16-23 JULI 2012 | EDISI 323| THN KE-VII
WALHI Aceh Serahkan Draft Raqan Kehutanan Ke Pemerintah Aceh Banda Aceh,BN Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, telah menyerahkan dokumen tentang draf rancangan qanun Kehutanan Aceh ke Pemerintah Aceh. Draft rancangan qanun tersebut telah diterima langsung oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Pemerintah Aceh, Makmur, SH.M.Hum, Kamis (12/ 7). Draf Rancangan Qanun Kehutanan Aceh tersebut telah dimulai pembahasannya pada bulan Juli tahun 2011 lalu, baik melalui diskusi terbatas, seperti fokus group diskusi, maupun meminta masukan baik lisan maupun tertulis dari berbagai pihak terkait, termasuk dari akademisi, pegiat LSM, masyarakat, pemerintah, serta berbagai kalangan dan institusi terkait lainnya. Termasuk beberapa kali Workshop juga sudah dilakukan untuk menyaring berbagai masukan-masukan demi penyempurnaan draf rancangan qanun tersebut. Direktur Eksekutif Walhi Aceh, T. M. Zulfikar dalam penyerahan tersebut menyampaikan mengapa Walhi Aceh menginisiasi penyusunan draf rancangan qanun kehutanan Aceh, dikarenakan banyak sekali permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan hutan di Aceh, mulai dari tata kelola hingga tumpangtindih regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal tersebut penting dilihat, apalagi Aceh merupakan bagian dari wilayah rawan bencana, sehingga dalam pengelolaan hutan juga penting dilihat berbagai risiko yang ada sehingga upaya perngurangan risiko bencana bisa dilakukan dengan baik. "Kita bisa lihat bagaimana tidak sinkronnya kebijakan pemerintah terkait upaya perlindungan hutan dengan berbagai izin yang diberikan untuk konversi lahan, misalnya izin tambang dan HGU di bidang perkebunan, dari berbagai regulasi dan kebijakan yang ada, justru kerusakan hutan semakin besar dan
bagian atau turunan dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 tahun 2006. Selain itu mengingat begitu banyaknya persoalan dalam tata kelola hutan di Aceh, terutama berbagai izin HGU Perkebunan dan IUP Pertambangan yang tidak memiliki payung hukum (qanun) yang tidak mengatur tatacara penggunaan hutan Aceh secara spesifik," sambut Makmur. Draft Rancangan Qanun Kehutanan Aceh beserta Naskah Akademiknya tersebut langsung diserahkan oleh Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Teuku Muhammad Zulfikar yang di dampingi oleh beberapa staf WALHI Aceh, diantaranya Kepala Divisi Riset dan Kajian Kebijakan, Teuku Mursalin dan Staf Divisi Advokasi dan Kampanye, Yusriadi (rel/tm/***)
Panitia WALHI Aceh Serahkan Draf Rancangan Qanun Kehutanan Aceh Kepada Biro Hukum dan Humas Pemerintah Aceh
nyaris tak terbendung," ungkap TM Zulfikar dalam releasenya kepada berbagai media. Dia juga mengakui, draft rancangan qanun ini belum begitu sempurna, untuk itu kepada Biro Hukum dan Humas diharapkan untuk dapat membuat pertemuan lanjutan dengan melibatkan berbagai pihak sehingga draft tersebut bisa mengakomodir berbagai masukan dan keinginan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Dalam pertemuan ini Kepala Biro Hukum dan Humas Pemerintah Aceh,
Makmur SH, M.Hum, menyampaikan ucapan terimakasih atas inisiatif dan kepedulian yang dilakukan oleh WALHI Aceh yang telah menyusun draf rancangan qanun Kehutanan Aceh tersebut. "Semoga Draft Rancangan Qanun Kehutanan Aceh yang telah disusun oleh WALHI Aceh ini bisa dijadikan draf rancangan qanun inisiatif Pemerintah Aceh yang akan dimasukkan dalam Program Legislasi (Prolega) Tahun 2013 yang akan datang. Draft rancangan qanun Kehutanan Aceh ini tentunya akan segera dibahas dan dipertimbangan menjadi prioritas utama rena ini juga
