Eksum GTRA Jateng 2023

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

laporan Executive summary DATA GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

daftar isi 2 Latar Belakang 3 Maksud dan Tujuan

27 Kegiatan Rapat Integrasi

Penataan Aset dan Penataan Akses Tahun 2023

4 Kegiatan Rapat Koordinasi

28 Kegiatan Rapat Koordinasi

5 Tindak Lanjut Berita Acara

29 Data Hasil Kegiatan Akses

Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2023

Rapat Koordinasi GTRA 2023

6 PPTPKH di Provinsi

Akhir Tahun GTRA Jawa Tengah Tahun 2023

Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah Tahun 2023

8 Hasil Pendataan Potensi

TORA GTRA Jawa Tengah Tahun 2023

8 Kabupaten Kendal 9 Kabupaten Temanggung 11 Kabupaten Pati 12 Kabupaten Sragen 14 Kabupaten Kebumen 15 Kabupaten Magelang 17 Kabupaten Wonogiri 19 Kabupaten Banyumas 20 Kabupaten Purworejo

21 Hasil Pendataan Potensi

Pengembangan Akses Reform GTRA Jawa Tengah Tahun 2023

21 Kabupaten Wonosobo 22 Kabupaten Blora 23 Kabupaten Banjarnegara 25 Kabupaten Purworejo 1

LATAR BELAKANG

definisi dari REFORMA AGRARIA Reforma Agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria ditetapkan sebagai rujukan pokok untuk kebijakan Reforma Agraria mengenai dasardasar pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Pelaksanaan Reforma Agraria dilakukan melalui Penataan Aset dan Penataan Akses yang tahapan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan pedoman dan panduan yang berlaku, salah satunya dilakukan oleh Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

GTRA sebagai kelembagaan lintas sektor dalam penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia berperan dalam penetapan kebijakan dan rencana, koordinasi dan penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan Reforma Agraria serta

“Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia” (Perpres No. 62 Tahun 2023)

pengawasan dan pelaporan mengenai pelaksanaan Reforma Agraria (Sumber: Panduan GTRA Tahun 2023).

GTRA tingkat provinsi berperan dalam lingkup provinsi dan membantu/fasilitasi kegiatan GTRA tingkat kabupaten/kota. Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Tim GTRA yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/37 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah.

Reforma Agraria dilaksanakan sesuai dengan Nawacita Pemerintah tepatnya pada Cita ke-5 yaitu “Program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong landreform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar”. Target program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar, dilakukan melalui program Redistribusi Tanah Obyek Landreform seluas 4,5 juta hektar dan Legalisasi Aset lainnya 4,5 juta hektar. Reforma Agraria diharapkan dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan di Indonesia.

TARGET DAN REALISASI LEGALISASI ASET PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 Redistribusi Tanah

BMD Provinsi Jawa Tengah

Target: 3080 bidang Realisasi: 3080 bidang (100%)

Target: 25.223 bidang Realisasi: 14.482 bidang (57,42%)

PTSL

Sertipikat Wakaf

Target: 773.718 bidang Realisasi: 775.651 bidang (100,25%)

Target: 521 bidang Realisasi: 510 bidang (97,9%)

Lintas Sektor

Konsolidasi Tanah

Target: 7741 bidang Realisasi: 7458 bidang (96,34%)

Target: 447 bidang Realisasi: 437 bidang (97,76%)

BMN Provinsi Jawa Tengah Target: 2413 bidang Realisasi: 2403 bidang (99,58%)

2

maksud dan tujuan

Maksud penyusunan Executive Summary GTRA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah sebagai bentuk laporan ringkas terkait pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan selama satu tahun periode. Secara lebih terperinci, tujuan dari penyusunan Executive Summary ini adalah untuk menyampaikan data dan informasi atas hasil pelaksanaan kegiatan GTRA Provinsi Jawa Tengah mulai dari uraian pelaksanaan tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan hingga data keluaran yang dihasilkan dari rangkaian kegiatan.

3

rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria 2023 Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 menghasilkan Penandatanganan Berita Acara yang memuat 4 poin hasil kesepakatan dan kesepahaman sebagai berikut:

1 15 30 Kab/kota seluas 1633,59 Ha

15

2

3

LOKASI

3

4

LOKASI

3 2

Luas total 11.786.454 m2

LOKASI

Berita Acara Nomor: 5483/BA.GTRA-33/XI/2023 tanggal 2 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah dan Pj. Gubernur Jawa Tengah

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (MoU) juga dilakukan antara Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dengan: • Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah • Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah • BWI Jawa Tengah • Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah • Pengurus Wilayah NU Provinsi Jawa Tengah

4

Penyerahan sertipikat BMN secara simbolis dilakukan kepada: • Pemprov. Jateng, Kemenkumham, • Pemkot Semarang, Pemkab. Kudus, Pemkab.

Magelang, Pemkot Surakarta, Pemkab.

Semarang dan Pemkab. Jepara • S e r t i p i kat wa ka f m i l i k P e r sya r i kat a n Muhammadiyah dan NU.

rencana tindak lanjut kegiatan pada tahun 2024 Berdasarkan hasil Penandatanganan Berita Acara Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2023, terdapat beberapa poin arahan lokasi yang menjadi target dalam upaya penyelesaian sengketa dan konflik agraria untuk rencana penataan aset di tahun 2024.

NO.

POKOK MASALAH/LOKASI

RENCANA PENATAAN ASET

Penyelesaian TORA yang bersumber dari Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) 1.

Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 903/MENLHK -

-

Tahun 2023, telah diusulkan dokumen permohonan pelepasan kawasan hutan

PKTL/PPKH/PLA.2/2/2023 tentang Peta Indikatif Penyelesaian

sebanyak 15 Kabupaten seluas ± 1640,39 Ha yaitu di Kab . Batang, Kendal,

Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan

Demak, Pati, Jepara, Rembang, Sragen, Klaten, Sukoharjo, Blora, Cilacap,

(PPTPKH) Revisi II yang tersebar di 30 kab/kota di Provinsi Jawa Tengah seluas ± 1633,59 Ha.

Banyumas, Pemalang, Pekalongan dan Grobogan.

-

Bahwa terhadap Kabupaten lainnya antara lain Kab. Banjarnegara, Boyolali, Brebes, Karanganyar, Kebumen, Kudus, Magelang, Purbalingga, Purworejo, Semarang, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo serta Kota Salatiga dan Kota Semarang yang belum diusulkan, didorong untuk diusulkan tahun 2024.

Penyelesaian Sengketa Konflik Agraria pada Aset BMN/BMD, BUMN/BUMD 2.

Tanah Eks HGU PTPN IX/Desa Bantar, Kec. Wanareja, Kab. Cilacap

-

Perlu adanya pelepasan aset dari Kementerian BUMN

-

Akan dilakukan upaya penanganan masalah, melalui GTRA Kabupaten Cilacap tahun 2024

3.

Tanah HGU PTPN IX/Kec. Sambirejo, Kab. Sragen

-

Upaya penangan an masalah akan terus

dilakukan sambil men unggu

implementasi Perpres No . 62/2023 berupa pelepasan aset dari Kementerian BUMN dan/atau mekanisme penyelesaian dengan skema lainnya se suai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku 4.

Tanah Eks HGB PT. Pabrik Gula Tjepirimg/Desa Puguh, Kec.

-

Pegandon, Kab. Kendal

Telah mengirimkan surat rekomendasi potensi TORA kepada Menteri ATRBPN dan Menteri BUMN untuk dilakukan pelepasan aset, Apabila objek sudah dilepaskan dari aset BUMN, akan dimohonkan untuk dilakukan Redistribusi Tanah atau legalisasi dengan skema lainnya

5.

Tanah Eks HGB PT. Pabrik Gula Tjepiring/Desa Tamangede dan

-

Gemuhblanten, Kec. Gemuh, Kab. Kendal

Akan ditindaklanjuti setelah

pelepasan aset dari Kementerian BUMN,

dikarenakan lokasi masuk dalam aset BUMN -

Akan dilakukan legalisasi aset melalui Redistrib usi Tanah atau legalisasi aset melalui skema penyelesaian lainnya

6.

Tanah Eks HGU PTPN IX/Desa Kauman Lor, Kec. Pabelan, Kab.

-

Semarang

Upaya penanganan masalah masih terus berproses dan Bupati sudah pernah bersurat ke BUMN terkait dengan lokasi yang dimaksud

-

Akan ditindaklanjuti sesuai dengan hasil implementasi Perpres No . 62/2023 terkait TORA dari BUMN dan/atau melalui alternatif penyelesaian sesuai dengan undang -undang dan peraturan yang berlaku

7.

Tanah Eks HGU PTPN IX/Desa Bugel, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga

-

Akan ditindaklanjuti sesuai dengan hasil implementasi Perpres No . 62/2023 terkait TORA dari BUMN dan/atau melalui alternatif penyelesaian sesuai dengan undang -undang dan peraturan yang berlaku

Penyelesaian Sengketa Konflik Agraria pada HGU Swasta 8.

