Harga Koran Eceran : Rp.5.000.Langganan : Rp.55.000,- (Jabodetabek) Luar Jabodetabek : Rp. 7.500,-
Sabtu, 13 Maret 2021
3
INFO nasional
INFO otonomi
INFO ekonomi
MENCARI KEADILAN HINGGA KAPOLRI
KOMPAK TOLAK TAMBANG
TARGET PRESIDEN BIKIN NGERI
5
12
AHY Bakal Sibuk di Pengadilan 4Ditekan-tekan Malah Melejit
JAKARTA - Tekanan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, terus menguat dari para elite Demokrat kubu Moeldoko.
Ada dua kasus gugatan terhadap AHY yang segera disidangkan. Pertama, si dang perdana gugatan yang dilayangkan oleh Jhoni Allen Marbun di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, yang akan digelar pada 17 Maret 2021. Kepala Hubungan Masyarakat PN Jakpus, Bambang Nur cahyono, membenarkan infor masi tersebut. “Perkara gugatan partai poli
tik oleh Jhoni Allen Marbun cs dan AHY dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2021. Ketua Majelis Hakim dipimpin oleh Bapak Buyung Dwikora,” kata Bambang kepada wartawan, Jumat (12/3/2021). Jhoni Allen mendaftarkan gugatan untuk AHY, Sekreta ris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya; dan Ke tua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat, Hinca Pan jaitan, pada 2 Maret lalu. Yang dipersoalkan Jhoni Allen Marbun adalah peme catan dirinya sebagai kader partai. Pemecatan itu dilaku kan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Demokrat Nomor: 09/SK/DPP. PD/II/2021. Resminya, ia dike luarkan dari keanggotaan par tai pada 26 Februari, kurang lebih satu minggu sebelum kongres luar biasa di Sibolan git, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Dalam gugatannya, Jhoni meminta majelis hakim untuk menyatakan SK itu tidak sah dan batal demi hukum. Tidak hanya itu, Jhoni juga meminta majelis hakim untuk menyata kan ketua umum, sekjen, dan ketua dewan kehormatan DPP Partai Demokrat telah me lakukan perbuatan melawan hukum. 4 Bersambung ke hal 11 kol. 4
Jokowi Dukung Vaksin Nusantara Kukuh Limbah Batu JAKARTA - Pemerintah men dukung pengembangan vaksin COVID-19 oleh para ilmuwan dalam negeri. Namun, harus tetap mengikuti kaidah-kaidah saintifik. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pernyataan yang ditayangkan oleh kanal Youtube Sekretariat Kabinet RI, Jumat (12/03/2021). Menurut Presiden, inovasi merupakan kunci kemajuan negara, termasuk Indonesia. Karena itu, pemerintah akan selalu mendukung inovasiinovasi yang dilakukan inovator dalam negeri. Apalagi dalam situasi pande Presiden Joko Widodo mi COVID-19, Jokowi memas tikan pemerintah mendukung dikembangkan di Tanah Air penelitian dan pengembangan adalah vaksin Merah Putih dan obat maupun vaksin agar ter Vaksin Nusantara yang terus wujud kemandirian di bidang harus kita dukung,” katanya. farmasi, sekaligus untuk per Tapi, lanjut dia, untuk meng cepatan akses ketersediaan hasilkan produk obat dan vaksin. vaksin yang aman, berkhasiat “Saat ini vaksin yang tengah dan bermutu, mereka juga
Bara PLTU Bukan B3
harus mengikuti kaidah-kaid ah saintifik dan kaidah-kaidah keilmuan. “Dan uji klinis harus dilakukan sesuai prosedur yang ber laku, terbuka, transparan serta melibatkan banyak ahli,” terang Presiden.
Persyaratan dan tahapan itu penting dilakukan untuk mem buktikan proses pembuatan vaksin sangat mendepankan unsur kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan se cara ilmiah. 4 Bersambung ke hal 11 kol. 4
JAKARTA - Isu penghapusan limbah batu bara dari kategori bahan berbahaya, dan beracun (B3), menimpulkan polemik di masyarakat. Interpretasi pun terjadi dari kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No mor 22 Tahun 2021 tentang Pe nyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan bahwa pengha pusan limbah batu bara, adalah abu dari sisa pembangkit lis trik tenaga uap (PLTU). Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati menjelas kan, limbah abu batu bara dari PLTU tidak masuk kategori B3,
Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, KLHK Rosa Vivien Ratnawati.
sesuai dengan dasar saintifik. ”KLHK ketika mengambil ke bijakan atau keputusan tidak ada karena dipaksa orang. Kami sebagai instansi teknis pasti punya alasan saintifik, jadi semua itu berdasarkan scientific based knowledge,” kata Vivien dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (12/3/2021).
