76
Pengadilan juga menjalin kerjasama dengan pihak sekolah. Kerjasama tersebut bertujuan menjamin anak tetap dapat memperoleh pendidikan dan sekolah anak masih tetap berlanjut, karena bagaimanapun juga anak adalah harapan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam teori obyektivitimenya Kung Sung Yang. 83 John Locke, Emile Durkhem, Linton dan Kardiner, David dan Sneyder ( Ahmadi. 2002;40 ) bahwa individu dalam hal ini anak hanya sebagai subyek masyarakat yang baik buruknya ditentukan oleh faktor sosiologis yakni segala sesuatu yang terjadi dimasyarakat sebagai pengalaman sekaligus ajaran . Bahkan Arif Gosita dalam disertasinya mengemukakan sanks alternatif sebagai pennganti pidana penjara karena pidana penjara adalah bentuk perwujudan perlindungan hukum yang semu.( Gosita)84 I. Pendapat Hakim mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di Pengadilan Negeri Kudus. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim IG.Eko Purwanto SH. M.Hum bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Kudus dapat berupa : memperlakukan anak secara manusiawi, menyediakan sarana dan prasarana khusus. Pelaksanaan tersebut didasarkan 83
Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, Semarang, hal. 126 84 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, Semarang, hal. 128
