Buku Saku Layanan Kepegawaian Bagi PNS di Direktorat Jenderal Perumahan

BUKU SAKU

LAYANAN KEPEGAWAI

BAGI PNS

BUKU SAKU LAYANAN KEPEGAWAIAN

BAGI PNS DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN TAHUN 2022

PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya EBook Layanan Kepegawaian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan e-book ini dilakukan sebagai sarana pemberian informasi mengenai layanan kepegawaian di Direktorat Jenderal Perumahan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perumahan baik di pusat, balai, maupun satker, sehingga diharapkan dapat mendukung perwujudan Smart ASN dan Smart Governance di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan 2022

DAFTARISI

Kartu BPJS Kesehatan

Kartu ASN

Kartu Suami/Kartu Istri

Kartu Taspen

Cuti

Cuti Tahunan

Cuti Besar

Cuti Sakit

Cuti Bersalin

Cuti Karena Alasan Penting

Cuti Diluar Tanggungan Negara

Tugas Belajar

Pencantuman Gelar

Kenaikan Pangkat

Kenaikan Pangkat Reguler (Golongan 3 Keatas)

Pangkat Reguler (Golongan 2 Kebawah)

Kenaikan Pangkat Pilihan

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Ujian Dinas

Mutasi Antar Instansi

Mutasi Antar Instansi (Ke Kementerian PUPR)

Mutasi Antar Instansi (Ke Luar Kementerian PUPR)

Mutasi Antar Instansi (Antar Unit Organisasi

Pensiun Batas

KARTU BPJS KESEHATAN

UU No.

Setiap Penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan, termasuk PNS. PNS termasuk ke dalam kriteria Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN/Pegawai Negeri Sipil). Setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapat identitas peserta berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Berkas yang perlu disiapkan :

Scan SK CPNS Asli

Scan Daftar Gaji Asli

Scan Buku Nikah/Akta Pernikahan Asli

Scan KTP Asli Terbaru

Scan KK Asli Terbaru

Scan Akta Kelahiran Anak Asli (Usia < 21 tahun)

Surat Keterangan Kuliah Anak Asli (Usia > 21 th)

Form 35 BPJS (format excel)

Prosedur :

KARTU ASN

Kartu ASN Virtual merupakan identitas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pegawai Pemerintah

Perjanjian Kerja (PPPK) yang berlaku selama yang bersangkutan menjadi Aparatur Sipil Negara. Kartu ASN Virtual mempunyai fungsi sebagai kelengkapan administrasi

Kartu ASN Virtual berlaku selama pemegang kartu berstatus PNS atau PPPK.

yang perlu disiapkan

Akun MySAPK yang sudah terdaftar Foto dengan

(ukuran 450 x 575 pixel) dengan

badan yang sedikit condong ke kanan

KARTU SUAMI/ISTRI

Kartu Isteri atau Kartu Suami (KARIS/KARSU) adalah kartu identitas isteri atau suami PNS dalam arti pemegangnya adalah isteri atau suami yang sah. KARIS/KARSU berlaku selama yang bersangkutan menjadi istri/suami sah dari PNS yang bersangkutan.

Apabila PNS berhenti dengan hormat dengan hak pensiun, maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepada istri/suaminya tetap berlaku, begitu juga apabila PNS atau pensiunan PNS meninggal dunia, maka KARIS/KARSU tetap berlaku selama masih ada janda/duda/anak yang berhak atas pensiun.

