Indonesia - Kerajaan Arab Saudi

TALKING POINT DELEGASI PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RI (MPR RI) PADA KUNJUNGAN KE KERAJAAN ARAB SAUDI 21 S.D. 27 DESEMBER 2019

Selayang Pandang Kerajaan Arab Saudi:1  Nama lengkap negara ini adalah Kingdom of Saudi Arabia atau Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan Kerajaan Arab Saudi.  Secara geografis Kerajaan Arab Saudi terletak di Semenanjung Arab di antara Laut Merah di sebelah Barat dan Teluk Arab di sebelah Timur.  Kerajaan Arab Saudi berbatasan dengan Yordania di Barat Laut, Irak dan Kuwait di Utara, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman di Timur, serta Yaman di Selatan.  Sumber Daya Alam (SDA) merupakan keunggulan komparatif negara ini. SDA yang dimiliki antara lain minyak (25% cadangan minyak dunia), gas (40% persen cadangan gas dunia), mineral (emas, perak, dan tembaga), mineral non-metal, serta air (84% air bawah tanah, 10% air permukaan, 5% air desalinasi air laut, 1% air daur ulang).  Yang menjadi kota-kota utama di negara ini antara lain Riyadh, Jeddah, Makkah, Madinah, Yanbu, Jubail, Al-Khobar, Dammam, dan Dhahran.  Jumlah penduduk kurang lebih 30.770.375 juta jiwa (2014) dengan kepadatan 12,3/km persegi.  Bentuk negara adalah monarki atau kerajaan, dengan Salman bin Abdul Aziz Al-Saud sebagai raja dan Muhammad bin Salman sebagai putera mahkota. Untuk posisi sebagai menteri luar negeri dijabat oleh Ibarhim Abdulaziz Al-Assaf dan Adel Al-Jubeir sebagai menteri negara urusan luar negeri.  Sistem pemerintahan negara ini adalah negara Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.

Konstitusi berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada 1992 ditetapkan sebagai basic law of government yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintah serta warga negara.

1

“Kerajaan Arab Saudi”, diakses di https://kemlu.go.id/riyadh/id/read/kerajaan-arab-saudi/2782/etc-menu, pada 20 Desember 2019.

1

 Sistem hukum yang diterapkan adalah hukum syariah (hukum Islam) yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.  Hal yang unik adalah tidak ada partai politik di negara ini.  Kepala negara dan kepala pemerintahan adalah raja yang merangkap sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata.  Secara umum, hubungan bilateral Indonesia – Arab Saudi pada tahun 2015 memasuki momentum baru semenjak kunjungan Presiden RI dan bertemu dengan Raja Salman pada bulan September 2015. Sebagai tindak lanjut kunjungan tersebut, jumlah saling kunjung dan komunikasi pejabat tinggi antara kedua negara meningkat, khususnya pada tingkat menteri.

Selain itu, Presiden RI juga telah menunjuk secara khusus Bapak Alwi Shihab sebagai Utusan Khusus Indonesia untuk Arab Saudi dan urusan OKI serta Menteri ESDM sebagai menteri penghubung untuk negara Arab Saudi.

Hubungan Bilateral Indonesia & Kerajaan Arab Saudi Periode 2010:2  Hubungan bilateral Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi sepanjang 2010 berjalan dengan baik.

2010 merupakan 60 tahun hubungan diplomatik RI & Kerajaan Arab Saudi sejak diresmikan tanggal 1 Mei 1950.  Dalam hal pelayanan dan perlindungan WNI sepanjang 2010 ditandai oleh meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai kasus yang menimpa TKI di Kerajaan Arab Saudi.

Selanjutnya, dalam rangka perlindungan WNI, penanganan TKI di Kerajaan Arab Saudi menjadi salah satu prioritas pemerintah RI. RI pada dasarnya menghargai upaya pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam memberikan perlindungan dan kesempatan kerja kepada TKI informal (penata laksana rumah tangga) sama seperti yang diberikan kepada ekspatriat.  Meskipun demikian, pemerintah RI terus berupaya agar pemerintah Kerajaan Arab Saudi bersedia melakukan pembentukan nota kesepahaman (MoU) ketenagakerajaan. Sementara itu, pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah bersedia untuk membahas masalah WNI overstayers yang berada di Kerajaan Arab Saudi dan diharapkan perundingan mengenai masalah ini dapat dilaksanakan segera pada 2011.

2

“Buku Diplomasi Indonesia 2010”, diakses di https://ex.kemlu.go.id/Buku/Buku%20Diplomasi%20Indonesia%202010.pdf, pada 20 Desember 2019.