Tanah HGU PT. Rumpun Sari Antan/ Desa Mekarsari, Karangreja,

-

Sidasari, Kutasari dan Carui, Kec. Cipari, Kab. Cilacap

Perkembangan terbaru, pihak S TaM masih menuntut tambahan lahan kolektif seluas 1,6 Ha, yang mana hal tersebut diluar kesepakatan yang telah ditempuh

-

Akan ditindaklanjuti melalui upaya penanganan masalah dalam forum GTRA Kab. Cilacap tahun 2024

9.

Tanah Eks HGU PT. Perkebunan Kelapa Mackenzie/Desa Kendalrejo dan Klareyan, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang

-

Terhadap tanah yang dilepaskan akan ditetapkan sebagai objek TORA

-

Setelah ditetapkan sebagai ob jek TORA, akan ditindaklanjuti dengan Redistribusi Tanah

-

Tanggal 10 Agustus 2023, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Verifikasi Lapang di lokasi, dengan kesimpulan bahwa lokasi belum dapat dijadikan TORA karena masuk dalam Proyek Strategis Nasional dengan RTRW sebagai Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Penyelesaian TORA pada lokasi Tanah Timbul 10.

Lokasi Tanah Timbul di Desa Ujunggagak, Kec. Kampung Laut,

-

Telah diredistribusikan sebanyak 997 bidang seluas ± 861.400 m2

Kab. Cilacap yang sudah mendapat Rekomendasi Menteri ATRBPN

-

Luasan sisanya seluas ± 10.925.054 m2 akan dilakukan Redistribusi Tanah pada tahun 2024 dan/atau tahun selanjutnya

Nomor B/PS.02.01/1240/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 seluas ± 11.786.454 m2

Sumber: Hasil Analisis Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

5

pptpkh Guna memenuhi target pelepasan kawasan hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan Peta Indikatif PPTPKH yang tertuang dalam: 1.

SK Menteri LHK No. 698/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/9/2021 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) seluas 5.039.626 Ha; 2.

SK Menteri LHK No. 5564/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/6/2022 Tanggal 21 Juni 2022 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Revisi I seluas 4.996.547 Ha; 3.

SK Menteri LHK No. 903/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/2/2023 Tanggal 27 Februari 2023 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Revisi II seluas 5.071.230 Ha.

Tabel Luas Indikatif PPTPKH di Provinsi Jawa Tengah Luas Indikasi Kawasan Hutan (Ha) Lahan Garapan Pertanian Perkebunan dan Tambak

Luas Indikasi Kawasan Hutan (Ha)

Kabupaten/ Kota

1

Banjarnegara

0.01

11.64

11.65

17

Magelang

2

Banyumas

7.81

11.24

19.05

18

Pati

3

Batang

216.65

39.37

256.02

19

Pekalongan

0.31

12.61

12.92

4

Blora

16.59

67.49

84.08

20

Pemalang

12.67

35.59

48.26

5

Boyolali

245.38

28.5

273.88

21

Purbalingga

1.89

1.89

6

Brebes

11.22

123.61

134.83

22

Purworejo

18.23

10.11

28.34

7

Cilacap

4.603.66

337.06

4.940.72

23

Rembang

35.19

4.89

40.08

8

Grobogan

2.07

337.06

339.13

24

Semarang

384.25

37.41

421.66

9

Jepara

76.71

76.71

25

Sragen

0.01

16.69

16.7

10

Karanganyar

5.14

11.08

16.22

26

Sukoharjo

2.96

2.96

11

Kebumen

2.51

29.03

31.54

27

Tegal

12

Kendal

119.08

94.02

213.1

28

Temanggung

13

Klaten

14.79

10.82

25.61

29

Wonogiri

14

Kota Salatiga Kota Semarang

2.52

2.52

30

Wonosobo

8.39

79.04

0.05

0.05

15 16

Kudus

70.65

Permukiman, Fasos, Fasum

TOTAL (Ha)

No

Kabupaten/ Kota

Lahan Garapan Pertanian Perkebunan dan Tambak

No

TOTAL

34.14

Permukiman, Fasos, Fasum

TOTAL (Ha)

56.57

56.57

44.31

78.45

0.06

24.58

24.64

289.52

137.29

426.81

43

6.132.94

39.52

82.52

20.58

20.58

1.633.59

7.766.53

Sumber: SK Menteri LHK No. 903/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/2/2023

Total 30 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang masuk dalam SK Peta Indikatif PPTPKH Revisi II, 15 (lima belas) kabupaten diantaranya telah mengajukan dokumen permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 1.640,39 Ha dan sudah diverifikasi lapang oleh Tim Terpadu

6

Tabel Data Rekapitulasi Rekomendasi Permohonan PPTPKH No

Kab.

Rekomendasi (Ha) **) Permohona Persetujuan Perhutanan Persetujuan Tidak Total n (Ha) *) Total Dikaji Pelepasan Sosial Penggunaan Rekomendasi Direkomendasi

Batang

55.96

6.8

41.45

0.55

10.05

58.85

48.8

2

Kendal

8.39

2.7

5.21

0.47

0.02

8.4

8.38

3

Demak

31.12

0.93

0

0.84

14.26

16.03

1.77

4

Pati

37.9

24.27

11.45

0

2.16

37.88

35.72

5

Jepara

438.97

32.45

4.76

79.24

274.04

390.49

116.45

6

Rembang

72.78

0

0

0

0

0

0

7

Sragen

8.93

2.25

0

0.37

5.29

7.91

2.62

8

Klaten

14.96

5.46

3.22

1.72

3.3

13.7

10.4

1

9

Sukoharjo

1.62

2.02

0

0.21

0

2.23

2.23

10

Blora

349.82

5.85

0

213.48

77.89

297.22

219.33

11

Cilacap

363.16

90.86

115.92

158.19

0.41

365.38

364.97

12

Banyumas

79.16

5.58

0.4

62.6

10.57

79.15

68.58

13

Pemalang

75.95

27.97

22.16

21.58

4.03

75.74

71.71

14

Pekalongan

36.31

3.89

0

0.47

31.2

35.56

4.36

Grobogan

65.36

14.04

0

30.05

21.27

65.36

44.09

Total

1,640.39

225.07

204.57

569.77

454.49

1,453.9

999.41

15

Ket.

Tahap II ***)

Sumber: BPKHTL Wil. XI Yogyakarta, Rapat Persiapan Rakor GTRA Jawa Tengah 26 September 2023

*) Luas Permohonan berdasarkan dokumen pengajuan **) Luas Rekomendasi berdasarkan perhitungan/analisis spasial ***) Kabupaten Rembang ditunda pada tahap II karena dokumen usulan belum lengkap

Beberapa lokasi indikasi PPTPKH sudah didata oleh Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah di 6 (enam) kabupaten, yaitu: Kabupaten Pati, Kabupaten Magelang, K a b u p a t e n Wo n o g i r i , K a b u p a t e n Kebumen, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Purworejo.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah yang juga merupakan Ketua Pelaksana Harian GTRA Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 Desember 2023 juga sudah melayangkan Surat ke BPKH XI Yogyakarta dalam rangka mendorong terlaksananya PPTPKH melalui surat Nomor NP.02.03/6363-33.100/XII/2023 perihal Permohonan data PPTPKH Provinsi Jawa Tengah.

7

kabupaten kendal Tabel. Lokasi Hasil Pendataan Potensi TORA di Kab. Kendal

Pendataan potensi TORA di Kab. Kendal dilaksanakan di tiga desa yaitu Desa Tamangede, Gemuhblanten dan Margosari.

Potensi TORA yang terdapat di tiga desa tersebut bersumber dari Tanah Eks HGB PT. Pabrik Gula Tjepiring

No.

Desa/Kelurahan

1.

Desa Tamangede, Kec. Gemuh

2.

3.

Luas (Ha)

Sumber TORA

Eksisting

± 2,65 Ha

Eks HGB PG. Tjepiring

Permukiman

Desa ± 17,38 Ha Gemuhblanten, Kec. Gemuh Desa Margosari, ± 4,06 Ha Kec. Limbangan

Eks HGB PG. Tjepiring

Permukiman

Eks HGB PG. Tjepiring

Permukiman, lahan pertanian dan tanah kosong

Pola Ruang /RTRW Kawasan Permukiman Perkotaan Kawasan Permukiman Perkotaan Kawasan Permukiman Perkotaan

Desa Tamangede, Kec. Gemuh Potensi TORA di Desa Tamangede bersumber dari Tanah Eks HGB PT. Pabrik Gula Tjepiring seluas 2,65 Ha. Lokasi tanah eks HGB atas nama PG. Tjepiring (saat ini menjadi PT. Industri Gula Nusantara) sudah berakhir haknya pada tanggal 23 September 1980.

Kondisi eksisting di lokasi berupa permukiman warga yang dihuni sekitar 300 KK. Selain itu sudah terdapat beberapa bangunan fasos-fasum seperti sekolah, l a p a n g a n d a n te m p at i b a d a h . RT RW d i l o k a s i menunjukkan bahwa tanah eks HGB diperuntukkan sebagai kawasan permukiman perkotaan.

Desa Gemuhblanten, Kec. Gemuh Potensi TORA di Desa Gemuhblanten bersumber dari Tanah Eks HGB PT. Pabrik Gula Tjepiring seluas 17,38 Ha. Lokasi tanah eks HGB atas nama PG. Tjepiring sudah berakhir haknya pada tanggal 23 September 1980.

