Issuu on Google+

Hasil Panen Sawit Dikelola Bank Nagari Tapi Utang Malah Membengkak

Juragan Kebun Sawit Itu Bernama Bank Nagari

Baca Selengkapnya, FOKUS.. Hal 4

Dody Ruswandi Dilantik Kelihatannya jadi Santai Deputi BNPB Tapi BiNNews Beresiko Tinggi JAKARTA, — Ke- Bidang Rehabilitasi dan Rekonpala Badan Nasional Penanggu- struksi BNPB, Ir. Dody Ruswanlangan Bencana (BNPB) Dr. Syamsul Maarif, M.Si. melantik pejabat Eselon I di lingkungan BNPB (27/4). Pejabat Eselon I tersebut antara lain Ir. Bambang Sulistianto, M.M. sebagai Deputi

di, M.S.C.E. sebagai Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, dan Dewina Nasution, S.H., M.Si. sebagai Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB. Pengangkatan Eselon I Hal. 11

Proyek Pengendalian Banjir Batang Mangor Diduga Gagal Konstruksi

Usai Ditinjau DPRD, Proyek PSDA Sumbar Ambruk PADANG, BiNNews — Sepertinya Kepala Dinas PSDA Sumbar, H. Ir. Ali Musri, ME beserta jajarannya tak bisa sesumbar lagi. Pasalnya, pekerjaan proyek pengendalian banjir Batang Mangor di Padang Pariaman yang dikatakannya sudah sesuai bestek itu, ternyata tak bertahan lama. Konstruksi perkuatan tebing berupa Vinyl Sheet Pile berbalut beton bertulang pada proyek senilai Rp16 miliar lebih yang dikerjakan kontraktor BUMN PT Waskita Karya (Persero) itu, ambruk alias terban seratus meter lebih. Pantauan Koran ini, Senin (25/4) di lokasi proyek pen-

Nenek Itu Tewas Bersimbah Darah

gendalian banjir Batang Mangor di Sunur Padang Pariaman, seratus meter lebih konstruksi perkuatan tebing berupa pasangan Vinyl Sheet Pile (pancang seperti papan yang terbuat dari fiber-red) terlihat terban ke dalam sungai. Sheet pile yang berbalut beton bertulang di bagian atasnya yang terban tersebut terlihat menggantung pada tanah atau sedimen yang tidak dibuang di tepi sungai tersebut. Sling (kawat baja-red) penahan sheet pile itu terlihat banyak yang putus. Tak hanya itu, ratusan meter konstruksi sheet pile pengaman tebing lainnya terlihat bakal Hal. 3

Status Operasional PTBA UPO Mulai Dipertanyakan SAWAHLUNTO, BiNNews — Pasca beberapa gelombang mutasi yang dilakukan PTBA-UPO terhadap ratusan karyawannya keberbagai daerahbelakangan ini, hal itu kini menyisakan tanda tanya bagi Pemerintah Kota Sawahlunto. Hal itu disampaikan Syafriwal, Bangunan sheet pile proyek pengendalian banjir Batang Mangor di Padang Pariaman terban ke dalam sungai sepanjang seratus meter lebih.

Pasca Longsor

DHARMASRAYA, BiNNews — Menurut laporan Kapolres Dharmasraya melalui Kabag Ops Jamalul Ihsan kepada BINN e w s melalu S M S singkat Kompol b a h w a Jamalul ihsan pada hari Rabu (27/04) sekira pukul 06.30 telah terjadi Pembunuhan di Jorong Paku Alam Nagari Koto Ranah Kecamatn Sungai Rumbai. Hal. 11

Sarana Air Minum Diprioritaskan! LUBUK SIKAPING, BiNNews — Bupati Pasaman Benny Utama, SH MM mengatakan, bahwa pemb a n g u n a n penyediaan sarana air minum dan sanitasi Benny Utama merupakan salah satu Program prioritas yang telah disepakati oleh pemerintah mulai Pemerintah Hal. 11

Warga Tanjung Sani Masih Trauma

Anggota TNI dan petugas BPBD beserta warga sedang menyingkirkan batu besar dari rumah warga, Jumat (29/4), pasca bencana longsor yang melanda Jorong Muko Jalan, Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kamis (28/4) malam.

MANINJAU, BiNNews — Wajah-wajah sedih terlihat di Jorong Muko Jalan, Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Jumat (29/4). Kondisi ini buntut bencana longsor yang terjadi Rabu (28/4) malam. Mereka masih trauma dan berduka akibat bencana yang melanda kampung mereka. Bencana tersebut telah menghancurkan 2 buah rumah warga, 5 lainnya mengalami rusak parah, dan 2 lagi rusak sedang, seperti disampaikan Wali Nagari Tanjung Sani, Yefri St. Sarialam di lokasi bencana, Jumat (29/4). Syukurnya, tidak ada korban jiwa dalam musibah menjelang magrib itu. Mayoritas korban bencana adalah keluarga kurang mampu. Mereka juga enggan tinggal di shelter, dengan alasan usaha ekonomi keluarga mereka berada di Muko Hal. 11

Robby-Setya Mailinda Uda Uni Kabupaten Solok SOLOK, BiNNews — Setelah melewati persaingan yang cukup ketat akhirnya Robby Pramula utusan dari kecamatan X Koto Singkarak dan Setya Mailinda wakil dari kecamatan Junjung Sirih akhirnya dinobatkan menjadi Uda dan Uni Kabupaten Solok 2011 pada malam grand final Pemilihan Uda-Uni Kabupaten Solok di sport HallBatu Batupang, Koto Baru, Minggu (24/4) malam. Bersama Robby Pramula dan Setya Mailinda, juga naik ke panggung Ryan Safri utusan dari Keca-

matan Lembah Gumanti dan Sitti Mareta dari kecamatan Junjung sirih yang menyandang predikat Uda dan Uni Talenta 2011 karena berhasil menjadi juara II dalam kontes tersebut. Sedangkan untuk prediket Uda dan Uni favorit diraih oleh Acil FaHal. 11

Hal. 11

Gedung Kantor PTBA-UPO

PDAM Sijunjung Macet Oknum Pol PP Dipersalahkan SIJUNJUNG, BiNNews — Oknum Pol PP juga dianggap sebagai pemicu matinya air PDAM beberapa bulan belakangan ini didaerah Muaro Sijunjung, sebab disebut ada oknum Pol PP Sijunjung, beking penguna air illegal PDAM di

seputaran tempat ditanamnya jaringan pipa antara daerah Kabun sampai daerah Muaro Sijunjung. Hal ini terungkap pada rapat kerja Komisi III DPRD Sijunjung dengan Hal. 11

Penyimpangan Distrubusi Pupuk Bersubsidi Mencuat di Agam LUBUK BASUNG, BiNNews — Kasus dugaan penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Agam kembali mencuat, Selasa (26/4). Beberapa kelompok tani (Keltan) merasa dirugikan. Mereka membuat laporan tertulis ke Dinas Pertanian Tanaman Hal. 11

Ngebet Jadi Ketua Gerindra Asmu’I Thoha Gelar Acara Pelantikan Sendiri Uda-Uni Kabupaten Solok 2011 dikukuhkan, Robby Pramula dan Setya Mailinda tersenyum bersama Bupati Solok Syamsu Rahim dan Ketua Dekranasda Ny. Erlinda serta Kadis Pariwisata Drs. Jasman, MM

PASAMAN BARAT, BiNNews — Entah apa yang ada di pikiran Asmu’I Thoha yang mengaku Ketua DPC Partai Gerindra Pasaman Barat sehingga berani menggelar Hal. 11

BiNNews

Edisi 228| Th V/ 2 - 8 Mei 2011

2

JENDELA

Gagal Konstruksi

Anda Ingin jadi Wirausaha Sukes?

HANCURNYA sebagian konstruksi utama proyek pengendalian banjir Batang Mangor di Padang Pariaman patut dijadikan pelajaran berharga bagi semua pihak. Pasalnya proyek yang baru selesai dibangun dengan dana APBD Sumbar tahun 2010 senilai Rp16 miliar itu, tak bertahan lama. Sementara pihak Dinas PSDA Sumbar sebagai pengelola proyek mengaku bahwa pengerjaan proyek kewenangan pemerintah pusat yang mestinya dibiayai dengan dana APBN itu sudah sesuai bestek, dan kalaupun ada yang tidak sempurna, itu masih dalam batas toleransi. Jadi, tak beralasan kiranya Kepala Dinas PSDA Sumbar, H. Ir. Ali Musri, ME beserta jajarannya memerintahkan kontraktor PT Waskita Karya (Persero) untuk memperbaikinya sementara pekerjaannya diakui sudah sesuai bestek. Lagi pula secara tak langsung telah akui pula ada yang tak beres dalam perencanaan proyek yang penuh nuansa politis itu. Dikatakan bahwa dalam perencanaannya belum mengantisipasi daya dorong tanah dalam sheet pile ketika terendam air. Juga tidak mengantisipasi debit banjir yang lebih besar yang bakal melanda sungai tersebut. Sikap membenarkan sebuah kesalahan, walau kesalahan itu kecil, tapi hal itu bakal berdampak fatal bagi konstruksi dibangun. Setidaknya hal ini terlihat dari pembiaran pemasangan sheet pile yang tidak tegak lurus atau condong ke arah dalam sungai. Dengan demikian, beban yang dipikul tentu secara otomatis akan bertambah, apalagi ketika terjadi hujan lebat dan banjir yang agak besar. Dan, hal ini diperparah pula dengan pemasangan penahan sheet pile yang terkesan asal jadi, yaitu kecil dan gampang karatan pula. Sehingga lengkaplah sudah alasan bagi si-sheet pile bule Amerika itu untuk tersungkur. Melihat fenomena yang terjadi, adalah tidak ada alasan untuk tidak mengkaji ulang kelayakan konstruksi yang direncanakan dan dilaksanakan tersebut. Semuanya mesti diuji secara teknik konstruksi oleh para ahli konstruksi yang benarbenar profesional dan independen. Karena peraturan perundang-undangan mengatur demikian. Apalagi beberapa pihak mengindikasikan kehancuran proyek tersebut termasuk kategori kegagalan konstruksi atau kegagalan bangunan. Dan, hal ini jelas dan tegas diatur dalam UU No. 18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Pasal 1 angka (6) UU No. 18 Tahun 1999 ini menyebutkan, Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa. Selanjutnya Pasal 25 ayat (1) menegaskan, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib bertanggungjawab atas kegagalan bangunan. Ayat (2) Kegagalan bangunan yang menjadi tanggungjawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi, dan paling lama 10 tahun. Ayat (3) Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli. Jadi, adalah wajib hukumnya untuk menguji kelayakan perencanaan dan pengerjaan proyek tersebut secara teknik, sehingga jelas siapa yang mesti bertanggungjawab dalam memperbaikinya. Dan, Pasal 26 ayat (1) menegaskan, jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggungjawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi. (2) Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggungjawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi. Selanjutnya, Pasal 43 ayat (1) menyebutkan, barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10 persen dari nilai kontrak. Ayat (2) mengatur sanksi yang sama bagi pelaksana kostruksi yang tidak bekerja sesuai ketentuan teknik dan mengakibatkan kegagalan bangunan. Ayat (3) mengatur sanksi yang sama bagi pengawas pelaksanaan konstruksi. Adalah sebuah kewajiban bagi Gubernur Irwan Prayitno untuk menjalankan peraturan jasa konstruksi dalam menyikapi persoalan ini. Adalah zalim rasanya kalau Gubernur pilihan rakyat ini membiarkan Dinas PSDA Sumbar memerintahkan PT Waskita Karya untuk memperbaikinya, sementara pekerjaannya diakui sudah sesuai bestek. Lagi pula secara tak langsung sudah pula diakui ada yang tak beres dalam perencanaannya. Kalau ini dibiarkan, ini akan jadi preseden buruk serta mengancam kepastian hukum dalam berusaha di bidang jasa konstruksi di daerah ini. Gubernur Irwan Prayitno mesti paham, kerugian PT Waskita Karya adalah kerugian Negara, karena perusahaan ini adalah milik Negara. ***

Di tengah ketatnya persaingan global sekarang ini, banyak lulusan-lulusan perguruan tinggi terkenal masih berbondong-bondong mencari pekerjaan. Setiap ada bursa tenaga kerja, iklan lowongan pekerjaan di surat kabar ataupun internet, banyak sekali orang yang berminat. Ditambah lagi dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tiada habisnya. Semua itu membuat lapangan pekerjaan yang ada semakin bertambah sempit. Padahal mengapa Anda harus berdesak-desakan mengikuti arus seperti itu? Mengapa tidak terpikir untuk berwiraswasta? Bukankah jalan untuk mencapai keamanan finansial tidak melulu harus bekerja di perusahaan besar, duduk di kantor yang ber-AC dengan memakai jas atau blazer? Tidakkah Anda ingin memiliki kemapanan finansial tersendiri dengan menjadi bos bagi diri Anda sendiri? Bayangkan fleksibilitas waktu yang akan Anda dapatkan. Namun untuk mencapai semua impian itu memang tidaklah mudah. Berikut ini adalah tips-tips yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Anda yang ingin menekuni usaha berwiraswasta: 1. Mulailah bermimpi tentang bisnis yang ingin Anda miliki. Jangan menganggap remeh impian Anda. Mimpi ini penting karena impian ini akan menjadi pembimbing tentang apa yang harus Anda lakukan. 2. Modal nekat dan berani untuk mencoba Tak usah gentar untuk mewujudkan impian Anda. Tidak usah memikirkan terlalu banyak pertimbangan. Bahkan kadang orangorang terdekat Andalah yang seringkali menjadi penghalang Anda untuk maju. Terlalu lama berpikir-pikir bisa membikin rencana usaha yang Anda inginkan gagal dimulai. Tapi tentu saja jangan asal bertindak. Wujudkanlah dengan bijaksana perencanaan yang Anda ambil. 3. Manfaatkan sekaligus perluas jejaring untuk mencapai cita-cita Jangan malu untuk bertanya dan membuka kesempatan untuk bertemu dan belajar pada orang lain. Siapa tahu mereka bisa menjadi pembuka jalan untuk kesuksesan bisnis Anda. Berkacalah dari pengalaman mereka. Lakukan analisa tentang pemasaran. Perbanyak

Tajuk

relasi Anda, karena dengan dukungan jaringan pemasaran yang apik, promosi produk ataupun jasa yang dikelola akan lebih mudah. Lakukan pemasaran yang proaktif untuk dapat menambah relasi dan jaringan pemasaran yang luas. 4. Cari informasi sebanyak mungkin tentang berbagai hal yang berhubungan dengan rencana bisnis Anda. Informasi ini bisa Anda kumpulkan lewat berbagai media. Internet, seminar bisnis, ataupun media surat kabar maupun televisi bisa menjadi sumber informasi yang berguna untuk masukan Anda. Ide-ide baru bisa Anda dapatkan disini. 5. Rekrut mereka yang mempun-

yai visi dan misi yang sama tetapi dengan keahlian yang berbeda. Penting untuk membentuk tim yang solid dengan visi dan misi yang sama. Keahlian yang berbeda dari tiap orang yang terlibat di dalamnya akan membuat anggota tim yang ada dapat saling melengkapi. Masing-masing menghargai keahlian orang lain. 6. Jangan mudah menyerah Usaha yang sukses pasti memerlukan waktu. Jangan cepat menyerah bila datang halangan atau rintangan. Bangkitlah selalu. Cobalah untuk berjuang mengatasi kendala-kendala yang ada. Yakinlah bahwa kegagalan adalah proses untuk menuju kesuksesan! 7 . Rajin bekerja keras Bekerja keras dengan rajin akan mendatangkan kesuksesan. Giatlah jika Anda sudah memulai suatu usaha, jangan setengah-setengah. Sustainable action atau aksi yang terus menerus tanpa henti dibutuhkan untuk meraih keamanan finansial

yang diimpikan. Berpikir cerdas dan bekerja keras dengan produktif akan membuat Anda bisa mewujudkan mimpi-mimpi bisnis. Usaha yang Anda kembangkan akan bisa berkembang lebih besar dan sukses. 8. Sabar Apapun yang sudah Anda usahakan pasti akan berbuah bila Anda menjalankan usaha dengan serius dan tekun. Dengan kesabaran yang ada niscaya usaha Anda akan menjadi maju dan sukses.Bertahanlah dengan komitmen yang sudah Anda buat. 9. Berani tampil beda Dengan tampil beda berarti produk atau jasa Anda akan mempunyai keunggulan atau kelebihan yang tidak ada pada produk atau jasa lain yang sejenis. Kunci ‘tampil beda’ dalam mengelola bisnis baru diharapkan mampu menjadikan produk atau jasa yang Anda tawarkan menjadi punya nilai tambah yang dicari oleh konsumen. Dengan menerapkan strategi ‘tampil beda’ pada bidang usaha Anda, bisnis Anda bisa mempunyai “niche market� tersendiri di pasar konsumen yang semakin ketat persaingannya. Dengan mempraktekkan tipstips di atas, diharapkan Anda akan dapat mencapai kebebasan finansial yang Anda inginkan. Semoga Anda dapat menjadi wirausahawan/wirausahawati yang sukses. Sumber: diketik.net

PEMBINA: H. Halius Hosen, SH, KETUA DEWAN REDAKSI: H. Halius Hosen, SH ANGGOTA DEWAN REDAKSI: Belly Saputra Dt Jano Sati, Ir Insannul Kamil, M. Eng, M. Nurnas, Syahrial, BSc, Hidayat, SS REDAKTUR PELAKSANA: Novermal Yuska, SEKRETARIS REDAKSI/ADM/KEUANGAN: Sania Putri REDAKTUR BISNIS: Erick Hariyona REPORTER PADANG: Melba, Idwar, Suhaidi Olon PESISIR SELATAN: S. Bayang PASAMAN: Rismainaldi, SOLOK: Yuslir Maitam, Aznul Hakim, S.Sos, Zaldi Novra, S.Pd, Alfimitra, Eki Rika Riado SAWAHLUNTO: Amin Pratikno, SIJUNJUNG: Martius SOLOK SELATAN: Susriati AGAM: A. Tantowi PAYAKUMBUH/LIMAPULUHKOTA: Rachpendri DHARMASRAYA : Hasanuddin, Padang Panjang: Yurnalisman, John Kenedi KOTA PARIAMAN: Indra Koto, PADANG PARIAMAN: Dwiwarman Chaniago, SH PASAMAN BARAT: Dedi Chandra, Buyung Doang PEMASARAN/BAGIAN DISTRIBUSI : Afrizal (bgzal). LAYOUT : Adi ALAMAT REDAKSI/BISNIS: Jalan Delima No. 27 Ujung Gurun, Telp/Fax. (0751) 38834 Terbit Setiap Senin, harga eceran Rp5.000/eksamplar, Tarif Iklan: satu halaman Rp3.000.000 REKENING GIRO: Bank Nagari : 2100 0103 .01132-2 An. CV BiNNews Andalas Media, PENCETAK: PT Genta Singgalang Press (isi di luar tanggungjawab percetakan) Wartawan Koran BiNNews dilengkapi tanda pengenal dengan masa masih berlaku. Wartawan dan karyawan BiNNews aktif hanya yang namanya tertera di dalam Box Redaksi