2

 Di bidang ekonomi, kinerja ekspor non-migas RI bulan Januari - Mei 2010 meningkat tajam 40% dibandingkan periode yang sama tahun 2009. Volume perdagangan Januari - Mei 2010 US$ 340 juta, Januari - Mei 2010 US$ 483 juta. Secara keseluruhan volume perdagangan pada bulan Januari - Juni 2010 mengalami kenaikan sebesar 74,8% dari US$ 1,3 milyar menjadi US$ 2,3 milyar.  Selain itu untuk mempromosikan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara, KBRI Riyadh antara lain telah menyelenggarakan temu bisnis Middle East Update di Medan (23 -24 Maret 2010), Bandung (29 - 30 Maret 2010), Pontianak (Juni 2010), Palembang (11 - 12 Oktober 2010), menghadirkan pengusaha Saudi pada INACRAFT (21-25 April 2010), PPKI di JCC, Jakarta (Juni 2010), Trade Expo Indonesia (13 - 17 Oktober 2010), Halal Business and Food Expo di Jakarta (23 - 25 Juli 2010), mengikutsertakan pengusaha RI pada Saudi Arabia’s 15th International Showcase for the Industry dan Saudi Build Interiors Exhibition 2010, Saudi Food di Jeddah (16 - 19 Mei 2010), Business Gathering di Dammam (30 Mei 2010), Pembuatan buku Market Research Produk Tas Wanita (Oktober 2010).  Dalam bidang hubungan udara, untuk pertama kalinya pada tahun 2010 ini, rute penerbangan Indonesia – Kerajaan Arab Saudi dapat dilayani oleh perusahaan penerbangan selain Garuda Indonesia dan Saudi Airline, antaralain Batavia Air, Lion Air, Al-Wafeel dan NAS. Sejumlah Isu Penting Dalam Hubungan Indonesia & Kerajaan Arab Saudi:3  Kerja sama di bidang energi. Pertamina dan Saudi Aramco telah menandatangani Perjanjian Pengembangan Usaha Patungan senilai US$ 6 milyar atau Rp 91 trilun untuk mengembangkan kilang Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah. Pengembangan kilang minyak ini adalah bagian dari Rencana Induk Pengembangan Kilang Pertamina untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.  Selain di bidang energi, pemerintah RI ingin meningkatkan kerja sama bidang kesehatan dengan Kerajaan Arab Saudi, seperti distribusi obat dan alat kesehatan. Dalam pertemuan antara Menlu RI, Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi, Adel

3

“Ini Daftar Terbaru Kerja Sama Indonesia - Arab Saudi”, diakses di https://dunia.tempo.co/read/1139209/inidaftar-terbaru-kerja-sama-arab-saudi-indonesia/full&view=ok, pada 20 Desember 2019.

3

Al-Jubeir, pada Selasa, 23 Oktober 2018, keduanya juga membicarakan kemungkinan kerja sama pengiriman tenaga kerja bidang kesehatan.  Selain kerja sama bidang ekonomi, Indonesia – Kerajaan Arab Saudi juga ingin terus melakukan kerja sama untuk mensiarkan perdamaian toleransi, dan penyelesaian konflik secara damai. Melalui Menlu RI disampaikan bahwa tantangan dunia semakin besar sehingga energi untuk perdamaian dan kemanusiaan sangat penting untuk ditingkatkan.  Kerja sama memerangi radikalisme dan terorisme juga menjadi perhatian Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi, di mana ancaman ini sekarang semakin besar. Keinginan RI disambut positif oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dan Presidency of State Security of Saudi Arabiya. Sebuah MoU sedang disiapkan oleh BNPT guna memperkokoh dasar hukum peningkatan kerja sama di bidang ini.

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)45:  Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan Konferensi di Rabat, Maroko, pada tanggal 22 - 25 September 1969, dan menyepakati Deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada Piagam PBB dan hak asasi manusia. Pembentukan OKI semula didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang diahadapi umat Islam, khususnya setelah unsur Zionis membakar bagian dari Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969.  Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengoordinasikan kerja sama antarnegara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. OKI saat ini beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim di kawasan Asia dan Afrika.

4

“Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)”, diakses di https://kemlu.go.id/portal/id/read/129/halaman_list_lainnya/organisasi-kerja-sama-islam-oki, pada tanggal 20 Desember 2019.

5 Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi bergabung sebagai anggota pada 1969.

