Majalah SUARA KPU RI Edisi 5

EDISI KHUSUS PEMILU 2009

SUARA KPU MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

2009

EDISI 1 Mei - 15 Mei 2009

1

Sosialisasi Aturan Pemilu Presiden

FOKUS

2

Tempat Pemeriksaan Kesehatan Capres/ Cawapres

SEPUTAR KPU

3 4 5 6 7

Pengadaan TI Pemilu Sesuai Prosedur DPS Pilpres Diumumkan di RT/RW Perbaikan DPT Tanggung Jawab Semua Elemen

PUBLIK Belajar ke Media Center KPU TPS Akan Ada di Rumah Sakit dan Lapas

Diterbitkan : Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jl. Imam Bonjol No 29 Jakarta Telp. (021) 314 5955 Hunting Fax. (021) 314 5855 SMS Center: 085310252527 website: www.kpu.go.id Mau tahu semua info dan panduan Pemilu 2009?

2009

MEDIA CENTER

klik..... http://mediacenter.kpu.go.id Indonesia

Bung Pena, maskot Pemilu 2009, hadir di GOR Senayan, Jakarta, untuk mensosialisasikan pemilu agar masyarakat menggunakan hak pilihnya.

Sosialisasi Aturan Pemilu Presiden Mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 2009, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensosialisasikan peraturan KPU terkait pedoman teknis Pilpres kepada partai politik (parpol) peserta Pemilu 2009.

Ketua KPU A.Hafiz Anshary menyatakan, ada tiga bentuk parpol atau gabungan parpol yang berhak mengajukan pasangan calon presiden/wakil presiden (capres/cawapres).

Pertama, parpol/gabungan parpol yang memperoleh 20 persen kursi di DPR (sekitar 112 kursi). Kedua, gabungan parpol yang tidak memperoleh kursi di DPR, tetapi perolehan suaranya 25 persen dari jumlah suara sah nasional. Ketiga, parpol/gabungan parpol yang memperoleh dan tidak memperoleh kursi di DPR bergabung hingga suaranya mencapai 25 persen dari jumlah suara sah nasional.

Mengenai waktu pencalonan, Hafiz mengatakan, dilakukan paling lambat tujuh hari setelah KPU menetapkan jumlah perolehan suara sah dan jumlah kursi secara nasional (10-16 Mei 2009). Calon yang sudah mendaftarkan diri tidak boleh mengundurkan diri, ujar Hafiz kepada perwakilan parpol di

Gedung KPU, Jakarta (21/4). Hadir juga dalam sosialisasi Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nurhidayat Sardini.

Anggota KPU Syamsulbahri mengungkapkan, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam pencalonan, yaitu persyaratan yang harus dipenuhi parpol/gabungan parpol yang mengajukan calon dan persyaratan yang harus dipenuhi calon presiden/wapres.

Hal penting lain yang juga harus diperhatikan adalah capres/cawapres harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama lima tahun terakhir. Dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, ujar Syamsul. Selain itu, pada saat pendaftaran, pasangan capres/cawapres harus mendaftarkan dirinya sendiri ke KPU. Sementara untuk kampanye Pilpres, KPU memandang kampanye dalam bentuk rapat umum masih diperlukan. Hal yang penting adalah dalam melaksanakan kampanye pasangan calon harus membentuk tim kampanye nasional dan menjadi bagian yang integral pada saat pasangan calon

2009

fokus

mendaftarkan diri. (Tim kampanye) bagian integral saat pendaftaran, juga nomor rekening dan laporan dana awal kampanye, ujar Anggota KPU I Gusti Puti Artha.

Untuk debat capres/cawapres, KPU akan menggelar lima kali debat, yaitu tiga kali debat antarcalon presiden dan dua kali debat antarcalon wapres. Juknis (petunjuk teknis) debat akan kami susun lewat pleno, dan akan kami komunikasikan dengan tim kampanye, jelas Putu.

Untuk jumlah pemilih pilpres, KPU memutuskan maksimal 800 orang per Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah pertama, pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS yang bersangkutan (Model A3-PPWP) dan kedua, pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (Model A6PPWP), yaitu pemilih dari TPS lain dengan menunjukkan formulir Model A-7 PPWP. Bila harus ada Pilpres putaran kedua, DPT yang digunakan adalah DPT Pemilu Presiden putaran pertama (tidak ada pemutakhiran), jelas anggota KPU Andi Nurpati.

Berbeda dengan pemilu legislatif, pemungutan suara Pilpres

MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat dan dilanjutkan dengan penghitungan suara. Sementara untuk penandaan surat suara, tetap dengan mencontreng satu kali pada nomor urut, atau foto, atau nama salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tidak ada perbedaan penandaan, tetap satu kali contreng, ujar Andi.