BiNNews

Edisi 228| Th V/ 2 - 8 Mei 2011

3

INFRASTRUKTUR

Proyek Pengendalian Banjir Batang Mangor Diduga Gagal Konstruksi

Usai Ditinjau DPRD, Proyek PSDA Sumbar Ambruk ...dari hal 1 terban pula. Karena, sebagian besar terlihat sudah miring ke arah dalam sungai, dan sling penahannya terlihat sudah banyak yang putus. Tanah timbunan (berupa pasirred) di belakang sheet pile terlihat banyak yang retak, dan sebagian besar amblas atau turun puluhan sentimeter. Beton bertulang pembalut sheet pile yang masih berdiri terlihat seperti ular alias sudah tak lurus lagi, dan banyak yang retak. Menurut Daud (40 tahun), masyarakat setempat, bangunan pengaman tebing sungai proyek pengendalian banjir tersebut terban sekitar seminggu yang lalu. “Malamnya hari hujan lebat dan air sungai banjir,� sebutnya. “Sebelumnya kami juga sudah menduga bangunan tersebut bakal terban. Karena, pemasangannya terlihat miring ke arah dalam sungai, dan kawat penahannya terlihat asalan, yaitu terlalu kecil dan gampang karatan serta hanya ditahan oleh pancang yang terbuat dari batang kelapa yang dibelah,� jelasnya. Hal senada juga dikatakan Eti (52 tahun), juga masyarakat setempat. “Runtuhnya pagi hari sekitar seminggu yang lalu,� sebutnya. “Malamnya hari hujan lebat,� tambahnya sembari menjelaskan, bangunan tersebut sebelumnya dihempas gelombang air laut pasang naik. “Nampaknya bangunan tersebut tak mampu menahan hempasan gelombang pasang dan air hujan,� jelasnya. “Orang PT Waskita Karya dan orang PU sudah ke sini,� tambahnya sembari berharap supaya segera diperbaiki. “Kalau tidak, tebing sungai tersebut bisa terban semua,� pungkasnya. Diperbaiki Kontraktor Seperti diberitakan empat koran harian terbitan kota Padang, Kamis (28/2) Kepala Dinas PSDA Sumbar H. Ir. Ali Musri, ME didampingi Ir. Andy Ikhvan, ME, Kepala Bidang Sungai, Pantai, Konservasi bersama Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerja Sama Rantau Drs. Suhermanto Raza, SH, MM, Anggota Komisi III DPRD Sumbar Israr Jalinus, perwakilan kontraktor PT Waskita Karya dan perwakilan produsen Vinyl Sheet Pile Everlast Synthetic Products (ESP) dari Amerika meninjau konstruksi proyek pengendalian banjir Batang Mangor yang terban tersebut. Ali Musri dan Suhermanto Raza mengatakan, secara perencanaan dan konstruksi, proyek senilai Rp16 miliar tersebut tidak ada masalah. Penggunaan Vinyl Sheet Pile ini merupakan teknologi baru di Indonesia. “Di Indonesia baru ada dua, yaitu pertama di Sumbar dan kedua Sulawesi Selatan. Teknologi ini sudah direkomendasikan oleh Ditjen SDA Kementerian PU, karena ramah lingkungan, kita tak per-

lu bebatuan besar lagi untuk mengerjakan pisik proyek,� jelas Ali Musri. “Kalau pakai Steel Sheet Pile (sheet pile besi-red), itu mudah karatan dan harganya jauh lebih mahal,� tambahnya. Suhermanto menambahkan, proyek tersebut bukan proyek uji coba. “Hanya saja, ada hal yang kurang diperhatikan dari awal. Sebelum bangunan ini ambruk, terjadi banjir besar di luar perkiraan sebelumnya,� sebut Suhermanto. “Perencanaan proyek didisain memang mengambil debit air sedang tinggi. Tapi, banjir kali ini debit airnya lebih tinggi lagi. Dengan demikian, saat pasang surut, air terkurung dalam bangunan sheet pile, dan mendorongnya ke arah sungai, sehingga ada dinding sheet pile yang rebah,� jelasnya. Carl Hazenberg dari ESP tak menyangka hal itu bisa terjadi. Dia menyarankan pancang Vinyl (sheet pile) dibuatkan lubanglubang kecil agar lalu lintas air menjadi lancar. Kawat sling penahan sheet pile diperbesar atau diperkuat, dan beban timbunannya dikurangi. Israr Jalinus sependapat dengan bule perwakilan ESP tersebut. “Penerapan teknologi ini lebih baik dan lebih ekonomis, tapi mesti dirancang sesuai dengan kondisi daerah Sumbar,� kata Israr. “Bisa saja di Amerika sana manjur, tapi di sini mesti ditambah pekerjaan lain supaya aman, seperti membuatkan lubang-lubang rembesan air, dan memperkuat penahannya,� tambahnya. Rudi Susanto, perwakilan PT Waskita Karya yang mengerjakan proyek tersebut mengaku siap memperbaikinya kembali sesuai dengan saran Pemprov Sumbar, DPRD Sumbar dan pihak ESP. “Sudah konsekuensinya, kita yang mengerjakan ada masa pemeliharaan enam bulan. Ada yang rusak kita perbaiki. Kita sudah bekerja sehari setelah bangunan ini ambruk,� jelas Rudi. “Kita masih punya waktu dua bulan ke depan untuk memperbaikinya,� tambahnya sembari mengatakan, biaya perbaikannya sekitar Rp300 juta, dan itu merupakan tanggungjawab PT Waskita Karya. Andy Ikhvan ketika dimintai tanggapannya, Kamis (28/4) di kantornya mengatakan, secara prinsip perencanaan dan pengerjaan proyek tersebut tidak ada masalah. “PT Waskita Karya sudah bekerja sesuai bestek. Kalaupun ada yang tidak sempurna, itu masih dalam batas toleransi,� sebut Andy. “Penyebab runtuhnya adalah karena perencanaannya belum mengantisipasi daya dorong tanah dalam sheet pile ketika terendam air. Perencanaannya untuk lokasi berpasir, sementara di lokasi yang runtuh itu terdapat tanah lunau,� jelasnya. Dijelaskan Andy, waktu perencanaan dulu, di lokasi proyek terse-

Kerusakan bangunan sheet pile proyek pengendalian banjir Batang Mangor dilihat dari di bagian hulu aliran sungai.

Kerusakan bangunan sheet pile dilihat dari bagian hilir aliran sungai (poto: 25/4-2011)

Kerusakan bangunan sheet pile dilihat dari bagian hulu aliran sungai (poto: 25/4-2011).

Timbunan sheet pile terlihat berlubang tergerus air. (poto sebelum ambruk: 21/3-2011)

Konstruksi sheet pile terlihat miring ke dalam sungai. (poto sebelum ambruk: 21/3-2011)

but hanya ditemukan pasir, tapi ketika pengerjaannya ternyata ada tanah lunau. “Sifat tanah lunau itu ketika terendam air menjadi mengembang, dan waktu mengembang itulah terjadi daya dorong terhadap sheet pile,� ujar Andy. “Jadi secara normatif, perencanaan tak bisa disalahkan,� tegasnya. “Dan, karena masih dalam masa pemeliharaan, perbaikannya menjadi tanggungjawab PT Waskita Karya,� tegasnya lagi. “Kedepan, sheet pile akan diperkuat dengan Tie Rod (besi penahan-red) dengan ukuran yang lebih kuat, sheet pile diberi lubang rembesan air, dan timbunannya diganti dengan pasir,� tambahnya.

struksi, Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa. Pasal 25 ayat (1) Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggungjawab atas kegagalan bangunan. Ayat (2) Kegagalan bangunan yang menjadi tanggungjawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Ayat (3) Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli. “Makanya perencanaan dan pengerjaan proyek ini mesti dievaluasi dan dikaji kelayakannya secara teknik, sehingga jelas siapa yang mesti bertanggungjawab,� tegas seorang sumber. Lebih lanjut dijelaskannya, Pasal 26 ayat (1) menyebutkan, jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggungjawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi. (2) Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggungjawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi. Pasal 43 ayat (1) menegaskan, barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10 persen dari nilai kontrak. “Ayat (2) mengatur sanksi yang sama bagi pelaksana kostruksi yang tidak bekerja sesuai ketentuan teknik dan mengakibatkan

Andy menambahkan, proyek senilai Rp16 miliar tersebut terdiri dari pekerjaan Jatti, Tanggul, Sheet Pile dan Normalisasi Sungai. “Pekerjaan sheet pile hanya 500 meter,� katanya. “Pengerjaan proyek ini dimulai bulan April dan selesai bulan Desember 2010. Masa pemeliharaannya sampai bulan Juni 2011,� jelasnya. “Kita menggunakan Vinyl Sheet Pile ini karena ramah terhadap gempa, karena sifatnya elastis, sehingga tidak rusak ketika digoyang gempa,� jelasnya lagi sembari mengatakan, distributor produk Amerika tersebut baru ada satu di Indonesia, yaitu di Jakarta. “Yang dipasang itu panjang 6 meter dengan lebar 60 centimeter, harganya Rp3,5 juta per lembar,� jelasnya. Selain ramah terhadap gempa, lanjut Andy, Vinil Sheet Pile juga mengurangi masalah sosial dalam pembebasan tanah untuk tapak proyek, karena konstruksinya tegak lurus sehingga tidak memerlukan lahan yang luas. “Kelebihan lainnya adalah mudah dipasang dan tahan selama 20 tahun tanpa perawatan khusus,� pujinya. “Selain memperbaiki yang runtuh, pengerjaan paket pekerjaan tahap II juga segera dimulai. Kontraktornya masih PT Waskita Karya dengan nilai kontrak Rp25 miliar,� tambahnya. Sebelumnya di tempat terpisah, HM Tauhid, Wakil Ketua Komisi III DPRD mengaku prihatin atas kejadian tersebut. “Pihak terkait mesti bertanggungjawab memperbaiki kerusakan tersebut,� ujarnya. “Perencanaan dan pelaksanaan proyek tersebut mesti dievaluasi, sehingga jelas siapa yang mesti bertanggungjawab,� tegasnya. “Masalah ini akan kami bahas dalam rapat Komisi III nantinya,� tegasnya lagi sembari meminta jajaran SKPD yang mengelola proyek pisik supaya lebih meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan pelaksanaan proyek. Gagal Konstruksi Beberapa praktisi konstruksi mengatakan, konstruksi proyek pengendalian banjir Batang Mangor yang runtuh tersebut bisa dikategorikan proyek gagal konstruksi atau gagal bangunan. Karena menurut Pasal 1 angka (6) UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kon-

kegagalan bangunan,� tambahnya. “Ayat (3) mengatur sanksi yang sama bagi pengawas pelaksanaan konstruksi,� tegasnya. “Jadi, untuk kasus proyek Batang Mangor, itu mesti dinilai oleh ahli konstruksi terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi tanggungjawab perbaikannya kepada kontraktor pelaksana,� tegas sumber tersebut. “Karena pihak Dinas PSDA Sumbar mengatakan kontraktor telah bekerja sesuai bestek dan kalaupun ada yang tidak sempurna itu masih dalam batas toleransi,� tambahnya. ‘Pihak PT Waskita Karya jangan serta merta pula mengiyakan perintah Dinas PSDA tersebut, karena kerugian perusahaan tersebut adalah kerugian Negara, karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan milik Negara,� tambahnya lagi. “Aparat hukum mesti proaktif mengusust persoalan ini,� pungkasnya. Seperti diberitakan di beberapa edisi lalu, persoalan carut marut pengelolaan proyek PSDA yang dibiayai dengan ratusan miliar dana APBD Sumbar di wilayah sungai kewenangan pemerintah pusat ini sudah dibahas di Komisi III DPRD Sumbar. Agus Susanto, Sekretaris Komisi III beserta beberapa anggota Komisi III lainnya juga sudah meninjau proyek tersebut, termasuk proyek pengendalian banjir Batang Mangor di Padang Pariaman. Pihak Dinas PSDA Sumbar mengaku pengerjaan proyek-proyek tersebut sudah sesuai bestek, dan dijamin tak ada praktek KKN. Dan dalam kunjungannya, Komisi III juga mengaku tak menemukan kerusakan pada proyek-proyek tersebut. Padahal sebelumnya, pantauan Koran ini, Senin (21/3) lalu, pekerjaan proyek pengendalian banjir Batang Mangor ini terlihat banyak yang rusak. Pasangan sheet pile perkuatan tebing sungai yang terbuat dari sheet pile fiber tersebut terlihat banyak yang miring ke arah sungai. Tanah timbunannya ada yang retak karena sheet pile-nya mekar. Tanah timbunan sheet pile berupa pasir banyak yang amblas tergerus air hujan. Sling atau kawat baja berdiameter sekitar satu sentimeter penahan sheet pile yang berbalut beton bertulang tersebut terlihat sudah karatan, dan bahkan beberapa di antaranya sudah ada yang putus. Yuska

4

BiNNews BiNNews

Edisi Edisi 228| 228| ThTh V/ V/ 2 -28- Mei 8 Mei 2011 2011

Hasil Panen Sawit Dikelola Bank Nagari Tapi Utang Malah Membengkak

Juragan Kebun Sawit Itu Bernama Bank Nagari KUD: Kami Merasa Tertipu oleh Bank Nagari PADANG, BiNNews — Kami, sebagian besar anggota KUD Inderapura merasa telah tertipu oleh Bank Nagari. Sawit sudah sekian tahun panen namun utang malah membengkak, bahkan untuk melunasi utang tersebut Bank Nagari meminta kami untuk menjual lahan sawit. Padahal sesuai perjanjian, pada 2013 sawit tersebut menjadi milik kami. Ungkapan merasa telah tertipu oleh manajemen Bank Nagari ini disampaikan Anhar, anggota Koperasi Unit Desa Inderapura Pesisir Selatan akhir pekan lalu kepada BiNNews. Pengakuan Anhar ini terkait pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan antara KUD dan Bank Nagari seluas 300 hektar di Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan. “Masa iya, sawit yang kami tanam sejak 1999 itu, pada 2004 sudah mulai panen sampai tahun 2010. Semua hasil panen dieklola oleh Bank Nagari. Kok utang koperasi per tahun 2010 masih ada Rp8,5 miliar lagi. Memangnya kemana hasil panen sawit kami itu,� kata Anhar. Kata Anhar menjelaskan tidak masuk akalnya terhadap jumlah utang yang membengkak hingga Rp8,5 miliar. Pada awalnya (tahun 1999) itu, pihak KUD diberikan kredit oleh Bank Nagari sebesar Rp3,9 miliar namun yang digunakan untuk pembangunan kebun hanya sekitar Rp2,5 miliar karena bunganya langsung dipotong Bank Nagari. Lalu kata Anhar pada tahun 2006 Bank nagari kembali mengucurkan kredit Rp2,1 miliar untuk jangka waktu lima tahun selanjutnya. “Selama proses panen semuanya dikelola oleh Bank Nagari. Tapi kenapa utang KUD masih tersisa Rp8,5 miliar. Anda bayangkan saja, 1 hektar kebun dapat menghasilkan 1,5 ton tandan buah segar dikalikan 300 hektar. Kemana uangnya, kenapa utang terus membengkak,� Tanya Anhar heran. Lalu, jelas Anhar, kini ada lagi skenario dari Bank nagari agar anggota KUD mau menjual lahan sawit tersebut untuk melunasi utanag, “Kami jelas tidak mau, sebagian besar anggota tidak mau karena sesuai hasil perjanjian dengan Bank Nagari bahwa pada tahun 2013 utang lunas dan kebun menjadi milik anggota, kami hanya tau itu jangan dibuat macam-macam lagi,� katanya. Berawal dari Perjanjian Pengambilalihan pengelolaan kebun sawit ini bermula dari perjanjian kerjasama antara Bank Nagari (Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat) dengan PMCD Talang Sakato Hilalang dibawah KUD Inderapura tentang Perbaikan Kebun Kelapa Sawit Pola kemitraan nomor: SPK/001/TP/UM/01/-2006 dan Nomor: 01/PMCD-TLS/ KUD-IND/2005 yang ditandatangani Maryanto, SH selaku pihak pertama mewakili Bank Nagari sesuai SK Direksi No.028/ DIR/SDM/02-2006 tanggal 1 Februari 2006 dan enam orang unsure PMCD Talang Sakato KUD Inderapura sebagai pihak kedua. Janggalnya, perjanjian tersebut justru antara Bank Nagari

dengan PMCD (Pemuda Mandiri Cinta Desa Talang Sakato, bukan dengan lembaga berbadan hukum seperti Koperasi Inderapura. Namun dalam perjanjian tersebut disebutkan PMCD dibawah KUD Inderapura. Dalam perjanjian tersebut, PMCD selaku pihak kedua menyebutkan bahwa pembangunan kebun anggota PMCD dibawah KUD Inderapura seluas 300 hektar dengan 150 orang anggota dibiayai dengan kredit Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Cabang Tapan (saat itu dipimpin Maryanto) Selanjutnya kondisi kebun yang dibiayai perlu perbaikan dan perawatan sehingga nantinya memungkinkan untuk membayar kredit kepada bank dan meningkatkan pendapatan anggota pemilik kebun. Pada pasal pertama, pihak PMCD harus bersedia menyerahkan pengelolaan kebun dalam rangka perbaikan dan standarisasi kebun kepada Bank Nagari dengan dana pembiayaan dari hasil panen kebun dan penambahan kredit. Sedangkan kewajiban Bank Nagari adalah melakukan perbaikan kebun sesuai standar kebun kelapa sawit berupa melaksanakan pemeliharaan, perawatan kebun yang sudah ada melaksanakan penyisipan, pemeliharaan drainase, pemeliharaan jalan, melaksanakan panen dan

akan operasional panen kebun dengan baik dan teradministrasi serta memasarkan hasil panen tersebut sehingga hasil penjualan dapat menutupi biaya operasional dan pembayaran kredit. Selanjutnya point terakhir, yang menjadi kewajiban Bank Nagari adalah menyerahkan kebun dan operasionalnya sesuai dengan sertifikat hak milik masing-masing anggota dengan tanpa beban hutang pada tanggal 30 Juni 2013 dengan kondisi siap untuk dikonversikan. Sementara yang menjadi kewajiban pihak PMCD adalah mensosialisasikan kepada seluruh anggota tentang penyerahan pengelolaan kebun serta menyelesaikan kewajiban-kewajiban anggota berupa administrasi penambahan kredit serta administrasi lainnya yang menyangkut dengan kredit kepada Bank Nagari. Lalu membantu menjaga keamanan kebun, tenaga kerja dan perlatan-peralatan pihak Bank Nagari dalam rangka melaksanakan operasional kebun, hasil panen dan penjualan hasil panen. Selanjutnya bersama-sama dengan anggota menjaga keamanan dan ketertiban baik yang dating dari dalam maupun dari luar yang bertujuan untuk mengganggu operasional kebun dan sabotase kebun. Pada pasa tiga tentang jangka waktu perjanjian disebutkan bahwa perjanjian kerjasama tersebut

memasarkan hasil panen. Point kedua yang menjadi kewajiban Bank Nagari adalah melaksanakan penanaman kembali (penyisipan) sesuai dengan luasa kebun yang ada menurut data sensus terakhir berdasarkan blok dan jumlah hektar per blok sampai dengan jumlah tanaman per blok. Ketiga, Bank Nagai melaksan-

mulai berlaku sejak ditandatangani (12 April 2006) dan berlaku sampai 30 Juni 2013. Cikal bakal dibuatnya perjanjian tersebut berawal dari undangan resmi Bank Nagari dengan surat nomor: SR/211/TP/CL/ 07-2005 tanggal 5 Juli 2005 kepada pengurus KUD Inderapura, unit sawit Inderapura dan ketuaketua kelompok PMCD Talang

Begitupun ditanya soal adanya rencana menjual kebun untuk melunasi kredit, “Soal upaya menjual itu saya tidak ikut , menurut saya Anda langsung saja ke Bank Nagari Tapan karena dia menanganinya, saya tidak mungkin lagi memberikan informasi soal tersebut termasuk masalah kredit,� jawabnya. Ditanya apakah hasil panen sawit yang dikelola Bank Nagari tidak disetorkan untuk membayar cicilan melainkan diembat oleh oknum pegawai Bank Nagari, “Jika dikatakan tidak disetorkan, saya rasa tidak, samasama kita lihatlah baik dari pihak masyarakat dan KUD. Tapi selama saya di Tapan kreditnya lancar,�aku Maryanto. Tentang usainya perjanjian pada 30 Juni 2013 dan kebun menjadi milik anggota, Maryanto hanya mengatakan lihat saja nanti, “Kita lihat sajalah nanti, mestinya yang melakukan perjanjian tersebut adalah KUD, bagusnya anda lihat saja ke Tapan karena juga ada pengurus KUD dari Bank Nagari Tapan, bagusnya tanya sama dia,� jawab Maryanto. Sakato, bertempat di kantor Bank Nagari Cabang Tapan dengan materi acara sosialisasi tentang penambahan kredit dan penyelesaian kelengkapan administrasi. Surat undangan tersebut diteken Maryanto, SH dengan jabatan wakil pemimpin Bank Nagari Cabang Tapan. “Sekarang apalagi alasan Bank Nagari yang hendak menjual kebun sawit untuk menutupi utang Rp8,5 miliar itu. Kami hanya tahu kebun akan menjadi milik kami per 30 Juni 2013 sesuai perjanjian,� jelas Anhar. Ditanya siapa yang menyebut posisi utang per 2010 mencapai Rp8,5 miliar, “Yang mengatakan itu adalah pihak Bank Nagari melalui Maryanto pada suatu pertemuan dengan KUD. Uniknya, ketika kami tanyakan hitunghitungannya bagaimana sehingga mencapai Rp8,5 miliar, Maryanto malah mengatakan sisa utang KUD turun ketika itu juga menjadi Rp6 miliar. Kok bisa diterka-terka begitu saja. Bagaimana dengan pembukuannya, apakah dibayarkan tidak hasil panen sawit tersebut karena yang mengelola dan menjual hasil panen adalah pihak Bank Nagari untuk biaya operasional dan membayar utang. Mohon kami, jangan ditipulah kami orang awam dan orang kampung ini,�tukas Anhar kesal. Anhar juga mengutarakan, kondisi saat ini yang dialaminya seakan tidak ada yang bertanggungjawab terhadap persoalan tersebut. “Kami ini kan terpaksa saja masuk KUD untuk memenuhi syarat memperoleh kredit dari bank. Kini ada upaya dari pihak pengurus KUD dan Bank Nagari untuk menjual kebun, jelas kami tidak bisa menerimanya,� katanya sembari mengaku akan melaporkan persoalan itu kepada Gubernur dan DPRD Sumbar dalam waktu dekat. Sementara Ketua KUD Inderapura, Rajo Gerang saat dihubungi BiNNews tidak mau banyak berkomentar terhadap persoalan yang tengah dihadapi anggotan-

ya, namun Rajo Gerang tidak tegas menyatakan menolak adanya rencana penjualan kebun sawit tersebut. “Kita lihat saja nanti, itu untuk bayar utang, kapan saya ke Padang nanti kita bertemu dan akan saya jelaskan,� kata Rajo Gerang via telepon yang tak begitu terdengar jelas. Maryanto: Tanya saja ke Cabang Tapan Begitu juga dengan Maryanto, mantan Kacab Bank Nagari Tapan yang mendapatkan kepercayaan dari Direksi Bank Nagari ini menolak memberikan keterangan lebih lengkap terutama mengenai rencana penjualan kebun dan posisi kredit. “Jika Anda tanya posisi kredit, mohon maaf Anda terpaksa harus ke Pimpinan Cabang Bank Nagari Tapan, saya tidak bisa lagi memberikan informasi karena sudah pindah sejak dua tahun lalu ke Bank Nagari Lubuk Basung Agam,� kata Maryanto.

