Revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran Maret 2024 menyebabkan kegaduhan di kalangan masyarakat, akibat sejumlah pasalnya dapat berpotensi mengekang pers dan kebebasan masyarakat. Hal ini tentu tidak sejalan dengan sistem Indonesia yang menganut sistem demokrasi pancasila dan isi dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 E ayat (3) yang menyebutkan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Di tengah demo yang dilakukan oleh masyarakat, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) justru mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengesahkan rancangan tersebut dengan dalih selama ini pihaknya hanya berpegang pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dalam mengawasi isi siaran baik televisi maupun radio.