Kondisi eksisting di lokasi berupa permukiman yang dihuni oleh ratusan KK di 3 RT. Selain itu, terdapat beberapa bangunan fasos-fasum seperti sekolah, lapangan dan mushola. RTRW pada lokasi tanah eks HGB menunjukkan bahwa lokasi diperuntukkan sebagai kawasan permukiman perkotaan

8

Desa Margosari, Kec. Limbangan Lokasi potensi TORA di Desa Margosari seluas 4,06 Ha merupakan Tanah Eks HGB PT. Pabrik Gula Tjepiring yang sudah berakhir haknya pada tahun 1980-an. Terdapat surat permohonan dari BUMD Margosari yang ditujukan kepada Menteri ATRBPN, pada intinya menyampaikan permohonan untuk menindaklanjuti sebagai TORA. Penggunaan tanah di lokasi berupa permukiman, bangunan peninggalan Belanda serta lahan pertanian yang digarap warga (± 15 penggarap). RTRW di lokasi tanah diperuntukkan sebagai kawasan permukiman perkotaan.

kabupaten TEMANGGUNG Potensi TORA No.

Desa/Kelurahan

Luas (Ha)

1.

Desa Tlogopucang, Kec. Kandangan

± 31 Ha

2.

Desa Kaloran, Kec. Kaloran

± 31 Ha

Sumber TORA Eks HGU PT. Rumpun Sari Medini Eks HGU PT. Rumpun Sari Medini

Eksisting

Pola Ruang /RTRW

Tegalan

Pertanian Pangan Lahan Kering dan Hutan Produksi Terbatas

Tegalan

Pertanian Pangan Lahan Kering dan Hutan Produksi Terbatas

1 Desa Tlogopucang, Kec. Kandangan

P

otensi TORA di Desa Tlogopucang bersumber dari Tanah Eks HGU PT. Rumpun Sari Medini seluas ± 31 Ha. Hasil pendataan dan

pengumpulan informasi dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten

Temanggung dan Balai Desa Tlogopucang, diketahui bahwa data yuridis HGU PT. Rumpun Sari Medini Kabupaten Temanggung hanya berupa HGU No. 9 Desa Kaloran, sehingga tidak ditemukan data HGU PT. Rumpun Sari Medini di Desa Tlogopucang. Pihak Desa Tlogopucang sebenarnya masih belum mengetahui status tanah HGU PT. Rumpun Sari Medini.

Terdapat kendala mengenai status batas wilayah administrasi HGU PT. Rumpun Sari Medini. Kondisi eksisting saat ini di lokasi berupa tegalan dan digarap oleh warga Dusun Tlogopucang, Dusun Dringo, Dusun Rowo Rejosari, dan Dusun Kartomargomulyo seluas ± 21 Ha dengan 88 subyek penggarap. RTRW (pola ruang) di lokasi menunjukkan bahwa tanah eks HGU di Desa Tlogopucang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian pangan lahan kering dan hutan produksi terbatas.

2 Desa Kaloran, Kec. Kandangan Potensi TORA di Desa Kaloran bersumber dari Tanah Eks HGU PT. Rumpun Sari Medini seluas ± 31 Ha. Lokasi tanah eks Eks HGU PT. Rumpun Sari Medini sudah berakhir haknya pada 31-1-2023. Berdasarkan buku tanah HGU No. 9 Desa Kaloran, Tanah diusahakan sebagai perkebunan teh.

Kondisi eksisting saat ini di lokasi berupa tegalan dan digarap oleh warga Dusun Balong, Desa Kaloran seluas ± 20 Ha dengan 35 subyek penggarap.

Terdapat plang kepemilikan oleh TNI AD (c.q. Kodam IV/Diponegoro) di dalam lokasi HGU. RTRW (pola ruang) di lokasi menunjukkan bahwa tanah eks HGU di Desa Tlogopucang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian pangan lahan kering dan hutan produksi terbatas.

9

potensi penataan

Akses

Desa Pakusari, Kec. Bulu Legalisasi Aset: Lintas Sektor (Perikanan) Tahun 2022

Perikanan: Potensi akses di Desa Pakurejo lebih terfokus pada

Selain bantuan permodalan, terdapat

bidang perikanan dan bidang peternakan. Desa Pakurejo

beberapa bantuan akses yang telah diperoleh

terbagi menjadi empat dusun, antara lain Dusun Jurang,

pelaku usaha perikanan di Desa Pakurejo,

Pagutan, Gemawang, dan Kuwon. Usaha di bidang perikanan

seperti berikut: 1. Bantuan pakan dan bibit ikan dari Dinas

tersebut awalnya dilakukan secara perorangan dengan pengadaan modal dari masing-masing pelaku usaha.

Kemudian mulai berkembang sejak adanya bantuan permodalan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam dua tahap pada tahun 2016.

Usaha di bidang perikanan ditunjukkan dengan adanya kolam ikan, baik di tiap pekarangan rumah warga desa, maupun

Perikanan Kabupaten Temanggung dan Anggota Dewan 2. Bantuan penyuluhan dari Dinas Pertanian K a b u p a t e n Te m a n g g u n g , B a p p e d a Kabupaten Temanggung, dan Dinas UMKM Kabupaten Temanggung

secara komunal. Kolam-kolam tersebut merupakan lahan aset desa yang disewakan bagi para kelompok pelaku usaha sehingga terhitung dalam Pendapatan Asli Desa (PAD). Jenis usaha perikanan yang dikembangkan di Desa Pakurejo berupa pembibitan dan penggemukan ikan.

Kolam Komunal

Kolam Pekarangan

Bantuan akses dapat dilakukan

Peternakan: Di samping bidang perikanan, terdapat

dengan pemberdayaan melalui

usaha di bidang peternakan di Dusun Gemawang

penguatan kelembagaan.

dan Dusun Kuwon. Bidang peternakan yang

Bantuan akses yang dapat

dilakukan merupakan ternak domba dan kambing

dikembangkan untuk menunjang

dengan jenis pembesaran yang dilakukan oleh dua

potensi usaha di Desa Pakurejo

kelompok usaha. Penjualan hanya dilakukan sekali dalam kurun waktu setahun saat mendekati Hari

dapat berupa: 1. Pelatihan dan pendampingan

Idul Adha. Menurut informasi yang didapat, belum

olahan produk dari ikan dan

ada bantuan terkait peternakan di Desa Pakurejo.

domba/kambing; 2. Bantuan pemasaran produk ikan, baik ikan konsumsi air tawar, maupun ikan hias; 3. Bantuan permodalan usaha peternakan.

10

KABUPATEN PaTI No.

Desa/Kelurahan

Luas (Ha)

1.

Desa Sumbermulyo, Kec. Tlogowungu Desa Dororejo, Kec. Tayu

± 37,9 Ha

2.

± 69,29 Ha

Sumber TORA Indikatif PPTPKH Tanah Timbul

Eksisting

Pola Ruang /RTRW

Permukiman

Kawasan Hutan Produksi Tetap

Tambak

Kawasan Perikanan Budidaya dan Kawasan Sempadan Pantai

INDIKATIF PPTPKH Desa Sumbermulyo, Kec. Tlogowungu Potensi TORA di Desa Sumbermulyo bersumber dari lokasi indikatif PPTKH yang tertuang dalam SK. 903/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/2/2023 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Revisi II. Lokasi potensi TORA memiliki luasan ± 37,9 Ha. Pihak desa telah menginformasikan dan mengajukan untuk pelepasan hutan di Dusun Jatiurip kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penggunaan tanah eksisting saat ini berupa permukiman warga yang di dalamnya sudah terdapat beberapa fasilitas umum dan fasilitas sosial yang menunjang kehidupan masyarakat pada kawasan hutan tersebut. Fasilitas yang terdapat di permukiman tersebut antara lain adalah masjid berjumlah 1, musholla berjumlah 4, dan TK berjumlah 1. RTRW (pola ruang) di lokasi potensi TORA menunjukkan bahwa lokasi tanah diperuntukkan sebagai kawasan hutan produksi tetap.

tanah timbul Desa Dororejo, Kec. Tayu Potensi TORA di Desa Dororejo bersumber dari tanah timbul yang berupa lahan tambak seluas ± 69,29 Ha yang terdiri dari 156 bidang. Tanah timbul telah dikuasai dan digarap oleh masyarakat sebagai tambak sejak tahun 1970-an (turun temurun). Komoditas penggunaan lahan tambak berupa ikan nila, bandeng, udang vaname, dan udang windu Berdasarkan RTRW (pola ruang) nya, lokasi tanah potensi TORA di Desa Dororejo diperuntukkan sebagai kawasan perikanan budidaya dan kawasan sempadan pantai. Dari 156 bidang tambak, terdapat 105 bidang seluas ± 46,06 Ha merupakan kawasan perikanan budidaya. Sedangkan 51 bidang seluas ± 23,23 Ha masuk dalam kawasan sempadan Pantai.

11

Kabupaten sragen

P

endataan potensi TORA di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen berdasar pada usulan LPRA oleh KPA berupa tanah HGU aktif dan HGU yang habis masa berlakunya atas nama PT. Perkebunan Nusantara IX seluas 414 Ha dengan jumlah 800 KK subyek penggarap. Dalam dokumen pengajuan LPRA FPKKS, menyatakan bahwa tanah selama ini digarap oleh warga Kecamatan Sambirejo dengan menyertakan peta yang berlokasi di Desa Sambi, Sukorejo, Jambeyan, Dawung, Jetis, Sambirejo, dan Musuk, Kecamatan Sambirejo.