KPU akan membuka pendaftaran calon presiden/wakil presiden (capres/cawapres) pada 10-16 Mei 2009. Begitu KPU menetapkan hasil Pemilu Legislatif (9 Mei 2009), besoknya (10 Mei 2009) parpol atau gabungan parpol sudah dapat mendaftarkan bakal calon presiden dan wakil presiden paling lambat 16 Mei 2009, kata Andi.

Sesuai jadwal, pendaftaran bakal pasangan capres/cawapres berlangsung pada 10-16 Mei 2009; penetapan pasangan capres/cawapres 5-9 Juni 2009; masa kampanye 13 Juni 4 Juli 2009; masa tenang 5-7 Juli 2009; pemungutan dan penghitungan suara 8 Juli 2009; penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahap I 25-27 Juli 2009, Tahap II 25-26 September 2009; dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2009.***

SUARA KPU

Tempat Pemeriksaan Kesehatan Capres/Cawapres KPU telah menunjuk RSPAD Gatot Soebroto Jakarta sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan maju di Pilpres 2009. Penunjukan RSPAD atas rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Mengenai pemeriksaan kesehatan mampu secara jasmani dan rohani capres/cawapres, anggota KPU Andi Nurpati menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh KPU atas rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Kami sudah meminta kepada IDI untuk memberikan penilaian terhadap beberapa rumah sakit dan meminta rekomendasi rumah sakit mana yang layak. IDI merekomendasikan RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat), ujar Andi.

Sebelumnya, ada dua rumah sakit pemerintah, yakni Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan RSPAD Gatot Subroto, yang dinilai untuk tempat cek kesehatan capres-cawapres. "KPU bekerjasama dengan IDI untuk memberi penilaian dan rekomendasi rumah sakit mana yang paling layak melakukan pemeriksaaan itu dan IDI merekomendasikan RSPAD Gatot Soebroto," kata Andi.

IDI merekomendasikan RSPAD karena mempunyai fasilitas dan tenaga ahli yang lebih lengkap. Selain itu, RSPAD sudah berpengalaman dalam melakukan pemeriksaan capres/cawapres pada Pemilu 2004.

Namun untuk penentuan tim dokter yang akan bertugas, KPU menyerahkan langsung kepada pihak RSPAD. "Tim dokter pemeriksa dan juga jumlah dokter pemeriksa itu menjadi kewenangan dan kewajiban

rumah sakit. Kewenangan KPU hanya sampai penunjukan rumah sakit dan menetapkan standar pemeriksaan," tutur Andi.

Menurut Andi, keputusan pemeriksaan hasil kesehatan mampu secara jasmani dan rohani oleh tim pemeriksa kesehatan sifatnya final. Untuk persyaratan kesehatan mampu secara jasmani dan rohani tidak ada perbaikan. Hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon harus berasal dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk KPU, tegas Andi.

Pada kesempatan yang sama, Anggota KPU Syamsulbahri mengatakan, saat ini KPU juga sedang mempersiapkan format debat capres/cawapres. (Pola debat) tidak ada panelis hanya moderator. Beberapa nama moderator sudah masuk ke KPU dan masih dibahas oleh Pokja Kampanye Pilpres KPU, ujar Syamsul.***

Anggota KPU Andi Nurpati (kiri) dan Syamsulbahri menjelaskan persyaratan untuk Capres dan Cawapres di Jakarta (29/04/09).

2

MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

seputar KPU

2009

Rekapitulasi Penghitungan Suara Nasional Rekapitulasi penghitungan suara nasional dimulai pada Minggu (26/04) bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta. Jadwal tersebut sesuai dengan jadwal dan tahapan yang sudah diatur dalam Peraturan KPU No.20 tahun 2008.

Rekapitulasi dibuka oleh Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary yang dihadiri oleh seluruh anggota dan Sekjen KPU, serta para saksi peserta pemilu 2009. Setelah dibacakan tata tertib, sidang pleno terbuka pun dimulai dengan pembacaan rekapitulasi dari provinsi DI Yogyakarta, Bali, Bangka Belitung, dan Sumatera Barat. Sementara Bengkulu dan Jawa Tengah dilaksanakan keesokan harinya (27/04).

Dalam sambutannya, Hafiz memberikan penghargaan dan terima kasih kepada partai politik dan calon legislatif (caleg) DPD yang aktif dalam mengikuti tahapan Pemilu 2009. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, kami akan mengusahakan untuk diperbaiki, kata Hafiz.

Meski dihujani interupsi pada saat pembukaan mengenai teknis dan setting ruangan, sidang berjalan dengan tertib. Setiap provinsi, yang dimulai dari DI Yogyakarta, membacakan hasil perolehan suara setiap partai dan calegnya. Hasilnya terlihat di layar monitor yang dipasang di sekitar peserta rapat pleno.

Hasil rekapitulasi di-print dan ditandatangani oleh para saksi yang hadir.

Andi mengatakan, sebenarnya rapat rekapitulasi penghitungan suara manual untuk empat provinsi pada hari pembukaan telah selesai sejak pukul 19.00. Namun, hasil rekap tersebut perlu ditandatangani oleh para saksi yang hadir. Hal itu yang membutuhkan waktu yang lama, ungkap Andi.

