Q & A Demokrasi Perbedaan

1

Q& A Demokrasi Perbedaan Q: Apakah di Indonesia sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi?

A: Demokrasi sebagai sebuah sistem politik dan bentuk pemerintahan tidak dinyatakan secara eksplisit dalam konstitusi. Namun demikian, dalam praktik berbangsa dan bernegara, demokrasi diwujudkan dalam banyak hal, seperti kedaulatan yang berada di tangan rakyat, penerapan prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan alat-alat negara, penghormatan terhadap pluralitas dan toleransi, musyawarah mufakat, dan masih banyak lagi. Secara garis besar, Indonesia sudah menjalankan prinsip-prinsip demokrasi.

Q: Perbedaan pendapat dalam demokrasi adalah hal yang wajar. Tapi pada prakteknya di lapangan tidak sesuai.Bagaimana menurut anda?

A: Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dari segi agama, bahasa, adat-istiadat, suku, ras, dan keberagaman pada aspek-aspek lainnya. Keberagaman tersebut berkontribusi terhadap perbedaan cara pandang dan pola pikir yang dimiliki oleh manusia Indonesia. Pada masa lalu, keberagaman dan perbedaan dicoba dijembatani oleh para pendiri bangsa melalui mekanisme Sumpah Pemuda 1928, dan mencapai puncaknya pada Proklamasi 1945, sebagai bentuk penyatuan komitmen bersama. Dalam proses pengambilan keputusan misalnya, perbedaan ditengahi melalui mekanisme pemungutan suara (voting) tatkala musyawarah mufakat tidak berhasil dicapai. Hemat saya, perbedaan adalah suatu hal yang wajar dalam demokrasi. Untuk mencegah ekses negatif dari perbedaan, hendaknya perbedaan tersebut tidak dikedepankan, melainkan sebagai sesuatu yang memperkaya khazanah pemikiran.

Q: Bagaimana mempraktikkan penyelesaian perbedaan secara demokratis dan konstitusional?

A: Kuncinya adalah pemahaman nilai-nilai demokrasi yang tertuang secara implisit di dalam konstitusi, yakni UUD NRI 1945. Konstitusi merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Sebagai sumber hukum, konstitusi diterjemahkan ke dalam berbagai peraturan perundangundangan turunan. Inilah yang menjadi pijakan dalam penyelesaian perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan rapat misalnya, diselesaikan melalui voting ketika musyawarah mufakat tidak bisa dicapai. Sengketa hasil Pemilu, diselesaikan melalui mekanisme yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi kuncinya adalah berpedoman pada konstitusi.

Q: Pendewasaan sikap politik dalam berdemokrasi apakah sangat diperlukan?

Bagaimana cara membangun ini dari latar belakang orang yang berbeda-beda?

A: Tentu saja sangat diperlukan. Ada baiknya kita semua belajar dari sejarah. Nasionalisme Indonesia berdiri di atas perbedaan suku, ras, agama, bahasa, adat-istiadat, dan budaya.

Namun demikian, nasionalisme berhasil dihimpun dan dibentuk di atas semua perbedaan tersebut melalui prinsip senasib sepenanggungan dan komitmen untuk hidup bersama dengan mengedepankan prinsip saling menghormati dan toleransi. Inilah kunci membangun harmoni dan sinergi kebangsaan di atas semua perbedaan tersebut. Secara legal formal, perbedaan tersebut dijembatani melalui semboyan kebangsaan, yakni Bhinneka Tunggal Ika Tanhanna

2

Dharmma Mangrva, yang artinya walaupun berbeda-beda, namun tetap satu, karena tidak ada kebenaran yang mendua.

Q: Menjelang Pilkada atau Pilpres biasanya isu-isu politik kian memanas dan menimbulkan gesekan. Ini Biasanya tajam di kalangan bawah. Aapakah ini salah satu strategi tim pemenangan agar suara terbelah atau bagaimana?

A: Yang harus dipahami adalah baik Pilpres maupun Pilkada merupakan instrumen demokrasi. Sebagai instrumen demokrasi, Pilpres dan Pilkada merupakan saluran resmi bagi rakyat untuk menjalankan hak politiknya, baik hak untuk memilih maupun dipilih dalam Pemilu. Sebagai instrumen demokrasi, sudah selayaknya penyelenggaraan Pilpres dan Pilkada memenuhi prinsip-prinsip universal demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, namun diiringi dengan tanggung jawab dan kepatuhan hukum. Hal ini berlaku bagi para kandidat yang berkompetisi, partai politik pengusung, pendukung masing-masing calon, penyelenggara Pemilu, termasuk rakyat sendiri. Adanya hal-hal negatif sebelum, pada saat, dan pasca Pemilu merupakan bentuk ketidakpedulian para pihak dalam penerapan prinsip-prinsip umum demokrasi dalam Pemilu yang digelar tersebut.

