Buku 2: Laporan Studi Strategis Dalam Negeri tentang Pembangunan Nasional di Provinsi Bengkulu

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU BUKU

LAPORAN KELOMPOK PESERTA PPRA XLIX LEMHANNAS RI STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TANGGAL 21 S.D 26 JULI 2013

BERDASARKAN SURAT PERINTAH GUBERNUR LEMHANNAS RI NOMOR : SPRIN / 595 / IV / 2013 TANGGAL : 2 April 2013

2

BAB 1 - PENDAHULUAN

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami bisa menyelesaikan Buku I ini

sebagai Laporan Pelaksanaan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX di Provinsi Bengkulu yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 26 Juli 2013. Pelaksanaan SSDN di Provinsi Bengkulu tersebut berdasarkan Surat Perintah Gubernur Lemhannas RI Nomor Sprin/595/IV/2013 tanggal 2 April 2013, yang berisi tentang Kondisi “Pembangunan Nasional di Provinsi Bengkulu�.

Pada kesempatan ini kami segenap anggota Kelompok SSDN di Provinsi Bengkulu,

mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan SSDN ke Provinsi Bengkulu. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Mayjen TNI Edy Susanto sebagai Pimpinan Rombongan, Drs. Edijan Tandjung, M.Si sebagai Tenaga Ahli I, H.Ario W, SH, MSc, sebagai Tenaga Ahli II dan Laksma TNI Petrus Padmardjo sebagai Liaison Officer, Drs. Iswidiyatmo, MM, MA sebagai Sekretaris Rombongan.

Kami telah berupaya menyusun laporan Buku II Studi Strategis Dalam Negeri

(SSDN) ke Provinsi Bengkulu ini sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu yang sangat terbatas dan menggunakan sumber data yang ada, namun demikian kami sepenuhnya menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan laporan ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca guna kesempurnaan laporan ini, sehingga laporan ini dapat bermanfaat bagi upaya kita mewujudkan pembangunan Nasional, demi kesejahteraan bangsa Indonesia pada umumnya.

Jakarta, Agustus 2013

KETUA KELOMPOK SSDN PROVINSI BENGKULU PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

iii

DAFTAR ISI PENDAHULUAN 1. Umum

2

2. Maksud dan Tujuan.

5

3. Ruang Lingkup dan Sistematika.

5

4. Metode dan Pendekatan.

6

KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 5. Umum

10

6. Kondisi Ketahanan Nasional

10

ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 7. Umum

44

8. Gatra Geografi

44

9. Gatra Demografi

48

10. Gatra Sumber Kekayaan Alam (SKA)

50

11. Gatra Ideologi

54

12. Gatra Politik

62

13. Gatra Ekonomi

68

14. Gatra Sosial Budaya

73

15. Gatra Pertahanan dan Keamanan

77

PENUTUP 85 16. Kesimpulan

86

17. Saran

86

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

v

BAB 1 - PENDAHULUAN

vi

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

1

PENDAHULUAN

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU PPRA XLIX LEMHANNAS RI

BAB 1 - PENDAHULUAN

1.

UMUM

Ketahanan Nasional di daerah sangat penting untuk menunjang ketahanan nasional.

Oleh karena itu, ketahanan nasional di daerah, salah satunya Provinsi Bengkulu, perlu dijaga agar proses pencapaian tujuan nasional dapat berjalan dengan sukses.

Provinsi Bengkulu terbentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 yang direalisasikan

dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1968. Berdasarkan undang-undang tersebut, wilayah Provinsi Bengkulu meliputi wilayah bekas Keresidenan Bengkulu dengan luas wilayahnya 19.813 km2, terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu yang terdiri dari dua kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara (ibukota Argamakmur) yang terdiri dari 13 kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan (ibukota Manna) yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang Lebong (ibukota Cu rup) yang terdiri 2

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

dari 10 kecamatan. Wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat dibagi lagi ke dalam marga dipimpin oleh seorang pasirah dan pasar yang dipimpin oleh datuk.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Provinsi Bengkulu mengalami pemekaran kabupaten. Sampai tahun 2011 Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota dengan total luas wilayah mencapai kurang lebih 1.978.870 hektar atau 19.788,7 kilometer persegi.

Ditinjau dari letak geografisnya, Provinsi Bengkulu terletak di antara 1010

01’– 1030 41’ BT dan 20 16’ – 30 31’ LS disebelah barat pegunungan Bukit Barisan serta memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung sepanjang lebih kurang 567 kilometer. Provinsi Bengkulu di sebelah utara berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat, di sebelah selatan berbatasan PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

3

BAB 1 - PENDAHULUAN

dengan Samudera Indonesia dan Provinsi Lampung, di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.

Penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 berjumlah 1.742.080. Rasio jenis

kelamin Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 sebesar 105 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Keadaan sosial penduduk Provinsi Bengkulu digambarkan dalam beberapa variabel, antara lain : pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, keamanan, agama dan fasilitas layanan sosial.

Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu karena

merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2011, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 39,84 % (Rp 8,4 triliun) terhadap PDRB Provinsi Bengkulu. Sektor pertanian tersebut mencakup: pertanian tanaman bahan makanan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian Provinsi Bengkulu

relatif rendah. Selama kurun waktu 2000-2011 peranan sektor industri pengolahan dalam PDRB kurang dari 5 % per tahun. Di Provinsi Bengkulu terdapat 33 buah industri besar/ sedang yang mencakup industri makanan, minuman, dan tembakau, industri pengolahan kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenis, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, industri produk dari batubara dan pengilangan minyak bumi, industri karet, barang dari karet dan plastik, industri barang logam, bukan mesin dan perlengkapannya.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan salah satu sektor yang cukup penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu mengingat perannya dalam menjembatani para produsen dan konsumen. Peranan sektor ini cukup dominan mengingat banyak wilayah di Provinsi Bengkulu yang menghasilkan komoditi berupa hasil pertanian, antara lain sayur-sayuran dan buah-buahan, beras serta hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi dan aneka komoditi lainnya, termasuk barang hasil galian/tambang dan barang-barang industri. Selama kurun waktu 2000 – 2011, peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam PDRB Provinsi Bengkulu cukup dominan, yaitu berkisar antara 19-21 % per tahun ditambah dengan relatif tingginya pertumbuhan sektor ini dimana 4

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

pertumbuhan yang berada dalam kisaran 4-6 %.

Provinsi Bengkulu mempunyai potensi yang cukup besar dalam perdagangan luar

negeri melalui ekspor berbagai komoditas khususnya komoditas yang berbasis sumber daya alam. Komoditas ekspor Provinsi Bengkulu antara lain terdiri dari : batubara, karet, dan cangkang sawit. Pada tahun 2011 total volume ekspor Provinsi Bengkulu mencapai 2.746,81 ribu ton, dengan nilai 265,56 milyar US dolar.Â

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengukur

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pada tahun 2011 PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku telah mencapai 21,15 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar 8,87 triliun rupiah. Apabila dibandingkan dengan tahun 2010, PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2011 atas harga berlaku telah mengalami perkembangan sebesar 13,41 %, sedangkan PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2011 atas dasar harga konstan mengalami pertumbuhan sebesar 6,40 %.

Berdasarkan kondisi di atas, jelaslah bahwa Provinsi Bengkulu memiliki arti

penting bagi ketahanan nasional Indonesia sehingga perlu ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu perlu dikembangkan dalam upaya mencapai tujuan nasional.

2.

MAKSUD DAN TUJUAN.

a. Maksud. Maksud penulisan laporan SSDN ini adalah untuk memberikan gambaran tentang tingkat ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu, selanjutnya menyajikan hasil observasi lapangan tentang aspek-aspek pendukung serta hasil validasi pengukuran Ketahanan Nasional di Provinsi Bengkulu. b. Tujuan. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah tentang kondisi ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu serta sebagai bahan dan feedback bagi Labkurtanas guna melakukan survey pembangunan Daerah dan Nasional.

3.

RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA.

Ruang lingkup penyusunan laporan ini meliputi potensi yang dimiliki daerah

beserta permasalahannya dan pembahasan ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

5

BAB 1 - PENDAHULUAN

pada aspek Astagatra serta implikasinya pada ketahanan nasional. Adapun sistematika penulisan laporan dapat dijabarkan sebagai berikut: Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat uraian umum tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, serta metode dan pendekatan.

Bab II Kondisi Ketahanan Nasional di Provinsi Bengkulu. Bab ini memuat secara umum kondisi Ketahanan Nasional Provinsi Bengkulu dari aspek Astagatra.

Bab III Analisa Kondisi Ketahanan Nasional di Provinsi Bengkulu Tahun 2013. Bab ini berisi analisa tiap gatra diprioritaskan pada penentuan isu-isu strategis daerah serta implikasinya pada ketahanan nasional di daerah dan ketahanan nasional.

Bab IV Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran guna mendukung Ketahanan Nasional di Provinsi Bengkulu.

4.

METODE DAN PENDEKATAN.

Metode yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah metode deskriptif analisis yang dilakukan secara komprehensif, integral dan holistik bedasakan Astagatra.

Sumber data primer dalam penulisan laporan ini didapat dari peninjauan langsung di lapangan dalam bentuk kegiatan pertemuan dan wawancara dengan Pemda, instansi daerah, lembaga legislative, TNI/Polri, dan Perguruan tinggi. Selain itu, penulisan ini juga dilengkapi dengan sumber data sekunder yang berasal dari studi pustaka, internet, media dan sumber-sumber lainnya.

6

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU

8

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

2

KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU PPRA XLIX LEMHANNAS RI

BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU

5.

UMUM

Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia

yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Aspek kehidupan tersebut telah dielaborasi dalam wujud Asta Gatra yang meliputi Tri Gatra (aspek alamiah) dan Panca Gatra (aspek sosial).

Oleh karena itu, untuk menganalisa kondisi ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu, perlu diketahui aspek Astragatra Provinsi Bengkulu yang meliputi gatra geografi, gatra demografi, gatra sumber kekayaan alam (SKA), gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan dan keamanan (hankam).

6.

KONDISI KETAHANAN NASIONAL

a.

Gatra Geografi

1.) Letak Geografis dan Luas Wilayah

Provinsi Bengkulu secara geografis terletak antara 1010 01’– 1030 41’ BT dan 20 16’

– 30 31’ LS. Provinsi Bengkulu dibatasi: • Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat • Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Provinsi Lampung .

• Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Propinsi Bengkulu yang berada di sebelah barat pegunungan Bukit Barisan 2

dengan luas wilayah sebesar ± 1.978.870 Ha atau 19.788,7 Km . Wilayah administrasi Propinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat sampai dengan perbatasan Propinsi Lampung yang jaraknya lebih kurang 567 10

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

kilometer. Propinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia pada garis pantai sepanjang lebih kurang 433 kilometer. Bagian Timurnya berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur, sedang bagian barat merupakan dataran rendah yang relatif sempit, memanjang dari utara ke selatan serta diseling oleh daerah yang bergelombang.

Secara administrasi Pemerintahan Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 9 kabupaten

dan 1 kota, yang terdiri dari 124 kecamatan. Luas wilayah masing-masing kabupaten/ kota di Provinsi Bengkulu digambarkan pada table di bawah.

Tabel: Luas Wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu No

Kabupaten

Luas Wilayah (Km2)

1 Kabupaten Bengkulu Selatan 2 Kabupaten Rejang Lebong 3 Kabupaten Bengkulu Utara 4 Kabupaten Kaur 5 Kabupaten Seluma 6 Kabupaten Muko – Muko 7 Kabupaten Lebong 8 Kabupaten Kepahiang 9 Kabupaten Bengkulu Tengah 10 Kota Bengkulu Jumlah

1.185,70 1.515,76 4.424,60 2.363,00 2.400,44 4.036,70 1.929,24 664,80 1.123,94 144,52 19.788,70

Sumber : Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu, 2013

2.) Topografi Berdasarkan keadaan alam dan letaknya, maka wilayah Propinsi Bengkulu mempunyai ketinggian dari permukaan laut yang berbeda-beda. Keadaan ketinggian wilayah Propinsi ini sangat bervariasi mulai dari 0 – 100 m, 100 – 500 m, 500 – 1000 m dan lebih besar 1000 m. Bagian timur Provinsi Bengkulu berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur, sedang bagian barat merupakan dataran rendah yang relatif sempit, memanjang dari utara ke selatan serta diselingi oleh daerah yang PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

11

BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU

bergelombang. Pembagian kelas ketinggian tersebut digambarkan sebagai berikut: a. Daerah yang terletak pada ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan laut (daerah low land) mencapai 708,435 hektar atau 35,80 % dari luas wilayah Provinsi Bengkulu. b. Daerah yang terletak pada ketinggian 100 - 1000 meter di atas permukaan laut yang merupakan lereng pegunungan Bukit Barisan (Bukit Range) yaitu dengan ketinggian antara 100 – 500 meter mencapai 625.323 hektar atau 31,60 % dan pada ketinggian 500 – 1000 meter lencapai 405.688 hektar atau 20,50 % dari luas wilayah Provinsi Bengkulu. c. Daerah yang terletak pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, posisinya sampai puncak pegunungan Bukit Barisan yang umumnya daerah kegiatan vulkanis dan tektonis yang mencapai 239,924 hektar atau 12,10 %.

