Majalah Kota Karismatik Edisi Khusus 2

M

A

J

A

E D I S I

L

A

H

K H U S U S

Tanya Jawab Bersama Walikota Sugeng Rismiyanto

Enam Prioritas Tuntas Masyarakat Sehat dan Cerdas

PENDIDIKAN WUJUDKAN SEKOLAH GRATIS AGAR SDM MAKIN FANTASTIS PROGRAM BEASISWA HINGGA INISIASI PERGURUAN TINGGI NEGERI

KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DAN MERATA AGAR MASYARAKAT SEJAHTERA DONGKRAK IPM JADI TERTINGGI KETIGA DI JATIM

KESEJAHTERAAN BPS SEBUT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA MADIUN MENINGKAT SELAMA 2018 EKONOMI MENINGKAT, KEMISKINAN TURUN

LAYANAN PUBLIK SEDIAKAN SERIBU LEBIH WIFI GRATIS, PEMKOT DAPAT APRESIASI TELKOM PELAYANAN OPTIMAL DIBIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

LINGKUNGAN BERHASIL KELOLA SANITASI, PEMKOT RAIH STBM BERKELANJUTAN PEMKOT SERIUS TANGANI LINGKUNGAN

P E M E R I N T A H A N

B A R I S

Di tahun baru dan semangat baru, Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyuguhkan program anyar di bidang publikasi. Tayang mulai awal Januari 2019, Program publikasi dengan format video berita ini hadir setiap Jumat ditiap minggu mulai pukul 18.00 WIB. Ulasan informasi dibidang pemerintahan, budaya, sosial, ekonomi, kuliner, dan gaya hidup serta peristiwa selama sepekan terakhir di Kota Madiun disajikan secara apik lagi menarik. Mengusung tagline 'Sajian Informasi Inspirasi Minggu Ini' Madiun This Week diharap mampu menjadi alternatif pilihan informasi bagi masyarakat. Madiun This Week dapat dinikmati dalam website Pemerintah Kota Madiun di madiunkota.go.id dan akun media sosial Pemerintahan Kota Madiun. Di antaranya facebook (Pemerintah Kota Madiun), instagram (@pemkotmadiun_), dan youtube (Pemerintah Kota Madiun).

SALAM REDAKSI JALANNYA suatu pemerintahan tak terlepas dari visi dan misi yang diusung kepala daerah dalam satu masa pemerintahan. Hal itu biasanya tersusun rapi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Di Kota Madiun juga berlaku hal sama. Visi dan Misi Walikota Madiun d i j a b a r ka n d a n d i l a k s a n a ka n d a l a m s at u p e r i o d e pemerintahan. Hasilnya, dapat dilihat seperti sekarang.

Berbagai kemajuan mengemuka selama lima tahun terkhir.

Menjadikan capaian pembangunan lima tahun terakhir sekiranya bukan hal berlebihan. Tak ayal, redaksi menampilkan berbagai capaian fisik maupun non fisik dalam majalah edisi khusus kali ini.

Mengambil tema 'Akhir Manis Pemerintahan BaRis' majalah edisi khusus kali ini menyajikan berbagai capaian visi misi pemerintahan BaRis 2014-2019. Visi misi yang sudah terangkum dalam enam program prioritas diulas secara apik lagi menarik. Mulai peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan, peningkatan kapasitas pengelolaan kesehatan, peningkatan daya saing perekonomian daerah, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan infrastruktur sanitasi kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Redaksi menilai ini penting mengingat enam program prioritas tersebut berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Terbit 32 halaman, majalah mengulas beragam hal yang telah tercapai di Kota Madiun. Satu persatu capaian dalam enam program prioritas tersebut tersaji di setiap halamannya. Di bidang pendidikan, redaksi menyajikan program sekolah gratis di Kota Madiun. Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto menyebut pendidikan merupakan akar dari banyak bidang. Salah satunya, kemiskinan. Dengan pendidikan yang baik, harapannya masyarakat dapat mengembangkan potensi diri, mendapat pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan. Goal-nya, kemiskinan semakin dapat ditekan. Pendidikan juga sebagai penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Ini penting mengingat keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) di Kota Madiun. Tak heran, pemerintah konsen akan dunia pendidikan. Selain sekolah gratis, program pendukung Angkutan Sekolah Gratis (ASG), Bantuan Beasiswa Mahasiswa (BBM), dan profil Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kota Madiun juga menjadi topik tersendiri.

Peningkatan SDM tak terlepas dari bidang kesehatan. Ini juga menjadi program prioritas yang diusung BaRis. Berbagai capaian bidang kesehatan juga cukup baik di Kota Madiun. Mulai tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan kategori sangat baik hingga terjaminnya masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Salah satunya, melalui program Jamkesmasta kendati kini sudah terintegrasi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan. Sejumlah hal tersebut tersaji dalam rubrik kesehatan dalam majalah edisi khusus kali ini.

Topik-topik lain terkait capaian setiap program prioritas tersaji setelahnya. Mulai tingkat kesejahteraan masyarakat, Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD), seribu lebih titik wifi gratis, pembangunan berbasis sanitasi lingkungan, hingga sejumlah penghargaan terkait. Majalah edisi khusus kali ini semakin lengkap dengan ulasan Walikota Sugeng Rismiyanto yang dikemas tanya jawab.

Tim redaksi berharap majalah edisi khusus ini dapat menjadi sumber informasi sekaligus referensi bagi pemerintah serta masyarakat. Terakhir, tak ada gading yang tak retak. Namun, pada prinsipnya pemerintah pastinya terus berupaya menyajikan yang terbaik.

Penanggung Jawab Walikota Madiun Wakil Walikota Madiun Sekretaris Daerah Kota Madiun Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Koordinator Redaksi Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Redaktur Kepala Seksi Pengelolaan Media Publik Koordinator Liputan Noor Aflah Tim Liputan Agi, Jajak, WS Hendro, Rahmad S, Farid, Iko, Dhevit, Rama, Rere, Tata, Tya, Kiki, Ayu, Hesti, Antin, Tjuk DJ, Adit, Ben Candra, Mahesa, Nurdiono, Lucky.

Alamat Redaksi Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Jalan Pahlawan No.37 Kota Madiun dan Studio LPPL Radio Suara Madiun Jalan Mastrip (Sekitaran Stadion Wilis) Kota Madiun

COVER

Salam Karismatik Model : Sugeng Riamiyanto Walikota Madiun Lokasi : Gedung Balaikota Madiun Photografer : WS Hendro

03

Daftar Isi Hal 03 Salam Redaksi

AKHIR MANIS PEMERINTAHAN BARIS Hal 06 Eksklusif Tanya Jawab Walikota Sugeng Rismiyanto Hal 08 Enam Program Prioritas

PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN Hal 10 Hal 11 Hal 12 Hal 13

Pendidikan Dalam Angka Wujudkan Sekolah Gratis Agar SDM Kian Fantastis Inisiasi Berdirinya Kampus Negeri, Pemkot Ingin Pendidikan Masyarakat Kian Tinggi BBM Upaya Nyata Tingkatkan Mutu Pendidikan

PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KESEHATAN Hal 15 Kesehatan Dalam Angka Hal 16 Pelayanan Kesehatan Gratis dan Merata Agar Masyarakat Sejahtera Hal 17 Rajin Raih Penghargaan, Jadi Jujukan Studi Daerah Sekitar

PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH DAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Hal 19 Hal 20 Hal 21 Hal 22 Hal 23

Ekonomi dan Kemiskinan Dalam Angka BPS Sebut Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun Meningkat Selama 2018 Masuk IPM Sangat Tinggi, Pembangunan Manusia di Kota Madiun Dinilai Cukup Berhasil Pacu IKM Semakin Maju, Pelatihan Jadi Program Tingkatkan Mutu Belum Tercover Pusat, Pemkot Sediakan Anggaran BPNT Daerah

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Hal 25 Pelayanan Dalam Angka Hal 26 Beri Layanan Terbaik, Dispendukcapil Raih Juara 1 Evaluasi Pelayanan Publik Hal 27 Sediakan Seribu Lebih WiďŹ Gratis, Pemkot Dapat Apresiasi Telkom

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SANITASI KOTA MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP Hal 29 Pembangunan Dalam Angka Hal 30 Berhasil Kelola Sanitasi, Pemkot Raih STBM Berkelanjutan Hal 31 Antisipasi Genangan, PUTR Bangun dan Rawat Saluran

04

06

23

11

21 16

26 13

17 27 31

20

09

30 05

Enam Prioritas Tuntas Masyarakat Sehat dan Cerdas

Pemerintahan BaRis Jilid II mendekati garis ďŹ nish.

Dua periode sudah, pemerintahan yang kini dinahkodai Sugeng Rismiyanto tersebut memimpin di Kota Madiun. Beragam perubahan terjadi, berbagai prestasi diraih. Dalam Majalah Karismatik edisi khusus kali ini, tim berkesempatan melakukan wawancara langsung dengan Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto. Seperti apa? berikut petikan wawancara bersama orang nomor satu di Kota Madiun ini.

TUNTAS: Walikota Madiun Sugeng R. mengusung enam program prioritas dan menyelesaikannya hingga tuntas. (Foto: WS Hendro)

06

Pemerintahan BaRis Jilid II akan segera berakhir, apa yang sudah bapak walikota lakukan selama lima tahun terakhir untuk Kota Madiun?

