Issuu on Google+

CMYK

EDISI SIANG

NO. 747/TAHUN 1 RABU 9 JANUARI 2013

MK Bubarkan RSBI/SBI ● Bertentangan dengan UUD 1945 ● Memunculkan Diskriminasi dalam Pendidikan JAKARTA, TRIBUN Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Hal ini merupakan dampak dari dikabulkannya uji materi (judicial review) terhadap Pasal 50 Ayat 3 UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur pembentukan SBI. Dalam memutuskan kasus ini, MK telah mendengarkan keterangan penggugat yang mengajukan uji materi sejak Desember 2011 lalu. MK juga memeriksa bukti dan mendengarkan pendapat pemerintah serta anggota legislatif. “Menurut Mahkamah, permohonan penggugat ini dinilai beralasan menurut hukum. Mahkamah mengabulkan gugatan tersebut,” kata Hakim Ketua Mahfud MD saat pembacaan putusan di Ruang Sidang MK, Jakarta, Selasa (8/1). Mahfud menjelaskan Pasal 50 ayat (3) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. MK menimbang bahwa keberadaan RSBI dan SBI tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah biaya yang mahal mengakibatkan adanya diskriminasi pendidikan. Selain itu, pembedaan antara RSBISBI dan non-RSBI-SBI menimbulkan adanya kastanisasi pendidikan. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam tiap mata pelajaran di sekolah RSBISBI juga dianggap dapat mengikis jati diri bangsa dan melunturkan kebanggaan generasi muda terhadap penggunaan dan pelestarian bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Seperti diketahui, materi yang digugat adalah Pasal 50 ayat 3 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal

ini telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan sekitar 1.300 sekolah berlabel RSBI. Dengan keputusan MK ini, berarti status RSBI harus dihapus dan penyelenggaraan satuan pendidikan berkurikulum internasional juga tak lagi diperbolehkan. Hakim konstitusi, Anwar Usman, menambahkan, pembentukan sekolah bertaraf internasional berpotensi mengikis rasa bangga dan karakter nasional. Hal ini bertentangan dengan konstitusi yang menganjurkan pemerintah untuk semakin meningkatkan rasa bangga dan membina karater bangsa. ”Membangun pendidikan yang setara internasional tidak harus mencantumkan label bertaraf internasional. Sistem pendidikan di dalamnya juga berdampak mengurangi pembangunan jati diri nasional,” katanya dalam sidang pembacaan putusan. Selain itu, pembentukan sekolah RSBI melahirkan perlakuan berbeda pemerintah terhadap sekolah dan siswa. Hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 31 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dan kewajiban menjalankan pendidikan. Majelis menyatakan, siswa yang memiliki kemampuan lebih atau di atas rata-rata memang perlu diperlakukan secara berbeda. Akan tetapi, hal itu tidak berarti harus diaplikasikan dengan membentuk RSBI. Pembentukan sekolah bertaraf internasional lebih menunjukkan perlakuan pemerintah yang berbeda. Sebab, nilai rata-rata yang tinggi hanya bagi siswa RSBI sedangkan sekolah biasa akan terus ketinggalan. Ia juga menyatakan, dengan pembentukan RSBI, pendidikan berkualitas menjadi mahal. RSBI hanya dapat dinikmati beberapa kalangan. Menurut Anwar, ini menunjukkan ketidakadilan terhadap siswa. Uji materi ini diajukan murid, dosen, aktivis pendidikan, dan Indonesia

Suasana belajar SMPN 1 Balikpapan yang merupakan salah satu sekolah RSBI di Kalimantan Timur. Mahkamah Konstitusi memutuskan membubarkan sekolah RSBI/SBI mulai Selasa (8/1).

Corruption Watch, karena merasa dirugikan dengan pemberlakuan pasal tersebut. Mereka mendalilkan RSBI dan SBI sangat rentan dengan penyelewengan dana. Dua sekolah bertaraf internasional itu juga dituding berpotensi menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan. Sejak aturan disahkan, dalam waktu singkat sekolah RSBI terbentuk di setiap kabupaten dan kota. Salah satu pengugat, Federasi Serikat Guru Indonesia, mencatat pada 2012 ada 1.300 sekolah RSBI untuk tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), ataupun sekolah menengah kejuruan (SMK). Dalam kesempatan terpisah, Juru Bicara MK, Akil Mochtar, mengungkapkan alasan MK mengabulkan gugatan terhadap status RSBI dan SBI. Akil mengatakan status-status tersebut

