32
Banjarmasin Post RP 3.000
HALAMAN
DEMI KEADILAN, KEBENARAN DAN DEMOKRASI
NET
Gaji Seminggu Rp 5,7 Miliar
Koalisi Odong-odong Gegerkan Golkar Konvensi Demokrat Dianggap Lucu-lucuan
“Ini membuat dia lebih tenang dan bagi klub juga sangat penting, karena bisa memaksa pemain terbaik dunia bertahan”
KOALISI CAPRES CAWAPRES
GERARDO MARTINO Pelatih Barcelona
yang sudah direvisi dan diperbarui itu akan ditandatangani dalam beberapa hari ke depan,” tulis laman situs Barcelona, kemarin. Hal 6 kol 4-7
JAKARTA, BPOST Inilah politik. Sangat dinamis. Seperti yang dilakukan Partai Golkar menghadapi Pilpres 2014. Belum sehari setelah sang ketua umumnya, Aburizal Bakrie (Ical) menyatakan besar kemungkinan berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Bus DPRD Sering Disewa Partai
Bus senilai Rp 700 juta untuk DPRD Mobil senilai Rp 435 juta untuk Bagian Umum Mobil senilai Rp 230 juta untuk Bagian Umum Mobil untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Mobil untuk Dinas Pendidikan Mobil untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TEKA-teki pendamping capres koalisi PDIP, PKB, NasDem dan Hanura, Joko Widodo alias Jokowi, bakal terjawab hari ini. Jokowi sendiri yang mengatakan hari penyebutan nama cawapresnya itu. Siapa dia? Meski masih agak berteka-teki, Gubernur (nonaktif) DKI Jakarta itu sudah gamblang menyebut inisialnya. “Sudah diberi dua nama, inisialnya J atau A. Tapi saya belum memutuskan sampai saat ini,” ujar dia kepada
raji, kemarin. Anggaran untuk dua bus yang rencananya untuk menambah moda transportasi pemko lebih rendah dari anggaran bus atau mobil untuk dewan. Yakni, Rp 434 juta dan Rp 230 juta. “Di sana (tujuan studi banding) ada pusat karoseri besar. Kami tentukan speknya dari situ. Misalnya, untuk kursi saja ada beberapa jenis, tergantung dari empuk tidaknya. Makin empuk, makin mahal,” tegas Fahruraji. Setelah mendapatkan spesifikasi sesuai anggaran, baru dilakukan tender pengadaan. “Nantinya, berdasar spesifikasi itu peserta tender menentukan bus yang diadakannya. Kami hanya sebatas menentukan spesifikasi, bukan me Hal 6 kol 4-7
Mobil untuk Bagian Humas Sepeda motor untuk pegawai Dinas Pendapatan sumber: kabag umum, fahruraji
GEDUNG tinggi berdampingan. Wujudnya bak pinang dibelah dua, seperti menara kembar WTC di Amerika Serikat (AS) sebelum ditabrak pesawat atau menara Petronas di Malaysia. Kegagahannya begitu memesona. Sebentar lagi, akan muncul pesaing gedung kembar pencakar langit dunia. Sky Habitat, apartemen 38 lantai itu, akan dibangun di jantung kota Bishan, Singapura. Bukan soal ketinggian yang dibanggakan gedung itu. Ia memang kalah ‘menggelitik’ langit. Namun Sky Habitat menawarkan sensasi berbeda saat orang menyeberangi dua bangunannya. Gedung Sky Habitat dihubungkan kolam renang. Bayangkan berenang dari satu sisi gedung ke sisi lainnya, sambil menikmati pemandangan di ketinggian 38 lantai. Langit lepas berwarna biru dan awan yang berarak putih bisa dirasakan seolah dalam jarak sejengkal. Bila lelah menyeberang, berhenti saja di tepi sambil menikmati lanskap kota dari atas. Tertarik? (via/umi)
MINGGU
DEMI KEADILAN, KEBENARAN DAN DEMOKRASI
ANTARA
Ilustrasi rusuh.
BANJARMASIN, BPOST Pada 23 Mei 1997, Banjarmasin dilanda kerusuhan massal dikenal dengan sebutan Jumat Kelabu. Peristiwa itu masih menyisakan pilu dan trauma bagi sebagian pihak. Bahkan saat menjelang perhelatan pesta demokrasi, semua pihak saling mengingatkan untuk sama-sama menjaga kondusifitas. Artinya, ada keinginan agar kejadian kerusuhan itu jangan terulang kembali. Menurut pengamat Hukum Tata Negaradair Unlam, M Effendi, kerusuhan pascasalat Jumat tersebut banyak dikatakan terjadi secara spontan.