Selama proses penghitungan, Andi menambahkan tidak ada keberatan yang cukup berarti yang diajukan para saksi partai. Menurut Andi, keberatan dimungkinkan selama disertai

Ketua KPU A. Hafiz Anshary membuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Nasional di Hotel Borobudur Jakarta (26/04/09)

bukti yang kuat dan tertulis. Tapi kalau tidak disertai bukti yang kuat dan tertulis, KPU tidak bisa melakukan apa-apa, tutur Andi.

Pada kesempatan terpisah, Andi mengatakan, dalam simulasi satu daerah pemilihan (dapil) memerlukan waktu 45 menit untuk membacakan rekapitulasi. Untuk mekanisme perolehan di DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi wewenang daerah hanya akan ditayangkan softcopy. Tetapi, pengesahan dan penetapannya memang merupakan tanggung jawab KPU untuk menandatanganinya, kata Andi.***

Pengadaan alat teknologi informasi (TI) untuk Pemilu 2009 yang dilakukan KPU sesuai prosedur yang diatur dalam Keppres 80 Tahun 2003. Pengadaan TI juga diawasi oleh satu kelompok tenaga ahli yang ditempatkan khusus untuk proses tersebut.

Pengadaan TI Pemilu 2009 dijelaskan oleh Anggota KPU Abdul Aziz dalam konferensi pers di Media Center KPU (24/04). Tenaganya berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), kata Aziz.

Sementara untuk mengetahui lebih banyak segala sesuatu tentang teknologi, KPU juga meminta bantuan Dewan Teknologi dan Informasi Nasional (Detiknas) untuk melakukan audit internal mengenai TI. Bukan hanya untuk kebutuhan pemilu legislatif yang lalu, melainkan juga persiapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan kebutuhan teknologi lain, tambah Aziz.

Menghadapi rekapitulasi di tingkat nasional, Aziz mengatakan semua hasil rekapitulasi yang sudah dikirim oleh KPU kabupaten/kota ke KPU akan ditayangkan dengan

cara link ke pusat tabulasi nasional yang sudah ada. Untuk itu, akan ada dua tampilan tayangan yang akan bisa dilihat oleh masyarakat, yaitu TNP hasil scanning C1IT yang terus di up-date, dan hasil rekapitulasi manual yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Berkaitan dengan penayangan hasil scanning C1IT yang terkesan lambat, Aziz menegaskan bahwa data yang ditayangkan adalah data yang benar-benar berasal dari data riil KPU kabupaten/kota. Kelambatan yang terjadi dikarenakan adanya proses validasi yang memerlukan waktu, sehingga perlu ada konfirmasi kepada KPU kabupaten/kota yang mengirimkan data tersebut.

Anggota Tim TI KPU Oskar Riandi menambahkan, data yang sudah masuk dari TPS lebih besar dari data yang ditayangkan. Hal tersebut dikarenakan beberapa kriteria yang memerlukan validasi, sehingga data tersebut mengalami tunda tayang. Semua data berasal dari kabupaten/kota, tidak mungkin ada data lain dan memang data itu yang dikirim melalui TNP, tambah Oskar.***

3

SUARA KPU

Pengadaan TI Pemilu Sesuai Prosedur

2009

seputar KPU

MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

Maksimalkan Pendataan Pemilih Pilpres Persoalan Daftar Pemilih Tetap sudah dicatat dan dimasukkan (DPT ) untuk Pemilihan Umum menjadi DPS untuk Pilpres, Presiden/Wapres (Pilpres) menjadi tambah Hafiz. perhatian peserta rapat kerja KPU Pendataan akan diupayakan seluruh Indonesia. Sejumlah perbaikanke rumah-rumah dengan dibantu perbaikan pun diupayakan dilakukan. oleh ketua RT. Raker memutuskan Antara lain, basis pendataan yang untuk berusaha memberikan berubah dari basis KTP menjadi bukti tanda terdaftar di setiap domisili. rumah tersebut. Sebelumnya, Ketua KPU A. Hafiz Anshary PPDP akan memangkas DPT mengemukakan, Petugas Pemilu Legislatif yang seharusnya Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) akan tidak masuk ke dalam Pilpres, mendata berdasarkan domisili. seperti DPT yang telah meninggal Komisioner KPU bersama Bawaslu membahas sosialisasi Mahasiswa yang berdomisili di tempat P i l p re s k e p a r t a i , t e r m a s u k p e m u t a k h i r a n D P T. dunia, berpindah tempat, dia belajar ketika didata akan terdaftar anggota TNI/Polri, atau yang tidak di tempat belajar. Dengan catatan, pada 9 Juli akan menandai memenuhi syarat untuk memilih karena belum berusia 17 (memilih) di tempat dia didata, kata Hafiz dalam konferensi tahun. pers di Hotel Borobudur, Jakarta (16/04).