memunculkan diskriminasi dalam pendidikan dan membuat sekat antara lembaga pendidikan. “Penggolongan kasta dalam sekolah seperti SBI, RSBI dan Sekolah Reguler itu bentuk diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi,” kata Akil saat berbincang di ruang pers MK, Jakarta, Selasa (8/1). Akil menambahkan, RSBI yang sudah ada kembali menjadi sekolah biasa. Pungutan karena sistem RSBI, lanjutnya, juga harus dibatalkan. Pasalnya, pungutan tersebut merupakan bentuk ketidakadilan terhadap hak untuk memperoleh pendidikan yang setara. “Hanya siswa dari keluarga kaya atau mampu yang mendapatkan kesempatan sekolah di RSBI atau SBI yang merupakan sekolah kaya atau elit. Sedangkan siswa dari keluarga sederhana atau tidak mampu hanya memiliki kesempatan diterima di sekolah umum (sekolah miskin),”

ungkapnya. Selain itu, penekanan bahasa Inggris bagi siswa di sekolah RSBI atau SBI dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah pemuda tersebut dalam salah satu ikrarnya menyatakan berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia. Sebab itu, lanjutnya, seluruh

sekolah di Indonesia seharusnya menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. “Adanya aturan bahwa bahasa Indonesia hanya dipergunakan sebagai pengantar untuk di beberapa mata pelajaran seperti pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan,

Pendidikan Sejarah, dan muatan lokal di RSBI/SBI, maka sesungguhnya keberadaan RSBI atau SBI secara sengaja mengabaikan peranan bahasa Indonesia dan bertentangan dengan Pasal 36 UUD 1945 yang menyebutkan bahasa negara adalah bahasa Indonesia,” pungkasnya. kompas.com/tribunnews)

Segera Cabut PIHAK anti-komersialisasi pendidikan sangat bersyukur terhadap putusan MK yang mengabulkan gugatan terkait kasus RSBI. Namun muncul harapan agar pemerintah benar mematuhi putusan ini. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, mengatakan bahwa dirinya merasa bersyukur dengan putusan MK terkait kasus RSBI ini. Menurutnya, MK membuktikan berpihak pada pendidikan yang setara dan tidak membedakan kondisi anak. “Mudah-mudahan ini tidak diganti nama saja oleh pemerintah. Tolong dihormati dan ini keputusan yang sangat demokratis. Jangan sampai dari RSBI kemudian ada putusan ini jadinya hanya

ganti nama saja menjadi bukan RSBI,” kata Retno saat dijumpai di MK, Jakarta, kemarin. Pengamat pendidikan, Darmaningtyas, mengatakan bahwa pemerintah harus segera mencabut Permendiknas No 78/ 2009 tentang Penyelenggaraan RSBI. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus melakukan revisi terhadap undangundang sistem pendidikan nasional yang isi pasalnya sudah tidak lagi relevan. “Memang dikabulkannya gugatan ini membuat nama RSBI sudah tidak digunakan lagi. Tapi tidak cukup itu, regulasinya juga harus dicabut agar aturan RSBI di sekolah-sekolah itu tidak berlaku lagi,” jelas Darmaningtyas.(kompas.com/ tribunnews)

Kukar Dapat 60, Pemprov 40 ● Bagi Hasil Pengelolaan Saham Blok Mahakam SAMARINDA, TRIBUN - Pembagian saham untuk pengelolaan Blok Mahakam antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara akhirnya disepakati. Pemprov kebagian 40 persen, sedangkan Kukar 60 persen. Pembagian saham tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Bupati Kukar Rita Widyasari, Perusda Mandiri Migas Pratama (MMP), dan pihak-pihak terkait, kemarin malam. “Sudah kita sepakati pembagiannya secara internal. Kukar 60 dan kami Pemprov 40 persen. Ya itu nanti kita akan laksanakan ketika Pusat mengesahkan bagian pengelolaannya. Yang jelas dengan kesepakatan tersebut, membuktikan kalau Kaltim bersatu dan kompak berjuang,” kata Awang, Selasa (8/1) usai menghadiri sidang paripurna HUT ke-56 Pemprov

Kaltim di DPRD Kaltim. Disinggung soal rencana penyertaan modal Pemprov akan blok itu, Awang masih enggan menyebutkan. Menurutnya, terlebih dahulu konsentrasi berjuang agar mendapatkan hak pengelolaan Blok Mahakam. Soal modal, itu hal teknis yang bisa dibicarakan kemudian. “Kita fokus perjuangan mendapatkan dulu, yang penting kita kompak dan bersama-sama berjuang, maka itu akan bisa kita dapatkan,” ujarnya tegas. Terpisah, Bupati Kukar Rita Widyasari membenarkan pembagian saham jika nantinya Kaltim mendapatkan hak pengelolaan Blok Mahakam. Sudah menjadi kesepakatan Kukar mendapatkan 60 persen, sedangkan Pemprov 40 persen. Memang awalnya berkembang isu terbalik, Kukar hanya 40 persen, sisanya Pemprov 60 persen.