Diperoleh informasi bahwa PT. Perkebunan Nusantara IX pada tahun 2006 mengajukan permohonan perpanjangan HGU atas tanah di Kebun Batujamus Afdeling Kepoh/Sambirejo seluas 124,4752 Ha dan HGU di Afdeling Sambirejo/Kedawung seluas 251,7450 Ha. Namun terhadap permohonan perpanjangan HGU di Afdeling Sambirejo/Kedawung Kebun Batujamus terdapat selisih ukur 94.050 m2 yang sebelumnya seluas 2.423.400 m2 sehingga HGU yang dapat diperpanjang merupakan HGU di Afdeling Kepoh/Sambirejo.

Tabel HGU PT. Perkebunan Nusantara IX yang Habis Masa Berlakunya 2 No Desa Kecamatan No HGU Nama Pemegang Hak Berakhir Hak Luas (m ) Eks HGU yang tidak terdapat permasalahan dengan warga 1 Sukorejo Sambirejo 1 Perkebunan Karet Kerjo Arum di Kal. Sukorejo 31 Desember 2006 670.040 2 Jambeyan Sambirejo 1 Perkebunan Karet Kerjo Arum di Kal. Jambeyan 31 Desember 2006 760.000 Total HGU habis yang tidak bermasalah 1.430.040 Eks HGU yang terdapat permasalahan dengan warga 1 Sambi Sambirejo 1 Perkebunan Karet Kerjo Arum di Kal. Sambi 31 Desember 2006 828.000 2 Dawung Sambirejo 1 Perkebunan Karet Kerjo Arum di Kal. Dawung 31 Desember 2006 400.000 3 Jetis Sambirejo 1 Perkebunan Karet Kerjo Arum di Kal. Jetis 31 Desember 2006 728.100 4 Sambirejo Sambirejo 1 Perkebunan Karet Kerjo Arum di Kal. Sambirejo 31 Desember 2006 417.300 5 Musuk Sambirejo 1 Perkebunan Karet Kerjo Arum di Kal. Musuk 31 Desember 2006 50.000 Total HGU habis di Kec. Sambirejo yang bermasalah dengan warga 2.423.400 1 Mojokerto Kedawung PT. Perkebunan Nusantara IX Berkedudukan di Semarang 31 Desember 2011 1.545.750 Total HGU habis yang terdapat permasalahan dengan warga 3.969.150

Di samping HGU yang telah berakhir haknya, terdapat HGU aktif PTPN IX yang telah diperpanjang pada tahun 2010 dan terdiri dari delapan bidang yang seluruhnya seluas 124,4752 Ha. Tabel HGU Aktif atas nama PT. Perkebunan Nusantara IX di Kecamatan Sambirejo, Sragen

No Desa

No HGU Berakhir Hak

NIB di Sertifikat

Luas (m2)

1

Sambi/Jambeyan

38

24 Mei 2035

11.20.00.00.00030

354.200

2

Sukorejo

39

24 Mei 2035

11.20.00.00.00031

853.010

3

Jambeyan

6

27 Januari 2035 11.20.00.00.00032

13.660

4

Dawung

4

27 Januari 2035 11.20.00.00.00033

10.532

5

Kadipiro

11

27 Januari 2035 11.20.00.00.00034

935

6

Jetis

8

27 Januari 2035 11.20.00.00.00035

10.757

7

Jetis

9

27 Januari 2035 11.20.00.00.00036

341

8

Jetis

10

27 Januari 2035 11.20.00.00.00037

1.317

TOTAL

1.244.752

Sumber: Lampiran Surat PTPN IX

Hasil pendataan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, diperoleh informasi bahwa penguasaan masyarakat di HGU PT. Perkebunan Nusantara IX pada tahun 2007 seluas 127,385 Ha yang tersebar di Desa Sambi, Jambeyan, dan Sukorejo.

12

Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo

Tabel Lokasi Hasil Pendataan Potensi TORA di Desa Sambi No 1.

Desa/ Kelurahan Desa Sambi, Kec. Sambirejo

Luas (Ha) ± 82,8 Ha

Sumber TORA

Eksisting

Pola Ruang /RTRW

Eks HGU PTPN IX

Tegalan dan permukiman

Kawasan Hortikultura, Kawasan Hutan Rakyat, Kawasan Permukiman Perdesaan, dan Sempadan Sungai

Pendataan potensi TORA dan pengumpulan informasi di Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen dilakukan di Balai Desa Sambi bersama dengan perangkat desa. Pendataan berasal dari tanah HGU yang habis masa berlakunya atas nama PT. Perkebunan Nusantara IX seluas ± 82,8 Ha. Hasil peninjauan lapang Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa kondisi eksisting tanah saat ini berupa tegalan dan permukiman.

Saat ini lahan dimanfaatkan para penggarap untuk ditanami jagung dan sebagian untuk ditanami pohon karet yang diambil getahnya melalui sistem setor ke pihak PT. Perkebunan Nusantara IX. RTRW (pola ruang) diperuntukkan sebagai kawasan hortikultura, kawasan hutan rakyat, kawasan permukiman perdesaan, dan sempadan sungai.

13

kabupaten kebumen Tabel. Lokasi Hasil Pendataan Potensi TORA di Kab. Kebumen Pendataan potensi TORA di Kab. Kebumen dilaksanakan di tiga desa yaitu Desa Ayah, Argosari dan Donorojo. Potensi TORA yang terdapat di tiga desa tersebut bersumber dari lokasi indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) berdasarkan SK MENLHK No.903/MENLHKPKTL/PPKH/PLA.2/2/2023

No.

Desa/Kelurahan

Luas (Ha)

Sumber TORA

1.

Desa Ayah, Kec. Ayah

± 5 Ha

Indikatif PPTPKH

Kawasan Pariwisata

2.

Desa Argosari, Kec. Ayah Desa Donorojo, Kec. Sempor

± 2,15 Ha

Indikatif PPTPKH Indikatif PPTPKH

Perkebunan

3.

± 2 Ha

Eksisting

Permukiman dan lapangan

Pola Ruang /RTRW Kawasan Hutan Lindung, Karst, Sempadan Pantai, Perkebunan, Hutan Produksi Terbatas Kawasan Hutan Lindung Kawasan Permukiman Pedesaan dan Kawasan Hutan Lindung

Desa Ayah, Kec. Ayah Potensi TORA di Desa Ayah bersumber dari lokasi indikatif PPTPKH yang tertuang dalam SK MENLHK No. 903/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/2/2023 . Lokasi potensi TORA memiliki luasan ± 5 Ha. Penggunaan tanah di lokasi saat ini berupa area kawasan pariwisata Pantai Ayah Logending dan terdapat beberapa bangunan di dalamnya, antara lain kios/warung, bangunan bekas Perhutani, masjid dan pos pangkalan TNI AL. RTRW di lokasi potensi TORA menunjukkan bahwa lokasi diperuntukkan sebagai kawasan hutan lindung, kawasan karst, sempadan pantai, perkebunan dan hutan produksi terbatas.

Desa Argosari, Kec. Ayah Potensi TORA di Desa Argosari bersumber dari lokasi indikatif PPTPKH yang tertuang dalam SK MENLHK No.903/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/2/2023. Lokasi potensi TORA seluas ± 2,15 Ha dan penggunaannya saat ini berupa kawasan perkebunan dan terdapat 5 bangunan (warung). Berdasarkan RTRW (pola ruang) nya, lokasi tanah potensi TORA di Desa Argosari diperuntukkan sebagai kawasan hutan lindung.

Desa Donorojo, Kec. Sempor Potensi TORA di Desa Donorojo bersumber dari lokasi indikatif PPTPKH. Lokasi indikatif PPTPKH terletak di dua dusun dengan penggunaan eksisting berupa permukiman.

Indikatif Kawasan hutan di Dusun Ketileng RW 1 terdiri dari 8 rumah dengan luas ± 0,92 Ha. Sedangkan lokasi di Dusun Menganti RW 3 RT 05 terdiri dari 3 rumah seluas ± 0,378 Ha dan satu lapangan seluas ± 0,7 Ha. Berdasarkan RTRW-nya, lokasi indikatif PPTPKH diperuntukkan sebagai kawasan permukiman pedesaan dan kawasan hutan lindung.

14

kabupaten magelang Tabel Lokasi Hasil Pendataan Potensi TORA di Kab. Magelang No.

Desa/Kelurahan

Luas (Ha)

Sumber TORA

Eksisting

Pola Ruang /RTRW

1.

Desa Kebonrejo, Kec. Candimulyo

± 8,31 Ha

Indikatif PPTPKH

Permukiman

Kawasan Perkebunan, Kawasan Permukiman, dan Sempadan Sungai

2.

Desa Bawang, Kec. ± 3,57 Ha Pakis

Indikatif PPTPKH

Permukiman

Kawasan Perkebunan, Kawasan Permukiman, dan Sempadan Sungai

3.

Desa Tirto, Kec. Grabag

± 8,78 Ha

Indikatif PPTPKH

Permukiman

Kawasan Perkebunan, Kawasan Permukiman, dan Sempadan Sungai

4.