KPU Kabupaten/Kota juga diminta untuk membentuk Pemutakhiran dijadwalkan berlangsung sampai 10 Mei posko-posko pengaduan DPT Pemilu Legislatif. Masyarakat 2009, dilanjutkan dengan pengumuman DPS pada 11-17 bisa mengadu ke setiap tingkatan, mulai dari tingkat provinsi Mei 209. Hal tersebut dilakukan untuk memberi kesempatan hingga ke PPS. Pengaduan bisa dilakukan lewat email, kotak kepada masyarakat untuk melengkapi, sehingga DPS itu suara, dan sms center di wilayah masing-masing. bisa ditetapkan sebagai DPT Pilpres.

Raker juga merespons dugaan terhadap adanya Untuk itu, PPDP yang dibentuk diharapkan orang-orang manipulasi atau kecurangan yang dilaporkan oleh yang mengerti keadaan wilayahnya dan tentu saja masyarakat. Siapa pun oknum penyelenggara yang nyataberkoordinasi dengan RT setempat. Diutamakan ketua dan nyata berbuat curang atau berpihak kepada peserta-pemilu anggota KPPS yang pada 9 April 2009 didatangi masyarakat harus ditindak tegas. KPU akan membentuk tim untuk yang belum terdaftar, dengan catatan keluhan masyarakat melacak oknum tersebut di setiap tingkatan, ujar Hafiz.***

SUARA KPU

DPS Pilpres Diumumkan di RT/RW

Strategi ini diambil karena kenyataan yang ada di lapangan, banyak masyarakat yang berdomisili bertahun-tahun di suatu tempat, tetapi masih ber-KTP tempat asal, sehingga yang bersangkutan terdaftar di tempat asalnya. Untuk itu, PPDP yang dibentuk diharapkan orang-orang yang mengerti mengenai keadaan wilayahnya dan tentu saja harus berkoordinasi dengan RT setempat.

Di tingkat pusat, KPU akan meminta dukungan instansi terkait (Departemen Dalam Negeri) agar ketua RT bisa terlibat dalam pemutakhiran data pemilih. Namun, lanjut Hafiz, dukungan ini jangan diartikan sebagai intervesi dari pemerintah. Ini (pendataan pemilih) tidak bisa KPU kerjakan sendiri. Karena (proses pemutakhiran data pemilih) di level yang paling bawah. Oleh karenanya, kita perlu mengambil langkah-langkah strategis dan meminta dukungan dari ketua RT dan RW, ujar Hafiz.

Sesuai jadwal, pemutakhiran data pemilih Pilpres berlangsung 10 April 10 Mei 2009; pengumuman DPS, tanggapan masyarat dan perbaikan DPS 11-17 Mei 2009; rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota 18-24 Mei 2009; rekapitulasi di tingkat provinsi 25-27 Mei 2009; dan rekapitulasi nasional 28-31 Mei 2009. Untuk lebih memaksimalkan perbaikan DPT, KPU tiap tingkatan juga membuat poskoposko pengaduan, dan Email Center.***

KPU akan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) di setiap rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Pengumuman ini untuk memudahkan pemilih mengecek namanya dalam DPS Pilpres.

Dari tanggal 11-17 Mei akan diumumkan, tidak hanya di kelurahan saja. KPU usahakan di seluruh RT/RW, ujar Ketua KPU A. Hafiz Anshary saat sosialisasi peraturan dan undangundang tentang pencalonan presiden/wakil presiden, kampanye Pilpres, daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres, dan teknis pemungutan suara Pilpres di Gedung KPU, Jakarta (21/04).

Bagi pemilih yang belum terdaftar, dapat mendaftarkan diri kepada PPS setempat. Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) akan proaktif mendata dan mendatangi rumah para pemilih untuk melakukan pemutakhiran data. Namun, agar pemutakhiran data benar-benar maksimal, DPS Pilpres juga diumumkan di RT/RW setempat untuk memudahkan pemilih mengecek namanya dan mendaftarkan diri jika belum terdaftar.

Hafiz menyatakan, KPU segera membenahi daftar pemilih secara tuntas. Untuk Pilpres, PPDP akan mendata pemilih berdasarkan domisilinya. Dengan catatan, yang bersangkutan pada hari pemungutan suara memilih di tempat dia berdomisili dan namanya dicoret sebagai pemilih di tempat asalnya agar tidak terdaftar ganda.

