Issuu on Google+

Diperlakukan Semena-mena, Nasabah Mengadu ke BPSK

BCA Finance Digugat

KONSUMEN Wagub Resmikan Kantor Bappeda Pasbar

Pembangunan Bandara & Darmaga Teluk Tapang Dipercepat PASBAR, BiNNews — Keberadaan kantor baru bagi suatu lembaga bisa meningkatkan aktifitas kerja dari lembaga tersebut. Kantor baru dengan semangat baru, akan berimbas kepada pencitraan positif di banyak mata orang. Sehingga itu ketika kantor baru diresmikan, ada gairah yang muncul di wajah para karyawan kantor itu. Buktinya Kantor Bappeda Pasaman Barat yang baru diresmikan Wakil Gubernur Sumatera Barat, H. Muslim Kasim Jumat (7/1), disambut gembira para pegawai dan pemerintahan daerah setempat. Kantor itu juga akan ditempati Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal. 3

Nasabah atau konsumen perusahaan leasing (finance-red) mesti jeli dan tegas dalam menghadapi persoalan tunggakan kredit. Karena, tindakan perusahaan leasing cenderung sangat merugikan hak-hak konsumen. Salah satunya kini dialami Edwar Jasma Putra dan isterinya Marta Dewi, nasabah PT BCA Finance Cabang Padang. Nunggak dua bulan, mobil warga Koto Raya Lakitan, Pesisir Selatan ini disita, mereka dinyatakan pailit dan mobilnya akan dilelang. Selengkapnya

Wakil Gubernur H. Muslim Kasim menandatangani prasasti Kantor Bappeda

Hal. 4

<< Kantor BCA Finance Cabang Padang di Jl. Banda Damar Padang

Telkom Kelabui Konsumen?

Kapolres Pessel AKBP. Hariyanto Syarifudin, SIK. SH. MH

Anggota Terlibat Beking Kena Sanksi PAINAN, BiNNews — Tindak pidana penganiayaan selama tahun 2010 tergolong tinggi di Kabupaten Pesisir Selatan. Angka lapor 2010 menurut Kapolres AKBP. Hariyanto Syarifudin, SIK. SH. MH mencapai 234

kasus, sementara pada 2009 hanya 59 kasus dan 23 perkara pada 2008. Dari 234 kasus tersebut umumnya berkategori penganiayaan ringan yakni 209 kasus, jelas Hariyanto kepada BiNNews di Painan. Selain penganiayaan, kasus pengrusakan, penggelapan dan

pencurian kendaraan bermotor berada pada posisi selanjutnya, yakni 85 kasus untuk perkara pengrusakan, 58 kasus penggelapan dan 50 curanmor. “Perjudian masuk level menengah yakni 24 kasus, namun jadi perhatian prioritas kita,” tambah Hariyanto. Hal. 11

Hariyanto Syarifudin

Kerja PT MKS Tak Beres!

Kontrak Habis PT Waskita Karya masih Kerja

SAWAHLUNTO, BiNNews — Gara-gara kinerja PT MKS tidak selesai melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan di Kota Sawahlunto senilai Rp34 miliar lebih, akhirnya memaksa Pemko mencadangkan anggran Rp5,5 miliar untuk melanjutkan pekerjaan yang ter- Hasjhonni bengkalai oleh PT MKS. Mega proyek di kota arang tersebut merupakan pekerjaan tahun anggaran 2010 untuk tiga pekerjaan peningkatan jalan dari simpang SanturSMEA Talawi, Simpang Resort Wisata Kandih – Kantor PU

„Proyek Jalan Pintu

Hal. 11

Air PDAM Tercemar Bakteri SAWAHLUNTO, BiNNews — Air minum yang dikonsumsi masyarakat Kampung Teleng kota Sawahlunto tercemar bakteri e-coli. Kondisi ini diketahui setelah hasil penelitian bakteriologis dilakukan tim kesehatan Puskesmas Kampung Teleng. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ditemukan tingginya coliform yang telah berada di atas ambang batas kualitas air minum layak konsumsi yang ditetapkan Menteri Kesehatan RI. Hal. 11

Angin Solok Terbengkalai SOLOK, BiNNews — Proyek pembangunan jalan Pintu Angin Labuah Saiyo Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok oleh PT Waskita Karya senilai Rp.9.327.291.000 dinilai tidak berkualitas dan asal jadi. Banyak pihak mencurigai proyek ini diduga tidak sesuai speks. Selain itu walau pekerjaan tidak selesai pada akhir masa kontrak kerja yakni 29 Desember 2010 namun dana sudah dibayarkan 100%. Tidak berkwualitasnya jalan yang dibangun dari pembayaran pajak masyarakat ini, terlihat dari pasangan material kelas A dan pengaspalan yang dilakukan re-

„

Biaya Tagihan Tetap Rp198 Ribu Sebulan Ditawarkan Malam Hari via Telepon

PADANG, BiNNews — Anda konsumen Telkom, hati-hatilah bila Anda mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku dari Telkom dan menawarkan paket biaya tagihan tetap, bila disetujui maka setiap bulan Anda akan dikenai biaya tagihan tetap Rp198 ribu. Persetujuannya pun hanya dilakukan via telepon pada malam hari. Seperti dialami oleh (H) pemilik nomor (0751) 3883X, H hanya bisa terperanjat setelah mengecek tagihan telepon melalui faktur rekening pembayaran jasa telekomunikasi yang dibayar pada 20 Desember 2010 lalu di loket 145. Pada bukti pembayaran tersebut tertera biaya tagihan tetap Rp198 ribu, begitu juga pada bulan-bulan sebelumnya. ”Saya kaget dan baru tahu kenapa harus ada biaya tagihan tetap setiap bulannya dengan nilai Rp198.000, padahal setahu saya jumlah tagihan yang harus dibayar konsumen adalah sesuai dengan percakapan, apakah percakapan ponsel, lokal atau interlokal. Kapan saya menyetejui paket biaya tagihan tetap tersebut dan ternyata hal ini sudah berlangsung sejak Februari 2010 lalu,” kaget H. Ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, H pun mengontak nomor keluhan pelanggan Telkom ke nomor 147. ”Saya kian terkejut ketika dari nomor 147 tersebut dijawab oleh

Hal. 11

kanan disinyalir tidak sesuai dengan yang semestinya. Namun ketika ditanya mengenai material, pihak yang bersangkutan malah mengaku material berkwalitas A, padahal yang terjadi di lapangan jelas material yang digunakan berkelas B.

Hebatnya lagi pengaspalan dilakukan ketika cuaca sedang buruk dan basah. Tapi rekanan masih saja ngotot dan terkesan memaksakan untuk melaksanakan pengaspalan pada waktu itu. Ketika hal ini ditanyakan Hal. 2

LAPORAN DWIWARMAN CARUT MARUT PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI PADANG PARIAMAN (8)

Muslim Kasim Lawan Rekomendasi DPRD Pembangunan Kantor Bupati Padang Pariaman di Nagari Parit Malintang, Kec. Enam Lingkung, ternyata penuh dengan instrik, ancaman dan carut marut. Tidak hanya hukum yang dilanggar, hak azasi manusia juga dikerjai. Padahal pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup, bukan untuk menyengsarakan masyarakat. Berikut laporan D. Warman Chaniago, SH, wartawan BINNews di Padang Pariaman.

Hal. 2


BiNNews

Edisi 212| Th V/ 10 - 16 Januari 2011

2

JENDELA Kontrak Habis PT Waskita Karya masih Kerja

Tajuk

Korupsi Fidusia ANTARA penegak hukum, terutama jaksa dan polisi dengan persoalan fidusia punya hubungan yang erat, terutama dalam penerapan hukum tentang fidusia. Karena polisi dan jaksa merupakan instrument penegak hukum, sementara undang-undang fidusia merupakan salah satu bagian dari hukum yang harus ditegakan. Artinya, kalau ada dugaan penyimpangan dalam penerapan aturan fidusia, jaksa dan polisi harusnya segera mengusutnya, apalagi kalau ada dugaan kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang. Namun, hal ini tak terlihat pada persoalan fidusia yang telah lama membelit anak negeri. Oleh perusahaan leasing, konsumen sudah lama dijadikan sebagai pihak yang tak berdaya. Konsumen diumpan dengan paket-paket menggiurkan tentang pembiayaan kredit kendaraan bermotor dan benda lainnya. Sejalan dengan itu, konsumen juga dijebak dengan klausul perjanjian yang sangat memberatkan, bahkan konsumen juga dijerat dengan surat kuasa fidusia dan kuasa lainnya, yang intinya kuasa yang sangat luas dan tak terbatas bagi perusahaan leasing untuk melakukan eksekusi ketika konsumen wanprestasi. Ini jelasjelas sudah bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang Fidusia. Dibalik itu, untuk memenuhi ketentuan fidusia, perusahaan leasing membebankan biaya administrasinya kepada konsumen. Padahal, itu hanya berguna bagi perusahaan leasing, yakni untuk melegalkan eksekusi ketika konsumen wanprestasi. Parahnya lagi, banyak perusahaan leasing tidak mendaftarkan akta jaminan fidusianya ke kantor fidusia. Dengan ini, secara tak langsung, negara telah dirugikan miliaran rupiah karena seratus ribu lebih akta fidusia tak didaftarkan perusahaan leasing ke kantor fidusia, yang nota bene adalah pemasukan negara bukan pajak. Setidaknya ini tergambar dari informasi dan data yang terhimpun, tahun 2007, kendaraan baru terdaftar berjumlah 116.838 unit (110.670 unit roda dua dan 6.168 unit roda empat). Tahun 2008 berjumlah 168.389 unit (roda dua 158.493 unit dan roda empat 9.896 unit). Hampir 90 persen dari jumlah tersebut, pembeliannya dengan sistem leasing. Sementara, sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan Kanwil Depkum&HAM Sumbar pada tahun 2007 hanya berjumlah 4.271 buah dan 7.698 buah pada tahun 2008. Dengan kondisi ini, tahun 2007 diperkirakan sekitar 100 ribu akta jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh perusahaan leasing ke Kantor Fidusia, dan tahun 2008 sekitar 140 ribu, dan semuanya diduga adalah pembiayaan kredit sepeda motor, diyakini ada juga kredit mobil. Dengan ketentuan yang ada, jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tersebut tergolong penjaminan di bawah Rp50 juta dan dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp25 ribu/akta. Dengan kata lain, sekitar Rp2,5 miliar pada tahun 2007 pemasukan negara menguap karena perusahaan leasing tak mendaftarkan akta jaminan fidusia-nya dan tahun 2008 ada sekitar Rp3,5 miliar potensi pemasukan negara bukan pajak tersebut mengendap di kantong perusahaan leasing karena hal yang sama. Adalah sebuah urgensi bagi institusi kejaksaan dan kepolisian untuk menelusuri dan mengusut persoalan fidusia yang terindikasi sarat praktek korupsi. Karena, selain sudah merugikan konsumen, persoalan ini juga diyakini sudah merugikan miliaran rupiah keuangan negara. Konsumen dibuat tak berdaya oleh berbagai modus permainan perusahaan leasing ketika konsumen terlambat memenuhi kewajibannya. Sementara, banyak perusahaan leasing beroperasi dengan tidak melaksanakan undang-undang fidusia dan mengabaikan undang-undang perlindungan konsumen. Akankah hal ini terus berlanjut? Ini tergantung kemauan jaksa dan polisi. Yang jelas, banyak pihak berharap supaya jaksa dan polisi segera memainkan pisau hukumnya untuk memberantas perilaku semena-mena yang sarat praktek korupsi ini. ***

...dari hal 1 langsung kepada kepala Proyek Waskita Karya, Rudi mengaku pengaspalan dilakukan ketika hujan gerimis dan bukan dalam keadaan hujan lebat, katanya. Menurut pantauan koran ini, pengaspalan jalan dilaksanakan ketika hari hujan lebat. Hal ini diperkuat dari pengaduan masyarakat setempat yang pernah melihat penembakan aspal dilakukan ketika hujan mengguyur. Seperti pengakuan Kepala Jorong Kayu Aro, Syamsul Bahri mengatakan, walaupun dirinya bukan orang teknis yang mengerti masalah takaran proyek, namun dari pandangan

kacamata awam, dinilai tidak maksimal dan memuaskan. Beradasrkan kontrak, mestinya pekerjaan sudah harus selesai pada 29 Agustus 2010 lalu. Ketika hal ini di konfirasikan kepada KPA, Wen Andiretika, dia mengaku proyek jalan yang dilakukan PT Waskita Karya sudah sesuai dengan spek. Kalaupun hasil pekerjaan masih belum sempurna akan dimaksimalkan pada waktu pemeliharaan selama 180 hari. Menurutnya tidak ada satupun pekerjaan yang menyalahi ketentuan, baik dari segi waktu dan kapasitas pekerjaan. Semua berjalan dengan semesti-

nya. Dan pembayaran sah dikucurkan 100%. Sementara PPTK, Elfiandi Ibrahim, â&#x20AC;&#x153;Proyek pemban-

gunan jalan tersebut sudah berjalan sesuai spek dan tidak ada yang salah,â&#x20AC;? jelas Elfiandi. Â&#x160;Mak Itam

Pessel Miliki 10 Lumbung Pangan PAINAN, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Menurut Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki 10 lumbung pangan pada sampai 2010. Keberadaan lumbung pangan berguna untuk menampung cadangan pangan yang dibeli dari masyarakat yang menjadi anggota, dengan ketentuan harus memiliki cadangan sebanyak 25

persen dari produksi yang dibeli, kata Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Kabupaten Pessel, Hazrita Azhar, Rabu (5/1). â&#x20AC;&#x153;Hal ini bertujuan agar persediaan pangan tidak pernah berkurang setiap tahun dan setiap masuk masa panen, cadangan tadi baru dilepas untuk diganti dengan cadangan baru,â&#x20AC;? katanya. Pada

2010, Pessel mendapat bantuan delapan lumbung pangan dari pemerintah pusat melalui dana APBN, sehingga di daerah ini sudah berdiri pula 10 Lumbung Pangan karena pada 2009, Pessel memiliki dua lumbung pangan. â&#x20AC;&#x153;Setiap Lumbung Pangan ini, mesti memiliki gudang dengan kapasitas tampung minimal 20 ton pula.