Desa Citrosono, Kec. Grabag

± 12,14 Ha Indikatif PPTPKH

Permukiman

Kawasan Perkebunan, Kawasan Permukiman, dan Kawasan Pertanian

5.

Desa Banjarsari, Kec. Grabag

± 3,15 Ha

Indikatif PPTPKH

Permukiman

Kawasan Perkebunan, Kawasan Permukiman, dan Sempadan Sungai

6.

Desa Podosoko, Kec. Sawangan

± 18,74 Ha Indikatif PPTPKH

Permukiman

Kawasan Hutan Produksi Tetap

Desa Kebonrejo, Kec. Candimulyo Potensi TORA di Desa Kebonrejo bersumber dari lokasi indikatif PPTPKH. Lokasi potensi TORA memiliki luasan ± 8,31 Ha dengan penggunaan tanah eksisting berupa permukiman sejumlah ± 130 rumah yang terdiri dari ± 150 KK dan fasilitas sosial, antara lain masjid, musala, dan Gedung PLN. Hasil peninjauan lapang menemukan bahwa kondisi eksisting deliniasi indikatif permukiman saat ini berada di luar Kawasan Hutan. Informasi diperoleh bahwa hampir satu Desa Kebonrejo telah bersertipikat. RTRW (pola ruang) diperuntukkan sebagai kawasan perkebunan, permukiman, dan sempadan sungai.

Desa Bawang, Kec. Pakis Potensi TORA di Desa Bawang bersumber dari lokasi indikatif PPTPKH. Lokasi potensi TORA memiliki luasan ± 3,57 Ha dengan penggunaan tanah eksisting berupa permukiman dengan beberapa fasum-fasos yang menunjang kehidupan masyarakat pada lokasi tersebut. Permukiman memiliki rumah sejumlah ± 32 rumah disertai fasilitas sosial antara lain satu masjid dan satu musala. Hasil peninjauan lapang menemukan bahwa kondisi eksisting deliniasi indikatif permukiman saat ini berada di luar Kawasan Hutan. Informasi diperoleh bahwa hampir satu Desa Bawang telah bersertipikat. RTRW (pola ruang) diperuntukkan sebagai kawasan perkebunan, permukiman, dan sempadan sungai.

Desa Tirto, Kec. Grabag Potensi TORA di Desa Tirto bersumber dari lokasi indikatif PPTPKH yang tertuang dalam SK. 903/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/2/2023 tentang Peta Indikatif PPTPKH Revisi II. Lokasi potensi TORA memiliki luasan ± 8,78 Ha dengan penggunaan tanah eksisting berupa permukiman sejumlah ± 160 rumah yang terdiri dari ± 193 KK dan fasilitas sosial antara lain satu masjid, tiga musala, dan satu TPQ. Hasil peninjauan lapang Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa kondisi eksisting deliniasi indikatif permukiman saat ini berada di luar Kawasan Hutan.

RTRW (pola ruang) diperuntukkan sebagai kawasan perkebunan, kawasan permukiman, dan sempadan sungai.

15

Desa Citrosono, Kec. Grabag Potensi TORA di Desa Citrosono bersumber dari lokasi indikatif PPTPKH yang tertuang dalam SK. 903/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/2/2023.

Lokasi potensi TORA memiliki luasan ± 12,14 Ha dengan penggunaan tanah eksisting berupa permukiman sejumlah ± 350 rumah yang terdiri dari ± 370 KK dan fasilitas sosial antara lain tiga masjid, enam musala, dan tiga TPA. Hasil peninjauan lapang menemukan bahwa kondisi eksisting deliniasi indikatif permukiman saat ini berada di luar Kawasan Hutan. RTRW (pola ruang) diperuntukkan sebagai kawasan perkebunan, permukiman, dan pertanian.

Desa Banjarsari, Kec. Grabag Potensi TORA di Desa Banjarsari bersumber dari lokasi indikatif PPTPKH. Lokasi potensi TORA memiliki luasan ± 3,15 Ha dengan penggunaan tanah eksisting berupa permukiman sejumlah terdiri dari ± 63 KK dan fasilitas sosial antara lain satu masjid, satu TPQ, dan saung untuk kelompok tani. Hasil peninjauan lapang menemukan bahwa kondisi eksisting deliniasi indikatif permukiman saat ini berada di luar Kawasan Hutan. Permukiman terletak berdekatan dengan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan, namun tidak bersebelahan secara langsung. Permukiman memiliki jarak ± 100 meter dari patok batas kawasan hutan. RTRW (pola ruang) diperuntukkan sebagai kawasan perkebunan, permukiman, dan sempadan sungai.

Desa Podosoko, Kec. Sawangan Potensi TORA di Desa Podosoko bersumber dari lokasi indikatif PPTPKH yang tertuang dalam SK. 903/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/2/2023. Lokasi potensi TORA memiliki luasan ± 18,74 Ha dengan penggunaan tanah eksisting berupa permukiman sejumlah ± 500 rumah dan fasilitas sosial antara lain adalah masjid berjumlah 3, musala berjumlah 2, dan sekolah dasar berjumlah 1. Hasil peninjauan lapang Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa kondisi eksisting deliniasi indikatif permukiman saat ini berada di luar Kawasan Hutan. Permukiman berada jauh dari kawasan hutan dan Desa Podosoko tidak memiliki wilayah yang masuk ke dalam kawasan hutan. RTRW (pola ruang) diperuntukkan sebagai kawasan hutan produksi tetap.

Desa Kebonrejo

Desa Bawang

Desa Citrosono

16

Desa Tirto

Desa Banjarsari

Desa Podosoko

Kabupaten wonogiri Tabel Lokasi Hasil Pendataan Potensi TORA di Kab. Wonogiri No. 1.

2.

3.

Desa/ Sumber Luas (Ha) Eksisting Kelurahan TORA Kel. Giripurwo, ± 1,90 Ha Indikatif Permukiman Kec.Wonogiri PPTPKH Kel. Wonokarto, ± 1,88 Ha Indikatif Permukiman Kec.Wonogiri PPTPKH dan Kandang Ternak Kel. Giriwono, ± 1,99 Ha Indikatif Warung dan Kec.Wonogiri PPTPKH kios

4. Desa Pare, Kec.Wonogiri

± 11,16 Ha Tukar Permukiman Menukar Kawasan Hutan

Pola Ruang /RTRW Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Lindung Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Perkebunan, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hutan Lindung, dan Sempadan Sungai

Pendataan Potensi TORA Kelurahan Giripurwo, Kec. Wonogiri

1

Potensi TORA di Kelurahan Giripurwo bersumber dari lokasi indikatif PPTPKH yang tertuang dalam SK. 903/MENLHKPKTL/PPKH/PLA.2/2/2023 tentang Peta Indikatif PPTPKH Revisi II. Lokasi potensi TORA memiliki luasan ± 1,90 Ha dengan penggunaan tanah eksisting saat ini berupa permukiman sejumlah ± 30 rumah. Hasil peninjauan lapang Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa kondisi eksisting deliniasi indikatif permukiman saat ini berada di luar Kawasan Hutan.

Terdapat pergeseran lokasi dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga menyebabkan permukiman yang tidak masuk ke dalam kawasan hutan menjadi masuk ke dalam lokasi kawasan hutan.

Sebagian permukiman yang berada dalam lokasi tidak masuk ke dalam kawasan hutan tetapi berada pada tanah PT. Kereta Api Indonesia dan sebagian permukiman yang lain sudah bersertipikat. RTRW (pola ruang) diperuntukkan sebagai kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas.

17

Kelurahan Wonokarto, Kec. Wonogiri

2

3

Potensi TORA di Kelurahan Wonokarto bersumber dari lokasi indikatif PPTPKH yang tertuang dalam SK. 903/MENLHKPKTL/PPKH/PLA.2/2/2023 tentang Peta Indikatif PPTPKH Revisi II. Lokasi potensi TORA memiliki luasan ± 1,90 Ha dengan penggunaan tanah eksisting saat ini berupa permukiman dan kandang hewan ternak sapi dan kambing.

Hasil peninjauan lapang Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa kondisi eksisting deliniasi indikatif permukiman saat ini berada di luar Kawasan Hutan.

Terdapat pergeseran lokasi dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga menyebabkan permukiman yang tidak masuk ke dalam kawasan hutan menjadi masuk ke dalam lokasi kawasan hutan. Permukiman warga yang terdapat pada lokasi indikatif tersebut dibangun pada tanah milik PT. KAI yang berada di sempadan rel kereta api. RTRW (pola ruang) diperuntukkan sebagai kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas.

Kelurahan Giriwono Kec. Wonogiri Potensi TORA di Kelurahan Giriwonobersumber dari lokasi indikatif PPTPKH yang tertuang dalam SK. 903/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/2/2023 tentang Peta Indikatif PPTPKH Revisi II. Lokasi potensi TORA memiliki luasan ± 1,99 Ha dengan penggunaan tanah eksisting tidak digunakan sebagai tempat tinggal, melainkan digunakan sebagai tempat usaha. Lokasi digunakan sebagai warung dan kios sejumlah 6 warung/kios. Tempat usaha pada lokasi tersebut menggunakan material bangunan non permanen, seperti kayu dan container. Masingmasing warung/kios rata-rata memiliki luas ± 4 m2. RTRW (pola ruang) diperuntukkan sebagai kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan lindung.

