlah sebuah permasalahan yang harus di perdebatkan oleh masyarakat Aceh karena siapapun yang terpilih nantinya adalah rakyat Aceh sendiri yang menentukannya. Dalam hal ini saya ingin mengajak seluruh kontestan Pemilukada 2011 dan mengingatkan kepada semua peserta pemilu, baik dari parpol maupun independen yang lolos verifikasi nantinya, serta pihak terkait lainnya, bahwa pemilu 2011 di Aceh akan disebut demokratis adalah Pemilu

yang sesuai dengan prinsip HAM dan memihak rakyat. Siapapun nantinya yang lolos sebagai kandidat Pemilukada 2011 untuk berpolitik secara sehat, biarkanlah rakyat menilai diantara banyak calon siapa yang layak memimpin Aceh untuk lima tahun mendatang, jangan sampai terulang kembali kesalahan pada pelaksanaan pemilu 2009. Inilah saat yang tepat untuk memperbaiki kesalahan dimasa lalu, karena pelaksanaan Pemilu yang adil dan bersih adalah jalan untuk menuju pemerintahan yang bersih dan berdemokrasi yang baik yang bisa mensejahterakan rakyat. Jangan sampai dibiarkan partai politik dan segelintir orang yang punya kepentingan pribadi berusaha merusak Pemilu dan perdamaian di aceh. Berikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing, sehingga proses demokrasi tersebut bisa berjalan tanpa ada tekanan. Masyarakat juga harus berani melawan berbagai intimidasi dan berani melaporkannya ke aparat terkait, jangan sampai kita membiarkan teror dan intimidasi pada saat Pemilukada 2011 terulang lagi di aceh seperti yang terjadi pada tahun 2009. Jadikan pelaku intimidasi sebagai musuh bersama. Biarkan Masyarakat Aceh menentukan pemimpinnya sendiri. Hargailah perbedaan pandangan masyarakat Aceh pada saat pelaksanaan pemilu 2011 karena perbedaan itu merupakan rahmat bagi kita semua.â–ź

Keluarga Besar LSM SEPAKAT dan Sekolah Demokrasi Aceh Utara Mengucapkan Belasungkawa Sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ayahanda dari Fadly Sy. (Fasilitator Sekolah Demokrasi Aceh Utara) Pada tanggal 29 Maret 2011 di Matang Gelumpang Dua dan Ananda dari Zulkifli Hamid Paloh (Fasilitator Sekolah Demokrasi Aceh Utara) Pada tanggal 4 Mei 2011 di Banda Aceh Semoga keduanya mendapatkan tempat yang layak di sisi-NYA. Amin Edi Fadhil Koordinator

Edisi 2 | Tahun 1 | April 2011

13


R e s e n s i

Al Qur’an &

Hak-hak Asasi Manusia

Ade Ahmad Ilyasak Pengusaha, Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara

M

embedah kandungan Al Qur’an yang berkaitan dengan kajian Hak-hak Asasi Manusia HAM tampak jelas terpampang betapa Al Qur’an sebagai pedoman hidup, mengatur manusia untuk mengemban hak dan kewajiban antara kepentingan seseorang dengan kepentingan umum semata-mata hanya mencari ridho Allah SWT, dan hal ini Islam telah memratekkan sejak abad ke- 7 Masehi dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan. Bahkan Allah SWT telah memberikan kebebasan untuk memilih bagi Adam dan Hawa. Kisah Nabi Adam yang diciptakan sebagai khalifah yang dihukum keluar dari surga adalah bukti Allah memberikan hak asasi manusia kepadanya, tetapi ia pun harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang dibuatnya dan turun ke bumi (Surah A’araaf ayat 1924). Masalah Penegakkan HAM tidak akan pernah usai dipermasalahkan selama masih ada benturan kepentingan antara sesama manusia, maka akan adapula pelanggaran HAM. HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia untuk dapat mempertahankan hidup, harkat dan martabatnya. Buku ini membahas secara sistemik dan lengkap bagaimana sejarah penerapan HAM secara teori dan praktek dalam kehidupan seharihari yang terkodifikasi dalam Al Qur’an beserta pasal demi pasal Universal Declaration Human Right (UDHR) dan Cairo Declaration (CD). Juga dilengkapi pula bagaimana pelaksanaan HAM di Indonesia dan berbagai pandangan dari negara-