“Itu memang iya dulu atau awalnya, tapi kemarin kita sudah rapat koordinasi, dan hasilnya Kukar mendapatkan bagian 60 persen. Ini bukan soal rebutan, tapi adalah hak yang seadil-adilnya buat kami sebagai daerah penghasil,” ungkap Rita. Disinggung soal perjuangan ke Pusat yang hingga saat ini belum ada kejelasan, karena Pusat belum memutuskan pengelolaan Blok Mahakam pasca selesainya kontrak Total E&P Indonesie (TEPI) 2017 nanti, Rita mengatakan, perjuangan minimalnya 51 persen untuk Kaltim, dan sepakat menolak investor asing lagi untuk mengelolanya. “Itu masih belum ada perubahan, tuntutan kita sama yakni 51 persen untuk Kaltim. Sebenarnya kalau perlu kita 100 persen yang mengelola, tak perlu lagi pusat apalagi swastaswastaan. Mengapa? Kita punya SDM yang mampu dan memiliki skill

CMYK

dibidang permigasan kok, jadi mengapa khawatir dan takut kita tidak bisa mengelolanya. Tapi semua lagilagi adalah keputusannya pusat,” ujarnya. Rita juga berharap dukungan semua pihak, dan menyatukan visi dan pendapat dalam memperjuangkan Blok Mahakam. Sama-sama diakui pula, jika Kaltim mendapatkan pembagian saham dimaksudkan, maka perekonomian Kaltim akan semakin meningkat. “Mari kita dukung bersama-sama, mari kita wujudkan Kaltim yang ekonominya meningkat dan masyarakat sejahtera. Semua itu bisa kita wujudkan dengan bersamasama berjuang,” tambahnya Untuk mempertegas perjuangan Kaltim atas tuntutan pengelolaan Blok Mahakam, usai Sidang Paripurna HUT ke-56 Pemprov Kaltim di Gedung DPRD Kaltim, Selasa (8/1), diberikan kesempatan kepada Aliansi

Blok Mahakam untuk Kaltim (ABMKT) menyampaikan aspirasinya. “Kami dalam forum paripurna meminta kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama berjuang. Tekad kita sudah bulat, ini pengelolaan Blok Mahakam harus kita dapatkan sampai ke titik darah kita penghabisan. Kami juga minta, DPRD Kaltim mengeluarkan petisi atas perjuangan ini,” kata Koordinator ABMKT Wahdiyat. Gubernur Awang Faroek Ishak menyambut baik perjuangan ABMKT atas Blok Mahakam. Menurut Awang, yang terpenting kepentingannya untuk kesejahteraan rakyat. “Yang penting kita melakukan perjuangan dengan cara-cara elegan, tak perlu demodemoan dan bertindak anarkis. Semua pasti bisa kita lakukan dengan cara-cara damai,” kata Awang. (aid)


CMYK

2

Tribun Etam

RABU 9 JANUARI 2013

Gubernur Belum Sejahterakan Rakyat

● KAMMI Unjuk Rasa Peringati HUT Ke-56 Kaltim SAMARINDA, TRIBUN - Puluhan mahasiswa yang bergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kaltim menyerbu gedung DPRD Kaltim, Selasa (8/1). Diketahui, saat itu, tengah digelar sidang paripurna dalam rangka HUT ke-56 Kaltim. Para demontsran terlihat berorasi di depan pintu masuk komplek gedung DPRD Kaltim, lantaran mendapat hadangan dari aparat kepolisian. Dalam orasinya, para demonstran menyoroti berbagai program kerja pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. “Kaltim belum bisa menyejahterakan rakyatnya. Empat tahun kepemimpinan Awang Faroek Ishak (Gubernur Kaltim) tidak

NEVRIANTO HARDI PRASETYO

Mahasiswa Bakar Kalender dan Buku DPRD Saat Demo.

menghasilkan hal yang signifikan yang bisa dirasakan rakyat,” ujar Ketua Kammi Kaltim Rahman. Sejatinya Awang memiliki tiga program prioritas yakni pembangunan infrastruktur, pertanian dalam arti luas, hingga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). “Tapi ketiga program itu sampai hari ini tidak dirasakan masyarakat,” tegasnya lagi. Sejumlah proyek infrastruktur yang digagas Awang dinilai masih belum pro rakyat. Rahman mencontohkan, untuk perbaikan jalan, para kepala daerah kerap terlihat saling melempar tanggung jawab. “Contoh saja, banyak jalan rusak, tapi yang dilakukan kepala daerah malah saling lempar tanggung jawab, oh ini jalan kota, ini provinsi, ini jalan nasional. Kapan mereka

duduk bersama menyelesaikan jalan rusak itu, bukan malah saling melempar tanggung jawab,” sesal Rahman. Pembangunan infrastruktur lain yang juga dinilai tidak pro rakyat yakni pembangunan Convention Hall yang menelan anggaran sekitar Rp 250 miliar. “Siapa nanti yang ke Convention Hall, rakyat tidak butuh Convention Hall,” ucapnya. Ironi yang sama terjadi di sektor pertanian. Sektor pertanian Kaltim pasca pelaksanaan Penas KTNA di Tenggarong lalu kembali memprihatinkan. “Pencanangan pertanian dalam arti luas tidak jelas, padahal mayoritas warga miskin hidup di sektor pertanian. Masih banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan tambang. Bahkan, pertambangan masih menjadi sumber PAD yang