4

MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

seputar KPU

2009

KPU Terus Monitor Pemutakhiran DPT KPU terus memonitor perkembangan pemutakhiran data memonitor hal tersebut. pemilih Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

Sementara mengenai rekapitulasi, Hafiz mengatakan bahwa Monitoring tersebut juga berbarengan dengan monitoring proses selain terkendala waktu, di lapangan (PPK) terjadi penumpukan rekapitulasi di kabupaten/kota yang seharusnya datanya sudah data dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, masuk ke provinsi. sehingga menyebabkan kelambatan dalam Ketua KPU A. Hafiz Anshary rekapitulasi. mengatakan, monitoring tersebut Padahal dalam ketentuan Undangsetiap hari dilakukan mengingat batas undang No.10 Tahun 2008 tentang pemilu akhir pemutakhiran data pemilih yang Presiden dan Wakil Presiden disebutkan tinggal dua minggu. Kita memonitor rekapitulasi di kabupaten/kota diselesaikan apakah Petugas Pemutakhiran Data dalam 5-12 hari sesudah hari pemungutan Pemilih (PPDP) sudah dibentuk atau suara. Tetapi pada kenyataannya, ada belum, dan apakah pemutakhiran juga yang belum masuk datanya ke sudah dilakukan atau belum, ujar kabupaten/kota. Inilah yang terus kami Hafiz ketika ditemui di Gedung KPU upayakan untuk dimaksimalkan, tambah sesuai menerima rombongan Hafiz. mahasiswa Fakultas Hukum Namun, semua kendala tersebut tidak FH Universitas Lambung Mangkurat berdialog Universitas Lambung Mangkurat, Mahasiswa boleh mengganggu rekapitulasi manual dengan Ketua KPU A. Hafiz Anshary di KPU (24/04/09).

Banjarmasin. di tingkat nasional yang dilakukan mulai Pemutakhiran yang dilakukan bukan mendata ulang pemilih, pada 26 April 2009. Hafiz menegaskan pada 9 Mei 2009 melainkan menyisir dan memutakhirkan data yang sudah ada. rekapitulasi akan selesai. Dalam satu hari kami upayakan ada Untuk itu, KPU juga meminta bantuan tidak hanya kepada tiga provinsi yang direkap, sehingga jadwalnya tidak akan komisioner saja, tetapi juga kepada Sekjen KPU untuk molor, tegas Hafiz.***

masyarakat yang selama ini ditujukan kepada KPU dan menyusun langkah-langkah ke depan untuk menghadapi Pemilu Presiden, jelas Endang.

Menurut Endang, kompleksitas Pemilu 2009 sangat luar biasa. Peserta pemilu yang sangat banyak dan mekanisme penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak menimbulkan berbagai konflik dan permasalahan. Konflik tidak hanya antarparpol, tetapi juga antarcalon karena masing-masing calon punya kepentingan bagaimana suara mereka menjadi yang terbanyak.

Pada kesempatan ini, untuk kesekian kalinya atas nama KPU, Endang mengucapkan terima kasih kepada masyarakat. Terima kasih karena pemilu legislatif berjalan tertib dan damai, walaupun ada kekurangan di sana sini.

KPU juga meminta maaf kepada masyarakat yang namanya tidak terdaftar dalam DPT pemilu legislatif, cetus Endang.

Endang menambahkan, jika terdapat permasalahan, ketidakpuasan, dan hal yang mengganjal dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif dapat menempuh jalur hukum. Masyarakat kita sudah semakin dewasa, ujar Endang.

Selain menyoroti masalah DPT, dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda juga menyerukan kepada para pimpinan parpol untuk melakukan rekonsiliasi dan saling silaturahmi, pemulihan hak sipil dan politik rakyat, melanjutkan agenda reformasi dan penegasan keberpihakan kepada ekonomi kerakyatan.***

Permasalahan daftar pemilih tetap (DPT ) pada pelaksanaan Pemilu Legislatif, 9 April 2009, adalah tanggung jawab semua stake holder Pemilu 2009. Semua elemen dan stake holder Pemilu harus berperan aktif dalam perbaikan DPT untuk Pemilu Presiden 8 Juli 2009.

Tidak elegan kalau hanya menyalahkan KPU karena banyak yang terlibat di sini (permasalah DPT), ujar Ketua DPP IMM Rusli Halim Fadli seusai pembacaan pernyataan sikap bersama Aliansi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda di Media Center KPU, Jakarta (20/4). Hadir juga dalam pernyataan sikap, Rahman Toha Budiarto (Ketua Umum PP KAMMI), B.R. Tri Adi Sumbogo (Ketua Presidium PMKRI), Lalu Pharmanegara (Ketua Umum PP GPI), dan Syahrul Effendi Dasopang (Ketua Umum PB-HMI MPO).

Menurut Rusli, pihak-pihak yang berwenang harus segera memperbaiki DPT untuk Pemilu Presiden 2009.

Partai politik juga harus aktif mengajak konstituennya untuk mendaftarkan diri. Berlebihan kalau kita hanya menimpali masalah ini kepada KPU, ujarnya.

Sementara itu, Anggota KPU Endang Sulastri mengatakan, masukan dari organisasi kemahasiswaan dan pemuda ini akan menjadi bahan masukan bagi KPU untuk melangkah ke depan. Menurut Endang, permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif langsung direspons KPU dengan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh KPU Provinsi di Jakarta (15/4).