Sampai saat ini kejadian itu benar-benar kelabu karena tidak ada informasi resmi perihal itu. Bahkan jumlah korban pun terjadi perbedaan dari kesaksian beberapa sumber. Dia mengatakan, lantaran tak ada informasi yang pasti, banyak opini yang berkembang perihal kejadian itu. “Termasuk adanya dugaan adanya skenario besar di balik kejadian tersebut. Jadi tidak spontan terjadi,” kata Effendi. Effendi melanjutkan, banyak pihak menyebut indikasi pelanggaran HAM itu memang ada. Banyak hal lain yang tidak terungkap ke khalayak. “ Dalam hal ini, seharusnya
pejabat atau instansi terkait dalam hal ini kepolisian segera bisa melakukan penyelidikan untuk mengungkap kembali kasus tersebut,” katanya. Selain itu, menurut Effendi, ada kalangan masyarakat yang secara khusus melacak dan mengumpulkan fakta demi fakta yang sebenarnya terjadi. Setelah itu baru diungkapkan ke publik. Sedangkan untuk para calon terpilih, seharusnya juga memberikan sedikit rasa iba dan punya rasa tanggung jawab untuk mengungkap kerusuhan tersebut. Pada 23 Mei 1997, Banjar-
masin dilanda kerusuhan massal. Saat itu kampanye hari terakhir giliran Partai Golkar. Terjadi chaos dan membuat Kota Banjarmasin berantakan. Sejumlah fasilitas publik, pusat perbelanjaan dan gedung rusak. Penjarahan massal pun terjadi. Rusuh massa itu menyisakan banyak kasus pelanggaran HAM. Ada dugaan perkosaan, ada dugaan pembunuhan massal oleh aparat dan lain-lain. Namun, hingga kini tabir di balik rusuh massa itu tak tersingkap. Bahkan, upaya untuk mengungkapnya pelan-pelan sirna seiring pergantian tahun. Sementara per-
hatian dari wakil rakyat terhadap kasus ini tak kelihatan. Sebelumnya, sejumlah Caleg terpilih sepakat mengatakan prihatin terhadap terjadinya peristiwa pertumpahan darah itu. Mereka menganggap adanya banyak korban jiwa tak sebanding jika memang untuk pencapaian syahwat politik kala itu. “Kalau memang ada bukti kuat, tentu harus diungkap. Semua rakyat dan orang tua yang merasa kehilangan anaknya tentu menginginkan itu. Terlebih lagi siapa aktor intelektual dari kejadian itu,” ucap legislator PPP Aditya Mufti Ariffin. (nic)
Mencari Win Win Solution ■ Antara Kepentingan Rakyat atau Partai BANJARMASIN, BPOST Menjadi anggota dewan selalu dihadapkan pada persoalan klise, yakni mengakomodasi kepentingan partai dan kepentingan rakyat. Tak jarang dua kepentingan itu bertentangan. Lantas, di mana para wakil rakyat menempatkan diri dalam persoalan semacam itu? Caleg DPRD Kalsel terpilih dari Partai Demokrat, Zulva Asma Vikra mengatakan, sebagai anggota dewan tentu harus lebih memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. “Ketika sudah
duduk di dewan, kepentingan pribadi, golongan atau partai nomor kesekian. Yang diutamakan adalah rakyat,” ucapnya, Sabtu (17/5). Dia mengakui saat berada di parlemen terkadang para anggota dewan dalam posisi serba-sulit lantaran ada ‘tabrakan’ kepentingan dengan partai. “Tapi saya rasa Partai Demokrat juga lebih mementingkan rakyat kok. Jadi partai mendukung saja,” kata dia. Senada diungkapkan HM Rosehan NB. Caleg DPRD Kalsel dari PDIP ini menegaskan, kepentingan masyarakat yang harus didahulukan. Menurutnya, hal itu justru menjadi cita-cita partai. “Kalau partainya ngotot
Dinamika Politik menit per menit klik: banjarmasin.tribunnews.com/election
pentingan partai apalagi pribadi, biasanya itu salah niat dari awal pencalegannya. “Yang bersangkutan biasanya banyak habis materi dalam melakukan konsolidasi partai dan dirinya sendiri. Di otaknya hanya ingin mem-
mau didahulukan kepentingannya, berarti partainya wajib ditanya apa niat mendirikan partai. Selain itu, anggotanya juga wajib diperiksa kesehatannya, waras atau tidak,” tegas dia. Mantan wakil gubernur Kalsel itu mengatakan, kalau anggota dewannya ngotot mendahulukan ke-
Hal 6 kol 4-7
PROSES PILPRES 2014 18-20 Mei: pendaftaran capres-cawapres 18-23 Mei: verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan 19-23 Mei: pemeriksaan kesehatan capres-cawapres 24-26 Mei: perbaikan kelengkapan dokumen persyaratan 29 Mei-8 Juni: pengusulan penggantian capres-cawapres