Berdasarkan kondisi Geologisnya Propinsi Bengkulu terdiri dari 5 formasi, yaitu: Formasi Batuan Andesit, Formasi Telisa Atas, Formasi Telisa Bawah, Formasi Kristalin, Formasi Neogen, Formasi Alluvial.

3.) Morfologi

Secara geomorfologi atau bentuk permukaan bumi di Propinsi Bengkulu dapat

dibedakan menjadi 4 (empat) bagian bentuk daerah, yaitu: a. Dataran Pantai. Dataran ini terdapat disepanjang pantai, yang membentang dari muko-muko sampai padang Guci umumnya daerah ini sempit dan terdapat cejungan dan rawa-rawa. b. Dataran Alluvial. Dataran ini berada memanjang di belakang dataran pantai yang mempunyai lebar berkisar antara 5 – 10 Km, umumnya daerah ini mempunyai kesuburan tanah cukup tinggi. c. Dataran Lipatan. Daerah ini hampir memanjang sejajar dengan dataran alluvial dengan ketinggian antara 100 – 400 meter diatas permukaan laut. Daerah ini antara lain meliputi Lumbuk Pinang, Beringin Tambun dan Hulu Sungai Ipuh. d. Daerah Vulkanik. Daerah ini menempati sebagian besar pegunungan Bukit 12

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

Barisan yang merupakan jalur pegunungan patahan dan kompleks vulkanik dengan pusat erupsi di luar Propinsi Bengkulu.

4.) Klimatologi

Iklim di Provinsi Bengkulu ditandai dengan jumlah curah hujan yang cukup

tinggi, yaitu rata-rata 100 mm/tahun, dengan rata-rata hari hujan antara 100 – 250 hari/tahun. Hari Hujan rata-rata 20 hari/bulan, dengan hari hujan terendah 18 hari terjadi pada bulan Mei dan September, sedangkan hari hujan tertinggi selama 23 hari terjadi pada bulan November dan Desember.

5.) Hidrologi

Pada saat ini telah diidentifikasi lebih kurang 22.647 Ha lahan di wilayah Propinsi

Bengkulu mengalami erosi yang tersebar pada tiap Kabupaten, Erosi yang cukup besar terjadi di Kabupaten Rejang Lebong. Hilangnya lapisan atas tanah (degradasi) ini disebabkan antara lain oleh longsoran Air Hujan, Sungai, laut dan angin. Lereng adalah salah satu faktor yang sangat menentukan intensitas erosi disamping

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

13

BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU

kepekaan tanah dengan kandungan pasir, liat debu dan bahan-bahan organic. Selain itu factor manusia sangat pula mempengaruhi, dengan adanya perubahan hutan, pengunndulan lereng-lereng perbukitan dan aktifitas budidaya lainnya.

6.) Jenis Tanah

Berdasarkan kondisi geologisnya, Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 jenis tanah

yaitu : jenis tanah organosol 3.600 ha (0,18%), jenis tanah alluvial sebanyak 70.015 ha (3,54%), jenis tanah regosol sebanyak 43.360 ha (2,19%), jenis tanah asosiasi, podsolik merah kuning, latosol-litosol sebanyak 283.200 ha (14,31%), jenis tanah latosol sebanyak 426.800 (21,57%), jenis tanah andosol sebanyak 142.200 ha (7,19%), jenis tanah asosisi andosol regosol sebanyak 81.200 ha (4,10%), jenis tanah asosiasi podsolik coklat, podsol, litosol sebanyak 150.800 ha (7,26 % dan jenis lainnya sebanyak 777.695 ha (39,30%).

7.) Infrastruktur Transportasi 14

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

Infrastruktur wilayah merupakan aspek yang penting dalam pembangunan daerah baik dalam rangka penunjang pertumbuhan ekonomi maupun sosial terutama infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara). a. Transportasi darat Jaringan jalan sampai saat ini masih merupakan prasarana transportasi yang dominan di Provinsi Bengkulu dengan penggunaan moda angkutan jalan sebagai alat transportasi utama. Di lain pihak sistem jaringan jalan yang ada saat ini belum dapat melayani dan mendukung hubungan antar kota di Provinsi Bengkulu dan antar wilayah. Hal ini disebabkan oleh fungsi jaringan jalan yang belum maksimal, seperti belum tersedianya lintas-lintas alternatif yang memadai, belum lengkapnya/sempurnanya sistem jaringan jalan yang ada antara lain ditandai dengan tidak jelasnya peran dan fungsi jalan, belum lengkapnya hirarki jalan serta berbaurnya lalu lintas cepat dan lambat dan lalu lintas jarak jauh dengan lalu lintas lokal.

Tabel: Kondisi dan Status Jalan di Provinsi Bengkulu

No

Status

Panjang (Km)

Kondisi (Km) Baik

Sedang

Rusak Ringan

Rusak Berat

1

Nasional

783,86

427,57

228,96

68,23

59,10

2

Provinsi

1.562,82

331,31

579,28

482,26

144,13

3

Kabupaten

4.449,77

2.124,57

466,46

541,99

464,99

Jumlah

6.796,45

2.883,45

1.275,23

1.038,48

668,22

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011

b. Transportasi udara Transportasi udara di Provinsi Bengkulu dilayani oleh 1 (satu) bandar udara, yaitu Bandara Fatmawati Soekarno. Pemanfaatan bandara tersebut masih PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

15

BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU

sangat terbatas untuk pelayanan penumpang dan bagasi serta hanya melayani penerbangan domestik yang dioperasikan oleh 6 (enam) maskapai penerbangan yaitu Sriwijaya Air, Batavia Air dan Lion Air, Merpati Nusantara Airline, Susi Air dan NBA (Nusa Buana Air). Kontribusi sub-sektor angkutan udara dalam PDRB Provinsi Bengkulu pada kurun waktu 2000-2009 masih relatif kecil dan lebih rendah. Namun masih perlu ditingkatkan lagi, baik sarana maupun prasarana bandara, seperti peningkatan landasan pacu dari 2.250 m menjadi 3.000 m.

16

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

Grafik: Perkembangan Jumlah Penumpang Pesawat Udara Tahun 2009-2010

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011

Gambar: Volume Bongkar-Muat Barang Dan Bagasi Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Tahun 2010 (kg)

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu,BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

17

BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU

c. Transportasi Laut

Angkutan laut merupakan salah satu moda transportasi yang sangat menjanjikan

dan dapat diandalkan khususnya untuk pengangkutan barang, mengingat bahwa dengan angkutan laut barang dapat diangkut dalam volume yang besar dengan biaya yang relatif murah. Kontribusi subsektor angkutan laut di Provinsi Bengkulu masih lebih rendah jika dibandingkan dengan subsektor angkutan darat namun masih lebih tinggi dari subsektor angkutan udara. Pada tahun 2010 kontribusi subsektor angkutan laut dalam PDRB Provinsi Bengkulu 1,38 persen.

Sebagai pelabuhan terbesar dan merupakan pintu utama transportasi laut di Provinsi

Bengkulu, Pelabuhan Pulau Baai menjadi pelabuhan terpenting di Provinsi Bengkulu. Aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Pulau Baai dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.

Pada tahun 2010 volume barang yang dimuat sebanyak 544,38 ribu ton atau mengalami peningkatan sebesar 7,8 persen jika dibandingkan tahun 2009 sebesar 425,96 ribu ton, tetapi volume barang yang dibongkar sebesar 484,12 ribu ton atau menurun 10,6 persen dari volume tahun 2009 sebesar 517,27 ribu ton.

Grafik: Volume Bongkar-Muat Barang Pelayaran Domestik Di Pelabuhan Laut Pulau Baai 2009- 2010 (Ton)

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011

18

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

Selain untuk aktivitas bongkar muat barang, Pelabuhan Pulau Baai juga melayani pemberangkatan dan kedatangan penumpang meski hanya untuk pelayaran antar pulau di Provinsi Bengkulu seperti dari Pulau Baai menuju Pulau Enggano. Selama tahun 2010 jumlah penumpang yang naik dari Pelabuhan Pulau Baai sebanyak 6.325 orang dan yang turun sebanyak 5.251 orang.

Infrastruktur transportasi di wilayah di Provinsi Bengkulu masih belum memadai dan masih kecilnya dukungan pemerintah pusat untuk menjadikan transportasi di Provinsi Bengkulu, sebagai berikut: a. Transportasi darat, antara lain: (a) rendahnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan,(b) rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastuktur jaringan jalan, (c) kurangnya ketersediaan dan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas; b. Transportasi udara, antara lain (a) Perlunya perpanjangan landasan Run Way Bandara Fatmawati Soekarno untuk menjadi embarkasi antara angkutan haji dan (b) Perpanjangan dan peningkatan Fasilitasi bandara Mukomuko; c. Transportasi laut, antara lain (a) Revitalisasi Pulau Baai melalui Pengembangan fasilitasi pelabuhan laut Pulau Baai sebagai pelabuhan utama di wilayah barat PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

19

BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU

Sumatera dengan status Pelabuhan Nasional dan pemeliharaan alur dan runing Sand Trap Pelabuhan Pulau Baai dengan kedalaman -10 lws; (b) Peningkatan status Pelabuhan Linau sebagai pelabuhan skala regional Pualu Sumatera, (c) Pelabuhan Enggano sebagai Pelabuhan Internasional Special Economic Zone Mega Tanker,(d) Pelabuhan Mukomuko sebagai Pelabuhan Peti Kemas sekaligus Pelabuhan Pengumpan Sekunder dan

(e) Pembangunan Pelabuhan Khusus

Batubara di Bengkulu Utara.

a.

Gatra Demografi

1.) Laju pertumbuhan penduduk Permasalahan atau isu utama kependudukan Provinsi Bengkulu adalah penyebarannya belum merata. Penduduk beraglomerasi hanya sekitar daerah-daerah bagian tengah dan di daerah pantai barat sepanjang jalan provinsi, sementara bagian pedalaman merupakan kelompok-kelompok kecil dan terpencar.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2011, diketahui bahwa penduduk Provinsi

Bengkulu berjumlah 1.742.080 jiwa atau meningkat sekitar 1,55 % dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 1.715.518 jiwa. Rasio jenis kelamin Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 sebesar 105. Hal ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu, hanya Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang lebong dan yang memiliki rasio jenis kelamin di bawah 105, masing-masing adalah: 103, 103, 104 dan 104. Sementara Kabupaten Lebong memiliki rasio jenis kelamin paling tinggi yakni sebesar 111.

20

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

Tabel: Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Bengkulu, 2009-2011

Kabupaten/Kota

Jumlah Penduduk 2008

2009

2010

2011

Bengkulu Selatan Rejang Lebong

140.083 253.661

142.964 257.563

142.940 246.787

145.153 250.608

Bengkulu Utara

343.568

253.052

257.675

261.665

Kaur Seluma Mukomuko Lebong Kepahiang Bengkulu Tengah

115.168 163.859 142.047 91.142 117.916 -

117.821 165.564 145.530 92.579 118.910 94.106

107.899 173.507 155.753 99.215 124.865 98.333

109.569 176.193 158.164 100.751 126.798 99.855

Kota Bengkulu

274.477

278.831

308.544

313.324

Provinsi Bengkulu

1.641.921

1.666.920

1.715.518

1.742.080

Sumber : Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2011; *) Hasil Sensus Penduduk (SP) 2010

2.) Ketenagakerjaan

Menurut data resmi BPS Bengkulu, tenaga kerja di Provinsi Bengkulu pada bulan

Februari 2013 mencapai 920,2 ribu orang. Jumlah penduduk yang bekerja pada bulan Februari 2013 mencapai 900,6 ribu penduduk. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bengkulu pada bulan Februari 2013 sebesar 2,12 persen. Berdasarkan status pekerjaan pada bulan Februari 2013, sebanyak 236,7 ribu orang (26,28 persen) merupakan pekerja keluarga, buruh/karyawan sebanyak 228,3 ribu orang (25,35 persen) dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebanyak 223,2 ribu orang (4,78 persen).