KPU mengumpulkan KPU Provinsi untuk koordinasi pelaksaanan Pemilu Legislatif. Evaluasi terhadap masukan

5

SUARA KPU

Perbaikan DPT Tanggung Jawab Semua Elemen

2009

publik

MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

Studi Banding KPU Palestina Central Election Commission of Palestine (CEC/KPU Palestina) melakukan studi banding ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Studi banding ini bertujuan untuk melihat bagaimana KPU Indonesia mempersiapkan dan melaksanakan Pemilu Legislastif dan Presiden.

Ketua KPU Palestina Assad Mubarak mengungkapkan, studi banding ini untuk melihat pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Ini proses pembelajaran bagi kami untuk menggelar Pemilu Palestina, ujar Assad pada konferensi pers seusai melihat proses rekapitulasi suara secara nasional di Jakarta (27/4).

Hadir juga dalam konferensi pers Ketua KPU A.Hafiz Anshary, Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia Fariz Mehdani, Deputy CEO/Sekjen KPU Palestina Ashraf Shuaibi, Director of Finance/Biro Keuangan KPU Palestina Mohammad Hussein, dan Ramallah Distrik Officer/KPU Distrik Ramallah Firas Shqerat.

Selain bertemu KPU Indonesia, KPU Palestina juga bertemu dengan jajaran Sekretariat Jenderal KPU di Kantor KPU. Kami dapat teori (dari Sekretariat Jenderal) dan sekarang melihat langsung proses rekapitulasi secara nasional. Menurut saya, KPU telah melakukan kerja dengan baik, kata Assad yang juga seorang hakim.

Sementara itu, Dubes Pelestina Fariz Mehdani mengatakan, tujuan kunjungan ini adalah melihat bagaimana KPU Indonesia menggelar Pemilu. Pekerjaan KPU Indonesia sangat berat dan penuh tantangan. Sangat banyak pemilih dibanding Palestina.

Indonesia juga sudah lebih banyak menggelar Pemilu dibanding Palestina, ujar Fariz.

Ketua KPU A. Hafiz Anshary mengatakan, kunjungan KPU Palestina ini sebagai studi banding dengan melihat bagaimana pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Pelestina juga akan melaksanakan pemilu legislatif dan presiden pada Januari 2010, jelas Hafiz.

Untuk melihat langsung salah satu proses pelaksanaan Pemilu Indonesia, KPU Indonesia mengajak KPU Palestina untuk melihat sekilas bagaimana proses rekapitulasi penghitungan suara secara nasional.

Pada kesempatan yang sama, Dubes Palestina dan Ketua KPU Palestina mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Mereka berharap Pemilu Palestina nanti mampu menciptakan konsolidasi antarparpol di Palestina. Selain mengunjungi KPU, KPU Palestina mengunjungi Media Center KPU dan beberapa KPU Daerah, salah satunya KPUD Jawa Barat.***

Belajar ke Media Center KPU

SUARA KPU

Meskipun wilayahnya kecil dan jumlah penduduknya sedikit, Palestina ingin menyelenggarakan pemilu legislatif dan presidensial pada tahun depan dengan baik. Untuk itu, KPU Palestina belajar ke KPU Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu. KPU Palestina juga belajar pengelolaan media ke Media Center KPU. Jika dibandingkan dengan Indonesia, jumlah pemilih sah di Palestina jauh lebih sedikit. Kami mempunyai jumlah pemilih sah sebanyak 1,3 juta jiwa, jauh di bawah Indonesia, kata Ashraf Shuabi, Deputy CEO CEC Palestine ketika berkunjung ke Media Center KPU (28/04).

Dalam kunjungannya, Shuabi didampingi oleh Mohammad Hussein, Financial Manager CEC Palestine dan Firas Shqerat, Area Coordinator CEC Palestine. Tamu dari wilayah Timar Tengah itu berdialog dengan Heri Rahmadi, Team Leader

KPU Palestina mengunjungi Media Center KPU (28/04/09)

6

Media Center KPU dan Surya Kusuma, konsultan United Nations Development Programme (UNDP), serta beberapa konsultan Media Center KPU. Hussein menjelaskan bahwa pada Januari 2010 Palestina akan memilih anggota parlemen dan Presiden. Tetapi, semuanya begitu rumit dan sangat complicated, ungkapnya.

Tidak ada dana masuk, kecuali atas persetujuan Israel dan pemerintah pemenang pemilu (Hamas) sampai saat ini tidak diakui dunia internasional. Palestina memiliki total 11 parpol, tetapi yang dominan hanya dua, yaitu Hamas dan Fatah.

Menurut Hussein, penduduk Pelestina sesungguhnya sangat menginginkan perdamaian dan pemilu yang berlangsung aman. Tetapi apa daya. Kenyataannya begitu banyak partai, tetapi tanpa kuasa apa pun karena diawasi ekstraketat oleh pemerintah pendudukan Israel.