14 Edisi 2 | Tahun 1 | April 2011

Judul : Al-quran & Hak Asasi Manusia Penulis : Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa S.H

negara lain terhadap perlindungan HAM di Indonesia. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H. adalah pribadi yang sangat kuat dan istiqomah memegang prinsip-prinsip hidupnya yang bersandarkan pada nilai-nilai illahiyah dalam Al Qur’an. Menurutnya Allah memberikan kebebasan itu sebagai hak asasi bagi setiap manusia. Manusia bebas berbuat apa saja, tetapi harus senantiasa dibarengi tanggung jawab. Sepak terjangnya di Ujungpandang cukup menarik perhatian masyarakat hukum nasional. Baru beberapa hari menjabat sebagai Jaksa Agung, Lopa sudah mengeluarkan pengumuman di koran, meminta agar masyarakat tak memberi uang sogokan kepada anak buahnya. Sebulan kemudian ia sudah menggulung pelaku korupsi dana reboisasi Rp 7 milyar. Jabatan Sekjen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang dipangkunya sejak awal tahun 1994, memicu popularitas Lopa, mudah ditemui wartawan, Lopa leluasa bicara kritis tentang pelbagai kasus yang ditangani Komnas HAM. Selama tujuh tahun menjabat Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan, gebrakan Lopa memang tak banyak terdengar. Namun, Lopa gigih memperjuangkan gagasan “Lembaga Pemasyarakatan (LP) Terbuka”, rumah tahanan yang memungkinkan penghuninya bekerja di luar tembok penjara. ▼


Fuad Mardhatillah UY Tiba:

Persaudaraan

adalah bagian esensial dari demokrasi

Indonesia kini sedang diuji dalam kematangannya untuk saling menghargai satu sama lain. Persoalan multikultaralisme bukan saja berbicara tentang bagaimana membangun suatu peradaban saja, namun juga membangun tatan kehidupan masyarakat yang demokratis dan Islami. Bagaimana kita dapat hidup dalam berbagai perbedaan yang ada melalui bingkai Islam dan demokrasi? berikut ini petikan wawancara kami dengan seorang pengamat sosial dan budaya Aceh. Apa itu demokrasi, dari mana prinsip-prinsip itu dikenal, apakah itu dari Islam mengenal demokrasi? Awal kemunculan sistem demokrasi itu bisa dikatakan sejak zamannya yunani, yang inti filosofi dalam sistem demokrasi ini adalah suatu sistem pemerintahan dimana kedaulatannya ada pada rakyat. Sebelum sistem demokrasi di perkenalkan, sistem pemerintahan lebih dikuasai oleh seseorag yang bersifat otoriter atau otokrasi. ini yang kemudian dilihat sebagai sesuatu yang bermasalah, karena lebih cenderung berfikir kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum. Jadi demokrasi ini hadir dari antitesa sistem otokrasi yang tidak memiliki kedaulatan rakyat, menjadi sistem yang mana rakyat memiliki kedaulata penuh.

Ada beberapa pendapat bahwa demokrasi itu bukan dari Islam, bagaimana menurut anda? Ya memang demokrasi itu bukan berasal dari agama Islam, tapi jika kita lihat nilai-nilai secara subtansial yang ada dalam demokrasi itu saya pikir dalam batasan tertentu tidak bertentangan dalam Islam. Misalnya dalam demokrasi ada nilai-nilai egalitarian atau kesetaraan, Islam kan menempatkan semua manusia pada posisi yang sejajar. Nah ini berarti tidak bertentangan dengan Islam. Kemudian prinsip lainnya, misalnya persaudaraan, Islam juga mengutakan persaudaraan baik sesama muslim maupun sesama manusia. Jadi persaudaraan adalah bagian yang esensial dari demokrasi, sekaligus juga hal yang sangat penting dalam Islam. Misalnya juga