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

21

BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU

Tabel: Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama

Sumber: Berita Resmi BPS Provinsi Bengkulu No. 26 /05/ 17/Th VII Mei 2013

Lapangan pekerjaan utama yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi

Bengkulu adalah sektor pertanian mencapai 52,6 persen. Sektor-sektor lainnya di luar sektor pertanian yang relatif banyak dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi sebesar 17,19 persen dan sektor jasa kemasyarakatan dan perorangan sebesar 15,8 persen.

22

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

Tabel: Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama 2012-2013 (ribu orang)

Sumber: Berita Resmi BPS Provinsi Bengkulu No. 26 /05/ 17/Th VII Mei 2013

b.

Gatra SKA

1.) Pertanian

Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu karena

merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2011 peranan sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Bengkulu adalah 39,84 % dengan nilai nominal 8,4 triliun rupiah (atas dasar harga berlaku).

a. Pertanian Tanaman pangan dan holtikultura Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, di Provinsi Bengkulu mempunyai luas areal untuk lahan sawah, secara keseluruhan adalah 106.822 ha, dari luas tersedia, yang belum dimanfaatkan seluas 11.807 ha. Lahan seperti tersebut diatas terdapat di areal irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi desa, tadah hujan, pasang surut, lebak dan lainnya.

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

23

BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU

Pada tahun 2011, rata-rata produksi per hektar padi sawah mencapai 4,11

ton per hektar, sedangkan padi ladang sebesar 2,16 ton per hektar. Sedangkan total produksi, padi ladang sebesar 26.608 ton sementara padi sawah sebesar 475.944 ton. Demikian, produksi komoditi palawija (jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau) sebagian besar mengalami kenaikan produksi dibanding tahun 2010 kecuali komoditas ubi jalar dan kedelai.

Selain tanaman padi dan palawija, Provinsi Bengkulu juga memiliki

keragaman produksi tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan.

Pada tahun 2011, terdapat 12 jenis komoditi sayuran yang tercatat ditanam di berbagai daerah kabupaten/kota, yaitu bawang merah, cabe, kentang, kubis, wortel, petsay, bawang daun, tomat, terung, ketimun, kangkung dan bayam.

Total luas panen tanaman sayuran pada tahun ini mencapai 24.897 hektar dengan produksi sebesar 3.436,186 ton.

Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terus berupaya mengembangkan

upaya-upaya untuk meningkatkan produksi di sektor pertanian, khususnya beras. Namun masih terdapat beberapa kendala utama yang dihadapai petani saat ini, seperti : kurangnya pemakaian benih unggul bersertifikat serta langkanya pengadaan pupuk. Terbatasnya teknologi pengolahan pasca panen merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya kehilangan hasil, disamping masalah klasik berkenaan dengan pemasaran hasil.

Provinsi Bengkulu memiliki lahan persawahan yang mendapat pengairan

irigasi baik mencapai 69.549 ha dari luas total lahan persawahan yang ada 106.822 ha. Di beberapa daerah kabupaten, lahan tersebut berpotensi cukup besar untuk dikembangkan menjadi pusat produksi padi. Pentingnya komoditas padi bagi masyarakat Bengkulu dapat dilihat dari hasil studi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu yang bekerjasama dengan beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, menyimpulkan bahwa komoditas padi merupakan salah satu komoditas andalan masyarakat Bengkulu yang dapat dilihat dari sumbangan terhadap pendapatan rumah tangga dan serapan tenaga kerja.

24

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

b. Perkebunan

Dukungan luas wilayah dan kondisi lahan di Provinsi Bengkulu

terhadap komoditas tanaman perkebunan menjadikan wilayah ini banyak yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Selain dikelola oleh perusahaan pemerintah (Perkebunan Nusantara), terdapat juga perkebunan yang dimiliki dan dikelola rakyat. Komoditi yang dihasilkan antara lain kelapa sawit, karet, kopi, dan lain-lain. Pada tahun 2011, kelapa sawit, karet, dan kopi merupakan komoditas unggulan dengan produksi masing-masing sebesar 642.451,9 ton, 101.792 ton, dan 58.642,8 ton. Jenis komoditi perkebunan yang berpotensi dikembangkan di Propinsi Bengkulu antara lain: Kopi, Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Cengkeh, Coklat, Aren, Lada, Kayu Manis, Pinang, Vanili, Jahe, Nilam, Teh, Tembakau.

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

25

BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU

2.) Peternakan Hewan ternak dibagi dalam dua kelompok, yaitu: ternak besar dan ternak kecil dan unggas. Ternak yang masuk kategori ternak besar adalah sapi perah, sapi, kerbau dan kuda. Sedangkan kambing, domba, babi, ayam, dan itik merupakan ternak kecil dan unggas. Secara umum, populasi sapi perah tahun 2011 mencapai 247 ekor, sementara populasi sapi, kerbau, dan kuda masingmasing sebanyak 98.948 ekor, 19.971 ekor dan 22 ekor. Sedangkan populasi unggas sebanyak 9.571.153 ekor.

Peran masyarakat disektor perternakan umumnya dilaksanakan secara swadaya

murni masyarakat, sedangkan usaha ternak yang dikelola secara profesional, terbatas pada usaha perternakan ayam potong. Peluang bagi investor untuk berpartisivasi secara langsung dalam memberdayakan peternakan di Provinsi Bengkulu adalah pengembangan penggemukkan sapi dan usaha ternak ayam potong dan ayam petelur secara profesional, hal ini masih dimungkinkan sekali mengingat permintaan akan daging dan telur semakin meningkat sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk.

Disamping usaha seperti tersebut di atas, investor dapat membuka usaha pembuatan pakan ayam. Peluang ini perlu dimanfaatkan mengingat bahan baku pendukung pembuatan pakan cukup tersedia. Dilain pihak harga pakan ayam yang didatangkan dari luar Provinsi Bengkulu cukup mahal, dengan didirikannya pabrik pembuatan pakan ayam, harga pakan ayam dapat lebih ekonomis/menguntungkan.

3.) Perikanan

Wilayah Provinsi Bengkulu yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia

menunjukkan besarnya potensi perikanan yang besar. Disamping berasal dari laut, produksi ikan juga diperoleh dari pengembangan budidaya perikanan. Produksi perikanan pada tahun 2011 mencapai 806.542,9 ton.

a. Perikanan Air Laut

26

Produksi ikan dan udang laut di Propinsi Bengkulu, pada saat ini baru

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Hal ini mengingat upaya penangkap ikan laut baru dilaksanakan di wilayah pesisir pantai. Ketidak mampuan penagkapan ikan sampai ke ZEE disebabkan kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai berupa kapal ikan yang modern.

Potensi sumber daya perikanan laut di Propinsi Bengkulu, berokasi

dipantai barat pulau Sumatera menghadap laut Hindia. Yang mempunyai pantai sepanjang 525 Km. Untuk menggali potensi laut di Provinsi Bengkulu, masyarakat kelautan perlu diberdayakan secara profesional. Untuk itu, investor perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung proses penangkapan ikan laut di ZEE, khususnya untuk mencegah agar ikan laut tidak cepat membusuk.

Untuk kedepannya diperlukan juga pabrik batu es dan pabrik pengolahan ikan segar baik yang berskala besar maupun sedang.

b. Perikanan Air Tawar

Usaha budi daya pengembangan perikanan air tawar di Provinsi

Bengkulu, pada umumnya dilaksanakan melalui tambak, keramba, sawah dan perairan umum. Luas areal sumber daya perikanan air tawar yang masih dapat dimanfaatkan adalah 50.867,5 ha.: dengan rincian di kab.Bengkulu Utara dan Muko-muko adalah seluas 14.106,25 ha; di Kab. Seluma, Bengkulu Selatan dan kaur seluas 19.545 ha; dan di kab. Kepahyang, Rejang Lebong dan Lebong seluas 10.000 ha.

Lahan yang tersedia sangat produktif untuk diberdayakan secara maksimal

dan profesional. Sebagai pendukung untuk melaksanakan usaha budi daya ikan air tawar, di Provinsi Bengkulu tersedia bahan baku untuk pembuatan pakan ikan. Untuk itu investor dapat membuka lapangan kerja untuk usaha pembuatan pakan ikan.

4.) Pertambangan dan Energi Provinsi Bengkulu banyak mengadung Sumber Daya mineral berupa galian: Golongan A (bahan galian strategis); golongan B (bahan galian vital); golongan C PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

27

BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU

(bahan galian industri dan bahan bangunan). Pada saat ini sebagian besar dari potensi bahan galian yang terdapat di Provinsi Bengkulu telah diketahui baik jenis maupun indikasi pembayarannya. Namun, pertambangan masih merupakan sektor yang kecil peranannya dalam perekonomian Provinsi Bengkulu. Hal ini terlihat dari rendahnya peranan subsektor pertambangan dalam PDRB Provinsi Bengkulu, yaitu rata-rata kurang dari 5 % per tahun. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya eksploitasi bahan-bahan tambang yang terkandung di Provinsi Bengkulu.

Kegiatan pengusahaan pertambangan di Bengkulu saat ini didominasi oleh pengusahaan bahan galian strategis seperti batu bara, dikarenakan potensinya di Provinsi Bengkulu mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan, hal ini dilihat dari jumlah cadangan cadangan batu bara di Provinsi Bengkulu yang diperkirakan mencapai 539,86 juta ton yang tersebar di Kabupaten Bengkulu Utara(220,1 juta ton), Kabupaten Bengkulu Tengah(118,3 juta ton), Kabupaten Seluma (195,3 juta ton) dan Kabupaten Mukomuko (6,1 juta ton).

28

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

Pemasaran batubara saat ini selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,

juga untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke negara-negara Asia seperti Jepang, India, dan Malaysia. Seiring dengan terus meningkatnya produksi batubara, total volume ekspor batubara Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 mencapai 2,23 juta ton (73,62 % dari total penjualan batubara).

Untuk sektor energi, pada zone cekungan Bengkulu diperkirakan memiliki cadangan minyak sebesar 500 sampai 1.000 MMSTB (Million Stock Tank Barrel) dan gas bumi sebesar 1.000 smpai 10.000 BSF (Billion Standart Cubic Feet) serta panas bumi 1.150 MWE dan masih diperlukan eksplorasi detail. Untuk bahan galian golongan B (bahan galian vital) seperti : emas, besi tembaga dan belerang, yang sudah dieksploitasi baru berupa bahan galian emas yang dilakukan oleh penambangan rakyat.

Untuk material emas dan mineral pengikutnya (DMP) pernah dieksploitasi dengan sistem Kontrak Karya Pertambangan Umum oleh PT. Lusang Mining sejak tahun 1985 sampai dengan 1995. Adapun besar cadangan emas di Lebong Tandai (berdasarkan data PT. Lusang Mining tahun 1995) adalah: • Cadangan terukur (prove) : 16.674 ton • Cadangan terunjuk (provable) : 53.590 Ton • Cadangan tereka (possible) : 1.476.000 ton

Adapun potensi bahan galian yang terdapat di Provinsi Bengkulu dan mempunyai

prospek yang baik untuk dikmbangkan adalah sebagai berikut : • Golongan A (strategis): Batu Bara, Bitumen Cair, Minyak dan Gas Bumi, Panas Bumi.

• Golongan B (Vital): Emas dan perak, Pasir Besi, Tembaga, Timbal, Belerang, Kristal Kuarsa.

• Golongan C (industri dan bangunan): Andesit, Obsidian, Granit, Perlit, Batu gamping, Batu Apung, Bnetoit, Zeolit, Kaolin, Trass, Piropilit, Phospat, Lempung.