Makanya sangat diharapkan dimiliki oleh setiap nagari,â&#x20AC;? tuturnya. Untuk satu unit Lumbung Pangan, Pessel menyediakan dana bantuan sebesar Rp60 juta yang akan dikelola oleh kelompok tani dengan sistem pelaporan langsung. Pihak kabupaten hanya berfungsi membina dan memonitoring pelaksanaan. Â&#x160; BiNNews/Humas

Ucu Dipercaya Bupati jadi Sekda Tanah Datar TANAH DATAR, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Serah terima jabatan Sekda Tanah Datar dari pejabat lama Ir.Syamsul Bahri kepada Pelaksana Tugas Drs.Ucu Bunyamin berlangsung di ruang kerja Bupati M.Shadiq Pasadigoe pada Rabu, (5/1) lalu.Syamsul Bahri memasuki masa pensiun, sedangkan Ucu Bunyamin merangkap jabatan Asisten Administrasi Umum Setda Tanah Datar. Bupati Shadiq mengatakan, semulanya jabatan Sekda yang dipegang Ir.Syamsul Bahri akan diperpanjang untuk tahun kedua, tetapi karena yang bersangkutan ingin menjalani masa pensiun, maka Jabatan Sekda diserahkan kepada Ucu Bunyamin. â&#x20AC;&#x153;Barangkali akan muncul pertanyaan, kenapa yang dipilih ad-

alah Ucu Bunyamin tidak yang lain, sebagai jawaban, karena dari sejumlah Asisten yang ada dilingkungan Pemkab Tanah Datar yang paling senior adalah Ucu Bunyamin,â&#x20AC;? kata Bupati. Kepala Daerah mengakui, selama Syamsul Bahri menjabat sebagai Sekda Tanah Datar sudah banyak yang dilakukan untuk daerah dan masyarakat Tanah Datar, mulai dari penanganan ben-

cana gempa, terbakarnya Istano Basa Pagaruyung sampai kepada Galodo Pasia Laweh. â&#x20AC;&#x153;Saya berharap seluruh pengambabdian yang diberikan bapak Syamsul Bahri itu untuk daerah dan masyarakat Tanah Datar tersebut keseluruhannya bernilai ibadah,â&#x20AC;? kata Bupati yang siang itu mengenakan pakaian dinas seragam putih. Kepada pejabat yang ditunjuk

sebagai Pelaksana Tugas Sekda Tanah Datar, Bupati Shadiq minta agar melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya disamping tetap melaksanakan pekerjaan sebagai Asisten Administrasi Umum. Seandainya dalam pelaksanaan ditemukan permasalahan yang cukup berarti, silahkan dibericarakan dengan saya, mengingat pada era keterbukaan ini memang banyak permasalahan yang kita selesaikan secara bersama-sama. Kepada para pejabat eselon II dan III dijajaran Setda Tanah Datar Bupati minta agar dapat menjadi Public Relation bagi Pemkab Tanah Datar, terutama menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang cukup bervariasi akhir-akhir ini. Â&#x160; Humas/BiNNews

PEMBINA: H. Halius Hosen, SH, KETUA DEWAN REDAKSI: H. Halius Hosen, SH ANGGOTA DEWAN REDAKSI: Belly Saputra Dt Jano Sati, Ir Insannul Kamil, M. Eng, M. Nurnas, Syahrial, BSc, Hidayat, SS REDAKTUR PELAKSANA: Novermal Yuska, SEKRETARIS REDAKSI/ADM/KEUANGAN: Agnes Monika, SE REDAKTUR BISNIS: Erick Hariyona REPORTER PADANG: Melba, Idwar, Suhaidi Olon PESISIR SELATAN: S. Bayang PASAMAN: Rismainaldi, SOLOK: Yuslir Maitam, Aznul Hakim, S.Sos, Zaldi Novra, S.Pd, Alfimitra, Eki Rika Riado SAWAHLUNTO: Amin Pratikno, SIJUNJUNG: Martius SOLOK SELATAN: Susriati AGAM: A. Tantowi PAYAKUMBUH/LIMAPULUHKOTA: Rachpendri, Oldi Putra DHARMASRAYA : Hasanuddin, Padang Panjang: Yurnalisman, KOTA PARIAMAN: Indra Koto, PADANG PARIAMAN: Dwiwarman Chaniago, SH PASAMAN BARAT: Dedi Chandra, Buyung Doang PEMASARAN/BAGIAN DISTRIBUSI : Afrizal (bgzal) ALAMAT REDAKSI/BISNIS: Jalan Delima No. 27 Ujung Gurun, Telp/Fax. (0751) 38834 Terbit Setiap Senin, harga eceran Rp5.000/eksamplar, Tarif Iklan: satu halaman Rp3.000.000 REKENING GIRO: Bank Nagari : 2100 0103 .01132-2 An. CV BiNNews Andalas Media, PENCETAK: PT Genta Singgalang Press (isi di luar tanggungjawab percetakan) Wartawan Koran BiNNews dilengkapi tanda pengenal dengan masa masih berlaku. Wartawan dan karyawan BiNNews aktif hanya yang namanya tertera di dalam Box Redaksi


BiNNews

Edisi 212| Th V/ 10 - 16 Januari 2011

3

PARIWARA BAPPEDA PASAMAN BARAT

Wagub Resmikan Kantor Bappeda Pasbar

Pembangunan Bandara & Darmaga Teluk Tapang Dipercepat ...dari hal 1 â&#x20AC;&#x153;Dengan telah diresmikannya kantor Bappeda ini, semoga membawa angin segar bagi pemerintahan kabupaten. Hendaknya, pembangunan infrastruktur berjalan baik dan cepat, Pasaman Barat harus menunjukan kemajuannya kepada rakyat dan daerah lain di lingkungan Provinsi Sumatera Barat,â&#x20AC;? kata H. Muslik Kasim disaat peresmian kantor tersebut. Dikatakannya juga, ke depan Pemerintahan Pasaman Barat membuat dan menyempurnakan recana tata ruang wilayahnya. Pendataan dengan aspek terencana akan berjalan baik, seperti

masalah akses jalan dan kota permukiman untuk masyarakat. Wakil Gubernur dalam hal ini, tidak meragukan lacuik tangan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat, H Baharrudin -â&#x20AC;&#x201C; Syarul Dt. Marajo.Diyakininya, daerah yang kaya dengan sumber daya alam (SDA) ini akan maju, sehingga itu percepatan pembangunan insfratuktur harus dikebut. Bagi H. Baharuddin, daerah Pasaman Barat yang berpendunduk 364.587 jiwa atau 85.423 kk ini, justru di jadikan inspirasi untuk membangun. SDM-nya dimamfaatkan dengan baik untuk mengelola SDA yang ada. Keheterogenan masyarakat Pasaman

Barat cocok dijadikan contoh miniaturnya Indonesia yang kompak, damai, dan rukun. Selain itu, gagasan Bahar Syahrul juga akan mambuka pelabuhan udara di Kapar, Kecamatan Sasak akan membawa mamfaat yang cukup besar bagi daerah ini. Artinya, sarana perhubungan ke Ibukota Provinsi Sumbar (Kota Padang-red) akan dekat. â&#x20AC;&#x153;Dua proyek strategis ini, darmaga Teluk Tapang Air Bangis, dan pembangunan pelabuhan udara akan kami rampunngkan dalam waktu yang seminim-minimnya,â&#x20AC;? kata Baharuddin. Ide dari Bupati ini disambut baik oleh Manus Hendri, Kepala Bappeda Pasaman Barat. â&#x20AC;&#x153;Saya yakin, dan akan mendukung sekuat tenaga ide dari Bupati Baharuddin ini. Sebab dua proyek raksasa yang strategis ini adalah proyek untuk kesejahteraan

Pegawai dan masyarakat mengabadikan diri di kantor baru yang akan ditempatinya

masyarakat di Pasaman Barat. Kami harapkan, semua pihak

memberikan sokongan dan dukungan agar pelaksanaannya bisa

cepat selesai,â&#x20AC;? katanya. Â&#x160;DC/AWE

Wagub H. Muslim Kasim dan Bupati Pasbar H. Baharuddin tersenyum renyah saat meninjau gedung baru Bappeda

Rasa gembira membeludak saat peresmian kantor baru. Klik.. kamera pun mencari sasarannya

Bupati H. Bahararuddin, berikan sambutan saat peresmian Kantor Bappeda

Sekda pasaman barat hermanto sadang takalok sidang ulang thun pasaman bara yg ke 7

Ibu Dharmawanita menggunting pita di pintu masuk utama kantor Bappeda

Wagub H. Muslim Kasim dan Bupati Pasbar H. Baharuddin, tak henti-hentinya untuk mengagumi gedung baru itu


4

BiNNews BiNNews

Edisi 212| Edisi Th 212| V/ 10 Th - 16V/Januari 10 - 162011 Januari 2011

Diperlakukan Semena-mena, Nasabah Mengadu ke BPSK

BCA Finance Digugat PADANG, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Nasabah atau konsumen perusahaan leasing (finance-red) mesti jeli dan tegas dalam menghadapi persoalan tunggakan kredit. Karena, tindakan perusahaan leasing cenderung sangat merugikan hak-hak konsumen. Salah satunya kini dialami Edwar Jasma Putra dan isterinya Marta Dewi, nasabah PT BCA Finance Cabang Padang. Nunggak dua bulan, mobil warga Koto Raya Lakitan, Pesisir Selatan ini disita, mereka dinyatakan pailit dan mobilnya akan dilelang. Tak terima diperlakukan semena-mena, Edwar Jasma Putra dan isterinya Marta Dewi menggugat PT BCA Finance ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang. Gugatan tersebut didaftarkannya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011. â&#x20AC;&#x153;Kami terpaksa menempuh jalur hukum, karena pihak BCA Finance maunya menang sendiri,â&#x20AC;? sebut Edwar usai mendaftarkan gugatanya di BPSK, Rabu (5/1). â&#x20AC;&#x153;Kami juga akan mempidanakan mereka (BCA Finance-red),â&#x20AC;? tambahnya. Dijelaskan Edwar, persoalan yang tengah membelitnya berawal dari keterlambatannya membayar cicilan kredit mobil-

Marta Dewi, guru SMAN 2 Lengayang, Pesisir Selatan membeli satu unit mobil mini bus merek Toyota Avanza, BA 2340 GD secara kredit melalui perusahaan leasing, PT BCA Finance. Dengan uang muka Rp38 juta dan cicilan Rp3,5 juta perbulan selama 48 bulan, pasangan suami isteri dua anak ini bisa memiliki mobil pribadi. Cicilan kredit mobil mereka tergolong lancar hingga bulan Oktober 2010. â&#x20AC;?Kontrak kreditnya atas nama isteri saya,â&#x20AC;? ujar Edwar. Kronologis Penyitaan Dijelaskan Edwar, hari Senin, tanggal 20 Desember 2010 sekitar pukul 10.30 WIB, dua orang petugas PT BCA Finance Padang mendatangi rumahnya di Koto Raya Lakitan, Pesisir Selatan. â&#x20AC;?Mereka menanyakan keterlambatan kredit mobil yang menunggak dua bulan sepuluh hari. Selanjutnya kami diajak menyelesaikannya ke Kantor BCA Finance di Padang. Bersama kedua petugas tersebut, kami langsung berangkat ke Padang dengan mobil kami,â&#x20AC;? sebut Edwar. â&#x20AC;?Seluruh biaya perjalanan kami yang menanggung,â&#x20AC;? tambahnya. Sesampai di kantor BCA Fi-

Edwar bersama istri saat mendaftarkan gugatannya di BPSK Padang

nya kepada perusahaan leasing, PT BCA Finance. â&#x20AC;&#x153;Cicilan bulan November dan Desember 2010 belum kami bayar, karena keuangan kami lagi bermasalah,â&#x20AC;? ujarnya. â&#x20AC;&#x153;Tapi, cicilan sejak bulan Agustus 2009 berjalan baik dan lancar,â&#x20AC;? tambahnya. â&#x20AC;&#x153;Cicilan sudah dibayar 14 kali dari 48 kali cicilan,â&#x20AC;? tambahnya lagi. â&#x20AC;&#x153;Tanggal 20 Desember 2010, mobil kami disita, kami dinyatakan pailit dan mobil kami akan dilelang,â&#x20AC;? keluhnya. Dijelaskannya, bulan Agustus 2009, dia bersama isterinya

nance, Edwar dan isterinya dipertemukan dengan Fakri, Bagian Penagihan yang langsung meminta kunci kontak dan STNK mobil. â&#x20AC;?Katanya mobil mau diperiksa, tapi ternyata mobil kami mereka sita, kami diperdaya untuk menandatangani surat penyerahan mobil,â&#x20AC;? ujar Edwar. â&#x20AC;?Fakri tak mau menerima uang cicilan yang tertunggak dua bulan. Kami dipaksa membayar empat bulan, yaitu dua bulan tertunggak dan dua bulan kedepan. Kami juga diharuskan membayar biaya penarikan mobil

Kantor BPSK di jalan Khatib Sulaiman Padang

Rp5 juta,â&#x20AC;? urainya. Padahal, lanjutnya, petugas yang datang ke rumahnya mengatakan, dia hanya diminta membayar dua bulan cicilan yang tertunggak beserta dendanya. â&#x20AC;?Fakri memberi tenggat waktu untuk membayarnya hingga tanggal 28 Desember 2010,â&#x20AC;? jelas Edwar. â&#x20AC;?Sesudah itu kami diantar ke Pasar Raya Padang dengan mobil kami yang dikemudikan petugas BCA Finance yang datang ke rumah kami. Dengan tidak berperikemanusian, kami ditinggalkan begitu saja di tengah guyuran hujan lebat,â&#x20AC;? kenangnya. Tanggal 27 Desember 2010 sekitar pukul 11.00 WIB, Edwar dan isterinya datang lagi ke kantor BCA Finance, lebih cepat satu hari dari tenggat waktu yang diberikan. â&#x20AC;&#x153;Kami bertemu Fakri, dan menyampaikan mau membayar angsuran kredit empat bulan dan biaya penarikan Rp5 juta, sesuai yang diminta Fakri dulu. Saat itu kami sangat terkejut, Fakri berkilah dan ingkar dengan ucapannya. Kami dipaksa harus melunasi semua sisa angsuran kredit mobil, sebesar Rp 109 juta. Kalau tidak, mobil kami akan dilelang,â&#x20AC;? papar Edwar. â&#x20AC;?Kami dianggap sudah pailit dan tak mampu lagi melanjutkan kredit mobil,â&#x20AC;? tambahnya. â&#x20AC;?Dengan perasaan gundah, kami katakan, kami tidak sanggup menyediakan uang sebanyak itu. Lagipula hal itu tidak sesuai dengan perjanjian kredit sebelumnya. Fakri sedikit melunak, dia menyarankan pindah kredit ke perusahaan leasing lain, dia berjanji akan membantu mengurusnya. Saat itu kami mengatakan pikirpikir dulu,â&#x20AC;? lanjut Edwar. â&#x20AC;?Tanggal 29 Desember 2010, saya bersama saudara saya datang lagi ke Kantor BCA Finance. Tapi pihak BCA Finance tetap bersikeras agar melunasi semua sisa cicilan kredit. Pihak BCA Finance mengancam, kalau tidak dilunasi, mobil akan dilelang,â&#x20AC;? tambahnya.

