Halaman 20
SENIN
26 JANUARI 2015 5 RABIUL AKHIR 1436
Banjarmasin Post
28
Halaman
RP. 3.000 LANGGANAN RP. 75.000 NO. 151800 TH XLIII/ISSN 0215-2987
DEMI KEADILAN, KEBENARAN DAN DEMOKRASI
Nama Ayah Ada di Akta Anak Hasil Nikah Siri BANJARMASIN, BPOST Jasa menikahsirikan pasangan, kini marak di dunia maya. Banyak pemasang iklan yang mengaku penghulu bisa ‘menyatukan’ sepasang laki-laki dan perempuan dengan syarat membayar Rp 2 juta. Tarif itu sudah termasuk mendatangkan dua saksi sehingga bisa lebih murah jika peminat menyediakan saksi sendiri. NET
Ilustrasi
Yang Jelas dan Yang Syubhat “YANG halal itu jelas, dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya, ada perkara yang samar (syubhat). Siapa yang terjatuh pada yang samar, berarti jatuh pada yang haram,” kata sebuah hadis. Apakah kasus yang menimpa para pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam dua minggu terakhir adalah perkara yang jelas atau samar? Jumat, 23 Januari 2015 lalu, Wakil Ketua KPK, Bambang Wijojanto (BW) ditangkap polisi sebagai tersangka kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat pada 2010. Kasus ini dilaporkan politisi PDIP, Sugianto Sabran, yang ketika itu menjadi calon bupati. BW diduga mempengaruhi saksi untuk membuat keterangan palsu di bawah sumpah di Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga Sugianto Sabran dikalahkan. Namun, orang sulit percaya jika penetapan BW sebagai tersangka itu berdiri sendiri tanpa ada kaitan dengan penetapan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka korupsi oleh KPK pada 13 Januari 2015, meskipun dia telah diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri, dan kemudian disetujui oleh DPR RI pula. Berkat tekanan publik,
PALANGKARAYA, BPOST – Empat tahun lagi, warga Kalsel dan Kalteng bakal bisa menikmati kereta api yang menghubungkan kedua provinsi. Ya, ditargetkan paling lambat 2019 mendatang sudah ada kereta api jurusan Banjarmasin-Palangka Raya. Penyediaan moda transportasi darat itu merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah
nasional (RPJMN). Tujuannya, mempercepat pembangunan infrastruktur yang dianggap sebagai program strategis. Akan tetapi hingga kini, belum ada kepastian proyek pengerjaan jalur kereta itu dimulai. “Itu sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Yang pasti dalam kegiatan strategis jangka menengah nasional 2015-2019,
PENGUSAHA JENGKEL
“
Hal 14 kol 1-3
2019, Ada Kereta Api Banjarmasin-Palangka
Jokowi Bentuk Tim Tak Resmi Terkait Konflik KPK-Polri
“
Masalah ini kemudian masuk ke wilayah politik, ini yang disesalkan dunia usaha. Katanya mau memulai lembaran baru? Di sinilah Presiden Jokowi harus tegas HARIYADI SUKAMDANI Ketua Umum Apindo
Banyak perbincangan di antara pengusaha, jika begini terus, iklim dunia usaha sepertinya akan mundur lagi ANDI RUKMAN KARUMPA Sekjen Gapensi
pembangunan jalur kereta api ini telah diprogramkan,” kata Kepala Bappeda Kalteng Herson B Aden, kemarin. Sementara Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mengatakan untuk menindaklanjuti rencana itu, pemprov telah membentuk tim yang bertugas untuk menyediakan (membebaskan) lahan Hal 14 kol 4-7
JAKARTA, BPOST - Perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri sebagai sesama lembaga hukum jangan dibiarkan berlarut-larut. Apabila tidak segera diselesaikan, konflik itu makin menegaskan adanya ketidakpastian hukum di negara ini. Dikhawatirkan iklim usaha akan rusak. Kekhawatiran bernada kejengkelan sekaligus desakan agar pemerintah terutama Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera bertindak tegas itu disuarakan Sekjen Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Minggu (25/1). Menurut Andi, konflik itu juga membuat optimisme investor menjadi rusak. “Banyak
DOK BPOST GROUP
Kemenag Ancam Penghulu Online
“Banyak manfaatnya. Tinggal secara teknis, agar pembangunannya berjalan secara baik dan meminimalisasi dampak kerugian bagi masyarakat setempat” SYAHRITUAH SIREGAR Pengamat Ekonomi Unlam
perbincangan di antara pengusaha, jika begini terus, iklimnya sepertinya akan mundur lagi,” tegas dia. Andi mengatakan, dunia usaha awalnya optimistis dengan stabilitas politik di Tanah Air serta proyeksi dan rencana kerja pemerintahan dalam mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur. Gapensi juga melihat banyak terobosan yang telah dibuat pemerintah. Namun, ‘gesekan’ KPK dan Polri langsung membuat dunia usaha tersentak. Apalagi dalam perkembangan juga merambat ke ranah politik. Hal 14 kol 4-7
KPK Minta Imunitas
14
Kecaman untuk Menteri Tedjo KETIKA konflik KPKPolri belum mereda, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno justru melontarkan pernyataan yang memperkeruh bahkan memunculkan masalah baru. Dia menuding massa yang berkumpul di kantor KPK saat Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap polisi, adalah rakyat tidak jelas. Padahal di antara massa itu banyak tokoh masyarakat, agamawan, aktivis, akademisi bahkan politisi.
Sontak Tedjo menuai kecaman, terutama melalui media sosial. Aksi pun digelar di berbagai daerah. Dia dinilai tidak bersikap sebagai negarawan. Di Hal 14 kol 4-7 t.co.id asinpos banjarm
KLIK , Kapolri Kabarnya ari ini H k ti n Dila
Hal 14 kol 1-3
SI PALUii
Sadaerah PALUI wan kakawalannya biar kada tagulung pintar tapi rancak ditunjuk maumpati kagiatan nang diadakan ulih kecamatan atawa ulih kabupatin kaya umpat kursus, pa Hal 14 kol 1-3
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
DUKUNG KPK - Mantan Wakil Menkum HAM Denny ndrayana bersama Koalisi Masyarakat Sipil Cinta KPK untuk Polri Bersih, melakukan aksi di Jakarta, Minggu (25/1). Mereka memberikan dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tetap tegar menghadapi beragam upaya pelemahan dan kriminalisasi.
- Iklan nikah siri online bahambur di dunia maya, Lak ai + Panghulu palsu malawan panghulu asli, Nang ai Anang Gayam
05
06
12
35
15
59
18
44
19
56 ANTARA FOTO/WIDODO S. JUSUF
2601/B01