5.) Flora dan Fauna

Hutan tropis Propinsi bengkulu memiliki sumber kekayaan flora dan fauna yang PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

29

BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU

dapat dikembangkan menjadi objek wisata. Kekayaan flora hutan tropis Propinsi Bengkulu yang sudah terkenal dan telah menjadi objek wisata hutan adalah bunga Raflesia Arnoldi yang terdapat di hutan Propinsi Bengkulu. Kekayaan flora lain yang juga cukup menarik dan berpotensi untuk dijadikan objek wisata hutan karena kelangkaannya, yaitu bunga anggrek Vanda, bunga Bangkai, dan kayu Merbabu.

Sementara itu, kekayaan fauna yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata adalah harimau Sumatera, Siamang, Tapir, Kerbau Liar, Rusa, serta penangkaran gajah Sumatera.

c.

Gatra Ideologi

Suatu bangsa, termasuk Indonesia, pada dasarnya mempunyai dan memerlukan

filsafat hidup sebagai pedoman dan pegangan dalam melaksanakan perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sebagai pegangan hidup, ideologi Pancasila sangat menentukan dalam upaya pengembangan ketahanan nasional Indonesia sehingga perlu dikembangkan agar tidak luntur oleh berbagai hempasan ideologi asing.

30

Pengembangan ideology Pancasila, termasuk di Provinsi Bengkulu saat ini

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

menghadapi tantangan yang sangat besar, baik dari dalam maupun dari luar. Tantangan terebut berupa pudarnya nilai-nilai kegotongroyongan, nilai-nilai agama dan adat istiadat di tengah generasi muda. Seiring dengan itu, semakin berkembangnya sikap individualisme sebagai akibat dari arus globalisasi turut mengikis ideologi Pancasila di tengah masyarakat Provinsi Bengkulu.

d.

Gatra Politik

Perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralistis menjadi

desentralistis melalui otonomi daerah memberikan dampak positif bagi daerah.

Pemerintah daerah diberi peluang atau kesempatan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara lebih mandiri.

Salah satu dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terjadinya

pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Seiring dengan itu di Provinsi Bengkulu juga mengalami pemekaran kabupaten. Tujuannya adalah agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien, sehingga diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan. Sampai tahun 2011 Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota.

Pada pemilihan umum tahun 2009, anggota legislatif yang terpilih berjumlah

45 orang yang berasal dari 15 partai politik. Partai Golkar merupakan partai terbesar dengan 9 anggota yang menduduki kursi legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu disusul kemudian Partai Demokrat dengan 8 kursi. Komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu hasil Pemilu 2009, didominasi laki–laki sebanyak 37 orang dan perempuan hanya 8 orang. Bila dilihat tingkat pendidikannya, anggota DPRD Provinsi Bengkulu mayoritas berpendidikan sarjana, yaitu berpendidikan S1 sebanyak 64,4 %, berpendidikan S2 sebanyak 28,9 %, dan sisanya sebanyak 6,7 % berpendidikan SLTA/D3.

Secara umum, kehidupan politik di Provinsi Bengkulu cukup kondusif. Walaupun

terdapat beberapa permasalahan terkait Pilkada, namun tidak sampai menjadi konflik terbuka dan masih berada pada koridor hukum.

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

31

BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU

e.

Gatra Ekonomi

1.) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pada tahun 2011 PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku telah mencapai 21,15 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar 8,87 triliun rupiah. Apabila dibandingkan dengan tahun 2010, PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2011 atas harga berlaku telah mengalami perkembangan sebesar 13,41 %, sedangkan PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2011 atas dasar harga konstan mengalami pertumbuhan sebesar 6,40 %.

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun

2011 masih sangat dominan. Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya.

Fenomena itu terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya. Nilai nominal PDRB sektor pertanian atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 sebesar 8,43 triliun rupiah dan peranannya dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 39,90 %.

Kemudian diikuti sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 sebesar 3,96 triliun rupiah dengan peran sebesar 18,74 %.

32

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

Pada tahun 2011 nilai nominal pendapatan perkapita pertahun penduduk Provinsi Bengkulu diperkirakan sebesar 12,14 juta rupiah, sementara itu nilai nyata pendapatan perkapita pertahun penduduk Provinsi Bengkulu diperkirakan sebesar 5,1 juta rupiah. Bila dilihat dari sisi penggunaan, pada tahun 2011 PDRB Provinsi Bengkulu sebagian besar masih digunakan untuk konsumsi yakni sebesar 77,38 %, dimana 78,1 % diantaranya merupakan konsumsi rumah tangga, 20,68 % konsumsi pemerintah dan 1,22 % merupakan konsumsi lembaga nirlaba. Hal ini menandakan masyarakat Provinsi Bengkulu masih mengutamakan konsumsi daripada investasi maupun tabungan terbukti pada pembentukan modal tetap bruto peranannya dalam PDRB hanya sebesar 10,84 %. Sedangkan ekspor memiliki peran 33,92 %, impor memiliki peran 13,8 % dan perubahan stok memiliki peran sebesar –9,84 % dari total PDRB.

2.) Ekspor-Impor

Provinsi Bengkulu mempunyai potensi yang cukup besar dalam perdagangan

luar negeri melalui ekspor berbagai komoditas khususnya komoditas yang berbasis sumber daya alam. Komoditas ekspor Provinsi Bengkulu terdiri dari : batubara, karet, dan cangkang sawit. Pada tahun 2011, total volume ekspor Provinsi Bengkulu mencapai 2.746,81 ribu ton, dengan nilai USD 265,56 milyar. Jika ditinjau dari volumenya, batubara merupakan komoditas utama ekspor Provinsi Bengkulu yaitu sebanyak 2.598,85 juta ton atau 94,6 % dari total ekspor, kemudian diikuti oleh komoditas cangkang sawit 3,25 %, pasir besi 1,61 % dan karet 0,54 %. Demikian pula halnya dari nilai ekspor, komoditas batubara menempati peringkat pertama pada tahun 2011 yaitu sebesar USD 194,3 juta atau sebesar 73,18 % kemudian diikuti komoditas karet sebesar USD 64,35 milyar atau 24,23 %. Berbagai komoditas ekspor dari Provinsi Bengkulu dikirimkan ke sejumlah negara antara lain Amerika Serikat, China, Turki, India, Jepang, Pilipina, dan Thailand.

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

33

BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU

3.) Inflasi

Inflasi dihitung berdasarkan harga konsumen berbagai komoditas yang

dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu: bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

34

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

Sesuai data resmi BPS Provinsi Bengkulu, selama kurun wantu 2011, inflasi yang terjadi di Kota Bengkulu adalah 3,96 %, lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang hanya sebesar 3,79 %. Diantara berbagai kelompok komoditas, kelompok sandang merupakan kelompok yang mengalami inflasi paling tinggi (12,39 %), diikuti kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga (8,94 %), perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (7,39 %), makanan jadi (6,32 %), kesehatan (5,61 %), serta kelompok transportasi dan komunikasi (2,06 %). Sementara kelompok bahan makanan justru menunjukkan deflasi sebesar -1,68 %.

f.

Gatra Sosial Budaya

Keadaan sosial penduduk Provinsi Bengkulu digambarkan dalam beberapa

variabel, antara lain: pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, keamanan, agama dan fasilitas layanan sosial.

1.) Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak

ini menjadi kewajiban pemerintah. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab besar agar seluruh penduduk muda yang mendominasi struktur umur di Provinsi Bengkulu memperoleh pendidikan yang layak. Walaupun jumlah penduduk Provinsi Bengkulu belum begitu besar tetapi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan bukan berarti ringan. Kendala dan tantangan tersebut antara lain: a. Ketersediaan pendidikan yang bermutu dan terjangkau masyarakat; b. Ketersediaan guru yang berkualitas; c. Sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai.

Pembangunan bidang pendidikan yang telah dilakukan sampai saat ini

telah mampu meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah, baik Pendidikan Dasar maupun Pendidikan Menengah, seperti yang kita lihat dibawah ini.

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

35

BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU

Tabel: Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2010

No

Jenjang Pendidikan

APS

APK (%)

APM (%)

2009

2010

2009

2010

2009

2010

1

Pendidikan Dasar

820,00

826,81

204,99

208,09

164,99

166,74

2

Pendidikan Menengah

305,69

312,20

66,08

68,32

51.69

53,46

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu,BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011

Tabel: Rasio Guru terhadap Murid dan Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2010

Rasio Guru-Murid (%) No

Tahun

Pendidikan Dasar

Pendidikan Menengah

Rasio Sekolah-Penduduk Usia Sekolah (%) Pendidikan Dasar

Pendidikan Menengah

1

2009

57,31

83,80

44,55

10,68

2

2010

58,07

86,04

44,88

11,22

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu,BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011

Kondisi ini menunjukan bahwa pelayanan pendidikan berupa penyediaan

sekolah dan guru masih belum memadai sehingga perlu ditingkatkan. Selain itu, meskipun telah terjadi berbagai peningkatan yang cukup berarti, pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan merata, berkualitas dan terjangkau. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa biaya pendidikan

36

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

masih relatif mahal dan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga belum dinilai sebagai bentuk investasi.

Pelayanan terhadap minat baca masyarakat difasilitasi dengan tersedianya

10 buah perpustakaan pemerintah. Namun demikian, minat baca masyarakat di Provinsi Bengkulu pada umumnya masih rendah. Pembinaan dan pemberdayaan perpustakaan masih perlu dilakukan melalui penyaluran bantuan buku ke perpustakaan desa/kelurahan di Provinsi Bengkulu.

2.) Kesehatan Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantaranya adalah layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain: (1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskemas dan balai pengobatan; (2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat,

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

37

BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU

bidan dan apoteker; dan (3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani.

Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan.

Tabel: Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya di Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2010

NO

FASILITAS KESEHATAN

2009

2010

1

Rumah Sakit Umum Daerah

10

10

2

Rumah Sakit TNI/POLRI

3

3

3

Rumah Sakit Swasta

2

3

4

Rumah Sakit Jiwa

1

1

5

PUSKESMAS

167

172

6 7

PUSKESMAS Pembantu PUSKESMAS Keliling

587 152

430 188

8

Klinik/KIA

126

127

9

POSYANDU

1.798

1.833

10

Rumah Bersalin

17

17

11

Rumah Sakit Jiwa

1

1

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011

Tabel: Tenaga Kesehatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2010 NO

38

FASILITAS KESEHATAN

2009

2010

1

Dokter Umum

395

458

2

Dokter Gigi

80

99

3

Dokter Ahli

45

44

4

Apoteker

68

84

5

Sarjana Kesehatan

486

944

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

6

Paramedik Perawatan

2.574

3.185

7

Bidan

2.055

2.480

8

Paramediak Non-Perawatan

782

1.270

9

Tenaga Kesehatan Lainnya

476

92

10

Tenaga Kesehatan di Luar Departemen Kesehatan

1.119

1.368

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011

3.) Agama

Jumlah agama yang dianut penduduk Provinsi Bengkulu ada enam, yaitu Islam,

Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Diantara agama-agama tersebut, Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbesar. Pada tahun 2011, jumlah pemeluk agama Islam sebesar 97,96 %, Kristen sebesar 0,96 %, Katholik sebesar 0,65 %, Hindu sebesar 0,27 %, dan Budha sebesar 0,16 %. Sementara pemeluk Konghucu kurang dari 0,01 %.

Sampai saat ini, kehidupan beragama di Provinsi Bengkulu masih cukup kondusif.

Hal ini terlihat dari minimnya konflik yang terjadi berlatar belakang keagamaan.

g.

Gatra Pertahanan dan Keamanan

Bidang keamanan meliputi penganiayaan, pencurian/perampokan, pembunuhan,

penipuan, kesusilaan dan pelanggaran lainnya. Secara umum, jumlah tindak kejahatan di Provinsi Bengkulu cukup tinggi. Hal ini tergambar dari data resmi pihak Polda Bengkulu pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa tindak kejahatan yang terjadi di Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 sebanyak 3735 kasus. Demikian juga halnya dengan jumlah kecelakaan lalu lintas yang mengalami peningkatan dari 563 kasus tahun 2010 menjadi 615 kasus pada tahun 2011.

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

39

BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU

Tabel: Jumlah Peristiwa Kejahatan yang dilaporkan dan Diselesaikan menurut Jenisnya di Bengkulu, 2010-2011.

