KAMIS
18 JUNI 2015 1 RAMADAN 1436 H
Banjarmasin Post
28
Halaman
RP. 3.000 LANGGANAN RP. 75.000 NO. 151941 TH XLIII/ISSN 0215-2987
DEMI KEADILAN, KEBENARAN DAN DEMOKRASI
MELUBER - Jemaah Salat Tarawih perdana di Masjid Sabilal Muhtadin, Banjarmasin, meluber hingga ke luar area masjid, Rabu (17/6) malam. Meski demikian mereka tetap khusyuk menjalani. Berita-berita seputar Ramadan di halaman 17. BANJARMASIN POST GROUP/APUNK
Suap Atur Skor Capai Rp 10 Triliun Kapolri Siap Lindungi Keamanan Pelapor Mafia Sepak Bola
KATA MEREKA
Dia Bilang Ingin Tobat
JAKARTA, BPOST - Dugaan terjadinya match fixing (pengaturan skor) pada cabang sepak bola di ajang SEA Games 2015, terus bergulir. Adalah banjarmasinpost.co.id seorang berinisial BS yang mengaku mengetahui secara pasti permainan mafia di balik pertandingan sepak bola baik di SEA Games maupun kompetisi di Indonesia. Bahkan dia sudah melaporkan dugaan pengaturan
MUNCULNYA informasi tentang dugaan pengaturan skor berawal dari jumpa pers tim advokasi gabungan beberapa lembaga hukum. Mereka mengungkapkan adanya rekaman pembicaraan antara BS dengan seorang bandar (mafia) sepak bola dari Malaysia berinisial DAS tentang adanya pengaturan skor di cabang sepak bola SEA Games 2015. “Kami dan BS bertemu.
JENDERAL BADRODIN HAITI Kapolri
Semoga pengakuan BS itu adalah kebenaran. Jika memang itu kebenaran, kami siap memberikan perlindungan EDWIN PARTOGI Wakil Ketua LPSK
Kalau berani, buktikan jangan cuma asal ngomong. Silakan lapor ke polisi. Jangan cuma asal fitnah. Buat apa kami menjual? LA NYALLA MATTALITTI Ketua Umum PSSI
Hal 14 kol 1-3
Hal 14 kol 4-7
Masyarakat yang mempunyai informasi (pengaturan skor) ini laporkan ke kami. Kami akan dalami. Pelapornya kami lindungi
Itu tuduhan yang keji. Jangan ngawur. Saya seribu persen siap bertanggung jawab jika itu benar terjadi AJI SANTOSO Pelatih Timnas U-23
Kalau itu benar, kami sangat kecewa dengan ulah pemain atau siapapun yang terlibat. Jika cukup bukti, segera laporkan ke polisi GATOT S DEWABROTO Pejabat Kemenpora
Rekaman pembicaraan itu tidak lengkap. Siapa yang bicara, siapa yang menjawab. Nanti saya dikira tidak pernah menjadi penyidik BIBIT SAMAD RIANTO Ketua Tim Transisi GRAFIS/FOTO: BPOST GROUP/RIZALI RAHMAN/NET
Tidak Ingin Hingga 3 Bulan
Anggota DPRD Pun Melanggar
Hasanuddin Jabat Plt Ketua Golkar Kalsel
BPOST/RIZALI RAHMAN
Noor Supit meKabarnya, danegaskan Muslam surat itu didalub harus sesebutkan, jabatgera digelar. Dia an Plt berlaku mengungkapsampai digelarkan kemungkinnya Musyawaan dalam waktu rah Daerah Luar 10 hari sudah biBiasa (Musdasa digelar pertelub) untuk meDOK.BPOST muan untuk memilih ketua baru H Hasanuddin milih ketua defiyang definitif. BaMurad nitif. Opsinya tas waktu pelaksanaan Musdalub adalah ada dua yakni Musdalub tiga bulan sejak surat diter- atau Musda percepatan. bitkan. “Kalau Musdalub perKeberadaan ketua defi- timbangannya, hingga manitif sangat penting karena sa jabatan (ketua lama) berterkait masa pendaftaran akhir. Pengurus saat ini calon kepala daerah. Pen- berakhir masa jabatannya daftaran calon oleh partai pada Oktober 2015. Seatau gabungan partai ke mentara kalau Musda perKomisi Pemilihan Umum cepatan, sampai periode (KPU) harus ditandata- baru (selanjutnya). Untuk ngani ketua definitif. Ber- mengisi kekosongan, DPP dasar jadwal, pendaftaran menunjuk Pak Hasanuddin paling lambat pada 26 Juli (Murad),” kata pria yang 2015. Tidak sampai dua bu- akrab disapa Memet ini di Banjarmasin, Rabu (17/6). lan lagi, Karena itu, Wakil Ketua DPP Partai Golkar, Ahmadi Hal 14 kol 1-3
Satpol PP Minta Bantuan SKPD BANJARMASIN, BPOST Adanya beberapa peraturan daerah (Perda) di Banjar-
DOK.BPOST
BANJARMASIN, BPOST Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) bergerak cepat pascameninggalnya Ketua DPD Kalsel HA Sulaiman HB. Ical menerbitkan surat keputusan yang menunjuk Ketua Harian H Hasanuddin Murad sebagai Plt (pelaksana tugas) Ketua DPD Kalsel.
“Mana yang benarbenar diperlukan oleh masyarakat. Jika melalui prosedur semestinya semua Perda bisa diterapkan di masyarakat” LIES ARIYANI Pengamat Hukum
SI PALUii
masin, sangat disayangkan oleh pengamat hukum tata negara dari Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Lies Ariyani. Pasalnya, untuk menyusun suatu Perda diperlukan waktu, tenaga dan biaya tidak sedikit. Ada tahapan dalam Program Legislasti Daerah (Prolegda) yang harus diikuti. Setiap tahun, Prolegda disusun dan ditetapkan sehingga seharusnya ada prioritas dalam penyusunan Perda. “Mana yang benar-benar diperlukan masyarakat. Jika melalui prosedur sesuai UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, semestinya semua Perda bisa diterapkan di masyarakat,” ucap dia, kemarin.
BIAR puasa kaya ini Palui wan kakawalannya tatap haja basamangat bacari. Bidanya kabiasaan sungsung batajak di pangkalan, ni pina tasiang
Hal 14 kol 4-7
Hal 14 kol 1-3
04
53
05
03
12
24
15
48
18
23
19
37
Disimbur Julak Duraba - Latupan mulai maladum, Lak-ai + Nang tuha jangan mahuluakan, Nang-ai Anang Gayam