Berkas yang perlu disiapkan :

Scan buku nikah/akta pernikahan Asli Laporan Perkawinan Pertama (LPP)/Laporan Perkawinan

Janda/Duda (LPJD)

Scan SK CPNS dan SK PNS

Foto berwarna 2 x 3 (3 lembar)

Scan Kartu ASN

Surat pengantar pembuatan KARIS/KARSU dari KTU

Mengisi Format LPP dan data keluarga (2 rangkap)

Scan Akta Nikah legalisir dan atau Akta Cerai/Akta

Kematian untuk LPJD

Prosedur :

Bagian

Keputusan Kepala BAKN Nomor 1158a/KEP/1983 Tentang Kartu Isteri/Suami Pegawai Negeri Sipil

KARTU TASPEN

TASPEN merupakan singkatan dari Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. TASPEN ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana pensiun para PNS. Taspen juga merupakan asuransi sosial. Produknya antara lain adalah Tabungan Hari Tua (THT), Dana Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).

Dalam pembuatan kartu TASPEN dilakukan secara otomatis oleh pengelola kepegawaian, sehingga PNS tidak perlu mengajukan ulang.

Scan SK CPNS

Scan SK PNS

Scan Slip gaji (legalisir)

Berkas yang perlu disiapkan : (SPMT)

Scan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

CUTI TAHUNAN

Lamanya hak atas Cuti Tahunan adalah 12 hari kerja per tahun. Dalam hal hak atas Cuti Tahunan yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya maka jangka waktu Cuti Tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 12 hari kalender. Sisa hak Cuti Tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan tahun berikutnya paling banyak 6 hari kerja. Cuti Tahunan yang tidak digunakan 2 tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja termasuk hak atas Cuti Tahunan dalam tahun berjalan.

Berkas yang perlu disiapkan :

Form Permintaan dan Pemberian Cuti yang telah diisi

Prosedur :

PNS menyiapkan berkas yang diperlukan di e HRM

Diubah/ ditangguhkan/ tidakdisetujui

Disetujui

Permohonan

Atasan Langsung mendapat notifikasi melalui SMS mengenai permohonan cuti PNS

Diubah/ditangguhkan/tidakdisetujui

Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti mendapat notifikasi melalui SMS mengenai permohonan cuti PNS

Disetujui?

Pejabat yang Berwenang

Memberikan Cuti menyetujui dan membubuhkan TTE melalui e HRM

PNS menerima informasi pengajuan cuti sudah diterima melalui e-HRM

Atasan Langsung menyetujui dan membubuhkan TTE melalui e HRM

Selesai

Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

CUTI BESAR

PNS yang telah bekerja sekurang-kurangya 5 tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 bulan.

PNS yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.

PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan maka hak atas cuti besar yang bersangkutan diberikan dengan memperhitungkan hak atas cuti tahunan yang telah digunakan.

PNS yang menggunakan Cuti Besar kurang dari 3 bulan, maka sisa Cuti Besar yang menjadi haknya dihapus.

Selama menggunakan hak atas Cuti Besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

Berkas yang perlu disiapkan :

Form Permintaan dan Pemberian Cuti yang telah diisi Surat Permohonan Izin Cuti Besar

Atasan Langsung mendapat

PNS

SMS dan

hak cuti

didapat

Diubah/ditangguhkan/tidakdisetujui

Pejabat

Permohonan

Pejabat

Atasan Langsung

Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

CUTI SAKIT

PNS yang sakit 1 hari wajib menyampaikan surat keterangan sakit kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter.

PNS yang sakit 2-14 hari berhak atas Cuti Sakit dengan mengajukan permintaan secara tertulis dan melampirkan surat keterangan dokter.

PNS yang sakit lebih dari 14 hari harus mengajukan permintaan cuti secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah. Cuti sakit diberikan paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 bulan.

PNS yang telah menderita sakit selama 1 tahun 6 bulan dan belum sembuh, harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan.

PNS Wanita yang gugur kandungan berhak Cuti Sakit 1,5 bulan. PNS yang mengalami kecelakaan karena menjalankan tugas kewajibannya berhak atas Cuti Sakit sampai sembuh dari sakitnya.