Dasar Gugatan Edwar mengatakan, pihaknya menggugat PT BCA Finance karena penyitaan atau penarikan mobil tersebut tidak sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, di antaranya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. â&#x20AC;?Disamping itu, kami yakin, perjanjian kredit ini adalah perjanjian di bawah tangan yang bertentangan dengan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebab, dari penelusuran kami di Kanwil Kemenkum&HAM Sumbar, perjanjian kredit ini tidak tercatat dalam buku pendaftaran Akta Fidusia yang dibuat Notaris,â&#x20AC;? tambahnya. Ditegaskannya, penyitaan mobil tersebut dikategorikan perbuatan pemaksaan kehendak. â&#x20AC;?Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, yakni perampasan kendaraan dengan tuduhan pelang-

garan Pasal 368 dan Pasal 365 ayat (2), (3) dan (4) junto Pasal 335. Sebab yang berhak untuk melakukan eksekusi adalah Pengadilan. Apabila BCA Finance mau menyita mobil tersebut harus membawa surat penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri, atau BCA Finance sudah memiliki Setifikat Fidusia dan memperlihatkannya kepada kami,â&#x20AC;? tegasnya. Tuntutan Disampaikannya, sesuai Pasal 4 huruf (c) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Artinya, sejak awal dua petugas BCA Finance datang ke rumahnya, segala yang diminta pihak BCA Finance telah kami patuhi. Tetapi diakhir permintaannya, kami seperti dipermainkan. â&#x20AC;&#x153;Karena itu, kami mo-

hon Majelis Hakim BPSK Padang mengabulkan tuntutan kami, yaitu menyatakan tindakan pihak BCA Finance kepada kami merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur,â&#x20AC;? tegasnya. â&#x20AC;&#x153;Selanjutnya, menyatakan perjanjian kredit tetap dilanjutkan sebagaimana mestinya, dan mobil yang disita segera dikembalikan kepada kami. Menyatakan BCA Finance tidak berhak meminta biaya penarikan mobil Rp5 juta. Menghukum BCA Finance memberi santunan sebesar Rp20 juta sebagai pengganti biaya yang telah kami keluarkan dalam pengurusan masalah ini, sesuai SK Memperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/ 2001, Pasal 12, ayat (2), huruf (c). Menjatuhkan sanksi administratif kapada PT BCA Finance sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebesar Rp200 juta,â&#x20AC;? tambahnya. Kepala Sekretariat BPSK Kota Padang, Chairul, ST membenarkan adanya permohonan gugatan atas nama Marta Dewi, S.Pd dan Edwar Jasma Putra, nasabah PT BCA Finance Cabang Padang. â&#x20AC;&#x153;Permohonannya tercatat dengan registrasi No. 102/ P3K/2011,â&#x20AC;? sebut Chairul di kantornya, Rabu (5/1). â&#x20AC;&#x153;Direncanakan sidang hari Selasa, tangal 11 Januari,â&#x20AC;? tambahnya sembari menjelaskan, gugatan tersebut terkait penarikan mobil yang dianggap tidak melalui prosedur atau melawan hukum. Sementara manajemen PT BCA Finance Cabang Padang terkesan menutup diri terkait persoalam ini. â&#x20AC;?Saya tidak punya wewenang menjelaskan persoalan ini, harus izin kantor pusat dulu,â&#x20AC;? sebut Andi K, Koordinator Penagihan, Kamis (6/1) di kantornya di bilangan jalan Bandar Damar, Padang. â&#x20AC;&#x153;Kami juga tidak bisa menanggapi gugatan nasabah Marta Dewi, karena belum ada pemberitahuan dari BPSK Padang,â&#x20AC;? tutupnya. Â&#x160;Yuska


BiNNews

Edisi 212| Th V/ 10 - 16 Januari 2011

5

KOTA PARIAMAN

Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

KADIN Telah Berbuat Banyak PARIAMAN, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Walikota Pariaman H. Mukhlis. R, Senin (3/1) membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Kabupaten / Kota Ke 5 Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Padang Pariaman / Kota Pariaman di Hotel Nan Tongga Kota Pariaman. Acara ini turut dihadiri Ketua Umum KADIN Sumbar Asnawi Bahar, SE dan Pembina KADIN Sumbar H. Basril Djabar. Dalam sambutannya Wako H. Mukhlis. R mengatakan, selama ini KADIN Kab. Padang Pariaman / Kota Pariaman telah berbuat banyak, baik dalam memperjuangkan aspirasi dan memecahkan berbagai persoalan dunia usaha maupun dalam penciptaan peranannya yang semakin nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. â&#x20AC;&#x153;Semua pencapaian itu, tidak terlepas dari usaha yang sungguhsungguh dan kerja keras dari segenap pengurus KADIN dalam menghimpun segala potensi yang dipunyai, yang kemudian telah diarahkan untuk kepentingan bersama,â&#x20AC;? ungkap Wako. Atas pencapaian tersebut menurut Wako Mukhlis. R, pihaknya atas nama Pemerintah Kota Pariaman menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Ketua dan Dewan Pengurus KADIN Kabupaten Padang

Pariaman / Kota Pariaman periode 2005 â&#x20AC;&#x201C; 2010. Segala rintisan yang telah diupayakan selama ini, telah membuahkan hasil yang nyata. Mudah-mudahan semuanya itu memperoleh balasan yang setimpal sebagai amal sholeh di sisi Yang Maha Kuasa. â&#x20AC;&#x153;Melalui Muskab / Muskota ini, kita juga akan memilih Dewan Pengurus KADIN untuk masa bakti 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2015. Satu hal yang perlu kami ingatkan adalah, saat ini semua pihak sangat mendambakan

adanya buah pemikiran dan hasil kerja KADIN bagi terciptanya kegairahan usaha dari para pelaku bisnis daerah. Kita perlu belajar dari pengalaman masa lalu untuk kemudian dapat hendaknya kita sempurnakan bersama dimasa yang akan datang,â&#x20AC;? jelas Wako. Selanjutnya Wako menyebutkan, dalam masa lima tahun ke depan, Kota Pariaman masih harus berjuang untuk proses recovery, pemulihan daerah dari dampak bencana, baik ekonomi,

sarana prasarana, sosio psikologis dan lain sebagainya, sehingga kemampuan pengeluaran pemerintah diperkirakan masih akan menghadapi berbagai kesulitan. â&#x20AC;&#x153;Karenanya, Pemerintah Daerah sangat berharap banyak, KADIN mampu memposisikan dirinya sebagai mitra investor yang akan memediasi berbagai tuntutan dan kepentingan bersama untuk membangun daerah,â&#x20AC;? tukas Wako. Â&#x160;Indra Koto

Wako H. Mukhlis. R Lantik Ir. Armen, MM Sebagai Sekdako PARIAMAN, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Walikota Pariaman H. Mukhlis. R , Jumat (7 / 1 ) melantik Ir.Armen, MM sebagai Sekretaris Daerah Kota Pariaman definitif. Pelantikan ini akan dilaksanakan di Gedung Baru Sekretariat Daerah Kota Pariaman, Kampung Baru. Kabag Humas Setdako Pariaman, Jose Rizal, SSTP, M.Si kepada wartawan, Jumâ&#x20AC;&#x2122;at (7/1) di ruang kerjanya sebelum acara pelantikan menjelaskan, dengan dilantiknya Ir. Armen, MM sebagai Sekdako Pariaman yang baru ini berarti jabatan Sekdako Pariaman yang selama ini di PLTkan sudah terisi. Pelantikan Sekdako yang baru ini dilaksanakan setelah Wako Pariaman menerima SK dari Gubernur Sumbar, yakni SK Gubernur Sumbar No. 821 / BKD â&#x20AC;&#x201C; 2010, Tanggal 27 Desember 2010 lalu. â&#x20AC;&#x153;Dengan turunnya SK Gubernur Sumbar tersebut, tentunya jabatan Sekdako Pariaman yang selama ini di PLT-kan kepada Ir. Armen, MM akan terisi dengan pejabat yang definitif,â&#x20AC;? terang Jose Rizal. Selanjutnya Jose Rizal menjelaskan, acara pelantikan Sekdako Pariaman ini akan dihadiri seluruh pejabat dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Pariaman, Pimpinan BUMN dan BUMD, Pimpinan Orsospol dan Ormas serta undangan lainnya. Sekilas tentang Ir. Armen, MM Ir.Armen ,MM dilahirkan di Bukittinggi pada tanggal 11 Maret 1958 dan menamatkan pendidikanya mulai dari SD s/d SMA di kota kelahiranya. Selanjutnya melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Selepas dari S1 nya Ir. Armen, MM mengawali karir sebagai PNS pada Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi Sumbar (1990) dan seterusnya ditempatkan pada Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Departemen Perindustrian RI yakni di Akademi Teknologi Industri Padang (ATIP). Di ATIP Padang ini, berbagai jabatan pernah diembannya, yakni Pembantu Direktur I ( dua periode) dan Direktur ATIP (satu periode). Selain berkiprah di ATIP, Ir. Armen, MM yang menamatkan S2nya di Program Magister Manajemen Universitas Negeri Padang (UNP) ini juga pernah menjadi dosen luar biasa di berbagai perguruan tinggi di Sumbar, seperti di Sekolah Tinggi Teknologi Industri (STTIND) Padang, Universitas Muhammadiyah Bukittinggi dan Universitas Bung Hatta Padang. Usai berkiprah di dunia pendidikan, Ir. Armen, MM melanjutkan kariernya di dunia pemerintahan, yakni menjadi Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Kopperindag) Kota Pariaman (2006), Staf Ahli Walikota Pariaman bidang SDM dan Kesejahteraan, PLH. Sekdako dan PLT. Sekdako (2010). Sukses menapaki karier di dunia pendidikan dan pemerintahan ini tidak lepas dari dukungan isteri tercinta, yakni Ny. Nurafni Armen, B.Sc dan keempat putra-putrinya. Â&#x160; Indra Koto

Wako H. Mukhlis. R:

Muscab PPP Kota Pariaman Hendaknya Dapat Hasilkan Program Nyata PARIAMAN, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Setelah hampir 12 tahun era reformasi berjalan, kehidupan demokrasi masyarakat masih berada pada prosedural dan seremonial belaka, namun jauh dari substansi berdemokrasi itu sendiri. Pemberian bingkisan, iming-iming hadiah, materil dan janji-janji kosong lebih memikat di mata pemilih dibanding program-program serta visi misi yang di tawarkan kan-

didat, baik itu calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif. â&#x20AC;&#x153;Bila hal ini terus berlangsung, maka dapat kita pastikan, cepat atau lambat, demokrasi kita tidak berujung pada kesejahteraan tetapi justru kesengsaraan,â&#x20AC;? ungkap Walikota Pariaman H. Mukhlis. R dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Pariaman,

Selasa (4/1) di Hotel Nan Tongga Pariaman. Untuk itu menurut Wako, melalui Muscab ini pihaknya menitipkan setumpuk harapan agar kiranya musyawarah nantinya dapat menghasilkan program nyata yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga Kota Pariaman terutama menyangkut pendidikan pendewasaan dan kematangan masyarakat dalam berpoli-

tik.

â&#x20AC;&#x153;Kita semua mengetahui, salah satu prinsip PPP adalah Amar Maâ&#x20AC;&#x2122;ruf Nahi Munkar, yakni menyeru dan mendorong pelaksanaan segala perbuatan baik serta mencegah segala perbuatan tercela, perlu menjadi teladan dan diaplikasikan lebih jauh di tengah-tengah masyarakat,â&#x20AC;? sebut Wako. Selanjutnya dalam kesempatan ini

Wako Mukhlis. R juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada segenap jajaran pengurus DPC PPP Kota Pariaman, yang telah banyak memberikan masukan dan kerjasama serta memperjuangkan berbagai program pembangunan demi kehidupan kota yang lebih baik. Pelaksanaan Muscab PPP Kota Pariaman ini turut dihadiri sejumlah pengu-

rus parpol Kota Pariaman lainnya, yakni Ketua DPD PAN Kota Pariaman ,Ibnu Hajar, SH, Ketua DPD Partai Golkar Kota Pariaman, Drs. Mardison Mahyuddin, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Pariaman, Hasbillah, SE dan Ketua DPD PKS Kota Pariaman, M. Yasin serta pengurus DPC Partai Syarikat Indonesia Kota Pariaman, Yulius Danil. Â&#x160;Indra Koto


BiNNews

Edisi 212| Th V/ 10 - 16 Januari 2011

6

PASAMAN BARAT

Bahar Pecat Ratusan Pegawai PASAMAN BARAT, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Duet Bupati H. Baharuddin. R. MM dan Syahrul Dt Marajo tampaknya tidak main menempatkan sejumlah pegawai di lingkungan Pemkab Pasaman Barat. Sejumlah

pegawai kontrak dan sukarela dinonaktifkan Bahar. Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Latihan Pasaman Barat, H. Syahnan (5/1) kepada binnews, â&#x20AC;&#x153;Sjumlah pegawai sukarela

dan kontrak berdasarkan kontrak yang lama sudah dinonaktifkan, mereka tersebar di setiap SKPD, jumlahnya 70 orang di RSUD, 30 orang di Dinas Kesehatan dan 130 orang di Bagian Umum Sekretariat