Ia menjelaskan pengatego rian fly ash dan bottom ash (FABA) dari proses pemba karan batu bara yang meng gunakan sistem pembakaran pulverized coal (PC) atau chain grate stoker seperti di PLTU menjadi limbah non-B3 karena pembakarannya sudah dilaku kan dengan temperatur tinggi. 4 Bersambung ke hal 11 KoL. 1
MALANG - Pelaksanaan vak sinasi COVID-19 untuk para Bintara Pembina Desa (Babinsa) ditargetkan rampung sebelum akhir Maret 2021. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan itu usai melakukan peninjauan vaksinasi COVID-19 bagi ribuan Babinsa di Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh Malang, Jawa Timur, Jumat (12/3/2021). Hadi mengatakan, secara keseluruhan, target vaksinasi COVID-19 untuk para Babinsa di Indonesia sebanyak 28 ribu orang. Saat ini, dilaporkan se banyak 26 ribu prajurit TNI telah mendapatkan suntikan vaksin Sinovac. “ Tinggal sedikit, kurang lebih
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto
2.000 personel lagi. Kita akan terus bekerja sesuai dengan ren cana. Sebelum akhir Maret 2021 semua Babinsa di tujuh provinsi sudah divaksin,” kata Hadi, Jika pelaksanaan vaksinasi
COVID-19 untuk para Babinsa benar-benar tuntas, mereka akan dikerahkan untuk mem bantu pelaksanaan tracing mau pun menjadi tenaga kesehatan dalam upaya penanganan pan
demi di tujuh provinsi. “Saat ini kita telah memasuki jadwal vaksinasi tahap dua kepada prajurit TNI. Vaksi nasi telah dimulai di beberapa tempat sejak tanggal 1 Maret 2021. Diharapkan pada akhir April 2021 seluruh prajurit TNI sudah memperoleh vaksinasi,” katanya. Dalam kesempatan itu, Marsekal Hadi kembali meng ingatkan bahwa vaksin bukan obat dan tidak membuat badan menjadi kebal virus corona. Dengan divaksin, maka tubuh akan membangun mekanisme pertahanan diri sehingga lebih kuat dalam menghadapi musuh berupa SARS-CoV-2.
4 Bersambung ke hal 11 KoL. 1
JAKARTA - Desakan publik agar hukuman mati diterapkan terhadap koruptor adalah wujud rasa frustrasi karena upaya pemberantasan korupsi tidak kunjung efektif. Hal itu dikatakan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, dalam diskusi virtual yang membahas hukuman mati bagi koruptor, Jumat (12/3/2021) kemarin. Menurut dia, hasil pemberantasan korupsi yang dibay angkan masyarakat tidak kunjung terealisasi karena ber bagai hambatan. Pada akhirnya, masyarakat mulai berpikir sebaiknya para koruptor dihukum mati. Apalagi, para ko ruptor tak jarang terlihat santai bahkan tertawa ketika mun cul di media massa. Dorongan pelaksanaan hukuman mati terse but juga menjadi populer dengan asumsi menjadi jalan pintas untuk menyelesaikan masalah korupsi yang sudah mengakar. Ada pula keyakinan bahwa hukuman mati bagi koruptor bisa menimbul kan rasa takut bagi pelaku lainnya. 4 Bersambung ke hal 11 KoL 1
4 H OTLI N E R E DA KS I: 021 278 123 97 4 W ebsite : @i nfoi n d o n esi a.i d 4 Facebook :@i nfoi n d o n esi a 4 T witter :@_ i nfoi n d o n esi a 4 I G :@i nfo_ i n d o n esi a.i d `
INFOSUARARAKYAT
Penyuntikan Babinsa Tuntas Sebelum Akhir Bulan Menghukum Mati Bukan Solusi