Berkas yang perlu disiapkan :

Form Permintaan dan Pemberian Cuti yang telah diisi Surat Keterangan Sakit dari dokter

Prosedur :

PNS menyiapkan berkas yang diperlukan di e HRM

Diubah/ ditangguhkan/ tidakdisetujui

Ya

Permohonan

Atasan Langsung mendapat notifikasi melalui SMS mengenai permohonan cuti PNS

Diubah/ditangguhkan/tidakdisetujui

Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti mendapat notifikasi melalui SMS mengenai permohonan cuti PNS

Disetujui?

Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti menyetujui dan membubuhkan TTE melalui e HRM

PNS menerima informasi pengajuan cuti sudah diterima melalui e HRM

Atasan Langsung menyetujui dan membubuhkan TTE melalui e HRM

Selesai

Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

CUTI BERSALIN

PNS Wanita berhak atas Cuti Bersalin selama 3 bulan, untuk persalinan anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga.

Untuk menggunakan hak Cuti Melahirkan, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.

Untuk persalinan anak keempat dan seterusnya kepada PNS yang bersangkutan diberikan Cuti Besar.

Dalam hal tertentu PNS dapat mengajukan permintaan Cuti Melahirkan kurang dari 3 (tiga) bulan.

Selama menggunakan hak atas Cuti Melahirkan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

Berkas yang perlu disiapkan :

Form Permintaan dan Pemberian Cuti yang telah diisi

Prosedur :

PNS menyiapkan berkas yang diperlukan di e-HRM

Atasan Langsung mendapat notifikasi melalui SMS mengenai permohonan cuti PNS

Disetujui?

Diubah/ ditangguhkan/ tidakdisetujui

Ya

Permohonan disetujui?

Diubah/ditangguhkan/tidakdisetujui

Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti mendapat notifikasi melalui SMS mengenai permohonan cuti PNS

Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti menyetujui dan membubuhkan TTE melalui e HRM

PNS menerima informasi pengajuan cuti sudah diterima melalui e HRM

Atasan Langsung menyetujui dan membubuhkan TTE melalui e HRM

Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

CUTI KARENA ALASAN PENTING

Cuti karena alasan penting dapat diberikan, apabila:

Ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu dari PNS sakit keras atau meninggal dunia

Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud diatas meninggal dunia, dan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia

PNS Melangsungkan perkawinan

PNS laki laki yang isterinya melahirkan/operasi caesar

PNS yang mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam

PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan/atau berbahaya

Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 1 bulan.

Berkas yang perlu disiapkan :

Form Permintaan dan Pemberian Cuti yang telah diisi Surat Keterangan/Pernyataan sesuai dengan alasan cuti

Prosedur :

PNS menyiapkan berkas yang diperlukan di e HRM

Diubah/ ditangguhkan/ tidakdisetujui

Ya

Permohonan disetujui?

Atasan Langsung mendapat notifikasi melalui SMS mengenai permohonan cuti PNS

Diubah/ditangguhkan/tidakdisetujui

Disetujui?

Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti menyetujui dan membubuhkan TTE melalui e HRM

Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti mendapat notifikasi melalui SMS mengenai permohonan cuti PNS

PNS menerima informasi pengajuan cuti sudah diterima melalui e HRM

Atasan Langsung menyetujui dan membubuhkan TTE melalui e HRM

Selesai

Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA

Cuti diluar tanggungan negara dapat diberikan apabila PNS:

Telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus

Mengikuti atau mendampingi suami/isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri dengan melampirkan surat penugasan/perintah

Mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri

Menjalani program untuk mendapatkan keturunan

Mendampingi anak yang berkebutuhan khusus

Mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus

Mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur

Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan paling lama 3 tahun

Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan PNS dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Berkas yang perlu disiapkan :

Form Permintaan dan Pemberian Cuti yang telah diisi Surat Keterangan/Pernyataan sesuai dengan alasan cuti

Prosedur

PPK/pejabat

Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

TUGAS BELAJAR

Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pimpinan Unit Kerja yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kepegawaian kepada aparatur untuk mengikuti pendidikan dalam bidang atau tingkat tertentu yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum atau instansi lainnya baik di dalam maupun luar negeri, dengan biaya Negara atau Pemerintah Negara Asing, Badan International, atau Badan Swasta Asing.