Wabup Pasbar Evaluasi Masukan DPRD PASAMAN BARAT, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pasaman Barat tahun 2011 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan tidak maksimalnya pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dari perusahaan milik daerah. Wakil Bupati Dt Sayhrul Marajo pada Oaripurna DPRD Pasbar (5/1) mengatakan, saat ini kita melakukan pembenahan untuk mengembalikan sumber-sumber PAD guna meningkatkan pendapaan daerah seperti Ranperda pajak hotel yang saat ini tumbuh berkembang tiap tahunya, Ranperda pajak air tanah, pajak hiburan serta pajak rumah potong hewan, dan wabup juga berharap agar ranperda dapat disetujui dan dipahami yang mana merupakan bagian dari pembangunan pasaman barat kedepanya. Hamsuardi Hasibuan, Anggota DPRD pada penyampaian nota tersebut mengaku kekecewa terhadap kehadiran para sejumlah SKPD. Fia min-

ta kepala daerah serius dalam meningkatkan pendapatan daerah agar dapat disiapkan perangkatâ&#x20AC;&#x201C;perangkat guna kelancaran jangan samapai PAD Pasaman Barat dari tahun ketahun berkurang. Menanggapi kritikan sejumlah anggota dewan tersebut, Syahrul Dt Marajo usai paripurna langsung memboyong bawahanya ke ruangannya guna mengevaluasi kritikan yang di sampaikan anggota dewan. Â&#x160;By/dc

Pemkab,â&#x20AC;? kata Syahnan. Untuk 2011, BKL akan menseleksi mana instansi yang masih membutuhkan disesuaikan dengan ketersedian dana, jelasnya. Â&#x160;dc/by

BPBD Pasaman Barat Siap Kerja 24 jam PASAMAN BARAT, BiNNewsâ&#x20AC;&#x201D;- BPBD Pasaman Barat telah menerima personil peralatan dan pembiayaan, jumlahnya 71 orang. Penyerahan ini dilakukan secara resmi oleh kepala Kesbanglinmas Pasaman Barat, Yudesri ke kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) pekan lalu di Pasaman Barat Penyerahan disaksikan Wakil Bupati Syahrul Dt Marajo, â&#x20AC;&#x153;Dengan terbentuknya BPBD sesuai Perda 09/2010 maka tugas pokok BPBD adalah pengkoordinasian, pengkomandoan, tsunami, banjir longsor, abrasi pantai, gunung berapi,â&#x20AC;? jelas Wabup. Sebelumnya jumlah personil BPBD hanya 7 orang ditambah personil pemadam kebakaran 71 orang, ucap Kepala BPBD didampingi Sekretarisnya Yunadi di ruang kerja (7/1). Menurut Yunadi dengan terbentuknya BPBD ini, kedepannya kita sudah dapat dan terus mengantisipasi daerah pelosok dan kecamatan yang rawan bencana. â&#x20AC;&#x153;Selain itu kita telah memperkuatkan personil untuk siap siaga 24 jam setiap hari dalam melaksanakan fungsi dan tugas,â&#x20AC;? ujarnya. Â&#x160;dc/by

Pergantian Kepsek Dituding Tak Penuhi Ketentuan PASAMAN BARAT, BiNNewsâ&#x20AC;&#x201D;- Iklim dunia pendidikan Pasaman Barat mulai terasa memanas pasca mutasi dan perombakan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten mekar itu, perombakan dan promosi di instansi maupun sejumlah jabatan kepala sekolah. Kepala SMP 3 Pasaman, Soedjoko (4/1) kepada BiNNews mengatakan, pergantian yang dilakukan saat ini banyak yang tak menurut aturan. Contonya saya sendiri, sebelumnya saya dinonaktifkan tanpa pemberitahuan, hanya melalui HP saja bahwa saya tidak lagi menjabat Kepsek SMP 3 Pasaman yang di gantikan Mhd Igbal yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas yang sebelumnya belum pernah menjabat waki maupun kepsek. â&#x20AC;&#x153;Minimal jabatan Kepala Sekolah tersebut mesti lulusan S1 dan lulus tes, namun hal ini tidak berlaku dan bertolak belakang dengan kenyataan, bagi saya beserta teman-teman yang lain yang betul-betul meiliki kemampuan malah tersingkir oleh isu pilkada kalau masalah netral saya tak pernah ikut dalam pecaturan politik,â&#x20AC;? keluhnya. Ketua Komisi A DPRD Pasaman Barat, Jendri S.Ag mengatakan guna mempromosikan seseorang tersebut mestinya dilihat dari aspek fungsi dan kemampuannya agar lebih memacu kinerja dan memiliki kompetensi. â&#x20AC;&#x153;Penempatan seorang pejabat mestinya sesuai dengan bidangnya dan memiliki kemampuan dan pengalaman serta tidak cacat hukum dan moral,â&#x20AC;? katanya. Â&#x160;dc/by


BiNNews

Edisi 212| Th V/ 10 - 16 Januari 2011

7

IKLAN


BiNNews

Edisi 212| Th V/ 10 - 16 Januari 2011

8

SAWAHLUNTO

Sekwan DPRD Sawahlunto Mainkan Uang Iklan? SAWAHLUNTO, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Akibat lemahnya koordinasi antara Sekretaris Dewan (Sekwan) dan Bagian Keuangan di DPRD kota Sawahlunto, sejumlah wartawan dari berbagai mass media di kota Sawahlunto kesulitan mendapatkan haknya dalam meminta tagihan, khususnya tagihan iklan. Fadli, wartawan tabloid Jangkar kepada BiNNews mengaku, hingga kini nasib tagihan iklannya di DPRD tak jelas. Hal itu juga dibenarkan Pemimpin Redaksinya, Nova Hendra. â&#x20AC;&#x153;Saya bosan menanyakan tagihan iklan di Sekwan. Katanya masih diatas (Ketua DPRD.red), terus disuruh tunggu saja. Tetapi saat ditanyakan lagi, jawabannya tetap seperti itu. Ya sudah, akhirnya saya biarkan saja. Saya malas mengurusnya lagiâ&#x20AC;?, ungkap Fadli. Selain itu, Wartawan Haluan, Fadil juga mengaku pernah mengalami hal serupa, sehingga harus mondar mandir ke gedung dewan untuk mengurus tagihan iklannya itu. â&#x20AC;&#x153;Setelah bolak balik saya tanyakan, akhirnya bagian keuangan mengatakan kwitansi yang sudah saya kasihkan sejak lama itu tidak ada atau hilang. Kemudian dia meminta kembali dibuatkan kwitansi baru supaya uang bisa diambilâ&#x20AC;?,terang Fadil. Ternyata, tak hanya dua wartawan itu saja. BiNNews juga harus mengalami nasib serupa. Dengan memanfaatkan moment hari jadi kota Sawahlunto ke 122 yang jatuh pada 1 Desember lalu, BiNNews memberikan tawaran iklan kepada ketua DPRD, Ali Yusuf dan disepakati dengan jumlah angka yang ditentukan. Namun sayang beberapa hari kemudian, setelah Koran ini terbit, terdapat kesalahan pada nama

Sekwan karena yang lama telah pensiun. Minggu berikutnya, iklan tersebut pun diralat dan diterbitkan kembali dengan nama Sekwan baru yang kala itu masih sebagai pelaksana harian. Sekitar 3 minggu kemudian, BiNNews pun menanyakan tagihan iklan tersebut ke pihak Sekwan. Namun,Yustia yang baru menjabat Sekwan belum lama ini tidak mengetahui adanya kwitansi tagihan yang telah masuk. Yustia pun menanyakan kepada staf nya. Setelah sibuk membuka buku besarnya, stafnya pun menjawab, surat itu masih diatas (Ketua DPRD.red). BiNNewspun disuruh menunggu, tanpa ada kepastian. Tanggal 28 Desember, BiNNews kembali mendatangi Yustia untuk menanyakan tagihan tersebut, tetapi lagi-lagi Yustia tidak mengetahui keberadaan kwitansi BiNNews. â&#x20AC;&#x153;Coba nanti kita lihat dulu kebagian keuangan, besok kesini lagi sajaâ&#x20AC;?, kata Yustia.

Merasa ada yang aneh di Sekwan, Kamis (6/1) BiNNews langsung menanyakan kwitansi tersebut kepada bagian keuangan. Namun, alangkah kecewanya BiNNews saat mendengar jawaban dari keuangan. â&#x20AC;&#x153;Uang itu sudah lama ada di meja saya, tetapi kenapa tidak diambil juga. Sekarang sudah hangus, tidak bisa diambil. Sebab, kami sudah setorkan semua uang kekas daerah tanggal 27 Desember kemarin,â&#x20AC;? terang pegawai keuangan itu. Dari sejumlah kejadian tersebut, membuktikan betapa lemahnya koordinasi dalam kinerja Sekwan dan Bagian keuangan, dan pantas menjadi pertanyaan, apa dan bagaimana sebenarnya yang terjadi dalam kinerja mereka?. Amin bermaksud menggugat Sekwan karena kelalainnya, dirinya telah dirugikan karena harus mengganti uang iklan tersebut ke perusahaanya sementara uang dari Sekwan tidak diterimanya. Â&#x160; BiNNews

RSUD Sawahlunto Resmi Menjadi BLUD SAWAHLUNTO, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang dan alot, akhirnya RSUD Sawahlunto ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal tersebut ditandai dengan penyerahan SK dari Walikota, Amran Nur kepada pimpinan RSUD, dr Herlin S, Selasa (4/1) kemarin, disaksikan Wakil Walikota Erizal Ridwan, Setdako Zohirin Sayuti, Kepala Dinas Kesehatan dr Hj Ermawati dan jajaran kepala SKPD di lingkungan kota itu. Ketua DPRD Ali Yusuf berharap, setelah RSUD resmi berstatus Badan Layanan Umum Daerah, agar kedepannya dapat lebih memaksimalkan pelayanan kepada pasien. â&#x20AC;&#x153;Dengan menjadi BLUD, kita harap hal ini bukan hanya sekedar bertukar kemasan dalam manajemennya saja, hendaknya perubahan status ini dapat diimplementasikan dengan meningkatnya kualitas pelayanan bagi pengunjung,â&#x20AC;? harapnya kepada BiNNews, Rabu (5/1). Diakui Ali Yusuf, meski di daerah lain penerapan BLUD sudah berjalan lebih awal, namun kita harus lebih dapat menarik maknanya dan dapat menerapkan tujuan dan sasaran pelayanan terhadap masyarakat secara lebih maksimal lagi. Kepada sejumlah wartawan, Ketua DPRD kota Arang itu juga mengatakan, â&#x20AC;&#x153;Masyarakat kota Sawahlunto dan sekitarnya menaruh harapan besar pada pelayanan kesehatan di RSUD yang lebih baik. Karena itu, seluruh jajaran manajemen dan dokter serta paramedis harus lebih terpanggil untuk menerapkan pelayanan prima,â&#x20AC;? pungkasnya. Â&#x160;Amin

Dari Sidang Dugaan Korupsi P2FM:

Terdakwa Tak Berikan Dana Pembuatan Kandang SAWAHLUNTO, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Sidang kedua dalam proses hukum dugaan korupsi bantuan sapi bagi 50 Kelompok Usaha Bersama (Kube) tahun 2006 yang digelar di Pengadilan Negeri kota Sawahlunto, Senin (3/1) pekan lalu dengan tersangka Oktavianus dan Maryusfi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 7 Kube sebagai saksi. M.Oktavianus,terdakwa yang kini masih aktif menjabat sebagai Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Sawahlunto dan H.Maryusfi, mantan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja, didakwa jaksa telah merugikan keuangan negara senilai Rp217 juta. Pada persidangan sebelumnya terungkap, dari 50 KUBE yang memperoleh bantuan sapi melalui P2FM, 37 kelompok dibelikan langsung oleh Dinas Sosial melalui saksi Sukamto di Lampung, dengan dana . masing-masing kelompok

sebesar Rp40 juta. Dari dana yang ditarik melalui rekening kelompok tersebut, terkumpul Rp1.480.000.000. Setelah dikurangi dengan uang pembelian sapi sebesar Rp1.332.000.000, maka seharusnya masih tersisa dana sebesar Rp148 juta yang dipegang terdakwa Maryusfi. Namun, ternyata sisa dana tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Selain itu, dalam dakwaan yang dibacakan secara bergantian, jaksa Deddi Taufik, Yunizar dan Paidi juga terungkap tentang bantuan pembuatan papan nama kelompok, kandang dan obat-obatan untuk ternak sapi berjumlah Rp100 juta yang diterima terdakwa M. Oktavianus dan diketahui H. Maryusfi, sebanyak Rp57 juta dititipkan terdakwa M. Oktavianus kepada Adhe Rusrita. Kemudian, dana Rp57 juta itu diserahkan Amin Nasrudin kepada 37 kelompok. Sedangkan sisa uang sebesar Rp43 juta masih dipegang M. Ok-

tavianus. Namun, dana yang seharusnya diserahkan pada 13 kelompok itu, tidak diserahkannya Tindakan terdakwa Maryusfi selaku pejabat pembuat komitmen dalam kegiatan P2FM tahun 2006 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Sawahlunto yang terlibat langsung dalam pembelian sapi bantuan untuk kelompok dan tidak menyalurkan uang bantuan pembuatan papan merk kelompok bertentangan dengan PP Nomor 58 tahun 2005 dan Perpres Nomor 8 Tahun 2006. Menurut jaksa, perbuatan Maryusfi selaku pejabat pembuat komitmen bersama-sama dengan M. Oktavianus selaku Pemimpin Kegiatan menimbulkan kerugian negara Rp217 juta. Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3, Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Â&#x160;Amin


BiNNews

Edisi 212| Th V/ 10 - 16 Januari 2011

9

PAYAKUMBUH / LIMAPULUHKOTA

DPRD Payakumbuh Laporkan Kinerja PAYAKUMBUH, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; DPRD Kota Payakumbuh kembali memaparkan hasil kerja masa sidang dan masa reses ketiga tahun 2010, dan pembukaan masa sidang dan masa reses pertama tahun 2011. Didampingi Wawako Syamsul Bahri, pimpinan DPRD Kota Payakumbuh Wilman Singkuan, H Sudirman Rusma dan H Suhaimi Birran, Senin (3/1) kemarin di Aula DPRD. Selama masa sidang dan reses ketiga 2010, dilaporkan Wilman Singkuan di hadapan seluruh anggota DPRD dan SKPD Pemko Payakumbuh, bahwa telah dilaksanakan rapat paripurna sebanyak 12 kali, rapat paripurna istimewa 1 kali, rapat paripurna sepihak 9 kali, rapat badan musyawarah 6 kali, rapat badan anggaran sebanyak 4 kali. Dilaporkan juga, bahwa telah dilaksanakan rapat kerja banggar dengan TAPD 6 kali, rapat pimpinan 2 kali, rapat pimpinan diperluas 2 kali, rapat komisi-komisi masing-masing 2 kali, rapat komisi-komisi dengan mitra kerja (SKPD) 12 kali, rapat fraksi-fraksi 7 kali, rapat panitia kerja dengan pemko 4 kali, rapat Badan Kehormatan 2 kali, rapat kerja DPRD 6 kali, rapat Baleg 2 kali, rapat kerja Baleg dengan Pemko 1 kali dan rapat dengar pendapat (hearing) sebanyak 2 kali. Khusus untuk kegiatan kunjungan kerja luar daerah luar provinsi dilaporkan telah dilakukan oleh Komisi A 24-29 Oktober lalu ke Banda Aceh dan Sabang. Sementara Komisi B telah pula ke