dibanggakan,” katanya lagi. Begitu pula dengan pengembangan SDM yang masih terkesan setengah hati. “Buktinya sekolah digusur oleh lahan tambang,” beber Rahman. Persoalan lain yang menjadi sorotan yakni Kaltim Air yang belakangan merengek dana dari APBD Kaltim. “Dulu komitmen tidak pakai APBD, tapi sekarang?,” tanya Rahman. Perilaku eksekutif yang masih sering plesiran juga menjadi sorotan. Begitu pula dengan masih tumpulnya penegakan hukum di Kaltim turut disesalkan para demonstran. “Kita ingin HUT ini menjadi momentum Kaltim untuk bangkit menyejahterakan rakyatnya, bukan hanya sekadar acara seremonial,” pungkas Rahman. (rad)

10 Peminta Sumbangan Diciduk Satpol PP ● Enam Orang Masih di Bawah Umur

TRIBUN KALTIM/SARASSANI

Kawasan jalur dua Km 5 Jalan Kusuma Bangsa Tana Paser yang rawan terjadi laka lantas, Selasa (8/1).

Km 5 Kusuma Bangsa Rawan Laka Lantas TANA PASER, TRIBUN Jalur dua Kilometer (Km) 5 Jalan Kusuma Bangsa Tana Paser merupakan salah satu kawasan rawan laka lantas. Barubaru ini, Sabtu (5/1) terjadi musibah tragis yang merenggut nyawa dua anak remaja, selang tiga hari kemudian (Senin,7/1-red), sekitar pukul 18.00, terjadi lagi laka lantas yang melibatkan dua unit sepeda motor. Khusus laka lantas yang terjadi hari Sabtu (5/1) itu menurut Kapolres AKBP Ismahjuddin melalui Kasat Lantas AKP A Recky Robertho, merupakan laka tunggal di akses jalan masuk RSUD Panglima Sebaya. Karena jalan masuk rumah sakit itu merupakan jalan baru, kejadian itu menjadi peristiwa laka pertama yang menimbulkan korban jiwa. Sedangkan tabrakan kemarin, lanjut Recky, itu berawal dari sepeda motor pertama dari arah Kuaro-Grogot yang beradu dengan sepeda motor kedua dari Grogot ingin masuk ke rumah sakit baru. Akibatnya, kedua korban harus dilarikan ke rumah sakit,

tapi cederanya tidak parah, sepertinya hanya cedera kepala ringan. “TKP tabrakan dua sepeda motor itu sudah masuk jalur dua poros jalan Tanah GrogotKuaro, dan kawasan ini memang rawan laka lantas. Seperti kasus laka lantas dekat persimpangan SMKN 3, beberapa tahun yang lalu, ada dua orang pelajar di sekolah itu yang tewas disana, dan disitu pula pengendara dan penumpang sepeda motor tewas di tempat setelah ditabrak mobil,” kata Recky, Selasa (8/1). Dengan peristiwaperistiwa yang memprihatinkan ini, pihaknya menginginkan adanya evaluasi pengaturan lalu lintas di kawasan tersebut. Karena berdasarkan pengamatan, warna marka jalan dan pembatas jalan sudah banyak yang pudar, sehingga menyulitkan para pengguna jalan. Untuk rambu lalu lintas, kata Recky, memang sudah terpasang. Seperti, rambu dilarang memutar arah, tetapi ia belum melihat adanya rambu yang memperingatkan orang untuk berhati-hati. Dan dengan badan

jalan yang lebar dan mulus, orang merasa nyaman memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Untuk itu perlu diingatkan dengan pita kejut agar pengendara mengurangi kecepatannya, bahkan kalau perlu setiap lajur jalan dikasih mata kucing untuk mendukung warna marka jalan yang mulai pudar tersebut. “Ini dari sudut pandang kajian lalu lintas saya untuk meminimalisir terjadinya laka lantas di kawasan itu, sebab laka lantas sering terjadi karena tidak hati-hati. Jadi, saya sarankan SKPD terkait untuk memasang rambu peringatan dan mengasih pita kejut dan mata kucing, kalau bisa mata kucingnya dari Km 5 sampai Km 1,” pintanya. Akan lebih baik lagi, tambah Recky, kalau di kawasan itu dibangun pos polisi lalu lintas, mengingagat jalur itu sering digunakan anakanak remaja untuk balapan liar. “Itu jalur sepi, tapi ramai dikunjungi orang untuk kumpul-kumpul atau rekreasi, dan sering juga dipakai untuk balapan liar,” tambahnya. (aas)

TENGGARONG, TRIBUN - Sepuluh orang peminta sumbangan diciduk anggota Satpol PP Kukar saat sedang beraksi di sekitar perkantoran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar yang terbakar, Jalan Ahmad Yani, Selasa (8/1) pukul 13.00. Dari tangan mereka, anggota Satpol PP mendapatkan sejumlah kalender 2013 dan bukubuku doa yang siap diperjualbelikan. “Kami menangkap 10 orang peminta sumbangan yang didrop dari Samarinda. Anggota kami membuntuti mereka sejak dari Pasar Tangga Arung hingga mengamankannya saat beraksi di perkantoran Dinas PU,” kata Fida Hurasani ditemui Tribun kemarin. Dari 10 orang peminta sumbangan itu, 6 orang diantaranya masih di bawah umur dengan kisaran 10-17 tahun.