Persyaratan Tugas Belajar:

Memperoleh izin dan/atau ditugaskan oleh PPK tingkat Eselon II. PNS dengan masa kerja sekurang kurangnya 1 tahun sejak diangkat sebagai PNS.

Usia setinggi tingginya 25 tahun untuk calon peserta program D I, D II, D III, dan D IV/S I, 37 tahun untuk program S II, dan 40 tahun untuk program S III.

Lulus dalam seleksi yang ditentukan oleh lembaga pendidikan atau lembaga donor pemberi beasiswa.

Program studi yang akan ditempuh mendapat persetujuan dari Atasan Langsung dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan bidang keahlian atau pengetahuan yang dipersyaratkan dalam jabatan di Unit Organisasi maupun pengembangan karier dan formasi. Khusus untuk pendidikan program Strata III dapat diikuti oleh seluruh aparatur yang memperoleh rekomendasi dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

HAK - Peserta Tugas Belajar

Gaji dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan masa kerja selama mengikuti pendidikan untuk diperhitungkan dalam masa kerja kenaikan pangkat/ golongan. Biaya pendidikan dan tunjangan operasional.

Bagi Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural yang mengikuti tugas belajar selama lebih dari 6 (enam) bulan dibebaskan sementara dari tugas dan jabatannya dan dapat diaktifkan kembali setelah selesai dari penugasan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum

TUGAS BELAJAR

Mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan. Menyelesaikan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, dan tidak akan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Khusus bagi peserta program Pendidikan: Selama mengikuti pendidikan, pegawai yang bersangkutan setiap semester wajib membuat laporan kemajuan belajar secara tertulis. Setelah menyelesaikan pendidikan, pegawai yang bersangkutan wajib: Melaporkan diri secara tertulis kepada Menteri Pekerjaan Umum, dalam hal ini Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala, dengan menyerahkan 1 eksemplar tesis/skripsi/karya tulis yang dibuat untuk memperoleh gelar, serta memaparkan hasil hasil yang diperoleh selama mengikuti program pendidikan paling lambat 30 hari sejak berakhirnya masa studi. Bekerja kembali dan bersedia ditempatkan dan/atau ditugaskan di Kementerian Pekerjaan Umum di seluruh wilayah Indonesia selama 3 kali masa studi ditambah 1 tahun.

Berkas yang perlu disiapkan :

Pengajuan Beasiswa

Surat Pengantar dari Eselon II Unit Kerja Dokumen Pendukung dan Pemberi Beasiswa Administrasi Tugas Belajar Perguruan Tinggi Dalam Negeri

Surat Pengantar dari Eselon II Unit Kerja

Surat Perjanjian Peserta Tugas Belajar Prog. Pendidikan Dalam Negeri Surat Pernyataan Mengikuti Program Pendidikan Surat Persetujuan Atasan (PPK setingkat Eselon II) Formulir Pendaftaran Ulang

Surat Pengumuman Kelulusan Dokumen pendukung dari pemberi beasiswa SKP tahun berjalan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum

KEWAJIBAN - Peserta Tugas Belajar

TUGAS BELAJAR

Administrasi Tugas Belajar Perguruan Tinggi Luar Negeri

Surat Pengantar dari Eselon II Unit Kerja

Surat Perjanjian Peserta Tugas Belajar Prog. Pendidikan Luar Negeri Surat Persetujuan Atasan (PPK setingkat Eselon II) Surat Pernyataan PNS

Surat Izin Luar Negeri (Rangkap 2, salah satunya diparaf oleh Pejabat Eselon II Unit Kerja) Daftar Riwayat Hidup

Surat Penerimaan dan Pemberi Beasiswa SKP tahun berjalan

Mekanisme Pendaftaran dan Seleksi Beasiswa :

Lembaga Donor memberikan informasi Penawaran Beasiswa

BPSDM Review usulan dan kesesuaian berdasarkan kriteria

Direkomen dasikan?