Kabupaten Semarang dan Kota Bandung. Komisi C ke Pekalongan dan Cimahi. Ditambahkan Wilman, membacakan laporan, konsultasi tingkat atas telah dilakukan oleh Badan Kehormatan ke DPR RI dan Kemendagri. Banggar ke Kemendagri, Kemenkeu, dan ke Banggar DPR RI. Baleg pun ke Baleg DPR RI dan Kemendagri. Bamus ke Bamus DPR RI, Biro Otda Kemendagri, dan Depkumham. Reses anggota dilakukan ke masing-masing daerah pemilihan 27-31 Desember 2010 lalu. Di masa tugas ini, DPRD Kota Payakumbuh baru melahirkan tiga Ranperda yang telah disahkan, antara lain; Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2009, Perubahan APBD 2010 dan Anggaran 2011. Keputusan dewan, sebanyak 6 buah. Sayangnya tak satupun keputusan DPRD di masa ini yang menyentuh publik langsung. 2011, tampaknya DPRD baru akan bekerja guna kepentingan publik langsung. Sebab telah 18 Ranperda yang menunggu dibahas oleh DPRD. Mulai dari Ranperda Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, kawasan larangan merokok sampai ke pajak-pajak. Bahas 19 Ranperda Awal tahun ini, DPRD Payakumbuh, bakal disibuki membahas 19 Ranperda baru. Wakil Walikota Payakumbuh H. Syamsul Bahri, membacakan nota penjelasan terhadap 19 Ranperda itu, dalam rapat paripurna DPRD, di gedung dewan setempat, Kamis (5/1). Ra-

pat paripurna itu, dipimpin Ketua DPRD Wilman Singkuan, S.Sos, didampingi Wakil Ketua H. Suhaimy Birran, dihadiri anggota Muspida, pimpinan SKPD dan sejumlah undangan. Ketua DPRD Payakumbuh Wilman, ketika dihubungi, Jumâ&#x20AC;&#x2122;at (7/ 1), menjanjikan bakal mempercepat pembahasan semua Ranperda yang sudah disampaikan eksekutif itu. â&#x20AC;&#x153;Kita akan lihatkan kepada publik, DPRD Payakumbuh punya kinerja lebih baik,â&#x20AC;? katanya. Dalam pembahasan nanti, DPRD akan meminta masukan warga kota, dan melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait. Menurut Wawako Syamsul Bahri, seluruh Ranperda yang diajukan eksekutif itu, bertujuan untuk kemajuan Payakumbuh ke depan. Muaranya, memberikan pelayanan dan kesejahteraan terhadap masyarakat. Wawako optimis, ke-19 Ranperda itu akan cepat dirampungkan dewan, sebutnya. Ke-19 Ranperda yang diajukan itu, Ranperda tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Ranperda tentang Pajak Air Tanah; Ranperda tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Ranperda tentang Kawasan Dilarang Merokok; Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Ranperda tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh; Ranperda tentang Pajak Penerangan Jalan; Ranperda tentang Pajak Hotel; Ranperda tentang Pajak

Hiburan; Ranperda tentang Pajak Reklame; Ranperda tentang Pajak Parkir. Selanjutnya, Ranperda tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Ranperda tentang Pajak Restoran; Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005 â&#x20AC;&#x201C; 2025; Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2008 â&#x20AC;&#x201C; 2012; Sementara itu, juga diajukan sejumlah Ranperda perubahan Perda Payakumbuh, tentang Organisasi dan Tata Kerja beberapa SKPD, masing-masing Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh; Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh; Ranperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kesatuan Bangsa Pemerintah Kota Payakumbuh; Ranperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kota Payakumbuh. Â&#x160;Sakti

surat keputusan pengangkatannya. â&#x20AC;&#x153;Kita akan segera surati waAtur Satria likota, untuk menerbitkan SK pengangkatan sekwan iniâ&#x20AC;? ucap Ketua DPRD Wilman Singkuan, Jumâ&#x20AC;&#x2122;at (7/1). Menurut Wilman, tiga nama calon sekwan yang diajukan walikota, merupakan pejabat terbaik di kota ini. Ketiganya, dipandang

cakap dan mampu menjabat jabatan strategis itu. â&#x20AC;&#x153;Jadi, siapapun yang terpilih, tidak harus diperdebatkan lagi. Kita optimis, calon sekwan terpilih, akan mampu memfasilitasi keperluan DPRD dalam menjalankan amanah rakyat bersama eksekutif,â&#x20AC;? tegasnya. Sementara itu, suara-suara di rumah bagonjong Balaikota Payakumbuh, mengatakan, menyusul penetapan calon sekwan pilihan DPRD itu, merupakan signal akan

bergulirnya mutasi di jajaran Pemko Payakumbuh, di awal tahun ini. Sejumlah pejabat sekretariat DPRD, juga disebut akan terkena imbasnya. Karena, daftar urut kepangkatan, tentu akan dipertimbangkan dalam penempatan pejabat di sekretariat DPRD. Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh H. Irwandi, SH, dalam sebuah jumpa pers, akhir tahun 2010, di rumah dinas kediaman Walikota Payakumbuh, juga pernah menye-

but, mutasi di tubuh pemko akan segera bergulir. Walikota Josrizal Zain dan Wawako H. Syamsul Bahri, bersama anggota Baperjakat, bakal berusaha menempatkan pejabat, sesuai kompetensinya. Harapan pimpinan, begitu mutasi digulir, terhadap pejabat yang dilantik, langsung tancap gas menjalankann tugas. Tak ada istilah belajar. Karena itu, penempatan pejabat harus dilakukan hati-hati dan selektif, jelasnya. Â&#x160;Sakti

Atur Sekwan via Voting PAYAKUMBUH, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Kepala Kantor Kesbang Linmas Payakumbuh Drs. Atur Satria, bakal promosi menjabat Sekretaris DPRD Kota Payakumbuh. Rapat paripurna DPRD, dipimpin Wakil Ketua H. Suhaimy Birran, BA, yang berakhir menjelang magrib, Kamis (6//1), memilih tiga calon sekwan yang diajukan Walikota H. Josrizal Zain, berakhir melalui voting. Hasilnya, Atur Satria mengantongi 18 suara, Drs. Iqbal Bermawi, M.Si (Kepala

BPMP-KB), beroleh 1 suara dan Yoherman, SH, S.Sos (Kadisparpora) tidak kebagian suara. Paripurna penetapan calon sekwan itu, berlangsung cukup alot. Dari 25 anggota DPRD, hanya 19 yang hadir. Lima anggota yang izin, Wakil Ketua H. Sudirman, Abdul Khair, Husrisna Jamhur, S.Pd, Isa Aidil, Alhadi Hamid, Mustafa. Keputusan DPRD menunjuk Atur Satria tersebut akan disampaikan kepada walikota, untuk diterbitkan


BiNNews

Edisi 212| Th V/ 10 - 16 Januari 2011

10

SEPUTAR SUMBAR

Bupati Agam Beri Sinyal Mutasi Pejabat LUBUK BASUNG, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Mutasi pejabat di jajaran Pemkab Agam segera bergulir. Bupati Agam H. Indra Catri telah memberi sinyal, kala melakukan sidak ke berbagai SKPD, Rabu (5/1) lalu. Dalam pertimbangan memutasi pejabat, menurut informasi, tidak akan ada yang dikorbankan. Bahkan Bupati tidak akan menjadikan usia pejabat sebagai bahan pertimbangan. Namun kualitas dan kemampuan seorang pejabat yang jadi bahan pertimbangan utama.

â&#x20AC;&#x153;Yang penting sosok yang akan dipercaya memimpin sebuah SKPD adalah kualitas dan profesionalitas seorang pejabat,â&#x20AC;? ujar Bupati. Walau demikian, banyak pejabat, teruama pejabat eselon II mencemaskan bergulirtnya mutasi, yang disebut-sebut akan dilaksanakan Senin (10/1). Mereka mencemaskan kalau-kalau akan dicopot dari jabatannya, dan dinonjobkan. Mutasi akan digelar berdasarkan hasil evaluasi para pejabat

Indra Catri

yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Semuanya berdasarkan mekanisme dan aturan kepegawaian yang berlaku. â&#x20AC;&#x153;Bisa saja generasi muda yang potensial, yang selama ini kurang diperhatikan dipercaya menduduki jabatan strategis dalam kabinet yang akan dibentuk nantinya,â&#x20AC;? ujar Bupati pula.

Sekab Agam H. Syafirman Aziz, SH ketika dikonfirmasi via ponselnya, Kamis (6/1) mengatakan, belum mengetahui dengan pasti kapan mutasi akan digulir. Ia juga mengaku tidak mengetahui, dari mana sumber yang menyebutkan mutasi pejabat Pemkab Agam akan digulir Senin (10/1). Ia juga belum bisa mengatakan, siapa saja yang akan terkena mutasi, karena ia sendiri selaku Ketua Baperjakat belum mengetahuinya dengan pasti. Â&#x160;Pen

Bank Mandiri Syariah Hadir Di Agam LUBUK BASUNG, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Lounching Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu (KCP) di Lubuk Basung, diharapkan dapat semakin menggairahkan perekonomian warga di kawasan itu. Harapan itu disampaikan Bupati Agam diwakili Sekab Agam H. Syafirman Aziz, SH, dalam sambutannya dalam acara lounching bank dimaksud, Kamis (6/1), di Cubadak, Lubuk Basung. Syafirman juga berharap, se-

lain menggairahkan sektor perekonomian juga bisa mendukung terwujudnya visi Kabupaten Agam yaitu, Agam Mandiri yang Berpestasi Madani, seperti tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2006 sampai 2025. Berdasarkan RPJP tersebut, pada tahun 2006 sampai 2010, prioritas pembangunan di Kabupaten Agam dititikberatkan pada sektor pembangunan ibu kota kabupaten Agam,

Lubuk Basung, di samping pembangunan bidang ekonomi dan semua akan membawa perkembangan yang sangat berarti dalam pembangunan di Kabupaten Agam. Erika Kusumawardani, KCP Bank Syariah Mandiri (BSM) Lubuk Basung juga mengatakan, pihaknya memilih Lubuk Basung sebagai Kantor Cabang Pembantu, karena daerah ini menunjukkan perkembangan yang luar biasa.

Nasabah BSM juga banyak berasal dari Agam wilayah Barat, meliputi, Kecamatan Lubuk Basung, Tanjung Raya, Tanjung Mutiara dan sekitarnya. Di kawasan itu hanya ada tiga bank, yaitu Bank Nagari, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan BPR. Ke depan pihaknya tertantang untuk bersaing dengan bank lainnya yang ada di Lubuk Basung, dan sektiarnya. Â&#x160; pen

Korek Api Gas Meledak, Tubuh Rio Terbakar LUBUK BASUNG, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Desrio Endrianto (27), guru olahraga SDN 63 Surabayo, Kecamatan Lubuk Basung, menderita luka bakar akibat sebuah korek api meledak, Senin (3/1), sekitar pukul 11.00 Wib, di salah satu tempat pencucian mobil di Lapau Talang Lubuk Badung. Menurut informasi, Rio, begitu ia akrab dipanggil, kala itu sedang mencuci mobil rekannya di tempat pencucian mobil tersebut. Setelah mobil dicuci, ia

membersihkan sepeda motornya, jenis RX-King. Sedang asyik bekerja, sebuah baut tanki sepeda motor jatuh ke tumpukan sampah. Ia pun mencoba mencari baut tersebut. Namun pada saat bersamaan ia menemukan sebuah korek api gas. Korek api tersebut dimainmainkan dekat tumpukan sampah, yang juga ada buangan bensin di sana. Kontan saja api dari korek api menyambar bensin di tumpukan sampah, dan korek

api pun jatuh menimpa api yang mulai marak di tumpukan sampah. Korek api kontan meledak, dan api menyambar tubuh Rio pada bagian kaki, dan leher sampai ke atas. Semetara api di tumpukan sampah semakin membesar. Takut mobil rekannya ikut terbakar, Rio berusaha menjauhkan mobil dari kobaran api. Bahkan Rio mampu membawa mobil sampai ke RSUD Lubuk Basung. Di sana ia mendapat perawatan

seperlunya. Karena RSUD Lubuk Bausng tidak memiliki kamar perawatan khusus untuk pasien luka bakar, Rio pun dirujuk ke RSUP M. Jamil Padang. Menurut rekannya sesama guru SDN 63 Surabayo yang ikut membezuk Rio ke RSUD Lubuk Basung, Gadisyah, Rio tetap sadar ketika dibawa dengan ambulan ke RSUP M. Jamil. Kini Rio dirawat di RSUP M. Jamil Padang. Â&#x160; Pen

Empat Walinagari Sungai Pagu

Diminta Realisasikan Visi dan Misi SOLOK SELATAN, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Dilantiknya empat walinagari di Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, tugas S Dt. Pagaruyuang selaku Ketua P2WN Pasir Talang Selatan, sekaligus Ketua Pelaksana Pelantikan empat walinagari tersebut berakhir sudah. S Dt. Pagaruyuang yang bekerja sama dengan DRS. Firdaus, Dt. Nan Batuah Majolelo, beserta anggota lainya merasa lega dan puas dengan terlaksananya pelantikan Walinagari Pasir Talang Timur, Pasir Talang Barat, Pasir Talang Selatan dan Sako Pasir Talang, Selasa (4/1) oleh Bupati Solok Selatan di Gedung Nasional Muara Labuh. Di kesempatan itu, S. Dt. Pagaruyuang beserta anggotanya menyampaikan permohonan maaf, khususnya kepada seluruh anak Nagari Pasir Talang Selatan, Umumnya masyarakat Sungai Pagu, seandainya ada kesalahan dan

Poto bersama usai pelantikan empat Walinagari di Kec. Sungai Pagu, Dari kanan Ketua Panitia, Walinagari Pasir Talang Barat, Walinagari Pasir Talang Selatan dan Anggota Panitia.