Program kerja pemerintah daerah sudah disusun sebelum tahun pelaksananaan. Baik yang jangka pendek maupun menengah. Seperti RPJMD untuk lima tahun. Setiap gagasan, ide, keinginan, dan harapan kami sebagai kepala daerah sudah masuk di dalamnya. Kami mengemas keinginan itu ke dalam enam program prioritas. Yaitu, peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan, peningkatan kapasitas pengelolaan kesehatan, peningkatan daya saing perekonomian daerah, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan infrastruktur sanitasi kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Yang kami lakukan tentu terkait enam prioritas tadi. Walaupun penjabaran kegiatan di dalamnya banyak sekali.

Target dan capaiannya seperti apa?

Targetnya tentu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan Alhamdulillah ini terpenuhi. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun menyebutkan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun mengalami peningkatan. Itu dapat dilihat dari beberapa faktor. Mulai pendidikan, kesehatan, dan perekonomian serta berbagai bidang penunjang lain. Sekolah di Kota Madiun murah. Bahkan, gratis untuk SD-SMP. Bahkan, dulu hingga SMA sebelum kewenangan diambil alih provinsi. Fasilitas terpenuhi dengan baik. Ada bus sekolah gratis. Kota Madiun juga memiliki perguruan tinggi negeri. Dampaknya, angka partisipasi sekolah tinggi.

Mencapai 100 persen untuk usia 13-15 tahun. Begitu juga dengan bidang kesehatan. Angka harapan hidup masyarakat mencapai 72 tahun lebih. Selain itu, 100 persen masyarakat sudah memiliki jaminan kesehatan.

Terkait tempat tinggal, 60 persen lebih tempat tinggal masyarakat sudah atas kepemilikan sendiri. Pelayanan juga sudah berbasis digital termasuk layanan internet gratis di 1.300 titik. Ini tentu memudahkan masyarakat.

Dari segi pembangunan fisik, pembangunan fisik mana yang cukup menyita perhatian bapak?

Selama lima tahun terakhir, Kota Madiun banyak melaksanakan pembangunan fisik. Namun, separo lebih merupakan usulan masyarakat yang dihimpun dari musrenbang. Mulai, pavingisasi, jambanisasi, pengaspalan jalan, rumah tidak layak huni, jembatan, hingga sejumlah proyek besar. Mulai, rehab taman, saluran, dan embung Pilangbango, dan juga gedung DPRD. Tentu saja, sejumlah proyek ini menyita perhatian saya. Selalu saya tekankan agar pembangunan selesai tepat waktu atau bahkan lebih awal dari jadwal.

Harapannya, manfaat dari pembangunan ini segera dapat dirasakan masyarakat.

Artinya, pembangunan fisik berjalan sebagaimana mestinya, tapi bagaimana dengan pembangunan fisik.

Karena kita semua tahu bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya soal fisik. Tapi juga non fisiknya.

Apa saja yang sudah terbangun dari segi non fisik ini, khususnya di lima tahun terakhir?

Pembangunan non fisik memang menjadi prioritas BaRis. Baik yang pertama atau jilid I dan jilid II sekarang ini.

Karena kita semua tahu bahwa Kota Madiun tidak banyak memiliki Sumber Daya Alam (SDA). Mau tak mau, Sumber Daya Manusia (SDM) nya yang harus digenjot. Artinya digenjot, itu benar-benar mendapat perhatian. Bukan ala kadarnya. Daerah yang memiliki SDA melimpah saja berpacu meningkatkan SDM-nya.

Kota Madiun yang tidak memiliki SDA harus lebih maksimal lagi. Karena tantangan mereka ke depan jauh lebih besar. Mereka dapat menjadi tenaga professional untuk mengolah SDA di daerah lain. Tetapi perlu dipahami, mereka harus lebih baik dari SDM di daerah tersebut agar bisa masuk.

Pembangunan non fisik ini dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kota Madiun tercatat mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Bahkan, lebih. Silahkan lihat data di BPS, saya menyarankan melihat data dari sana agar lebih independen. IPM Kota Madiun menurut Data di BPS tercatat diangka 80,13. Ini meningkat dibanding 2014 lalu yang hanya di angka 78,81. Sedang, di 2012 malah hanya 77,21. Indikatornya apa, banyak sekali. Mulai angka buta huruf, angka putus sekolah, angka harapan sekolah, angka harapan hidup untuk bidang kesehatan, rasio kematian ibu dan bayi saat persalinan dan lain sebagainya. Termasuk kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Kota Madiun termasuk peringkat ketiga di Jawa Timur dengan capaian 80,13. Capaian IPM di atas 80,00 masuk kategori sangat baik.

Kalau pembangunan fisik baik, non fisiknya juga baik, terus apa kekurangan dari pemerintahan BaRis? Kebutuhan dan tantangan hidup tentu dinamis. Persoalan yang muncul saat ini belum tentu menjadi hal krusial lagi di tahun-tahun kedepan. Kebutuhan masyarakat akan terus bertambah. Artinya apa, permasalahan akan terus ada dan tantangan tentu terus berkembang. Seperti program internet gratis saat ini. Program ini bukan prioritas lima sampai sepuluh tahun lalu. Namun, seiring berkembangnya teknologi, internet berubah menjadi kebutuhan kini. Pemerintah harus menangkap hal itu. Program internet gratis dilaksanakan. Sudah lebih dari 1.300 titik kini. Lagi-lagi, ini menjadikan Kota Madiun sebagai satu dari tiga daerah di Jawa Timur dan Bali yang memiliki fasilitas internet gratis lebih dari seribu titik. Ke depan, tantangan akan baru lagi dan tidak dapat ditolak.

Harapan kepada pemerintah selanjutnya?

Setiap pemimpin tentu ingin memberikan perubahan yang baik bagi daerah. Lebih khusus bagi masyarakat.

Kami juga selalu mengedepankan itu. Harapannya, tentu apa yang sudah baik saat ini dapat terus ditingkatkan. Pendidikan gratis, capaian jaminan kesehatan, kemudahan pelayanan data kependudukan, hingga capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikatornya mudah. Kalau masyarakat merasakan manfaat itu berarti kebijakan atau program tersebut memang perlu dan dibutuhkan. Yang seperti ini jangan sampai malah semakin kendur.

07

PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAHAN -

1 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kesehatan

2 3

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah

4 5

Peningkatan Infrastruktur Sanitasi Kota

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pendidikan

6 08

Peningkatan Pelayanan Publik

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pendidikan

(Foto: WS Hendro)

Melek Huruf; 98,87

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka 2018 (BPS)

10

WUJUDKAN SEKOLAH GRATIS Agar SDM Makin Fantastis PENDIDIKAN merupakan kebutuhan dasar.

Tak heran, pendidikan selalu menjadi program prioritas pemerintah. Begitu juga di Kota Madiun.

Berbagai program terkait pendidikan diberikan secara merata. Pemkot setempat menggratiskan biaya pendidikan untuk TK, SD dan SMP negeri di Kota Madiun. bahkan, program sekolah gratis ini juga merambah tingkat SMA/SMK sebelum kewenangannya diambil alih pemerintah provinsi 2016 silam. ''Pendidikan itu akar dari banyak bidang.

Terutama bidang perekonomian. Masyarakat yang cerdas diharap dapat memiliki pekerjaan yang bagus atau menciptakan peluang kerja. Artinya, tidak m e n j a d i p e n g a n g g u ra n . I n i p e n t i n g k a re n a pengangguran identik dengan kemiskinan,'' kata Walikota Sugeng Rismiyanto.

Kota Madiun memiliki satu lembaga TK negeri dan 93 TK swasta dan empat RA. Dari jumah ini memiliki 226 tenaga pendidik PNS dan 276 non PNS serta dua lainnya dari Kemenag. Sedang, untuk SD ada sebanyak 56 lembaga negeri dan 14 swasta. Jumlah tenaga pendidiknya sebanyak 679 guru PNS dan 180 non PNS serta tiga dari Kemenag. Kota Madiun yang terbagi tiga kecamatan ini memiliki 14 SMP negeri dan delapan lembaga swasta. Jumlah gurunya mencapai 557 PNS dan 116 non PNS serta lima dari tenaga pendidik dari Kemenag. Untuk SMA/SMK ada sebanyak 42 unit lembaga baik negeri maupun swasta.

Dengan fasilitas ini, pendidikan di Kota Madiun nyaris menyentuh segala jenjang usia. Itu dapat terlihat dari angka partisipasi sekolah (APS) penduduk Kota Madiun yang menyentuh angka 100 persen dalam rentang usia-13-15 tahun. Sedang, pada rentang usia 16-18 tahun berkisar 95,03 persen.

Artinya, masih ada pelajar yang tidak bersekolah sebesar 4,97 persen. Capaian melek huruf di Kota Madiun juga cukup tinggi. Mencapai 98,87 persen.

Artinya, masih ada 1,13 persen yang buta huruf. ''Prisipnya pemerintah wajib memberikan fasilitas pendidikan bagi masyarakatnya. Kami terus berupaya memberikan yang terbaik. Termasuk biaya sekolah gratis, beasiswa, fasilitas yang memadai, hingga tenaga pendidik yang mumpuni,'' ungkapnya.

Terkait fasilitas, Pemkot bukan hanya berkutat pada kegiatan belajar-mengajar (KBM) di sekolah. Tapi juga fasilitas pendukungnya. Salah satu yang terbaru yaitu program Angkutan Sekolah Gratis (ASG). Program ini rencananya mulai disimulasikan awal 2019 depan. Sedang, realisasinya direncanakan beroperasi mulai 1 Februari 2019. Kepala Dishub Kota

Madiun Ansar Rasidi menyebut program semakin dimatangkan. Uji coba bakal dilakukan pada pertengahan Januari 2019. Setidaknya akan ada empat kali ujicoba sebelum ASG benar-benar beroperasi. Ansor menambahkan, beberapa poin penting mengemuka dari uji coba. Salah satunya, mengukur ketepatan waktu. Ini penting agar pelajar tak terlambat datang ke sekolah. ''Ketepatan waktu tidak bisa ditawar. Karena itu, driver harus paham rutenya dan tempatnya berhenti,'' tuturnya.