CMYK

“Selanjutnya, mereka akan dipulangkan ke Samarinda. Kami akan mengantar dan mengawasi mereka sampai terminal angkot. Mereka juga diminta untuk menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan mereka,” ujarnya. Fida mengaku para peminta sumbangan ini merupakan pemain baru di Kukar. Sebelumnya, Satpol PP pernah menangkap sejumlah pengemis dari Sumenep. Tapi, pemain baru ini justru berasal dari Makasar. Dari kesepuluh orang itu, hanya satu orang yang membawa KTP, yakni Kartini (60). Sementara itu , 6 orang anak yang diciduk kemarin tercatat sebagai penghuni panti Yayasan Al-Musawir, Jalan Pahlawan 1 Gang Manunggal Samarinda. Bahkan, mereka berstatus sebagai pelajar SD hingga

SMP. Ida (35), tukang masak Panti Al-Musawir, membantah dirinya meminta sumbangan. Dia hanya menawarkan kalender di kompleks perkantoran dengan harga Rp 15.000 per buah. Ida mengaku tidak pernah mengajak anak-anak panti untuk ikut berjualan. “Mereka sendiri yang ingin ikut dan kami tak pernah memaksa mereka untuk berjualan kalender,” ujar perempuan asal Makasar yang baru datang ke Kaltim dua pekan lalu ini. Ida pun tak mau disalahkan kalau dianggap mempekerjakan anakanak, terlebih Kukar sendiri telah lama ditetapkan sebagai zona bebas pekerja anak. “Anak-anak sendiri yang ingin ikut,” kilahnya. AN (12) membenarkan ucapan Ida. Murid kelas 1 SMP di Samarinda itu

menawarkan diri untuk ikut berjualan kalender dan buku doa. Dia juga telah meminta izin pihak yayasan. “Saya baru pulang sekolah pukul 11.00 tadi, lalu ikut ke Tenggarong untuk berjualan kalender,” tuturnya. Dia mengaku tinggal di panti sejak kecil dan tidak tahu asal-usul kedua orangtuanya. Uang hasil penjualan kalender akan digunakannya untuk membeli buku. Bahkan, menurutnya, pihak yayasan yang memberikan kalender dan buku untuk dijual di luar. Namun, bocah perempuan itu juga sesekali meminta-minta kepada orang yang ditemuinya, selain menawarkan kalender dan buku-buku doa. “Saya ikut berjualan sekali dalam seminggu di Samarinda. Baru hari ini saya ikut berjualan di Tenggarong,” tuturnya polos. (top)


CMYK

RABU 9 JANUARI 2013

3

Lari 10K Balikpapan pada Desember 2012. TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN

Kaltim Gelar Lomba Lari 10 Kilometer ● Rangkaian Perayaan HUT ke-56 Pemprov Kaltim SAMARINDA, TRIBUN- Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim bekerjasama dengan Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (Pengprov PASI) Kaltim akan menggelar Kejuaraan Terbuka Lomba Lari 10 Kilometer di Samarinda pada Februari 2013 mendatang. Kegiatan tersebut, bagian dari perayaan HUT ke-56

Pemprov Kaltim. “Itu dijadwalkan sekitar bulan Februari. Rutenya di Samarinda dengan jumlah sekitar 1000 peserta dari seluruh provinsi,” kata Kepala Bidang Olahraga Dispora Kaltim, Ego Arifin, Selasa (8/1). Ego menambahkan, untuk kejuaraan 10 kilometer dapat diikuti oleh peserta pelari nasional, elit, atlet

provinsi, kabupaten/kota dan pelajar. “Kalau memang ada pelari internasional yang ingin ikut, silakan saja,” tambahnya. Namun Ego berharap, kejuaraan terbuka ini membuka kesempatan kepada atlet-atlet atletik Kaltim untuk ikut ambil bagian dan bisa meraih juara. “Saya berharap orang Kaltim juga yang juara karena ini

kesempatan bagi atlet Kaltim dan event ini setara dengan event nasional,” jelasnya. Menurut dia, kejuaraan terbuka lomba lari 10 kilometer di Samarinda ini adalah bagian dari perayaan HUT ke-56 Pemprov Kaltim yang bekerjasama dengan PASI Provinsi Kaltim dan Kabupaten/Kota Samarinda.