Aroma.. persen,” ujar Kasubbag Hukum dan Humas BPK-RI Perwakilan Aceh, Ridzaldy Arfah, SH, kepada BN, kemarin. Memang, diakui Ridzadly, pihaknya telah mencium aroma korupsi tersebut. Bahkan, sanking penasarannya, pada 9 Juli lalu pihaknya langsung meninjau pengerjaan proyek pengaman Pantai Pusong. Tak pelak lagi, begitu melihat Ridzaldy langsung terperangah. Pasalnya, laporan pengerjaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) No.907/A-IRP/2010 tanggal 16 Desember 2010 dan pihak rekanan, banyak kejanggalan ditemukan. “Kita menemukan ada beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan oleh rekanan,” ungkapnya. Pihaknya juga menilai, pemilihan rekanan atas pekerjaan lanjutan pengaman pantai pusong (tahap II) tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.048.189.048,88 serta denda keterlambatan sebesar Rp. 124.558.450,00. “Penunjukan penyedia barang/jasa untuk paket pekerjaan pengaman pantai tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan
mekanisme penunjukan langsung, karena sifat pertanggungjawaban terhadap kegagalan bangunan dapat dipisahkan,” katanya. Menurutnya, hal ini didasari pertimbangan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut dimulai dari sta/lokasi/titik yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan yang telah ada serta pekerjaannya dilaksanakan mulai dari dasar. Sehingga apabila terjadi kegagalan bangunan pihak yang harus bertanggung jawab dapat diidentifikasi. Disebutkan Ridzaldy, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 21 ayat 1, PP No.29 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi pasal 12 ayat 1.a5, PP No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 60 ayat 1, Keppres No.80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintahan. Soal penunjukan langsung kepada PT. Sumber Usaha Mandiri, BPK-RI menilai Dinas pengairan Aceh telah menutup peluang perusahaan yang sejenis untuk bersaing dalam
memperoleh paket pekerjaan lanjutan pengaman pantai pusong (Tahap II) senilai Rp2.491.169.000,00 dan harga yang ditetapkan tidak kompetitif. “Selain itu, terdapat kekurangan penerimaan daerah atas sanksi denda keterlambatan dari PT Sumber Usaha Mandiri sebesar Rp.124.558.450,00. Hal ini terjadi dikarenakan, Kepala Dinas Pengairan Aceh dalam memilih penyedia barang/ jasa dengan menggunakan mekanisme penunjukan langsung atas pekerjaan lanjutan tidak berpedoman pada aturan yang berlaku,” tukasnya. Tak hanya itu, katanya lagi, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pengairan Aceh dalam melaksanakan tugasnya tidak berpedoman pada aturan yang ada. “Kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan pengaman pantai pusong (Tahap II, Lanjutan) tidak profesional dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang ditetapkan dalam kontrak, serta Tim Pemeriksa Barang/ Pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaannya tidak mematuhi ketentuan yang berlaku,” tandas Ridzaldy Arfah, SH. (TIM)
indikasi kerugian daerah sebesar Rp1.172.747.498,88 (Rp.1.048.189.048,88 dan Rp.124.558.450,00), yaitu terkait pelaksanaan pekerjaan oleh PT Sumber Usaha Mandiri,” pungkasnya. Dijelaskan, pada Tahun Anggaran 2010 lalu, Dinas Pengairan Aceh menganggarkan kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai nomor kode rekening 1.03.1.03.02.xx.xx.xx sebesar Rp. 110.173.786.