32
Banjarmasin Post RP 3.000
HALAMAN
JUMAT
12 SEPTEMBER 2014/ 17 DZULKAIDAH 1435 H
NO. 151568 TH XLIII/ ISSN 0215-2987
DEMI KEADILAN, KEBENARAN DAN DEMOKRASI
Angsuran Dibayar Tim Sukses ■ Pinjamkan SK Dewan untuk Jaminan Utang Orang Lain KOTABARU, BPOST - Inilah ‘tradisi’ di DPRD. Setelah dilantik, sebagian anggota dewan justru sibuk menyiapkan berkas persyaratan untuk mengajukan pinjaman atau kredit uang di bank. Berkas itu antara lain salinan surat pengangkatan dan slip gaji. Ada alasan bagi mereka untuk mengajukan permohonan utang di awal menjabat.
Dibatasi Rp 200 Juta TAK hanya di DPRD kota/kabupaten, menggunakan surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai syarat pengajuan pinjaman uang di bank, juga menjadi ‘tradisi’ di Rumah Banjar (sebutan untuk Gedung DPRD Kalsel). Setidaknya, itu terjadi para periode 20092014. Pengakuan dilontarkan mantan anggota DPRD Kalsel, Puar Junaidi. Namun, Ketua Komisi III periode 2009-2014 itu mengatakan SK pengangkatan bukan dijadikan agunan. Tetapi hanya menjadi semacam jaminan bahwa mereka memang anggota dewan.
Yakni, dengan masa kerja lima tahun, tentu akan lebih dipercaya pihak bank saat mengajukan pinjaman besar. Angsurannya pun tentu lebih kecil. Lain bila baru mengajukan pinjaman saat masa kerja mereka tersisa dua atau tiga tahun lagi misalnya. Apabila beberapa anggota DPRD Hulu Sungai Tengah (HST) –seperti warta BPost edisi kemarin– baru mengajukan, lain dengan anggota DPRD Kotabaru. Ada di antara mereka yang sudah menikmati uang pinjaman. Kredit yang mereka ajukan sudah disetujui, bahkan telah cair. Dan, tentu saja, langsung digunakan untuk beragam keperluan. Hal 22 kol 4-7
TRIBUNNEWS/HERUDIN
KESEPAKATAN - Bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) melakukan aksi menolak wacana penerapan pemilukada tidak langsung melalui pengesahan RUU Pilkada, di Jakarta, Kamis (11/9). Menurut mereka, pemiluka melalui pemilihan di DPRD adalah bentuk pencederaan demokrasi dan membawa Indonesia kembali ke masa Orde Baru (Orba).
Tommy Andrean Naaaahh... iya pang dah,gasan babayar hutang bisa tu. Ujung ujungnya kaina gaji kada sabarapa lagi ditarima, bagawi saadanya. Parah parah Komentar lain di hal 3
Hal 22 kol 5-7
“Saya Tidak Ingin Diadu”
Susilo Bambang Yudhoyono
JAKARTA, BPOST - Pembatalan pembelian mobil Mercedes Benz untuk para menteri dan pejabat setingkat menteri pemerintahan mendatang, membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu memberi penjelasan. Ia berharap semua kalangan tidak mengadu dan membandingkan dirinya dengan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi). Setelah menjadi polemik dan ditolak Jokowi, Sekretariat Negara (Seteng) membatalkan pembelian mobil mewah tersebut, Rabu (10/9). Semula pengadaan mobil dinas itu menyerap anggaran Rp 91,4 miliar. “Saya tidak ingin diadu-adu dengan Presiden Terpilih Jokowi. Niat saya adalah Hal 22 kol 1-3
Yudhoyono Minta Maaf
ANTARA /WIDODO S. JUSUF
Pemimpin yang Sukses UMAR bin Abdul Aziz (63-101 H/682-720 M) khalifah yang bijaksana, adil, jujur, sederhana, alim dan wara’, serta tawadhu dan zahid. Ia dianggap sebagai Umar kedua, malah ada yang mengatakan sebagai khalifah kelima sesudah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ia sukses luar biasa dalam menata negeri, kendati memerintah hanya 29 bulan tetapi seakan-akan 29 abad lamanya. KH Husin Pada masa pemerintahan yang Naparin sangat singkat, ia berhasil melakukan reformasi total, keadilan dan kemakmuran dapat disandingkan. Kemakmuran yang sepertinya hanya terjadi dalam mimpi, yaitu ketika itu tidak Hal 22 kol 4-7
Awang Pilih Mundur dari PAN
18
Sikap Mereka Dukung Pemilu Langsung Pemerintah PDIP PKB Hanura NasDem
■ Asosiasi Bupati-Wali Kota Tolak Pemilukada Tidak Langsung
Tolak Pemilu Langsung PKS Golkar PPP PAN Gerindra
JAKARTA, BPOST - Namanya Syamsu Rohim. Jabatannya sekarang, Bupati Solok, Sumbar. Dia memiliki pengalaman buruk saat mengikuti pemilukada (dulu pilkada) melalui mekanime pemilihan tidak langsung alias dipilih oleh anggota DPRD. Pengalaman buruk itu diungkapkan dia saat mengikuti pertemuan Apkasi (Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia) dan Apeksi (Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia), di Jakarta, Kamis (11/9). “Saya sudah berapa kali ikut pemilihan, ketika anggota dewan memilih, itu uang. Partai dibeli, anggota dewan dibeli, akhirnya kalah karena diimpit oleh orang lain yang lebih ‘besar’ yang juga ikut pemilihan,” kata Syamsu. Menurut Syamsu, peristiwa anggota DPRD meminta uang terjadi pada 2003 ketika ia maju sebagai calon kepala daerah di Sawahlunto. Dia dimintai uang
Belum Jelas Demokrat
Hal 22 kol 1-3
GRAFIS: BPOST GROUP/RIZA
SI PALUii ■ ‘Malioboro’ Barabai Kini Telah Berubah Gaya
Mahimungi Pakayian
Dulu, Lewat Sana Terasa Dingin
MATAN halus Palui sudah umpat wan kayinya. Mulai sakulah SD sampai tamat kayinyalah nang Hal 22 kol 1-3
- Kapala daerah cagar diulah ATM dewan, Lak-ai + Gesek tarus, Nang-ai Anang Gayam
JUMLAH bangunannya ada tujuh unit. Satu bangunan terbagi dua petak toko. Bangunan itu terkenal dengan sebutan Toko Tujuh. Adapun yang menjadi ciri untuk mengenali adalah atap berbentuk piramid yang berjumlah tujuh ditutup tawing (dinding) layar segitiga. Di tengah tawing layar itu ada tulisan Toeko Toejoeh Anno 1925. Hal 22 kol 4-7
05:02
12:21
15:35
18:24
BANJARMASIN POST GROUP/HANANI/REPRO
TINGGAL CERITA - Foto kenangan Pasar Batu di Barabai, HST sebelum menjadi Plasa Murakata, yang memiliki lorong di pinggir jalan seperti kawasan Malioboro di Yogyakarta.
19:32
1209/B01