Kredit Rp2,1 Miliar Dipertanyakan Pada 2006 Bank Nagari kembali mengucurkan kredit untuk kebun sawit yang penanganan dan penjualan hasil panennya dikelola Bank Nagari sebesar Rp2,1 miliar. Namun janggalnya, tak jelas siapa yang menandatangani akad kredit tersebut. Ketua KUD, Rajo Gerang mengaku tidak pernah menandatngani akad kredit Rp2,1 miliar tersebut, “Yang saya tandatangani adalah biaya-biaya operasional kebun, yakni uang lapangan atau uang kerja, bukan akad kredit,� aku Rajo Gerang. Pengakuan Rajo Gerang ini bertolak belakang dari pernyataan Maryanto, “Akad kredit Rp2,1 miliar tersebut ditandatangani dengan pihak koperasi yaitu KUD Inderapura yang diketuai Rajo Gerang. Tapi bagusnya Anda ke Bank Nagari Cabang Tapan karena siapa pejabat maka dialah yang dapat memberikan keterangan,� aku Maryanto. BiNNews

Tersangka Itu Dipercaya Pimpin Bank Nagari Lubuk Basung PADANG, BiNNews — Menilik sepak terjang Bank Nagari uyang ikut serta dalam operasional perkebunan sawit di beberapa daerah terutama di Pesisisr Selatan dan Pasaman Barat terindikasi melibatkan petinggi Bank kebanggan rang Sumatera Barat itu, terutama Suryadi Asmi yang kini menjabat Direktur Utama.

Mengapa tidak, Maryanto, mantan Pimpinan Cabang Tapan yang pernah menjadi tersangka tersangkut tuduhan pembabatan hutan lindung seluas 150 hektare bersama Datuak Ino di Simungo Silaut VI, Nagari Silaut, Kecamatan Lunang Silaut, Pessel pada 2009 lalu justeru dipercaya Dirut menjabat Kepala Cabang Bank Nagari Lubuk Basung. Sebegaimana dilansir pada today pada Kamis (18/6/09), Maryanto Kepala Bank Nagari Cabang Tapan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Pes-

sel Kamis (18/6) menyusul tuduhan pembabatan hutan lindung seluas 150 hektare bersama Datuak Ino di Simungo Silaut VI, Nagari Silaut, Kecamatan Lunang Silaut, Pessel. Kapolres Pessel melalui Waka Polres Pessel Kompol Sutoyo di Painan kala itu membenarkan penetapan Maryanto sebagai tersangka. Menurutnya, ditetapkannya Maryanto sebagai tersangka pembabatan hutan lindung seluas 150 hektare merupakan hasil pengembangan penyidikan, dan menurut keterangan

para saksi menguatkan indikasi keterlibatan Marianto. Namun sebelumnya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat pengukuran lahan itu, telah pernah mengingatkan yang bersangkutan untuk tidak menggarap hutan lindung tersebut karena, lahan itu termasuk kedalam hutan lindung. Akan tetapi yang bersangkutan tidak mengindahan peringatan itu hingga terbabat sebanyak 150 hektare dari hasil data terakhir pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar. Dikatakan Wakapolres saat

itu, lahan ini dibabat sejak tahun 2007 silam dengan total lebih kurang 600 hektare, didalam lahan 600 hektare tersebut ditemukan sekitar 150 hektare hutan lindung. Lahan ini pun digarap atas nama Peladang Sawit Silaut (PSS) dengan aktor utama Datuak Ino. “Sejauh ini dari sekitar 150 hektare hutan lindung yang dibabat tersebut, telah ditanami sekitar 100 hektare dengan bibit sawit dan 50 hektare lainnya sedang dalam penggarapan,� jelasnya Kompol Sutoyo.

Maryanto pun resmi ditahan di Mapolres Pesisisr Selatan. Namun, hingga kini kasus yang melilit Maryanto ini tidak jelas juntrungannya. Faktanya Maryanto malah dipercaya menjadi pimpinan cabang. Mungkinkah sikap Dirut Bank Nagari yang memberikan kepercayaan kepada Maryanto ini sebagai salah satu strategi menutup dugaan adanya keterlibat petinggi Bank Nagari lainnya dalam permainan kredit dan melakonkan peran layaknya seorang juragan kelapa sawit ini? BiNNews

BiNNews

Edisi 228| Th V/ 2 - 8 Mei 2011

5

KOTA PARIAMAN

Termotivasi Prestasi Trissianti,

Kader BKB Kota Padang Panjang Kunjungi Kota Pariaman PARIAMAN, BiNNews — Termotivasi dengan keberhasilan Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Kasih Sayang Kota Pariaman, Trissianti, A.Ma, yang berhasil menjadi Kader BKB Terbaik I Nasional Tahun 2010, sebanyak 60 orang kader BKB se Kota Padang Panjang yang dipimpin Netti Herawati, SH, Kamis (28/4) melakukan kunjungan lapangan ke BKB Kasih Sayang Desa Jati Mudiak Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman. Kehadiran rombongan kader BKB Padang Panjang ini disambut Walikota Pariaman yang diwakili Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kota Pariaman, Drs. Yutiardi Rivai, A.Pt, Kabid Keluarga Sejahtera, Elidawati, SKM, Kepala Desa Jati Mudiak, kader BKB Kasih Sayang Kota Pariaman, Trissianti, A.Ma dan undangan lainnya. Ketua rombongan kader BKB se Kota Padang Panjang, Netti Herawati menjelaskan, kedatangan rombongan kader BKB se Kota Padang Panjang ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pelatihan kader BKB yang diadakan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

(KP2KB) Kota Padang Panjang guna mengetahui lebih jauh kiatkiat apa yang dilakukan oleh kader BKB Kasih Sayang Kota Pariaman, Trissianti, A.Ma, sehingga mampu menjadi kader BKB Terbaik I Nasional pada tahun 2010 lalu. “Kita dari kader BKB Kota Padang Panjang ingin pula berprestasi sebagaimana yang telah diraih kader BKB Kota Pariaman, Trissianti. Untuk itulah, kita memilih Kota Pariaman ini sebagai daerah kunjungan lapangan kegiatan pelatihan BKB,� ungkap Netti Herawati, yang juga Kasubag Tata Usaha KP2KB Kota Padang Panjang. Di kesempatan yang sama Kepala BP2KB Kota Pariaman, Drs. Yutiardi Rivai, A.Pt mengatakan, pihaknya atas nama Pemko dan masyarakat Kota Pariaman, khususnya kader BKB Kasih Sayang Desa Jati Mudiak sangat berterima kasih sekali atas kunjungan rombongan kader BKB se Kota Padang Panjang ini. “Mudahmudahan kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggali informasi sebagaimana tujuan yang ingin dicapai,� ucap Yutiardi Rivai.

Selanjutnya Yutiardi Rivai menjelaskan, secara umum pelaksanaan program BKB yang ada di Kota Pariaman hampir sama dengan BKB yang ada di Kota Padang Panjang. Hal yang membedakan hanyalah Kota Pariaman memiliki kader BKB Terbaik I tingkat nasional. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, seperti SKPD dan TP PKK.

“Walaupun demikian, kami ke depan tetap harus dapat memberikan dorongan agar kader-kader BKB Kota Pariaman ini tetap eksis, di antaranya dengan melakukan pembinaan dan mengikutkan kader BKB ke berbagai pelatihan, seperti pelatihan kader BKB tahun 2011 yang sudah berlangsung beberapa waktu lalu,� terang Yutiardi Rivai. Indra Koto

Arwin Rasyid Tandatangani MOU Kelanjutan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Pariaman PARIAMAN, BiNNews — Memorandum Of Understanding (MOU) kelanjutan pembangunan gedung perpustakaan Kota Pariaman di kawasan wisata pantai Gandoriah telah ditandatangani oleh Pihak Arwin Rasyid yang diwakili Edison Makmur dengan Pemerintah Kota Pariaman yang diwakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman, Joni Rinaldi, ST, MT, Kamis (21/4) di ruang rapat Sekretaris Daerah Kota Pariaman. Penandatangan MOU ini dilakukan dihadapan Walikota Pariaman, H. Mukhlis. R dan disaksikan Sekdako Pariaman, Ir. Armen, MM, Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Drs. Indra Jaya, M.Pd, Kadis Ke-

budayaan dan Pariwisata, Drs. H. Ridwan. N, MM dan Kabag Humas Setdako Pariaman, Jafreki, S.Pd. MOU yang ditandatangani oleh kedua pihak ini berisi kesepakatan tentang kelanjutan pembangunan gedung perpustakaan Kota Pariaman yang berlokasi di kawasan taman wisata pantai Gandoriah yang dibangun secara bertahap, dimana secara fisik sekarang ini kondisinya telah selesai 60 % pada tahun 2010, dan akan dilanjutkan pada tahun 2011 ini hingga tuntas 100 %. Ada pun dana pembangunan perpustakaan dimaksud merupakan bantuan hibah keluarga Tokoh Sukses asal Pariaman, yak-

ni keluarga Mr. Sutan M. Rasyid, yang digagas putra beliau, Arwin Rasyid yang merupakan CEO CIMB Niaga Indonesia Jakarta. Dengan dilanjutkannya pembangunan ini, maka perpustakaan akan semakin lengkap, sehingga nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber bacaan dan pengetahuan, sebagaimana perpustakaan negara Bung Hatta di Bukittinggi dan perpustakaan Muhammad Yamin di Sawahlunto. Pihak Pemko Pariaman juga merencanakan nantinya pada salah satu ruangan di perpustakaan ini akan diberi satu pojok khusus atas nama keluarga Mr. Sutan Muhammad

Rasyid. Jika tidak ada aral melintang, pembangunan gedung ini akan selesai menjelang peringatan HUT ke 9 Kota Pariaman pada tanggal 2 Juli 2011, dan usai rapat paripurna HUT tersebut, gedung perpustakaan ini akan dilakukan pengguntingan pita. Mengenai dana kelanjutan pembangunan gedung perpustakaan ini, pihak Arwin Rasyid melalui Edison Makmur menjelaskan bahwasanya dana sudah tersedia dan selesai MOU ditandatangani sudah bisa dicairkan ke rekening pengelola pembangunan nantinya dan pengerjaan lanjutan sudah bisa dilakukan, sehingga pembangunannya bisa cepat selesai. Indra Koto

Sarjana Harus Cerdas Mengambil Sikap dan Manfaatkan Peluang PARIAMAN, BiNNews — Meski telah bergelar sarjana, namun hal ini bukanlah jaminan untuk bisa diterima bekerja. Sebab dalam kondisi perekonomian bangsa yang serba sulit sekarang ini sebagai dampak dari perekonomian global yang sedang krisis, tentu seorang sarjana harus mampu mengambil sikap dan memanfaatkan sekecil apapun peluang yang ada di depan mata. “Kita bersama tentu sangat memahami bahwa masalah pengangguran merupakan persoalan multi kompleks yang melibatkan lintas sektor, baik pemerintah, swasta dan semua komponen masyarakat, yang tentunya memerlukan peran aktif semua elemen untuk mencarikan solusi penanggulangannya,� ungkap Wakil Walikota Pariaman, Helmi Darlis dalam sambutannya pada acara Wisuda Program Sarjana S 1 Angkatan ke 21 Periode tahun 2010-2011 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sumatera Barat (STIE-SB) Pariaman, Kamis (28/4) di Gedung STIE SB Pariaman. Dikatakan Wawako, berdasarkan identifikasi awal yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang menjadi persoalan mendasar dalam bidang ketenaga kerjaan yang tengah dihadapi bangsa ini, yang satu sama lainnya memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh dan terpadu. Di antaranya adalah masalah daya saing tenaga kerja, yang secara umum masih rendah dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. “Sebahagian besar pencari kerja kita hanya memiliki keterampilan teknis, penguasaan teknologi informasi dan kemampuan bahasa asing yang masih terbatas, yang tentunya tidak mampu memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan,� tukas Wawako. Ditambahkannya, jika ditelusuri lebih mendalam, ternyata tidak sedikit pula di antara pencari kerja terdidik yang tidak mampu memenuhi persyaratan standar keilmuan dan keterampilan yang sesuai dengan bidang pendidikannya. Dari kenyataan ini terlihat para pencari kerja mengalami kesulitan dalam menghadapi persaingan. Apalagi bila dikaitkan dengan sikap mental sebagian pencari kerja yang cendrung memilih-milih pekerjaan, maka persoalan pun akan semakin dilematis. “Di satu sisi, mereka tidak memenuhi kualifikasi, namun di sisi lain mereka juga tidak mau bekerja sesuai dengan kemampuan dan kualifikasi yang mereka miliki,� tandas Wawako. Indra Koto

Sekdako Monitoring Pelaksanaan UN SMP/MTs Kota Pariaman PARIAMAN, BiNNews — Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Ir. Armen, MM bersama rombongan, yang terdiri dari Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Drs. Indra Jaya, M.Pd, Kepala Kantor Kemenag Kota Pariaman, Yosef Chairul, S.Ag dan Kabag Humas Setdako Pariaman, Jafreki, S.Pd, Selasa (26/4) melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/MTs tahun 2010/2011 di Kota Pariaman. Sekolah yang dikunjungi rombongan Sekdako Pariaman pada pelaksanaan hari kedua UN tersebut adalah SMP Negeri 3 Kota Pariaman, MTs Negeri Pungguang Ladiang Kota Pariaman dan SMP Negeri 5 Kota Pariaman. Selain melakukan monitoring pelaksanaan UN, rombongan juga melakukan dialog dengan masing-masing Kepala Sekolah terkait dengan pelaksanaan UN ini. Saat melakukan kunjungan ke SMP Negeri 3 Kota Pariaman, rombongan disambut langsung oleh Kepala Sekolah SMPN 3 Kota Pariaman, Syafruddin, S.Pd. Menurut Syafruddin, pelaksanaan UN di sekolahnya berlangsung aman, tertib dan lancar serta tidak ditemukan kendala. Demikian pula dengan pelaksanaan UN di SMPN 5 Kota Pariaman, Kepsek SMPN 5 Kota Pariaman, Alamria W, S.Pd juga menyampaikan hal serupa. Menurut Armen, dari hasil monitoring yang dilakukan, pelaksanaan UN tahun ini di masing-masing sekolah dapat berjalan secara aman, tertib dan lancar serta seluruh peserta UN hadir semuanya. “Alhamdulillah, pelaksanaan UN SMP/MTs ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Mudah-mudahan suasana seperti ini dapat terus dipertahankan hingga UN ini selesai,� ucap Armen. Pelaksanaan UN tingkat SMP/MTs tahun 2010/2011 ini di Kota Pariaman dilaksanakan pada sembilan SMP Negeri dan tiga MTs Negeri serta diikuti peserta sebanyak 2021 siswa yang berasal dari SMP/MTs Negeri dan Swasta yang ada di wilayah Kota Pariaman. Indra Koto

AGAM

Pelaksanaan UN di Agam Lancar AGAM, BiNNews — Pelaksanaan Ujian Nasional untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLPT) ditinjau langsung oleh Wakil Bupati Agam Umar ST, MM ke SMPN 1 Lubuk Basung, SMPN 3 Lubuk Basung dan SMPN 5 Lubuk Basung . Peninjauan tersebut berlangsung pada Senin (25/4). Pelaksaaan UN Bagi pelajar SLTP sederajat yang dimulai pada Senin (25/4) ini. Dalam peninjuan pelaksanaan UN tersebut Wabub Agam tersebut juga didampingi oleh kepala Dinas Pendidikan Agam Erwin Umar, Camat Lubuk Basung Rahmad Lakmono, Assisten I Syahrul Syaher dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam Eryanson. Dalam kesempatan peninjauan tersebut Wabup mengharapkan

agar siswa - siswi dapat menyelesaikan UN secara benar, oleh sebab itu, hendaknya siswa terus mengulang kembali membaca soal dengan teliti dan memilih jawaban yang tepat, serta pergunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Tidak hanya itu, Umar pun berpesan agar siswa-siswi belajar dengan giat, rajin dan tekun sehingga hasil nilai UN yang didapatkan natinya bisa memuaskan sehingga bisa lulus dengan nilai sempurna. Wabub Agam sangat mengharapkan agar siswa-siswi agam tersebut bisa lulus seratus Persen sehingga bisa terus melanjutkan pendidikan kepada sekolah yang lebih tinggi, karena ilmu pengetahuan itu sangatlah penting, ucap Umar. Pen

Wabup Tinjau Ujian UN SMP

KK Miskin masih Ada yang Belum Tersentuh Pemkab Agam AGAM, BiNNews — Sungguh ironis dizaman sekarang ini dalam Kota Lubuk Basung Kabupaten Agam masih ada keluarga yang hidup dalam kemiskinan, kemiskinan yang tidak pernah diharapkan oleh semua orang yang berada di muka bumi ini, tapi hal itu dialami oleh pasangan suami istri sebut saja namanya Sudirman (67) dan istrinya Aminah (55). Media ini mengetahui saat kebetulan mendatanggi rumahnya baru-baru ini, Sudirman kakek yang mempunyai 6 cucu ini, mengutarakan semua kehidupan keluarganya yang jauh dari kesejahteraan. Keluarga tersebut tinggal dirumah yang mempunyai ukuran 4x6 meter ia hidup dengan istrinya anak dan cucunya . Untuk menambah penghasilan mencukupi keluarga Aminah yang berjualan Lontong. Di ungkapkan Aminah bahwa selama ini keluarganya sama sekali belum pernah mendapatkan bantuan dari pihak mana pun, baik itu bantuan beras Miskin (Raskin) mau-

pun bantuan - bantuan lainnya. Aminah menguraikan kepada Reporter bahwa rumah yang ia tempati sebelum gempa 30 september 2009 lalu adalah rumah kontrakan yang ia sewa namun akibat kejadian gempa tersebut rumah ia kontrak hancur dan pihak LSM tersebut memberikan

bantuan kepada keluarganya sehingga dengan bantuan yang diberikan oleh LSM itulah ia bisa membuat rumah sederhana ini. Bahkan menurut Aminah, ia sudah pernah mengajukan kepada pihak Jorong disini untuk bisa memperoleh bantuan, namun sampai saat ini tidak ada tindakan

maupun realisasi yang didapatkan sampai saat ini. Namun Aminah berharap, kepada Pemerintah Daerah agar memperhatikan nasib warga miskin yang belum tersentuh dan belum mendapat bantuan, sehingga warga miskin yang ada di kota Lubuk Basung ini bisa terbantu, ucapnya mengakhiri. Pen