Desa Pare, Kec. Selogiri

4

Potensi TORA di Desa Pare berasal dari tanah relokasi bencana tanah longsor warga di Dukuh Ngroto akibat longsor yang menyebabkan tiang miring dan tanah retak sehingga Bupati Wonogiri melakukan relokasi ke Kawasan Hutan. Sebagaimana tertulis dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 13 Desember 2022 No. S K . 1 2 4 5 / M E N L H K / S E TJ E N / P L A . 2 / 1 2 / 2 0 2 2 , l o k a s i bersumber dari persetujuan pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap atas nama Pemerintah Kabupaten Wonogiri di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah seluas 11,66 Ha dengan kewajiban lahan pengganti seluas ± 13,11 Ha. Penggunaan lahan sebagai permukiman sejumlah ± 43 bidang yang terdiri dari 20 KK dan 15 rumah. RTRW (pola ruang) diperuntukkan sebagai kawasan permukiman perdesaan, kawasan perkebunan, kawasan tanaman pangan, kawasan hutan lindung, dan sempadan sungai.

Lokasi awalnya merupakan Kawasan Hutan Produksi kemudian beralih menjadi Hutan Lindung dan kemudian beralih kembali menjadi Hutan Produksi. Hasil pendataan di lapang menunjukkan bahwa telah terdapat permohonan rencana penataan batas persetujuan pelepasan Kawasan Hutan dalam Surat Pemerintah Kab. Wonogiri No. 590/150 tanggal 2 Januari 2023. Di samping itu, diperoleh informasi bahwa terdapat 2 bidang sertipikat seluas 2.600 m2 dan 4.055 m2 pada tahun 1977, namun keberadaan sertipikat tersebut masih perlu dikonfirmasi dan dicek kembali apakah termasuk di dalam lokasi kawasan hutan yang dilepaskan atau berada di luar.

18

21

kabupaten BANYUMAS Pendataan potensi TORA di Kab. Banyumas dilaksanakan di tiga desa yaitu Desa Watuagung, Karanggayam dan Kemutug Lor. Potensi TORA yang terdapat di tiga desa tersebut bersumber dari lokasi indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) berdasarkan SK MENLHK No.903/MENLHKPKTL/PPKH/PLA.2/2/2023

Tabel. Lokasi Hasil Pendataan Potensi TORA di Kab. Banyumas No.

Desa/Kelurahan

Luas (Ha)

1.

Desa Watuagung, Kec. Tambak

± 5.152 m2

2.

3.

Desa Karanggayam, Kec. Lumbir Desa Kemutug Lor, Kec. Baturraden

± 0,8 Ha ± 0,37 Ha

Sumber TORA Indikatif PPTPKH

Indikatif PPTPKH Indikatif PPTPKH

Eksisting Permukiman

Permukiman Bangunan fasum di kawasan pariwisata

Pola Ruang /RTRW Kawasan Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Terbatas dan Pertanian Lahan Kering Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Rakyat

Desa Watuagung, Kec. Tambak Potensi TORA di Desa Watuagung bersumber dari lokasi indikatif PPTPKH yang tertuang dalam SK MENLHK No.903/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/2/2023. Lokasi potensi TORA di Desa Watuagung yang masuk ke dalam indikatif PPTPKH terdiri dari rumah, lapangan dan makam.

Lapangan dan makam yang merupakan fasos-fasum memiliki luasan 5.000 m2, sedangkan 3 bangunan rumah memiliki luasan 152 m2. Berdasarkan RTRW Kab. Banyumas, lokasi potensi TORA diperuntukkan sebagai kawasan hutan produksi terbatas.

Desa Karanggayam, Kec. Lumbir

Desa Kemutug Lor, Kec. Baturraden

Potensi TORA di Desa Karanggayam bersumber dari lokasi indikatif PPTPKH yang tertuang dalam SK MENLHK N0.903/MENLHKPKTL/PPKH/PLA.2/2/2023. Lokasi indikatif terletak di Dusun Karanggayam RW 1, RT 02 dan RT 04. Berdasarkan kondisi eksistingnya, penggunaan saat ini berupa permukiman warga yang terdiri dari 7 rumah dengan total luasan ± 0,8 Ha. RTRW di l o k a s i m e n u n j u k k a n b a hwa l o k a s i t a n a h diperuntukkan sebagai kawasan hutan produksi terbatas dan pertanian lahan kering.

Potensi TORA di Desa Kemutug Lor bersumber dari lokasi indikatif PPTPKH. Potensi TORA di Desa Kemutug Lor memiliki luasan ± 0,37 Ha. Berdasarkan hasil lapang, lokasi tanah masuk kedalam area Wana Wisata Baturraden, dengan penggunaan eksisting berupa fasum seperti masjid, gedung serbaguna, pendopo, lapangan dan 2 area parkir. Berdasarkan RTRW Kab. Banyumas, lokasi potensi TORA di Desa Kemutug Lor diperuntukkan sebagai kawasan hutan produksi terbatas dan hutan rakyat.

19

KABUPATEN purworejo Purworejo Tabel. Lokasi Hasil Pendataan Potensi TORA di Kab. Purworejo No.

Desa/Kelurahan

1.

Desa Tlogoguwo, Kec. Kaligesing Desa Sedayu, Kec. Loano

2.

Luas (Ha) ± 1,15 Ha

Sumber TORA

Eksisting

Indikatif PPTPKH

Permukiman

± 1,88 Ha

Indikatif PPTPKH

Lokasi Wisata

Pola Ruang /RTRW Kawasan Hutan Produksi Tetap Kawasan Hutan Produksi Tetap

Desa Sedayu, Kec, Loano

1 Desa Tlogoguwo, Kec. Kaligesing

2

Potensi TORA di Desa Sedayu bersumber dari lokasi indikatif PPTPKH yang tertuang dalam SK.

Potensi TORA di Desa Tlogoguwo bersumber

903/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/2/2023 tentang

dari lokasi indikatif PPTPKH yang tertuang dalam SK.

Peta Indikatif PPTPKH Revisi II. Lokasi potensi TORA

903/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/2/2023 tentang

memiliki luasan ± 1,12 Ha dengan penggunaan tanah

Peta Indikatif PPTPKH Revisi II. Lokasi potensi TORA

eksisting tidak digunakan sebagai tempat tinggal,

memiliki luasan ± 1,12 Ha dengan penggunaan tanah

melainkan digunakan sebagai lokasi wisata. Lokasi

eksisting sebagai permukiman. Permukiman yang

digunakan sebagai wisata Gunung Bayem yang

masuk dalam indikatif Kawasan hutan terdiri dari 5

dikelola oleh Bumdes Tridadi. RTRW (pola ruang)

rumah dengan 6 KK yang dihuni 15 jiwa. Terdapat

diperuntukkan sebagai kawasan hutan produksi

Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya (BSPS) atau

tetap.

biasa disebut dengan Bedah Rumah dari Kementerian PUPR tahun 2023 terhadap rumah tersebut. 11 pemohon telah membuat surat pernyataan yang berisi permohonan pembebasan kawasan hutan. RTRW (pola ruang) diperuntukkan sebagai kawasan hutan produksi tetap.

20

kabupaten wonosobo potensi penataan

Akses

Desa Talunombo, Kec. Sapuran Legalisasi Aset: PTSL Tahun 2023 (1162 bidang)

Desa Talunombo memiliki potensi pengembangan akses berupa pertanian, peternakan dan perikanan dan UMKM. Potensi pertanian yang terdapat di Desa Talunombo yaitu pada komoditas padi, cabai dan sayur-sayuran. Potensi peternakan yang ada berupa ternak bebek dan kambing, sementara untuk potensi perikanan yaitu pada usaha budidaya ikan nila nirwana. Adapun untuk potensi UMKM yang ada berupa UMKM Batik Talunombo, UMKM hasil olahan bambu dan produksi air kemasan lokal.

Kendala: - Serangan hama dan penyakit tanaman - Suhu dingin menyebabkan proses pembesaran ikan sulit - Proses produksi UMKM Batik masih manual - Sanitasi menjadi masalah utama di Desa Talunombo

potensi penataan

Akses

Desa Tanjunganom, Kec. Kepil Legalisasi Aset: PTSL 2019 (700 bidang) dan PTSL 2020 (1865 bidang)

Potensi pengembangan akses yang ada di desa berupa UMKM Opak Pita dan keripik makanan.