Program ASG, lanjutnya, dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran berlalu lintas, khususnya bagi pelajar. Harapannya, terwujud budaya sadar akan keselamatan di jalan raya. Selain itu, program ini diharapkan dapat memberikan layanan angkutan pelajar sehingga selamat sampai di tujuan.

Penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar yang secara administrasi belum dapat memiliki izin mengemudi juga dapat berkurang. ''Program ini juga untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar serta meningkatkan kelancaran berlalu lintas di Kota Madiun,'' imbuhnya.

Pihaknya, sengaja melakukan pendataan ke sekolah. Program ini terbukti cukup membantu.

Pelajar yang bersedia menggunakan ASG cukup banyak. Bahkan, sebagian besar ingin beralih ke angkutan ini setelah resmi beroperasi nanti. Pihaknya, menyiapkan tiga armada jenis bus dengan kapasitas angkut 30 orang per-kendaraan. Selain itu, pihaknya juga menggunakan 20 angkutan kota dengan kapasitas 12 orang per-kendaraan.

Dishub menyiapkan delapan titik simpul atau pemberangkatan. Yakni, titik simpul Terminal Bus Purboyo, Bok Malang, Sub Terminal Manisrejo, Perempatan Te'an, Ngebrak, Sub Terminal Mayjend.

Sungkono, Gading (ring road selatan), dan titik penjemputan Puspo Warno. Dishub juga membangun halte ditiap titik tersebut. Tetapi pelajar tidak harus ke halte. Cukup menunggu di pinggir jalan yang menjadi trayek jika ingin memanfaatkan fasilitas ini.

Dinas Perhubungan memberlakukan lima trayek untuk program ini. Yakni, trayek Terminal Bus Terboyo-Te'an, trayek Ring Road-Sub Terminal Manisrejo, trayek Te'an-Terminal Purbaya jalur barat, trayek Ring Road Puspowarno-Sub Terminal Manisrejo, dan trayek Bok Malang-Sub Terminal Mayjend Sungkono. ''Trayek ini sudah disesuaikan dengan lokasi sekolah di Kota Madiun. Masyarakat wajib memahami setiap jalan yang dilalui trayek. Baik untuk berangkat dan pulangnya,'' pungkas Ansar. (diskominfo)

INOVASI PENDIDIKAN: Selain program sekolah gratis dan beasiswa mahasiswa, Pemkot Madiun juga memiliki program angkutan sekolah gratis. (Foto: WS Hendro)

11

JADI NEGERI: Pemkot Madiun menginisiasi dan terus mengupayakan Politeknik Madiun menjadi Perguruan Tinggi Negeri. (Foto: Dhevit)

Inisiasi Berdirinya Kampus Negeri Pemkot Ingin Pendidikan Masyarakat Semakin Tinggi

PEMERINTAH Kota Madiun terus berupaya menyajikan pelayanan di bidang pendidikan. Bukan hanya untuk 12 tahun wajib belajar. Namun, hingga perguruan tinggi. Kota Madiun cukup banyak memiliki Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Namun, belum ada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dikala itu. Pemkot menginisiasi berdirinya kampus negeri. Dua kampus negeri berdiri saat ini. Yakni, Politeknik Negeri Madiun (PNM) pada 2012 silam dan Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) yang memulai melakukan kegiatan akademiknya pada 2014 lalu.

Sekda Kota Madiun Rusdiyanto menyebut perkembangan itu juga didukung dengan program ikatan dinas API yang dibuka mulai 2018 lalu. 96 taruna dididik dan dibina sesuai dengan jurusan keahlian yang dipilih.

Ketika lulus nanti, mereka langsung berstatus sebagai PNS dan ditempatkan di wilayah kerja PT KAI. Rusdiyanto menjelaskan, PNM dan API bukan saingan bagi perguruan tinggi lain yang lebih dulu berdiri di Kota Madiun. Melainkan, sebagai pelengkap dan saling mengisi satu sama lain. ''Dengan semakin majunya pendidikan, kota menjadi lebih baik,'' imbuhnya.

Lebih lanjut, Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan API Rachmat Sadili menuturkan, program diharapkan dapat dimanfaatkan maksimal khususnya bagi masyarakat Kota Madiun. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk bersekolah di luar kota. Apalagi, kualitas pendidikan di Kota Madiun juga tidak kalah dan beragam. Seperti di PNM yang mulai tahun ajaran ini membuka prodi baru.

Yakni, D3 Teknologi Informasi. Program keahlian ini nantinya akan menghasilkan programmer, IT developer, hingga wirausaha di bidang IT. ''Semua prodi di PNM sudah terakreditasi B dari BAN PT,'' tuturnya sembari menyebut juga menerima beasiswa bidikmisi dan PPA. (diskominfo)

Capaian

8 Standar Pendidikan di Kota Madiun

Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar

KOMPETENSI LULUSAN ISI PROSES PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PENILAIAN PENDIDIKAN

12

TEPAT: Program Bantuan Beasiswa Mahasiswa (BBM) membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu menyelesaikan pendidikan tinggi. (Foto: Dhevit)

BBM

UPAYA NYATA TINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

PROGRAM Bantuan Beasiswa Mahasiswa (BBM) Pemkot Madiun rutin bergulir setiap tahun.

Pun, besaran yang didapat terus meningkat. Setiap mahasiswa penerima mendapat Rp 500 ribu perbulan hingga lulus di 2014. Besaran duit yang diterima menjadi Rp 750 ribu setiap bulannya di 2018 dan tahun ini. Duit diberikan kepada tiap mahasiswa ditiap akhir tahun. Artinya, seorang penerima BBM mendapat Rp 9 juta setiap tahun hingga selesai kuliah.

Calon penerima, kata dia, tidak hanya mereka yang berkuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Pemkot juga membuka bagi mereka yang mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mulai tahun ini. Namun, aturan main khusus di PTS ini masih dalam proses. Kendati begitu mahasiswa PTS diminta segera bersiap. ''Pada prinsipnya, aturan sama dengan yang di PTN. Hanya, universitas harus terakreditasi. Nah, ini yang tengah dalam pembahasan,'' jelas Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Madiun Nur Sutjiati.

Kendati belum ďŹ nal, aturan akreditasi ini sudah cukup mengemuka. Akreditasi, kata dia, berlaku untuk universitas dan jurusan yang diampu.

Selain itu, wajib mendapat IPK terakhir minimal 2,7 bagi yang sudah melewati satu semester. Nur menambahkan, untuk aturan lain sama dengan penerima untuk PTN. Mulai Warga Kota Madiun, surat keterangan keluarga kurang mampu, surat keterangan kampus, surat pernyataan sedang tidak sedang mendapat beasiswa lain, serta sertiďŹ kat dan piagam prestasi jika memiliki. Pendaftaran langsung melalui pihaknya di Dinas Pendidikan. Peserta wajib mengisi form pendaftaran dan menyerahkan berkas dokumen.

Pemeriksaan dilakukan hingga penelusuran ke dinas terkait. Terutama untuk surat keterangan tidak mampu. ''Kami juga melakukan wawancara langsung dengan calon penerima,'' ungkapnya sembari menyebut beasiswa diakumulasi dan ditransfer sekali di akhir tahun.

Ketua DPRD Kota Madiun Istono menyebut program BBM sudah menjadi komitmen bersama pihaknya dengan Pemkot setempat. Program menjadi salah satu pembahasan penting pada saat penyusunan APBD di tiap tahunnya. Tujuannya, untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Ini penting mengingat Kota Madiun tidak banyak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) permanen. BBM, kata dia, merupakan program investasi SDM ke depan. Tak heran, BBM menjadi salah satu program yang membawa ke arah yang lebih baik. ''Harapannya anakanak Kota Madiun memiliki SDM yang berkualitas dan

13

mampu bersaing di dunia kerja setelah lulus nanti. Ini juga upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan,'' ujarnya.

Istono berharap BBM terus dijalankan.

Bahkan, ditingkatkan. Ini penting lantaran banyak mahasiswa Kota Madiun berprestasi namun kurang mampu yang berkuliah di PTS. Harapannya, bantuan pendidikan merata dan menekan angka putus kuliah. ''Informasi terkait ini juga harus gencar disosialisasikan. Ini penting karena ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait ini,'' ungkapnya.

Pemkot Juga Gandeng Perguruan Tinggi Program di bidang pendidikan tidak hanya terkait beasiswa. Pemkot juga menggandeng akademisi tingkat perguruan tinggi. Tujuannya, memberikan kesempatan belajar yang lebih terbuka b a g i wa rg a Ko t a M a d i u n . Te ra nya r, p e m ko t menggandeng Politeknik Negeri Madiun (PNM) dan Akademi Perkeretaapian Indonesia (API). Kerja sama demi memberi kemudahan masyarakat Kota Madiun yang ingin menuntut ilmu di perguruan tinggi. ''Kami meminta jatah satu kelas khusus. Paling tidak 30 mahasiswa khusus warga Kota Madiun yang akan kami biayai sampai lulus,'' kata Walikota Sugeng Rismiyanto.

Kerja sama ini bukan sekedar proses belajar di kedua perguruan tinggi tersebut hingga selesai.