Pol PP Agam Tertibkan Orang Gila AGAM, BiNNews — Empat bulan terakhir Pemkab Agam sangat serius menanggani warga terlantar dibuktikan dengan menertibkan warga tersebut dan langsung mengirim ke Rumah Sakit Jiwa. Namun persoalan itu belum juga selesai pasalnya Minggu malam sekitar pukul 20.30 Wib malam Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Agam, mengamankan satu orang terlantar lagi. Warga yang tidak jelas identitasnya itu, yang berjenis kelamin perempuan dengan usia diperkirakan sekitara (40) Namun upaya yang dilakukan oleh pihak Pol PP Agam hingga sekarang sudah menyerahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Agam. Hal itu diungkapkan oleh Ermansyah, Kasi Operasional Sat Pol PP, kepada Reporter ketika ditemui di kantor Dinas Sosial kabupaten Agam. Bahkan,orang orang terlantar ini tidak habis-habisnya di Lubukbasung ini, sementara pihaknya sudah beberapa orang yang dikirim kerumah sakit Jiwa Padang, tapi mengapa masih ada juga kata Ermansyah. Untuk itu kita berharap kepada masyarakat,apa bila ada ditemukan orang-orang terlantar ini agar dapat memberikan imformasi kepada pihak terkait,agar dapat ditindak lanjuti.Kalau menurut imformasi dari orang itu namanya Isra Mira (40),sementara, kami sudah melakukan koordinasi dan komonikasi dengan mereka tidak satupun yang dapat kita mengerti. Sementara,dalam persoalan orang terlantar ini yang dapat mengurusnya adalah dibagian Dinas Sosial,maka orang ini kami antarkan kepada Dinas Sosial guna ditindak lanjuti, kata kasi OP itu. Kepala Dinas Sosial kabupaten Agam,Drs.M.Khudri,Mpd, ketika dihubungi melalui telpon genggamnya membenarkan adanya orang terlantar, yang di antarkan oleh pihak Sat Pol PP Agam kepada Dinas Sosial. Sekarang orang terlantar ini akan kita kirim kepada kerumah Sakit Jiwa untuk dilakukan pengobatan. Akibat dari ekonomi juga sehingga mereka tidak berobat, sehingga mereka dilepaskan oleh keluargannya ketengah jalan dan sekarang menjadi orang terlantar. Bahkan karena petugas disini sama sekali tidak mengenal mereka dan baik keluargannya maupun alamatnya.Hal ini perlu kita tindak lanjuti dan kita serahkan kepada Rumah sakit Jiwa ujar Kepala Dinas tersebut. Pen

Lubuk Basung Diributkan Kutu Putih LUBUK BASUNG, BiNNews — Bila Payakumbuh, dan daerah lain di Indonesia diributkan kasus ulek bulu, Lubuk Basung kini dihebohkan kutu putih. Kutu putih itu, menurut Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ir. Arief Restu,MSi, di ruang kerjanya, kemaren, didampingi Petugas Organisme Pengganggangu Tanaman Kabupaten Agam, Asmardi, hama tersebut diketahui telah menyerang pohon mangga golek di pekarangan kantor bupati Agam. Sekitar 50 batang mangga golek di pekarangan kantor Bupati Agam terserang kutu putih pada stadium awal. Serangan hama juga ditemukan pada tanaman mang-

ga milik warga Lubuk Basung. Kutu putih, atau kutu perisai (diaspididae) menyerang batang, daun, bunga, dan buah tanaman. Kutu itu mengisap cairan tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman terhalang. Kemudian daun tanaman akan menguning. Bila tidak cepat diatasi tanaman akan mati. “Secara kasat mata akan terlihat warna putih pada bagian tanaman yang terserang hama,� ujarnya. Hama tanaman tersebut jarang ditemukan melakukan serangan besar-besaran di Agam. Namun dalam cuaca ekstrim sekarang perlu diwaspadai. Antisipasinya, bibit yang akan dipin-

dahkan ke tempat penanaman harus bebas kutu putih, terutama nimpanya. Karena nimpa tersebutlah yang berbahaya. Ia akan mengisap cairan tanaman sampai berubah menjadi kutu putih. Nimpa adalah fase perkembangan hama dari telur, sebelum menjadi kutu. Bila sudah menjadi kutu, ia bisa terbang. Yang disukai kutu putih adalah tanaman mangga, jeruk, jambu biji, dan segala jenis jambu. Hama tersebut tidak menyerang tanaman padi dan sayuran. Pencegahan, atau pemusnahan hama jenis kutu putih bisa dilakukan dengan penyemprotan pestisida kontak sistemik. Pen

Kutu Putih berangkit di Agam

BiNNews

Edisi 228| Th V/ 2 - 8 Mei 2011

6

SAWAHLUNTO

Dasrial Eri SE:

H.Zohirin Sayuti SE:

Warga Berhak Awasi Proyek SAWAHLUNTO, BiNNews — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan kota Sawahlunto, Dasrial Eri SE menghimbau kepada kader-kadernya agar turut serta mengawasi proyek yang dilaksanakan oleh pemerintahan kota ini. Hal tersebut disampaikan Dasrial Eri ditengah rapat internal partai berlambang Banteng itu, Jumat (22/4) yang diwarnai berbagai saran dan kritikan terkait seringnya terjadi permasalahan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur atau yang bersifat kepentingan umum. “Dengan hanya satu kursi di DPRD, kita memang masih lemah dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun bukan berarti kita tidak akan memperjuangkan seluruh keinginan masyarakat kita. Khusus untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan atau ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek, saya menghimbau agar seluruh kader-kader PDI Perjuangan untuk turut mengawasi,� harap Dasrial Eri. Menurutnya, Seluruh lapisan masyarakat memiliki hak untuk turut mengawasi proyek pemerintah, baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN. “Seluruh proyek itu dilaksanakan dengan uang rakyat yang diba-

Suasana rapat internal PDI Perjuangan Jumat pekan lalu diwarnai saran dan kritik terhadap sejumlah kebijakan Pemko melalui Dasrial Eri, Anggota DPRD dari PDIP.

yarkan melalui pajak dan lain sebagaianya. Untuk itu, mari samasama kita awasi. Karena tentu kita tidak ingin dana yang digunakan untuk pembangunan itu menjadi sia-sia,�tegasnya. Dasrial Eri juga menambahkan,

meski dirinya duduk di DPRD, namun mohon maaf kepada segenap kadernya, khususnya yang berprofesi sebagai kontraktor karena tak pernah memberikan atau mencarikan proyrk. “Secara pribadi saya tidak per-

nah meminta proyek kepada Dinas apapun. Karena jika hal itu saya lakukan, maka akan membatasi ruang gerak saya untuk melakukan teguran jika terjadi permasalahan dalam Dinas atau instansi tersebut,� pungkasnya. Amin

Sawahlunto Raih Penghargaan Kementerian Dalam Negeri

Gedung kantor Balaikota Sawahlunto

SAWAHLUNTO, BiNNews — Dalam penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh tim kementrian dalam negri RI pada penetapan peringkat dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah tahun 2009 yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat, daya saing, kepedulian pemko terhadap lingkungan serta hasil pemeriksaan BPK, kota Sawahlunto termasuk dalam daftar 10 besar kota pal-

ing berprestasi secara nasional. Bahkan, dari 93 kota dalam 33 Propinsi yang ada di Negara ini, kota Sawahlunto menempati urutan ke Enam dari 10 kota besar lainnya seperti Surakarta, Semarang, Banjar, Yogyakarta dan Cimahi. Sementara Empat kota besar lainnya, Probolinggo, Mojokerto, Sukabumi dan Bogor masuk dalam daftar dibawah peringkat kota arang ini. Dari hasil penilaian tersebut, kota Sawahlunto merupakan satusatunya kota diluar pulau Jawa yang berhasil mendapatkan penghargaan dari kementrian dalam negri RI yang tertuang dalam SK Mendagri nomor 120 – 276 tahun 2011, utuk kategori pemerintahan kota. Sekertaris Daerah kota Sawahlunto, Zohirin Sayuti SE kepada BiNNews, Selasa (26/4) berharap agar hal ini dapat mejadi motivasi

untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan kota ini. “Mengingat mempertahankan itu lebih sulit dari apa yang telah didapatkan, untuk itu saya berharap hal ini akan menjadi penambah motivasi bagi kinerja seluruh aparatur. Namun demikian, kami juga sangat mengharap peran serta dari seluruh stake holder kota ini agar kedepannya kota kita tetap terus mampu mempertahankannya,� harap Zohirin. Menurutnya, kontribusi atau reward dari Pemerintah Pusat atas prestasi yang telah diraih itu, akan ditentukan pada tanggal 17 Agustus 2011 mendatang. “Sejauh ini, apa bentuk rewardnya , kami masih belum mengetahui. Tapi bisa saja kita akan diundang oleh Presiden untuk ke Istana Merdeka,� pungkasnya. Amin

Keterbukaan Informasi Berperan Dukung Percepatan Pembangunan SAWAHLUNTO,BiNNews — Agar Pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi, Informasi merupakan kebutuhan mendasar dalam merencanakan sebuah pembangunan. Karena keterbukaan informasi terhadap masyarakat akan memicu peran serta dalam mendukung kemajuan pembangunan.di kota ini. Hal tersebut disampaikan Sekertaris Daerah kota sawahlunto, H.Zohirin sayuti SE dalam sosialisasi Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang digelar diGedung Pusat Kebudayaan (GPK), Kamis (28/04). “Keterbukaan informasi kepada publik akan memicu terdorongnya partisipasi masyarakat terhadap berbagai program pembangunan. Sebaliknya, bila tidak ada akses informasi akan membuat tanda tanya bagi masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak negative,� terang Zohirin. Menurutnya, informasi publik jelas akan memberikan peran lebih bagi masyarakat dalam pembangunan. Maka diharapkan kepada seluruh aparatur untuk selalu memberikan keterbukaan informasi yang jelas terhadap public, terlebih pimpinan SKPD. “Berikanlah informasi kepada masyarakat secara jelas dan sesuai fakta. Sebab dengan informasi yang jelas, maka masyarakat akan memberikan kontribusi positif dalam mendukung seluruh programprogram Pemko,�harapnya. Hadir sebagai pembicara dalam sosialisasi tersebut, Alamsah Saragih dari komisi informasi pusat RI, Kabag Humas Andi Rastika, seluruh kepala SKPD, kepala UPT, kepala sekolah, camat, lurah dan kepala desa serta para jurnalis di kota itu. Amin

DPRD Loloskan Tujuh Ranperda SAWAHLUNTO, BiNNews — Setelah melalui sejumlah tahapan seperti pembahasan, pembentukan Panitia khusus (Pansus) serta pendalaman, Tiga fraksi yang ada diparlement kota arang yakni Fraksi Gabungan, Fraksi Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Golkar, Akhirnya mengesahkan Tujuh rancanga Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah kota Sawahlunto, dalam Sidang Paripurna, Selasa (26/4) aula Meski sempat diwarnai beberapa kontroversi dari sejumlah masyarakat dan anggota DPRD itu sendiri, namun proses ketujuh Ranperda tersebut akhirnya bisa lolos dan berjalan mulus. Tujuh Ranperda yang dikukuhkan adalah, Pajak Daerah, Pernyataan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Pada Perseroan Terbatas Balairung CITRA JAYA Sumatera Barat, Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Usaha, Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum dan Perubahannya. Sementara itu, tokoh pemerhati kota Sawahlunto Leo Trisman SE kepada BiNNews, Jumat (29/4) menilai pihak legislative terkesan hanya mengikuti kemauan eksekutiv saja. “Dalam pembahasan hingga pengesahan ketujuh Ranperda itu DPRD tidak pernah membawa serta masyarakat atau stake holder yang ada untuk melakukan sharing. Meski secara hukum pengesahan Ranperda itu sah-sah saja, namun sebagai masyarakat kita akan terus melakukan control terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dilahirkannya,� ujar Leo. Lebih jauh Leo mengatakan, ada beberapa kebijakan yang telah disahkan dalam Perda, tak dilakukan kajian mendalam sebelumnya. “Salah satunya adalah perda tentang SOTK yang menurut kami tidak harus menambahkan bidang. Karena selain akan menjadi beban rutin APBD yang cukup besar, pihak Pemko masdih bisa menambahfungsikan SKPD yang ada,� pungkasnya. Amin

SIJUNJUNG Provinsi Dinilai Lamban

Tapal Batas Kabupaten Sijunjung Tak Kunjung Selesai SIJUNJUNG, BiNNews — Pada Kunjungan kerja anggota DPRD provinsi Sumatera Barat, Dapil (daerah pemilihan) III (tiga), di kabupaten Sijunjung malam (25/4), bertempat di Aula Balairung Lansek Manih kantor bupati terkesan waktunya agak mepet, mungkin juga bak seperti pepatah. “Sambil menyelam minum air� kenapa demikian , pasalnya

karena rombongan DPRD propinsi yang juga diikuti oleh beberapa SKPD dari provinsi tersebut yang di komandoi oleh Marlis.MM, (ketua komisi II DPRD provinsi Sumbar ) juga putra Pamuatan ini, lepas dari kunjungan kerja pada kabupaten Dharmasraya, siang harinya, kemudian nyapai di Sijunjung, jam. 20,30 Wib selesai jam 23.30 Wib, dalam pertemuan ini, per-

soalan tapal batas menjadi topik yang menarik di perbincangkan dan di pertanyakan oleh pemkab Sijunjung. Sebab persoalannya tapal batas antara kabupaten Sijunjung dengan kabupaten Kuansing ( Kuantan Sengingi), propinsi Riau masih ngawur dan tidak ada kejelasannnya sampai sekarang, kemudian juga persoalan batas wilayah antara kota Sawahlunto

yaitu pasnya antara daerah Talawi dengan Bukit Bual kecamatan Koto VII kabupaten Sijunjung, ini juga sudah berulang kali di bawa ke DPRD Sijunjung, dan juga pihak pemkab Sijunjung, sudah berulang kali juga menyurati pihak propinsi Sumatera Barat untuk mempasilitasi, menyelesaikan persoalan tapal batas ini, tetapi faktanya sampai sekarang tetap belum selesai juga. Bak, seperti api tak kunjung padam, persoalan ini tak selesaiselesainya, kenapa hal ini bisa terjadi, ini semua kuat dugaannya karena daerah tapal batas tersebut punya potensi alam, contohnya saja di daerah Bukit Bual ini banyak potensi hasil bumi batu bara, sehingga, karena tidak duduknya persolan batas ini, menyebabkan ada yang aneh terjadi menurut pemkab Sijunjung, yaitu di daerah Bukit Bual, wilayah kabupaten Sijunjung, terdapat adanya KP (kuasa pertambangan) yang dikeluarkan izinnya oleh kota Sawahlunto, artinya KP di wilayah Sijunjung, Izinya keluar dari kota Sawahlunto. Dengan Latar belakang yang seperti itu, mungkin Tuhan mulai marah, yaitu belum hilang dari ingatan kita, sebuah peristiwa yang mengemparkan Indonesia terjadi di daerah tersebut , meledaknya sebuah tambang batubara di Bukit Bual yang menewaskan puluhan manusia, dan dari peristiwa ini, kata, Muslim, (yaitu salah seorang anggota DPRD Sijunjung ) yang hadir dalam pertemuan ini, “ Peristi-

wa peledakan tambang batu bara di Bukit Bual beberapa waktu yang lalu, umumnya yang meninggal adalah warga kabupaten Sijunjung, tetapi dari pihak yang punya tambang tersebut artinya tambang yang dikeluarkan izinnya oleh kota Sawahlunto tersebut, tidak pernah memberikan bantuan sedikitpun kepada pihak korban , tetapi hanya pemkab Sijunjung lah yang memberikan bantuan atau santunan kepada pihak korban tersebut, nah semuanya ini menurut, Muslim,�Ini adalah dampak dari ketidakjelasan dari tapal batas tersebut, kemudian yang lebih besar dampaknya, adalah berkurangnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang juga berpengaruh terhadap kemajuan Ranah Lansek Manih ini. Juga masih persoalan tapal batas dengan kota Sawahlunto,�Yaitu pada peta provinsi, daerah Padang Sibusuk kecamatan Kupitan , kabupaten Sijunjung, separoh daerah ini, masuk ke wilayah kota Sawahlunto, nah ini perlu di tinjau ulang kembali,� kata bupati ,Yuswir Arifin. Kemudian kalau dilihat dari persolan tapal batas dengan kabupaten Kuansing provinsi Riau, dengan kabupaten Sijunjung, “Disini juga terdapat pergeseran kedalam wilayah kabupaten Sijunjung, sebanyak lebih kurang 500 hektar, disini juga ada potensi alamnya, yaitu daerah tambang mangan, “tambah bupati Yuswir Arifin. Nah dari pertemuan ini, bupati Sijunjung berharap,� Agar

dari kunjungan kerja, DPRD propinsi dapil III ini, bisa membantu atau memfasilitasi dalam menyelesaikan komflik tapal batas kabupaten Sijunjung ini. Menanggapi persoalan tapal batas ini, Fachri Murad, kepala biro pemerintahan provinsi, yang juga hadir di pertemuan ini, mengatakan,�Ada 336 kasus sengketa tapal batas kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat dan ini belum masuk kabupaten Sijunjung, nah menyangkut persoalan tapal batas Sijunjung, dengan kota Sawahlunto, ini kedua belah pihak sudah pernah kita panggil ke Padang, tetapi keduanya sama-sama bersitegang, dan tetap tidak menemui titik temu, nah sekarang langkahnya adalah harus diselesaikan atau di bicarakan ditingkat pusat,� ungkap, Fachri . Sementara itu, disamping persoalan tapal batas kabupaten Sijunjung ini, Marlis.MM, sebagai ketua rombongan inipun menyampaikan beberapa hal dalam pertemuan ini seperti , “ alokasi –alokasi dana yang masuk dari provinsi ke kabupaten Sijunjung, tahun anggaran 2011 ini, yaitu disamping proyek lanjutan jalan unggan tembus ke Tanah Datar, yang ditambah sebesar Rp.2,5 Miliar yang sudah menjadi skala prioritas provinsi, kemudian juga ada dana alokasi bantuan khusus, sebesar Rp. 2 miliar ,600 juta lebih, yang tersebar di nagari-nagari. Sisi lain Marlis juga menyampaikan,� Kami akan menampung aspirasi masyarakat Sijunjung, dan akan mengiringnya sampai di provinsi. Aciak

BiNNews

Edisi 228| Th V/ 2 - 8 Mei 2011

7

PARIWARA

Kepala BKPL, Drs . Syahnan MSi: Mendesak untuk Efisiensi & Peningkatan SDM PNS

Pasaman Barat segera Miliki Gedung Diklat PASAMAN BARAT, BiNNews — Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2010 khusus Kabupaten Pasaman Barat menurut Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BKPL), Drs. Syahnan.M.Si telah sesuai aturan Menpan dan BKN. “Pasaman Barat mendapatkan formasi sebanyak 220 CPNS namun sangat disayangkan tidak terisinya semuanya karena tidak memenuhi persyaratan. Kita berharap CPNS yang dilantik menjadi PNS tersebut betul-betul dapat mengabdi sesuai penempatannya masing-masing termasuk bisa memperlihatkan kinerja yang baik selaku aparatur Negara,� kata Syahnan. Sesuai PP 53 tahun 2010 mengganti PP 30 tahun 1980 tentang kepegawaian, BKPL Pasaman Barat akan menerapkan kedisiplinan pegawai sesuai arahan Bupati, bahwa bagi PNS yang tidak mengikuti apel maupun tidak hadir tanpa keterangan yang jelas selama 8 hari maka diberi sanksi berupa dimutasikan ketempat dinas maupun instansi lainya. Sedangkan bagi pegawai kontrak yang tidak mengikuti apel 8 kali maka sanksinya diberhentikan. Terbukti sejak Januari hingga pertengahan April 2011 ini telah 35 PNS dimutasikan akibat disiplin yang kurang ditekuni dan serta lebih kurang 40 pegawai kontrak dan honorer telah diberhentikan akibat melanggar peraturan tersebut dan itu telah sesuai dengan aturan kepegawaian. “Secara umum berdasarkan pantauan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BKPL) kedisiplinan pegawai baik PNS maupun tenaga kontrak dan honorer mencapai 75 %. Dibadingkan masa sebelumnya kini telah adanya peningkatan dan

hendaknya dapat meningkatkan kinerja dalam bekerja maupun pelayanan public,� jelas Syahnan. Pada 2011 ini disamping peningkatan disiplin, BKPL Pasaman Barat telah melayangkan surat perihal pembangunan lokasi tempat Diklat yang belum ada untuk melaksanakan diklat-diklat bagi aparatur, baik Diklat pra jabatan maupun dalam jabatan pokok. “Saat ini sebagian PNS yang menduduki jabatan srtruktural terutama eselon IV belum menikuti Diklat jabatan karena diklat tersebut menjadi kewenangan Provinsi, sedangkan pihak Kabupaten selama ini masih mengandalkan penginapan, wisma maupun hotel yang ada di Pasaman Barat,� katanya. Syahnan berharap dengan dibangunya lokasi untuk pelaksanaan pendidikan dan latihan (dklat) tersebut akan menjadi sarana bagi daerah dalam menggembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) PNS sekaligus akan menghemat biaya sewa ruangan belajar maupun penginapan dalam APBD. Dalam jangka panjang, dana yang bisa dihemat tersebut dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum dan sa-

rana pendapatan daerah. Dasar hokum pembangunan gedung Diklat ini sesuai UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berikut dengan perubahan kedua yakni UU nomor 12 tahun 2008, diantaranya kewenangan pusat dilimpahkan ke daerah adalah pendidikan dalam hal ini di khususkan pelaksanaan diklat bagi PNS. “BKPL mengajukan tiga lokasi kepada Bupati Pasaman Barat yakni di samping KPUD, dekat perencanaan stadion olahraga dan di perkantoran Pertanian dekat Dinas Perkebunan Pasaman Barat. Kini BKPL tinggal menunggu putusan Bupati prihal lokasi tersebut,� jelas Syahnan. By/dc