UMKM Batik

Perikanan

Pertanian

Arahan Pengembangan Akses: - Pe ny u l u h a n p e m b u d i d aya a n t a n a m a n komoditas sayuran bernilai tinggi - Pelatihan pembuatan pelet ikan, kelembagaan pada usaha peternakan - Intervensi untuk mengatasi masalah sanitasi

potensi penataan

Desa Campursari, Kec. Kejajar

Akses Legalisasi Aset: PTSL 2018 dan 2023 (total 315 bidang)

Potensi pengembangan akses yang terdapat di Desa Campursari yaitu pada sektor pertanian berupa sayur mayur seperti kentang, kol, dan tembakau serta peternakan berupa ternak domba

UMKM Opak Pita

Kendala: - Pandemi COVID menyebabkan permintaan produksi turun - Proses pembuatan Opak Pita cenderung lama Arahan Pengembangan Akses: - Perlu intervensi terkait kelembagaan pelaku usaha keripik dan pemasaran secara digital - Pengadaan mesin produksi Opak Pita

Pertanian Sayuran

Kendala: Fenomena Bun Upas (suhu dibawah 0 derajat) menyebabkan produksi tanaman kentang rusak, kurangnya minat masyarakat terhadap peternakan domba serta minimnya sumber air terutama pada musim kemarau Arahan Pengembangan Akses: - Pelatihan mengolah kentang untuk menghasilkan nilai produk lebih tinggi - Pemasaran hasil olahan makanan

21

Kabupaten blora

L

1

Desa Bangsri, Kec. Jepon

egalisasi aset berupa PTSL telah dilaksanakan di Desa

Selain pariwisata, Desa Bangsri juga

Bangsri pada tahun 2017 sebanyak 550 bidang dan

memiliki potensi pengembangan akses

2018 sejumlah 868 bidang. Potensi pengembangan

berupa pertanian jagung. Hasil pertanian

akses di Desa Bangsri berfokus pada pariwisata. Pada tahun

jagung Desa Bangsri yang paling unggul

2019, Desa Bangsri membangun desa wisata Kampung

terletak di Dusun Dulang. Namun terdapat

Pelangi, namun dikarenakan terjadi pandemi covid-19 pada

kendala yang dihadapi petani berupa bibit

tahun 2020 dan larangan berkerumun, desa wisata ini

yang semakin mahal dan terbatasnya

akhirnya tutup. Tahun 2022 Desa Bangsri memulai kembali

kuota subsidi bibit jagung.

potensi wisata dengan membangun “Noyogimbal View” dengan modal dari dana desa. Area wisata ini berlokasi di tanah kas desa (bengkok). Wisata “Noyogimbal view” mengintegrasikan kuliner dan event musik. Pengelolaan wisata dilakukan oleh Bumdes 5758 (maju mapan).

2

Arahan Pengembangan Akses: Ÿ Bantuan dana pengembangan pariwisata (investor) Ÿ Bantuan bibit dan subsidi pupuk pertanian.

Desa Jeruk Kec. Bogorejo

D

esa Jeruk belum pernah

Kendala

dilaksanakan kegiatan penataan

Pertanian jagung di Desa Jeruk memiliki permasalahan

aset, namun tengah dipersiapkan

dalam pengairan dan sulitnya pupuk untuk petani. Kendala

untuk menjadi lokasi kegiatan PTSL untuk

lain pada sektor UMKM adalah belum terbentuknya

tahun 2024. Potensi pengembangan akses di

kelompok UMKM sehingga produksi olahan pasca panen

Desa Jeruk berfokus pada sektor pertanian

belum berkembang.

dan perkebunan. Desa ini memiliki beberapa produk hasil pertanian yang memiliki jumlah produksi besar yaitu jagung cabai, dan bawang merah. Potensi lain di Desa Jeruk adalah produk olahan paska panen berupa bawang merah goreng dan marning jagung.

22

Arahan Pengembangan Akses: Ÿ Akses penyuluhan pembuatan produk olahan pasca panen Ÿ Akses pemasaran hasil panen dan produk pasca panen Ÿ Akses modal usaha dan penyuluhan penyakit tanaman jagung

KABUPATEN BANJARNEGARA

Desa Duren, Kec. Pagedongan Desa Kebondalem, Kec. Bawang Desa Petir, Kec. Purwanegara

Potensi Pengembangan Akses Pendataan potensi pengembangan akses dilakukan di lokasi desa yang masuk dalam kemiskinan ekstrem, antara lain: 1.

Desa Duren, Kec. Pagedongan 2.

Desa Kebondalem, Kec, Bawang 3.

Desa Pretir, Kec. Purwanegara

Desa Duren Kec. Pagedongan Potensi akses di Desa Duren berfokus pada sektor pertanian.

Legalisasi Aset: Prona 2017 dan PTSL 2023 (522 bidang) • Potensi utama: Hasil panen tanaman singkong, jagung dan palawija • K e n d a l a : K u ra n g nya a ks e s t e r h a d a p s u m b e r a i r ya n g •

menyebabkan masyarakat desa hanya bisa menanam jenis tanaman yang tahan di kondisi minim air.

• Potensi intervensi: • Perlu intervensi terkait penyediaan alat untuk menampung air dan mendistribusikan ke lahan pertanian • Perlu intervensi terkait pelatihan budidaya jenis tanaman lain yang tahan di kondisi minim air serta memiliki nilai komoditas lebih tinggi

23

Desa Kebondalem, Kec. Bawang Potensi akses di Desa Kebondalem berfokus pada sektor pertanian dan peternakan.

Legalisasi Aset: Prona 2015 (717 bidang) dan PTSL 2023 (845 bidang).

• Potensi utama: Hasil panen tanaman singkong, ketela, dan cabai, serta bumbu rempah. Sebagian masyarakat •

juga melakukan pengolahan singkong menjadi nasi singkong. Berkaitan dengan hasil pertanian berupa rempah-rempah, antara lain merica, jahe, kapulaga, dan kopi, dijual secara lokal ke Pasar Wanadri. Potensi pada bidang peternakan berupa kambing dengan kepemilikan perorangan dengan pengadaan modal dari masingmasing pelaku usaha.

Kendala: • Pertanian umumnya berupa hama tanaman cabai.

• Peternakan berupa kekeringan yang menyebabkan peternak sulit untuk mencari rumput sebagai pakan

•

kambing. Sulitnya mencari rumput pakan kambing juga mempengaruhi harga kambing dan menyebabkan harga bibit ternak turun pada saat musim kemarau.

• Potensi intervensi: • Perlu intervensi terkait penguatan kelembagaan kelompok ternak dan permodalan bibit ternak kambing; • Perlu intervensi terkait pelatihan olahan makanan bahan singkong; • Perlu intervensi terkait pemasaran bumbu rempah-rempah.

Pertanian singkong, cabai, dan rempah

Desa Petir, Kec. Purwanegara Potensi akses di Desa Petir berfokus pada sektor pertanian.

Legalisasi Aset: Prona 2017 dan PTSL 2023 (849 bidang) • Potensi utama: Hasil panen tanaman singkong dan jagung • K e n d a l a : K u ra n g nya a k s e s t e r h a d a p s u m b e r a i r ya n g •

menyebabkan masyarakat desa hanya bisa menanam jenis tanaman yang tahan di kondisi minim air. Wilayah Desa Petir sering mengalami kekeringan, di samping itu kondisi air tanah yang ada •

juga kurang baik Potensi intervensi: • Perlu intervensi terkait pelatihan budidaya jenis tanaman lain yang tahan di kondisi minim air serta memiliki nilai komoditas •

lebih tinggi Perlu intervensi terkait pengolahan produk singkong mentah untuk menghasilkan produk dengan nilai jual lebih tinggi

24

Peternakan kambing

Desa Samping, Kec. Kemiri

KABUPATEN purworejo

Legalisasi aset di Desa Samping adalah PTSL tahun 2023 sejumlah 5.000

Arahan Pengembangan

bidang. Lokasi Desa Samping termasuk kedalam kategori desa miskin ekstrem di Akses: Provinsi Jawa Tengah. Potensi pengembangan akses di Desa Samping merupakan Ÿ Bantuan bibit dan subsidi pupuk pertanian; bidang pertanian dan peternakan. Komoditas utama pertanian di Desa Samping Ÿ Pelatihan terkait adalah padi, ketela, kelapa, palawija, dan cabai. Potensi lain di bidang peternakan pelatihan pengolahan adalah domba dan kambing. Pakan hewan ternak didapatkan secara lokal dengan produk pertanian memanfaatkan area sekitaran tanaman palawija.

Pertanian

Produk Kelapa

Perternakan

Desa Sedayu, Kec. Loano Lokasi Desa Sedayu termasuk kedalam kategori desa miskin ekstrem di Provinsi Jawa Tengah. Legalisasi aset yang terdapat di Desa Sedayu yaitu melalui Prona tahun 2012 dan PTSL tahun 2018 dengan total keseluruhan sejumlah 800 bidang. Desa Sedayu masuk ke dalam Kawasan Penyangga Utama Borobudur dan selama ini telah mendapat dukungan pariwisata oleh Badan Otoritas Borobudur (BOB) sehingga pendataan potensi akses terfokus pada bidang pariwisata. Area wisata yang dikembangkan bernama 'De Loano Glamping' sebagai tempat wisata kemah dan sering dijadikan sebagai lokasi event konser.

Terdapat potensi lain berupa pertanian dengan komoditas berupa tanaman hortikultura, seperti padi dan sayur-sayuran, serta buah-buahan seperti duku dan duren. Selain itu masyarakat Desa Sedayu juga memiliki usaha rumahan berupa makanan tradisional, salah satunya adalah tiwul.

Kendala: Pembangunan lapak di Pasar Menoreh oleh BOB pada tahun 2019 sejumlah 3 unit lapak dari total target 14 unit lapak, namun akibat Covid-19 pembangunan lapak berhenti, dan saat ini mulai dilanjutkan kembali dengan dana desa.