Pemkot juga memberi perhatian setelahnya. Mereka yang sudah masuk program ini bakal mendapat kesempatan bekerja di PT Inka dan PT KAI. Sebab, kedua perusahaan tersebut juga bekerja sama dengan kedua perguruan tinggi. Dia tunjuk bukti PNM yang bekerja dengan PT Inka. Sedang, API bekerja sama dengan PT KAI. ''Prinsipnya pemerintah memfasilitasi warganya. Ini penting agar kualitas pendidikan di Kota Madiun lebih maju,'' ujarnya.

Penguatan bidang Sumber Daya Manusia (SDM) ini penting dan perlu. Sebab, Kota Madiun tidak banyak memiliki Sumber Daya Alam (SDA). Tak heran, tidak banyak potensi bidang alam yang dapat dioptimalkan. Sebaliknya, potensi SDM melimpah. Ini dibuktikan dari berbagai prestasi yang diukir pelajar kota pecel di kancah nasional hingga internasional.

Potensi ini bakal percuma jika tidak tergarap baik.

Sebab, sebagian dari mereka yang berprestasi berangkat dari keluarga kurang mampu. ''Bantuan ini sengaja kami prioritaskan kepada mereka yang kurang mampu. Harapannya, dapat memutus rantai kemiskinan paling tidak dari garis keluarganya,'' harapnya. (diskominfo).

(Foto: Dhevit)

N N A T A T A A K K G G N I N I N N E PPE S A T I S A P KA AN

SEHAT PENGELOLAAN KE

KESEHATAN KOTA MADIUN

DALAM ANGKA 124 Dokter spesialis TENAGA 164 Dokter umum KESEHATAN 31 Dokter gigi 1 Dokter gigi spesialis 238 Bidan 294 Perawat laki-laki 598 Perawat Perempuan 22 Perawat gigi 34 Tenaga kesehatan masyarakat 32 Tenaga kesehatan lingkungan

FASILITAS KESEHATA

N

8 Rumah Sakit 121 Posbindu 270 Posyandu 6 Puskesmas

16 Pustu

Hipertensi essensial

22.221 kasus

KELUARGA BERENCANA

18.821 kasus

Inuenza

Diabetes Melitus

3

PENYAKIT

TERTINGGI

Rematik

15.034 kasus 28.107 Pasangan usia subur 21.686 Peserta KB ak f 2.075 Peserta baru

8.218 kasus

Radang Lambung

8.155 kasus

20 Ribu jiwa penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) 28 Ribu jiwa penerima Bantuan Iuran Nasional (PBIN) JAMINAN 87 Ribu jiwa penerima Bantuan Iuran (PBI) KESEHATAN 97,07 Persen penduduk Kota Madiun sudah memiliki jaminan kesehatan (data per Januari 2019) 2,93 Persen kekurangannya tengah diupayakan dan ditargetkan selesai Februari 2019 Sumber: Kota Madiun Dalam Angka 2018 (BPS) dan Dinkes dan KB Kota Madiun

15

PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DAN MERATA Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera

OPTIMAL: Pemerintah terus berupaya mewujudkan pelayanan kesehatan gratis dan merata bagi masyarakat. Salah satunya, melalui program Jamkesmasta yang kini dialihkan ke dalam BPJS Kesehatan.

(Foto: Dhevit)

SEJALAN dengan pendidikan, kesehatan juga kebutuhan dasar masyarakat. Tak heran, kesehatan menjadi program prioritas Pemerintah Kota Madiun. Berbagai fasilitas terkait kesehatan diberikan.

Mulai gedung, alat kesehatan, tenaga kesehatan yang mumpuni, hingga jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Di Kota Madiun terdapat delapan unit rumah sakit, enam unit puskesmas, 260 posyandu, 121 Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) dan 27 pustu yang tersebar merata di seluruh kecamatan dan kelurahan.

Masyarakt dilayani sebanyak 238 bidan, 294 perawat laki-laki, dan 598 perawat perempuan serta 22 perawat gigi sebanyak 22. Terkait tenaga dokter, masyarakat Kota Madiun dilayani 164 dokter umum, 124 dokter spesialis, 31 dokter gigi, dan 1 dokter spesialis gigi. Selain itu, juga terdapat 34 tenaga kesehatan lingkungan dan 32 tenaga kesehatan lingkungan. ''Masyarakat Kota Madiun juga dapat menikmati fasilitas ambulan secara gratis. Walaupun ambulan tidak tercover BPJS, Pemkot tetap menganggarkan melalui APBD agar tetap gratis,'' kata Walikota Sugeng Rismiyanto.

Walikota menambahkan, jaminan kesehatan tak kalah pentingnya. Masyarakat akan kesulitan merasakan manfaat fasilitas kesehatan jika biayanya mahal. Pemkot berupaya mewujudkan kesehatan m u r a h .

Kepemilikan jaminan kesehatan di Kota M a d i u n m e n c a p a i 97,07% saat ini. Sedang, sebesar 2 , 9 3 % sisa nya terus di-

16

kejar saat ini. Targetnya, Februari 2019 sudah klir.

Artinya, tidak ada masyarakat Kota Madiun yang tidak memiliki jaminan kesehatan. ''Terkait jaminan kesehatan memang sudah harus beralih ke program JKN berupa BPJS Kesehatan. Ini sesuai Instruksi Presiden terkait optimalisasi pelaksanaan JKN dengan Universal Health Coverage (UHC) sebagai targetnya.

Tetapi sejatinya, di Kota Madiun sudah melaksanakan itu sejak 2013 lalu melalui Jamkesmasta,'' terangnya.

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota (Jamkesmasta) mulai digagas 2012 lalu. Artinya, saat pemerintahan BaRis jilid I. Jamkesmasta merupakan perubahan dari program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda). Pun, nilainya ditingkatkan. Anggaran Jamkesmasda sebesar Rp 4,2 miliar. Kala itu, dapat menanggung 57 ribu masyarakat. Sedang, Jamkesmasta memiliki anggaran Rp 12 miliar dengan cakupan 145 ribu masyarakat kala itu. Hal itu dilakukan dengan semangat mewujudkan kesehatan yang merata bagi masyarakat. Khususnya, masyarakat kurang mampu.

Bahkan, program Jamkesmasta boleh dimanfaatkan masyarakat kelas atas sekalipun. Asal, bersedia mendapat pelayanan kelas 3 di RSUD Kota Madiun.

Program ini memang khusus untuk pelayanan di kelas 3. ''Kami tidak membeda-bedakan masyarakat.

Mereka yang mampu sekalipun boleh menggunakan fasilitas ini. Tetapi tetap harus sesuai aturan mainnya,'' tegas walikota.

Namun, program ini terpaksa berhenti 2019 ini. Itu setelah turunnya Instruksi Presiden 8/2017 tersebut. Segala program jaminan kesehatan harus mengacu aturan pusat. Yakni, JKN berupa BPJS Kesehatan. Tak heran, masyarakat Kota Madiun yang dulu tercover Jamkesmasta dialihkan ke BPJS tersebut. Masyarakat tidak perlu khawatir soal p re m i n ya . S e b a b , P e m e r i n t a h Ko t a M a d i u n menanggung sepenuhnya biaya BPJS tersebut. ''Prinsip dari pemerintah pusat dan di Kota Madiun sejatinya sama. Sama-sama ingin memberikan pelayanan kesehatan yang adil dan merata kepada masyarakatnya. Hanya, di Kota Madiun sudah lebih dulu. Sudah sejak 2013 lalu,'' pungkasnya. (diskominfo)

BIDANG KESEHAAN DI KOTA MADIUN

RAJIN RAIH PENGHARGAAN, JADI JUJUKAN STUDI DAERAH SEKITAR PROGRAM Pemerintah Kota Madiun terkait kesehatan terbukti apik. Beberapa penghargaan diraih beberapa tahun terakhir. Kota Madiun mendapat empat penghargaan di bidang kesehatan selama 2018.

Yakni, Pastika Parama, STBM Berkelanjutan, Kota Sehat, dan Puskesmas berprestasi tingkat Jawa Timur.

Pastika Parama merupakan penghargaan Kementerian Kesehatan bagi daerah yang telah menetapkan dan mengimplementasikan kawasan bebas asap rokok. Sedang, STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Berkelanjutan merupakan penghargaan atas perilaku buang air besar.

Masyarakat Kota Madiun sudah dinyatakan bebas dari buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free (ODF). ''Kota Madiun juga dinyatakan sebagai kota sehat. Ini tentu tidak mudah. Butuh peran semua pihak termasuk masyarakat. Paling tidak dalam menjaga kesehatan pribadi masing-masing,'' kata Walikota Sugeng Rismiyanto.

Wa l i k o t a m e n c o n t o h k a n s e p e r t i penghargaan kota sehat yang terdapat banyak indikator di dalamnya. Apalagi, Kota Madiun sudah mengikuti lima tatanan kota sehat. Yaitu, kawasan permukiman, sarana, dan prasarana umum, kawasan tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi, kawasan industri dan perkantoran sehat, ketahanan pangan dan gizi, serta kehidupan masyarakat sehat yang mandiri. Ini membutuhkan peran serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di antaranya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian d a n Ke t a h a n a n Pa n g a n , s e r t a D i n a s S o s i a l , Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. ''Kesehatan itu tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Semua harus berperan. Termasuk masyarakat,'' imbuhnya.

Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Ismudoko menyebut Puskesmas Manguharjo berhasil meraih puskesmas terbaik tingkat provinsi tahun 2018. Ini membuktikan pelayanan di puskesmas baik. Capaian ini diharap berlanjut ke puskesmas lain. ''Prinsipnya pemerintah terus mengajak masyarakat agar menerapkan pola hidup sehat. Tetapi kesadaran masyarakat sendiri juga penting,'' ungkapnya.

Capaian apik ini menarik perhatian daerah sekitar. Di antaranya, DPRD Kota Tasikmalaya dan DPRD Kabupaten Lumajang yang sengaja datang untuk belajar, Agustus 2018 lalu. Wakil Ketua DPRD Tasikmalaya Muslim menyebut capaian bidang kesehatan di Kota Madiun cukup baik. Tak heran, jika pihaknya datang untuk belajar. Berbagai pertanyaan tentang kesehatan dilontarkan. Pihaknya memang tengah menyusun raperda tentang kawasan bebas rokok di Tasikmalaya. Raperda memang tidak hanya soal penyediaan ruang khusus merokok. Namun, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang rokok. Paling tidak, masyarakat tidak merokok di ruang umum.

B e g i t u j u g a d e n g a n Ko m i s i D D P R D Lumajang yang juga membawa misi kesehatan.

Namun, lebih luas. Sugianto, Ketua Komisi D DPRD Lumajang menyebut pihaknya ingin tahu lebih mendalam terkait jaminan persalinan bagi ibu hamil di Kota Madiun. Ini penting agar kesehatan ibu dan bayi terjamin serta menekan angka kematian keduanya. ''Persalinan harus ditolong petugas medis yang membidangi. Agar mau menggunakan jasa medis, masyarakat harus mendapat jaminan. Mulai biaya hingga pelayanan kesehatan sampai tuntas. Kami ingin mendapat referensi terkait itu di sini,'' ungkap Sugianto. (diskominfo)

PRESTISIUS: Wakil Walikota Armaya saat menerima penghargaan Pastika Parama dari Kementerian Kesehatan. Pemkot Madiun mendapat empat penghargaan dibidang kesehatan selama 2018 lalu. (Foto: WS Hendro)

17

it)

ev

h /D

ro

nd

o:

ot

(F

PENINGKATAN

e SH

W

DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH DAN

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PERBANDINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI

KOTA MADIUN DAN PROV. JAWA TIMUR

2013

2012

2014

2015

2016

2017

LAJU INDUSTRI KOTA KARISMATIK 23.276 UMKM 20.857 Usaha Mikro 2.196 Usaha Kecil 223 Usaha Menengah

PENGANGGURAN TERBUKA

Penduduk Usia Kerja Bukan Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi AK

2 0 1 7

Angkatan Kerja (AK)

Tingkat Pengangguran Terbuka

KEMISKINAN DALAM

ANGKA

140.290 jiwa

139.366 jiwa 94.435 jiwa 44.931jiwa 67,76 persen 4,26 persen

2 0 1 8

ANGKATAN KERJA DAN

90.358 jiwa 49.932 jiwa 64,41 persen 3,85 persen

4,49 % atau sekitar tujuh ribu jiwa lebih penduduk Kota Madiun tergolong miskin 0,31 % indeks kedalaman kemiskinan 0,04 % indeks keparahan kemiskinan 446.000 rata-rata penghasilan masyarakat miskin dalam sebulan

PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN (000 ORANG) PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI KOTA MADIUN, MARET 2012 - 2018 Sumber: Kota Madiun Dalam Angka 2018 (BPS) dan Dinkes dan KB Kota Madiun

19

BPS SEBUT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA

MADIUN

MENINGKAT SELAMA 2018

MAKIN SEJAHTERA: Terpenuhinya pendidikan, kesehatan, dan peningkatan perekonomian menjadikan masyarakat kian sejahtera.

(Foto: WS Hendro)

TINGKAT kesejahteraan masyarakat Kota Madiun terus meningkat. Itu dibuktikan dari tingkat capaian pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian yang cenderung dalam tren positif selama 2018.

Berdasar Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun Maret 2018 lalu, kesejahteraan masyarakat cenderung mengalami kenaikan. ''Secara umum ada peningkatan. Indikasinya banyak. Mulai perekonomian yang meningkat, kemiskinan yang turun, kualitas pendidikan dan kesehatan yang meningkat serta yang lainnya,'' kata Kepala BPS Kota Madiun Firman Bastian.

Firman menyebut pendapatan masyarakat juga tercatat mengalami peningkatan. Namun, berbanding lurus dengan pengeluaran. Artinya, sifat komsumtif masyarakat juga meningkat. Pengeluaran rata-rata masyarakat untuk makanan berkisar Rp 363 ribu sebulan. Sedang, bidang non makanan berkisar Rp 814 ribu sebulan. Jika dirata-rata, pengeluaran masyarakat pada 2018 lalu berkisar Rp 1,4 juta. Artinya, setiap satu orang penduduk mengeluarkan biaya berkisar Rp 48 ribu dalam sehari untuk makanan dan non makanan. ''Pendapatan rata-rata masyarakat ya n g m e n i n g k a t i n i s e c a ra t i d a k l a n g s u n g memperpendek jarak pemisah antara yang kaya dan yang miskin,'' terangnya.

Tingkat kesejehateraan, lanjutnya, juga dipengaruhi dari bidang pendidikan dan kesehatan.

Pendidikan nyaris sudah menyentuh segala jenjang usia. Itu dapat terlihat dari angka partisipasi sekolah (APS) penduduk Kota Madiun yang menyentuh angka 100 persen untuk rentang usia-13-15 tahun. Sedang,

pada rentang usia 16-18 tahun berkisar 95,03 persen.

Artinya, masih ada pelajar yang tidak bersekolah sebesar 4,97 persen. Firman menyebut kebanyakan lantaran putus sekolah. ''Capaian melek huruf di Kota Madiun juga cukup tinggi. Mencapai 98,87 persen.

Artinya, masih ada 1,13 persen yang buta huruf,'' ujarnya.

D i b i d a n g ke s e h at a n , nya r i s s e l u r u h masyarakat Kota Madiun tercatat sudah memiliki jaminan kesehatan. Baik yang secara mandiri maupun bantuan pemerintah. Apalagi, pemerintah sedang menggalakkan program Universal Health Coverage (UHC). Sebelum adanya program ini, Pemkot sudah m e n g e l u a r ka n p ro g ra m J a m ke s m a st a u n t u k menjamin masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan. ''Kesejahteraan juga diukur dari tingkat kepemilikan tempat tinggal. Sebesar 66,56 persen penduduk Kota Madiun memiliki tempat tinggal dengan status milik sendiri,'' ungkapnya.

Firman menambahkan terdapat sejumlah indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan.

Salah satunya, kemudahan akses internet. Ini penting karena internet sudah menjadi salah satu kebutuhan kini. Sebanyak 60,54 persen penduduk mengakses internet mulai usia lima tahun keatas. Penggunaan internet didominasi laki-laki dengan 63, 92 persen.

Sedang dari tingkat pendidikan, pelajar SMP paling banyak menggunakan internet dengan 76,48 persen. ''Capaian ini wajar mengingat pemerintah daerah cukup perhatian dibidang ini dengan program internet gratis melalui wiďŹ ribuan titik,'' pungkasnya. (diskominfo)

20

IPM SANGAT TINGGI Pembangunan Manusia di Kota Madiun Dinilai Cukup Berhasil

MAKMUR: Salah satu keluarga bercengkrama di taman kota. Pemkot Madiun terus berupaya melakukan pembangunan non ďŹ sik.

Hal itu, cukup berhasil dengan capaian IPM dengan kategori sangat baik. (Foto: Dhevit)

INDEK pembangunan manusia (IPM) merupakan piranti penting dalam suatu pemerintahan.

Menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Tak heran, setiap pemerintah berlomba mendongkrak IPM. Salah satu caranya dengan memberikan pelayanan yang terbaik pada setiap item di dalamnya. Mulai pelayanan pendidikan, kesehatan, hingga capaian angka harapan hidup. Tujuannya sama, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. ''IPM di Kota Madiun cukup baik. Berada diurutan ketiga dari 38 kota dan kabupaten di Jawa Timur,'' kata Kasi Neraca Wilayah dan Analisis BPS Kota Madiun Ulfah Hidayat.

IPM Kota Madiun tercatat mengalami kenaikan 4,15 persen selama rentang waktu tujuh tahun terakhir.

Capaian IPM kota pecel sebesar 75,98 persen pada 2010 silam. Sedang, IPM 2017 lalu sudah sebesar 80,13 persen. Pemerintah menetapkan batasan di atas 80 persen merupakan kategori sangat tinggi. Sedang, IPM dibawah 60 masuk kategori rendah. IPM Kota Madiun, kata dia, terus mengalami tren positif. Ini diprediksi juga masih terjadi beberapa tahun kedepan. Itu dapat dilihat dari capaian sejumlah item di dalamnya yang juga mengalami tren serupa. ''IPM memang diukur dari capaian beberapa bidang. Di antaranya, kesehatan dan pendidikan. Capaian sejumlah item di dalamnya juga cukup baik di Kota Madiun,'' imbuhnya.

Ulfah tunjuk bukti, angka harapan hidup di Kota Madiun mencapai 72,48 tahun. Artinya, rata-rata masyarakat Kota Madiun dapat mencapai usia 72 tahun lebih. Capaian ini juga terus mengalami peningkatan sejak 2010 lalu yang hanya di angka 72,23 tahun. Ini tak terlepas dari peran pemerintah dalam bidang kesehatan. Baik sejak saat bayi hingga lansia. Posyandu balita dan lansia cukup berjalan baik.