Edisi 2 | Tahun 1 | April 2011

15


Wawancara menyangkut persoalan keterbukaan, Islam juga agama yang menekankan sisi-sisi keterbukaan dalam kehidupan didunia ini. Namun Islam tidak memberikan suatu patokan terhadap suatu sistem dalam menjalankan pemerintahan. Islam tidak memaksakan umatnya untuk menjalankan suatu sistem pemerintahan tertentu, namun Islam memberikan nilai-nilai yang harus dijalankan dalam suatu sistem, apapun nama system tersebut. Dalam hal keterbukaan, yang kemudian melahirkan kebebasan, apakah memang kebebasasan ini sudah dijadikan syarat utama dalam demokrasi, apakah memang seperti itu.? Islam juga agama yang menganut kebebasan, cuma persoalannya, ada sejumlah kekhawatiran dari beberapa kalangan Islam yang menterjemahkan bahwa kebebasan ini akan melahirkan kesesatan. Padahal sebenarnya tidak ada kebebasan yang mutlak, yang ada adalah kebebasan yang terbatas. Nah batas-batas kebebasan itu bisa berupa hukum, bisa berupa ilmu, dan juga bisa berupa kesepakatan. Jadi kebeasan itu juga nilai-nilai manusia yang juga harus diberikan kepada manusia. Dan tidak ada hak seseorang dalam memaksanakan kehendaknya pada orang lain. Dalam demokrasi juga ada aturan, ada hukum yang harus di patuhi, dan salah satu kesepakatan yang diberikan dalam demokrasi juga kesepakatan dalam membuat aturan atau hukum. Demokrasi juga memberikan ruang untuk multikulturalisme, sebenarnya apa itu multikulturalisme? Itu adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan, itu adalah sesuatu yg alamiah, itu terbentuk dengan alaminya. Ketika manusia ini diciptakan juga muncul berbagai perbedaan. Ketika bahasa manusia berbeda, warna kulit berbeda, dan berbagai hal yang lain. Jadi perbedaanperbedaan inilah yang kemudian melahirkan tata kehidupan yang berbeda, kemudian budaya yang beda, pandangan hidup yang berbeda, beserta segala turunannya, seperti sub-sub kulturnya. Sampai misalnya ada kelompok-kelompok kecil yg memiliki pilihan hidupnya sendiri. Itu juga bagian pemahaman multikultur. Jadi bagi sebagian orang yang menganut

16 Edisi 2 | Tahun 1 | April 2011

sistem multikultularisme, adalah orang yag mampu mengapresiasi keragaman ini semaksimal mungkin, yang merupakan hal yang alamiah serta perlu kita sikapi dan kemudian dari situlah kita membangun komunikasi, kerjasama dan saling menghargai, dan sebagainya. Apa inti utama dari multikulturalisme ini? Intinya perbedaan dan apresiasi, jadi ketika ada perbedaan, maka yang dituntut kemudian adalah saling menghargai. Dalam konteks Aceh, kita lihat di Aceh ada berbagai macam perbedaan budaya, hal ini tidak terlalu mencuat sebagai isu konflik besar, namun konflik-konflik kecil sering terjadi. Sebenarnya dimana salahnya ketika multikulturalisme diterapkan? Itu menjadi masalah ketika kita tidak bisa menghargai perbedaan. Konflik multikultur terjadi ketika suatu perbedaan tidak dihargai. Jika persoalan perbedaan itu bisa di apresiasi, maka tidak akan ada masalah. Dengan perbedaan ini dapat dijadikan orang untuk menggali suatu khasanah ilmu pengetahuan, dimana kita bisa saling berbagi pengetahuan dan pemahaman. Sejauh ini saya masih melihat persoalan multikultural atau multi iman, multi aliran, multi keyakinan dan sebagainya, masih menjadi masalah, merkipun masalahnya itu masih belum secara terbuka muncul kepermukaan yang melahirkan kekerasan secara masal. Tapi pada tataran yang lebih tersembunyi ada benturanbenturan psikologis antara perbedaan yang ada sehingga multikultural itu tidak terjadi. Jadi benturan psikologis telah menghambat kerjasama. Kalau kita ingin membangun bangsa ini itu tidak mungkin tanpa kita saling bergandengan tangan antara perbedaan ini. Jadi masalahnya di situ, sekian lama Indonesia merdeka, namun bangsa ini dididik untuk tidak siap berbeda dan menghargai perbedaan. Meskipun kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang terus diperhatikan selama in adalah bagaimana membangaun ke-ikaan tanpa peduli ke-bhinneka-an, jadi masalahnya di situ. Melihat sejarah Aceh yang selalu tidak lepas dari konflik, mulai dari masa kerajaan hingga baru-baru ini. Apakah anda melihat bahwa orang