2010 Dilaporkan Diselesaikan

2011 Dilaporkan Diselesaikan

739

383

681

265

112

46

110

45

198

104

63

26

510

111

271

66

18

14

24

11

Pembunuhan

18

17

25

21

Perkosaan

41

20

39

23

Pemerasan

27

23

14

8

Penculikan

2

1

2

0

Senjata Api

5

7

3

6

Narkotika

148

159

104

109

Penyelundupan

-

-

-

-

Perjudian

34

34

37

47

Lain-Lain

1864

1212

2362

1351

Jumlah total

3716

2131

3735

1978

Jenis Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan Pencurian Dengan Kekerasan Penganiayaan Berat Pencurian Kendaraan Bermotor Kebakaran/ Pembakaran

Sumber : Polda Bengkulu (2013)

40

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

41

BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

42

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

3

ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU PPRA XLIX LEMHANNAS RI

BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

7. UMUM

Secara umum pengukuran ketahanan nasional meliputi 3 dimensi, yaitu dimensi

gatra, dimensi wilayah/spasial, dan dimensi waktu. Dimensi wilayah yang akan di ukur dan dianalisis disini adalah Provinsi Bengkulu. Sedangkan dimensi gatra meliputi astagatra baik gatra alamiah (gatra statis) maupun gatra sosial (gatra dinamis). Adapun dimensi waktu dengan menggunakan waktu saat dilaksanakannya SSDN yaitu tanggal 21 s/d 26 Juli 2013.

Pengukuran dan analisis difokuskan terhadap permasalahan isu-isu strategis,

yaitu data-data yang menyumbang kondisi rawan dan kurang tangguh pada kondisi ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu. Analisis ketahanan nasional dilakukan dengan melihat secara menyeluruh variabel dan indikator pada setiap gatra, kemudian pada setiap indikator diberi nilai kuantitatif untuk selanjutnya dilakukan pembobotan sesuai penilaian kelompok. Indeks Ketahanan Nasional (IKN) di Provinsi Bengkulu diukur dalam 37 (tiga puluh aspek) aspek, 108 (seratus delapan) variabel, dan 421 (empat ratus dua puluh satu) indikator.

8.

GATRA GEOGRAFI

Indeks Ketahanan Gatra (IKG) geografi Provinsi Bengkulu diukur dalam 7

(tujuh) aspek, 9 (delapan) variabel, dan diuraikan dalam 52 (lima puluh dua) indikator.

Aspek-aspek tersebut antara lain: batas wilayah, kemiringan wilayah, bentuk wilayah, penggunaan lahan, kepadatan penduduk, iklim, risiko bencana, sarana dan prasarana, dan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). Indeks Ketahanan Gatra Geografi di Provinsi Bengkulu adalah 2,93 = CUKUP TANGGUH.

Dari 9 (sembilan) variabel yang diukur, variabel Sarana dan Prasarana pada

kondisi Rawan, variabel Batas Wilayah, Penggunaan Lahan, dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Geografi dapat dilihat pada tabel berikut:

44

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi

NO

VARIABEL

BOBOT

SKOR

BOBOT X SKOR

1

Batas Wilayah

20

2,44

48,89

2

Kemiringan Wilayah

3

4,00

12,00

3

Bentuk Wilayah

7

4,25

29,75

4

Penggunaan Lahan

4

2,06

8,26

5

Kepadatan Penduduk

16

4,33

69,33

6

Iklim

9

4,78

43,00

7

Resiko Bencana

18

2,75

49,50

8

Sarana dan Prasarana

13

1,47

19,12

9

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

10

2,50

25,00

TOTAL

100

292,85

Pie Chart 1: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

45

BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

Radar Chart 1: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi

Dalam Gatra Geografi Provinsi Bengkulu terdapat 17 (sembilan belas) indikator

Rawan dan 2 (dua) indikator Kurang Tangguh, sehingga upaya peningkatan posisi Gatra Geografi Provinsi Bengkulu harus difokuskan pada rekomendasi indikator-indikator tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut:

46

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi Provinsi Bengkulu

No

1

Indikator

Kebijakan daerah tentang batas wilayah

Rekomendasi Pemda membuat perda tentang batas wilayah antara daeraah terutama daerah pengembangan baru.

Mensosialisasikan batas wilayah antara daerah pemekaran kestake holder pemerintah kabupaten.

Menghindari potensi konflik akibat batas wilayah dengan cara menjalin komunikasi antara daerah .Solusi terakhir melalui pengadilan.

5

3

Kebijakan daerah tentang bentuk wilayah

Pemda membuat grand design RTRW pemerintah provindi Bengkulu.

Pemda membuat kajian tentang kebutuhan daerah pemekaran berdasarkan dengan anggaran pembangunan yang ada.

Kebijakan daerah tentang transportasi darat

Pemda membuat peraturan tentang transportasi darat terutama pengangkutan hasil tambang yang melintasi jalan perkotaan.

Pemda berkoordinasi dengan pemerintah pusat tentang pembanguna ring road didaerah cagar alam.

Pemda merencanakan pembangunan sarana jalan yang melintasi daerah trerpencil untuk mempercepat pembangunan daerah.

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

47

BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

No

4

5

8

Indikator

Kebijakan daerah tentang transportasi laut

Kebijakan daerah tentang transportasi udara

Rasio jumlah pesawat penumpang terhadap 100.000 penduduk

Rekomendasi Pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memaksimalkan pelabuhan laut Pulau Baai.

Pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan klasifikasi jalan yang menuju pelabuhan laut Pulau Baai.

Pemda merencanakan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan Bandara Fatmawati agar dapat didarati oleh pesawat berbadan besar.

Pemda membuat grand design pengembangan bandara udara Fatamawati dengan membebaskan tanah yang lebih luas.

Pemda berkoordinasi dengan pihak perusahaan penerbangan swasta dan BUMN untuk penambahan frekwensi penerbangan ke Bengkulu.

9.

GATRA DEMOGRAFI

Indeks Ketahanan Gatra (IKG) demografi Provinsi Bengkulu diukur dalam 3 (tiga)

aspek, 7 (tujuh) variabel, dan diuraikan dalam 47 (empat puluh tujuh) indikator. Aspekaspek tersebut antara lain: kuantitas, kualitas, dan mobilitas. Indeks Ketahanan Gatra Demografi di Provinsi Bengkulu adalah 3,64 = TANGGUH.

Dari 7 (tujuh) variabel yang diukur, tidak ada variabel yan rawan maupun kurang

rawan. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Demografi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 48

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Demografi

No

Variabel

Bobot

Skor

Bobot X Skor

1

Fertilitas

11,00

2,73

30,07

2

Mortalitas

4,00

3,38

13,50

3

Komposisi Penduduk

25,00

4,41

110,29

4

Morbiditas

7,00

3,81

26,65

5

Partisipasi Ekonomi

21,00

4,50

94,50

6

Mobilitas Spasial

14,00

2,81

39,41

7

Mobilitas Sosial

18,00

2,73

49,20

Total

100

363,62

Pie Chart 2: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi

Radar Chart 2: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

49

BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

10.

GATRA SUMBER KEKAYAAN ALAM (SKA)

Indeks Ketahanan Gatra (IKG) SKA Provinsi Bengkulu diukur dalam 3 (tiga) aspek,

8 (delapan) variabel, dan diuraikan dalam 147 (seratus empat puluh tujuh) indikator.

Aspek-aspek tersebut antara lain: pemenuhan barang konsumsi, komoditas pemenuhan kebutuhan dan penghasil devisa, dan lingkungan biofisik. Indeks Ketahanan Gatra SKA di Provinsi Bengkulu adalah 2,,50 = KURANG TANGGUH.

Dari 8 (delapan) variabel yang diukur, variabel Kondisi Lingkungan Hidupl

berada dalam posisi Rawan dan variabel Ketersediaan Pangan, Energi Sumber Daya Air, dan Mineral berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra SKA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra SKA

No

Variabel

Bobot

Skor

Bobot X Skor

1

Ketersediaan Pangan

22

2,37

52,13

2

Energi (Gatra SKA)

14

2,22

31,07

3

Sumber Daya Air

19

2,25

42,75

4

Mineral

17

2,82

47,91

5

Sumber Daya Laut Hayati

8

2,97

23,76

6

Hutan dan Hasil Hutan

11

3,09

34,00

7

Komoditi Perkebunan

3

2,71

8,14

8

Kondisi Lingkungan Hidup

6

1,67

10,00

TOTAL

50

100

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

249,76

Pie Chart 3: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra SKA

Radar Chart 3: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra SKA

Dalam Gatra SKA Provinsi Bengkulu terdapat 73 (tujuh puluh tiga) indikator

Rawan, dan 4 (empat) indikator Kurang Tangguh, sehingga upaya peningkatan posisi Gatra SKA di Provinsi Bengkulu harus difokuskan pada rekomendasi indikator-indikator tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut:

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

51

BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra SKA Provinsi Bengkulu

No

52

Indikator

Rekomendasi

Kebijakan daerah tentang ketersediaan pangan

Pemda perlu meningkatan ketahanan pangan terutama dalam tingkat keluarga.Peningkatan pangan akan dapat meningkatkan ekonomi keluarga.

Persentase produksi lokal beras terhadap potensi produksi beras di daerah

Perlunya pemda untuk membuat perencanaan tentang peluasan persawahan dan perbaikan irigasi untuk meningkatkan produksi beras .

Persentase produksi lokal jagung terhadap potensi produksi jagung di daerah

Perlunya Pemda memberikan bimbingan dan bibit jagung unggulan agar lebih banyak hasilnya.

Persentase produksi lokal kacang-kacangan terhadap potensi produksi di daerah

Perlunya Pemda memberikan bimbingan pertanian dan bibit kacang-kacangan unggulan agar lebih maksimal hasilnya.

Persentase capaian rencana produksi batu bara

Perlunya Pemda berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatur produksi batu bara agar tidak merusak lingkungan.Pemda harus mengawasi tambang agara tidak diproduksi dengan berlebihan.

Pemda selalu mengawasi transportasi hasil batubara menuju pelabuhan untuk pengangkutan agar tidak merugikan pelayan masyarakat yang mengunakan jalan umum.

Persentase pengusahaan panas bumi oleh perusahaan nasional

Pemda bekerjasama dengan pemerintah Pusat untuk mengembangkan panas bumi di provinsi Bengkulu sebagai tenaga listrik masa depan.

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

No

Indikator

Rekomendasi

Persentase cadangan energi air (hydropower) yang sudah dimanfaatkan terhadap potensi yang ada di daerah

Pemda melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Sumatra Sselatan untuk mengembangkan energi air.

Pemerintah daerah perlu mengembangkan pemanfatan energi Persentase pemanfaatan surya terutam didaaerah terpencil energi surya terhadap potensi dan pulau Enggano.Pemberian yang ada intensif kepada peneliti yang dapat mengembangkan energi surya didaerah terpencil.

Kebijakan daerah tentang sumber daya air

Pemda melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Sumatra Sselatan untuk mengembangkan energi air.

Pemda perlu mengawasi kelestarian lingkungan hutan agar sungai tetap mengalirkan air sesuai debit yang besar.

Kebijakan daerah tentang mineral

Perlunya Pemda berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatur produksi mineral agar tidak merusak lingkungan.Pemda harus mengawasi tambang agar tidak diproduksi dengan berlebihan.

Pemda selalu mengawasi transportasi hasil mineral menuju pelabuhan untuk pengangkutan agar tidak merugikan pelayan masyarakat yang mengunakan jalan umum.

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

53

BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

11.

GATRA IDEOLOGI Indeks Ketahanan Gatra (IKG) Ideologi Provinsi Bengkulu diukur dalam 5 (lima)

aspek, 14 (empat belas) variabel, dan diuraikan dalam 99 (sembilan puluh sembilan) indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: Sila I Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila II Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Sila III Persatuan Indonesia, Sila IV Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Keadilan, Sila V Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Indeks Ketahanan Gatra Ideologi di Provinsi Bengkulu adalah 1,79 = RAWAN.