kekhilafan dalam melaksanakan tugas sosial tersebut. â&#x20AC;&#x153;Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur masyarakat yang telah ikut berpartisipasi dan mem-

beri sokongan, baik moral dan materil dalam pelaksanaan kegiatan in,â&#x20AC;? ujar S Dt. Pagaruyuang. S.Dt Pagaruyuang dan rekan-rekan panitia berharap kepada empat

walinagari yang telah dilantik agar bisa merealisaaikan visi dan misi yang telah di paparkan di hadapan anak Nagari masing-masing, dan semoga mau berkoordinasi dengan seluruh lapisan masyarakat di wilayah kerjanya, sehingga tercipta suasana bernagari yang betul-betul menciptakan rasa kebersamaan dan kemajuan yang terarah serta terukur. Empat Walinagari yang telah dilantik selaku generasi muda potensial yang perlu pembuktiaan menejemen profesional. Dan, yang harus dipahami betul adalah pemerintahan nagari sangat erat hubungannya dengan adat istiadat. â&#x20AC;&#x153;Maka dari itu, kami selaku panitia berharap agar banyak belajar tentang adat istiadat serta penerapannya di lapangan. Semoga menjadikan empat nagari ini dan Kecamatan Sungai Pagu sebagai Nagari yang Aman, Makmur, Sejahtera,â&#x20AC;? harap nya. Â&#x160;Sus

Wako Suir Syam:

Tidak Merokok dapat Uang Rp100 Ribu PADANGPANJANG, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; 81 kepala keluarga di Kota Padangpanjang mendapatkan dana isentif dari pemko, masing-masing Rp100 ribu.â&#x20AC;&#x153; Dana insentif tersebut diberikan Walikota Padangpanjang Suir Syam pada saat acara ulang tahun ke11 Darma Wanita dan TP PKK 38 di aula balai kota Padangpanjang, Rabu (05/01). Isentif yang diberikan tersebut berkat adanya implementasi perda No 8 tahun 2009 tentang larangan merokok di lokasi-lokasi tertentu di masing-masing keluarga sejak terbitnya perda tersebut. â&#x20AC;&#x153;Mereka yang mendapatkan isentif itu kalau seluruh anggota keluarganya yang berumur 50 tahun ke bawah tidak merokok, jumlah ini sedikit berkurang dari tahun 2010 lalu yang berjumlah 100 orang,â&#x20AC;? kata Kepala Kantor Pemberdayaan Masyatakat dan Kelurahan Kota Padangpanjang, Laswarni kepada antara-sumbar.com di Padangpanjang, Rabu. Kata dia, selain bentuk apresiasi kepada masyarakat yang tidak merokok, hal itu sebagai bentuk motifasi bagi masyarakat Kota Padangpanjang lainnya untuk tidak merokok. Dikatakannya, implementasi perda tentang larangan merokok tersebut sejak disahkan 2009 lalu, sudah terlihat cukup signifikan. Namun secara komprehensif aplikasinya belum maksimal mengingat situasi dan kondisi serta paradigma masyarakat yang belum bisa diakomodir. â&#x20AC;&#x153;Mudah-mudahan dengan adanya bentuk apresiasi yang diberikan kepada keluarga yang telah mengimplementasikan perda tentang larangan merokok tersebut, bisa sebagai bentuk motifasi bagi masyarakat lainnya untuk mengimplementasikannya,â&#x20AC;? harapannya. Selain memberikan isentif kepada keluarga yang tidak merokok tersebut, ulang tahun TP PKK dan DW tersebut juga melakukan sejumlah kegiatan hiburan. Â&#x160;BiNNews/humas

Pemko Padang Prioritaskan 17 Pembangunan PADANG, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Tahun 2009 â&#x20AC;&#x201C; 2014 setelah Perubahan), Pemko Padang dibawah kepemimpinan Walikota Padang DR. H. Fauzi Bahar, M. Si dan Wawako H. Mahyeldi Ansharullah, Sp, proritaskan 17 bentuk pembangunan. Menurut Kabid Humas Pemko Padang Richardi Akbar, S. Sos, kemarin, di balaikota, 17 prioritas itu antara lain, peningkatan kemampuan dalam penanganan bencana untuk mitigasi, rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Padang pasca gempa 2009, pengembangan kawasan dalam rangka restrukturisasi ruang kota Padang, reorganisasi jaringan taransportasi dan pengembangan jaringan jalan. Selain itu, percepatan pembangunan menuju Kota Metropilitan, peningkatan kapasistas aparatur dan budaya kerja untuk peningkatan kinerja dan citra. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk efisiensi pelayanan, Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan untuk efektifitas pelayanan. Pembenahan internal kelembagaan untuk peningkatan integrasi urusan pemerintah. Pengembangan pembangunan partisipatif untuk peningkatan partisipasi public. Pembentukan paraturan daerah untuk peningkatan keamanan dan ketertiban umum, peningkatan mutu sarana kesehatan dan pendidikan, pengembangan kelompok masyarakat peduli untuk mediasi dalam partisipasi public. Peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan usaha kecil menengah, pengembangan model kerjasama pembangunan antar lembaga dan antar daerah. Dan perbaikan koordinasi dan sinkronisasi program untuk pemberdayaan komunitas miskin. Prioritas pembangunan sampai 2014 tersebut merupakan penjabaran dari Visi Kota Padang, â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;Menuju Padang Metropolitan Yang Reliques, Aman dan Sejahteraâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;. Dan Kota Padang sebagai gerbang Provinsi Sumatera Barat, khususnya wilayah Sumatera dan menjadi pusat ekonomi dan social budaya. Penetapan prioritas itu berdasarkan beberapa nilai stategis yang dimiliki, yaitu disiplin, kebersamaan dan partisipatif yang cukup tinggi dari berbagai komponen dan warga kota. Sedangkan program nyata sudah ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh para SKPD, ujar Kabid Humas Richard. Sedangkan kebijakan pengembangan wilayah meliputi, menata kembali struktur kota yang tanggap terhadap bencana, pengembangan dan pengendalian perkembangan kota dengan pendekatan zonasi berbasis mitigasi bencana, penataan kawasan pusat kota yang meliputi, kawasan pusat kota dan kawasan kota lama. Pengembangan kawasan timur dan utara kota, dan sub pusat kegiatan kawasan kota di kawasan utara yaitu, di Lubuk Buaya, di kawasan timur yaitu di Bandar Buat Indarung dan kawasan selatan yaitu Teluk Bayur â&#x20AC;&#x201C; Bungus. Â&#x160;Yuska

7 Kali Juara Umum Tingkat Nasional

Kepala Daerah Diminta Suport Olahraga Berkuda PADANG, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Sumatera Barat sudah 7 kali menjadi juara umum dari 42 kali kejuaraan nasional pacu kuda Pordasi se-Indonesia. Prestasi ini merupakan kebanggaan yang pantas di puji, sehingga itu Pemerintahan Provinsi memberikan apresiasi atas kemajuan olahraga berkuda di daerah ini. â&#x20AC;?Bercerita tentang sejarah budaya, masyarakat Minang pada dasarnya suka berkuda dan berk-

erbau sebagai perliharaan untuk mendukung kehidupannya. Sementara ayam dan ternak sejenisnya merupakan peliharaan untuk konsumsi sehari-hari,â&#x20AC;? kata Wakil Gubernur Muslim Kasim, saat ramah tamah dengan beberapa pengurus Pordasi Sumbar di ruang kerjanya, Kamis ( 6/1) pagi. Dalam ramah tamah itu juga hadir Walikota Sawahlunto Amran Nur, Kepala Biro Bina Sosial Abdul Gafar

SE MM, serta Ketua Pordasi Sumbar Fauzan Havis SE MBA MASL. â&#x20AC;?Karena suka memilihara kuda, ternyata hasil peternakan kita mampu menghasilkan kudakuda terbaik digelanggang pacu. Ke depan kita mesti tingkatkan lagi kegiatan olahraga berkuda ini, kapan perlu mengembangan biakan kuda-kuda terbaik. Sebab daerah kita ini sangat cocok sekali untuk bertenak kuda. Dan kegiatan

berkuda juga membawa pengaruh multi efek dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,â&#x20AC;? katanya. Dikatakan Muslim Kasim, tahun ini Pemprov akan membantu beberapa gelanggang pacu kuda di daerah agar bisa melakukan aktifitasnya secara baik. Juga untuk menumbuhkan bibit-bibit baru, serta mengairahkan kembali aktifitas masyarakat di gelanggang pacuan kuda.

Ketua Umum Pordasi Sumbar, Fauzan Havis dalam kesempatan itu mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, Pordasi Sumbar unggul di beberapa gelanggang nasional. â&#x20AC;?Selain itu, peternakan kuda jauh lebih baik di Sumbar dari pada dearah lain di Indonesia. Dan olahraga berkuda juga dapat meningkatkan minat kunjungan wisatawan ke daerah ini. Tinggal sekarang perhatian dari para

pemimpin di daerah ini untuk mensuport dan mengembangkan olahraga berkuda ini,â&#x20AC;? harapnya. Disampaikannya juga pada wartawan, tanggal 27 bulan Februari 2011 mendatang Pordasi Sumbar akan menyelenggarakan perlombaan pacuan kuda Minang Derbi di Polomas Jakarta. Kegiatan masyarakat rantau ini akan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sumbar, Muslim Kasim. Â&#x160;Imel

gai Nyalo, Sungai Pisang dan Mandeh. Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp126 miliar. â&#x20AC;?Kami optimistis, jalan tembus Mandeh ini bisa dirampungkan sesuai rencana. Pembebasan lahan telah diselesaikan dengan baik. Bahkan, jalan tembus ini bisa lebih dahulu selesainya dengan pembangunan ruas jalan CicincinMalalak yang kabarnya masih terbentur pembebasan lahan di sejumlah lokasi,â&#x20AC;? terang Saidal yang tergabung di Komisi III (Perencanaan dan Pembangunan)

DPRD Sumbar itu. Reses Dapil 2 (Pessel-Kota Solok-Kabupaten Solok-Solok Selatan) lalu diikuti Haswan (FHanura), Mukhlasin (F-PKS), Maswar Masoed (F-Bintang Reformasi), Zulkifli Jailani (F-Gerindra) dan Novril Anas (FDemokrat). Anggota dewan dalam reses itu mengagendakan sosialisasi program pembangunan pada tahun 2011, khususnya yang pendanaannya dibantu anggaran belanja provinsi. Â&#x160; Imel

Jalan Tembus Mandeh Teluk Kabung Ditunggu Rakyat PAINAN, BiNNews â&#x20AC;&#x201C; Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Editiawarman, sangat gembira sekali dengan lolosnya anggaran proyek pembangunan jalan tembus Mandeh -Teluk Kabung. Sebab pembangunan jalan ini menurutnya, sudah sangat lama dirindukan masyarakat. Alhamdulillah, 2011 sekarang sudah terjawab keinginan tersebut. â&#x20AC;&#x153;Andaikata siap, jalan ini selain berfungsi membuka keterisoliran, juga akan membuka akses wisata ke daerah Pessel.. Apalagi

kawasan wisata Mandeh telah terdaftar sebagai destinasi wisata unggulan yang dikembangkan secara nasional. Jika telah rampung, jalan tembus juga bisa digunakan sebagai lintasan lomba sepeda internasional, Tour de Singkarak,â&#x20AC;? kata Editiawarman. Pessel selama ini katanya, memiliki satu jalan poros antar daerah, sehingga pembangunan jadi terhambat. Tetapi jika jalan tembus Mandeh selesai, diharapkan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi, khususnya bidang jasa

dan perdagangan. Ke depan juga akan diusahakan pembukaan jalan tembus Kambang - Muaro Labuah Solok Selatan yang masih terhalang perizinan kawasan hutan lindung. Hal ini dipaparkan Aditiawarman saat Anggota DPRD Sumbar Dapil 2 mengadakan kunjungan kerja (reses) ke daerah tersebut, dan sekaitan dengan disetujui dewan alokasi dana Rp10 miliar untuk pembangunan tahap pertama. Proyek jalan ini diperkirakan membutuhkan waktu selama 4 tahun.

â&#x20AC;?Jalan tembus sepanjang 36 kilometer itu akan dibiayai menggunakan tahun anggaran jamak Pemprov Sumbar. Kami berharap tidak ada kendala dalam pembangunannya,â&#x20AC;? kata Koordinator Reses DPRD Sumbar Dapil 2, Saidal Masfiyudin dihadapan Pemkab Pessel di Painan, Senin (27/12) lalu. Menurut politisi Partai Golkar itu, jalan tembus Mandeh sekaligus berfungsi membuka keterisoliran 5 daerah yang dilewati. Yakni daerah Sungai Pinang, Mudiak Aia, Sun-