perkaya diri dan membalikan modal karena sudah banyak yang dikeluarkan. Bisa juga anggota dewan itu juga diperas oleh partainya,” terang Rosehan. Menurut dia, wakil rakyat seperti itu alangkah baiknya ditepikan dulu syahwatnya. “Buang ke laut saja biar dia bisa berenang. Itu sekaligus memberi pelajaran bahwa hidup adalah kerja sama dan saling tolong menolong dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Bukan pribadi atau golongan,” terangnya. Sementara itu, Caleg DPRD Kalsel dari Partai NasDem, Gusti Miftahul Chotimah mengungkapkan, saat ini sedikit ada
pergeseran nilai politik. Pasalnya, tekanan partai untuk wakilnya di parlemen cukup besar. Dia memperkirakan, hal itu karena biaya politik di Indonesia tinggi. Tujuan berpolitik yang baik dan benar agak dikesampingkan. “Sehingga tujuan berpolitik yang baik dan benar itu lebih kecil. Daripada ambisi kekuasaan pada masing-masing individu, salah satu penyebab faktornya a d a l a h , P e m i l u . Ya n g bukan rahasia lagi dengan money politic-nya,” kata dia. Sedangkan Caleg DPRD Kalsel dari PPP, Asbullah meni-
lai antara kepentingan partai dan rakyat harus berjalan beriringan. “Harus tetap bisa membagi dan menyelaraskan kepentingan partai dalam seluruh kebijakan pro rakyat. Pada dasarnya, partai juga mengakomodir danbertujuan untuk kerakyatan,” ucapnya. Hal ini memang tidak bisa dianggap lantas bertabrakan. Namun, alangkah baiknya jika kemudian dicari titik temu dan jalan tengah supaya ada win-win solution. “Tinggal bagaimana wakil rakyatnya saja menjembatani,” kata dia. (nic)
10 Juni: penetapan nama capres-cawapres 11 Juni: pengambilan nomor urut 14 Juni-5 Juli: kampanye
Parlemen Terlalu Kuat
Seluasnya untuk Publik SEKRETARIS DPW PDIP Kalsel, H Supiansyah berkeyakinan PDIP masih memegang teguh ideologi Pancasila. Itu diterapkan oleh seluruh kepala daerah yang merupakan kader PDIP. “Apapun yang dihasilkan dari kekuasaan itu, baik kebijakan ataupun anggaran cenderung memikirkan rakyat. Para wakil partai itu untuk saat ini kemungkinan besar tidak begitu berani macam-macam, karena pengeluaran Rp 1 saja pasti diaudit PPK,” ucapnya. Supiansyah menilai wakil rakyat meski dari wakil Parpol tetap bekerja untuk rakyat. Agaknya kebijakan dewan tidak terikat dengan kebijakan politik. Sekretaris DPD Golkar Kalsel, Murhan Effendie menerangkan sesuai Anggaran Dasar Partai Golkar, berasaskan Pancasila, bersifat mandiri, terbuka, dem o k r a t i s , m o d e r a t , s o l i d , m e n g a k a r, re s p o n s i f , majemuk, egaliter serta berorientasi pada karya dan kekaryaan. Ketua DPW PKS Kalsel, Ibnu Sina mengatakan, sejatinya politik adalah untuk mengambil kekuasaan agar bisa memerintah dan mensejahterakan masyarakat. “Politik adalah instrumen demokrasi. Dengan masyarakat yang cerdas, maka demokrasi akan jalan. Tapi di negeri kita, adalah demokrasi yang masyarakatnya lapar. Jadi bisa dibeli,” kata dia. (nic)
KETUA PMII Kalsel, M Radini mengatakan, pemisahan antara kepentingan rakyat dan kepentingan partai itu tidak akan pernah terjadi apabila individu kader partai melihat dari azas (platform), visi misi, program kerja dari partai yang mereka ikuti. Adapun Ketua Umum KAMMI Kalsel, Laifvan Shuffy Irwani tak memungkiri menjadi anggota dewan selalu dihadapkan pada persoalan klise, yakni mengakomodasi kepentingan partai dan kepentingan rakyat. “Tapi kami sebagai pemuda Banua dan aktivis yang sangat senang dan suka bagi seorang legislator yang amanah, kredibel dan berkualitas dalam memperjuangkan aspirasi dan hak rakyat,” kata dia. Pengamat Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Unlam, M Effendi mengatakan, sebelum reformasi, kekuasaan besar ada di eksekutif. Saat itu, terkesan pemerintah malah cenderung otoriter. “Parlemen saat ini punya tugas dan wewenang yang sangat atau malah saya lihat terlalu kuat dan besar. Yakni legislasi, budgeting dan pengawasan,” timpal Effendi. (nic)
6-8 Juli: masa tenang GRAFIS:BPOST GROUP/WAWAN
Samahuddin Dicecar Pertanyaan Soal Penggelembungan
Referensi Politik Urang Banua
PALUI laki-bini sudah lawas barumah tangga wan sudah baisian banyak anak. Tapi sampai umur kapala ampat, bubuhannya badua itu kalihatan masra tarus alias rakat banar, kada biasa bahualan.