Ego mengungkapkan, event kejuaraan terbuka ini secara tidak langsung akan memperkenalkan daerah Kaltim kepada pesertapeserta yang datang dari luar daerah. “Kebetulan event ini memperingati perayaan ulang tahun. Momentumnya sangat tepat untuk mempromosikan Kaltim kepada peserta,” tambahnya.(bud)

Aidil Janjikan Rp 200 Juta Setiap Cabor

TRIBUN KALTIM/BUDHI HARTONO

Aidil Fitri memberi sambutan setelah terpilih menjadi Ketua KONI Kota Samarinda 2013-2017 pada Musorkotlub KONI Samarinda di Hotel Grand Victoria, Selasa (8/1). SAMARINDA, TRIBUNHasil Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa (Musorkotlub) KONI Kota Samarinda, Aidil Fitri menyisihkan dua kandidat Syaifudin Zuhri dan Edy Russani untuk memimpin KONI Samarinda periode 2013-2017. Aidil terpilih secara aklamasi setelah mayoritas hak suara cabang olahraga mendukungnya. Dalam laporan pemandangan umum, sebanyak 31 pemilik suara dari seluruh cabang olahraga (cabor), memilih Aidil. Sementara kandidat

Syafudin Zuhri hanya didukung lima cabang olahraga dan Edy Russani hanya satu cabor. “Untuk suara abstain ada lima suara. Jadi berdasarkan catatan pimpinan sidang maka yang terpilih Aidil Fitri,” kata Pelaksana tugas Ketua KONI Samarinda, Sugeng Mochdar, yang bertugas sebagai angggota pimpinan sidang, Selasa (8/1). Jumlah peserta yang hadir dalam Musorkotlub KONI Kota Samarinda yang digelar di Hotel Grand Victoria, Samarinda,

sebanyak 44 suara. Jumlah suara tersebut terdiri dari 41 cabang olahraga, tiga badan fungsional dan satu suara dari pengurus KONI Kota Samarinda. Ketua terpilih KONI Kota Samarinda 20132017, Aidil Fitri menjanjikan anggaran prioritas untuk cabang olahraga (cabor) 80 persen dari total anggaran KONI Samarinda. Setiap cabor akan disiapkan sekitar Rp 200 juta. “Saya akan prioritaskan anggaran untuk caborcabor 80 persen karena dia sebagai pelaksana. Dan 20 persen untuk pengurus, karena pengurus hanya duduk saja dan dia hanya sebagai administrasi saja,” kata Aidil usai terpilih dalam Musorkotlub KONI Samarinda. Selain bicara anggaran, Aidil juga akan merampingkan susunan pengurus KONI Samarinda. “Kalau pengurus yang lalu jumlahnya sekitar 100 orang. Kita akan rampingkan 70 orang sampai 80 orang,” tambah Aidil.(bud)

Suara Cabor PSSI Dihapus DALAM sidang pleno Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa (Musorkotlub) KONI Kota Samarinda, sempat ricuh terkait hak suara untuk cabang olahraga sepakbola. Hal ini terkait dengan dualisme pengurus cabang PSSI Kota Samarinda. Pimpinan sidang Musorkotlub, akhirnya memutuskan Pengcab PSSI Kota Samarinda versi

La Nyala Matalitti dan Djohar Arifin tidak dapat menggunakan hak suaranya. Keputusan tersebut diangap adil dan tidak ada kecemburuan soal mandat Pengcab PSSI yang sah. Ketua Terpilh KONI Kota Samarinda Aidil Fitri berjanji akan meminta penjelasan kepada induk organisasi PSSI dan KONI, terkait pengurus yang sah. “Saya akan mencoba

mempertanyakan dulu ke induk olahraganya,” kata Aidil, Selasa (8/1). Hanya saja, lanjut Aidil, sebagai organisasi KONI Kota Samarinda, ia akan mengacu kepada KONI Provinsi Kaltim. “Siapa yang diakui Pengcab PSSI di Samarinda? Tentu kita tetap akan mengacu kepada keputusan di KONI Provinsi Kaltim,” tambahnya.(bud)

Persiba Bidik Striker Serbia ● Gantikan Posisi Diego Santos BALIKPAPAN, TRIBUNUsai bomber andalan Diego Santos mengalami cedera parah dan harus dirawat hingga enam bulan, Persiba Balikpapan langsung melakukan perburuan striker pengganti. Kali ini, tim berjuluk Beruang Madu ini ditawari striker berkebangsaan Serbia. Demikian diungkapkan Manajer Tim Jamal Al Rasyid kepada Tribun, Selasa (8/1). Menurut Jamal, pemain asal Serbia tersebut bernama Marko Rajic. Pemain yang memiliki tinggi 191 sentimeter ini terbilang masih muda, yakni kelahiran 30 Juli 1991. Namun sayangnya, Marko belum bisa