Ya Tidak

BPSDM menerima informasi Penawaran Beasiswa dan membuat Surat Penawaran Beasiswa ke Unit Organisasi

Unit Organisasi menganalisis SDM dan Beban Kerja lalu memberikan informasi kepada Unit Kerja

Unit Organisasi memberikan usulan pegawai yang akan mengikuti Seleksi Beasiswa

Unit Kerja mengusulkan dan menugaskan pegawai untuk mengikuti seleksi sesuai kebutuhan kompetensi

BPSDM membuat surat rekomendasi Usulan ditolak

Unit Organisasi memberikan informasi kepada PNS untuk mengikuti proses seleksi beasiswa

Selesai

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum

TUGAS BELAJAR

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum

Prosedur Pengajuan SK Tugas Belajar Dalam Negeri :

PNS menyampaikan Pengumuman Lolos Beasiswa dan kelengkapan dokumen lainnya ke UnOr

Unit Organisasi Membuat Surat Pengantar Permohonan Rekommendasi Teknis Penerbitan SK Tugas Belajar dan menyampaikan dokumen ke Sekretariat BPSDM

Sekretariat BPSDM memeriksa berkas dan memberi rekomendasi teknis penerbitan SK Tugas Belajar

PNS daftar ulang ke lembaga pemyedia beasiswa dan perguruan tinggi

Unit Organisasi membebastugaskan PNS ybs dari kedinasan

BKO menandatangani berkas dan menerbitkan SK Tugas Belajar

Universitas memproses

PNS ybs sebagai penerima

Khusus Beasiswa Kementerian PUPR Pusbangkom sudah menyiapkan kerjasama pendidikan dengan Prodi

Khusus Beasiswa Kementerian PUPR Sekretariat BPSDM menyampaikan tembusan SK Tugas Belajar ke Pusbangkom

Lembaga Donor

TUGAS BELAJAR

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum

Prosedur Pengajuan SK Tugas Belajar Luar Negeri :

PNS menyampaikan pengumuman lolos beasiswa dan kelengkapan dokumen lainnya ke Unit Organisasi

Unit Organisasi menyampaikan dokumen dan membuat surat pengantar Permohonan Rekommendasi Teknis Penerbitan SK Tugas Belajar dan ILN ke BPSDM

Biro PAKLN Memproses ILN, Passport Biru, dan SP Setneg

Menteri PUPR membuat disposisi persetujuan penugasan belajar ke LN (Izin Prinsip) dan menyampaikan ke BPSDM

PNS daftar ulang ke lembaga pemyedia beasiswa dan perguruan tinggi

BPSDM menyampaikan rekomendasi teknis SK Tugas Belajar ke BKO

BPSDM menandatangani danmenyampaikan ILN ke Biro PAKLN

BPSDM membuat permohonan izin prinsip ke Menteri PUPR

Unit Organisasi membebastugaskan PNS dari Kedinasan

BKO menerbitkan SK Tugas Belajar dan tembusan ke BPSDM

Lembaga Donor Universitas memproses PNS ybs sebagai penerima beasiswa

Selesai

PENCANTUMAN GELAR

Pencantuman Gelar bagi peserta Tugas Belajar dilakukan setelah yang bersangkutan

tugas belajar.

Berkas yang perlu disiapkan :

Fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir basah/surat keterangan dari DIKTI bagi peserta tugas belajar di Luar Negeri. Fotocopy surat tugas belajar

Fotocopy akreditasi program studi Fotocopy SK pangkat terakhir

Prosedur

Kepala

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum

KENAIKAN PANGKAT REGULER

KEATAS)

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Negara. Selain itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya.

Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai negeri Sipil yang : tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

Kenaikan pangkat reguler, dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila : sekurang kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Berkas yang perlu disiapkan :

Scan SK CPNS dan SK PNS yang digabung

SKP 2 tahun terakhir minimal bernilai baik

Scan Ijazah terakhir

Prosedur

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Peraturan Pemerintah (PP) no 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Peraturan Pemerintah (PP) no 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Kenaikan pangkat reguler bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II diberikan sampai dengan :

Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar

Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama.

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 3 Tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 Tahun, Ijazah Diploma I/Ijazah Diploma II.

Penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Bakaloreat.

Scan

KENAIKAN PANGKAT REGULER (GOLONGAN 2 KEBAWAH)

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang:

Menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Menunjukkan aprestasi kerja luar biasa baiknya. Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara Diangkat menjadi pejabat negara

Memperoleh Surat Tanda Tamat belajar atau Ijazah.

Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional

Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.

Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan atau jabatan fungsional tertentu

Berkas yang perlu disiapkan :

Scan SK CPNS dan SK PNS yang digabung

SKP 2 tahun terakhir minimal bernilai baik

Scan Ijazah terakhir

Scan SK Jabatan Struktural / Fungsional + Penilaian Angka Kredit

Undang undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Peraturan Pemerintah (PP) no 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Peraturan Pemerintah (PP) no 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang lulus ujian KPPI (Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah), dimana kenaikan pangkat tersebut diberikan pada periode yang akan datang. Kenaikan pangkat dilakukan 2 periode dalam 1 tahun, yaitu pada bulan April dan bulan Oktober.

Berkas yang perlu disiapkan :

Scan SK CPNS dan SK PNS yang digabung

SKP 2 tahun terakhir minimal bernilai baik

Scan Ijazah terakhir

Scan Sertifikat KPPI

Uraian tugas lama ke tugas yang baru

Prosedur :

PNS mengumpulkan berkas dan

KTU/Verifikator 1 membuat surat usulan kenaikan pangkat reguler dan

ke Verifikator 2

BKO menerima hasil

BKO

PNS menerima

UJIAN DINAS

Ujian dinas dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu:

PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d yang akan naik pangkat menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.

PNS yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina golongan ruang IV/a

Ujian dinas dilaksanakan sebelum Pegawai negeri Sipil yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam golongan yang lebih tinggi.

Berkas yang perlu disiapkan :

Ijazah Terakhir

SK Pangkat Terakhir

SKP 1 Tahun Terakhir

Surat Keterangan Tidak Pernah Menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat

Undang-undang (UU) Nomor

Tahun 2014 tentang ASN

KENAIKAN GAJI BERKALA

Peraturan Pemerintah (PP) no 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah (PP) no 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS

Kenaikan Gaji Berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada PNS yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berkas yang perlu disiapkan :

Scan SK Pangkat Terakhir/KGB Terakhir

Scan SK CPNS (bagi yang belum pernah mendapatkan KGB)

Scan SKP dan Penilaiannya (tahun terakhir)

Prosedur

membuat

Verifikator

MUTASI ANTAR INSTANSI (KE KEMENTERIAN PUPR)

Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri Mutasi Antar Instansi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat adalah mutasi yang dilakukan dari kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Instansi lain ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Mutasi antar instansi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilakukan setelah mendapat izin dari pimpinan instansi asal paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang membidangi urusan kepegawaian.

Berkas yang perlu disiapkan :

Surat permohonan mutasi yang diketahui oleh paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) yang membidangi urusan kepegawaian dengan menyebutkan jabatan serta unit kerja yang dituju. Daftar Riwayat Hidup.