Wawancara Aceh ini suka berkonflik baik vertical maupun horizontal. Kalau anda lihat bagaimana masa depan dari kehidupan multikultural di Aceh? Ini masih dalam tanda Tanya besar, sejauh mana kita mampu menuntaskan masalah keragaman ini melalui jalur pendidikan. Misalnya sekarang juga muncul berbagai macam partai politik, hal ini juga menuntut kita untuk saling menghargai, muncul berbagai organisasi yang mungkin sebagian besar memiliki kesamaan, tapi ada hal-hal yang juga berbeda, paling tidak baju nya yang beda. Mudah-mudahan dengan situasi demokrasi seperti saat ini yang sedang mekar, ini mungkin masa-masa belajar kita. Cuma saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pendewasaan kita dalam berdemokrasi sehingga kita bisa menghargai perbedaan itu. Apakah 20 tahun, 25 tahu, kita tidak tahu. Yang jelas, kita sekarang dalam momentum belajar dan itu sedang berjalan. Kalau kita lihat tentang penerapan syariat Islam di Aceh, ketika rok di atur dalam kerangka hukum syariat Islam. Apakah anda yakin kalo syariat Islam bisa dijalankan secara multikultur di Aceh? Saya rasa bisa. Tapi yang penting adalah bagaimana rumusan syariat Islam itu kita rumuskan bersama. Jadi bukan tanpa partisipasi. Penerapan syariat Islam selama ini sebenarnya

Fuad Mrdahtillah UY Tiba Tangal Lahir : 3 February 1961 Alamat: Jl. Syech Abdurauf, KOPELMA, Darussalam. Banda Aceh. Pekerjaan Sekarangan : - Dosen Filsafat pada IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (1994-skrng) Pengalaman: - Pendiri dan Anggota The Aceh Institute - Penasehat Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik IAIN Ar-Raniry (2002-2006).

minus partisipasi berbagai kalangan, sehingga ada ketanganan-ketegangan antar para pihak, terutama kalangan perempuan. Harusnya kebutuhan hukum yang kemudian kita positifkan dalam hukum Islam itu, berawal dari kebutuhan hukum masyarakat, kita harus tahu persis apa yang harus kita selesaikan dalam tujuan pembuatan hukum tersebut. Jadi hukum itu adalah suatu penyelesaian masalah. Persoalannya sekarang hukum tidak melihat persoalan ini, hanya sekedar simbolis, diterapkan mungkin karena ada kebutuhan politik dan kemudian dikodifikasi. Kalau begitu, menurut anda bagaimana model syariat Islam di Aceh? Menurut saya ya, yang akomodatif terhadap perbedaan. Masyakat Aceh pada dasarnya adalah masyarakat yang plural, etnik kita berasal dari Cina, Arab, India, bahkan ada etnis keturuan Eropa. Bahkan Aceh dulu dikenal dengan daerah kosmopolit. Jadi sejak dulu berbagai perbedaan sudah ada di Aceh. Jadi syariat Islam yang harus kita bangun adalah ruh dari syariat Islam itu sendiri yaitu keragaman. Menurut anda, Apa tujuan demokrasi? Pada akhirnya adalah untuk mencapai kehidupan bersama, sesuai dengan aspirasi orang banyak. â–ź

- Deputi Bidang Sosial Budaya dan Keagamaan, Bdan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias (2006-2009) - Pemakalah pada Training and Workshop in Multiculturalism Conflict, Southeast Asian Conflict Studies Network (SEA-CSN), Penang, Malaysia (2003). - International Training on Human Rights and Conflict Management, Canadian Human Rights Foundation(CHRF), Saint Anne de Bellevue, Montreal, Quebec, Canada, June, 2000 Pendidikan Terakhir: Master of Art pada Islamic Studies and Philosophy di Mc Gill University, Canada

Edisi 2 | Tahun 1 | April 2011

17


Kegiatan Kuliah Umum:

erdebatan mengenai terma Islam dan Demokrasi seakan tidak ada habisnya dalam diskusi-diskusi akademis dan para pakar. Bagitu juga dalam kajian-kajian serta diskusi di Sekolah Demokrasi Aceh Utara. Untuk itu, Sekolah Demokrasi Aceh Utara mengundang seorang pakar dalam bidang HAM, Islam dan Demokrasi, Fuad Mardhatillah, untuk mengisi Kuliah Umum Sekolah Demokrasi Aceh Utara, dengan tema Islam dan Demokrasi. Kuliah yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2011 tersebut dihadiri oleh beberapa kalangan yang berasal dari Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Baik itu mahasiswa, dosen, aparatur pemerintahan dan juga para aktifis Organisasi Non Pemerintahan. Peserta Kuliah Umum sangat antisias mendengarkan serta juga berdiskusi dengan narasumber dalam kegiatan yang dilaksanakn di aula pertemuan Gedung Hasby Ash-Shidiegy, kota Lhokseumawe tersebut. Dalam Kuliah Umum dengan tema Demokrasi Transedental, narasumber mengemukakan bahwa dalam menterjemahkan ayat-ayat Quran jangan sepotong-potong, Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin. Menurut Fuad, dalam literaratur Islam, baik Al-quran