Dari 8 (delapan) variabel yang diukur, variabel Kesamaan Hak Dalam Konteks

Kehidupan Sosial dan Variabel Kesetaraan berada dalam posisi Rawan. Sedangkan variabel Kewajiban Sosial, Solidaritas Sosial, Kesatuan Wilayah, dan Kekeluargaan berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Ideologi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ideologi

No 1 2

Variabel Religiusitas dan Ketakwaan Toleransi

Bobot 12,00 8,00

Skor 3,40 2,95

Bobot X Skor 40,80 23,60

3

Kesederajatan dalam konteks hukum

3,00

4,50

13,50

4

Kesamaan hak dalam konteks 9,00 kehidupan sosial

1,50

13,50

7,00 10,00 4,00

2,75 2,38 1,90

19,25 23,85 7,60

6,00

3,62

21,69

15,00 1,00 5,00 7,00 2,00

2,00 2,00 1,80 1,83 3,22

30,00 2,00 9,00 12,83 6,44

5 6 7 8 9 10 11 12 13

54

Kewajiban Sosial Solidaritas Sosial Kesatuan Wilayah Persatuan Bangsa (Nasionalisme) Kebebasan yang taat hukum Konsensus Kesetaraan (Gatra Ideologi) Kekeluargaan Kesetaraan Akses

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

No

Variabel

Bobot

Skor

Bobot X Skor

14

Penghormatan terhadap hak dan tanggung jawab

11,00

3,00

33,00

TOTAL

100

178,57

Pie Chart 4: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ideologi

Radar Chart 4: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ideologi

Dalam Gatra Ideologi di Provinsi Bengkulu terdapat 56 (lima puluh enam) indikator

Rawan, sehingga upaya peningkatan posisi Gatra Ideologi di Provinsi Bengkulu harus difokuskan pada rekomendasi indikator-indikator tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut:

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

55

BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Ideologi Provinsi Bengkulu

No

Indikator

Rekomendasi

1

Kebijakan daerah tentang religiusitas dan ketakwaan

Pemda bekerja sama dengan DPRD membuat peraturan terkait religiusitas dan ketaqwaan.

2

Persentase penduduk beragama Islam yang menyetorkan zakat, infaq dan sadaqahnya kepada Badan Amil Zakat Dearah (BAZDA) dalam tahun terakhir

BAZDA mengaktifkan dan mensosialisasikan tentang kewajiban zakat bagi umat islam bengkulu.

3

Jumlah klenteng per 1.000 penduduk beragama Khonghucu

Pemda perlu memonitor kebutuhan klenteng bagi umat khonghucu.

4

Persentase rata-rata ummat Katolik yang menghadiri kebaktian Dinas terkait perlu bekerjasama dengan minggu pada Gereja utama pihak gereja untuk memonitor dan terhadap jumlah anggota yang pembinaan umat katolik. terdaftar

Persentase rata-rata ummat 5

56

Protestan yang menghadiri kebaktian minggu pada Gereja utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar

Dinas terkait perlu bekerjasama dengan pihak gereja untuk memonitor dan pembinaan umat protestan.

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

No

Indikator

Rekomendasi

6

Persentase rata-rata ummat Hindu yang menghadiri kebaktian wajib pada Pura utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar

Dinas terkait perlu bekerjasama dengan pihak pengelola Pura untuk memonitor dan pembinaan umat hindu

7

Persentase rata-rata ummat Budha yang menghadiri kebaktian wajib pada Vihara utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar

Dinas terkait perlu bekerjasama dengan pihak pengelola Vihara untuk memonitor dan pembinaan umat Budha

8

Persentase rata-rata ummat Konghucu yang menghadiri kebaktian wajib pada Klenteng utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar

Dinas terkait perlu bekerjasama dengan pihak pengelola Klenteng untuk memonitor dan pembinaan umat Khonghucu

Kebijakan daerah tentang toleransi

Pemda Bengkulu perlu membuat Perda tentang toleransi antar umat beragama.

Bakorinda selalu memonitor tentang perkembangan ancaman terhadap toleransi SARA.

10

Frekuensi dialog intra ummat beragama tahun terakhir

Pemda beserta Polri, TNI, FKUB, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama meningkatkan dialog intra umat beragama.

12

Kebijakan daerah tentang kesederajatan dalam konteks hukum

Pemda, Polri, Kejaksaan tinggi dan pengadilan tinggi selalu bekerja sama untuk memanto perkembangan setiap sidang hukum.

9

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

57

BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

No

58

Indikator

Rekomendasi

13

Persentase penanganan kasus hukum perdata pengusaha yang dianggap tidak adil oleh masyarakat dalam tahun terakhir

Pemda, Polri, Kejaksaan tinggi dan pengadilan tinggi selalu bekerja sama untuk memanto perkembangan setiap sidang hukum terutama kasus hukum yang menyangkut pengusaha melawan masyarakat.

14

Persentase penanganan kasus hukum pidana penguasa (pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang dianggap tidak adil oleh masyarakat

Pemda, Polri, Kejaksaan tinggi dan pengadilan tinggi selalu bekerja sama untuk memantau perkembangan setiap sidang hukum terutama menyangkut kasus hukum pidana penguasa.

15

Kebijakan daerah tentang kesamaan hak dalam konteks kehidupan sosial

Pemda bekerja sama dengan komponen bangsa lainnya di provinsi Bengkulu untuk meningkatkan kesamaan hak.

Pemda bekerja sama dengan komponen bangsa lainnya di provinsi Bengkulu untuk meningkatkan sosialisasi tentang kesamaan hak dalam kehidupan sosial baik mayoritas maupun minoritas melalui media cetak, elektronik.

16

Persentase jumlah pejabat publik eselon II ke atas pada daerah otonom yang berasal dari daerah setempat/provinsi

Memberikan sosialisasi tentang kesamaan hak sesema warga negara untuk mengabdi di daerah otonom.

17

Kebijakan daerah tentang kewajiban sosial

Pemerintah daerah bersama DPRD membuat peraturan tentang perlindungan sosial.

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

No

Indikator

Rekomendasi

18

Kebijakan daerah tentang solidaritas sosial

Menggalakan tentang pentingnya solidaritas sosial bagi setiap anggota masyarakat.

19

Rasio pendonor darah terhadap jumlah penduduk berusia > 15 tahun

Pemda bekerjasama dengan PMI di daerah agar meningkatkan kegiatan donor darah dengan melibatkan lebih banyak masyarakat.

Persentase rumah singgah terhadap jumlah anak Terlantar

Meningkatkan pembangunan rumah singgah dan memberikan pendidikan life skill bagi anak terlantar terutama di kota madya Bengkulu.

Kebijakan daerah tentang kesatuan wilayah

Pemda perlu membuat kebijakan tentang kesatuan wilayah di Provinsi Bengkulu.

Pemda melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang satuan wilayah provinsi Bengkulu dalam pambangunan dan kesejahteran.

22

Kebijakan daerah tentang persatuan bangsa (nasionalisme)

Perlu sosialisasi tetang nasionalisme dan tentang negara kesatuan republik Indonesia.

Perlu melaksanakan sosialalisasi tentang perlunya persatuan bangsa dan wawasan kebangsaan Indonesia.

23

Persentase pejabat struktural eselon II pemerintah provinsi yang berasal dari suku bangsa setempat

Perlu sosialisasi arti kesatuan dalam keberagaman.

24

Kebijakan pusat tentang kebebasan Perlu sosialisasi kebijakan pusat terkait yang taat hukum* taat hukum.

25

Kebijakan daerah tentang kebebasan yang taat hukum

20

21

Sinergitas peraturan dengan pusat.

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

59

BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

60

No

Indikator

Rekomendasi

26

Persentase unjuk rasa yang tidak memberitahukan terhadap keseluruhan jumlah unjuk rasa

Perlu ketegasan dan kejelasan peraturan tentang unjuk rasa.

27

Persentase pemberitaan dan tayangan negatif (mistik, pornografi dan kekerasan) media televisi Nasional terhadap seluruh tayangan dalam satu bulan *

Perlu perundangan dan PP yang mengatur tayangan televisi di waktu jam belajar anak-anak.

28

Persentase pemberitaan dan tayangan negatif (mistik, pornografi dan kekerasan) media cetak Nasional terhadap seluruh tayangan dalam satu bulan *

Perlu penegakkan aturan secara konsisten

29

Persentase rata-rata pemberitaan dan tayangan negatif (mistik, pornografi dan kekerasan) dalam media cetak dan televisi daerah terhadap keseluruhan tayangan dalam sebulan

KPI dan masyarakat memonitor siaran TV.

30

Persentase unjuk rasa dengan kekerasan terhadap seluruh kegiatan unjuk rasa dalam satu tahun terakhir

Polri dan Pemda bersikat tegas menegakkan aturan.

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

No

Indikator

Rekomendasi

Kebijakan pusat tentang konsensus *

Pemerintah Pusat memberikan jumlah SKS yang lebih banyak untuk mata pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan.

Pemerintah daerah mengajukan penambahan pengajar terutama tentang Pancasila dan kewarganegaraan .

Pemerintah pusat melaksanakan revisi dan penambahan jumlah buku tentang Pancasila dan kewaraganegaraan untuk siswa dasar,menengah dan tinggi.

32

Kebijakan daerah tentang konsensus

Pemda melaksanakan sosialisai tentang Pancasila dimasyarakat daerah terutama didaerah terpencil bekerjasama dengan tokoh agama ,tokoh agama dan tokoh adat .

Pemda melaksanakan sosialaisasi tentang Pancasiala kepada para pemuda bekerja sama dengan TNI,Polri melalui kegiatan kepemudaan.

34

Persentase pengambilan keputusan Pengambilan keputusan di DPRD berdasarkan voting terhadap berdasarkan voting tetapi di utamakan seluruh keputusan sidang pleno mufakat dalam setiap keputusan.

DPRD

31

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

61

BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

12.

GATRA POLITIK

Indeks Ketahanan Gatra (IKG) Politik Provinsi Bengkulu diukur dalam 6 (enam)

aspek, 18 (delapan belas) variabel, dan diuraikan dalam 108 (seratus delapan) indikator.

Aspek-aspek tersebut antara lain: eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, organisasi masyarakat, dan masyarakat madani. Indeks Ketahanan Gatra Politik di Provinsi Bengkulu adalah 2,22 = KURANG TANGGUH.

Dari 8 (delapan) variabel yang diukur, variabel Hubungan Pusat-Daerah dan

Antar Daerah berada dalam posisi Rawan. Sedangkan variabel Kapasitas Pemerintah; Kapasitas Kepartaian; Asosiasi Pekerja; Ormas Pemuda; dan Tokoh Masyarakat Agama, Adat, Akademisi berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Politik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Politik

No

Variabel

Bobot

Skor

Bobot X Skor

1

Kapasitas Pemerintah

11,00

2,20

24,20

2

Hubungan Pusat-Daerah dan antar daerah

6,00

1,44

8,63

2,00 3,00 7,00 6,00 9,00 10,00 9,00 8,00 3,00 8,00 2,00 2,00 4,00

4,10 4,33 3,00 #DIV/0!

3,33 2,80 #DIV/0!

4,33 1,91 3,00 4,14 2,00 2,55

8,20 13,00 21,00 #DIV/0!

30,00 28,00 #DIV/0!

34,67 5,73 24,00 8,29 4,00 10,18

4,00

#DIV/0!

#DIV/0!

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

62

Politik Luar Negeri Keterwakilan Fungsi Budgeting Fungsi Legislasi Fungsi Pengawasan Kepastian Hukum Penegakan Hukum Sistem Kepartaian Kapasitas Kepartaian Media Massa Kelompok Bisnis/Usaha Asosiasi Pekerja Ormas Pemuda Lembaga Swadaya Masyarakat

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

No

Variabel

Bobot

Skor

Bobot X Skor

17

Tokoh masyarakat, agama, adat, akademisi

5,00

#DIV/0!

#DIV/0!

18

Masyarakat awam

1,00

2,43

2,43

TOTAL

100

222,32

Pie Chart 5: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Politik

Radar Chart 5: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Politik

Dalam Gatra Politik di Provinsi Bengkulu terdapat 65 (enam puluh lima) indikator Rawan,

sehingga upaya peningkatan posisi Gatra Politik di Provinsi Bengkulu harus difokuskan pada rekomendasi indikator-indikator tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut: PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

63

BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Politik Provinsi Bengkulu

No

Indikator

Rekomendasi

Kebijakan daerah tentang kapasitas pemerintah

Pemda meningkatkan kualitas PNS Pemda dengan memberikan pendidikan dan penataran tentang ilmu pemerintahan.

Pemda bekerjasama dengan BPK dan KPK untuk melaksanakan pemerintahan yang acountabilitas.