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 108.585.921.000,00 atau 98,56 persen dari anggaran. Diantaranya realisasi untuk pekerjaan pengaman pantai pusong (Tahap II) sebesar Rp. 2.491.169.000,00. “Pekerjaan pengaman pantai pusong (Tahap II) dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan surat Gubernur Aceh No.602/47902 tanggal 24 Juni 2010 yang menyatakan bahwa Gubernur Aceh tidak keberatan atas proses penunjukkan penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan lanjutan dengan mekanisme penunjukan langsung sepanjang tidak bertentang dengan ketentuan yang berlaku,” terangnya. Kata dia, dari hasil analisa lebih lanjut terhadap dokumen kontrak dan data pendukung lainnya (back up data awal, back up data final, shop drawing dan as-built drawing) menunjukkan bahwa paket pekerjaan tersebut melanjutkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan sebelumnya. “Pekerjaan pengaman pantai pusong (Tahap II) dilaksanakan
oleh PT. Sumber Usaha Mandiri sesuai kontrak No.KU.602./A-IRP/ PL/2297/2010 tanggal 5 Agustus 2010 senilai Rp. 2.491.169.000,00, dengan jangka pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 90 hari kalender terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2010 s/d 2 November 2010,” tuturnya. Dia menyebutkan, selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak tersebut mengalami satu kali amandemen yaitu No. KU.602.-A/ APBA/KONST.-IRP/4455/2010 tanggal 29 September 2010 yang berkaitan dengan penambahan jangka waktu pelaksanaan menjadi 135 hari kalender, sehingga kontrak berakhir tanggal 18 Desember 2010 dan tidak merubah nilai kontrak awal. “Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100 persen sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) No.907/A-IRP/2010 tanggal 16 Desember 2010 dan pihak rekanan hasil pemeriksaan fisik dilapangan pada tanggal 9 Juli 2011 menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dan masih terdapat item pekerjaan yang belum dikerjakan oleh rekanan,” sebutnya lagi. Atas hal ini, pihak rekanan tidak dikenakan sanksi denda keterlambatan berupa pencairan jaminan pelaksanaan sebesar 5 persen atau senilai Rp. 124.558.450,00 (5 % x Rp. 2.491.169.000,00), serta sesuai dengan hasil perhitungan kembali dengan membandingkan kontrak dan kondisi riil di lapangan diketahui bahwa terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.048.189.048,88 dengan rincian sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.13. (TIM)
adanya kerugian negara. Dengan tidak ditahannya tiga tersangka mantan direktur itu, ujar Zulkifli, cukup menarik perhatian public di Kota Binjai jika dibanding dengan penahanan mantan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai, Drs Iswan di LP Kls II A Binjai oleh Kejari Binjai karena tersandung korupsi Rp73 juta.
“Korupsi aliran dana Jamkesmas kerugian negara mencapai Rp843 juta. Masakkan kerugian Rp73 juta mantan Kadis Pasar bisa ‘gol’ dibikin Kejari Binjai. Sedangkan kerugian Rp843 juta ketiga mantan direktur itu tidak dijebloskan ke hotel prodeo. Karena itu kita minta Kapolresta Binjai jangan menimbulkan kesan tebang pilih dalam penegakkan supermasi hukum,” tandasnya. (MR/MSTP)
pelabuhan Belawan dengan negara tujuan Amarika Serikat dan beberapa negara uni eropa. “Ditengah meluasnya krisis ekonomi global, yang akan berdampak kepada melemahnya daya beli dari negara-negara yang mengalami krisis, tentunya kita berharap agar hal tersebut tidak terjadi di indonesia khususnya di Aceh,” T Said. Dijelaskan Said, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan ke depan dalam upaya mengembangkan dan memajukan pelabuhan Krueng Geukueh. Di antaranya keseriusan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam rangka menyiapkan satu komoditi unggulan di masing-masing daerah yang