CMYK

memperkuat skuad Beruang Madu saat bentrok melawan Pelita Bandung Raya, Kamis (10/1) mendatang. Marko dikabarkan akan tiba di Balikpapan pada Sabtu (12/1) mendatang. Meski tidak dapat membela Persiba saat melawan Pelita Bandung Raya, namun peluang Marko bergabung cukup besar. Pasalnya, pendaftaran pemain akan ditutup pada 18 Januari mendatang. “Besok malam sudah tiba di Jakarta. Dia stay dulu di Jakarta, Jumat malam atau Sabtu pagi terbang ke Balikpapan. Nah di Balikpapan kita lihat bagaimana permainannya termasuk tim pelatih juga ingin

melihat kualitasnya,” tandasnya. Selama ini, striker yang menggantikan peran Diego adalah Eki Nurhakim. Kualitas Eki sejatinya terbilang tidak mengecewakan, namun sayang pemain asal Bandung tersebut kerapkali dibangkucadangkan sehingga skill dan naluri mencetak gol tidak terasah dengan baik. Bahkan penampilan Eki saat menggantikan Diego saat melawan Sriwijaya FC belum menunjukkan performa terbaiknya. “Mungkin dengan pelatih baru ini Eki akan lebih percaya diri dan menunjukkan kualitasnya sebagai pemain muda berbakat,” kata Jamal.

Tidak hanya itu, dari informasi yang dihimpun Tribun, Persiba juga mendapat tawaran striker asal Eropa bernama Dejan. Kedatangan Dejan di Balikpapan dikabarkan pekan depan. Hal itu diungkapkan salah satu agen resmi asal Serbia, Nikolas. Namun sayangnya, Nikolas enggan membeberkan profil Dejan sepenuhnya. “Nanti ada striker asal Eropa, tapi dia butuh waktu seminggu untuk tiba di Balikpapan. Nanti saya akan informasikan secara detail jika sudah di Balikpapan,” kata Nikolas yang juga sering memantau latihan Persiba Balikpapan.(fer)


CMYK

4

Tribun Ekbis

RABU 9 JANUARI 2013

TRIBUNNEWS-HERUDIN

Launching Program Indosat 7 Hari 7 Malam.

Indosat Beri Gratis Pulsa Rp250.000 BALIKPAPAN, TRIBUN Memasuki awal tahun 2013, Indosat kembali meluncurkan program terbarunya yakni Program 7 Hari 7 Malam. Kelebihan program ini memberikan keuntungan gratis pulsa hingga Rp 250.000 selama 7 Hari 7 Malam, hanya dengan isi ulang pulsa mulai Rp 10.000. Program yang berlaku bagi seluruh pelanggan prabayar Indosat baik IM3 dan Mentari ini, berlangsung sampai dengan 28 Februari 2013.

“Pada awal tahun ini, Indosat meluncurkan progam baru yang spesial untuk seluruh pelanggan. Jika beberapa bulan yang lalu Indosat menghadirkan Program 3 Hari 3 Malam, sekarang Indosat hadir dengan Program 7 Hari 7 Malam, yang memberikan lebih banyak benefit lagi kepada pelanggan. Kami harapkan pelanggan dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan komunikasi, tidak hanya untuk nelpon dan SMS , tetapi juga untuk layanan data.

Indosat akan terus menghadirkan inovasi produk dan layanan yang lebih baik lagi agar selalu menjadi pilihan utama bagi pelanggan,” kata Ahmad Rusdilfahmi, Head of Area Kalimantan Indosat, Selasa (8/1). Melalui program tersebut, pelanggan prabayar Indosat akan mendapatkan gratis pulsa hingga Rp250.000 selama 7 Hari 7 Malam, setelah melakukan registrasi terlebih dahulu dan isi ulang. Bagi pelanggan yang

Kukar Bakal Siapkan Lahan ● Terkait Rencana Apersi Bangun 3.000 Rumah TENGGARONG, TRIBUN - Bupati Kukar Rita Widyasari menyambut baik rencana Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman (Apersi) Kaltim untuk membangun 3.000 unit rumah bagi warga berpenghasilan rendah di Kaltim, termasuk Kukar. Kendati demikian, Rita mengaku belum pernah ada pembahasan sebelumnya dengan pihak Apersi Kaltim. “Belum ada (pembahasan),” ucapnya singkat kepada Tribun, Selasa (8/1). Dia berharap, bisa dijadwalkan untuk bertemu dengan pihak Apersi terkait rencana program pembangunan rumah bagi warga berpenghasilan rendah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dia mengaku sangat apresiatif dengan rencana membangun rumah bagi warga berpenghasilan rendah yang selaras dengan program Gerbang Raja untuk mengentaskan kemiskinan. “Kami siap menyediakan lahan bagi pihak Apersi yang akan membangun rumah buat warga Kukar. Kalau lahan itu gampang asalkan ada kemauan,” ujar Rita. Selain itu, Pemkab Kukar juga memiliki program sendiri dalam upaya pengentasan kemiskinan, salah satunya program bedah rumah atau rehabilitasi rumah warga tak layak huni.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), akan mendorong setiap investor untuk membangun di daerah ini termasuk Apersi. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sutiman menjelaskan, akan memberikan kemudahan-kemudahan termasuk daru Apersi bila berkeinginan untuk membangun perumahan di PPU. “Kami siap memberikan memudahan dalam perizinan,” jelas Sutiman. Seperti diberitakan Apersi Kaltim tetap berkomitmen untuk membangun rumah bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, berdasarkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sri Suko Lestari, Ketua Apersi Kaltim mengungkapkan, pihaknya tidak patah semangat dalam menyediakan perumahan dengan skema pembayaran hunian melalui FLPP yakni hunian dengan harga Rp 95 juta, bunga 7,25% dan tenor 15 tahun. “Kami targetkan sebanyak 3.000 rumah akan kami bangun tahun ini. Rencananya, akan kami bangun di PPU, Paser, Balikpapan, Samarinda, Bulungan dan Kukar, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kota-kota tersebut,” kata Sri Suko. (top/mir)