Syahnan M.Si

SOLOK

Korpi Kota Solok Terbentuk SOLOK, BiNNews — Akhirnya pembentukan Korpri Kota Solok terselenggara juga. Demikian dikatakan Wakil Walikota Zul Elfian yang dihadiri Ketua DPRD Yutris Chan, SE dan Sekdako Suardi Nurdal. Pembentukan penggurus Korpri ini dilaksanakan di Aula SMK 1 Solok ini bertujuan dapat menunjukan kebersamaan dan kekompakan sesama pegawai di lingkungan Pemko Solok, pada prinsipnya kami sangat mengapresiasi pembentukan organisasi ini ini merupakan organisasi resmi pegawai negeri sipil(PNS). “Hendaknya keberadaannya bisa saling mengingatkan sesama anggota pegawai akan tugas dan tanggungjawab sebagai abdi negara sehingga bisa saling mengisi kelemahan dan kekurangan sesama pegawai,� kata Wawako. Korpri Kota Solok juga diharap-

kan dapat memberikan perhatian kepada pegawai seperti kebutuhan pegawai sebab lanjut Wawako sebab jangan sampai persoalan hidup dapat mengganggu kanerja pegawai dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. misal nya saja ketika ada pegawai yang sakit dan membutuhkan perhatian orang lain atau sesama rekan kerja korpri harus dituntut terhadap kondisi ini karena hal ini menyangkut nasib dan kesehatan pegawai wawako juga menambahkan sebagai organisasi pegawai yang menjunjung tinggi nilai - nilai persatuan karena selama ini Korpri belum menunjukkan rasa persatuan yang begitu kuat. Itu terlihat ketika ada anggota keluarga Korpri yang meninggal. “Apalagi kalau dia pegawai kecil, hanya anggota keluarga saja yang mengurus. Kedepannya Korpri sebagai organisasi pegawai

DPD RI Kunjungi Kota Solok

Pembentukan pengurus Korpri Kota Solok

harus hadir seluruhnya dalam menjenguk untuk mengungkapkan rasa belangsungkawa sesama pegawai. Dan sebagai wujud rasa tanggung jawab kita dalam berorganisasi terkait dengan kedisipli-

nan pegawai, Korpri harus mengevaluasi kenerja dengan memberikan penghargaan kepada pegawai yang disiplin dan sanksi bagi pegawai tidak disiplin,� tegas Wawako. mempe

BBI Sarasah Aie Batimpo Kota Solok Belum Bermanfaat SOLOK, BiNNews — Keberadaan Balai Benih Ikan Sarasah Aie Batimpo Kota Solok seluas 3 hektar yang dibangun dengan dana Rp7 miliar diupertanyakan DPRD karena belum mampu menghasilkan bibit ikan yang berkualitas. Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Jhon Hendra mengatakan pihak DPRD akan memanggil Kepala Dinas Pertanian karena Balai Benih

Ikan Sarah Aie Batimpo(BBI) tersebut belum dirasakan manfaatnya oleh petani. “Jika dilihat keberadaan BBI ini yang telah dibangun dari tahun 2007 ini semestinya sudah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah(PAD) karena keberadaan BBI pada dasarnya untuk menghasilkan benih ikan yang berkualitas yang proses pembesarannya perlu kerjasama den-

gan petani tapi kenyataannya sampai tidak satu ekor ikan pun yang telah dilempar kepada petani ikan,� keluh Jhon. “Saya kira dengan adanya BBI di Kota solok ini nasib petani akan lebih baik.Dan bisa memfasilitasi petani baik dari segi pemasara maupun pengetahuan mengenai pembudidayaan ikan.jon hendra juga menambahkan kalau BBI ini betul-betul dikelola dengan sung-

guh-sungguh dan begitu tinggi nya peran balai benih ikan ini dalam upaya peningkatan produksi ikan, peningkatan lapangan usaha bagi petani dan generasi muda yang terdidik serta meningkatkan kesejahteraan petani maka kedepannya diperlukan perhatian dan dukungan kita bersama sehingga balai benih ikan ini berfungsi seperti apa yang kita harapkan. mempe

Musrenbang Kota Solok Hasilkan 13 Kesepakatan SOLOK, BiNNews — 13 rancangan kesepakatan yang dihasilan Musrenbang Kota Solok antara lain usulan memberi baju seragam guru dan murid MDA, adanya petugas penggali kubur, pemberian beasiswa bagi siswa Kota Solok yang kurang mampu dan berprestasi, criteria pendirian PAUD, memberikan binaan pada kader posyandu, lansia dan bali-

ta, pengadaan sarana pos jaga / pos ronda di masing – masing kelurahandan sebagainya. Pelaksanaan Musrenbang tingkat Pemerintahan Kota Solok yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 29 sampai 31 Maret 2011, menghasilkan 13 kesepakatandan perioritas pembangunan yang akan masuk dalam program pembangunan 2012,

dan dilanjutkan dalam bentuk peraturan Walikota ( Perwako ) sebagai acuan utama dalam penyelenggaraan APBD tahun 2012. Dengan proses pelaksanaan musrenbang yang kita laksanakan ini, arah dan tahapan pembangunan untuk lingkungan Pemerintahan Kota Solok ke depan, akan dapat berjalan dengan baik dan

menuju sasaran, kata wawako. Wawako Zul Elfian menyampaikan, rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kota Solok, tidak hanya bukan saja untuk menindaklanjuti program pembangunan yang telah, akan dan sedang dilaksanakan masa sebelumnya. Akan tetapi, dilaksanakan untuk mengantisipasi berbagai program dan berb-

SOLOK, BiNNews — Dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat khususnya dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera barat(anggota DPD RI Aliman sori Senin (26/4) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke kantor DPRD kota solok . Aliman sori disambut lansung oleh ketua DPRD kota solok yutris can dan wakil ketua beserta anggota DPR .dalam dialog nya Aliman sori menjelaskan tugas dan wewenang anggota DPD RI dapat rancangan undang-undang(RUU)kepada DPR dan ikut membahas RUU.dan fungsi pengawasan nya dibidang otonomi daerah.hubungan pusat dengan daerah.pembentukan dan pemekaran daerah.serta penggabungan daerah.pengelolaan sumberdaya alam serta sumber daya ekonomi.ujar nya. Balam dialog ini Zulfadli sempat menyinggung masalah pendidikan karena pendidkan sekarang adanya ketertinggalan didalam mutu pendidikan.baik pendidikan formal maupun informal.pendidikan memang telah menjadi penompang dalam meningkatkan sumber daya manusia indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumberdaya manusia di negara-negara lain. Setelah kita amati nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di indonesia adalah rendah nyamutu pendidkan di berbagai jenjang.dan kami mmeminta kepada bapak DPD RI Aliman sori hal ini tolong dibicarakan di DPD RI.irman yefri juga menyinggung maslah UU no 28 th 2009 tentang perpajaka n yang sangat merugikan daerah di pasal 1 yang berbunyi daerah otonomi selanjutnya disebut daerah adalah.kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara republik indonesia jadi kami atas nama masyarakat kota solok meminta kepada bapak Aliman sori apayang telah kita perbincangkan ini hendak nya bisa bapak bahas dengan teman-teman DPD RI dan teman bapak yang di sebelah. Mempe

Anggota DPD Alirman Sori kunjungi Kota Solok

agai kemungkinan yang akan terjadi dan dilaksanakan untuk masa yang akan datang. Perencanaan proses tahapan pembangunan yang berkerlanjutan diberbagai sector yang terencana dan terarah, baik untuk jangka panjang, menengah dan jangka pendek yang tahapannya disusun dalam RPJMD untuk kurun waktu lima tahun, untuk itu para

kepala SKPD sangat perlu merencanakan dan betul – betul mempunyai konsep yang matang dan terarah. Wawako berharap dengan adanya pelaksanaan musrenbang ini, dari hasil yang telah disepakati hendaknya dapat dilakukan dan diterapkan dengan penuh keseriusan, demi mencapai recana pembangunan yang terencana. Zaldi/mempe

BiNNews

Edisi 228| Th V/ 2 - 8 Mei 2011

8

PASAMAN BARAT

Jalan Pasbar Rusak karena Truk Bermuatan CPO PASAMAN BARAT, BiNNews — Komisi II DPRD Provinsi Sumtra Barat Rabu (21/04) lalu berkunjung ke Pasaman Barat dalam rangka menggerakkkan sektor UMKM dan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dalam arti luas. Rombongan DPRD dipimpin Ketua Komisi II, Drs. Marlis MM, Drs. Arkadius, Eldi Sutrisno, Drs. Maswar Masud, Defrizar, Yosmer Yusuf Kepala Dinas Perikanan, Fajaruddin kepala Dinas Perkebunan Sumbar, Koperindakop dan Bank Nagari serta Trinda Farhan Satria. Dikatakan Trinda secara bertahap kita mencanangkan pertanian merupakan ekonomi kerakyatan yang bakal kita perhatikan sebab dari PDRB Provinsi Sumatra barat 24 % berasal dari sector pertanian. Bupati Pasaman Barat H. Baharuddin R MM mengungkapkan Pasaman Barat dikenal sebagai penghasil kelapa sawit dan perkebunan kakao serta hasil jagung yang melimpah namun hal ini san-

Bupati H. Baharuddin R MM , Wakil Ketua DPRD Sumbar Trinda Farhan Satria, dan Drs. Marlis MM Ketua Komisi II

gat disayangkan karena dari hasil perkebunan tersebut tidak satu sen pun dapat dimamfaatkan maupun adanya kontribusi baik CPO maupun TBS. Pasaman Barat memiliki 11 pabrik kelapa sawit, dampaknya aktivitas perusahaan tersebut jalan-jalan hancur akibat muatan truk tak sesuai dengan kapasitas jalan,� aku Baharuddin.

Disamping itu di bidang pertanian Pemkab Pasbar memiliki potensi lahan untuk jagung seluas 400 hektar yang dibina secara berkesinambungan. “Tentunya kami mengaharapkan kucuran bantuan dari Pemrov Sumbar, termasuk untuk pembangunan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan Teluk Tapang yang telah menghabiskan anggaran dana Rp

32 miliar namun sayangnya tahun 2011 tidak ada lagi kucuran dana dari APBD Provinsi untuk kelanjutan tersebut dan kami sangat mengharapkan bantuan berupa pembangunan akses jalan menuju pelabuhan tersebut sedangkan hasil kajian lainya baik status hutan maupun lahan sudah bisa dikatakan tidak ada masalah,� urai Baharuddin Buyung

Disbun Pasbar Sosialisasi Gernas Kakao PASAMAN BARAT, BiNNews — Dinas Perkebunan Pasaman Barat adakan sosialisasi Gerakan Nasional tanaman Kakao di kecamatan luhak nan duo kamis (28/04) di UPTD setempat. Kepala Bidang Produksi dinas Perkebunan Pasaman barat Tahtihal Anhar pada paparanya mengatakan tahap tahap yang bakal di lakukan bagi petani dalam pembudi dayaan tanaman kakao yakni berupa pengolahan tanah, pembibitan, penanaman, pemeliharaan serta pemangkasan yang menjadi kendala selama ini secara umum yaitu bibit yang di tanam petani bukan bibit pilihan / tidak memenuhi standar. Mestinya dilakukan berupa sambung pucuk dan sambung samping dengan menggunakan batang tanaman yang lama jarak dari tanah yakni berkisdar 50 Cm dari permukaan tanah, jarak tanam yang dianjurkan yakni 3 x 3 meter dalam 1 ha lahan dapat diisi 1000 batang kakao jarak ini tentunya perlu adanya pemeliharaan yakni pemangkasan jangan sampai antara tanaman yang satu dengan yang lainya dahan maupun ujung tanaman kakao tidak bersentuhan jangan pernah memangkas pada saat tanaman kakao berbunga lebat, dan pada saat buah kakao mencapai panjang 8 cm kebawah jadwal pemangkasan yang bagusnya 3 x setahun atau sekali dalam ku-

run waktu 4 bulan dan peralatan yang dugunakan jangan memakai tangan pakailah gunting yang tajam. Sosialisasi tersebut dihadiri dari dinas penyuluh perkebunan provinsi dan diikuti dari berbagai kelompok tani yang ada di kecamatan luhak nan duo. Kegiatan tersebut juga dibahas cara pemberantasan hama pada tanaman kakao yakni berupa serangga penggerek, mati pucuk, serangga penghisap buah, penyakit PSD. Sebab, salah sat- Suasana Sosialisasi Gernas Kakao di Kecamatan Luhak Nan duo paparan oleh Tahtihal Anhar kabid Produksi Disbun Pasbar unya yang banyak terjadi yakni buah yang telah berkulit matang namun biji yang ada di dalam buah sulit dipisahkan. Dikatakan Tahtihal PADANG, BiNNews — Ini dalam kasus lain saat menjabat secara teknis kita memberikan salah satu bumerang di kubu Pj Bupati Pasaman Barat, Zamarahan melalui penyuluhan di partai PPP, Kalau Zambri, salah bri sudah terlanjur menjadi keamatan agar petani kakao ra- seorang Wakil Ketua DPW PPP Wakil Ketua DPW PPP Sumbar jin dan mau memperhatikan Sumbar apapun alasannya dan sebagai pengurus inti lebih tanaman kakaonya secara memberikan citra buruk ter- prilaku koruptif tersebut dapat kedinasan pihak dinas perkehadap partai berlambang merusak citra PPP,� aku Syahril bunan selain membina kelka’bah, PPP Sumbar tercoreng, mantan pengurus PPP dan perompk – kelompok tani yang akapa lagi kasus yang menyeret- nah jadi ketua PPP diwilayah tif juga memberikan bantuan nya terkait korupsi. Kabupaten Padang Pariaman berupa bibit unggul, bantuan “Benar kasus Zambri man- kepada BiNNews (28/4). pupuk serta peralatan pasca tan Plt Bupati Pasaman Barat Syahril menilai Zambri baru panen dalam menunjang hasil tidak terkait dengan Parpol saja terpilih menjadi pengurus produksi mereka. Buyung yang kini digeluti, melainkan DPW PPP Sumbar, ia menye-

Nagari Sinuruik Bertekad Jadi Nagari Percontohan PASAMAN BARAT, BiNNews — Walinagari Sinuruik Masri Velly, S.Sos menjelaskan bahwa dalam mengaplikasikan turun kesawah 2 kali setahun tetap melakukan kerjasama dengan PPL, Dinas Pertanian dan SMK N I Talamau baik secara teknis maupun dalam penggendalian hama tikus. “Hal ini tentunya sangat ditonjolkan karena pihak dinas terkait melalui telah membantu pendirian Posko penanggulangan hama di Nagari Sinuruik, salah satu bentuk bantuan tahap awal berupa 200 kg Rodentisida Petrokum 0.005 BB , 27 kardus Tiran yang mana saat ini khusus nagari sinuruik terdapat 33 kelompok tani (Keltan) yang anggota berkisar 25 hingga 50 KK yang aktif mengikuti program 2 kali setahun turun sawah,� jelasnya. Bibit yang di gunakan masyarakat saat ini jenis padi banca putiah mundam mirip dengan beras Solok di Nagari Sinuruik merupakan tahun ke 3 dalam pelaksanaan 2 kali setahun turun sawah, tentunya kita juga berharap kepada dinas PU agar jaringan irigasi di bangun kembali di kenagarian sinuruik karena banyka yang rusak dan tak berfungsi lagi karena ini merupakan kebutuhan vital dalam kelancaran program ini, untuk masalah pupuk berkat kerja sama semua pihak masih relative stabil dan ketrsedianya pun sudah mencukupi. Di samping kerja sama dengan pihak kabupaten kita bersama kejorongan dan masyarakat melalui wali nagari dan kecamatan juga melakukan kerja sama dengan provinsi berupa pengembangan hasil panen , alat-alat pertanian dan lainya di bidang pertanian. By/dc

Wartawan Berpakaian PNS Mulai Meresahkan Pasbar PASAMAN BARAT, BiNNews — Kuat dugaan perangai salah seorang oknum tenaga kontrak di Bagian Humas Pemkab Pasaman Barat membuat resah sejumlah instansi. Sebab, oknum berpakaian dinas lengkap tersebut bertopeng sebagai wartawan sebuah surat kabar terbitan Sumatra barat mulai mendapat sanggahan dari instansi yang diliputnya. Seperti saat kunjungan Bupati Pasaman Barat pada sebuah sekolah menengah pertama, oknum bersangkutan dengan sigap selalu memanfaatkan momen. Seperti diutarakan “S� Rabu (27/ 4), oknum tersebut mengaku wartawan dan mempublikasikan kegiatan S. “Secara pribadi tentunya saya bangga dipublikasikan namun anehnya setelah berita di muat, oknum tersebut meminta sejumlah uang imbalan yang tak sewajarya padahal baik judul maupun isi pemberitaan tidak adanya komentar dari saya,� tutur S kepada BiNNews. S menyanyangkan, “kalau memang ingin jadi seorang wartawan janganlah berpakaian dinas,� tandas S tanpa mau menyebut berapa jumlah uang yang diminta oknum tersebut sembari berharap agar tak terjadi ditempat lain dikarenakan humas merupakan salah satu perangkat Pemkab dalam menberikan pelayanan informasi terhadap, “Jangan adalah oknum-oknum yang seperti itu,� harapnya. Dari narasumber yang berbeda yang enggan disebutkan identitas lengkapnya mengatakan oknum tersebut diduga juga memperjualbelikan koran yang ada di Bagian Humas tanpa adanya koordinasi baik dengan atasan maupun sesama pegawai. Sementara Bupati Pasaman Barat H. Baharuddin R MM secara terpisah (28/4) melalui HP selularnya, “Jika ada pegawai yang meyalahi aturan serupa siap-siap saja untuk diberhentikan karena memperburuk citra Pasaman Barat saja,� tegas Bahar. BiNNews

Syahril: Penahanan Zambri Perburuk Citra PPP butkan, kepengurusan DPW PPP Sumbar di bawah pimpinan Efiyardi Asda terkesan mencoreng keburukan partai PPP saja padahal tidak melihat track record bersangkutan,� akunya. “Saya sudah karatan menjadi pengurus inti di PPP dan tidak pernah berbuat macammacam apalagi yang berbau korupsi, ini bumerang bagi PPP, kalau begini cara pimpinan yang kurang sehat PPP bukanlah partai kecil, partai ini sudah

berpengalamanan serta banyak kader PPP yang berpotensi jadi Bupati. Walau kasus Zambri tak ada kaitannya dengan PPP, tapi ditengah masyarakat ota orang banyak jadi berpikiran negatif terhadap partai berlambang ka’bah ini. Dan ini akan menuju kepada PPP aja nantik nya bahwa Partai PPP ini benar-benar tidah sehat lagi. Sebab, dalam penyusunan pengurus tidak dilakukan seleksi,� ucap Syaril. dc

PASAMAN

Kadis Capil Pasaman Kaget Masih Ada Pungli LUBUK SIKAPING, BiNNews — Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman M Fauzi menyayangkan atas pemberitaan salah satu surat kabar terbitan Sumbar edisi Senin 25 April 2011 tentang adanya pungutan liar terhadap warga yang mengurus surat pindah dan legalisir, dengan pungutan Rp.1000/ lembar. “Saya sudah cross cek kebawah dan tidak ada PNS Disduk Capil Pasaman yang melakukan pungli,� katanya. M Fauzi yang didampingi Bidang Humas Dinas Kominfo Budhi Hermawan, SH kepada wartawan di Lubuk Sikaping, Selasa (26/4), menyebutkan, bahwa dua tahun terakhir ini setiap pengurusan administrasi kependudukan di Kabupaten Pasaman sudah digatiskan. Hal ini dimaksudkan un-

tuk membantu masyarakat dalam setiap pengurusan jati dirinya dan keluarga. “Saya cukup kaget membaca pemberitaan adanya pungli di Disdukcapil. Padahal kan sudah terpampang seluruh mekanisme dan biaya pengurusan administrasi kependudukan di kantor disduk Capil ini. Disana akan terlihat jelas, mana yang gratis dan mana yang mesti bayar. Kok masih ada juga masyarakat yang mengaku membayar, untuk urusan yang digratiskan. Apakah mereka tidak bisa membaca,� jelas Fauzi. M Fauzi berharap kepada masyarakat yang akan mengurus berbagai administrasi kependudukan terlebih dahulu membaca seluruh persyaratan dan aturan yang ada saat akan mengurus administrasi kependudukan. Apalagi men-

yangkut masalah bayar membayar saat mengurus administrasi kependudukan. Kalau tertulis gratis, jangan mau bayar. Namun seandainya ada oknum yang coba ‘bermain’ dengan melakukan pungli, laporkan pada saya dan pasti saya tindak, tegas Fauzi. Menurut Fauzi, Ia telah bertekad untuk memberikan layanan terbaik buat rakyat Pasaman. Disduk capil sejak masuk tahun 2011 terus berupaya mencari inovasi baru, agar pelayanan untuk masyarakat bisa lebih mudah dan cepat. Kendala dan kelemahan yang mungkin masih ada, terus kita perbaiki. “Silahkan, sampaikan pada saya, apalagi yang mesti kita sempurnakan, “ himbau fauzi. Dari pantauan wartawan, diinstansi pelayanan tersebut, telah terpampang jelas seluruh per-

syaratan pengurusan KTP, KK dan Akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, pencatatan pengangkatan anak, akta pengakuan anak, pencatatan pengesahan anak, dan pencatatan perubahan nama, kewarganegaraan serta jenis kelamin yang menjadi produk Dinas itu. Masalah klasik yang sering menjadi penghambat dalam proses penerbitan KTP, yakni rusaknya jaringan online, kini tak masalah lagi. “Insya Allah semua telah berjalan baik. Namun kami akan berupaya lagi untuk melakukan pendekatan dan percepatan pelayanan bagi masyarakat yang berdomisili jauh dari pusat pemerintahan di Lubuk Sikaping. Terobosan baru untuk hal ini telah ada, dalam waktu dekat akan kami coba terapkan, beber Fauzi menyudahi. Rismainaldi