Dibidang pendidikan, rata-rata lama sekolah mencapai 11,10 tahun. Penghitungan hanya masyarakat diusia 15 tahun ke atas. Artinya, masyarakat Kota Madiun yang berusia di atas 25 tahun pada 2017 ini rata-rata sudah mengenyam pendidikan 11 tahun lebih atau menyelesaikan hingga tingkat menengah atas. Capaian ini juga terus mengalami peningkatan dari 2010 silam. ''Sedang angka harapan sekolah mencapai 14,20 tahun di 2017. Artinya, anak-anak berusia 7 tahun berpeluang mengenyam pendidikan hingga 14 tahun lebih. Ini meningkat drastis dari 2010 yang hanya 12,42 tahun,'' jelasnya.

Berbagai pelayanan pendidikan memang menjadi prioritas Pemerintah Kota Madiun. Mulai wajib belajar (Wajar) sembilan tahun hingga Bantuan Beasiswa Mahasiswa (BBM). Sarana dan prasarana pendidikan juga terus dipenuhi. Teranyar, Pemerintah Kota Madiun mengalokasikan anggaran untuk wiďŹ gratis di sejumlah fasilitas umum. Harapannya, masyarakat juga dapat meningkatkan kapasitas pendidikan secara mandiri dengan akses informasi yang mudah. ''Pembangunan suatu daerah memang tidak hanya diukur dari pembangunan ďŹ sik. Tetapi pembangunan manusia juga salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah,'' pungkasnya. (diskominfo)

21

TEKAN KEMISKINAN: Pemkot Madiun mengcover masyarakat yang tak mendapat BPNT Pemerintah pusat dengan mengeluarkan BPNT Daerah.

(Foto: WS Hendro)

Belum Tercover Pusat Pemkot Sediakan Anggaran BPNT Daerah

SALAH satu indikator keberhasilan p e m b a n g u n a n a d a l a h b e r k u ra n g n ya a n g k a kemiskinan. Karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Setiap tahun, Pemkot Madiun melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menganggarkan dana sekitar Rp 2,8 miliar untuk penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD). Penerimanya adalah 2.129 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam kategori miskin di Kota Madiun.

Penyaluran bantuan ini dilakukan dalam bentuk bahan kebutuhan pokok. Setiap bulan, Pemerintah Kota Madiun mentransfer dana Rp 110 ribu ke rekening masing-masing KPM untuk ditukarkan dengan beras dan telur. Dana bantuan tidak dapat diuangkan dan hanya bisa ditukarkan pada toko agen tertentu. ''Penukarannya dilakukan setiap dua bulan sekali,'' tutur Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Madiun Siti Nursahada.

Para penerima BPNTD merupakan warga miskin di Kota Madiun yang belum tercover bantuan serupa oleh pemerintah pusat. Karena itu, pemkot menyediakan anggaran khusus agar mereka juga bisa merasakan manfaat dari bantuan pemerintah.

Berdasarkan data dari sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) 2015, jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin di Kota Madiun ada 8.276 orang.

Dari jumlah tersebut, 5.370 orang di antaranya telah menerima BPNT dari pemerintah pusat. Sisanya diveriďŹ kasi ulang oleh pemkot. Hasilnya, ada 2.129 KPM yang berhak mendapatkan BPND. Bagi KPM ya n g b e l u m m e l a ku ka n p e n c a i ra n b a n t u a n , Nursahada menegaskan bahwa dana yang mereka terima tidak akan hangus. Mereka masih bisa menerima BPNTD pada pencairan tahap selanjutnya.

23

''Nanti bantuan yang didapat langsung terakumulasi,'' imbuhnya.

Sementara itu, Dinsos P3A juga terus melakukan pembaruan data terhadap penerima BPNTD secara berkala. Bagi PKM yang telah mentas dari garis kemiskinan, otomatis tidak akan menerima BPNTD lagi dari pemkot. ''Tapi tidak serta merta kami putus, tentu ada sosialisasi dulu untuk memotivasi mereka agar terus meningkatkan taraf ekonomi,'' tandasnya.

Menggunakan E-Warong dan Agen Warga kurang mampu yang tercover dalam BPNT daerah ini mendapat bantuan beras dan telur.

Nominalnya, Rp 110 ribu sebulan selama setahun.

Pencairannya menggunakan sebuah kartu gesek semacam ATM. Masyarakat penerima memegang kartu untuk digesek pada e-warong maupun agen yang telah ditunjuk. Terdapat sepuluh e-warong dan puluhan agen tersebar di 27 kelurahan. ''Kartu ini secara otomatis akan diisi pihak bank setiap bulannya.

Masyarakat penerima tinggal mendatangi agen maupun e-warong untuk pencairan beras dan telur,'' kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Heri Suwartono.

Heri menyebut minimal terdapat satu agen di setiap kelurahan. Artinya, masyarakat penerima tidak perlu kebingungan mencairkan. Bantuan sengaja hanya dapat dibelikan beras dan telur. Sebab, dua komoditi ini kerap mengganggu stabilitas keuangan masyarakat. Menjadi kebutuhan utama namun harganya sering kali naik. Heri berharap kebutuhan beras dan gizi dari telur masyarakat kurang mampu tetap tercukupi. ''Prinsipnya bantuan hanya bersifat stimulus.

Penerima bantuan diharapkan terus menurun dari tahun ke tahun,'' pungkasnya sembari menyebut data penerima berasal dari Kementerian Sosial yang selalu diperbarui minimal dua kali setahun. (diskominfo)

BEKALI MASYARAKAT: Salah satu kegiatan pelatihan yang difasilitasi Pemkot Madiun untuk mendorong daya saing perekonomian daerah. (Foto: Dhevit)

PACU IKM AGAR SEMAKIN MAJU Pelatihan Jadi Program Tingkatkan Mutu INDUSTRI Kecil Menengah (IKM) sebagai p e n o p a n g p e re ko n o m i a n n e g a ra a ka n l e b i h berkembang jika didukung fasilitas yang memadai.

Salah satunya dari pemerintah. Seperti, modal usaha, pembinaan dan pelatihan, hingga pemasarannya.

Sebagai upaya mendukung perkembangan IKM, Pemerintah Kota Madiun telah menyiapkan sejumlah program unggulan. Harapannya, kegiatan ini dapat membantu pelaku industri kecil untuk meningkatkan produk dan penjualannya. Selain itu juga membantu memberikan ide usaha bagi masyarakat yang belum bekerja. Program khusus untuk memberdayakan industri kecil dan menengah ini diselenggarakan Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja.

Salah satunya adalah kegiatan pelatihan keterampilan. ''Total ada 19 pelatihan yang akan kami selenggarakan tahun ini,'' tutur Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun Suyoto Harjo Wiyono.

Program pelatihan, menurut Suyoto, dibagi menjadi dua jenis. Yakni, pelatihan keterampilan dasar dan lanjutan. Karena itu, kewenangannya pun berbeda. Untuk pelatihan keterampilan dasar d i l a k s a n a ka n o l e h b i d a n g ke te n a g a ke r j a a n .

Sedangkan, pelatihan lanjutan ada di bidang perindustrian. Untuk pelatihan keterampilan dasar yang akan dilangsungkan tahun ini antara lain menjahit, tata kecantikan potong rambut, pembuatan aneka kue, pengolahan hasil peternakan, pelatihan las, sablon, otomotif, mengemudi mobil, hingga operator komputer.

Sedangkan, untuk pelatihan lanjutan yang akan berlangsung tahun ini adalah membatik, bordir,

22

bengkel mobil, rias pengantin, dan internet marketing. ''Khusus pelatihan lanjutan ini hanya untuk peserta yang sudah mengikuti pelatihan dasar di tahun sebelumnya,'' terang Suyoto. Untuk seluruh pelatihan itu, Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun menyediakan kuota hingga 850 orang.

Setiap pelatihan, lanjut Suyoto, merupakan usulan dari masyarakat yang diajukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan di tahun sebelumnya. Kemudian, Dinas Tenaga Kerja menindaklanjuti dengan mengumpulkan data calon peserta pelatihan dari musrenbang tersebut. ''Yang mengikuti pelatihan ini kami utamakan mereka yang telah mengajukan diri saat musrenbang. Tapi, kalau pada pelaksanaannya nanti ada yang mundur, kuota akan kami isi dengan membuka lowongan melalui akun media sosial Disnaker,'' paparnya.