berorientasi ekspor sesuai dengan SNI dan standar internasional. “Sehingga, dapat bersaing di pasar global dan ketersediaan komoditas ekspor akan lebih terjamin. Selain itu, pentingnya memberikan dukungan terhadap investasi dalam negeri dan luar negeri di Aceh serta menjalin hubungan koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak investor,” terangnya lagi. Pemerintah Aceh, menurut dia tetap akan mendorong pemerintah dalam hal ini kementerian perdagangan untuk menetapkan pelabuhan Krueng Geukueh sebagai salah satu pelabuhan ekspor-impor di Indonesia. “Juga, mendorong terciptanya hubungan kerjasama yang baik diantara pihak-pihak terkait dalam operasional pelabuhan, sehingga terciptanya suatu sinergitas dan efisien dalam pengelolaan pelabuhan,” ucap Said. Ditambahkan Pemerintah Aceh akan memfasilitasi pembangunan gudang komoditi ekspor melalui anggaran
Bappeti, Kementerian Perdagangan yang pengelolaannya melalui resi gudang. Nurdin, Kepala Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Disperindagkop dan UKM Aceh, mengatakan, untuk memenuhi aktivitas di pelabuhan tersebut membutuhkan sarana yang memadai. “Terutama sekali yaitu kapal, artinya jika kapalnya sudah ada kita tinggal mempersiapkan barang-barang yang akan di ekspor. Tapi, justeru sebaliknya kalau kapal saja tidak ada bagaimana komiditi bisa diangkut,” kata Nurdin. Sementara Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh, T Sofyan menyatakan, workshop bertajuk optimalisasi pelabuhan Krueng Geukueh sebagai aktivitas perdagangan internasional bertujuan mencari masukan dari berbagai pihak terkait dalam rangka pengembangan dan percepatan pembangunan pelabuhan tersebut menjadi aktivitas perdagangan internasional di Aceh. “Kegiatan ini juga dalam upaya mendorong terwujudnya suatu kerjasama yang solid antara dinas/lembaga terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dan pengusaha eksporimpor dalam rangka menunjang peningkatan ekspor melalui pelabuhan Krueng Geukueh,” katanya menjelaskan. Sasaran yang diharapkan dalam workshop tersebut diantaranya, terlaksananya ekspor-impor yang berkelanjutan melalui pengintegrasian komoditas unggulan di Kabupaten/ Kota di Aceh. “Serta terakomodasinya aspirasi dari para stakeholder dan instansi terkait dalam rangka pengembangan perekonomian Aceh, khususnya di bidang ekspor-impor,” sebut Sofyan. (AFRIZAL)
Dinas Terhadap tanggapan tersebut, BPK menyatakan bahwa, pekerjaan lanjutan merupakan pekerjaan yang melanjutkan item-item pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan bukan sebaliknya melaksanakan kembali pekerjaan yang pernah dilaksanakan. “Hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada 9 Juli 2011 menunjukkan bahwa item pekerjaan geosandbag dan geotextile tidak ada dilokasi pekerjaan, yang ada hanya material batu. Terhadap material batu tersebut tidak dapat dilakukan pembayaran karena pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan dan alat-alat yang ada di lapangan,” timpal Ridzaldy Arfah, SH. Untuk sejumlah persoalan itu, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Aceh agar dapat memberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Dinas Pengairan Aceh atas ketidak patuhan pada aturan yang berlaku dalam pemilihan rekanan untuk pelaksanaan pekerjaan lanjutan. “Tidak hanya itu, kami mengintruksikan Kepala Dinas Pengairan Aceh untuk memberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pembangunan pengaman pantai Pusong (tahap II, Lanjutan) supaya dalam melaksanakan tugas berpedoman pada aturan yang ada. Dan, mengintruksikan kepada Tim penyelesaian keruguan daerah atau majelis pertimbangan TP-TGR untuk memproses