Kadis Kesehatan Pasaman Kunjungi Pasien Tumor Ganas LUBUK SIKAPING, BiNNews — Bupati Pasaman diwakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Desrizal mengunjungi rumah Putri (19), gadis penderita tumor ganas diperut, di Petok Kec Panti, Selasa (26/ 4). Putri, berdiam diri menahan segala rasa sakit dan beban pen-

deritaan dari penyakit ganas yang menggerogoti tubuhnya selama kurun waktu dua tahun belakangan ini. Kadis mengatakan bahwa Putri akan dirawat secepatnya di RSUD Lubuk Sikaping untuk mendapatkan pengobatan memadai. Dikatakan, Pemkab Pasa-

man akan memfasilitasi pengobatannya termasuk akan mengurus segala administrasi,� janji Desrizal. Kata Desrizal selama menjalani proses pengobatan dan perawatan, Putri akan dibebaskan dari segala biaya. “Kita usahakan melalu Jamkesda, semua

biaya pengobatannya gratis hingga ia sembuh,� jelas Desrizal. Sementara itu orang tua Putri, Butet, mengaku sangat berterima kasih dengan adanya bantuan dan perhatian Pemkab Pasaman secara tidak langsung telah banyak memberi kekuatan batin buat kelauraga pasien. Rismainaldi

Rawiya Gelar Wirid Yasin se-Pasaman LUBUK SIKAPING, BiNNews—-Rabithah Wirid Yasin (Rawiya) se Kabupaten Pasaman menggelar wirid pengajian di Masjid Pusako Muttaqin Buah Kareh Nagari Cubadak Kec Dua Koto, Rabu (27/4). Pelaksanaan Wirid bulanan Rawiya kali ini jauh beda dengan pelaksanaan bulan-bulan sebelumnya. Wirid yang dihadiri ribuan anggota Rawiya dari berbagai pelosok se Kabupaten Pasaman tersebut, sangat terharu dengan kehadiran Ny Hesti Benny Utama istri Bupati Pasaman. Kehadiran Ny Hesti juga didampingi langsung oleh Bupati Pasaman H Benny Utama, SH, MM dan sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Pasaman. Dengan penceramah Ustad H Fauzi Boy. Ketika memberikan sambutan Ny Hesti Benny Utama merasa sangat bangga dan terharu melihat antusias ibu-ibu yang datang dari berbagai pelosok untuk menghadiri wirid yasin sekaligus mendengarkan tabligh akbar. Dikatakan, kegiatan wirid bulanan rawiya sangat berguna dalam upaya meningkatkan silaturrahmi diantara sesama. Selain itu juga bermanfaat dalam menambah wawasan dan ilmu agama dengan mendengarkan tauziah yang disampaikan ustadz, ulas Hesti. Ny.Hesti Benny Utama juga berjanji untuk menghadiri pelaksanaan wirid bulanan Rawiya yang akan dilaksanakan di kec Simpang Alahan Mati bulan mendatang dan akan mengajak istri Muspida Kab Pasaman beserta pengurus dan anggota TP.PKK Kab Pasaman. Bupati Pasaman H Benny Utama bahwa dengan adanya wirid yasin sangat membantu pemerintah dalam membangun kehidupan yang islami ditengah-tengah masyarakat. Apalagi saat ini untuk menegakkan siar agama islam semakin banyak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu sangat penting bagi anggota rawiya sebagai ibu rumah tangga untuk memperdalam ilmu agama dalam membawa keluarga yang dilandasi dasar-dasar keislaman. Kepada Ketua TP PKK Pasaman Ny. Hesti Benny Utama, bupati juga menyarankan untuk turut menghadiri kegiatan wirid bulanan tersebut setiap bulan bersama istri Muspida Kab Pasaman dan pengurus beserta anggota TP.PKK Pasaman dengan menggunakan kenderaan Bus Pemda Pasaman. “Saya sangat bangga dan terharu dengan jumlah kehadiran ibu-ibu yang cukup banyak dibawah binaan Ketua Rawiya Pasaman H Anwir Salam, S.Sos,�jelas Benny Utama. Dalam arahannya Benny Utama juga menyebutkan, dalam upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam waktu dekat akan dilakukan rehap terhadap Pustu yang ada di Nagari Cubadak. Selain itu Pemda juga memberikan bantuan untuk MCK masjid Pusako senilai Rp10 juta. Rismainaldi

BiNNews

Edisi 228| Th V/ 2 - 8 Mei 2011

9

PARIWARA

Geliat Kecamatan Luhak Nan Duo Pasaman Barat

Membangun Sesuai Potensi Daerah dengan Semangat Kebersamaan PASAMAN BARAT, BiNNews — Kecamatan Luhak Nan Duo peringati ulang tahun pejuang perempuan RA Kartini. Temanya tingkatkan semangat dan peran perempuan dalam pembangunan. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Pasaman Barat H. Syahrul Dt Marajo di gedung kecamatan Luhak Nan Duo Pasaman Barat. Syahrul Dt Marajo sangat mengapresiasi peringatan HUT RA Kartini yang dilaksanakan di kecamatan Luhak Nan Duo walau tak semua kecamatan yang memriahkannya. Namun kedepan kata Wabub, hendaknya hari-hari besar baik keagamaan dan Negara dapat diperingati sebagai tanda hormat kita terhadap Negara

bangsa dan tanah air. “Hendaknya momen ini bisa menjdi motovasi bagi kaum ibu dalam menempatkan dirinya dalam dinamika pembagunan Pasaman Barat, gairahkan kembali organisasi kewanitaan yang ada baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten sehingga dapat menjadi contoh tauladan sebagai tokoh perempuan yang dapat ambil adil dalam segala bidang pembagunan,� ujar Dt Syahrul . Camat Luhak Nan Duo, Mashud, SH mengatakan bahwa peringatan hari nasional ini merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan antara

Walinagari yang ada yakni Wali nagari Kapar dan Walinagari Koto Baru serta dukungan penuh dari Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN). Masing-masing nagari dan kerjasama dengan kecamatan hingga terselengaranya acara tersebut dan hendaknya karena di kecamatan Luhak Nan Duo terdapat sejumlah etnis yang berbeda namun dengan adanya kegiatan ini dapat memupuk kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang tinggi agar kerukunan yang selama ini tercipta baik dapat ditingkatkan lagi. Walinagari Koto Baru, Firdaus Rajo Dt Mangkuto, “Peringatan hari Kartini ini dapat dijadikan momen membangkitkan jiwa nasionalisme terhadap bangsa dan Negara, disamping ini Nagari Koto Baru yang memiliki 6 jorong dari Kapar dan 8 jorong dari Koto Baru sesuai visi dan misi Bupati Pasaman Barat yakni membangun di atas tadah agama maka pemerintahan nagari beserta unsur masyarakat dan ninik mamak Kecamatan Luhak Nan Duo bakal menggelar khatam Al-Quran. “Insyallah dalam waktu dekat wujud implementasi dari pembangunan yang diiringi iman dan tagwa mampu bangkit secara bertahap, salah satu yang patut kita dukung dan kita bina yakni dengan adanya salah satu sentra sayur di Jorong Mahakarya yang

Firdaus Rajo Dt Mangkuto

dulunya hanya mengayuh sepeda kini telah memakai sepeda motor yang jumlahnya mencapai 90 orang. Hasilnya kini telah merambah ke kabupaten tetangga seperti Pasaman induk serta memiliki s a t u jorong

Mashud SH terisolir yakni kampung Padang Belimbing yang tentunya di samping perlu perhatian kecamatan dan nagari kita harapkan dukungan bantuan dari kabupaten agar daerah terisolir ini dapat dijangkau,� harap Firdaus. Firdaus menguraikan bahwa potensi lainya yang dimiliki nagarinya adalah budidaya ternak ikan keramba di perairan irigasi. Produksi kerupuk ubi masyarakat yang mencapai 2 ton per bulanya. Lalu kolam lele yang hampir tersebar di setiap rumah penduduk. Sementara itu Walinagari Kapar, Safril mengatakan salah satu bentuk yang sangat patut diapresiasi dari pihak kecamatan adalah telah mampu mengkoordinasikan semua elemen masyarakat sehingga berbagai pembangunan

nantinya yang di kecamatan Luhak Nan Duo tetap berjalan dengan semangat kebersamaan. “Disamping meningkatkan perekonomian masyarakat, Nnagari Kapar juga memiliki potensi berupa petani jagung disamping berkebun sawit, kami berharap kepada pemerintah daerah dengan adanya program Bupati Pasaman Barat menjadi bupati jagung maka kami menginginkan agar di Nagari Kapar dapat dibangun pabrik pengolahan jagung,� harapnya. Bupati Pasaman Barat H. Baharuddin R MM menghimbau kepada nagari maupun kecamatan dengan adanya dana stimulus sebesar Rp1 miliar per nagari Se-Pasaman Barat hendaknya anggaran tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar guna menggerakkan perekonomi-

an kerakyatan serta memacu potensi apa saja yang ada di masing-masing daerah karena banyak hal yang dapat dimamfaatkan dengan dana Rp1 miliar tersebut. “Jangan hanya menunggu dari pemerintah kabupaten saja, tapi mari bersama-sama kita gali potensi-potensi yang ada di setiap nagari agar pembangunan peningkatan perekonomian masyarakat lebih cepat tercapai,� harap Baharuddin. Ditambahkan Camat Mashud SH, “Selain kegiatan bidang keagamaan dan peringatan hari nasional, pihak Kecamatan juga menempatkan pembentukan Dasawisma, KB, Pendidikan Anak Usia Dini di setiap jorong. Program ini sangat mendapatkan tempat di hati masyarakat,� katanya bangga. By/dc

DHARMASRAYA

Tak Ada Kontribusi Jalan ke PT DL Diblokir Warga DHARMASRAYA, BiNNews — Pemblokiran jalan menuju PT. Dharmasraya Lestarindo (PT.DL) oleh Masyarakat Koto padang dan sekitarnya disebabkan tidak adanya kontribusi terhadap daerah koto padang dan sekitarnya, ditambah lagi Limbah Pabrik PT.DL tidak di kelola dengan baik,yang mengakibatkan bau menyengat di sekitar Pabrik. PT.Dharmasraya Lestarindo adalah pabrik yang mengelola sawit mentah menjadi CPO,di awal berdiri pabrik tersebut tidak mempunyai lahan sawit, namun Pabrik tetap bisa berdiri megah di kabupaten Dharmasraya,lucu memang kisahnya,yang lebih memiris masyarakat kurangnya memperhatikan lingkungan dan tuntutan dari masyarakat. Pemblokiran akses jalan PT.Dharmasraya Lestarindo oleh Masyarakat Koto pasang kecamatan Koto baru,(27/04) untuk

mencari solusi supaya PT.DL tau dengan kewajibannya sebagai mana layaknya Proyek lain yang berdiri di suatu daerah,agar pihak perusahaan menerima tuntutan yang di miinta oleh masyarakat,bukan sebaliknya hanya cuek dan tak ingin tau ucap Sabirin kepada BINNews belakangan ini. Sabirin pun menyampaikan bahwa tuntutan masyarakat terhadap PT.Dl bukan lagi masalah yang baru,namun selama ini di abaikan oleh Pihak Perusahaan,inilah yang membuat masyarakat menjadi naik pitam,sebab selama ini PT. DL kurang bersahabat dengan lingkungan sekitarnya. Ketika BiNNews menanyakan kepada Wali Nagari Koto Padang Nasrun Cun,bahwa sampai hari ini jumat (28/04) jalan akses perusahaan masih tetap di blokir,sebelum adanya penyelesaian,t api pada

malam ini (28/04), kami dari pihak masyarakat di panggil sekda Kabupaten Dharmasraya H.Busra dan Ketua DPRD H.Rudi Hartono untuk penyelesaian. Sebab PT.Dharmasraya Lestarindo bukan saja sama masyarakat membandel namun kepada Pemerintahan daerah juga Nakal yaitu Pendapatan Asli Daerah juga di abaikan,sebelumnya pihak Pemerintahan daerah juga sudah memanggil pihak perusahaan. Permintaan Masyarakat Koto Padang kepada Pemda Agar Meninjau ulang Limbah PT.Dharmasraya Lestarindo (PT.DL),yaitu Limbah Cair perusahaan yang telah meresahkan masyarakat sekitarnya,sebab pengelolaan limbahnya belum menurut standar pabrik Nasional,hanya bersipat penampungan saja,jadi PT.DL sejak berdiri sudah banyak merugikan masyarakat,bahkan

PT.DL tak perduli dengan lingkungan sekitarnya,dengan membuang limbah sembarangan,untuk itu Masyarakat berharap kepada Pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadap kehadiran PT.DL ini. Bahkan Wali Nasrul Cun menambahkan bukan itu saja tuntutan Masyarakat masih banyak tuntutannya yaitu terdiri dari 12 poin,sementara yang intinya,program CSR,dan Kepedulian Sosial terhadap lingkungan,bahkan PT.DL pertama berdiri akan membuat sumur untuk masyarakat koto padang dan sekitarnya,dan juga rumah sekolah,namun sampai saat ini sudah 5 tahun berdiri janji hanya tinggal janji ulas Cun,nanti hasil dari keputusan Sekda dan ketua DPRD akan saya sampaukan kepada Dinda,panggilan akrab Cun kepada Wartawan media ini. Hasan

Jembatan Padang Laweh & Pulai Dibangun 2012 DHARMASRAYA, BiNNews — Masyarakat Nagari Panyubarangan dan Nagari Tabek serta Nagari Padang Laweh merasa lega, mendengar imformasi bahwa jembatan Padang Laweh dan Jembatan Pulai akan di banggun dalam anggaran perubahan APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi pada tahun 2012. Hal ini disampaikan Bupati Dharmasraya H.Adi Gunawan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Dharmasraya H.Maisul kepada BINNews melalu Hand Phone selulernya,Ia membenarkan dalam perencanaan Jembatan Padang laweh dan jembatan Pulai akan di banggun melalui anggaran Perubahan APBD Kabupaten dan APBD Provinsi tahun 2012. Kata Maisul, bahwa Pembanggunan jembatan Padang Laweh dan Jembatan Polai memang telah di rencanakan dalam APBD Perubahan guna pembanggunan jembatan Padang laweh,dan mungkin jembatan Pulai juga akan direncanakan Pembanggunannya, namun yang dibanggun terlebih dahulu jembatan Padang Laweh. Ketika media ini menanyakan kepada staf Ahli bagian Pembanggunan Junaedi Yunus,juga membenarkan bahwa pembanggunan jembatan Padang Laweh memang akan di bangun,kalau jembatan pulai belum pasti,berkemungkinan juga akan di rencanakan dalam anggaran perubahan kedua jembatan tersebut,namun yang pasti jembatan Padang Laweh besar kemungkinan akan di banggun dengan anggaran perubahan APBD Kabupaten ucap Junaedi ketika di hubunggi BINNews. Hasan

BUKITTINGGI

KUA Mandiangin Koto Salayan Dinilai Tim Provinsi BUKITTINGGI, BiNNews — Tim penilai provinsi Drs. Marzuki, MM melaksanakan serangkaian kegiatan penilaian KUA Mandiangin Koto Salayan Bukittinggi dalam penilaian KUA teladan tingkat Provinsi Sumatera Barat. KUA Mandiangin Koto Salayan Zulfikar, SAg. menyam-

paikan ekpos tentang program pelayanan pada masyarakat, yaitu pelayanan prima dalam proses pembuatan surat nikah dimana calon pengantin harus taat pada aturan aturan berlaku di Indonesia. Selain itu KUA MKS telah didukung perangkat administrasi yang lengkap seperti ko-

mputer dan lingkungan yang asri sehingga para pegawai dapat optimal melayani masyarakat Selain itu program pembinaan kegiatan jamaah manasik haji. “Program ini telah terlaksana selama lima tahun belakangan serta banyak lagi program lain seperti pembinaan

didikan subuh, toleransi antar umat beragama di kota wisata Bukittinggi. Kami berharap semua program tersebut dapat didukung seluruh komponen masyarakat,� harap Zulfikar. Wakil Walikota Bukittinggi, Harma Zaldi dalam sambutannya mengatakan pada tim penilai KUA, “Saya sangat kagum

dari kemauan dan kerja keras Pak KUA Zulfikar setiap tahun terus mendapat prestasi juara dua tingkat Sumbar. InsyaAllah pada 2011 ini KUA MKS meraih juara satu,� harap Harma. Herma Zaldi juga berharap pada masyarakat mandiangin koto salayan khusususnya, dan masyarakat kota bukittinggi

pada umumnya,adat basandi sarak sarak basandi kitabbulah (ABS SABK) yang berbasis akidah pranan kua mempunyai andil yang sangat besar dalam membentuk akidah umat serta kegiatan sosial lain mewujudkan masyarakat mandiangin koto salayan yang madani, himbaunya. Zulkifli Rahman

BiNNews

Edisi 228| Th V/ 2 - 8 Mei 2011

10 3

TANAH DATAR

Camat Pasaman, Pasaman Barat, Edisn Zelmi, S.STP

Edison Zelmi Prioritaskan Pembangunan SDM PASAMAN BARAT, BiNNews — Kecamatan Pasaman merupakan pusat jantung pemerintahan kabupaten Pasaman Barat. Kecamatan ini dipimpin Camat Edizon Zelmi, S. STP. Sang Camat ini terus berupaya membenahi sector pendidikan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Salah satu wujud kepedulian tersebut, pada Rabu (27/4) Camat Edison Zelmi didampingi Kapolsek Pasaman, Mudasir mengunjugi sejumlah sekolah menengah tingkat pertama yang dimulai dari SMP N I Pasaman lalu diakhiri di SMP N 4 Pasaman “Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas dunia pendidikan dalam rangka Ujian Nasional (UN) tingkat SMP,� jelas Edison. Drs. Syakban, Kepala Sekolah SMP I Pasaman menjelaskan bahwa jumlah murid yang mengikuti ujian nasional berjumlah 284 orang memakai 15 ruangan belajar satu diantara murid tidak mau mengikuti ujian nasional yakni bernama Riko Hartono pada hari pertama datang mengikuti ujian nasional akibat penyakit yang dideritanya yakni operasi usus buntu sehingga dia tidak mau lagi melanjutkanya. “Pihak sekolah telah melakukan komunikasi dengan murid dan orang tuanya namun Riko tetap tidak mau kalau dari pihak orang tuanya berkeinginan anaknya untuk ikut ujian nasional,� aku Syakban. Tahun ini dibidang akademik murid lulusan dari SMP N I Pasaman dapat diterima di sekolah favorit dan dapat bersaing di luar daerah baik sumbar maupun nasional, hal lain yang juga diterapkan di sekolah adalah disiplin murid dan guru sesuai tupoksinya. Juga pada 2011 jelas Kepsek, dikarenakan sudah banyaknya ruangan belajar yang mengalami kerusakan di sejumlah bagian maka 11 ruangan belajar dapat bantuan rehab dari kabupaten yang mana saat ini SMP N I Pasaman memiliki 27 Rombongan Belajar (rombel)

Camat Pasaman Edison Zelmi S.STP dan Kapolsek Pasaman Mudasir saat tinjau UN di SMP N I Pasaman yang terdiri dari 9 rombel mulai dari kelas VII sampai IX, dan murid selurhnya berjumlah 943 orang laki – laki 443 dan perempuan 500 orang. Hal lain yang kita banggakan yakni khusus kelas unggul bidang olahraga untuk 2010 lalu SMP N I Pasaman mewakili Pasaman Barat untuk lomba Liga Pelajar Indonesia (LPI) dengan peringkat pertama. Disamping itu sesuai visi dan misi Bupati Pasaman Barat menbangun diatas tadah agama SMP N I Pasaman dalam aplikasinya salah satu bentuk yakni dikarena-