Rombongan dari KPU Palestina sangat antusias mendengarkan penjelasan mengenai penyelenggaran pemilu Indonesia yang kolosal karena menyangkut angka yang besar (jumlah pemilih, petugas, dan logistik). Ukuran surat suara besar dan untuk anggota DPD disertai foto. Pemilih mencontreng calon yang dipilihnya, ujar Heri.

Heri menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi mencontreng merupakan bagian dari kegiatan Media Center KPU. Selain itu, Media Center juga mempunyai kegiatan media relations, penyiapan dan distribusi informasi dan data, monitoring media, serta kegiatan mobilisasi sosial. Kegiatan Media Center untuk mendukung KPU dalam menyebarluaskan informasi, kata Heri.

KPU Palestina tertarik untuk mengembangkan Media Center di Palestina. Kami belum memiliki lembaga khusus dengan tenaga ahli yang khusus menangani media, seperti Media Center di Indonesia, ungkap Shuabi.

MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

publik

2009

KPU SosialisasiSUARA Massif Perbaikan Daftar Pemilih Untuk lebih memaksimalkan perbaikan dan pemutakhiran daftar pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar sosialisasi massif perbaikan daftar pemilih untuk Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2009 (Pilpres) di 70 kota.

Anggota KPU yang membidangi divisi sosialisasi Endang Sulastri mengungkapkan, sosialisasi massif di 70 kota adalah upaya KPU agar tidak ada lagi warga masyarakat yang Mahasiswa berperan dalam mempunyai hak pilih tidak terdaftar kepada masyarakat. dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres. KPU berusaha semaksimal mungkin melakukan perbaikan daftar pemilih, kata Endang pada konferensi pers Sosialisasi Massif Perbaikan Daftar Pemilih di 70 Kota, di Hotel Borobudur, Jakarta (30/4)..

Selain itu, KPU juga telah menginstruksikan kepada seluruh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota agar membuat posko pengaduan warga yang belum terdaftar di dalam DPT Pemilu Legislatif dan membuka berbagai saluran informasi perbaikan daftar pemilih. KPU juga telah memetakan beberapa daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam perbaikan daftar pemilih, jelas Endang. Saat ini, KPU telah membuka saluran pengaduan DPS Pilpres di http://mediacenter.kpu.go.id.

Bekerjasama dengan 70 cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, KPU akan mengajak pemilih yang belum terdaftar pada Pemilu Legislatif 2009 untuk mendaftarkan diri kepada PPS di kelurahan

atau RT/RW setempat sampai 10 Mei 2009.

Setelah itu (11-17 Mei 2009), pemilih diimbau untuk kembali mengecek namanya pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilpres yang akan diumumkan di kelurahan dan RT/RW setempat. Jika namanya tidak tercantum, segera daftarkan diri kepada PPS di Kelurahan atau RT/RW setempat. Jika ada nama pemilih atau anggota keluarganya yang mensosialisasikan Pemilu telah berusia 17 tahun selambatlambatnya pada 8 Juli 2009 belum terdaftar, segera daftarkan diri kepada PPS di kelurahan atau RT/RW setempat, ujar Endang.

Selain itu, jika masyarakat menemukan ada warga masyarakat yang tidak berhak memilih, misalnya anggota TNI/Polri yang masih aktif; warga yang belum berusia 17 tahun, kecuali yang sudah menikah; warga yang sudah pindah tempat; dan warga yang telah meninggal dunia, tetapi namanya masih tercantum dalam daftar pemilih, agar segera memberi masukan kepada PPS atau RT/RW setempat agar diperbaiki.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Besar HMI Arip Musthopa mengatakan, target sosialisasi akan lebih dititikberatkan kepada mahasiswa pendatang di kota-kota besar yang pada pemilu legislatif kehilangan hak suara karena tidak terdaftar di daerah domisilinya. Kami akan bentuk poskoposko informasi perbaikan daftar pemilih Pilpres di titik-titik tempat domisili mahasiswa, ujar Arip.

Untuk memudahkan pemilih menunaikan hak konstitusionalnya pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009, KPU Kabupaten/Kota dapat mendirikan Tempat Pumungutan Suara (TPS) di rumah sakit.

Selain di rumah sakit, KPU Kabupaten/Kota juga dapat mendirikan TPS di lembaga pemasyarakatan (lapas)/rumah tahanan (rutan), lokasi pengeboran minyak lepas pantai, perkebunan, dan pertambangan.

Untuk Pilpres ini, KPU Kabupaten/Kota setempat dapat membuat TPS di rumah sakit, di lapas/rutan, lokasi pengeboran minyak lepas pantai, perkebunan dan pertambangan.Tentunya (pendirian TPS) berbasis DPT (daftar pemilih tetap), ujar anggota KPU Andi Nurpati di Gedung KPU, Jakarta (21/04).