- Ada koalisi odong-odong jar, Lak ai + Tiga lagu bayar dua ribu, Nang ai Anang Gayam
Syahroni 15:42
18:19
Bambang Setiawan dan komisioner Bidang Hukum dan Pengawasan, H Hairansyah. Sedangkan di Polda Kalsel, penyidik memeriksa Ketua KPU Tapin, Aminuddin, komisioner Divisi Logistik, Syaefuddin, sekretaris KPU Tapin, Asrazi Azidin dan Kasubag Teknis KPU Tapin, Zakariansyah. Pemeriksaan KPU Tapin berlangsung enam jam. Mereka ditanya seputar dugaan penggelembungan suara. Setelah dilakukan pemeriksaan, sejumlah personel KPU Tapin terlihat letih. Tak banyak komentar yang dilontarkan. Selain rombongan KPU Tapin, penyidik Polda Kalsel juga memanggil mantan
komisioner Divisi Teknis KPU Tapin, M Zainnor Wal Aidi Rahman. Namun, yang bersangkutan tidak hadir. Dir Reskrimum Polda Kalsel, Kombes Mustar Manurung mengakui melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah komisioner KPU Tapin dan Kalsel. Pemeriksaan dilakukan terkait kasus dugaan penggelembungan suara terhadap salah satu Caleg. “Ada, itu terkait dugaan tindak pidana Pemilu berupa penggelembungan suara. Saat ini masih berlangsung,” kata dia. Disinggung mengenai M Zainnor, Mustar mengaku turut memanggilnya untuk diperiksa. Namun sayangnya, panggilan kedua kalinya Zainnor tidak juga
hadir. “Ini kedua kalinya. Rencana hari ini ketiga kali. Kalau tidak hadir juga bisa dijemput paksa,” tegasnya. Ketua KPU Kalsel, Samahuddin Muharram mengaku dicecar pertanyaan oleh penyidik seputar kasus dugaan penggelembungan suara yang dilakukan M Zainnor. “Seputar itu. Saya diminta menceritakan dari awal hingga kemudian ditemukan bukti kuat ada penggelembungan suara,” kata dia. Dia juga mengaku ditanyakan perihal hukuman pemberhentian sementara yang diberikan ke Zainnor oleh KPU Kalsel. “Sebagaimana surat 331 tentang integritas dan netralitas penyelenggara,
itu boleh dilakukan selama ditemukan cukup bukti. Bukti kami kuat dan untuk menjaga integritas KPU Kalsel, maka pemberhentian sementara adalah hukumannya sembari menunggu putusan dari DKPP,” terang dia. Bukti kuat dimaksud berupa lembaran DB dan DA serta potongan tanda tangan saksi yang telah digunting dan ditempel menggunakan selotif. . Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kalsel, M Riza Jihadi mengaku sempat beberapa kali berkomunikasi dengan M Zainnor. Riza mengatakan, pihaknya ingin
mendorong M Zainnor untuk menghadiri sidang agar permasalahan jelas dan tidak muncul tudingan-tudingan bias. (nic)
9 Juli: pemungutan suara Samahuddin Muharram DOK/BPOST GROUP
Tradisi Sia-sia Syahroni
Hal 6 kol 1-3
12:19
17-24
Halaman
BANJARMASIN, BPOSTMenindaklanjuti dugaan penggelembungan suara di Kabupaten Tapin, Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pun melakukan pemeriksaan. Penyidik Dit Reskrimum Polda Kalsel melakukan pemeriksaan terhadap komisioner dan kesekretariatan KPU di dua tempat berbeda. Rombongan KPU Kalsel diperiksa di Gedung KPU di Jalan A Yani kilometer 3,5. Sedangkan KPU Tapin diperiksa di ruang Dit Reskrimum Polda Kalsel, Jumat (16/5). Pada pemeriksaan di KPU Kalsel, penyidik bergantian memintai keterangan Ketua KPU Samahuddin Muharram, Sekretaris KPU Kalsel,
Persik 4 vs Barito Putera 1
Burit Hayam
04:59
17
18 MEI 2014
Lakukan Penyelidikan Kembali Jumat Kelabu
SI PALUii
Sensasi Renang di Lantai 38