Dukungan konstruktif dari legislatif, yudikatif dan masyarakat terhadap kebijakan publik

Perlunya kerjasama yang lebih kondusif antara eksekutif dan legisilatif didaerah.

Perlunya kerjasama antara yudikatif dan legisilatif sehingga masyarakat lebih merasakan kebijakan publik yang lebih baik.

7

Kuantitas dan kualitas Perda yang pro kepentingan publik

Perlunya penelitian terhadap Perda yang bersifat egosintris kedaerahan.

Perlunya penelitian tentang Perda yang berlawanan dengan penggunaan anggaran yang acountabilitas dan tidak melanggar undang-undang yang lain.

10

Kebijakan daerah tentang hubungan pusat-daerah dan antar daerah

Perlunya sinergitas terhadap hubungan antara pemerintah

11

Otonomi daerah dengan kejelasan hak dan kewajiban Sangat urgen dan mendesak untuk antara pemerintah pusat dan segera ditangani daerah

1

3

64

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

No

14

Indikator

Rekomendasi

Wakil rakyat yang profesional dan kompeten di bidangnya di tingkat provinsi

Perlunya peningklatan pendidikan kepada wakil rakyat agar profesional untuk mendukung tugas sebagi legisilatif.

Perlunya adanya penyelesaian permasalahan wakil rakyat yang partainya tidak masuk dalam peserta pemilu th 2014 sehingga pindah partai.

Perlunya memberikan kesempatan yang luas bagi media massa pemerintah daerah untuk

40

41

Kebijakan daerah tentang media massa

Media cetak yang independen

menyampaikan pembangunan Bengkulu.

Perlunya perluasan media massa nasional kedaerah terpencil untuk memberikan akses informasi nasional kepada masyarakat.

Memberikan lebih banyak lagi penerbitan media cetak Independen yang dapat memberikan informasi yang netral.

Bengkulu memiliki satu media TV dan

42

Media elektronik yang independen

beberapa stasiun radio lokal maupun RRI yang dirasakan masih sangat kurang dibandingkan dengan luas wilayah. Berita yang disampaikan cukup netral tetapi harus ada keperpihakan kepada berita yang lebih positif.

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

65

BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

No

43

45

46

47

Indikator

Rekomendasi

Media yang bertanggung jawab/objektif

Media massa masih perlu adanya pencerahan untuk memberitakan tentang berita yang positif,obyektif dan bertanggung jawab.Media perlu memperbanyak berita pembangunan dan prestasi daerah .

Kebijakan daerah tentang kelompok bisnis usaha

Masih perlunya pengembangan kepada ekonomi daerah terutama kepada kelompok bisnis usaha agar lebih efesien karena kesulitan sarana dan prasarana transportasi.

Iklim usaha dan kompetisi yang sehat

Perlunya peningkatan iklim usaha dan kompetisi yang lebih sehat dan transparan terutama pada proyek pemda sehingga anggaran lebih besar ditujukan kepada pembangunan sarana dan prasarana jalan.

Keterlibatan kelompok bisnis dalam proses penyusunan kebijakan

Perlunya penelitian kepada kelompok usaha kepada proses penyusunan kebijakan anggaran terutama yang membantu kemenangan dalam pilkada.

13.

GATRA EKONOMI

Indeks Ketahanan Gatra (IKG) Ekonomi di Provinsi Bengkulu diukur dalam 5

(lima) aspek, 20 (dua puluh) variabel, dan diuraikan dalam 127 (seratus dua puluh tujuh) indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: kemakmuran, keadilan, aman, kemandirian, dan daya saing. Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi di Provinsi Bengkulu adalah 2,96 = CUKUP TANGGUH.

68

Dari 20 (dua puluh) variabel yang diukur, variabel Kemiskinan dan Variabel LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

Viskal berada dalam posisi Rawan. Sedangkan variabel Perumahan, infrastruktur, Investasi, Teknologi, dan HaK Kekayaan Intelektual berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Variabel Pangan (Gatra Ekonomi) Sandang Perumahan Pertambahan Kekayaan Kemiskinan Kesempatan Kerja Pemerataan Harga Umum Pasar Uang Pasar Modal Neraca Perdagangan Biaya Modal Energi (Gatra Ekonomi) Infrastruktur Investasi Fiskal Daya Saing Nasional Teknologi Efisiensi Pasar Hak Kekayaan Intelektual TOTAL

Bobot 10,00 6,00 2,00 1,00 7,00 6,00 8,00 7,00 9,00 8,00 3,00 6,00 2,00 3,00 5,00 4,00 5,00 2,00 5,00 1,00 100

Skor 3,83 2,62 2,50 3,80 1,77 2,94 2,85 3,63 3,40 3,25 3,00 3,00 3,46 2,00 2,00 1,78 2,84 2,00 4,20 2,00

Bobot X Skor 38,33 15,69 5,00 3,80 12,38 17,63 22,77 25,38 30,60 26,00 9,00 18,00 6,92 6,00 10,00 7,11 14,22 4,00 21,00 2,00 295,83

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

69

BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

Pie Chart 6: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi

Radar Chart 6: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi

Dalam Gatra Ekonomi di Provinsi Bengkulu terdapat 32 (tiga puluh dua) indikator

Rawan, sehingga upaya peningkatan posisi Gatra Ekonomi di Provinsi Bengkulu harus difokuskan pada rekomendasi indikator-indikator tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut:

70

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi Provinsi Bengkulu

No

1

3

Indikator

Rekomendasi

Kebijakan daerah tentang pangan (gatra Ekonomi)

Perlunya peningkatan pertanian pangan dengan memperbaiki pengairan dan memperbanyak PLP didaerah terpencil.

Perlunya peningkatan pertanian pangan ditingkat keluarga sehingga meningkatkan ekonomi keluarga.

Kebijakan daerah tentang perumahan

Perlunya Pemda membuat peraturan tentang perumahan untuk masyarakat ekonomi kecil ,petani dan nelayan.

Pengaturan perumahan diperkotaan yang sesuai dengan RTRW sehingga tidak merusak lingkungan dan keindahan perkotaan.

6

Kebijakan daerah tentang kemiskinan dari aspek ekonomi

Pemda perlu membuat kebijakan tentang pengentasan kemiskinan dengan meningkatan kewirausahaan didaerah.

Pemda memberikan kemudahan kredit tanpa anggunan kepada para pengusaha pemula ,UMKM dan perusahaan yang padat karya.

Pemda bekerjasama dengan BUMN,BUMD dan perusahaan swasta untuk memberikan program CSR dalam meningkatan perwkonomian masyarakat.

8

Kebijakan daerah tentang kesempatan kerja

Pemda mendorong penguatan UMKM kepada masyarakat kecil

9

Kebijakan daerah tentang pemerataan

Pemda membuat sentra2 industri yang mengandung potensial daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

71

BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

72

No

Indikator

Rekomendasi

10

Ketimpangan pendapatan antar penduduk (Gini Ratio pendapatan)

Pemda memberikan sosialisasi kepada penduduk agar mendapat pemahaman guna meningkatkan nilai ekonomi

11

Ketimpangan pendapatan antar daerah (koefisien Williamson)

Pemerintah Pusat memberikan arahan kepada Kementerian Daerah Tertinggal utk memberikan soisalisasi

14

Kebijakan daerah tentang biaya modal

Pemda membuat Perda mengenai permodalan.

15

Rasio kredit UKM terhadap total kredit

Pemda melalui dinas koperasi memberikan pinjaman modal dengan bunga rendah.

17

Kebijakan daerah tentang Infrastruktur

Pemda menerbitkan Perda tentang infrastruktur.

19

Kebijakan daerah tentang investasi

Pemda menerbitkan perda tentang penanaman modal baik asing maupun lokal.

22

Kebijakan daerah tentang daya saing nasional

Pemda menerbitkan Perda tentang sumber alam sesuai dengan potensi daerah.

26

Kebijakan daerah tentang teknologi

Pemda mendorong tumbuh kembangnya industri lokal berbasis teknologi.

30

Persentase biaya transaksi tidak resmi

Membuat aturan yang tegas dan jelas untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan.

32

Jumlah PNBP dari HAKI (Karya kreatif Yang Dipatenkan) *

Pemda melindungi dengan Perda tentang HAKI yang memuat kearifan lokal.

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

14.

No

Indikator

Rekomendasi

11

Ketimpangan pendapatan antar daerah (koefisien Williamson)

Pemda mendorong penguatan UMKM kepada masyarakat kecil

14

Kebijakan daerah tentang biaya modal

Pemda membuat Perda mengenai permodalan.

15

Rasio kredit UKM terhadap total kredit

Pemda melalui dinas koperasi memberikan pinjaman modal dengan bunga rendah.

17

Kebijakan daerah tentang Infrastruktur

Pemda menerbitkan Perda tentang infrastruktur.

19

Kebijakan daerah tentang investasi

Pemda menerbitkan perda tentang penanaman modal baik asing maupun lokal.

22

Kebijakan daerah tentang daya saing nasional

Pemda menerbitkan Perda tentang sumber alam sesuai dengan potensi daerah.

26

Kebijakan daerah tentang teknologi

Pemda mendorong tumbuh kembangnya industri lokal berbasis teknologi.

30

Persentase biaya transaksi tidak resmi

Membuat aturan yang tegas dan jelas untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan.

32

Jumlah PNBP dari HAKI (Karya kreatif Yang Dipatenkan) *

Pemda melindungi dengan Perda tentang HAKI yang memuat kearifan lokal.

GATRA SOSIAL BUDAYA

Indeks Ketahanan Gatra (IKG) Sosial Budaya di Provinsi Bengkulu diukur dalam 4 (empat) aspek, 12 (dua belas) variabel, dan diuraikan dalam 132 (seratus tiga puluh dua) PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

73

BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: kesejahteraan; harmoni; kesetaraan; sistem nilai, perilaku dan artefak; . Indeks Ketahanan Gatra Sosial Budaya di Provinsi Bengkulu adalah 2,,47 = KURANG TANGGUH.

Dari 20 (dua puluh) variabel yang diukur, variabel Nilai Tradisional dan Universal

berada dalam posisi Rawan. Sedangkan variabel keluarga; pemberdayaan perempuan; kreasi manusia dan pemanfaatn Iptek berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Sosial Budaya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Sosial Budaya

74

No

Variabel

Bobot

Skor

Bobot X Skor

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Eksklusi Sosial Pendidikan Kesehatan Keluarga Kerukunan Sosial Ketertiban Sosial Penyakit Sosial Hak-Hak Sipil Pemberdayaan Perempuan

5,00 13,00 15,00 10,00 14,00 12,00 1,00 9,00 4,00

2,67 2,66 2,76 2,33 1,80 2,80 3,71 3,14 2,06

13,33 34,55 41,36 23,33 25,20 33,60 3,71 28,29 8,24

10

Nilai Tradisional dan Universal

6,00

1,75

10,50

11

Perilaku Sosial

3,00

3,00

9,00

12

Kreasi Manusia dan Manfaat Iptek

8,00

2,00

16,00

TOTAL

100

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

247,12

Pie Chart 7: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Sosial Budaya

Radar Chart 7: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Sosial Budaya

Dalam Gatra Sosial Budaya di Provinsi Bengkulu terdapat 50 (lima puluh)

indikator Rawan, sehingga upaya peningkatan posisi Gatra Sosial Budaya di Provinsi Bengkulu harus difokuskan pada rekomendasi indikator-indikator tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut:

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

75

BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Sosial Budaya Provinsi Bengkulu

No

Indikator

Rekomendasi

Persentase anak nakal

Dinas sosial memberdayakan anak –anak nakal dengan pelatihan ketrampilan berbasis life skill

Persentase jumlah anggaran yang dialokasikan dari APBD untuk perlindungan sosial

Pemda memberi porsi anggaran lebih terhadap perlindungan sosial.

Kebijakan daerah di bidang pendidikan

Pemda melalui dinas pendidikan dan kebudayaan mengembangkan kurikulum sekolah/pendidikan berbasis kearifan lokal.

Persentese keluarga miskin Pemda memberi akses lebih kepada warga yang memiliki kartu Jaminan masyarakat untuk memperoleh jaminan Pemeliharaan Keluarga kesehatan.

Miskin

76

Kebijakan daerah tentang Keluarga

Pemda perlu menerbitkan perda tentang perlindungan keluarga.

