SABTU
20 JUNI 2015 3 RAMADAN 1436 H
Banjarmasin Post
28
Halaman
RP. 3.000 LANGGANAN RP. 75.000 NO. 151943 TH XLIII/ISSN 0215-2987
DEMI KEADILAN, KEBENARAN DAN DEMOKRASI
ANTARA FOTO/ENDRO LEWA
KEMBALI ERUPSI Sejumlah warga melihat semburan material vulkanis disertai awan panas dari puncak Gunung Sinabung, dari kawasan Kecamatan Simpang Empat, Karo, Sumut, Jumat (19/6). Gunung Sinabung yang berstatus Awas (Level IV) kembali erupsi sejak dua pekan terakhir. Hingga kemarin, sedikitnya 10.700 warga dari desa dalam radius 3 kilometer dari puncak gunung, mengungsi. Berita di halaman 14.
KPU Lawan Ancaman DPR ■ Taufik: Pilih Ganti Komisioner atau Tunda Pilkada!
SI PALUii IST
GINA RAHIMA
04
53
05
03
12
25
15
49
18
23
19
37
Batatangguhan
Hal 14 kol 1-3
- Presiden kada hakun UU KPK direvisi, Lak-ai +Bujur, menyamani bu hannya, Nang-ai Anang Gayam
■ Tapin Terbaik UN SD NILAI sempurna atau 100 diperoleh Gina Rahima dalam ujian nasional tingkat sekolah dasar (SD) sederajat. Tidak tanggung-tanggung, murid MIS Muhammadiyah III Banjarmasin ini meraih Hal 14 kol 4-7
Hal 14 kol 4-7
Ruki Lega Jokowi Tolak Revisi ■ KPK Heran Perubahan UU KPK Dipercepat JAKARTA, BPOST - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrachman Ruki meminta DPR tidak memaksa dilakukannya revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menolak rencana revisi UU tersebut. “Kalau Presiden menolak kan DPR sebagai salah satu pembuat UU tidak bisa memaksakan,” kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/6). Ruki mengaku sangat lega setelah mendengar sikap tegas Jokowi yang menolak revisi UU KPK. Ia menilai, penolakan itu sebagai bukti nyata dukungan pemerintah pada tindak pemberantasan korupsi. Dikatakan pensiunan Polri ini, revisi UU KPK sebetulnya masuk program legis-
lasi nasional (Prolegnas) DPR untuk 2016. Ia mengaku tidak memahami ternyata rencana revisi UU tersebut dipercepat menjadi tahun ini. “Kami akan tetap memberikan masukan kepada DPR, tetapi tentu sangat tidak mungkin mengusulkan pasal-pasal yang bisa melemahkan KPK,” ujarnya. Sebelumnya, saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, Ruki mengatakan lebih baik revisi UU KPK menunggu sinkronisasi dan harmonisasi dari semua UU yang terkait penegakan hukum. “Lebih baik tuntaskan dulu revisi UU KUHP, KUHAP, penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, juga UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” kata dia. Sementara Mensesneg Pratikno menegaskan Jokowi sudah menyatakan, pemerintah tidak ingin mere-
visi UU KPK. Usulan revisi pun datang dari DPR. “Itu masuk inisiatif DPR. Karena inisiatif DPR maka pemerin Hal 14 kol 1-3
Kerahkan Intelijen DI tengah kegaduhan persiapan Pilkada pascatemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jaksa Agung HM Prasetyo menyerukan kepada seluruh Kajati agar memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan Pilkada yang tahapannya sudah berjalan. Prasetyo menegaskan Pilkada serentak memiliki kerawanan tinggi sehingga mudah memicu konflik jika tidak dapat diatasi. “Pelaksanaan pilkada serentak itu berpotensi menimbulkan gesekan dan konflik horizontal dan vertikal. Ini harus sangat diperhatikan,” tegas dia di Jakarta, kemarin. Untuk itu, dia Hal 14 kol 1-3
GRAFIS: BPOSTGROUP/RIZALI RAHMAN
SUDAH biasa sambil mahadang babuka bubuhan Palui wan kakawalannya dudukan di gardu, gawiannya kada lain bakisah ka hulu kahilir. Bahanu mamandir pahumaan nang sudah
Raih Dua Nilai 100
JAKARTA, BPOST - Temuan mengejutkan diperoleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) saat mengaudit anggaran Pemilu 2014 di Komisi Pemilihan U m u m (KPU). Mereka menemubanjarmasinpost.co.id kan ketidakpatuhan yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 34 miliar, dari anggaran sekitar Rp 334 miliar. Reaksi langsung diperlihatkan DPR. Melalui Wakil Ketua Taufik Kurniawan, mereka menyatakan temuan itu berdampak besar terhadap rencana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada Desember 2015 mendatang. Menurut dia, integritas KPU sebagai penyeleng-
DANA KETIDAKPATUHAN KPK TEMUAN BPK ● Fiktif Rp 3.928.222.524 ● Volume pekerjaan Rp 788.042.109 ● Pembayaran ganda Rp 2.828.422.693 ● Kelebihan pembayaran Rp 2.572.566.028 ● Pembayaran tidak berhak Rp 1.705.513.989 ● Selisih kurang kas Rp 1.452.619.946 ● Pemusnahan logistik Rp 479.884.838 ● Pemahalan harga Rp 7.038.174.965 ● Spesifikasi barang/jasa Rp 33.072.000 ● Bukti sah Rp 6.967.873.865 ● Kepentingan pribadi Rp 168.330.000 ● Pertanggungjawaban formalitas Rp 1.258.621.360 ● Pengalihan pekerjaan Rp 2.011.396.424 ● Proses lelang Rp 3.116.511.772
2006/B01