Arahan Pengembangan Akses: Ÿ Bantuan bibit dan subsidi pupuk pertanian; Ÿ Pelatihan terkait pemasaran UMKM makanan tradisional; Ÿ Bantuan permodalan untuk pembangunan lapak usaha di Pasar Menoreh.

'De Loano Glamping'

25

Desa Ngadirejo, Kec. Kaligesing Lokasi Desa Ngadirejo termasuk kedalam kategori desa miskin ekstrem di Provinsi Jawa Tengah.

Legalisasi aset yang terdapat di Desa Ngadirejo adalah Prona tahun 2012 sejumlah 60 bidang. Potensi akses yang terdapat di desa ini yaitu pada bidang pertanian dan UMKM. Pertanian di Desa Ngadirejo bersifat musiman dan bukan sebagai penghasilan utama. Komoditas pertanian di Desa Ngadirejo berupa tanaman ubi jalar/singkong, durian, kopi, vanili, dan cengkeh. Usaha utama masyarakat di Desa Ngadirejo berkaitan dengan gula aren/kelapa dan besek. Masyarakat umumnya melakukan nderes kelapa/aren atau mecok pinus dan hasil dari nderes

Kendala: Pelaku usaha mengalami kendala utama di bagian pemasaran. Pelaku usaha mengaku bahwa mampu membuat berbagai produk, baik besek, maupun gula aren/kelapa, namun pelaku usaha kesulitan dalam menjual produk-produk tersebut. Daya beli dalam lingkup lokal kecil dikarenakan masing-masing masyarakat telah mampu membuat produk-produk tersebut Arahan Pengembangan Akses: Ÿ Penyuluhan olahan hasil pertanian; Ÿ Pelatihan packaging produk UMKM; Ÿ Pelatihan pemasaran produk UMKM

kelapa/aren kemudian dijadikan menjadi gula.

Alat dan Bahan Produksi Gula Aren

Produk UMKM Besek

Produk UMKM Gula Aren

26

rapat INTEGRASI PENATAAN ASET DAN PENATAAN AKSES Rapat integrasi penataan aset dan penataan akses tahun 2023 dilaksanakan pada hari Rabu, 29 November 2023 di Aula Sentosa Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan rapat dihadiri oleh Tim PLH GTRA Provinisi Jawa Tengah dan Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan se-Jawa Tengah. Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah dan selanjutnya dilakukan pemaparan oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan yang terdapat anggaran kegiatan GTRA yakni Kab. Cilacap, Kab. Batang, Kab. Pemalang, Kota Semarang dan Kota Tegal.

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku sekretariat tim GTRA Provinsi Jawa Tengah juga turut hadir menyampaikan materi.

Seiring terbitnya Perpres 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, perlu menyusunan SK GTRA baru sesuai dengan susunan yang dimuat dalam Perpres. Dalam pembentukan tim GTRA/PLH daerah, ada baiknya ditunjuk salah satu OPD sebagai koordinator/sekretariat yang berisi delegasi pegawai dari pemerintah daerah.

Koordinator/sekretariat memiliki fungsi sebagai penghubung antara BPN (kantah/kanwil) dengan OPD lainnya, agar bisa ada intervensi dari Pemkab maupun Pemprov sesuai dengan pedoman yang telah diterbitkan.

Arahan kegiatan terkait Reforma Agraria ke

OUTPUT RAPAT INTEGRASI penataan aset dan penataan akses

desa lokasi penanggulangan miskin ekstrem (PKE) menjadi fokus utama sehingga perlu overlay antara data aset berupa PTSL, Redistribusi Tanah, Lintor, dll untuk selanjutnya bisa diintervensi dengan akses oleh OPD kab/kota.

1 Database potensi Penataan Aset dan potensi Penataan Akses Provinsi Jawa Tengah (By Name By Address) 2 Rekomendasi potensi Penataan Akses yang meliputi • Lokasi lanjutan pemberdayaan rintisan BPN • Lokasi potensi akses di desa yang termasuk dalam Program Kemiskinan Ekstrem

27

rapat koordinasi AKHIR TAHUN Rapat Koordinasi Akhir Tahun GTRA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dilaksanakan secara hybrid pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 di Novotel Semarang. Rapat Koordinasi Akhir Tahun mengundang Tim Pelaksana Harian GTRA Provinsi Jawa Tengah, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan seJawa Tengah, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di 31 kab/kota.

Kegiatan rapat dibuka dengan sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pelaksana Harian GTRA Jawa Tengah dan dilanjutkan dengan pemaparan Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan terhadap pelaksanaan GTRA tahun 2023 oleh Kabupaten Cilacap, Batang, Pemalang, Kota Semarang dan Kota Tegal.

“Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menegaskan perlunya upaya percepatan penyelesaian Tanah Obyek Reforma Agraria melalui Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) di Jawa Tengah”

OUTPUT RAPAT koordinasi akhir tahun

28

Output kegiatan Rapat Koordinasi Akhir Tahun adalah berupa (catatan hasil evaluasi) Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi

DATA HASIL KEGIATAN AKSES REFORMA AGRARIA PROVINSI JAWA TENGAH Penataan akses atau pemberdayaan masyarakat dilakukan kepada subyek masyarakat guna meningkatkan kesejahteraannya. Terdapat kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 berupa kegiatan Akses Reforma Agraria oleh Kantor Pertanahan dan kegiatan penataan akses oleh OPD lainnya.

Tabel Kegiatan Akses Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

33 Kabupaten/Kota

33 Kabupaten/Kota

14 Kabupaten/Kota

43 Kecamatan

49 Kecamatan

18 Kecamatan

51 Desa/Kelurahan

55 Desa/Kelurahan

22 Desa/Kelurahan

Indikator

Rincian

(Klasifikasi): Penerima Agraria

Output Indikator

Jumlah Akses

(Jumlah

Rincian

Output :

Jumlah Indikator Rincian Output : Jumlah

Data Kelompok Masyarakat sebanyak 33 SK Kelompok

Usaha

Masyarakat

Reforma Kelompok Masyarakat di 33 kab/kota sebanyak 14 Pengembangan Usaha Keluarga) yang terdapat kegiatan ARA di tahun di

sebanyak 7.800 KK

2022

24

kab/kota

yang

terdapat

kegiatan ARA di tahun 2021

Tabel Kegiatan Akses Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Kabupaten/

No

Kota

1

Banjarnegara

2

Banyumas

3

Batang

4

Jumlah KK 2021

2022

2023

226

300

300

No

Kabupaten/ Kota

Jumlah KK 2021

2022

2023

18 Pekalongan

-

200

200

-

300

300

19 Pemalang

731

300

300

1259

700

500

20 Purbalingga

-

200

200

Blora

-

300

300

21 Purworejo

-

300

200

5

Boyolali

100

200

300

22 Rembang

-

200

200

6

Brebes

350

300

400

23 Semarang

2612

200

100

7

Cilacap

1108

500

500

24 Sragen

-

300

200

8

Demak

270

300

100

25 Temanggung

-

100

100

9

Grobogan

-

300

200

26 Tegal

-

300

200

10 Jepara

-

300

200

27 Wonogiri

-

300

200

11

Karanganyar

-

300

100

28 Wonosobo

-

200

300

12

Kebumen

-

200

200

29 Kota Pekalongan

-

200

100

13

Kendal

200

300

200

30 Kota Salatiga

602

200

200

14

Klaten

200

300

200

31 Kota Semarang

-

200

300

15

Kudus

200

200

200

32 Kota Surakarta

-

300

300

16

Magelang

200

200

200

33 Kota Tegal

-

200

100

17

Pati

50

200

400

TOTAL

8108

8900

7800

Penataan Akses Reforma Agraria (ARA) oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah: • • •

Sejumlah 7.800 KK (Tahun 1) di 33 kabupaten/kota, Sejumlah 33 SK Kelompok Masyarakat (Tahun 2) di 33 kabupaten/kota Sejumlah 14 Pengembangan Usaha (Tahun 3) di 14 kabupaten/kota

29

11

ab/kot

a

k

bupat

en

ka

PELAKSANAAN PENATAAN AKSES (PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

bupat

11

en

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

ka

29

30

ka

1

bupat

7

en

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (Pemanfaatan limbah organik menjadi produk bioremediasi, terapan pakan alternatif budidaya perikanan air tawar, pelatihan membatik untuk daya tarik Desa Wisata, pemanfaatan limbah sabut kelapa)

Kab. Blora, Pati, Rembang, Jepara, Kudus, Semarang, Grobogan, Demak, Kendal, Pemalang, Batang, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Wonosobo, Banjarnegara, Magelang, Purworejo, Kebumen, Temanggung, Karanganyar, Sukoharjo,Boyolali,Klaten,Sragen,danKotaSemarang)

Kab. Blora, Karanganyar, Wonosobo, Boyolali, Kudus, Wonogiri, Pemalang, Semarang, Cilacap, Brebes, dan Purbalingga

bupat

en

ka

(Pemberian alsintan, bibit, pupuk)

Kab. Blora, Karanganyar, Wonosobo, Boyolali, Kudus, Wonogiri, Pemalang, Semarang, Cilacap, Brebes, dan Purbalingga

Desa Belor, Kec. Ngaringan, Kab. Grobogan

Kabupaten Rembang, Klaten, Sragen, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Pemalang

GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA PROVINSI JAWA TENGAH 2023