BiNNews

Edisi 212| Th V/ 10 - 16 Januari 2011

11

SAMBUNGAN >>dari Hal 1

Muslim Kasim Lawan Rekomendasi DPRD PADANG PARIAMAN, BINNews â&#x20AC;&#x201D; Selain terjadinya demo oleh masyarakat menolak Parit Malintang, beberapa elemen pelajar dan mahasiswa Padang Pariaman yang ada di Kota Padang juga menolak hal yang sama. Diantara yang menolak itu termasuk Ikatan Mahasiswa Padang Pariaman (Imappar) Kota Padang. Dalam orasinya ketika melakukan demo ke Pariaman, Imappar menuntut transparansi proses pemindahan ibukota kabupaten, dari Pemkab, DPRD dan tim ahli. Kemudian mengkaji secara obyektif dan dalam kelayakan lokasi baru penempatan ibukota kabupaten dengan mengikutsertakan seluruh lapisan & elemen masyarakat dalam proses pemindahan dan penempatannya. Terakhir meminta DPRD Padang Pariaman untuk mengkaji ulang keputusan DPRD yang menyetujui pemindahan ibukota kabupaten. Menurut M. Khadafi, Ketua Imappar Kota Padang, didampingi korban lainnya, permintaan tersebut bukan tanpa dasar atau rekayasa. Banyak hal yang membuat putusan itu harus ditinjau ulang. Diantaranya tidak aspiratif dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, putusan tersebut dilahirkan dengan sangat tergesa-gesa, sehingga sangat jelas nuansa politisnya. â&#x20AC;&#x153;Penetapan ibukota kabupaten bukan hal mendesak yang harus diputuskan dan dikerjakan dewan. Masih banyak persoalan lain yang lebih mendesak dan bersentuhan lansung dengan kepentingan masyarakat banyak, yang harus dikerjakan DPRD,â&#x20AC;? tutur Anton, anggota Imappar. Kemudian diduga juga terjadi rekayasa dan tekanan-tekanan politik dari pihak tertentu kepada DPRD, agar segera melahirkan putusan penetapan ibukota kabupaten. â&#x20AC;&#x153;Dari jadwal yang ditetapkan, sidang paripurna penetapan ibukota kabupaten seharusnya dilakukan tanggal 7 Juli 2010. Tahu â&#x20AC;&#x201C; tahu sidangnya dilakukan tanggal 2 Juli 2010, itupun dilakukan tengah malam dibawah pengawalan ketat polisi dan Satpol PP,â&#x20AC;? tutur Khadafi. Data yang lebih konkrit lagi terlihat dari laporan masing â&#x20AC;&#x201C; masing komisi di DPRD. Dari tiga komisi yang ada di DPRD Padang Pariaman, tidak satupun yang merekomendasikan atau mendukung Parit Malintang sebagai ibukota kabu-

paten. Bahkan komisi B dalam laporannya tertanggal 24 Juni 2010, yang ditanda tangani Hendri Gusfira, ST dan Yurli, ketua dan sekretaris komisi B, mengaku belum bisa mengambil kebijakan atas pembahasan Ranperda pemindahan ibukota kabupaten. Alasannya, komisi B perlu meninjau ke lapangan lokasi yang telah diusulkan oleh masyarakat sebagaimana yang disampaikan dalam naskah akademis. Kemudian dari dua lokasi yang ditinjau, yaitu Sungai Sarik dan Parit Malintang, ditemukan ketidakcocokan kondisi lapangan dengan naskah akademik yang disampaikan eksekutif. Komisi B DPRD Padang Pariaman itu juga berpendapat, penetapan ibukota kabupaten bukan kebutuhan yang penting. Oleh karena itu harus dikesampingkan terlebih dahulu, karena masih diperlukan kajian ulang yang lebih objektif dan independen oleh DPRD bersama Pemkab dengan membentuk panitia khusus. Lahirnya putusan komisi itu, setelah dilakukan kunjungan lapangan ke Sungai Sarik dan Parit Malintang serta rapat internal tanggal 18 dan 23 Juni 2008. Sedangkan Komisi A DPRD Padang Pariaman dalam laporannya tertanggal 24 Juni 2008, yang ditandatangani Halim Chan dan Desril Yasni Pasha, ketua dan sekretaris komisi, menyebutkan hasil rapat komisi tanggal 18 Juni 2010, dengan mempedomani kajian naskah akademis dan aspirasi tertulis masyarakat serta peninjauan lapangan, komisi A menetapkan dua lokasi untuk dibahas menjadi calon ibukota kabupaten, yaitu Sungai Sarik dan Parit Malintang. Dengan penetapan itu, tanggal 20 dan 23 Juni 210 komisi A telah melakukan peninjauan lapangan serta bertatap muka / berdialog dengan masyarakat / ninik mamak di kedua daerah tersebut. Dari hasil peninjauan lapangan itu komisi A berpendapat, Sungai Sarik dan Parit Malintang layak ditetapkan menjadi ibukota kabupaten. Di Sungai Sarik misalnya, lokasinya berada dipinggir jalan lingkar di tiga kecamatan berdekatan, dukungan masyarakat cukup kuat dan bersedia menyerahkan tanahnya lebih kurang 250 hektar secara gratis. Hal itu dibuktikan dengan surat pernyataan kesepakatan dari Nagari Sungai Sarik No. 014/WN-SS/VII-2007

tanggal 26 April 2007 dan surat LAN Sungai Sarik No. 017/LAN/ SS-2006. Sedangkan lokasi di Parit Malintang, selain dekat dengan jalan lingkar, dukungan masyarakat cukup kuat. Mereka bersedia menyerahkan tanahnya seluas 100 hektar secara gratis tanpa ganti rugi. Tanah tersebut telah dipatok secara konkrit dan jelas. Bila tanah yang diserahkan itu kurang, nagari tetangga bersedia memenuhinya sesuai dengan kebutuhan. Sementara Komisi C DPRD Padang Pariaman dalam laporan kunjungan ke lokasi pemindahan ibukota kabupaten menyebutkan, hasil rapat komisi tanggal 18 Juni 2008 dan surat perintah tugas pimpinan DPRD tanggal 19 Juni 2008, tanggal 19, 20 dan 23 Juni 2008 komisi C telah turun ke lapangan melihat lansung dan berdialog dengan camat, wali nagari, tokoh masyarakat dan pemilik tanah di kedua lokasi, yaitu Kecamatan VII Koto dan Enam Lingkung. Rencananya komisi C akan didampingi oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang Pariaman. Namun sampai batas waktu yang ditentukan, BPN tak kunjung mengirimkan petugasnya, sehingga akhirnya komisi C turun ke lapangan tanpa BPN. Padahal komisi C berharap bisa mendapatkan masukan dan informasi yang lebih banyak tentang seluk beluk kepemilikan tanah di kedua lokasi. Dari peninjauan lapangan itu komisi C berpendapat, masyarakat Sungai Sarik bersedia memberikan tanahnya seluas 150 hektar secara gratis untuk lokasi ibukota dan apabila kurang didukung oleh nagari tetangga, yaitu Sungai Asam dan Sungai Durian. Penyerahan tanah itu didukung oleh pemerintahan nagari dan Penghulu Nan Baranam, Tujuah jo Pucuak dalam wilayah Sungai Sarik, dengan suratnya No. 014/WN-SS/VII-2007 tanggal 26 April 2007 dan No. 017/LAN/SS2006 tanggal 13 Juli 2006. Sedangkan masyarakat Parit Malintang bersedia menyerahkan tanahnya secara gratis seluas 100 hektar dan apabila kurang didukung oleh 6 nagari tetangga, yaitu Lubuk Alung, Sicincin, dan lainlainnya. Tanah yang diserahkan itu tidak mempunyai surat â&#x20AC;&#x201C; surat dan telah diukur oleh BPN Padang Pariaman. Kemudian tanah merupakan tanah ulayat nagari dengan

status garapan masyarakat yang dikuasai sepenuhnya oleh pemuka adat di Nagari Parit Malintang. â&#x20AC;&#x153;Menurut keterangan Dt. Rajo Ameh, masyarakat penggarap wajib membayar uang adat kepada nagari sehingga apabila dibutuhkan untuk fasilitas umum ataupun kepentingan daerah penggarap akan mengembalikannya kepada penguasa tanah / pemangku adat. Hal itu dibuktikan dengan surat pernyataan penyerahan tanah dari Nagari Parit Malintang No. 05/KAN-PM/III/2007 tanggal 5 Maret 2007,â&#x20AC;? tulis komisi C. Dari laporan masing â&#x20AC;&#x201C; masing komisi di DPRD Padang Pariaman tersebut terlihat jelas, bahwa masing â&#x20AC;&#x201C; masing komisi belum mempunyai keputusan dalam menetapkan ikbukota Kabupaten Padang Pariaman. Bahkan Komisi B dengan tegas menyebutkan agar pembahasan itu ditunda dulu, karena ada hal yang lebih penting dan urgen untuk diselesaikan terlebih dahulu. Artinya lagi, secara nyata dan akurat terlihat, tidak satupun komisi â&#x20AC;&#x201C; komisi yang ada di DPRD Padang Pariaman yang mengusulkan atau merekomendasikan Nagari Parit Malintang atau Nagari Sungai Sarik sebagai calon ibukota kabupaten. Tapi kok lahir putusan DPRD yang menyetujui Parit Malintang. Pasti ada yang tidak beres, atau setidak â&#x20AC;&#x201C; tidaknya ada tekanan terhadap anggota DPRD agar menerima Parit Malintang. Betul kan ? Mempertanyakan Kesiapan Nagari Parit Malintang Lagi pula, walaupun tanah di Nagari Parit Malintang sudah dipatok secara jelas dan konkrit, belum bisa jadi jaminan kalau lokasi di Parit Malintang lebih baik dari Sungai Sarik. Bukankah pengukuran dilakukan oleh BPN Padang Pariaman. Hal itu juga sebenarnya bisa dilakukan di Sungai Sarik. Tapi karena diduga ada â&#x20AC;&#x153;pesananâ&#x20AC;? dari seseorang, BPN tidak mau mendampingi komisi C melakukan peninjauan lapangan dan juga tidak mau melakukan pengukuran terhadap tanah â&#x20AC;&#x201C; tanah yang sudah diserahkan masyarakat Sungai Sarik itu. â&#x20AC;&#x153;Pemindahan ibukota kabupaten adalah kepentingan masyarakat Padang Pariaman. Kenapa hanya satu lokasi saja, yaitu Parit Malintang, yang diukur BPN. Kenapa tidak diukur juga loka-

si yang ada di Sintoga, Lubuk Alung dan Sungai Sarik,â&#x20AC;? tutur Nusirwan Nazar, tokoh masyarakat yang kini terpilih kembali menjadi Wali Nagari Sungai Durian, ketika melakukan demo dan bertatap muka dengan anggota DPRD Padang Pariaman tanggal 1 Juli 2008. â&#x20AC;&#x153;Pikirkan Padang Pariaman dengan hati nurani, jangan ada kepentingan pribadi,â&#x20AC;? tutur Erwin Sabata, tokoh masyarakat Sungai Sarik. â&#x20AC;&#x153;Ya, bila tidak tercapai kesepakatan antara eksekutif, legislatif dan masyarakat, tunda saja pemindahan ibukota kabupaten sampai tahun 2010. Jangan jadikan Padang Pariaman seperti Maluku Utara kedua,â&#x20AC;? sambung Tk. Effendi pula, dari Ambung Kapur. Tetapi, kendatipun rencana penetapan Parit Malintang sebagai ibukota Kabupaten Padang Pariaman ditolak masyarakat dan setiap komisi di DPRD Padang Pariaman belum mempunyai sikap yang jelas atas nagari yang akan diusulkan sebagai lokasi ibukota kabupaten, bahkan juga sudah ada putusan DPRD Padang Pariaman yang menolak melanjutkan pembahasan ibukota kabupaten, namun semua itu tidak ada artinya. Yang berlaku tetap keinginan Muslim Kasim, Bupati Padang Pariaman ketika itu. Dengan kelihaian dan kemahiran Bupati Padang Pariaman itu memainkan aksi dan perannya, DPRD Padang Pariaman dibawah pimpinan Yulius Danil bersidang lagi, yang akhirnya melahirkan putusan DPRD dan putusan bersama DPRD dengan Bupati Padang Pariaman No. 05/KEP.D/DPRD-2008 dan No. 04/KEP/BPP-2008 tertanggal 2 Juli. Dalam putusan itu disebutkan DPRD menyetujui lokasi pemindahan pusat ibukota Kabupaten Padang Pariaman ke daerah wilayah Nagari Parit Malintang. Padahal, kalau diperhatikan dengan lebih teliti dan seksama, baik dukungan masyarakat dan ketersediaan lahan maupun keadaan topografi lahan di Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, lebih baik dari Parit Malintang. Sebagian tanah yang diprogramkan untuk ibukota kabupaten di Sungai Sarik memang berawa, namun keadaan itu bisa dipastikan jauh lebih baik dari pada keadaan tanah di Parit Malintang yang terdiri dari perberbukitan dan jurang, sehingga untuk membangun kawasan

tersebut dan menyulapnya menjadi komplek kantor bupati, akan menghabiskan dana ratusan miliar rupiah. Itu artinya juga akan melahap habis dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Padang Pariaman sampai beberapa priode jabatan bupati. Bahkan tidak mungkin setiap tahun akan terjadi defisit anggaran, karena terlalu banyak disedot untuk pembangunan kantor bupati itu. Padahal yang dibangun tidak hanya kantor bupati, tetapi banyak sektor lain yang sangat membutuhkan dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Tetapi apa hendak dikata, sebagian besar anggota DPRD dibawah pimpinan Yulius Danil Cs, sudah dibutakan hati dan perasaannya, sehingga tanpa mempertimbangkan putusan DPRD yang dilahirkan sebelumnya dan tidak pula memperhatikan aspirasi masyarakat yang tumbuh sejak lama, muncul lagi putusan DPRD yang isinya bertolak belakang dengan putusan sebelumnya. Maka tersenyum dan bertepuk tanganlah Muslim Kasim, karena targetnya untuk memperoleh dukungan dan persetujuan DPRD buat memindahkan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman ke Parit Malintang, berhasil diperolehnya. Disisi lain, Parit Malintang ternyata belum siap untuk menjadi ibukota kabupaten. Kalaupun ada pernyataan dukungan, termasuk penyerahan tanah untuk lokasi kantor bupati, itu hanya pernyataan sebagian oknum ninik mamak dan tokoh masyarakat, yang memang berada satu barisan dengan Bupati Padang Pariaman tersebut. Sementara di level bawah, oknum ninik mamak tidak pernah membicarakan dan memusyawarahkan penyerahan tanah tersebut dengan sanak kemenakan. Akibatnya sebagian besar masyarakat menolak penyerahan tanah tersebut. â&#x20AC;&#x153;Yang menyerahkan tanah hanya oknum ninik mamak, sementara kami anggota masyarakat, tidak pernah menyerahkannya, karena memang penyerahan itu tidak pernah dibicarakan atau dimusyawarahkan dengan masyarakat,â&#x20AC;? tutur Sulfahmi dan Zulkifli, yang sehari-hari merupakan Ketua dan Sekretaris Forum Petani Parit Malintang. (Bersambung)

di perhatian utama Polres Pessel selain tindak pidana lainnya. Pada 2011, guna meminimalisir perkara ini maka seluruh jajaran Polres Pessel terus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat guna memberikan pemahaman dan

pendampingan serta perlindungan. Mulai dari Polres hingga ke Polsek-Polsek, semua kita perintahkan untuk lebih dekat dengan masyarakat,â&#x20AC;? tegas Kapolres yang baru menjabat sekitar tiga bulan ini.

