Buku Saku Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO: 37001:2016 BP2JK Jawa Barat

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONTRUKSI BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONTRUKSI WILAYAH JAWA BARAT

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Di tengah tantangan global dalam memerangi penyuapan, langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan menjadi semakin penng dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan instusi publik. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Barat berupaya memerangi praktek penyuapan melalui implementasi Sistem Manajemen An Penyuapan (SMAP).

Buku ini merupakan upaya konkret kami untuk memberikan panduan dan wawasan yang mendalam mengenai implementasi sistem manajemen an penyuapan. Selain menjadi instrumen utama dalam membangun lingkungan yang bebas dari korupsi, buku ini juga merupakan buk nyata komitmen kami dalam membangun tatanan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Kami berterima kasih kepada seluruh m yang terlibat dalam penulisan dan penyusunan buku ini, serta kepada para pemangku kepenngan yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang berar. Semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi semua pihak yang ingin berkontribusi dalam memerangi penyuapan dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berkualitas.

Terakhir, kami berharap bahwa buku ini akan membuka pintu bagi diskusi yang lebih luas, kolaborasi yang lebih erat, dan ndakan nyata yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan korupsi. Mari bersama-sama mengarahkan langkah-langkah posif menuju masa depan yang lebih baik dan bercahaya.

Salam integritas

Eddy Irwanto , S.T., M.Tech

Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat

Kata Pengantar DIREKTORAT JENDERAL BINA KONTRUKSI

Daar Isi

APAKAH ISO 37001:2016 ITU?

ISO 37001:2016 adalah standar internasional untuk Sistem Manajemen

An Penyuapan. Tujuannya adalah membantu organisasi mencegah dan mengatasi risiko penyuapan dalam bisnis mereka. ISO 37001 memuat pedoman untuk mengembangkan kebijakan, prosedur, dan pelahan an penyuapan, serta membutuhkan komitmen dari manajemen puncak. Standar ini membantu organisasi membangun budaya integritas, mengurangi risiko hukum, dan meningkatkan reputasi mereka dalam berbagai industri.

PENERAPAN SMAP DI BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP2JK) WILAYAH JAWA BARAT

Tanggal 10 November 2021 akan selalu menjadi momen bersejarah bagi BP2JK Wilayah Jawa Barat. Pada hari tersebut, BP2JK Wilayah Jawa Barat yang berkomitmen untuk mengedepankan integritas dan transparansi dalam seap lini operasionalnya berhasil meraih pencapaian gemilang. BP2JK Wilayah Jawa Barat resmi meraih serfikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen An Penyuapan dari Lembaga Serfikasi Mutu Internaonal. Ini buk nyata atas komitmen teguh BP2JK Wilayah Jawa Barat dalam memerangi prakk penyuapan dan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan es.

ALUR PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

PLAN DO CHECK ACT

Idenfikasi isu dan stakeholders

Melaksanakan Bribery Risk Assessment (BRA)

Menentukan sasaran penerapan SMAP

Merencanakan sosialisasi terkait SMAP ke Mitra

Melaksanakan Integrity Due Diligence ke Mitra

Membuat kontrak/perikatan dengan klausul An Penyuapan

Menjalankan pengendalian keuangan dan non-keuangan berdasarkan BPM

Melaksanakan sosialisasi terkait SMAP ke Mitra

Mendukung proses Audit Internal SMAP

Mendukung

pelaksanaan Tinjauan

Manajemen

Menerapkan perbaikan Mendokumentasikan

MANFAAT SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Membantu dalam mengelola risiko penyuapan dan meminimalisir insiden penyuapan

Sebagai perlindungan terhadap ndakan hukum

Meminimalisir ekonomi biaya nggi

Meningkatkan kepercayaan pemangku kepenngan

Instansi Pemerintah

Mempunyai panduan yang jelas dalam bersikap dan berndak

Keberlanjutan karir

Dapat terhindar dari hukuman

Individu

Perlindungan pelapor atas kemungkinan aksi balas dendam

POKOK-POKOK KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

POKOK-POKOK KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN MENCAKUP HAL-HAL BERIKUT:

Melarang dan dak mentolerir penyuapan dalam seap akvitas penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT/Balai, serta menetapkan, memelihara dan melakukan njauan risiko terhadap potensi penyuapan dalam kerangka SMAP.

Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia terkait dengan an korupsi dan pencegahan penyuapan.

Melakukan upaya-upaya pencegahan penyuapan dan menerapkan pengendalian an penyuapan di lingkungan UPT/Balai dalam rangka mendukung pelaksanaan SMAP.

Memaskan SMAP diterapkan secara penuh, efekf dan konsisten meningkatkan secara berkelanjutan untuk mencapai sasaran an penyuapan sesua i dengan tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Membentuk Fungsi Kepatuhan An Penyuapan (FKAP) yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, kemandirian dan sumber daya pendukung yang memadai untuk mengawasi dan memaskan penerapan dan peningkatan berkelanjutan SMAP.

Mendorong kepedulian seluruh Pegawai UPT/Balai serta stakeholders dengan dasar pemahaman dan ikad yang baik untuk berperan akf dalam pelaksanaan SMAP

Menjamin kerahasiaan, keselamatan dan perlindungan hukum bagi pelapor yang telah memberikan informasi atau laporan atas dugaan pelanggaran SMAP.

Memberikan sanksi terhadap pelanggaran SMAP kepada pihak-pihak di bawah wewenang UPT/Balai yang terbuk terlibat dalam penyuapan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia.

4 BIG NO'S PUPR

4 BIG NO'S PUPR

no bribery

Menolak / hindari suap menyuap & pemerasan

no kick back

Menolak / hindari komisi, tanda terimakasih, baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya no

gi

Menolak / hindari hadiah atau grafikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku no

luxurious lifestyle

Menolak / hindari penyambutan dan jamuan berlebihan

PERBEDAAN GRATIFIKASI , SUAP DAN PEMERASAN

GRATIFIKASI

- Berhubungan dengan jabatan

- Bersifat invenf (tanam budi)

- Tidak membutuhkan kesepakatan (transaksional)

Contoh: Pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan.

SUAP

- Transaksional (pertemuan kehendak pemberi dan penerima)

- Umumnya dilakukan secara tertutup

Contoh: Penguasa menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek

Pemerasan

- Adanya permintaan sepihak dari pejabat (penerima)

- Bersifat memaksa

- Penyalahgunaan kekuasaan

Contoh: Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman jika dak diberikan akan digugurkan dalam proses tender

Naahgitudongjadi proyekjalan..

Iklaskok..ambilaja..

Sepakatya..

bisadiatuuur..

RUANG LINGKUP GRATIFIKASI

Pemberian dalam ar luas, melipu :

Uang Barang Diskon Komisi Pinjaman

Tanpa Bunga

Tiket

Perjalanan Fasilitas Penginapan

Perjalanan Wisata

Pengobatan

cuma-cuma

Fasilitas

Lainnya

yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN

Pemberian dari hubungan keluarga yang memiliki Konflik Kepenngan

Penerimaan uang/barang oleh pejabat/pegawai dalam kegiatan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baps atau tradisi lainnya yang melebihi Rp. 1.000.000,- per orang

Pemberian terkait musibah/bencana yang

melebihi Rp. 1.000.000,- per orang

Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, ulang taun yang dalam bentuk uang atau dak dalam bentuk uang melebihi Rp. 300.000,- per orang atau Rp. 1.000.000,- dalam satu tahun dari pemberi yang sama

Pemberian sesama rekan kerja dalam bentuk uang atau dak dalam bentuk uang melebihi Rp. 300.000,per orang atau Rp. 1.000.000,- dalam satu tahun dari pemberi yang sama

GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

Pemberian dari hubungan keluarga yang dak memiliki Konflik Kepenngan

Penerimaan uang/barang oleh pejabat/pegawai dalam kegiatan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baps atau tradisi lainnya yang paling banyak Rp. 1.000.000,- per orang

Pemberian terkait musibah/bencana yang

paling banyak Rp. 1.000.000,- per orang

Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, ulang taun yang dalam bentuk uang atau dak dalam bentuk uang paling banyak Rp. 300.000,- per orang atau Rp. 1.000.000,- dalam satu tahun dari pemberi yang sama

Pemberian sesama rekan kerja dalam bentuk uang atau dak dalam bentuk uang Rp. 300.000,- per orang atau Rp. 1.000.000,- dalam satu tahun dari pemberi yang sama

paling banyak

Hidangan atau sajian yang berlaku umum

Prestasi akademis/non akademis dengan biaya sendiri

Keuntungan dari bunga penempatan dana/investasi

Manfaat koperasi

Seminar kit

Penerimaan hadiah/tunjangan karena prestasi kerja yang berlaku sesuai Peraturan yang berlaku

Kompensasi atas profesi diluar kedinasan

SIKAP TERHADAP GRATIFIKASI

TOLAK

- Terindikasigratifikasi yang dianggap suap

- Grafikasi diterima secara langsung

TERIMA DAN LAPORKAN

- Diterima secara dak langsung

- Dalam keadaan sulit menolak

- Ragu dengan jenis gratifikasi tersebut

SALURAN PELAPORAN GRATIFIKASI

Pelaporan Melalui UPG (Maksimal 10 Hari Kerja)

Surat/Drop Box: UPG Kementerian/UPG Unor gol.itjen.pu.go.id

upg_kementerian@pu.go.id

0813 16900 022

Pelaporan Langsung ke KPK (Maksimal 30 Hari Kerja)

Surat/Drop Box: Direktorat Grafikasi KPK

gol.kpk.go.id

pelaporan.grafikasi@kpk.go.id

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

Apabila terjadi Anda memiliki informasi yang terindikasi pelangggaran disertai buk, dapat melaporkan ke wispu.pu.go.id

PENGADUAN

Untuk meningkatkan pelayanan, masyarakat diupayakan terlibat dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, pelaksanaan survei kepuasan pelayanan publik, serta penyampaian keluhan, pengaduan dan apresiasi.

Penyampaian saran dan pengaduan dilakukan oleh PIHAK EKSTERNAL melalui website atau aplikasi SP4N-LAPOR! (Laporan Pengaduan Online Rakyat)

KAPAN PERLU BERKONSULTASI

Untuk meningkatkan pelayanan, masyarakat diupayakan terlibat dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, pelaksanaan survei kepuasan pelayanan publik, serta penyampaian keluhan, pengaduan dan apresiasi.

Konsultasi dengan

ketentuan Instansi

Sebelum memberi hadiah dan jamuan di luar Sebelum memberi anything of value ke Pejabat Publik

Konsultasi dengan

Fungsi KepatuhanAnti Penyuapan (FKAP)

Memiliki pertanyaan terkaitpenyuapan

Saat kita ba di halaman terakhir buku ini, kita seakan telah menyelesaikan perjalanan menuju pemahaman yang mendalam tentang Sistem Manajemen An Penyuapan (SMAP) berdasarkan ISO 37001:2016. Mari kita bawa pengetahuan ini dalam seap langkah kita, sebagai tonggak untuk menciptakan organisasi yang berkarakter dan bersih dari korupsi. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip SMAP, kita berkontribusi pada pembangunan yang lebih jujur dan berintegritas.

Terima Kasih

BUKU SAKU SMAP

ISO 37001:2016

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONTRUKSI

BERSAMA LAWAN KORUPSI!

BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONTRUKSI WILAYAH JAWA BARAT