Foto: sekolahdemokrasi

P

Islam dan Demokrasi

dan hadits, tidak pernah sama sekali menyebutkan tentang bentuk pemerintahan ideal yang sesuai dengan ajaran Islam. “tidak ada aturan yang jelas dan tegas dalam al-Qur’an maupun hadis menyangkut bentuk dan sistem negara yang harus dijalankan masyarakat muslim, apakah teokrasi, monarchi, otocrasi, oligarchi ataupun democrasi. Demikian pula, tidak ada aturan eksplisit bagaimana mekanisme kekuasaan yang ada, apakah mesti ada pemisahan (separation of power), pembagian (distribution of power) atau penyatuan kekuasaan (integration of power) antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.” tulis narasumber dalam makalahnya.

18 Edisi 2 | Tahun 1 | April 2011

Peserta yang hadir dalam kuliah umum merupakan dari kalangan yang beragam, bahkan ada juga kalangan yang tidak setuju dengan sistem demokrasi, namun narasumber bisa memahaminya karena memang sistem demokrasi itu adalah buatan manusia, tentu saja tidak ada yang sempurna. “Saya sangat senang jika ada orang yang tidak mudah percaya dengan apa yang saya katakan, itu artinya ia mulai berfikir dan mulai mencari kebenaran yang menurutnya benar, jadi tidak harus apa yang saya katakan mutlak harus di terima” ungkap Fuad, yang juga seorang dosen Filsafat pada Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.▼


Kegiatan

Pelatihan Jurnalistik Sekolah Demokrasi Aceh Utara

Foto: sekolah demokrasi

D

alam rangka meningkatkan minat tulis para siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara, tanggal 29,30 April dan 1 Mei 2011, Sekolah Demokrasi Aceh Utara menyelenggarakan pelatihan Jurnalistik untuk seluruh Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara. Pelatihan yang berlansung selama tiga hari tersebut mengambil tempat di Aula SMK 2 Kota Lhokseumawe. Siswa yang mengikuti pelatihan tersebut sangat antusias mendengarkan pemateri yang di undang lansung dari Banda Aceh, yaitu Arif Ramdan (Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia) dan Mukhlisuddin Ilyas, Penulis dan Direktur Bandar Publishing. Selain pemaparan teori

dari kedua pemateri, peserta juga diajak untuk lansung mempraktekkan kemampuannya dalam menulis berita dan artikel. Menurut pemateri, “hal utama dalam memulai suatu tulisan adalah “ide”, ide harus digali dan juga harus fokus, dan harus juga ada kemauan kuat untuk menuliskan ide yang sudah ada tersebut”, papar Arif, yang juga mantan wartawan Majalah Sabili dan beberapa media nasional sebelum akhirnya menjadi Redaktur

Opini di Harian Serambi Indonesia. Di sesi terakhir pelatihan, pemateri membuat sebuah kompetisi menulis untuk para peserta. Untuk 10 tulisan terbaik akan mendapatkan hadiah buku dari Bandar Publishing. Hal ini tentu saja memotivasi siswa untuk dapat mengerahkan kemampuannya dalam menuliskan ide-ide mereka menjadi sebuah artikel yang bagus dan layak dijual ke media.▼

Perhimpunan Masyarakat Tani Aceh (PERMATA) Aceh Utara Mengucapkan

Selamat atas Terbitnya Majalah

Rangkang

DEMOKRASI

Semoga menjadi traktor perubahan kondisi demokrasi di Aceh Utara Tertanda Amru Alba Abqa

Ketua SPW PERMATA Aceh Utara

Edisi 2 | Tahun 1 | April 2011

19


Maaf!!!

anak yatim dan terlantar tidak dipelihara oleh negara.

Pesan Layanan ini disampaikan oleh Sekolah Demokrasi Aceh Utara http://sekolahdemokrasi.sepakat.or.id


Rangkang Demokrasi Edisi 2