3 Dirut .. aliran dana jamkesmas ini bisa bergulir ke Pengadilan Tipikor,” ungkap Zulkifli Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Aries F kepada wartawan mengatakan, ketiga mantan Direktur RSUD Dr Djoelham Binjai sudah berstatus tersangka. Hanya saja, sekarang ini belum ada penahanan karena pihaknya sedang menelusuri aliran dana sesuai dengan hasil audit BPKP yang menemukan
Pelabuhan.. pertanian,” kata T Said Mustafa, Asisten II Setda Aceh, mewakili Pemerintah Aceh, saat memberikan arahannya pada workshop pelabuhan Krueng Geukueh, di Sultan Hotel, Banda Aceh, belum lama ini. Dikatakan, sesungguhnya Aceh membutuhkan suatu pelabuhan ekspor-impor yang representatif dan bahkan berstandar internasional untuk memasarkan produk pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi kendala dibidang pemasaran dan harga. “Komoditi kopi dan kakao masih menjadi produk perkebunan andalan Aceh selama ini, yang diekspor melalui Sumatera, sehingga, sebagian nilai tambah dinikmati oleh eksportir luar daerah. Sementara itu, posisi tawar petani juga masih rendah dan akan berdampak kepada penentuan harga komitas,” katanya. Disamping itu, lanjut Said, selama ini dalam pengembangannya, pelabuhan Krueng Geukueh mengalami kendala dibidang impor, karena belum termasuk salah satu pelabuhan tujuan impor sesuai peraturan menteri perdagangan RI Nomor 57/M-DAG/PER/12/2010 tentang ketentuan impor produk tertentu. “Tapi, kita yakin ke depan akan menjadi salah satu pelabuhan tujuan impor, sehingga kapal yang merapat di pelabuhan dapat membawa muatan yang dibutuhkan masyarakat Aceh dengan harga yang kompetitif,” lanjutnya. Disebutkannya, berdasarkan data BPS Aceh, pada tahun 2011 lalu komoditi yang diekspor melalui pelabuhan di luar Aceh mencapai US $ 22.637.33 atau 15,26 persen dari total ekspor Aceh yaitu kopi arabika yang di ekspor melalui
Dari Halaman 1
Pengadaan Alat Peraga SD (155 paket) kode paket : DISDIKAB/2012/06 tidak diumumkan pada website resmi lpse Aceh Besar, hanya menempelkan pada papan pengumuman saja. Tak hanya itu, bahkan tanggal penempelan tertera tanggal 2 Juli. “Sedangkan kami cek tanggal tersebut belum ada pengumuman baru di tempelkan pada tanggal 5 Juli. Ini jelas menyalahi Pasal 80 ayat (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui website dan papan pengumuman resmi,” kata mereka. Disamping itu merugikan negara hampir Rp1.844.000.000, di mana perusaahaan yang dimenangkan berada pada posisi nomor urut 22 dari total 24 perusahaan. Sedangkan saat pembukaan penawaran perusahaan yang terendah dengan nilai Rp. 6.038.846.000, dan perusahaan yang dimenangkan CV Mita Bahagia Rp7 883.000.000. “Ini jelas ada indikasi korupsi dan permainan antara panitia dengan pihak kontraktor,” sambung Eriadi. Ironinya, Ketua Pokja II atas nama Suhaimi (085360856333), setelah dicek di situs LKPP ternyata tidak mempunyai Sertifikat Keahlian. Dan ini jelas melanggar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 17 poin f. “Berangkat dari temuan itu lah makanya kami mengambil kesimpulan Panitia Pokja II melanggar Perpres 54 Tahun 2010. Dan apabila melanggar Perpres tersebut maka Tender tidak sah dan gagal. Panitia harus melakukan pelelangan ulang dan memperbaiki semua dokumen dan persyaratan yang sesuai dengan Perpres 54,” sahut mereka lagi. Untuk itu, Kaukus Pemuda Aceh Besar dan Independent Monitoring Organization juga mendesak pemkab agar mempertimbangkan kembali pemenang terhadap paket Alat Peraga SD tersebut senilai Rp8 miliar yang syarat dengan unsur korupsi dan