rah koalisinya. Pasalnya, pada hari itu juga, Partai Hanura melalui ketua umumnya, Wiranto menegaskan berkoalisi dengan PDIP yang mengusung Joko Widodo alias Jokowi sebagai capresnya. Sebelumnya, PDIP telah menggandeng Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai NasDem. Rencananya, menurut Jokowi, cawapres yang akan mendampinginya diumumkan Minggu (20/5) ini. Dukungan untuk capres dari Partai Gerindra yang mencapreskan Prabowo Su-
Hal 6 kol 4-7
KO MP AS /JIT ET KO ES TA NA /BP OS T
SERBABARU DI 2014
(PDIP), beredar kabar terjadinya kesepakatan antara Golkar dan Partai Demokrat (PD). Lebih mengejutkan lagi, capres-cawapres yang bakal diusung adalah Ical dan Pramono Edhie Wibowo yang tidak lain ipar Ketua Umum PD, Susilo Bambang Yudhoyono. Dibilang mengejutkan karena Pramono bukanlah pemenang konvensi capres yang digelar PD. Pemenangnya adalah Dahlan Iskan. Hingga Sabtu (17/5) atau sehari sebelum pembukaan pendaftaran capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU), tinggal PD dan Golkar yang belum memutuskan a-
Inisialnya J atau A
Pemko Kota Studi Banding Cari Spesifikasi BANJARMASIN, BPOST Anggaran pengadaan bus berkelas VIP (very important person) untuk DPRD Banjarmasin, sebesar Rp 700 juta. Itu hanya untuk biaya pengadaan bus, belum untuk lainnya. Pasalnya, untuk menentukan spesifikasi bus mewah itu, Bagian Umum Pemko Banjarmasin melakukan studi banding. Tujuannya ke Magelang, Jateng dan Malang, Jatim. “Dengan studi banding itu, tentunya kami berharap bisa menentukan spesifikasi yang tepat untuk pengadaan bus. Tidak hanya untuk bus DPRD juga dua bus bagi pemko,” kata Kepala Bagian Umum Pemko Banjarmasin, Fahru-
18 MEI 2014/ 18 RAJAB 1435 H
NO. 151458 TH XLII/ ISSN 0215-2987
Lionel Messi
LIONEL Messi sebentar lagi menempatkan dirinya sebagai pesepak bola dengan gaji termahal di dunia. Manajemen Barcelona telah mengumumkan mencapai kesepakatan dengan Messi, untuk memperpanjang kontrak. La Pulga, julukan Messi, terikat kontrak di Barcelona hingga 2018. Namun dengan kontrak barunya, Messi akan bertahan setahun lebih lama. Dan tentu saja, gajinya di klub Catalan tersebut ikut meningkat. “Barcelona telah mencapai kesepakatan mengikat Messi sebagai pemain utama. Kontrak
MINGGU
19:31
GELANDANG Barito Putera, Syahroni sempat memberikan angin segar ketika mampu membobol gawang Persik Kediri di menit ke 4 dalam laga perdana putaran kedua ISL 2014 di Stadion Brawijaya, Sabtu (17/5). Namun, meski mampu melanjutkan tradisi membobol kiper Persik, Tedi Heri, seperti yang dilakukannya di putaran per-
tama, gol itu menjadi sia-sia. Misi Barito untuk membawa pulang poin dari kandang Persik pun akhirnya buyar. Karena, Persik mampu melesakkan empat gol balasan ke gawang Barito yang dikawal kiper anyarnya, Syamsidar. Raihan tiga angka itu mengangkat posisi Persik satu tangga lebih baik ke peringkat delapan menggusur Persita Tangerang dengan mengoleksi nilai 11. Sementara bagi Barito, kekalahan 1-4 ini tidak menggeser posisinya di urutan ke-
tujuh klasemen sementara Grup Barat. Dalam laga kemarin, kedua tim yang sama-sama ingin menjauhi zona dasar klasemen bermain terbuka sejak awal untuk memburu kemenangan. Syahroni membungkam belasan ribu pendukung Persik di menit keempat. Merasa kecolongan, Persik bangkit dan terus menekan pertahanan Barito. Setelah tendangan bebas Hal 6 kol 1-3
DOK/BPOST
1805B01