Kapolsek Pasaman dan Camat Pasaman serius tinjau UN di SMP N I Pasaman

kan musholla masih dalam keadaan kurang memadai sebelumnya kini sudah dibenahi dengan memasang lantai dari keramik dan secara bertahap akan terus dikebut pembangunanya. Begitu juga dengan kegiatan keagamaan seperti baca tulis Al-Quran, didikan subuh 1 kali seminggu yang digilir tiap minggunya perlokal. Usai mengunjungi SMP N I Pasaman, Camat beserta rombongan langsung menuju SMP N 4 Pasaman, lain pula situasi yang didapati Camat, diantaranya seperti dikatakan Kepala Sekolah SMP N 4

Pasaman, Soedjoko AS. Dia mengatakan tidak masuknya jaringan listrik kesekolah, tidak adanya pagar pembatas di sekeliling sekolah membuat kondisi sekolah rawan terjadi kekerasan berupa perkelahian dan tingkah laku murid yang jauh dari sewajarnya yakni pernahnya terjadi perkelahian masyarakat dengan guru pendidik di sekolah serta banyak lagi persoalan lain yang perlu perhatian semua pihak dan ini langsung mendapat ibarat pepatah pucuk dicinta ulam pun tiba ibarat gayung bersambut mendengar paparan yang di

Soedjoko AS Kepala Sekolah SMP N 4 Pasaman

Drs. Syakban Kepala sekolah SMP N I Pasaman

sampaikan kepala sekolah Camat Pasaman Edison Zelmi langsung melakukan tindakan yakni dengan perintahkan kepala sekolah agar membuat proposal pembangunan pagar sekolah saat itu juga melalui Henphone Selularnya langsung menghubungi Kadis Pendidikan Pasaman Barat agar khusus SMP N 4 Pasaman agar diusulkan melalui DPRD dalam anggaran perubahan untuk mengalokasikan anggaran pembangunan pagar vtermasuk jaringan listrik kesekolah. “Kita tidak menginginkan lagi adanya bentuk premanisme terjadi di sekolah dikarenakan salah satu pemicu buramnya potret pendidikan Pasaman Barat berawalnya munculnya permasalah yang terjadi di SMP N 4 Pasaman ini sangat kita sayangkan,� tukas Soedjoko. Kapolsek Pasaman, Mudasir mengatakan kejadian di SMP N 4 Pasaman merupakan persoalan yang berlarutlarut mengingat keadaan dan kondisi lingkungan sekolah sangat rawan namun dalam hal ini pihak kepolisian khususnya wilayah kerja Polsek Pasaman secara nyata telah melakukan mediasi untuk memecahkan masalah dan kita berharap kepada

lapisan masyarakat baik orang tua murid, guru dan pemerintah nagari agar terus berkoordinasi secara bertahap. Soedjoko AS menjelaskan bahwa ujian nasional tahun ini diikuti 128 murid satu diantaranya tidak hadir karena kecelakaan patah kaki namun pihak sekolah dengan dua pengawas membawa lembar soal dan jawaban langsung kerumah yang bersangkutan. Proses UN menggunakan 7 ruangan belajar dan kalau lah itu semua apa yang dikatakan Pak Camat dapat terealisasi kita disini sangat bangga dan berterima kasih atas dukungan yang diberikan kepada sekolah. Camat Pasaman Edison Zelmi menegaskan bahwa salah satu tonggak keberhasilan pembangunan di seluruh lini kehidupan adalah dengan membangun sumber daya manusia yang berkualialitas. “Jangan pernah abaikan dunia pendidikan karena disinilah salah satu titik dasar sebuah keberhasilan menciptakan manusia yang berilmu dan berakhlak mulia dan bermartabat nantinya sehingga menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa dan Negara,� tegas Edison Zelmi. BY/DC

BiNNews

Edisi 228| Th V/ 2 - 8 Mei 2011

11

SAMBUNGAN >>dari Hal 1

Status............................ Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) kota setempat kepada wartawan, Senin (25/4). Menurutnya, untuk kejelasan status operasional PTBA-UPO, pihak Pemerintah kota Sawahlunto memberikan tenggang waktu selama 2 minggu kedepan. �Terkait dipindahkannya ratusan karyawan PTBA-UPO itu, kini kami menginginkan kejelasan status operasionalnya. Apakah kegiatan atau aktifitas penambangan-

nya akan dilanjutkan dengan merekrut karyawan baru, atau akan menghentikan penambangannya dari kota ini,� ujar Syafriwal. Mengingat stok batubara dikota ini masih ada sekitar 100 juta ton lagi, lanjut Syafriwal, jika PTBA-UPO jelas akan mengakhiri penambangannya maka pemerintah kota akan dapat mengambil langkah lainnya. Salah satunya adalah dengan mengundang investor lain yang sanggup menambang dengan tekhnologi tinggi dalam

kondisi yang ada sekarang ini. Disinggung soal rencana kerjasama PTBA-UPO dengan PT.TIME yang telah lama digaungkan, Kepala Dinas yang telah hampir memasuki masa pensiun itu, mengaku tidak tau banyak. “Dalam hal kerjasama PTBA dengan TIME ini, hingga sekarang pihak Pemko Sawahlunto masih menunggu kepastian dan kejelasan. Karena sejauh ini belum ada laporan kepastiannya,� katanya. Sedangkan Evi Trinandi Putri,

Humas PTBA-UPO yang dikonfirmasi wartawan terkait hal tersebut mengatakan, tak bisa memberikan keterangan karena hal itu menjadi kewenangan kantor pusat. Sementara itu, dalam rapat paripurna digedung dewan, Selasa (26/4) Fraksi Gabungan DPRD Kota Sawahlunto melalui juru bicara Afdal menghimbau Pemerintah Kota untuk segera memastikan status tersebut. Dalam kesempatan itu, Afdal

menegaskan jika sampai akhir tahun 2011 ini PTBA tidak melakukan aktifitas penambangan batubara sesuai dengan kesepakatan yang ada, maka sebaiknya kontrak terhadap PTBA-UPO dibatalkan saja. �Jika memang PTBA-UPO tidak lagi menambang, dari sekarang pemko harus mempersiapkan putra bangsa asli daerah yang memiliki skill untuk menjadi tenaga penambang dalam. Menurut kami hal ini lebih baik tertunda Lima

hingga Sepuluh tahun kemudian, tetapi dikerjakan atau dikelola oleh pekerja asal putra daerah,� tegas Afdal, ketua DPC PKS Sawahlunto itu. Lebih jauh Afdal juga menyatakan bahwa jika penambangan masih dilakukan oleh pihak asing, maka seolah bangsa ini tertinggal. “Sebagai putra daerah, kami merasa malu apabila kita memberikan pengelolaan tambang dalam ini kepada orang luar atau pihak asing,� katanya. Amin

masing-masing Direktur Perusahaan Daerah yang ada di kabupaten ini, serta DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) dan Bank Nagari cabang Sijunjung, dalam rangka pembahasan LKPJ bupati tahun 2010 , di gedung DPRD Sijunjung pada Rabu (27/4) yang lalu. Armand, Direktur PDAM Sijunjung membeberkan bahwa telah terjadi pengambilan air PDAM tanpa meteran oleh salah seorang oknum masyarakat yang juga dibekingi seorang oknum Pol PP. “Kondisi tersebut menjadi

penyebab berkurangnya air mengalir ke rumah- rumah konsumen, disamping alasan lain yaitu memang telah berkurangnya debit air di daerah Kabun, yaitu tempat hulunya air tersebut pada 2 bulan terakhir ini, debit air cuma 5 liter, perdetik,� jelas Armand. Alasan lain kenapa beberapa bulan belakangan ini sering terjadinya air PDAM mati, kata, Armand adalah, “Ini disebabkan karena sudah banyaknya pipa-pipa yang telah rusak, kadang untuk mencari titik-titik yang bocor atau rusak tersebut sangat susah, karena

sudah banyaknya pipa-pipa yang rusak. Menanggapi, adanya oknum Pol PP yang membekingi pengambilan air illegal ini, H. Ariben, Ketua Komisi III DPRD Sijunjung mengatakan, “Kalau memang benar sesuai yang disampaikan direktur PDAM tadi, laporkan saja ke Bupati,� tegasnya. Menyangkut oknum Pol PP ini, Kepala Pol PP kabupaten Sijunjung, Jon Kenedi, saat di komfirmasi BiNNews (28/4) di ruang kerjanya mengatakan, “Memang kita telah dapat informasi tersebut,

tadi pagi dan kita langsung panggil yang bersangkutan, untuk mengklarifikasi persoalan tersebut, ia katakan,�Ini jangan disebut Pol PPnya pak, ini persoalan pribadi saya dan jangan dibawabawa nama Pol PP, sebab lokasi tersebut adalah tanah keluarga saya yaitu tanah tempat kakak saya tinggal. Kemudian lebih lanjut Jon Kenedi masalah awalnya adalah menyangkut pemasangan jalur pipa induk dulunya di tanah kakaknya yang merupakan salah seorang anggota saya tersebut.

Hingga sekarang persoalan tersebut tidak jelas duduk persoalannya, karena pipa tersebut tetap saja di pasang PDAM, kemudian dipipa tersebut dipasang pentil untuk pembuangan anginnya yang mebuat air selalu muncrat disitu, nah karena air selalu keluar dari pipa tersebut, maka air dimanfaatkan oleh kakaknya dengan memasang slang dari sumber air yang keluar dari pipa induk tersebut, nah inilah yang jadi persoalan oleh pihak PDAM, kemudian kalau ini dipersoalkan, tolong pihak PDAM menyelesaikan juga

persoalan pipa yang dipasang disepanjang tanahnya tersebut. Bukan oknum Pol PP yang membeking tapi ini adalah persoalan keluarga,� jelasnya. Sementara itu direktur PDAM Sijunjung, Armand, dikomfirmasi BiNNews , dikantornya (28/4) mengatakan, “ Kalau masalah penempatan pipa tersebut, yang menjadi alasannya, saya tidak tahu dari awalnya bagaimana, sebab semenjak saya jadi direktur PDAM tahun 2002 lalu, persoalan ini tidak pernah muncul, sayaakan saya sampaikan ke Bupati,� akunya. aciak

Pangan dan Hortikultura (Dipertahor) Kabupaten Agam. Menurut Ketua Kelomkpok Tani Parik Panjang Permai, Lubuk Basung, Syamsul Bahri, jatah pupuk bersubsidi untuk angota Keltan yang dipimpinnya tidak menerima jatah pupuk untuk bulan Maret dan April 2011. Ia tidak sendiri, hal yang sama dialami Keltan Pelangi, Bumi Silayang Indah, Banda Baru, ParikPanjang, Piliang, Caniago, Bumi Silayang Elok, dan Parik Panjang Permai.

Yang mengajukan RDKK tahun 2011 (untuk kebutuhan bulan Maret dan April) adalah Keltan Pelangi (bulaan), Bumi Silayang Indah, Banda Baru, Parik Panjang (Maret). Bulan April Keltan Piliang (parik panjang), Caniago (parik panjang), bumi SIlayang Elok, dan Parik Panjang Permai. Kebutuhan Keltan Pelangi 2 ton (bulaan), Bumi Silayang Elok 2 ton, Banda Baru 2 ton, Parik Panjang Permai 0,5 ton (Maret). Bulan April Keltan Piliang 1,5 ton (parik pan-

jang), Caniago 1 ton (parik panjang), bumi SIlayang Elok 3,5 ton, dan Parik Panjang Permai 2 ton. Menurut Syamsul Bahri, ia telah menanyakan kepada pengecer. Jawaban pengecer, semua yang mengajukan RDKK sudah mengambil pupuk sesuai RDKK. Kabid Tanaman Pangan pada Dipertahor Agam, Ir. Nyoman , ketika dikonfirmasi Selasa (26/4) mengatakan masalah itu sedang dibiracakan dalam pertemuan dengan pihak terkait, sejak pagi

Selasa (26/4) di ruang rapat Dipertahor Agam. “Tunggulah, kami sedang mencari akar permasalahannya. Bila memang ada penyimpangan,yang bersalah akan ditindak sesuai aturan yang berlaku,� ujarnya. Transparan Pengecer pupuk bersubsidi harus transparan dalam penyaluran pupuk kepada kelompok tani. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan

dan Hortikultura, Ir. Arief Restu, M.Si kemaren, di ruang kerjanya. Hal itu harus dilakukan, agar tidak menimbulkan kesalahfahaman antar pengecer dengan kelompok tani yang berhak membeli pupuk bersubsidi dimaksud. RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) harus dipajang di tempat yang mudah dilihat pada kantor pengecer. Di samping itu, pengecer harus menerapkan administrasi yang rapi dalam penyaluran pupuk ber-

subsidi. Sementara pengurus kelompok tani harus mengetahui dengan pasti, berapa jatah pengambilan pupuk berikut jadwalnya. Jangan sampai menebus pupuk di luar jumlah dan jadwal yang telah ditentukan, sesuai RDKK. Arief menyayangkan terjadinya masalah antara kelompok tani dengan pengecer Menurutnya, masalah itu tidak perlu terjadi bila pihak kelompok tani dan pengecer saling memahami fungsinya masing-masing. Pen

kegiatan pelantikan pengurus DPC dan PAC Pasaman Barat tanpa berkoordinasi dengan struktur partai di atasnmya. Alhasil kegiatan tersebut batal. Padahal, undangan dan spanduk serta beberapa karangan bunga ucapan selamat pelantikan

tersebut sudah berjejer di areal lokasi. Bahkan lucunya, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo dikatakan pelaksanan akan menhadiri pelantikan tersebut. Sedianya sesuai keinginan Asmu’I Thoha, pelantikan pengu-

rus DPC & PAC tersebut dijadwalkan pada Minggu (24/4) lalu itu akan dihadiri pengurus DPP Partai Gerindra dan Prabowo Subianto. Namun, kehadiran tokoh yang diharapkan Asmu’I Thoha tak datang sama sekali sementara dilihat dari persiapan panitia sudah san-

gat dipastikan pelantikan akan dilakukan karena berbagai ucapan selamat datang termasuk spanduk dengan memasang selamat dating kepada Prabowo Subianto. Sekretaris DPD Gerindra Provinsi Sumbar, Oktavianus, SH mengaku mendengar adanya keg-

iatan tersebut namun pelantikan tersebut bukan termasuk agenda partai secara resmi. “Jika memang ada pelantikan pengurus DPC & PAC Partai GERINDRA Pasaman Barat maka hal itu merupakan kegiatan yang illegal dan tidak resmi dan Partai kare-

na tanpa melalui mekanisme yang benar,� tanda Oktavianus. Uniknya, beberapa kepala SKPD saat ditanya membenarkan adanya permintaan karangan bunga dari panitia pelaksana pelantikan berupa karangan bunga ucapan selamat. dc

cepattanggapnya pihak terkait di Pemkab Agam, mampu menenangkan warga. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Agam, Isfaemal, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Agam, Martias Wanto, bersama staf, Muspika Tanjung Raya, dan pihak terkait lainnya langsung melakukan upaya evakuasi, dan menenangkan warga yang panik. Rumah yang hancur diterjang longsor adalah milik keluarga Eri Budin, dan Hendra. Sedangkan yang rusak berat adalah milik Yurnalis/Sagimin, Z. Dt. Rajo Mantari,Doni. M, Samsudin(waktu kejadian sedang di Sitiung), Tiraya. Yang rusak sedang milik Fauziah ( tinggal di Anak Aia Dadok Manggopoh, S. St. Nawir. Kerugian diperkiakan mencapai Rp1 milyar. Badan jalan yang tertimbun

longsor sekitar 60 M, dengan ketinggian maksimal 3 meter. Di badan jalan dan lokasi longsor bertebaran pohon, dengan berabgai ukuran, yang terbawa longsor. Namun tidak banyak batu besar, seperti kejadian sebelumnya. Akibat bencana tersebut 7 KK (20 jiwa) kehilangan tempat tinggal. Saat ini mereka menumpang di rumah kerabat yang berada di kawasan yang aman. Bantuan yangdatang baru dari Dinas Sosial dan Tenga Kerja(Sosnaker) Agam, berupa sembako, dan uang Rp1 juta dari anggota DPRD Agam, Novi Endri Dt. Simarajo, yangdiantarkanlangsung oleh yang bersangkutan sekitar pukul 11.00 Wib. Zona Merah Jorong Muko Jalan berada di kawasan zona merah. Di zona itu

sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi kawasan pemukiman. Namun kenyataannya masih banyak warga yang bertahan menempati kawasan hunian berbahaya itu. Bahkan ada oknum yang mengatasnamakan warga di kawasan zona merah itu meminta Pemkab Agam mencabut status zona merah untuk kawasan berbahaya tersebut. Beberapa warga, ketika ditemui Jumat (29/4), bahkan tidak mengetahui kalau ada oknum yang mengatasnamakan mereka, untuk meminta pemerintah mencabut status zona merah bagi kampung halaman mereka. “ Kalau kenyataannya memang sudah berbahaya untuk ditempati, mengapa pula harus meminta pemerintah mencabut status zona merah...?� ujar salah seorang pemuka setempat, St. Sati. Yang termasuk zona merah ad-

alah Jorong Pandan, Galapung,Batu Nanggai, dan Muko Jalan. Seluruhnya dalam Nagari Tanjung Sani. Yang disayangkan warga adalah lambannya proses pemindahan mereka ke lokasi transmigrasi. Bila terlalu lama tinggal di shelter, tidak sehat untuk keluarga dan ekonomi mereka. “Sebaiknya pemerintah mempercepat proses pemindahan korban gempa ke lokasi transmigrasi, agar penderitaan korban gempa 2009 tidak semakin parah,� ujar beberapa warga. Menurut data yang diperoleh di BPBD Agam, kini tercatat 178 pengungsi korban bencana yang masih tinggal di shelter Sungai Batang. Mereka mulai jenuh tinggal di sana, makanya jumlahnya jauh menyusut dari sebelumnya, yang mencapai jumlah sekitar 400 KK. Pen

negeri ini. Dalam sambutannya ketika membuka malam Grand Final Pemilihan Uda-Uni Kabupaten solok itu, Bupati Solok Syamsu Rahim menyatakan dukungan dan apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan bidang kepariwisataan itu. Pemilihan Uda-Uni selama ini telah menjadi tradisi sampai ke tingkat Nasional. Tetapi jangan pernah menjadikan kegiatan ini sebagai serimonial belaka, tetatpi perlu dimaknai sebagai ajang pencari bakat untuk membina generasi muda. “ Selama ini pemenang uda-uni hanya indentik dengan penanti tamu, padahal tidak

sekecil itu pengertiannya. Justru Uda Uni adalah representasi daerah yang diwakilinya. Untuk mencapai tujuan itu, para peserta tentulah lebih mampu membuka wawasan dan mempunyai pengetahuan yang holistik, “ kata Bupati Solok. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh uda Uni dengan perannya dalam bidang pembangunan. Setidaknya dalam bidang kepariwisataan, uda-uni mempunyai pengaruh yang tinggi untuk meningkatkan citra pariwisata itu sendiri. “ Uda Uni juga bisa menjadi praktisi Humas bagi pembangunan daerah. Karena

itu peningkatan pengetahuan dan penguasaan bahasa Asing merupakan tuntutan yang harus dikuasai, ‘ sebut Syamsu Ramim. Senada dengan Bupati Solok, Ketua Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional) Daerah Kabupaten Solok Ny. Erlinda mengharapkan kegiatan pemilihan uda-uni dilakukans ecara reguler saban tahun. Pemilihan Uda Uni disamping ajang pencarian dan sekaligus penyaluran bakat, lebih untuk mengarahkan generasi muda menekuni kegiatan yang posisif. “ Pemilihan Uda Uni tidak sekedar kontes kecantikan, lebih dari itu sebagai wahana untuk menguji kepribadian dan pengetahuan

secara luas, “ tuturnya. Kepala Dinas priwisata kabupaten solok Drs. Jasman menyebutkan kemenangan yang diperoleh Robby Pramula dan Setya Mailinda merupakan hasil dari proses yang panjang selama perjalanan kompetisi dalam satu pekan terakhir. Dari 63 orang peserta yang mendaftar, terpilih sebanyak 24 finalis yang bersaing di Grand Final. “Uda dan Uni Kabupaten Solok 2011 ini kita kontrakselamasatutahunsebagaidutaWisata Kabupaten solok, termasuk peserta yang menjadi Wakil I dan Wakil II serta Uda dan Uni Favorit, “ papar Jasman sembanri menyudahi. MEMPE

PDAM............................

Penyimpangan............................

Ngebet............................