Kebijakan daerah tentang Kerukunan Sosial

Pemda membuat perda kerukunan dan ketertiban sosial

Kebijakan daerah tentang Penyakit Sosial

Sangat urgen dan mendesak untuk segera ditangani

Kebijakan daerah tentang pemberdayaan Perempuan

Pemda mengembangkan perberdayaan perempuan.

Kebijakan daerah tentang Nilai tradisional dan universal

Pemda membuat perda tentang nilai tradisiona dan universal.

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

No

Indikator

Rekomendasi

Adat istiadat

Melindungi dan memelihara adat istiadat.

Kemampuan beradaptasi sosial (akulturasi dan asimilasi)

Pemda memfasilitasi untuk tumbuh dan berkembangnya berbagai kebudayaan.

Gotong royong

Mengembangkan nilai-nilai semangat kegotong royongan.

Lembaga Adat

Pemda membina berdirinya lembaga adat.

Kebijakan daerah tentang Kreasi manusia dan Manfaat Iptek

Pemda menerbitkan Perda tentang Ekonomi kreatif.

Persentase organisasi kesenian daerah

Pemda membina organisasi kesenian daerah.

15.

GATRA PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Indeks Ketahanan Gatra (IKG) Pertahanan dan Keamanan di Provinsi Bengkulu

diukur dalam 4 (empat) aspek, 20 (dua puluh) variabel, dan diuraikan dalam 110 (seratus sepuluh) indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: politik pertahanan, ekonomi pertahanan, militer, dan keamanan internal . Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan di Provinsi Bengkulu adalah 2,53 = KURANG TANGGUH.

Dari 20 (dua puluh) variabel yang diukur, variabel Diplomasi Preventif; Alokasi

Belanja Pertahanan di APBN; Kemampuan Industri Pertahanan; Sistem Pertahanan Semesta; Kekuatan TNI; dan Kondisi Terselenggaranya Perlindungan, Pelayanan, dan Pengayoman Masyarakat berada dalam posisi Rawan. Sedangkan variabel Proses Transfer Teknologi Persenjataan; Bela Negara; Kemampuan TNI; dan Gelar TNI berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Pertahanan dan Keamanan dapat dilihat pada tabel berikut:

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

77

BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan No

Variabel

Bobot

Skor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Diplomasi Pertahanan Confidence Building Meassures (CBM) Diplomasi Preventif Resolusi Konflik Alokasi Belanja Pertahanan di APBN Kemampuan Industri Pertahanan Kemandirian Pengadaan Alutsista Proses Transfer Teknologi Persenjataan Kebijakan Pertahanan Sistem Pertahanan Semesta Bela Negara Kekuatan TNI Kemampuan TNI Kemampuan OMSP (Operasi Militer Selain Perang)

4,00 5,00 1,00 1,00 9,00 8,00 9,00 6,00 8,00 8,00 7,00 4,00 3,00

4,00 5,00 1,00 #DIV/0!

1,80 1,00 3,00 2,00 3,00 1,75 2,00 1,00 2,33

Bobot X Skor 16,00 25,00 1,00 #DIV/0!

16,20 8,00 27,00 12,00 24,00 14,00 14,00 4,00 7,00

2,00

3,80

7,60

Gelar TNI Kepolisian Nasional Postur Kepolisian Nasional Kondisi terjaminnya keamanan dan ketertiban Kondisi tertib dan tegaknya hukum

2,00 5,00 6,00

2,33 3,00 3,70

4,67 15,00 22,20

7,00

4,25

29,75

1,00

2,00

2,00

Kondisi terselenggaranya perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat

4,00

1,40

5,60

TOTAL

100

14 15 16 17 18 19 20

78

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

253,02

Pie Chart 8: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan

Radar Chart 8: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan

Dalam Gatra Pertahanan dan Keamanan di Provinsi Bengkulu terdapat 46 (empat

puluh enam) indikator Rawan. Dari indikator-indikator tersebut yang akan dianalisis lebih mendalam hanya indikator-indikator yang ditemui di daerah Bengkulu. Keempat puluh enam indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

79

BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan Provinsi Bengkulu

No

1

Indikator

Rekomendasi

Kebijakan pusat tentang Confidence Building Meassures (CBM) *

TNI dan Polri sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2004 & UU No. 2 Tahun 2002 merupakan institusi vertikal sehingga dalam gatra Hankam indikator yang ada berdasarkan kebijakan dari pusat, namun demikian Kodim sebagai Komando wilayah memiliki tugas pokok menyelenggarakan gelar kekuatan, pembinaan kemampuan dan gelar binteruntuk menyiapkan wilayahpertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayah, demikian pula institusi Kepolisian menangani kamtibnas diharapkan mampu melakukan penegakkan hukum dan menjaga Kantibnas.

2

Kebijakan pusat tentang Diplomasi Preventif *

Walaupun Kebijakan oleh Pusat namun di daerah harus mampu menjabarkan kebijakan dari Komando atas secara dinamis dilapangan sesuai kewenangannya.

20

Kebijakan pusat tentang Kemampuan OMSP (Operasi Militer Selain Perang) *

TNI mampu melaksanakannya dengan baik seperti kesiagaan terhadap bencana alam.

Koordinasi Sipil-Militer *

Harus dioptimalkan adanya koordinasi SipilMiliter untuk fungsi deteksi dini sehingga halhal risiko terkecil dapat dikendalikan.

24

Gelar Kekuatan AL *

Perlu secara rutin dan teratur dilakukan agar mampu mencegah aksi kejahatan di wilayah laut.

26

Teknologi Alutsista AD *

Perlu penambahan dan modernisasi alutsista

27

Teknologi Alutsista AL *

Perlu penambahan dan modernisasi alutsista

21

80

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

No

Indikator

Rekomendasi

29

Jenis Alutsista AD *

Perlu penambahan dan modernisasi alutsista

30

Jenis Alutsista AL *

Perlu penambahan dan modernisasi alutsista

32

Kebijakan pusat tentang Perlunya disusun kebijakan postur Kepolisian Postur Kepolisian Nasional ya ng ideal. *

33

Kebijakan pusat tentang Kondisi terjaminnya keamanan dan ketertiban *

34

Kebijakan daerah tentang Kondisi terjaminnya dan ketertiban

37

Kesiapan aparat TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum di laut

40

Kebijakan pusat tentang Kondisi tertib dan tegaknya hukum *

41

Kebijakan daerah tentang Kondisi tertib dan tegaknya hukum

42

Efektivitas Penegakan hukum oleh Aparat Kepolisian

43

Efektivitas Pelayanan oleh Aparat Kepolisian

Perlunya disusun Protap-protap dan MoU antar instansi Polri-Sipil-Militer untuk menjamin tercapainya keamanan dan ketertiban.

Perlunya kooordinasi lintas sektoral TNI AL, dinas kelautan, Polili Air untuk menjaga keamanan wilayah laut.

Perlunya disusun Protap-protap dan MoU antar instansi Polri-Sipil-Militer untuk menjamin tercapainya keamanan dan ketertiban.

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

81

BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

No

Indikator

44

Kebijakan pusat tentang Kondisi terselenggaranya perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat *

Rekomendasi

Perlunya peningkatan kualitas pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, dan koordinasi dengan instansi terkait.

45

46

82

Kebijakan daerah tentang Kondisi terselenggaranya perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat

Rasio kegiatan kerja sama intelijen kepolisian

Perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas koordinasi dengan bebagai pihak dengan Korem, Lanal dan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat, tokoh agama untuk deteksi dini terhadap berbagai potensi kejahatan dan konflik yang bisa menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

83

BAB 4 - PENUTUP

84

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

4

PENUTUP

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU PPRA XLIX LEMHANNAS RI

BAB 4 - PENUTUP

16.

KESIMPULAN

Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Bengkulu adalah 2,62 atau CUKUP

TANGGUH, yang merupakan agregasi dari seluruh aspek ketahanan astagatra, yang dapat dirangkum sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 35: Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Bengkulu

No 1 2 3 4 5 6 7 8

Gatra Geografi Demografi Sumber Kekayaan Alam Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Pertahanan dan Keamanan

Bobot 6,00 14,00 6,00 15,00 9,00 16,00 24,00 10,00

TOTAL

100

Skor 2,93 3,64 2,50 1,79 2,22 2,96 2,47 2,53

Bobot X Skor 17,57 50,91 14,99 26,78 20,01 47,33 59,31 25,30 262,20

17.

SARAN

Berdasarkan hasil Studi Strategis dalam Negeri di Provinsi Bengkulu, disarankan

bahwa untuk kondisi hasil validasi Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Provinsi Bengkulu Tahun 2013 yang mendapatkan penilaian “KURANG TANGGUH� adalah gatra Sumber Kekayaan Alam (SKA) dan gatra Pertahanan dan Keamanan (Hankam), oleh karena itu perlu ditingkatkan dan ditangani segera dengan sebaik-baiknya dan secepatnya agar permasalahan yang akan muncul dapat dicegah. Pemerintah dan Pemerintah provinsi Bengkulu harus bersinergi dan bekerja keras membenahi hambatan-hambatan pembangunan yang ada mulai dari kebijakan sampai pada level teknis pelaksanaan pemabngunan di daerah, sehingga pembangunan nasional di daerah Bengkulu meningkat dan Ketahanan nasional Provinsi Bengkulu meningkat pula. Dengan demikian akan tercapainya tujuan nasional sebagaimana dimanatkan UUD NRI 1945.

86

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

PENYERAHAN PRODUK AKHIR Penyerahan Laporan SSDN yang telah direvisi, executive summary beserta soft copy disampaikan pada:

(1)

Hari/ tanggal

:

Selasa, 20 Agustus 2013

(2)

Pukul

:

08.00 s.d. 14.45 WIB

(3)

Jumlah

:

15 eksemplar

:

Diropsdik Cq. Kasubdit Giattama Ditopsdik Debiddikpimtknas Gedung Astagatra Lt. IV Lemhannas RI

(4)

Kepada

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

87

DOKUMENTASI KEGIATAN

STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI PROVINSI BENGKULU

21- 26 JULI 2013

88

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

89

DOKUMENTASI BAB 4 - PENUTUP KEGIATAN

90

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

91

DOKUMENTASI KEGIATAN

PESERTA

92

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

Drs. Lutfi Lubihanto, MM Kombes Pol. Ketua Pok. Peserta

Ir. Fedhy E. Wiyana Kol. Laut (E)

Dr. Dadang Solihin, SE,MA

Wakil Ketua Pok. Peserta

Sekretaris

Puwakpitiye U.S.V Mayjen Anggota

Phineas M. Chef Supt.

Anggota

Ratnawati H, SH, MH

Pembina Utama Muda (IV/c)

Kombes Pol.

Anggota

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

93

DOKUMENTASI KEGIATAN

Sri Utami E., SPT, MM Anggota

Ida Bagus P Kol. Inf. Anggota

Moch. Effendi Kol. Czi Anggota

Partono, S.IP Kol. Arh. Anggota

Joko Warsito Kol. Inf. Anggota

Iwan Barley Kol. Inf. Anggota

Pembina Utama Muda (IV/c)

94

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

Yuniar Ludfi Kol. Mar. Anggota

Taufiq Suhargo Arif Kol. Tek. Anggota

Toto B., SH

Drs. Tabana Bangun, M.Si Kombes Pol. Anggota

Drs. Adi Kuntoro Kombes Pol. Anggota

Drs. Ade Rahmat S Kombes Pol. Anggota

Kol. Nav.

Sekretaris

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

95

DOKUMENTASI KEGIATAN

Drs. Pepen Supendi Y, M.Si

Boedhi Setiadjid

Pembina Utama Madya (IV/d)

Pembina Utama Madya (IV/d)

Anggota

Anggota

Drs. Edward Marpaung, MM

Diaz Hendropriyono, MA, MPA Anggota

Pembina Utama Madya (IV/d)

Anggota

96

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

Dr. Faizul Ishom, M.Eng Pembina Tk. I (IV/b) Anggota

Arya Rezavidi, MEE, Ph.D Pembina Utama Madya (IV/d)

Anggota

Ir. Fransiscus Go, SH Kol. Mar. Anggota

Dr. Valentinus Saeng, CP Kol. Tek. Anggota

DR. Yurnal, SH, S.Pd, M.Hum Kol. Nav.

Sekretaris

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

97