Syarat yang harus dipenuhi pemilih yang sedang dirawat, dokter, paramedis dan pegawai rumah sakit yang sedang bertugas agar dapat memberikan suara di TPS yang ada di rumah sakit atau TPS di sekitar rumah sakit adalah dengan menunjukkan formulir Model A7 PPWP kepada Ketua KPPS. Apabila pemilih yang sedang dirawat tidak mungkin untuk memberikan suara di TPS, petugas KPPS mendatangi pemilih tersebut di tempat tidurnya dengan membawa kotak suara dan kain atau bahan lain yang digunakan sebagai bilik suara untuk keperluan pemberian suara, jelas Andi.

7

Untuk lapas/rutan, yang terdaftar sebagai pemilih adalah narapidana/tahanan yang masih menjalani masa hukuman minimal sampai 8 Juli 2009. Dengan catatan, pemilih yang berada di lapas/rutan namanya harus dicoret dari daftar pemilih di tempat yang bersangkutan berdomisili agar tidak terdaftar ganda. Pencoretan bisa dilakukan oleh KPUD setempat atau yang bersangkutan menyampaikan kepada keluarganya supaya tidak di daftar di tempat asalnya, kata Andi. Pada pemilu legislatif lalu, KPU juga mendirikan TPS di lapas/rutan.

Mengenai pendataan pemilih, Andi mengatakan, pendataan pemilih yang menjadi narapidana/tahanan dan diperkirakan pada hari H berada di lapas/rutan, dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK/PPS. Pendataan berkoordinasi dengan kepala lapas/rutan dengan ketentuan pemilih yang bersangkutan didata hanya di TPS lapas/rutan, walaupun mempunyai dua tempat tinggal.

Pendataan pemilih yang diperkirakan pada hari H berada di tempat pengeboran minyak lepas pantai, perkebunan, dan pertambangan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK/PPS. Pendataan berkoordinasi dengan pimpinan perusahaan dengan ketentuan pemilih yang bersangkutan didata hanya di TPS tersebut, walaupun mempunyai dua tempat tinggal.**

SUARA KPU

TPS Akan Ada di Rumah Sakit dan Lapas

PILPRES 8 JULI 2009

Tahapan

Jadwal Pemilihan Presiden 2009 Periode

Periode 2009 April

Mei

Juni

PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH Pemutakhiran data pemilih sementara (DPS) Pilpres

10 April - 10 Mei

Pengumuman DPS dan Tanggapan Masyarakat

11 Mei - 17 Mei

Perbaikan DPS Hasil Tanggapan Masyarakat oleh PPS

11 Mei - 17 Mei

Penetapan DPT dan Rekapitulasi oleh KPU Kab/Kota

18 Mei - 24 Mei

Rekapitulasi DPT di KPU Provinsi

25 Mei - 27 Mei

Penetapan DPT Tingkat Nasional

28 Mei - 31 Mei

PENCALONAN Pendaftaran pasangan Capres Cawapres

10 Mei - 16 Mei

Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

11 Mei - 17 Mei

Pemberitahuan secara tertulis hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik atau gabungan partai politik

15 Mei - 18 Mei

Perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

18 Mei - 21 Mei

Penyerahan perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik kepada KPU

19 Mei - 21 Mei

Verifikasi ulang kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

22 Mei - 22Mei

Pemberitahuan secara tertulis hasil verifikasi ulang kelengkapanpersyaratan administrasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

22 Mei - 25 Mei

Pemberitahuan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU kepada partai politik atau gabungan partai politik.

22 Mei - 25 Mei

Pengusulan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dan gabungan partai politik.

26 Mei - 1 Juni

Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden pengganti

30 Mei - 4 Juni

Pemberitahuan secara tertulis hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti

30 Mei - 4 Juni

Penetapan nama-nama calon Presiden dan Wakil Presiden dan pengambilan nomor urut serta penetapan nomor urut dan pengumuman pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

5 Juni - 9 Juni

KAMPANYE

13 Juni - 4 Juli

Masa Tenang

5 Juli - 7 Juli

2009 9

PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

3 Mei - 4 Juli

Persiapan Pelaksanaan

8 Juli

Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilu tahap I secara nasional Perselisihan hasil Pilpres

TAHAP II Pengadaan dan distribusi Kampanye Putaran II Pelaksanaan Pemungutan suara

25 Juli - 27 Juli

28 Juli - 11 Agustus 01 - 12 Agustus

Penetapan hasil Pemilu pasca putusan MK

7 September

15 Ags - 7 Sep 8 September

Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilu tahap I I secara nasional

25 - 26 September

Perselisihan hasil Pilpres

26 - 28 September

Penetapan hasil Pemilu pasca putusan MK

8 Oktober

Pelantikan dan sumpah/janji Presiden dan Wapres terpilih dipandu oleh Ketua MA

20 Oktober

2009

MEDIA CENTER

Juli

Agst

Sept

Okt

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

* Sumber: Media Center KPU (22 April 2009) http://mediacenter.kpu.go.id