Warga............................ Jalan. Ketika terjadi bencana, warga setempat sudah berada di tempat pengungsian yang aman. “Kami sudah terlebih dahulu lari menyelamatkan diri, begitu mendengar ada suara gemuruh dari arah perbukitan,� ujar salah seorang warga, Yurnalis (45). Yurnalis salah seorang warga yang rumahnya rusak berat. Ia juga termasuk salah seorang keluarga kurang mampu. Sang suami, Sagimin, hanya seorang buruh. Ia menjual tenaga bagi siapa saja yang membutuhkan. Apa saja pekerjaan, asal halal, dilakukannya. Sejak dari buruh memanen ikan jala apung, sampai burung angkat, dan buruh tani. Hujan lebat menyiram kawasan Maninjau sejak pukul 16,00 Wib. Hujan baru reda sekitar pukul 22.00 Wib, seperti diungkapkan

Wali Nagari Tanjung Sani, Yefri St. Sarialam, ketika ditemu di lokasi bencana, Jumat (29/4). Melihat kondisi demikian, wali nagari bersama perangkat nagari, dan pemuka setempat langsung bergerak ke lapangan, guna mengingatkan warga untuk siaga. Yurnalis kala itu sedang memasak di dapur. Ia menempati rumah familinya, Fauziah, yang terletak berseberangan jalan dengan rumah miliknya. Ketika mendengar suara gemuruh dari arah perbukitan, di belakang rumah yang ditempatinya, ia langsung menyelamatkan diri bersama anak-anaknya. Nasi yang sedang dimasak di dapur ditinggalkan begitu saja. Untung tidak terjadi kebakaran. Dalam bencana longsor, yang terjadi sekitar pukul 18.00 Wib itu, banyak warga yang panik. Namun

Robby............................ zlan dari payung sekaki dan Jnei Fiola dari kecamatan Kubung. Pentas Grand Final pemilihan Uda dan Uni Kab. Solok tahun 2011 yang berdurasi hampir 180 menit ini menyuguhkan penampilan ke- 28 finalis atau 14 pasang Uda-Uni dengan iringan musik tradisi Minangkabau yang kental, yang dimainkan oleh Sanggar Pesona Budaya Dinas pariwisata setempat

Selain memperkenalkan jati diri masingmasing, para finalis pun diuji pengetahuannya pada sesi tanya-jawab oleh Bupati Solok Syamsu Rahim, ketua Dekranasda Kab. Solok Ny. Hj. Erlinda serta Sekda Drs. Asrizal dan sejumlah kepala dinas dan Instansi di daerah itu. Bahkan pada sesi terakhir kembali Syamsu Rahim diminta melemparkan pertanyaan tentang kondisi kekinian

Doddy............................ tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/M Tahun 2011. Sementara itu pada kesempatan yang sama, juga dilantik Pejabat Eselon II di lingkungan BNPB, yakni Drs. R. Sugiharto yang sebelumnya menjabat Direktur Pemberdayaan Masyarakat di Kedeputian Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dilantik menjadi Kepala Biro Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Utama. Sebelum melantik pejabat baru, Kepala BNPB memberikan arahan terkait dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. “;;Ke depan perlu dipikirkan langkah-langkah

perbaikan dalam mekanisme penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi�;;, ucap Syamsul Maarif. Disamping itu, beliau juga menekankan pada upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penyerapan dana dan kinerja para staf dan pejabat BNPB. Hadir dalam acara pelantikan tersebut, antara lain Sekretaris Utama Ir. Fatchul Hadi, Dipl.H.E, Inspektur Utama, Drs. Bintang Susmanto N,AK,M.BA dan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Ir. Sugeng Triutomo,DESS dan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan BNPB beserta para undangan dari instansi terkait. BiNNews

Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya, pada acara Pertemuan bulanan Fasilitator Masyarakat Keberlanjutan Program Pamsimas se-Sumatera Barat II di Balerong Pusako Anak Nagari, Selasa (26/4). Dikatakan Benny, air minum dan sanitasi merupakan pelayanan masyarakat yang mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan karena tidak memadainya sara-

na dan prasarana air minum dan sanitasi khususnya di pedesaan berpengaruh buruk pada kondisi kesehatan lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat. Dijelaskan Bupati, Pamsimas merupakan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Sumber dananya berasal dari kontribusi atau swadaya masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang Executing Agencynya adalah Departemen Umum (PU) bersama Departemen dalam Negri dan Departemen Kesehatan.

Sarana............................

Nenek............................ Korban Pembunuhan seorang Nenek bernama Mursiah (65) bekerja sehari-hari sebagai Penjual Sate, menurut sumber BINNews, korban di temukan oleh Cucunya Novi (19) sekitar pukul 06.30, dilihat sang nenek telah bersimbah darah di dalam rumahnya yang kebetulan waktu itu Cucunya Novi ingin menjenguk Neneknya, sedangkan tempat tinggal Cucunya hanya di

depan Rumah korban. Melihat neneknya bersimbah darah Novi langsung berteriak sehingga membuat warga berbondongan mendatanggi rumah korban untuk mengetahui apa yang telah terjadi. saat Warga melihat korban,korban sudah tidak bernyawa lagi,dengan luka robek dileher dan dada korban ada bekas

tusukan sebanyak tiga kali, selain itu korban juga mengalami luka robek di siku kanan di duga akibat senjata tajam. Melihat pembunuhan yang tragis tersebut masyarakat lalu menghubunggi pihak berwajib,sehingga pihak kepolisian mendatanggi TKP untuk melakukan olah TKP,dan mengidentifikasi mayat dan dilakukan pisum di puskesmas sungai Rumbai.

Sampai saat di turunkan berita ini belum tau apa motif dari pembunuhan tersebut,namun pihak berwajib menyelidiki penyebab pembunuhan ini,dan mencari siapa pelakunya,dan kita yakin ini korban pembunuhan terencana ucap Jamal,karena kita selidiki tak ada barangbarang korban yang hilang saat terjadi pembunuhan jelasnya. Hasan

“karena, tujuan Pamsimas secara umum adalah meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin pedesaan dan daerah pinggiran kota serta menerapkan praktek hidup bersih dan sehat.� Ujar Bupati. Lima aspek penting dalam Pamsimas yaitu, aspek teknik, financial, kelembagaan, social dan lingkungan. Sehingga dengan aspek tersebut, sarana dapat berfungsi terus menerus. Masyarakat dapat memelihara sarana dan akses untuk meningkatkan kese-

hatan dan melestarikan lingkunganya. Dari itu semua, disampaikan Bupati, adalah untuk mewujudkan konsep dari keberlanjutan, supaya sarana yang dibangun, dipakai atau difungsikan, dipelihara dan dikembangkan. Konsep itu juga diutamakan pada Program sebelumnya yaitu, pada Program Impress Sanijaga, yang dimulai sejak tahun 1969 sampai WSLIC-II dan WSLIC-III dan dinamakan Program Pamsimas. “Maka, untuk menjamin keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi

masyarakat, kehadiran Fasilitator Masyarakat Keberlanjutan (FMK) sangat berperan dan berarti penting sekali. Karena, sebagai fasilitator masyarakat khsususnya BPSPAMS dalam melakukan kegiatan penilaian, analisis dan penyusunan rencana kegiatan kelompok. Serta, memberikan bantuan teknis, penguatan kapasitas kelembagaan, pelaksanaan dan monitoring program dalam meningkatkan promkes, pencegahan penyakit dan sanitasi masyarakat,� imbuh Bupati Benny Utama.

Dikatakan Bupati, bahwa FMK Pasaman harus selalu berkoordinasi dengan stake holder yang ada, agar pekerjaan FMK membantu badan pengelola sarana air minum dan sanitasi dalam penguatan kelembagaan bisa tercapai. “FMK, harus mempunyai semangat yang tinggi, mental yang kuat untuk turun kelapangan hingga kepelosok daerah. Dan diharapkan, FMK mampu merubah prilaku hidup bersih dan sehat masyarakat miskin, pendidikan rendah dan tinggi dipelosok pegunungan daerah ini,� tukasnya. Rismainaldi

 Laporan Keuangan Naik Kelas, Pembangunan Insfrastruktur Dipacu

Kebangkitan PDAM Kota Padang PORAK-PORANDA pasca bencana gempa dan beragam ”goyangan” yang melanda PDAM Kota Padang, tak membuat Perusahaan Daerah ini terpuruk. Justru sebaliknya, PDAM Kota Padang makin menunjukkan kinerja terbaiknya. Setidaknya indikator kebangkitan PDAM Kota Padang terlihat dari makin meningkatnya cakupan pelayanan, bertambahnya jumlah pelanggan, serta meningkatnya K3 (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) aliran air bersih ke pelanggan, serta pembangunan sejumlah infrastruktur air bersih yang cukup monumental di Kota Padang. Dari sisi kinerja keuangan, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan PDAM Kota Padang naik kelas. Bila laporan keuangan PDAM Kota Padang tahun buku 2008 dinyatakan oleh BPK ”disclaimer” atau opini tidak memberikan pendapat (TMP), maka setahun kemudian, pada tahun buku 2009, berdasarkan hasi audit BPK, laporan keuangan mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal tersebut terungkap saat ekspos Ketua BPK RI saat memberikan laporan kinerja BPK hasil audit instansi pemerintah dan non pemerintah ke DPR. Tahun 2005, 2006, dan 2007 hasil audit Laporan Keuangan PDAM Kota Padang mendapatkan opini WTP yang merupakan opini tertinggi dalam pemeriksaan BPK dan BPKP. Direktur Utama PDAM Kota Padang, Ir. H. Azhar Latif didampingi Direktur Teknik, H. Edwar, SE dan Direktur Umum Amriyono, SH ketika bincangbincang dengan koran ini, terungkap, satu tahun pasca gempa merupakan masa-masa sulit yang dihadapi PDAM Kota Padang. Porak-poranda jaringan pipa, instalasi pengolahan air, gedung perkantoran dan infrastruktur lainnya. Pasca gempa membuat pelayanan sempat terganggu. Namun berkat kerja keras dan kebersamaan seluruh karyawan, semua persoalan tersebut bisa diatasi.

Kebangkitan PDAM Padang Dengan perbaikan sudah lebih 5000 titik kebocoran pipa sejak gempa, saat ini supply air ke pelanggan makin membaik. Hal ini juga tak terlepas dari sejumlah pembangunan infrastruktur air bersih kota Padang di tahun 2010, dan yang tengah dilaksanakan pada tahun 2011. Sejumlah proyek monumenntal yang di-

laksanakan tahun 2010 dan dilanjutkan pada tahun 2011 di antaranya: Pertama, melakukan pemulihan pendistribusian air ke seluruh jaringan pipa SR. Kegiatan yakni percepatan pekerjaan penanggulangan kebocoran, percepatan penanganan laporan gangguan dari masyarakat, pemeriksaan jaringan pipa distribusi, dan lain-lain. Kedua, secara bertahap melakukan penggantian jaringan pipa tua yang rawan bocor dan rusak parah akibat gempa, dengan pipa HDPE (berbahan baku karet) yang tahan gempa. Saat ini sudah dilakukan pergantian jaringan pipa di kawasan Pusat Kota dan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan jajaran Cipta Karya untuk mendapat dukungan anggaran. Selain itu juga telah tuntas dilakukan pergantian jaringan pipa distribusi utama di sepanjang jalan Raya Padang – Indarung yang merupakan dukungan anggaran dari pemerintah. Ketiga, secara bertahap melakukan penguatan sumber air dan peningkatan kapasitas produksi. Selama ini kegiatan produksi masih rawan terganggu, terutama intake yang tersumbat atau malah jebol saat hujan. Hal ini terjadi karena masih adanya intake PDAM yang non permanen. Untuk itu pada tahun 2010 beberapa intake non permanen akan ditingkatkan jadi permanen, seperti intake Sikayan Balumuik. Pada tahun 2010 juga sudah dimulai pembangunan

Komentar Sejumlah Tokoh Tentang Kasus Persidangan Dirut Azhar Latif

Kami bersama seluruh karyawan PDAM Kota Padang tetap fokus melaksanakan pekerjaan, dalam rangka memberikan pelayanan air bersih kepada pelanggan. Persoalan dana representasi direksi ini, semuanya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila ada penafsiran yang berbeda tentang penggunaan dana DR tersebut, biar Pengadilan yang memutuskan. Mari sama-sama kita hormati proses hukum ini.

Dirut PDAM bersama teknisi saat meninjau IPA Gunung Pangilun

didukung pemerintah melalui APBN Kementrian Pekerjaan Umum. Sebelumnya pada tahun 2007 dan 2008 dengan dukun-

Dirut PDAM bersama Dirjen Cipta Karya, Ir Budi Yuowono saat meninjau IPA Gunung Pangilun

intake baru dan jaringan pipa transmisi baru di Tanah Taban, Kecamatan Koto Tangah. Pada tahun 2011 ini dilanjutkan dengan pembangunan jaringan pipa tahap II di Tanah Taban dan rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru di Lubuk Minturun. Pembangunan infrastruktur tersebut juga

Dirut bersama Dirtek saat meninjau IPA Gunung Pangilun

Dirut PDAM bersama Dirjen Cipta Karya, Ir Budi Yuowono tentang pemaparan program pemulihan pelayanan PDAM

Dirut Bersama Wawako Mahyeldi

<< Dirut Bersma Menlu Australia saat peresmian depot air suling siap minum di pantai padang saat tanggap darurat pasca bencana

gan dana internal, PDAM Kota Padang telah membangun IPA baru di Latung dengan kapasitas 200 liter per detik dan IPA baru di Ulu Gadut dengan kapasitas 100 liter per detik. Keempat, guna mencapai pelayanan minimum 80 persen sesuai dengan target Milenium Development Goal’s (MDGs), PDAM Kota Padang terus melakukan perluasan cakupan pelayanan dengan penambahan jaringan pipa baru. Pada tahun 2010 dan dilanjutkan tahun 2011, PDAM Kota Padang melaksanakan program pemasangan sambungan rumah (SR) baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program yang merupakan hibah dari AuSaid melalui Kementerian Keuangan ini, dialokasikan untuk 1500 pelanggan baru PDAM. Jika biaya standar pemasangan baru PDAM saat ini Rp750 ribu per SR, dengan adanya program MBR calon pelanggan cukup hanya membayar Rp 100 ribu saja per SR. Dengan terus penambahan pelanggan baru, saat ini PDAM Kota Padang sudah mencapai 79.000 SR atau pelanggan. Penambahan pelanggan ini juga tak terlepas dari pembangunan infrastruktur baru PDAM. Kelima, pada tahun 2011 ini pembangunan kembali gedung kantor, perbaikan bangunan IPA Gunung Pangilun, gudang, dan gedung-gedung yang rusak lainnya. Ini penting guna memulihkan pelayanan kepada pelanggan. Saat ini pelanggan di wilayah pusat masih dilayani di bawah tenda. Keenam, pengembangan Sistim Informasi Manajem (SIM) PDAM menuju optimalisasi online sistem PDAM. Ini penting sebagai basis pelayanan sistim banking PDAM, sehingga ke depan diharapkan pelanggan bisa melakukan pembayaran air melalui SMS dan via telepon bisa mengetahui jumlah tagihan dan informasi lainnya.

Ketujuh, pengembangan GIS (Geographycal Information System), yang merupakan data base pelanggan dan jaringan pipa PDAM. Ini basis untuk pengembangan sistim jaringan pipa PDAM berbasis IT. Kedelapan, melakukan optimalisasi kerja sama dan lobi untuk mendapatkan dukungan penuh, dari pemerintah kota, DPRD, pemerintah provinsi, jajaran Cipta Karya, Bank Dunia, dan pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan kebangkitan PDAM Kota Padang. ”Itulah sekelumit aksi PDAM, dalam rangka merealisasikan ”Kebangkitan PDAM Padang dari Bencana Menuju Pelayanan Prima”. PDAM yakin ini pekerjaan berat, butuh kebersamaan dan dukungan semua pihak untuk merealisasikannya. Untuk itu sekali lagi dukungan anda (pers-red), seluruh stakeholder PDAM sangat kami butuhkan,” ujar Ir. H. Azhar Latif. Tetap Kompak, Tak Ganggu Kinerja Pada kesempatan tersebut, ketiga Direksi PDAM Kota Padang juga menyinggung tentang kasus dana representasi direksi. Meski pun kasus ini sudah mulai disidang di Pengadilan Negeri (PN) Padang, dengan terdakwa Ir. H. Azhar Latif, ketiga Direksi PDAM Kota Padang dengan kompak menyatakan kasus tersebut tidak menganggu kinerja PDAM. ”Kasus yang saat ini disidang di PN Padang, tidak menganggu kinerja. Seluruh Direksi dengan dukungan penuh karyawan tetap bekerja profesional, dalam rangka memberikan pelayanan terbaik, sangat salah bila dikatakan, persidangan ini mengganggu kinerja PDAM,” tegas Azhar Latif kompak dengan Amriyono dan Edwar. Menurut Azhar Latif, dirinya akan tetap tegar mengikuti proses hukum sampai tuntas. ”Kami yakin tidak ada yang salah dalam persoalan ini. Mari sama-sama kita ikuti proses hukum ini,” ungkap Azhar Latif. Š BiNNews

H. Edwar, SE Direktur Bidang Teknik PDAM Kota Padang

Bagi kami, karyawan tetap kompak bekerja. Apapun alasannya pelayanan tidak boleh terganggu. Kami sangat berharap, masyarakat bisa melihat dengan jernih persoalan ini. Alhamdulillah, kinerja perusahaan tak terpengaruh dengan kasus dana DR ini, justru meningkat. Ini terbukti Opini Laporan Keuangan hasil audit BPK, opini meningkat dari opini ”Tanpa Memberikan Pendapat (TMP)” menjadi opini ”Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”. Amriyono, SH Direktur Bidang Umum PDAM Kota Padang

Tuduhan korupsi kepada Ir. Azhar Latif itu perlu dikaji ulang. Kalau masalah pemakaian dana repsentatif itu dianggap tindakan pidana korupsi, seluruh Direktur PDAM akan jadi terdakwa. Maka istilah korupsi berjamaah akan kembali berkembang di tengah masyarakat. Terlihat ada kejanggalan dalam kasus ini karena hanya Direktur PDAM Kota Padang saja yang dibidik Kejaksaan Tinggi Sumbar dan Direktur PDAM lainnya di Sumbar tidak disentuh sama sekali. Dalam hal ini penegakan supremasi hukum di Sumbar, terutama oleh Kejati Sumbar terkesan masih tebang pilih dan hal itu sangat merugikan nama baik aparat penegak hukum. Suharizal, SH.MH Dosen Fakultas Hukum Unand

Praktik penegakan hukum di Sumbar sekarang ini memang terlihat banyak kepincangan dan jauh dari rasa keadilan. Tanpa mengecilkan upaya penegakan supremasi hukum yang telah dilasaksanakan berbagai lembaga hukum, untuk mendapatkan sebuah keadilan di lembaga hukum masih merupakan susatu yang mahal dan sulit didapatkan. Saya terlalu banyak tahu tentang kasus korupsi yang dituduhkan kepada Azhar Latif, saya melihat Direktur Utama PDAM Kota Padang itu telah dizalimi. Dalam hal pemberitaan misalnya, dengan banyaknya pemberitaan yang memojokkan Azhar Latif, masyarakat awam yang membaca itu secara sepintas akan menilai kalau Azhar Latif betul-betul telah melakukan tindak pidana korupsi. Pada hal sidang baru saja dimulai dan belum ada keputusan hukum tetap yang bisa dijadikan dasar penilaian. Boy Lestari Dt. Palindih Ketua Tarbiyah Islamiyah Sumbar

Kasus dugaan korupsi Dirut PDAM Kota Padang ini tidak murni sebagai kasus yang bertujuan untuk menegakkan supremasi hukum, tapi sarat dengan berbagai kepentingan. Hanya saja perlu waktu untuk menelusurinya dan membuktikannya, terutama di jajaran kejaksaan. Menurut saya, pihak penyidik atau kejaksaan masih ragu-ragu apakah Azhar Latif telah melakukan tindak pidana korupsi atau tidak. Hal itu terlihat tidak diberlakukan seutuhnya ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penegakan hukum. Maradong Pane, SH Pengacara

Kasus yang sedang dialami oleh Dirut PDAM seyogyanya tidak membuat dirut terganggu kinerjanya. Hal ini telah dibuktikan dengan prestasi dan keberhasilan yang pernah dicapai selama kepemimpinannya. Menyinggung masalah kasus dugaan korupsi dirut PDAM, saya menilai, kasus ini perlu dikaji ulang lagi, pasalnya jika memang dianggap tindak pidana penggunaan dana representatif ini, mungkin akan banyak pihak yang menjadi sasarannya.

Dirum cek kualitas pelayanan PDAM di rumah pelanggan

Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH Pakar Hukum


Koran BiNNews edisi 228