Mantan Kapolres Sijunjung itu menambahkan, sekaitan dengan program 100 hari Kapolri yang baru, maka Polres Pessel memprioritaskan upaya perbuahan paradigma baru kepada seluruh personil, â&#x20AC;?Polisi harus melayani dan

melindungi serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Bagi personil yang ikut terlibat membekingi kegiatan tindak pidana sepeti judi dan ilegal logging saya sikat,â&#x20AC;? tegasnya. Â&#x160;Hidayat/Yuska

tagihan dengan item hemat tagihan tetap,â&#x20AC;? kata H. Lalu H meminta paket tersebut diputus, â&#x20AC;?Lucunya, pihak Telkom minta H datang ke kantor Telkom dengan membawa KTP untuk syarat memutuskan paket tersebut. Masa, ketika minta persetujuan hanya via telepon dan tidak minta KTP sereta di malam hari pula, lalu ketika saya ingin memutuskan paket itu harus datang ke Telkom dan bawa KTP. Merasa tidak puas dan tidak mau dirugikan Rp198.000 tiap bulan lalu H meminta adiknya M mendatangi kantor Telkom Padang. M menuturkan kepada H bahwa dia dilayani seorang lelaki

costumer service (CS) di Telkom, â&#x20AC;?Apa yang bisa dibantu mbak,â&#x20AC;? tanya costumer tersebut. â&#x20AC;?Saya mau menghentikan paket tagihan tetap yang dikenakan Rp198.000 sebulan,â&#x20AC;? jawab M. â&#x20AC;?Oke mbak, jadi mau normalisasi kembali ya,â&#x20AC;? kata CS. Lalu CS langsung utak-atik layar monitor yang berada di atas mejanya. Setelah selesai CS mengatakan bahwa guna paket tersebut, bila seandainya pemakaian banyak dalam satu bulan maka dengan paket ini Anda mendapatkan keringanan atau potongan biaya telepon lokal maupun SLJJ, jumlah potongan sesuai ketentuanya.

â&#x20AC;?Paket ini akan normal kembali terhitung Februari 2011, sebab pada Januari sudah jalan dan sudah terhitung,â&#x20AC;? katanya CS kepada M sebagaimana dituturkan kembali oleh H kepada BiNNews. Menurut H, karakteristik pemakaian teleponnya setiap bulan lebih cenderung ke nomor seluluer (HP), â&#x20AC;?Jelas saya merasa dirugikan karena harus membayar beban tagihan tetap sebesar Rp198.000 + PPN-nya sementara pemakaiannya belum tentu sebanyak itu. Artinya, pakai tidak pakai saya tetap harus membayar Rp198.000 ditambah pemakaian percakapan lainnya,â&#x20AC;? keluh H

H meminta agar Telkom menghentikan praktek-praktek marketing melalui telepon malam hari karena bisa mengelabui konsumen karena tidak mungkin konsumen mengerti dan memahami ketentuan maupun keuntungan bila menyetujui paket tersebut secara lengkap. Kepada BiNNews H mengaku sedang mempertimbangkan untuk melaporkan Telkom ke BPSK Kota Padang karena selaku konsumen H merasa telah dikelebui dan dirugikan Telkom yang merupakan perusahaan terbesar jasa telekomunikasi di negeri ini. Â&#x160;Hidayat

Anggota............................ Sementara kejahatan transnasional terutama jenis kejahatann narkoba terdapat 11 kasus yang dilaporkan dan penanganannya selesai 100%. Begitupun dengan dua kasus korupsi dan satu ilegal minning juga selesai dituntaskan

Polres Pessel. Sedangkan illegal loging, dari 16 perkara masih tersisa 2 perkara yang belum selesai. â&#x20AC;?Narkoba, perjudian dan ilegal logging serta ilegal minning merupakan perkara yang menja-

Telkom............................ seorang costumer bersuara perempuan dan menjelaskan bahwa H telah menyetujui paket tagihan tetap tersebut pada 19 Januari 2010 melalui telepon sekitar pukul 8 malam ke nomor ponsel saya,â&#x20AC;? jelas H. Loh kok bisa begitu buk, tanya H saat berkomunikasi dengan costumer Telkom tersebut. â&#x20AC;?Kalau pun saya mengiyakan atau menyetujui paket tersebut pada 19 Januari itu bisa jadi benar. Tapi awalnya saya tidak tahu dan tidak percaya itu dari Telkom mengingat sering masuknya nomor tidak dikenal ke ponsel saya dengan dalih mendapatkan suatu hadiah, namun pada akhirnya dia minta

transfer uang untuk biaya pajak undian/hadiah lebih dahulu. Kala itu saya berpikiran sama dengan telepon-telepon tidak bertanggungjawab itu sehingga saya iyaiyakan saja. Eh ternyata kena saya tiap bulan,â&#x20AC;? kata H. Atau bisa saja pikiran saya waktu mengira bahwa Telkom punya paket unlimit sama seperti penggunaan speedy. â&#x20AC;?Artinya, berapapun penggunaan telepon maka bayarnya hanya Rp198.000. Tapi nyatanya sesuai rekening pembayaran juga terdapat biaya percakapan ponsel, percakapan lokal, PPN sehingga total bayarnya melebihi dari Rp198.000 tersebut, walau memang ada pengurangan

Kerja............................ serta peningkatan ruas jalan Makam Pahlawan-Jembatan Mudik Air-GPK. Kenyataanya, hingga akhir Desember 2010 kemarin PT.Merangin Karya Sejati (MKS) tidak mampu menyelesaikanya. Menurut Dinas Pekerjaan Umum, PT MKS hanya mampu menyelesaikan pekerjaan sekitar 90%. Akibatnya, Pemko harus mencadangkan dana sekitar Rp5,5 miliar untuk menyelesaikan pekerjaan jalan dengan kegiatan Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) tahun 2010 itu. Hasjhonni, Ketua Komisi C

DPRD mengatakan, bagaimanapun pekerjaan yang tak mampu diselesaikan MKS itu harus dilanjutkan kembali. â&#x20AC;&#x153;Pemko harus mencadangkan dana sebesar Rp5,5 miliar, termasuk untuk biaya perawatannya. Hal ini terpaksa dilakukan gara-gara PT MKS tak becus dalam bekerja,â&#x20AC;? kata Hasjhonni. Pengamatan BiNNews di lapangan, pelaksanaan pengaspalan dilakukan secara acak-acakan atau berpindah-pindah sehingga di beberapa ruas jalan masih banyak yang belum diaspal. Parahnya lagi, di ruas jalan Santur menuju kantor PU, riol saluran air masih belum dilakukan

pengecoran atau pekerjaan pasangan. Hal tersebut juga diakui Defrianto, Kabid Bina Marga Dinas PU kota setempat yang ditemui BiNNews, Jumat (7/1). Meski enggan memperlihatkan surat pemutusan kontrak, Defrianto juga mengatakan bahwa terhitung 29 Desember lalu kontrak PT.MKS telah diputus. â&#x20AC;&#x153;Kami akui masih banyak ruas jalan yang terbengkalai. Bahkan, untuk memperbaiki beberapa titik riol, saluran air, serta dinding penahan, sulit dilakukan. Tidak mungkin melakukan pekerjaan setelah memasuki tahun anggaran 2011,â&#x20AC;? tukasnya. Â&#x160;Amin

Air............................ Menurut petugas kesehatan, Bakteri e.coli dan coliform biasanya berasal dari kotoran manusia ataupun kotoran hewan. Sedangkan tingginya bakteri pada air minum yang dikonsumsi secara terus-menerus dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit radang usus, diare, infeksi saluran kemih dan saluran empedu. Kepala Puskesmas Kampung Teleng, dr.Al Anshari mengatakan, kandungan yang cukup tinggi pada kedua jenis bakteri itu terdapat pada air PDAM yang dikonsumsi masyarakat, yakni 240/100 ml air. Selain air dari PDAM, menurut dr.Al Anshari, pada air gunung dan air sumur galian yang banyak dikonsumsi masyarakat di sejum-

lah kelurahan, kandungan bakteri ini jauh lebih tinggi lagi yakni mencapai 2400/100 ml air. Padahal, katanya lagi, ambang batas air layak konsumsi adalah 1/100 ml air. Dalam pemaparan hasil penelitian pada rapat koordinasi pembahasan sanitasi masyarakat di ruang rapat balaikota yang dipimpin Walikota Sawahlunto, Amran Nur, Kadinas Kesehatan Ermawati dan kepala SKPD terkait itu juga diungkapkan, sumber mata air dengan kandungan bakteri e.coli paling rendah yaitu di bawah 10/100 ml berada di Kelok ES, tepatnya di bawah patung kodok. Menyikapi hasil temuan tersebut, Syafnil, Direktur PDAM kota setempat mengatakan, PDAM ter-

us menelusuri sumber air yang tercemar. Karena, menurut Syafnil mulai dari sumber air sampai pengolahannya sudah dilakukan dengan baik. â&#x20AC;&#x153;Kami akan melakukan peningkatan mutu air sampai ke konsumen. Sampai dimana kadar air yang tidak memenuhi persyaratan, maka akan kita perbaiki atau perlu diinjeksi,â&#x20AC;? tutur Syafnil. Lebih jauh Syafnil mengatakan, Hal ini terjadi bukan hanya di kota Sawahlunto saja, tetapi hampir diseluruh PDAM. Apalagi mengingat usia jaringan instalasi dari unit pengolahan sudah sudah sangat tua. Sedangkan untuk melakukan perbaikan, akan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Â&#x160;Amin


HUT Kabupaten Dharmasraya Ke VII

Pembangunan Maju Pesat, Anggaran Pro Rakyat DHARMASRAYA, BiNNews — Tujuh tahun sudah umur Kabupaten Dharmasraya pasca mekar dari kabupaten induk Sijunjung, tepatnya sejak 7 Januari 2004 lalu bersamaan dengan Kabupaten Solok Selatan dan Pasaman Barat berdasarkan UU No.38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Kini kabupaten mekar ini kian tercelak berkat berbagai pmbangunan yang terus bertumbuh, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, jalan-jalan utama terlihat mulus dan lebar hingga jalan lingkungan ke pelosokpelosok kabupaten penghasil sawit ini. Di sepanjang jalan lintas Sumatera, mulai dari Pulau Punjung hingga Sei Rumbai telah banyak berdiri berbagai fasilitas umum baik restoran, kantor perbankan, kantor perusahaan-perusahaan swasta hingga perhotelan. Kabupeten ini terus berdenyut menuju sentra pertumbuhan perekonomian Sumbar dari daerah perbatasan dengan Provinsi Jambi dan Riau ini. Peringatan hari jadi ke-7 ini dimulai secara resmi dengan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di gedung Auditorium Dharmasraya yang terletak di samping kantor Bupati Pulau Punjung pada Jumat, (07/01). “Perkembangan pesat yang dirasakan masyarakat Dharmasraya saat ini tak lepas dari upaya bersama yang diwujudkan dalam bentuk kabupaten baru sejak 7 Januari 2004 lalu. Semua ini tidak lepas dari keinginan masyarakat Dharmasraya, yaitu keinginan untuk lebih maju dan sejahtera lagi,” ucap Bupati Dhar-

Gubernur saat memberikan sambutan pada Paripurna gedung Auditorium Dharmasraya

masraya H.Adi Gunawan. Salah satu ke inginan masyarakat Dharmasraya adalah meningkatkan APBD daerahnya untuk pembangunan daerah itu sendiri, “Ini sudah dibuktikan oleh kabupaten yang baru berusia 7 tahun ini. Bayangkan pada tahun 2005 APBD Dharmasraya hanya Rp111 miliar, hanya dalam jangka 5 tahun anggaran, APBD meningkat jauh mencapai Rp538 miliar pada 2011 ini, rata-rata kenaikannya setiap tahun mencapai 63%,” jelas Adi yang juga merupakan pemilik Umega Grup ini. Sedangkan Belanja Publik dari total APBD mencapai 55%, semuanya itu diarahkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat seperti pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan pendidikan laboratorium jalan produksi dan jalan-jalan sekolah. Bupati Adi Gunawan mengaku sangat bangga dengan kehadiran Gubernur dan DPRD Muspida dan Muspida Plus dan segala unsur tokoh pemekaran Dharmasraya, yang telah berkenan menghadiri Paripurna DPRD Kabupaten Dharmasraya Ke VII dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Dharmasraya Ke-7. Bupati Adi Gunawan beserta Masyarakatnya terus berjuang untuk kemakmuran masyarakatnya di tambah lagi pada tahun 2014 nanti Dharmasraya akan menjadi tuan rumah Porprov. Bupati pun meminta dukungan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi untuk mencapai keinginan Dharmasraya kedepannya. Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno pada Rapat Paripurna menyampaikan apre-

Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno memeluk hangat Bupati Adi Gunawan

(Kiri) Wakil Bupati Syafruddin, R, Bupati Adi Gunawan, Ketua DPRD H Rudi Hartono, Gubernur Prof Irwan Prayitno, Ketua DPRD Provinsi Sumatera barat, Ir Yul Teknil, serta Wakil Ketua Budi Sanjaya. san

siasi yang tinggi kepada Kabupaten Dharmasraya dan tidak tertutup ke mungkinan bahwa Dharmasraya akan menjadi salah satu daerah Sentra Otonom di Sumatera Barat. “Dengan usia yang muda, Dharmasraya telah menunjukan perkembangan ekonomi yang pesat dan layak kita berikan apre-

siasi positif. Buktinya pembangunan di sektor perkebunan, perikanan dan pertanian telah cukup mapan di kabupaten Dharmasraya, di tambah lagi daerahnya yang strategis dibelah dua jalur transportasi ke pulau Jawa sehingga kian mapan di kemudian hari,” papar Gubernur memberi motivasi.

Selain Gubernur juga hadir Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ir Yul Teknil. Paripurna dipimpin Ketua DPRD H Rudi Hartono. Pada barisan pimpinan rapat terlihat Wakil Bupati Syafruddin, R, Bupati Adi Gunawan, Ketua DPRD H Rudi Hartono, Gubernur Prof Irwan Prayitno, Ketua DPRD Provinsi

Sumatera barat, Ir Yul Teknil, serta Wakil Ketua Budi Sanjaya. Sementara di barisan undangan selain dihadiri pejabat Pemkab dan Muspida Dharmasraya, juga terlihat tokoh pemekaran seperti Datuak Labuan, juga terlihat hadir anggota DPD RI dapil Jambi namun putri asli Dharmasraya, Ibu Elviana. ŠSan

Gubernur Irwan bersama Bupati Adi Gunawan dan Wakil Bupati serta Ketua DPRD tengah menuju ruangan Paripurna dalam rangka peringatan HUT Ke-7 Kabupaten Dharmasraya

Gubernur Irwan ketika diwawancarai wartawan. Gubernur memberikan apresiasi positif terhadap kemajuan Dharmasraya

Para undangan dan toko pemekaran juga terlihat hadir, diantaranya Dt Labuan serta anggota DPD RI Elviana

Bupati Adi Gunawan kepada wartawan mengungkapkan kebanggaannya atas kemajuan yang diraih Dharmasraya bersama masyarakatnya


Koran BiNNews Edisi 212