Q: Propaganda politik atau politisasi SARA, ujaran kebencian dan sikap elit politik yang tidak memberikan contoh yang baik, sikap yang anti demokrasi, hanya siap menang dan tidak siap kalah. Pendapat anda?

A: Aristoteles, filsuf Yunani kuno, menyatakan bahwa politics is good life and good for mankind. Artinya, politik adalah jalan menuju kehidupan yang baik dan kebaikan bagi umat manusia. Oleh sebab itu, praksis politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diletakkan di atas semua kepentingan pribadi atau golongan. Politik harus ditujukan bagi kemaslahatan bersama. Inilah yang menjadi kunci utama untuk memitigasi ekses negatif yang anda sebutkan tadi.

Q: Perbedaan pendapat adalah keniscayaan dalam demokrasi. Rasanya ini harus ditanamkan sejak dini mulai di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Bagaimana pendapat anda?

A: Pranata sosial berfungsi sebagai tempat pelembagaan hal-hal positif, khususnya dalam membentuk pola pikir. Pranata sosial tersebut meliputi keluarga sebagai pranata terkecil, namun memiliki peran vital dalam membentuk karakter manusia. Ada juga sekolah, pesantren, dan ruang hidup di masyarakat sendiri seperti RT/RW/Kelurahan yang membentuk cara pandang manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Saya setuju bahwa penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan harus sudah dimulai dalam pranata-pranata kehidupan sosial manusia. Dilakukan secara berjenjang dari pranata terkecil hingga pranata yang paling kompleks.

Q: Demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Tapi seringkali menghasilkan ujaran kebencian pada percakapan publik. Apakah ini polarisasi menuju mundurnya demokrasi?

3

A: Ada pandangan bahwa demokrasi yang terjadi di Indonesia adalah demokrasi pada masa transisi, artinya demokrasi yang belum paripurna karena masih mencari bentuk dan praktik idealnya. Oleh sebab itu, berbagai ekses negatif yang cenderung membawa demokrasi menjadi mobokrasi atau plutokrasi seperti polarisasi dan ujaran kebencian masih kerap terjadi.

Terlepas dari pandangan ini, kita harus kembali ke landasan filosofis Indonesia, yakni demokrasi konstitusional dan demokrasi Pancasila yang berpijak pada konstitusi dalam bingkai negara hukum. Apabila praksis demokrasi dijalankan dalam koridor konstitusi dan Pancasila, saya yakin kemunduran demokrasi tidak akan terjadi. Demokrasi Indonesia seharusnya bergerak maju ke depan dan berkorelasi lurus dengan peningkatan kesejahteraan dan pengaruh di kancah global.

Q: Bagaimana menjaga makna dan esensi demokrasi? Di mana perbedaan pendapat dapat disikapi secara arif?

A: Kesadaran dan pemahaman akan pentingnya penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dan amanat konstitusi dalam berdemokrasi. Utamakan kepentingan dan kemaslahatan bersama.

Jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau golongan.

Q: Demokrasi Pancasila adalah harga mati untuk kita jalankan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Ke depan, apakah nilai atau Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) naik jika anda melihat suasana politik saat ini dan tingkat pemahaman masyarakat akan perbedaan pendapat masih seperti sekarang?

A: Sejak dirilis pada 2009, IDI cenderung mengalami perkembangan dan kemajuan, baik dari sisi kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kelembagaan demokrasi. Hal ini sejalan dengan laporan demokrasi dari lembaga asing seperti Freedom House maupun The Economist Intelligence Unit (EIU) yang juga menurunkan laporan mengenai indeks demokrasi. Agar indeks demokrasi yang baik tersebut tetap bisa dipertahankan, atau malah ditingkatkan, segala permasalahan dalam demokrasi hari ini harus diselesaikan dalam bingkai negara hukum dengan berpijak pada konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Seluruh elemen kebangsaan harus mengedepankan rasionalitas dalam berpolitik. Partai politik harus mampu memperkuat demokrasi, kandidat kepala daerah harus memiliki visi dan misi yang jelas dalam mengembangkan demokrasi, rakyatpun harus bersikap cerdas dan rasional agar tidak mudah dipecah belah oleh pihak-pihak yang memanfaatkan celah-celah sempit dalam berdemokrasi.

Q: Closing statement untuk tema dialog hari ini: A: Demokrasi adalah sebuah keniscayaan. Lebih dari 90 persen dari kurang lebih 205 negara di dunia yang menganut demokrasi. Indonesia sendiri yakin bahwa demokrasi merupakan sistem politik dan bentuk pemerintahan yang mampu menjembatani segala perbedaan dan keberagaman yang ada, menuju kehidupan berpolitik yang lebih baik, serta kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih maju ke depan. Agar demokrasi bermanfaat bagi kemaslahatan bersama, demokrasi harus diletakkan dalam bingkai konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negara. Inilah demokrasi Indonesia. *****