Lebih lanjut, Suyoto menjelaskan, masyarakat bebas mengajukan usulan pelatihan. Jika peminatnya banyak, maka pelatihan bisa diselenggarakan. Hal ini, sebagai upaya Pemerintah Kota Madiun untuk menampung aspirasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika dari pelatihan itu ada peserta yang akhirnya terjun menjadi pelaku IKM, Dinas Tenaga Kerja akan memfasilitasi proses selanjutnya. Seperti pengurusan perizinan, label, dan pemasaran melalui pameran. ''Mumpung dalam waktu dekat ini akan diselenggarakan musrenbang kelurahan, saya imbau masyarakat untuk mengajukan usulan agar bisa terlaksana pada 2020 nanti,'' tandasnya. (diskominfo)

)

ro

nd

o:

ot

e SH

W

(F

PENINGKATAN

PELAYANAN PUBLIK

PELAYANAN PU

BLIK

KOTA KAR ISM

ATIK

Madiun Karismatik (Kominfo) Pemburu (Dukcapil)

PELAYANAN BERBASIS APLIKASI

Lapor i-Madiun (Perpustakaan Digital)

INOVASI LAYANAN

Pecel Andok (Pelayanan Cepat Keliling Administrasi dan Dokumen Kependudukan) Lempeng Gapit (Layanan Sehari Mengurus Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil Petugas Antar Sampai Ditempat) Uji Kir Online Madiun Service Desk Si Langit Biru Silat (Sistem Informasi Jalan dan Jembatan) OSS (Online Single Submission) LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Call Center layanan HIV-AIDS Puskesmas Oro-oro Ombo (089696577530)

E-Kinerja E-Harga

E-Budgeting

ALAM D I S A INOV HAN A T N I R PEME

E-Reminder

e

E-Monitoring

E-Monev

E-Surat

E-SPPD Sumber: Diolah dari berbagai sumber

25

PELAYANAN: Kepala Dinas Dukcapil Kota Madiun menerima penghargaan Pelayanan Terbaik dari Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto atas berbagai inovasi dibidang pelayanan kepada masyarakat. (Foto: Dhevit)

BERI LAYANAN TERBAIK Dispendukcapil Raih Juara 1 Evaluasi Pelayanan Publik PADA Desember 2018, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Madiun berhasil meraih gelar juara 1 dalam Evaluasi Pelayanan Publik tingkat Kota Madiun. Capaian tersebut tentunya diraih berkat terselenggaranya programprogram unggulan Dispendukcapil. Penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditujukan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat, tepat, dan mudah. Maka dari itu, untuk mejawab tuntutan yang ada, Dispendukcapil menyelenggarakan beberapa program dan kegiatan.

Diantarannya adalah implementasi sistem informasi administrasi kependudukan, pelayanan dan penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil, peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, pemutakhiran dan pembuatan kartu keluarga, serta pelaksanaan penerapan e-KTP. “Beberapa program dan kegiatan yang dibuat selama periode 2015-2018 tersebut, telah terbukti berhasil meningkatkan kualitas dan pelayanan administrasi kependudukan. Tentunya ini tidak dapat terlepas dari beberapa indikator yang ada,” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Nono Djatikusumo.

Indikator tersebut, lanjutnya, ditandai dengan meningkatnya cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran di Kota Madiun. Pada tahun 2015 sebesar 78,78 persen, pada November 2018 meningkat menjadi 99,13 persen. Selain itu juga meningkatnya cakupan penerbitan kutipan akta

26

kematian, yaitu pada tahun 2015 sebesar 31,33 persen dan terus mengalami kenaikan menjadi 99,39 persen di November 2018. “Sedangkan untuk penerbitan kartu keluarga, cakupannya mencapai 100 persen.

Bukan itu saja, adanya terobosan dalam peningkatan kualitas pelayanan juga mempengaruhi keberhasilan administrasi kependudukan,” jelas Nono.

Terobosan yang dibuat oleh dinas yang dinahkodainya tersebut, antara lain 3 in 1, yaitu pengurusan akte kelahiran, perkawinan/perceraian (non muslim), dan akte kematian langsung jadi.

Program Semedi, sehari mesti jadi dokumen KK dan KTP. Pelayanan Cepat Keliling Administrasi dan Dokumen Kependudukan (Pecel Andok). Tak hanya itu, ada juga program Lempeng Gapit, yakni sehari mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil, petugas antar sampai di tempat dan Layanan Online berupa Sistem Informasi Pelaporan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Siladusip).

“Untuk 2019, kami akan melaunching aplikasi yang melayani pengajuan dokumen kependudukan secara online. Bisa diakses melalui website pemburu.madiunkota.go.id,” ungkapnya.

Dia berharap, dengan adanya inovasi-inovasi yang dikembangkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semakin dapat melayani masyarakat Kota Madiun dengan maksimal. “Semoga, baik aplikasi yang akan segera di launching, ataupun program yang telah ada bisa memfasilitasi masyarakat Kota Madiun secara cepat, tepat, dan mudah,” tandasnya. (diskominfo)

APRESIASI: Manajemen PT Telkom memberikan apresiasi kepada Pemkot Madiun atas program seribu lebih titik wifi gratis. Jumlah ini menjadikan Kota Madiun salah satu dari tiga daerah penyedia layanan internet gratis di Jawa dan Bali.

(Foto: WS Hendro)

1.000

Sediakan Lebih Wifi Gratis Pemkot Dapat Apresiasi Telkom KOTA Madiun memiliki program layanan internet gratis berupa wireless fidelity (wifi) sejak setahun lalu. Jumlahnya sudah mencapai 1.300 titik lebih kini. Terobosan kekinian itu bukan hanya disambut baik masyarakat. Apresiasi juga datang dari PT Telkom Regional V sebagai rekanan penyedia layanan internet program wifi gratis tersebut. Pihak PT. Telkom sengaja datang berkunjung, 15 Oktober lalu. Tujuannya, memberikan apresiasi sekaligus siap mendukung program wifi yang dijalankan Pemkot Madiun ke depan. ''Ini pertama kali kami sowan. Pada intinya ini sebagai sarana silaturahmi. Kedua, kami ingin menyampaikan laporan bahwa kami siap mensupport ICT (Information and Communication Technologies) untuk kelanjutan program ke depan,'' kata Executive Vice Presiden Telkom Regional V Suparwiyanto usai pertemuan di ruang transit Balaikota.

Ini, lanjutnya, merupakan salah satu langkah mendukung program apik pemerintah. Wifi gratis, kata dia, merupakan terobosan luar biasa. Dibutuhkan masyarakat pada era sekarang. Nyaris semua kegiatan masyarakat sudah berbasis internet saat ini. Mulai sarana hiburan, pendidikan, hingga perekonomian.

Internet gratis seperti anak panah yang menancap tepat pada sasaran. Ini juga menjadi modal dasar menuju smart city. ''Hanya ada tiga daerah di regional kami yang memiliki seribu lebih titik wifi. Salah satunya di Kota Madiun ini. Apresisasi untuk Pemerintah Kota Madiun,'' terangnya sembari menyebut salah satu lainnya di Kabupaten Jembrana, Bali.

27

Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto menyebut inovasi layanan wifi gratis bukan untuk mengejar penghargaan. Namun, lebih berdasar pada kebutuhan masyarakat masa kini. Seperti diketahui, informasi menjadi kebutuhan vital saat ini. Informasi harus dapat diakses dengan mudah dan murah.

Berbekal itu, Pemerintah Kota Madiun mencoba hadir dengan memberikan berbagai fasilitas. Salah satunya, layanan wifi gratis. Program ini, kata dia, terbukti tepat menjawab kebutuhan masyarakat. Berawal dari ratusan titik, program wifi gratis sudah tembus diangka seribu kini. Itu tak terlepas dari banyaknya permintaan masyarakat. ''Apa yang ditawarkan PT. Telkom ini tentu saja membantu kami dalam peningkatan program wifi gratis ini ke depan. Kami mengucapkan banyak terima kasih,'' ungkapnya.

Apalagi, ini tegak lurus dengan pemerintah provinsi yang ingin memacu perekonomian wilayah Jawa Timur berbasis digital. Layanan internet ini diharap dapat membantu masyarakat terutama pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya. Pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan modal besar untuk membangun sebuah toko. Sebaliknya, para pelaku usaha dapat menekan modal dengan berjualan melalui lapak online. Pemerintah Kota Madiun ingin memfasilitasi hal tersebut dengan layanan internet gratis. ''Layanan internet ini juga untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kota Madiun. Ini penting karena Kota Madiun minim sumber daya alam,'' pungkasnya. (diskominfo)

(F

ot

o:

W

SH

en

dr

o)

SANITASI KOTA MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PENINGKATAN INFRASTRUKTUR

PEMBANGUNAN DAN PERAWATAN

PEMBANGUNAN 40 PAKET SALURAN LINGKUNGAN

52 TAMAN

DAN TERSIER

PEMBANGUNAN BERBASIS

SANITASI PEMBANGUNAN

PAVING

LINGKUNGAN 2018

BERBIOPORI

PEMBUATAN

EMBUNG PILANGBANGO

PEMBANGUNAN

SUMUR RESAPAN

PENGELOLAAN

MENGHASILKAN

SAMPAH

GAS METAN

MENGGUNAKAN SISTEM

DISALURKAN PADA

CONTROL LANDFILL

200 KK GAS METAN

100 TON

DIMANFAATKAN UNTUK

MANDI SAUNA

SAMPAH

DAN

MASUK TPA

CAFÉ METAN

SETIAP HARI

DI TPA

PENANGANAN SAMPAH DI TPA Sumber: Diolah dari berbagai sumber

29

LINGKUNGAN SEHAT: Walikota Sugeng Rismiyanto menerima penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dari Kemenkes Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek.

Kota Madiun berhasil bebas dari BAB sembarangan dengan inovasi septictank komunal. (Foto: WS Hendro/Dhevit)

BERHASIL KELOLA SANITASI Pemkot Madiun Raih STBM Berkelanjutan PEMERINTAH Kota Madiun dinilai berhasil mengelola air bersih dan sanitasi bagi masyarakat.

Atas pencapaian itu, Kementerian Kesehatan memberikan penghargaan khusus. Yakni, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berkelanjutan.

Pemberian penghargaan berlangsung di Auditorium Siwabessy, Gedung Prof Sujudi, Kementerian Kesehatan RI Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta 18 Oktober 2018 lalu. Penghargaan diterima Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto bersama Kepala Dinas Kesehatan KB Kota Madiun dr. Agung Sulistya Wardani.