melakukan isi ulang dengan nomimal Rp 10.000 maka pelanggan akan mendapatkan gratis pulsa Rp 25.000, yang berlaku

mulai jam 00.00 12.00. Dengan isi ulang Rp 25.000 pelanggan mendapatkan gratis pulsa Rp 50.000, yang berlaku mulai jam

00.00 24.00. Dengan isi ulang Rp 50.000 pelanggan mendapatkan gratis pulsa Rp 125.000 selama 3 hari 3 malam, dan dengan isi

ulang Rp 100.000 pelanggan akan mendapatkan gratis pulsa Rp. 250.000 selama 7 hari 7 malam.(may)

TRIBUN KALTIM/MAIPAH

Pemotongan tumpeng oleh Junaidi Wakil Dirut dan Cunyono Lijanto, ST AAIK, Marketing Director Pan Pacific Insurance, menandai Peresmian Kantor Perwakilan Pan Pacific Insurance Balikpapan, Selasa (8/1).

Pan Pacific Insurance Hadir di Balikpapan

● Tahun Ini Targetkan Premi Rp 407 Miliar BALIKPAPAN, TRIBUN Pan Pacific Insurance, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang general insurance kini melebarkan sayapnya ke kota Balikpapan. Selasa (8/1) digelar Peresmian Kantor Perwakilan Pan Pacific Insurance Balikpapan, tepatnya di Kompleks Ruko Balikpapan Baru Blok AA5 No 30. Cunyono Lijanto, ST AAIK, Marketing Director Pan Pacific Insurance mengungkapkan, pembukaan kantor cabang ke-17 di Balikpapan memang mempertimbangkan keunggulan dengan banyaknya industri alat berat dan perusahaan di Kaltim. “Kantor perwakilan di Balikpapan ini adalah yang pertama di

CMYK

Kalimantan dengan sasaran industri alat berat. Walaupun alat berat sempat menurun tahun lalu, namun kami yakin tahun 2013 akan recovery. Kami juga telah banyak menjalin kerjasama dengan berbagai leasing company untuk otomotif serta perbankan,” papar Cunyono, di sela-sela kegiatan. Sektor otomotif, kata Cunyono merupakan sektor yang memberi kontribusi cukup besar yakni dengan dominasi sekitar 60%. Sedangkan untuk kesehatan berkisar 20% dan 20% lagi untuk industri alat berat, fire insurance, cargo dan lainnya. Memasuki tahun ini, Pan Pacific Insurance menargetkan pencapaian premi Rp 407 miliar untuk

seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan untuk Balikpapan, ditargetkan premi mencapai Rp 5 miliar. “Tahun 2012 lalu, kami berhasil mencapai premi netto Rp 250 miliar dan tahun ini target naik sekitar 60%. Untuk itu kami tetap optimis,” ujarnya. Junaidi, Wakil Dirut Pan Pacific Insurance mengungkapkan, memasuki usia kelima tahun, kini pihaknya sudah berhasil melebarkan sayap ke beberapa kota utama, yakni sebanyak 17 kantor cabang termasuk di Balikpapan. “Pada tahun ini, kami akan genapkan menjadi 20 kantor cabang. Penambahan ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan sehingga value dari Pan

Pacific Insurance bisa lebih dirasakan masyarakat,” ujarnya. Ada tujuh opsi daerah sebagai lokasi penambahan tiga kantor cabang Pan Pacific yakni Aceh, Lampung, Cilegon, Malang, Banjarmasin, Manado atau Bali. “Untuk saat ini di Kalimantan, hanya di Balikpapan yang bisa menjangkau hingga kota Samarinda,” ujar Cunyono. Dengan salah satu keunggulan berupa proses klaim yang cepat, Cunyono yakin bisa meraih pangsa pasar di kota BalikpapanSamarinda. “Jalinan kerjasama kami dengan bengkel terus kami utamakan karena proses klaim merupakan salah satu konsen kami,” ujarnya. (may)


Digital_Tribunkaltim_Siang_09012013