merugikan negara. Bahkan, berdasarkan laporan oleh salah satu rekanan peserta tender menyebutkan mereka telah membawa juga kasus pelanggaran oleh Panitia ke PTUN dengan nomor : 06/G/2012/PTUN.BNA Tanggal 20 Juni 2012 Panitera: Musaddiq,SH. “Setelah kami konfirmasi ternyata sidang perdana dilakukan pada hari (Rabu 27 Juni 2012), namun setelah pihak PTUN melayangkan surat pemanggilan kepada Panitia Pokja II, mereka tidak hadir disidang tersebut. Bahkan pemanggilan kepada Pokja II oleh pihak PTUN Banda Aceh yang kedua kalinya tidak dihadiri juga oleh Panitia atau yang mewakili. Kami secara tegas meminta pihak KPK untuk segera mengambil alih kasus tersebut agar tidak terus berlarut-larut,” akhiri mereka. (TIM)
Usut Pemotongan Dari Halaman 1
hanya sebesar Rp1 juta. Atas pemotongan ini dipastikan PNS kecewa dan keberatan dan membawa kasus ini ke jalur hukum, mengingat pemotongan honor ini tidak dapat dipertanggung jawabkan,” tukasnya. Menurutnya, dugaan KKN yang menghabiskan uang rakyat ini tidak dapat dibiarkan begitu saja terlebih dananya sebesar Rp531juta yang telah disahkan DPRD untuk kepentingan masyarakat sebaliknya di gunakan untuk memperkaya diri. Sayangnya, ketika dikonfirmasi BN soal pemotongan tersebut, Kabid Bina Program Dinas PU Binjai Abdi Sugiarto tak memberikan jawaban. Bahkan saat dikonfirmasi melalui SMS, juga yang bersangkutan selaku PPK Program survey monitoring dan pelaporan proyek Dinis PU kota Binjai ini bungkam dan tidak membalasnya. (MSTP/MR)
Petinggi
Dari Halaman 1
Begitu juga dengan harga cabai merah, sebelumnya sempat berada di kisaran Rp26.000 per-kilogram kini turun menjadi Rp23.000 per-kilogram. Sementara itu harga daging sapi Rp75.000 per-kilogram, harga daging kambing Rp60.000 perkilogram, minyak makan curah Rp10.000 per-liter, cabai hijau Rp24.000 per-kilogram, bawang putih Rp16.000 per-kilogram, bawang merah Rp14.000 per-kilogram, beras IR Super Rp8.500 per-kilogram, beras KKB Rp9.000 per-kilogram dan beras ramos Rp9.000 per-kilogram. Menurut Walikota, sidak ini dilakukan untuk dapat mengetahui harga kebutuhan pokok di pasar saat ini. Hal ini penting sebagai dasar untuk penetapan harga pada saat pasar murah dibuka di 151 titik di Kota Medan pada 16 Juli.” Dari hasil sidak kita tadi, harga kebutuhan pokok masih stabil. Bahkan harga cabe tadi malah turun,” kata Walikota. Meski demikian Walikota akan terus melakukan koordinasi dengan intansi terkait seperti Bulog maupun para pengusaha maupun grosir sehingga harga tetap terkendali selama Ramadhan. “Setelah sidak ini kita akan menyurati grosir seperti Musim Mas supaya mereka tidak menaikkan harga,” ungkapnya. “Kita juga minta kepada grosir maupun distributor agar tidak melakukan aksi spekulan dan penimbunan barang,” tegasnya. Untuk harga daging sapi, Walikota menilai masih relatif stabil meski sudah mengalami kenaikan. Karenanya, stok daging akan diupayakan cukup sehingga kenaikan harga bisa ditekan. “Harga daging bisa ditekan sehingga dijual Rp73.000 perkilogram. Berhubung pedagang daging kan ada yang menjual tulang dan itu tidak begitu banyak peminatnya. Makanya, agar pedagang tidak rugi harga dinaikkan. Jadi kenaikan harga ini kompensasi yang dilakukan pedagang,” paparnya. Kepala Dinas Perindag Medan, Syahrizal Arif juga mengatakan harga di pasar tradisional di Medan memang masih relative stabil. “Kalau dari pantauan kita harga memang masih stabil, bahkan cabe turun dari harga Rp26 ribu menjadi Rp23 ribu. Untuk mengendalikan agar harga tidak naik signifikan maka kita akan tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait,” kata Syahrizal.(*)