Penghargaan STBM diberikan kepada daerah yang telah mencapai 100 persen pilar STBM. Kota Madiun merupakan salah satu daerah yang dianggap pantas mendapatkan penghargaan STBM kategori pertama. Yaitu, wilayah yang warganya sudah 100 persen tidak BAB sembarangan. Atau, Open Defecation Free (ODF). Penghargaan STBM Berkelanjutan merupakan penghargaan berjenjang dengan 5 kategori. Yakni, kategori STBM Eka Pratama diberikan kepada daerah yang memenuhi 1 pilar STBM. Kemudian, STBM Dwi Pratama bagi daerah yang memenuhi 2 pilar STBM. Selanjutnya, STBM Eka Madya bagi yang memenuhi 3 pilar STBM, STBM Dwi Madya untuk daerah yang memenuhi 4 pilar STBM, dan STBM Utama bagi daerah yang memenuhi 5 pilar STBM. Dengan demikian, Kota Madiun termasuk yang mendapatkan penghargaan STBM Berkelanjutan kategori Eka Pratama.

Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek, SpM menuturkan sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk dan air minum yang tidak aman menjadi penyebab banyaknya kematian anak akibat diare di seluruh dunia. Tak hanya itu, sanitasi yang buruk juga dapat mengakibatkan stunting. Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menyatakan 1 dari 3 anak Indonesia menderita stunting. Akses terhadap sanitasi yang baik berkontribusi dalam penurunan stunting sebesar 27 persen.

Selain masalah kesehatan, sanitasi yang buruk juga berdampak pada ekonomi negara.

Indonesia mengalami kerugian ekonomi sebesar 56,7 triliun per tahun akibat kondisi sanitasi yang buruk untuk membayar ongkos pengobatan dan akomodasi.

Karena itu, Pemerintah Indonesia menjadikan perbaikan sanitasi dan air bersih menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang harus

dicapai. “Sanitasi dan air bersih merupakan tujuan ke6 dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Sanitasi dan air bersih adalah kebutuhan dasar yang meliputi air minum, hygiene dan sanitasi, kualitas air, eďŹ siensi penggunaan air, dan pengelolaan sumber air,â€? terangnya. Ingin ODF 100 Persen, Dinkes Surakarta Belajar STBM di Kota Madiun Jadi Jujukan Daerah Lain Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berkelanjutan yang diraih Kota Madiun menarik perhatian daerah sekitar. Dinas Kesehatan Kota Surakarta sengaja datang untuk belajar awal November 2018 lalu. Apiknya, program yang dijalankan Pemkot Madiun akan bidang kesehatan terkait STBM tersebut menjadi alasan tersendiri. ''Kota Madiun sudah bisa stop buang air besar sembarangan atau ODF (open defecation free).

Diraihnya penghargaan STBM dari kementerian menjadi salah satu buktinya. Kami ingin belajar terkait itu,'' kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Siti Wahyuningsih.

Pihaknya, tidak hanya mendapat paparan tentang program-program bidang kesehatan tersebut. Namun, juga meninjau langsung implementasinya dilapangan. Salah satunya, Instalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan septictank komunal di Kelurahan Nambangan Lor. Ini cukup efektif mengatasi permasalahan BAB sembarangan di kawasan padat penduduk.

Ketua RW 13 Kelurahan Nambangan Lor Saptono Hariyadi menyebut IPAL Komunal disana s u d a h s e j a k 2 0 1 6 s i l a m . Wa rg a t i d a k p e r l u membangun septictank untuk tinja BAB. Tinja masyarakat diolah dalam satu tempat. Artinya, warga hanya butuh kloset. Tinjanya disalurkan ke bak penampungan khusus. Tinja diolah dan tinggal menghasilkan air yang ramah lingkungan. Bak penampungan ini menampung 58 kloset rumah ditiga RT setempat. Tinja diolah melewati tiga tabung reaktor. Keluarnya tidak lagi berupa tinja. Namun, sudah berupa air. Pun, tak berwarna kuning. Sudah nyaris bening dan tidak kelewat berbau. Air ini kaya akan nutrisi dan baik untuk tanaman bahkan ikan.

Namun, sementara air langsung dibuang ke sungai. ''Kami juga memiliki dua septictank komunal sebagai penampungan 16 kloset. Ini untuk memfasilitasi warga yang tidak terjangkau IPAL komunal,'' terangnya. (diskominfo)

30

LANCAR: Pembangunan dan pembersihan terus dilakukan agar saluran air lancar. (Foto: WS Hendro)

Antisipasi Genangan PUTR Bangun dan Rawat Saluran URUSAN sanitasi lingkungan berkaitan erat dengan manajemen air lingkungan. Pemkot gencar melakukan pembangunan saluran untuk mengatasi itu. Sepanjang 2018 lalu, sebanyak 40 paket saluran dikerjakan. Mulai saluran lingkungan maupun tersier.

Pembangunan ini penting sebagai antisipasi banjir.

Selain itu, perawatan juga terus dilakukan agar saluran maksimal ''Pembersihan (saluran) terus kami lakukan.

Baik saluran kecil maupun yang besar. Tapi tentunya secara bertahap,'' kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Madiun Suwarno.

Pihaknya, membersihkan saluran Jalan Pahlawan. Kendati termasuk saluran kecil, namun cukup penting. Benar saja, sedimen tanah dalam saluran cukup tebal. Sampah juga cukup banyak. Ini tentu dapat menghambat saluran air. Saluran kecil ini dapat memicu terjadinya genangan jika volume air yang melewati kelewat besar. ''Kami sudah melakukan pembangunan saluran selama 2018 lalu. Totalnya, terdapat 40 paket. Pembangunan akan terus kami lakukan,'' terangnya.

Suwarno mengaku pembangunan saluran cukup efektif sejauh ini. Buktinya, belum ada laporan genangan maupun banjir kendati curah hujan cukup tinggi belakangan. Namun, bukan berarti potensi sudah hilang. Pihaknya, tetap waspada dengan melakukan langkah antisipasi. Salah satunya, pembersihan saluran. Pembersihan, lanjutnya, dijadwalkan rutin setiap hari dengan titik yang berkesinambungan. ''Kami berharap masyarakat juga harus berperan aktif. Paling tidak, turut menjaga dengan tidak membuang sampah ke saluran. Sebaik apapun salurannya, kalau banyak sampah di dalamnya, juga tidak akan maksimal,'' himbaunya.

Suwarno menyebut pembangunan saluran juga berlanjut tahun ini. Salah satunya, di saluran sekitar Pasar Sleko. Kawasan ini, kata dia, memang kerap terjadi genangan sementara kala curah hujan tinggi. Saluran bakal diperluas dimensinya. Selain itu, pembangunan juga di kawasan Kali Sono Kelurahan Tawangrejo. Mulai pembangunan jalan inspeksi hingga peninggian tanggul. Suwarno menyebut pembangunan diharap memberikan tiga fungsi sekaligus. Yakni, fungsi pengamanan aset, penataan, dan pengendalian banjir di kawasan Tawangrejo.

Pembangunan saluran, lanjutnya, bukan hanya untuk antisipasi banjir. Saluran juga untuk fungsi keindahan kota. Sebab, saluran juga sebagai

31

tempat kabel. Ducting ditambahkan dalam saluran sebagai tempat kabel. Namun, sistem ini belum serta merta dilakukan. ''Fungsi tambahan ini tentu secara bertahap karena belum semua saluran sudah menggunakan box culvert,'' ujarnya sembari menyebut saluran bawah trotoar juga menggunakan sistem ini ke depan.

Tak heran, instalasi kabel tidak lagi semrawut dari satu tiang ke tiang lain. Semua kabel bakal di bawah tanah. Bukan hanya untuk keindahan, perawatan kabel juga lebih mudah. Petugas tidak perlu menggali tanah atau naik ke tiang kabel. Box culvert ukuran lebih besar sengaja dipasang agar dapat dimasuki. ''Prinsipnya, pembangunan harus memberikan beragam manfaat. Ini terus kami upayakan,'' terangnya.

Perkim Konsep Pavingisasi dan Saluran Berbiopori Konsep pavingisasi dan saluran berbiopori juga diterapkan di Kota Madiun Salah satu terobosan dalam pembangunan ini diyakini dapat menanggulangi banjir. ''Konsep ini sudah dimulai sejak 2018. Bahkan, ada penambahan dari yang sebelumnya pavingisasi berbiopori menjadi saluran berbiopori juga,'' kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto.

Terdapat ratusan titik tersebar di seluruh kelurahan yang ada di Kota Madiun. Di antaranya, di Kelurahan Kanigoro, Tawangrejo, Pilangbango, Winongo, dan Manisrejo rampung dikerjakan. Biopori, kata dia, penting untuk menciptakan areal resapan air.

Resapan diperlukan lantaran air genangan kurang lancar mengalir. ''Secara geograďŹ s kawasan Kota Madiun berbentuk seperti cekungan. Tak heran, kalau muncul genangan di sejumlah titik,'' katanya.

Biopori, lanjutnya, bakal memberikan beragam manfaat. Tidak hanya sebagai penanggulangan banjir. Namun, juga sebagai penghasil pupuk kompos. Hal tersebut dikarenakan tabung yang ditanam dalam paving berisi daun.

Dalam kurun waktu tertentu, daun akan menjadi pupuk alami. ''Karena menjadi areal resapan, maka kawasan di sekitar biopori menjadi kaya air. Ini juga baik untuk pertumbuhan pohon dan tanaman yang berada di sekitar titik biopori,'' jelasnya sembari menyebut biopori juga berfungsi untuk mempertahankan kandungan air dalam tanah. (diskominfo)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN 2018

MEDIA PARTNER