4

ď ś Sebagai organisasi internasional yang pada awalnya lebih banyak menekankan pada masalah politik, terutama masalah Palestina, dalam perkembangannya OKI menjelma sebagai suatu organisasi internasional yang menjadi wadah kerja sama di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan antar negara-negara muslim di seluruh dunia. Untuk menjawab berbagai tantangan yang mengemuka, negara-negara anggota OKI memandang revitalisasi OKI sebagai permasalahan yang mendesak. ď ś Pada pertemuan tingkat Kepala Negara / Kepala Pemerintahan (KTT) ke-10 di Putrajaya, Malaysia, 11 - 17 Oktober 2003, OKI sepakat untuk memulai upaya konkret dalam merestrukturisasi Sekretariat OKI, terutama pada empat aspek, yaitu perampingan struktur, metodologi, peningkatan kemampuan keuangan, dan sumber daya manusia. KTT Luar Biasa OKI ke-3 di Mekkah, Arab Saudi, pada 7 - 8 Desember 2005 telah mengakomodasi keinginan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Macca Declaration dan OIC 10-years Program of Actions yang meliputi restrukturisasi dan reformasi OKI, termasuk perumusan Statuta OKI baru yang diharapkan dapat dilaksanakan sebelum tahun 2015. ď ś Dalam berbagai forum internasional, termasuk OKI, Indonesia telah memberikan dukungan bagi berdirinya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Realisasi dari dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk dukungan diplomatik, yaitu pengakuan terhadap keputusan Dewan Nasional Palestina (Palestinian National Council) untuk memproklamasikan Negara Palestina pada tanggal 15 November 1988. Dukungan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan hubungan diplomatik antara Pemerintah RI dan Palestina pada tanggal 19 Oktober 1989. Di samping itu, Indonesia adalah anggota Committee on Al-Quds (Yerusalem) yang dibentuk pada tahun 1975. ď ś Selain itu, isu terorisme juga telah menjadi perhatian utama OKI. Komitmen OKI untuk mengatasi masalah terorisme terlihat antara lain pada The Extraordinary Session of the Islamic Conference of Foreign Ministers on Terrorism di Kuala Lumpur, Malaysia, 1 - 3 April 2002, yang menghasilkan Kuala Lumpur Declaration on International Terrorism.

Deklarasi tersebut pada intinya menekankan posisi negara-negara anggota OKI dalam upaya untuk memerangi terorisme dan upaya-upaya untuk mengkaitkan Islam dengan terorisme. Terorisme merupakan salah satu isu di mana OKI memiliki sikap bersama pada pembahasan di forum SMU PBB. Inti posisi OKI adalah perlunya pembedaan antara 5

kejahatan terorisme dan hak sah perlawanan rakyat Palestina untuk merdeka. Dalam kaitan ini, maka penyelesaian politik konflik Palestina secara adil akan memberikan sumbangan bagi pemberantasan the root causes of terrorism.  Pada tanggal 18 - 20 Mei 2010, dilaksanakan Pertemuan ke-37 Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi

Konferensi

Islam

(KTM

ke-37

OKI)

di

Dushanbe,

Tajikistan. Pertemuan ini merupakan KTM OKI pertama yang diadakan di Asia Tengah, dengan tema “Shared Vision of a More Secure and Prosperous Islamic World”. Pertemuan tersebut merupakan momentum khusus bagi kawasan tersebut dalam rangka meningkatkan kerja samanya dengan negara-negara anggota OKI lain, dan diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya OKI dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.  Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI menekankan kembali mengenai proses reformasi OKI yang tengah berjalan dan perlunya negara-negara anggota OKI mendukung proses tersebut, antara lain melalui implementasi Piagam OKI dan Program Aksi 10 Tahun (TYPOA).

Disampaikan pula bahwa Pemerintah RI mendukung upaya OKI bagi realisasi pembentukan Komisi HAM OKI dan terhadap statuta Organisasi Pembangunan Perempuan OKI yang telah disahkan.  Di samping itu, pada kesempatan yang sama Pemerintah RI juga menyatakan dukungan atas berdirinya negara Palestina yang merdeka dan ajakan kepada komunitas internasional untuk secara bersama memberikan bantuan yang diperlukan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Palestina. Indonesia telah memberikan prioritas pada pengembangan capacity building bagi rakyat Palestina, mencakuppembangunan sosial, pemerintahan, ekonomi, infrastruktur, dan keuangan untuk periode 2008 - 2013.  Berkenaan dengan isu Islamofobia, Pemerintah RI menekankan mengenai perlunya mengajak pihak Barat dalam proses penciptaan proses dialogis lintas-agama dan kebudayaan yang konstruktif guna memperkecil timbulnya pemahaman yang keliru atas Islam, disamping memperkenalkan Islam sebagai agama yang mengedepankan toleransi dalam menjawab tantangan global saat ini. Dalam pembahasan resolusi tentang OIC Strategy Paper on Combating Defamation of Religion, Pemerintah RI menekankan kembali perlunya menjaga kesatuan sikap dan posisi Kelompok OKI terhadap isu-isu yang bersifat prinsipiil

6

dan juga mengimbau kiranya Kelompok OKI dapat lebih menunjukkan fleksibilitas melalui engagement yang lebih bersifat konstruktif kepada pihak dan kelompok lain.

Kontak Penting: Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi, alamat di Diplomatic Quarter Riyadh 11693, nomor kontak (+966) 11 4882800, surat elektronik Riyadh.kbri@kemlu.go.id.

*****

7