Salinan sah SK CPNS, SK Kenaikan Pangkat Terakhir, Penilaian Prestasi Kerja 2 Tahun terakhir, Ijazah dan Transkrip pendidikan yang tercantum dalam SK Kenaikan Pangkat terakhir atau Surat Pencantuman Gelar yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara jika pada SK Kenaikan Pangkat Terakhir belum tercantum gelar akademik terbaru

Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan.

Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas.

Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat instansi asal.

Surat Pernyataan Tidak Menuntut Fasilitas, Jabatan dan Bersedia Ditempatkan pada seluruh wilayah Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Surat Pernyataan Tidak tersangkut permasalahan Hutang/Piutang

Peraturan Badan Kepegawaian Negara no 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

MUTASI ANTAR INSTANSI (KE LUAR KEMENTERIAN PUPR)

Mutasi Antar Instansi ke Luar Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat adalah mutasi yang dilakukan dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat ke kementerian/Lembaga / Pemerintah Daerah/Instansi lain. Mutasi antar instansi ke Luar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Sekretaris unit organisasi asal dengan mempertimbangkan komposisi jumlah PNS dan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Berkas yang perlu disiapkan :

Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang ditandatangani Sekretaris Unit Organisasi.

Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang ditandatangani Sekretaris Unit Organisasi.

Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat Jenderal. Salinan sah keputusan pangkat dan jabatan terakhir. Penilaian prestasi kerja dengan setiap unsur sekurang kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

Dokumen lain yang dipersyaratkan instansi tujuan

Peraturan Badan Kepegawaian Negara no 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

MUTASI ANTAR UNIT ORGANISASI

DI KEMENTERIAN PUPR

Mutasi Antar Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat adalah mutasi yang dilakukan dari satu unit organisasi ke unit organisasi lain di Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat.

Berkas yang perlu disiapkan :

Surat permohonan mutasi dengan mencantumkan alasan melakukan mutasi

Daftar Riwayat Hidup terbaru yang diunduh melalui e HRM yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.

Salinan sah SK CPNS, SK Kenaikan Pangkat, SK Jabatan terakhir dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau dijatuhi hukuman disiplin yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II).

Prosedur :

Peraturan Badan Kepegawaian Negara no 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

SATYALANCANA KARYASATYA

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Penerimaan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap Negara yang telah berbakti selama 10 atau 20 atau 30 tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetian dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya. Penganugerahan Satyalancana Karya Satya dilaksana-kan setiap tanggal 17 Agustus, dan 3 Desember (Hari Bhakti PU)

Berkas yang perlu disiapkan :

Dartar Riwayat Hidup

Scan SK CPNS (dilegalisir)

Scan SK Pangkat Terakhir (dilegalisir)

Scan SK Jabatan Struktural/Fungsional saat ini

Scan SK NIP 18 Digit dari BKN

Surat Keterangan Tidak Pernah Menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat

Prosedur :

PENSIUN BATAS USIA PENSIUN (BUP)

PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Batas Usia Pensiun yaitu:

58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan.

60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama

Berkas yang perlu disiapkan :

Scan SK CPNS

Scan SK PNS

Surat Keputusan Pangkat Terakhir

Surat Kenaikan Gaji Berkala Terakhir

Scan Buku Nikah/Akta Pernikahan

Scan KK Terbaru

Scan Akta Kelahiran Anak yang masih menjadi tanggungan

Scan TASPEN

Prosedur

Scan KTP

Scan NPWP

Scan Buku Tabungan

Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) PNS yang mencapai BUP

Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi

Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat SKP 2 tahun terakhir

Permohonan Pensiun PNS

Pas Foto Hitam Putih 3x4 cm (8 lembar)

Peraturan Pemerintah (PP) no 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS

PENSIUN MENINGGAL DUNIA

Peraturan Pemerintah (PP) no 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS

PNS yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PNS dinyatakan meninggal dunia apabila:

Meninggalnya tidak dalam menjalankan tugas

Meninggalnya sedang menjalani masa uang tunggu Meninggalnya pada waktu menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Berkas yang perlu disiapkan ahli waris:

Scan SK CPNS

Scan SK PNS

Surat Keputusan Pangkat Terakhir

Surat Kenaikan Gaji Berkala Terakhir

Scan Buku Nikah/Akta Pernikahan

Scan KK Terbaru

Scan KTP

Prosedur :

Scan Akta Kelahiran Anak yang masih menjadi tanggungan Scan TASPEN Scan NPWP

Scan Buku Tabungan

Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)

SKP 2 tahun terakhir

Pas Foto Hitam Putih 3x4 cm (8 lembar)

Ya

Tidak

PENSIUN TEWAS

PNS yang tewas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PNS dinyatakan tewas apabila meninggal:

Dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya.

Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan keadaan menjalankan tugas dan kewajibannya

Langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau keadaan lain yang ada hubungannya dengan kedinasan.

Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab/sebagai akibat tindakan anasir itu

Scan KK

Scan SK CPNS

Scan SK PNS

Surat Keputusan Pangkat Terakhir

Surat Kenaikan Gaji Berkala Terakhir

Scan Buku Nikah/Akta Pernikahan

Scan KK Terbaru

Scan Akta Kelahiran Anak yang masih menjadi tanggungan

Scan TASPEN

Scan NPWP

Scan Buku Tabungan SKP 2 tahun terakhir

Pas Foto Hitam Putih 3x4 cm (8 lembar)

Tidak

Peraturan Pemerintah (PP) no 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS

yang

ahli

PENSIUN DINI

Peraturan Pemerintah (PP) no 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS

Pensiun Dini atau Pensiun Atas Permintaan Sendiri adalah pensiun atau pemberhentian dari PNS yang dilakukan atas permintaan sendiri, apabila pada saat pemberhentiannya telah memenuhi syarat sebagai berikut :

Telah berusia sekurang kurangnya 45 tahun

Telah memiliki masa kerja pensiun sekurang kurangnya 20 tahun Sakit, sehingga tidak memungkinkan bagi PNS untuk melaksanakan tugasnya Ingin berwiraswasta

Berkas yang perlu disiapkan :

Surat Permohonan Pensiun Dini dari ybs ke Pejabat Eselon II

Menyampaikan Surat Rekam Medis Dari Rumah Sakit (Jika karena Sakit)

Scan SK CPNS

Scan SK PNS

Surat Keputusan Pangkat Terakhir

Surat Kenaikan Gaji Berkala Terakhir

Scan Buku Nikah/Akta Pernikahan

Scan Akta Cerai jika PNS yang bersangkutan cerai (hidup/mati)

Scan KK Terbaru

Scan Akta Kelahiran Anak yang masih menjadi tanggungan

Scan TASPEN

Scan KTP

Scan NPWP

Scan Buku Tabungan

Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi

Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat SKP 2 tahun terakhir

Permohonan Pensiun PNS

Pas Foto Hitam Putih 3x4 cm (8 lembar)

PENUTUP

Buku saku ini disusun berdasarkan berbagai literatur terkait layanan kepegawaian. Sumber data yang digunakan adalah Undang undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri PUPR, dan Peraturan BKN yang berlaku saat buku ini dibuat. Buku ini dirancang sedemikian rupa agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh PNS di Direktorat Jenderal Perumahan.

Akhir kata penyusun berharap buku saku ini dapat menjadi media penyebaran informasi layanan kepegawaian di Direktorat Jenderal Perumahan serta dapat mewujudkan peningkatan kinerja ASN, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja yang lebih efisien dalam rangka mewujudkan Smart Governance atau tata kelola pemerintahan cerdas.

D I R E K T O R A T J E N D E R A L P E R U M A H A N

Jl.PattimuraNo.20,Selong,KebayoranBaru,JakartaSelatan,12110 perumahan.pu.go.id @pupr perumahan

Perumahan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT