Edisi 649

BIDIK NASIONAL EDISI 649/27 SEPT-09 OKT 2016

Har ga Ecer an Rp. 4.000,Harg Eceran

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

Menteri Basuki Ajak Gotong Royong Jaga Sungai

Menteripupera Basuki Hadimoeldjono saat memberi sambutan dalam Konggres Sungai di Selorejo Malang

N A S I O N A L

MALANG, BN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak gotong royong komunitas peduli sungai untuk menjaga aliran sungai tetap bersih. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Kongres Sungai Indonesia II di Kabupaten Malang, Jumat, (23/9). Dalam acara tersebut turut hadir menjadi pembicara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, Kementerian PUPR Hari Suprayogi dan Bersambung ke hal.11 kol.5

DIDUGA LANGGAR PERPRES, BUPATI KEDIRI DILAPORKAN POLDA Menangkan PT Kediri Putra & Triple’s Jadi Penguasa Tunggal Proyek di Kab Kediri

KABUPATEN KEDIRI, BN- Bupati Kediri Hj Hj dr Haryanti Sutrisno, selaku PA (Pengguna Anggaran) dan Kepala Dinas PU selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pemkab Kediri hari-hari ke depan bakal tidak bisa tidur nyenyak. Pasalnya, lelang proyek sistemik yang diduga melanggar Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah dalam perpres no 4 tahun 2015 dengan menghasilkan PT Kediri Putra dan PT Triple’s sebagai pemenang tunggal dalam lelang proyek-proyek pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Kediri, telah dilaporkan ke Sat Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim pada 9 Agustus lalu oleh LSM Icon RI dan Bidik Nasional.

Laporan diterima staf Renminsus Agus R. Ketua Umum LSM Icon RI Ramot Batubara, SH, didampingi Pimred Bidik Nasional Drs Edy Sutanto, SH, menegaskan, pihaknya mendesak agar penyidik Tipikor Polda Jatim secepatnya memeriksa para pihak yang diduga terlibat dalam lelang proyek di Kabupaten Kediri yang dibuat system global sehingga hanya kedua PT tersebut yang menang proyek APBD. “Bupati Kediri Hj dr Haryanti Sutrisno, selaku PA

Bupati Kediri Hj Hj dr Haryanti Sutrisno

ada indikasi melanggar Perpres 54/2010 sebagaimana tekah diubah dalam perpres no 4 tahun 2015 pasal 24 ayat 3 dan ayat 4,” bang Bara, panggilan akrab Ramot Batubara.

Bang Bara menegaskan, kalau memang nanti dalam penyelidikan terbukti, mohon kiranya orang-orang yang terlibat ditangkap dan ditahan. “Lelang proyek Kab Kediri ini aneh kalau

Dispendik Kota Surabaya Didesak Usut resmi oleh Mujiono untuk menduduki kepala sekolah dan men-cairkan dana sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Bersambung ke hal.11 kol.1

HASIL UJI KENDARAAN PKB KAB KEDIRI CACAT HUKUM Alat Uji Bejat tak Dikalibrasi, Kualifikasi Penguji tak Penuhi Syarat Jadi Sarang Pungli, Plt Kadishub Rangkap Camat Gurah KEDIRI, BN- Soal aturan yang “dijungkir balik-balikkan” yang menyalahi SOP (Standard Operasional Prosedure) di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, tampaknya sudah berlangsung sejak lama atau bukan barang baru. Padahal di dinas yang sesungguhnya cukup vital ini sudah “dipasang” 3 ahli ke lalu-lintasan (yang nyatanya tidak ahli, bahkan seolah hanya ngantuk saja dan masa bodoh), Alumni STTD (Sekolah Tinggi Transportasi D/H ALL) Desa Setu, Bekasi dengan harapan: “The Right Man On The Right Place” (Red: penempatan orang disuatu tempat yang ahli di bidangnya dengan Bersambung ke hal.2 kol.5

Lowongan Wartawan Koran BIDIK NASIONAL Membutuhkan Wartawan yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia.

Peminat bisa kirim lamaran ke Jl. Tunjungan 86-88 Lt. 1/28 Surabaya atau Hubungi Bos EDY 031- 5344662, 08123209649 email : bidiknasional@yahoo.com PIN BB 311E00CA

Proyek gedung tipe B SMAN 19

Maket kantor bupati Ketapang

LPM Kuta Tuding Proyek Jalan Kotori Kawasan Wisata Kinerja Kontraktor PT Trijaya Nasional Dikeluhkan

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

N

A

S

I

O

N

A

L

TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999 PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNGJAWAB : Drs Edy Sutanto,SH. PEMIMPIN PERUSAHAAN : Nursalim WAKIL PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI: Pudji Leksono PENASEHAT HUKUM: YUSTINUS HARYANTO, SH. PENERBIT : PT Bidik Nasional Pers (BNP) SK MENKUMHAM : No AHU-0003466.AH.01.01 Alamat : Jl Tunjungan 86-88 Lt I/28 Surabaya Telp 031-5344662, 031-99031665/08123209649 EMAIL : bidiknasional@yahoo.com ONLINE : www.bidiknasional.com

Bronjong isian batu kali ngawur

Terlihat Besi yang digunakan besi polos

Tembok pagar tak sesuai ketinggian dan retak-retak

Lokasi Pekerjaan tidak dipasang papan proyek

Block Grant Rp 1 M di SMPN 1 Kalianget Patut Diusut SUMENEP, BN- Dana Block Grant adalah bentuk bantuan hibah atau bantuan Sosial yang diberikan dari kementrianPendidikan untuk lembaga pendidikan/panitia pembangunan sekolah yang digunakan untuk pembangunan fisik sekolah/lembaga pendidikan, program PAUD dan NI serta Kebudayaan.Pada tahun ini SMPN 1 Kalianget Kabupaten Sumenep dapat dana Block Grant sebesarRp 1 milyar (dana APBN) yang akan digunakan untuk rehab sedang sebanyak 2 (dua) ruang kelas yang masing-masing ruang kelas Rp 50 Juta sehingga berjumlah Rp 100 Juta dan rehab Gedung yang direhab

BBM Ilegal Marak di Laut Gresik

Sisa Material Anggaran Sebelumnya Digunakan 2016

Bersambung ke hal.10 kol.1

Bersambung ke hal.11 kol.5

Bersambung ke hal.11 kol.5

Proyek Kantor Bupati Ketapang Ada Indikasi Korupsi KETAPANG, BN- Mega Proyek Bangunan Utama Kantor Bupati Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat di jalan Letjen S. Parman, perencanaan Proyek Tahap 1 Nilai Pagu Kontrak Rp.12.882.415.000.00 sumber Dana, APBD Ketapang 2014 Pelaksana Kerja PT.KREASINDO PUTRA BANGSA, milik H. Kandar. Nomor Kontrak: 602/95/PPK1/VII/2014, yang mana bukan tenaga ahli dalam pekerjaan tersebut dan pengadaan Barang/Jasa tidak terpasang habis (Masih Menumpuk) di bawah dasar bangunan Kantor Utama Bupati kala itu, seperti Besi Tulang Plapon, Triplek, Seven dan Semen.

SURABAYA, BN- Proyek peningkatan kualitas kawasan kumuh Kelurahan/Kec Bulak Kota Surabaya, penanggungjawab Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Jawa Timur, Kementerian Pekerjaan Umum dan

Bersambung ke hal.11 kol.1

Benarkah Ijazah Kasek SMP Praja Mukti Palsu?

SURABAYA, BN- Ijazah S-1 atas nama Mujiono Kepala Sekolah SMP Praja Mukti di kawasan Jln Kupang Panjaan Surabaya meragukan kebenarannya dan keasliannya.

Padahal ijasah tersebut sekarang diduga dipakai secara

Proyek Kawasan Kumuh Kec Bulak Ada Indikasi Dikerjakan Serampangan

Proyek jalan yang bikin kotor pantai Kuta

DENPASAR, BN- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kuta I Made Rudika selaku ketua LPM mengundang konsultan perencana,kontraktor,tim pengawas,kasi pembangunan,kepala lingkungan dan dinas bina marga, terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat soal lambannya pengerjaan proyek dan efek dari proyek yang ditimbulkan.

Kegiatan Peningkatan Jalan dan Drainase Simp.PantaiPopis II, Jl.Pantai Kuta-Jl.Legian,Jl.Raya Pantai Kuta-Popis II,Tegal Wangi yang berada di wilayah kecamatan Kuta Bersambung ke hal.10 kol.1

Didalangi Pemain Lama, Rugikan Negara Miliaran GRESIK, BN- Gresik adalah wilayah yang sangat strategis dalam perputaran pengiriman Bahan Bakar Minyak ( BBM ) jenis solar,sebab,Gresik yang ditunjang adanya Pelabuhan rakyat dan pabrik

pabrik yang menopang perekonomian masyarakat sekitarnya.Oleh karena itu kebutuhan BBM solar sangat besar untuk kebutuhuan kapal kapal dan mesin mesin Bersambung ke hal.11 kol.1

2 JAWA TIMUR

BIDIK NASIONAL EDISI 649/27 SEPT-09 OKT 2016

Polres Tanjung Perak Beri Pelayanan Terbaik Bagi Masyarakat SURABAYA, BN- Ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang baru direnovasi dan diresmikan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik lagi di wilayah hukum Polres Tanjung Perak Surabaya.

“Ruangan SPKT yang baru ini dilengkapi dengan perangkat tehknologi ITE dengan sistem online,” ungkap AKBP Takdir Mattanete Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Lebih lanjut kapolres Tanjung Perak, AKBP Takdir matanete menjelaskan.”

Ruangan SPKT ini denga fasilitas yg ada saat ini telah

terkoneksi dengan instansi terkait seperti, Dishub dan Pelindo, agar mempermudah koordinasi dan monitoring adanya hal hal yg dapat memperlancar semua kegiatan yang ada di wilayah hukum polres tanjung perak.dan semua petugas yg kami tugaskan di ruang SPKT ini tidak menggunakan seragam polisi namun memakai baju bebas dan memakai dasi agar terlihat lebih humanis dan kami dalam memberikan pelayanan berusaha semaksimal mungkin membangun kesan bahwa polisi adalah sahabat masyarakat yg tidak terkesan angker dan seram.

Hal ini terus akan kami

upayakan pelayanan secara ramah tamah dan humanis agar masyarakat yg datang tdk merasa takut kalau bertemu polisi.”lanjut takdir sambil tertawa, saat di temui usai melakukan peresmian ruang SPKT yang baru pada senin (19/9/2016).

Takdir menambahkan,” Ruangan SPKT yang baru ini konsep pelaksanaannya seperti yang di lakukan bank – bank dilengkapi dengan sarana dan prasarana nyaman yang ada di ruangan ini. ” Diruangan ini nantinya ada Petugas Tenner, Penyidik dan SPKT yang akan menjadi manager untuk memantau semua segala kegiatan yg ada, intinya

N A S I O N A L

Kapolres Tanjung Perak AKBP Takdir Matanete (tengah) saat peresmian ruangan SPKT

kami terus berupaya memberikan pelayanan yg terbaik bagi masyarakat secara profesional dan humanis apa lagi telah di dukung sistem tehknologi ITE secara online.

Untuk itu kami juga sangat membutuhkan duku-

ngan saran serta ma-sukan dari rekan rekan media bila ada kekurangan kekurangan dalam hal pelayanan yg kami lakukan nanti-nya,” pungkasnya menutup wawacara dengan awak media ini.

(YN)

Satpol PP Kec Rungkut Tertibkan Rumah Penampungan Illegal

Orang gila digiring Satpol PP

SURABAYA, BN Sebuah rumah penampungan yg belum memiliki izin yang dikelola oleh perorangan di jl. Gunung asem no.

106 surabaya, saat di lakukan operasi penertiban oleh Satpol PP kecamatan Rungkut Surabaya, ternyata rumah tersebut dibuat penampungan orang gila. “ Rumah penampungan ini belum miliki izin yang mana di dalamnya berisi 6 orang gila,” Kata Drs Ridwan Mubarun M.S.i Camat Rungkut Surabaya.

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

Ridwan menjelaskan, Pemilik rumah penampungan bernama ester mengaku hanya merawat saja namun ketika kita datangi dan menanyakan soal izin kepemilikan, pengelola tidak bisa menunjukan surat izin yg di minta petugas kecamatan,”imbuh Ridwan. ”Kalau ingin membangun sebuah penampungan atau yayasan seharusnya pengelola atau pemilik rumah harus miliki izin,” Jelasnya Selasa (20/09/ 2026).

Ridwan menambahkan”, Permasalahan PMKS menjadi tanggung jawab negara bukan perorangan, kalau yang tanggung jawab non negara seharusnya berbentuk yayasan dan harus mengurus perijinan sesuai ketentuan perda yg ada.

Dari hasil operasi tersebut, Petugas gabungan akhirnya membawa 6 orang gila ke Liponsos Sukolilo Surabaya untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

(YN)

TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999 PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNGJAWAB : Drs Edy Sutanto,SH. PEMIMPIN PERUSAHAAN : Nursalim WAKIL PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI: Pudji Leksono PENASEHAT HUKUM: YUSTINUS HARYANTO, SH. REDAKTUR : Pudji Leksono, Andi Firmansyah, A. Karim Putra Bima, Agus Setya Utama, Spd. WARTAWAN : Nursalim, Pudji Leksono, Syamsudin, Andi Firmansyah, Arif Hidayat, Choirul Anam, Sunardi, Novan Akbar Gaeni, Moh Sawaki, A. Yanisda, Amrih Wilujeng, Sunarko, Hendra Arya Bagaskara, Suprawoto.

SIDOARJO : Nur Yahya. GRESIK : Yustinus Hariyanto, SH., Munif Hariyanto, Siswanto. MADURA : H. Choirul Anam (koordinator), Ishak (Sumenep).

MOJOKERTO : Ariyanto JOMBANG : Totok Agus Hariyanto (Kabiro) NGANJUK : - KEDIRI : Joko Sunyoto TULUNGAGUNG : Agus Hermanto MADIUN : Sriyanto. NGAWI : - LAMONGAN : Sunardi, Drs. Supardi.

BOJONEGORO : Priyanto. TUBAN : Drs. Sutrisno. BLORA : MALANG RAYA: Yusron Fuadi. KOTA BATU : - BLITAR : Budi Sastro. TRENGGALEK: Budiono. PASURUAN : Toddy Pras Hendarto; PROBOLINGGO : Sudarsono, S.Pd., JEMBER : Agus Budiono. LUMAJANG : Sonny Narwani. SITUBONDO : - BONDOWOSO : Abdul Azis. BANYUWANGI : Djoni DW (Kabiro), Agus Suhaili, Juwono. BALI : Aryadi, Agung Wiarto. NTT : Fronly Pande Irot. SEMARANG : - SOLO : Rini S Sutanto, SH, YOGYAKARTA : M Amin Effendy, SH. BANDUNG: Deden Kusdinar, Zaenal Ikhsan.

CIAMIS/KOTA BANJAR : Asep Sujana. PANGANDARAN: Ayi K. TASIKMALAYA/ GARUT/PRIANGAN TIMUR : Zamzam Hermansyah. DEPOK : Harahap, Fajar. BOGOR : EM. Liswandi, Wardiyansyah Saputra. JAKARTA : Ayom Cahyono. BANTEN: MOH. ALI SADIKIN. SULBAR Zulkarnaen. SULUT Affandi Masloman, Lexie Alek Randang, Yudy Anthoni, Shanty Ivhon Supit, Jefri Masloman, Fritz Caesar Tambaru, Bernard Stevanus Wijaya, Munir Anton Purnomo, Kemal S Wijaya. SULSEL : Ardianto (Kabiro), Dony AR, Iskandar M, A Suttar AF, Nurul Hidayat, Budi Pratama, Muhammad Nasir, Arching, Syahruddin AR, Ruhaedi Hasan, Kamarudin, Ahmad Taufik, Husdin, Dzulhajir, Moh Yasin, Bachtiar, Satria Ekawati PAPUA : J. Silalahi. KALTARA/KALBAR: Jasli Harpansyah, Mukhlis, M. Aliyanto PALANGKARAYA : Dharmawan Wibisono.

LAHAT/SUMSEL : Adi Nurahman, Marleo. LAMPUNG UTARA : Deril.

TULANG BAWANG BARAT: Bambang Irawan LAMPUNG BARAT :Syaipul Anwar NAD: Fauzan Adami TIM LIPUTAN KHUSUS : Imam Tjahyo Hendro Kusumo.

SIRKULASI/IKLAN : Sunardi PENERBIT: PT Bidik Nasional Pers (BNP) AKTE NOTARIS: LUTFI AFANDI, SH, M.Kn No 19 Tgl 19 Desember 2014 SK MENKUMHAM : No AHU-0003466.AH.01.01 Tgl 26 Januari 2015 SIUP: 510/55/404.6.2/2015 TDP: 13.17.1.46.05865 NPWP: 72.007.891.4-617.000 ALAMAT: Jl Ikan Lele 2 Blok Ci No 14, Perum Bluru Permai, Kel. Bluru Kidul, Kec./Ka. Sidoarjo, Kode Pos 61233, Telp 031-99031665/08123209649 EMAIL : bidiknasional@yahoo.com ONLINE : www.bidiknasional.com SURABAYA : Jl Tunjungan 86-88 Lt I/28 Surabaya JAKARTA : Jl. Tentara Pelajar No. 35 RT.01/06 Jakarta 12210 Telp. 021-53661085 PERCETAKAN : PT Citra Cetak Pratama, Jl. Muncul Blok AE Komplek Pergudangan Permata Gedangan Sidoarjo, Telp. 031-8533667 (isi diluar tanggungjawab percetakan) TERDAFTAR DI DEWAN PERS

Presiden Apresiasi Polres Pelabuhan Tanjung Perak Pemasangan Pipa Gas di Genting Diduga Tak Sesuai Ketentuan PT Panca Indah Jayamahe Abaikan Faktor Keamanan?

Dwelling Time Maksimal 3 Hari SURABAYA, BN- Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya AKBP Takdir Mattanete mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo, selain itu Nette Boy (panggilan akrabnya) juga mendapatkan apresiasi dari Kapolri dan Kabareskrim.” Tutur sumber BIDIK NASIONAL. Sementara itu, Nette Boy sangat yakin “Dwelling Time (waktu tunggu di pela-

buhan)” mampu ditekan dalam waktu maksimal 4 Hari dalam kurun waktu sebulan untuk proses bongkar muat. Persoalan ini dapat kita atasi, asalkan semua instansi bersinergi mampu bekerja keras dalam menanggulangi segala persoalan yang ada.

Jika terealisasi, dwelling time di beberapa pelabuhan di Indonesia, tentu manfaatnya akan dirasakan oleh

masyarakat, harga akan tetap stabil,” tuturnya.

Nette menjelaskan, permintaan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat dwelling time tidaklah mudah. Namun ini adalah pelayanan, yang harus di respon oleh petugas dan importir menjadi faktor dominan keberhasilan pemangkasan dwelling time.

Salah satu gagasan Kami adalah, pengurusan doku-

men dan surat-surat bisa diurus secara online. Tujuannya, agar importir tidak perlu pergi ke kantor instansi pemerintah pusat di Jakarta terlebih dahulu dan memakan waktu yang cukup lama. Dengan menggunakan sistem online, akan mempermudah dan mempercepat importir untuk melengkapi dokumen. “Lebih bagusnya memang dibuat online,”Imbuhnya. (Supra)

Ditunjuknya PT Binatel Prima Dalam Proyek Renovasi Gedung Syahbandar Perak Jadi Sorotan SURABAYA, BN-Gembar- Gembor pemerintah hingga Intruksi Presiden RI Jokowi agar semua lembaga Kementerian untuk lebih berhemat dalam menggunakan anggaran uang negara agaknya kurang dijalankan dengan baik oleh Kementerian Perhubungan RI. Khususnya, Direktorat Perhubungan Laut yang saat ini dibawah komando Ir. Antonius Tony Budiono, MM selaku Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla).

Terbukti, berbagai lapisan masyarakat menuding proyek Renovasi Pembangunan gedung kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak senilai Rp 5.4 miliar yang saat ini tengah dilakukan adalah mubadzir atau suatu bentuk tindakan pemborosan dan kurang efisien dalam penggunaan anggaran. Bahkan, adanya dugaan KKN dalam hal pelaksanaan proyek ini juga santer berhembus.

Tudingan masyarakat terhadap proyek renovasi pembangunan gedung kantor Syahbandar Utama Tanjung Perak yang didanai dari APBN tahun 2016 ini mungkin sedikit berlebihan tapi tidak bisa disepelekan.

Pasalnya, dalam proyek renovasi pembangunan ini terdapat bangunan gedung yang notabene baru saja dibangun dan juga menggunakan dana APBN.

Namun, Arief selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek yang yang sedang dikerjakan oleh PT. Binatel Prima menegaskan jika pada dasarnya pembangunan renovasi gedung sangat perlu dilakukan. “ Kantor syahbandar tanjung perak merupakan kantor Kelas Utama, tentunya keramaian aktifitas pengurusan berbagai perijinan menyangkut kegiatan pelayaran yang dilakukan pengguna jasa juga disini, pasti lebih tinggi dibanding dengan kantor didaerah lain. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bila gedungnya mesti terlihat rapi, bersih dan modern. “ timpalnya.

Diterangkan Arief, dirinya sebagai PPK dalam proyek ini memang sedikit kaget dengan terpilihnya PT Binatel Prima sebagai kontraktor pelaksana dalam proyek tersebut. “Ya, sebagai PPK saya memang agak kaget. Kenapa, bisa kebetulan ya, kontraktor pelaksana dalam proyek dikantor syahbandar ini sama dengan proyek pembangunan tower VTS Distrik Navigasi Kelas I Surabaya yang baru saja selesai. Yang jelas, dalam perjalanan proyek ini semuanya sudah melalui aturan dan prosedur ketentuan yang ada termasuk dalam proses lelangnya. “ Jelasnya.

Ditambahkan Arief un-

tuk nilai Pagu Kontruksi dalam proyek tersebut sebesar Rp 5 M. Lalu, untuk Nilai Pagu konsultan pengawas sebesar Rp 270 juta dan untuk Nilai Pagu Perencanaan nya sebesar Rp 50 Juta. “ Kita tekan kan nilai pagu untuk kontrusksi sebesar itu (Rp 5 miliar).Sebab, salah satu diantara tiga gedung yang kita renovasi ada bahan-bahan yang masih bagus dan layak dipakai.

Jadi tidak semuanya kita robohkan, mas” Imbuhnya.

Seperti yang diberitakan BN sebelumnya, PT Binatel Prima selaku kontraktor pelaksana dalam proyek pembangunan renovasi gedung syahbandar tanjung perak merupakan perusahaan kontruksi yang juga pemenang tender sekaligus pelaksana proyek pembangunan tower VTS milik Disnav Kelas I Surabaya yang saat ini belum juga diresmikan meskipun sudah setahun selesai dikerjakan.

Bahkan, berbagai kabar tidak sedap pun bermunculan kala itu.

Menurut sumber BN, faktor kemesraan kontraktor dengan oknum petinggi di Ditjen hubla merupakan jawaban mengapa proyek – proyek yang dilangsungkan di Direktorat perhubungan laut, terutama yang berada di tanjung perak saat ini selalu dimenangkan oleh PT Binatel Prima. “ Ya, kalau kontraktor lainnya, jika

ingin berharap memenangkan lelang dalam proyek di Ditjen Hubla. Ya silakan Ngantri dulu mas. Lha, wong kontraktor PT Binatel Prima itu boleh dibilang sudah jadi kontraktor binaanya petinggi di Direktorat Perhubungan Laut mas,” ujar sumber yang wanti-wanti agar namanya tidak dikorankan ini kepada BN. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Ir. Antonius Tony Budiono dan PT Binatel Prima belum berhasil dikonfirmasi terkait adanya kabar dugaan tersebut. (andi)

SURABAYA, BN-Standar pemasangan jalur pipa (Pipeline) yg berisi bahan gas mudah terbakar dalam minggu-minggu ini September 2016, di kerjakan oleh PT. PANCA INDAH JAYAMAHE Alamat kantor di Jl. Ketintang Madya no 171 Surabaya. Pada lokasi Genting Pasar loak (samping pintu tol dupak), pemasangan pipa gas dengan radius kurang dari 25-50 m dekat area pemukiman padat penduduk warga Genting Surabaya.Apa boleh di pasang di tepi jalan umum?, apakah ada standarisasinya?

Bagaimana pemerintah membuat regulasi/aturan untuk pekerjaan tsb ? Izin apa yg harus mereka kan-

tongi tentang jarak minimum pipeline dengan rumah warga? Pekerjaan yg sedang di laksanakan kurang lebih terhitung 2 bulan sekarang, kontraktor sebaiknya perlu memperhatikan tata cara pemasangan pipa. Sebab dikarenakan jika tidak memenuhi persyaratan ataupun standar yg berlaku maka akibatnya dpt membahayakan keselamatan nyawa orang banyak.

Selain itu diperlukan jg Inspection Tools.

Inspection tools yg berfungsi sebagai instrumen dan sensor untuk mendeteksi kerusakan yg terjadi.

Pemasangan pipa pada lokasi genting di duga menyalahi aturan di karenakan

Hasil Uji ... benar) diantaranya yakni : Suhardi ATD (Angkatan 11) sebagai Kepala Seksi Lalu Linta (Lalin) yang juga membawahi PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) dan Yudha ATD (Angkatan -15) Kepala Seksi Angkutan dan ada lagi Alumni ALL masih “Non Job hanya jangkep-jangkepan”.

Untuk lahan PKB (pengujian Kendaraan Bermotor) masih menempati area Terminal Kargo Purwoasri yang gedung induknya digunakan sebagai CIS (Car Inspection Service) disertai

gardu-gardu sebagai pos pengawasan yang atapnya sudah compang camping tidak terawat, dengan status “pinjam pakai” PKB Purwoasri ini membawahi 27 wilayah kecamatan, Taman Kendaraan (kendaraan wajib uji) sekitar 20.000 kendaraan lebih setiap musim uji (6 bulan) yang tiap hari rata-rata 150 sampai 250 kendaraan. Beberapa waktu lalu H. Joko Susilo diangkat sebagai kepala UPT Pengujian setelah beberapa saat menduduki jabatan Kepala Tata Usaha di PKB Purwo-

penimbunan hanya menggunakan tanah tanpa menambahkan pasir di sekitar di sekitar pipa.Hal itu dikhawatirkan akan membuat kondisi pipa labil dan mudah rusak saat gas disalurkan nantinya.Pipa yg rusak berpotensi menimbulkan kebocoran gas yg bisa membahayakan warga. Aturan penimbunan yakni ke dalaman 110 cm, lapisan bawah diberi pasir setebal 10 cm, kemudian lapisan atas juga ditambahkan pasir 10 cm baru kemudian ditim-bun dengan tanah.KEPMEN Pertambangan dan Energi No 300/38/mpe/1997 tentang Keselamatan Kerja pipa penyalur minyak dan gas. (bersambung/sawaki) (sambungan dari hal.1) asri dan seolah sudah tidak ada orang lain lagi, camat aktif Kecamatan Gu-rah Drs. Suyono diangkat menjadi Plt. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) oleh Bupati Kediri dr. Hariyanti Sutrisno (red: istri tua bupati Kediri yang lama yang dalam Pilbup melawan istri muda Bupati Sutrisno Hj Nur Laela Sutrisno dulu mantan kepala Desa Wates).

“Bisa diyakini, penentu kebijakan dinas maupun non dinas masih didominasi bupati lama Sutrisno Bersambung ke hal.10 kol.5

Aliansi Jurnalis Sidoarjo Gelar Sarasehan SIDOARJO BN- Untuk meningkatkan kualitas dan mutu jurnalistik, AJS (Aliansi Jurnalis Sidoarjo, gelar acara sarasehan pada selasa 20/09/2016 di rumah makan Rahmawati di jl priyo sudarmo no 22-23, tepatnya depan kantor PKB sidoarjo.

Dalam acara tersebut di hadiri para undangan yang banyak dari kalangan kepala desa,sekabupaten sidoarjo.

Kabag humas Pemkab kabupaten Sidoarjo, Mahmudi ali dan Kasubag humas polres sidoarjo yang diwakili AKP Samsul hadi, yang merupakan nara sumber, juga dari PWI sidoarjo diwakili Musta’in.

Kabag humas pemkab sidoarjo menjelaskan kalau wartawan di sidoarjo itu

ada 4 perkumpulan atau wadah, pertama PWI,kedua FORWAS ,ketiga KWRI ,ke empat AJS, kalau ada kegiatan kabag humas langsung mengundang organisasi tersebut.

Ali Mahmudi juga menjelaskan dalam pidatonya kalau wartawan/ media itu harus mempunyai etika dalam mencari berita.

Media memberikan informasi ke masyarakat, harus akurat,obyektif dan akuntable. Artinya berita yang diberitakan bisa dipertanggung jawabkan, sesuai dengan fakta tidak berbohong terhadap publik, “teman-teman media bisa jadi sekutu pemerintahan, pengusaha dan masyarakat pada umumnya, artinya me-

AJS foto bersama dengan kabag humas pemkab dan Kasubag Humas Polres Sidoarjo

dia bisa menjadi mitra dengan pemerintahan untuk membangun negara,” ujarnya.

Musta’in dari PWI menjelaskan kalau media dalam kekeliruan melakukan pem-

beritaan , tidak bisa di tuntut secara hukum melainkan melakukan hak jawab untuk meluruskan pemberitaan.Karena dewan pers sudah ada MOU dengan kapolri, jelasnya. (Yahya)

3 JAWA TIMUR

BIDIK NASIONAL EDISI 649/27 SEPT-09 OKT 2016

Pelayanan RSUD Ibnu Sina Gresik Dikeluhkan GRESIK, BN-Mengacu pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi yang hurus di publikasikan mengenai keberasilan atau keburukan suatu pelayanan masyarakat,dengan tujuan masyarakat dapat informasi perkembangan yang ada di kota atau wilayah,karena informasi sudah menjadi kebutuhan untuk di publikasikan. Akan tetapi secara tidak langsung pelayanan bagi masyarakat terkadang tidak memberi atau tidak

mau di publikasikan apa yang terjadi di dalamnya.

Padahal, dengan di publikasikan institusi secara langsung bisa di kenal atau bisa berbenah diri kalau memang di dalaamnya ada kekeliruan.

Namun, hal tersebut tidak semestinya terjadi di lingkungan Rumah sakit IBNU SINA,pasalnya, cara penerimaan tamu yang dilakukan oknum pegawai wanita RS IBNU SINA patut dipertanyakan, karena dalam menerima tamu awak me-

dia terkesan di pandang sebelah mata, mungkin pegawai tersebut, kalau ada awak media terkesan semua di anggap sama,sehingga pelayanan terasa kurang nyaman .

Sementara media ini datang dalam rangka konfirmasi dengan Direktur Utama RS IBNU SINA, terkait layanan dilingkup rumah sakit tersebut. Tetapi, oknum pegawai ini dengan sengaja lansung menyodorkan amplop dengan maksud yang tidak jelas.Karena

oknum pegawai ini ada tamu, koran ini sempat menunggu, dan tidak lama selang beberapa menit kemudian oknum pegawai tersebut, tanpa basa basi menyodorkan amplop,dan kembali untuk menyelesaikan kerja.

Tak lama kemudian, oknum pegawai ini pun menemui media ini,dan saat itu juga media ini konfirmasi masalah pelayanan tidak ramah dan tujuan memberi amplop tersebut, spontan oknum pegawai ini minta maaf. (515 )

Mengaku Kantongi Surat Ijen, Pengusaha Tambak Udang Ngotot Lanjutkan Pembangunan Tambak JEMBER, BN-Himbauan Bupati,Jember yang meminta agar pembangunan tambak udang vaname dipesisir pantai puger dihentikan sementara, tidak digubris oleh perusahaan. Bahkan pengusaha asal Surabaya ini tak bergeming, Perusahaannya menilai surat yang dikeluarkan camat Puger itu tak memiliki kekuatan hukum.

Pasalnya dia telah mengantongi surat izin dari ‘Plt Supaat’ Bupati Jember. Perlawanan itu ditunjukkan dengan dilanjutkannya pem-

bangunan oleh PT pandawa Lima Bersama (PLSB). Akibatnya, gejolak kembali muncul hingga Jum’at siang pekan lalu, wakil Bupati Jember, Abdul Muqit Arief turun tangan mengumpulkan seluruh stake holder di Pendopo Kec Puger. Himbauan penghentian sementara ini awalnya disampaikan oleh Bupati Jember dr Faida, MMR, ketika datang ke lokasi tambak udang Selasa (5/9) di Desa puger Kulon, Kec Puger.

Pasalnya prmbangunan tambak ini masih menuai

pro-kontra dari mayarakat pesisir selatan. Sejumlah elemen warga yang tergabung dalam aliansi nelayan puger, memprotes keberadaan tambak yang baru di bangun ini. Mereka menilai pembangunan tambak tersebut akan merusak lingkungan sekitar pantai dan tanaman penangkis ombak.

Tak hanya dari Bupati, himbauan pemberhentian sementara pembangunan tambak udang vaname milik pengusaha asal Surabaya tersebut juga datang dari

camat Puger melalui surat penghentian kegiatan bernomor 300/428/35.09.08/ 2016 tertanggal 7 September 2016, Namun surat itu dinilai tidak memiliki kekuatan hukum, pasalnya dia telah mengantongi Surat izin Bupati Jember ‘Plt; Supaat’ Nomor 593/13/I.II/ 2016. Kami telah mengantongi izin dari Bupati Jember sehingga surat yang dikirim oleh camat tersebut lemah, karena secara structural berada di bawah Bupati jelasnya. (gus)

Atlit Lamongan Sumbang Emas PON XIX Jabar LAMONGAN, BN- Dari kontingen atlet yang berlaga di PON XIX Jawa Barat (Jabar) diantaranya Siti Nur Azizah cabang olahraga (cabor) tenis meja dan Rahmad Panji Aji atlet panahan Jawa timur asli Lamongan, juga berhasil menyumbangkan medali emas.

Atlet yang berlaga dalam beregu recorve 70 meter tersebut menang dan menyingkirkan atlet panahan asli Kalimantan tengah (Kalteng) pada laga final di lapangan Sport Center Area Stadiun Sijalak Harupat Soereang kabupaten Bandung.

Kesuksesan atlet asal Lamongan ini tidak lepas dari peran KONI Lamongan, yang datang ke arena pertandingan memberi supporter atlet biasanya itu.

Keberhasilan Panji pang-

gilan PON XIX asal Jawa timur adalah Rahmad Panji Aji atlet panahan asal Lamongan. “kami datang ke arena PON XIX ini tidak lain untuk memberi dukungan dan supportnya khususnya atlet asal Lamongan,” ungkap Djanadi, ketua KONI Lamongan, kemarin.

Sementara Panji saat bertemu dengan pengurus KONI Lamongan, mengaku cukup senang dengan keberhasilan, rasa yang sama juga di sampaikan dua atlet seregunya yakni Riau Ega Agata dari Blitar dan Irfaldi dari Surabaya. “Alhamdulillah akhirnya bisa mempersembahkan medali emas dari cabang panahan, kata Panji kemarin.

Sementara Siti Nur Azizah atlet PON XIX cabang olah raga (cabor) tenis meja

asal Lamongan membuat kejutan, membela tim Jawa timur dia berhasil menaklukan mantan juara dunia Ling Ling Agustin dari Papua dengan skor 3-0, lengkapnya (11-8), (7-11), (11-5). ini terjadi pada babak penyisihan yang di helat di lapangan GOR 3 ITB Bandung, Jawa barat kemarin.

Nur Azizah tampak puas atas hasil yang di peroleh, sebenarnya dia sudah mengetahui nama besar Ling Ling lawan tandingnya itu, sebab Ling Ling yang di besarkan di Bandung itu sebagai juara tenis meja pada Olimpiade beberapa tahun Islam. (ardi)

Universitas Brawijaya Forest Resmi Jadi Laboratorium Hidup MALANG, BN-Bupati Malang, H. Rendra Kresna melaksanakan tanam pohon dalam rangka Pencanangan Tanam Perdana UB (Universitas Brawijaya) Forest di UB Forest Dusun Sumbersari Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso, dalam kesempatan tersebut bupati menanam bibit pohon Kawis. Bupati dalam sambutannya menyamBupati Malang, H. Rendra Kresna sedang tanam pohon paikan bahwa sekian tahun di Kabupaten Malang ini sering terjadi bencana karena hutannya mengalami masalah, apakah itu banjir, longsor dan peningkatan sedimentasi yang cukup tinggi di waduk.

“Hal ini bisa menjadikan UB Forest bersama fakultas-fakultas yang tergabung di dalamnya untuk mengadakan penelitian-penelitian yang tidak hanya untuk kepentingan akademik tetapi sangat penting dalam tataran praktis kami-kami sebagai pelaksana kebijakan pusat khususnya membangun di daerah,” Bupati juga menyarankan untuk menanam tanaman porang yaitu tanaman yang cukup hanya ditanam begitu saja dapat tumbuh kemudian dapat diolah. “Tepung dari tanaman ini 1 kg nya dihargai dengan 1 juta rupiah, di Kecamatan Bantur sudah dikembangkan 100 hektar lebih, jika disini ditempatkan juga bisa menjadi bagian sebuah penelitian yang bermanfaat,” sarannya.

Sementara itu Wakil Rektor 1, Prof. Ir. Kusmartono juga berharap bahwa ke depan UB Forest dapat menjadi ladang inovasi baru melalui penelitian yang hasilnya dapat menyentuh masyarakat dan dapat menghasilkan publikasi nasional. “Sehingga ke depan kita bisa bersaing dengan Universitas lain seperti Universitas Gajahmada dan ITB,” harapnya. (Yus)

Budaya Benteng Penopang Peradaban MALANG, BN-Ikatan Keluarga Banyuwangi Malang Raya (Ikawangi) memenuhi Pendopo Agung Kabupaten Malang dengan menyuguhkan berbagai seni budaya di hadapan Bupati Malang Dr. H. Rendra Kresna. “Budaya nasional perlu digelorakan serta di gelar secara terus menerus bukan hanya menunjukkan aset kekayaan budaya nusantara tetapi untuk menopang budaya asing yang semakin mudah dikonsumsi masyarakat kita”, ungkap Bung Rendra sapaan akrab Bupati Malang.

Dalam acara yang digelar oleh berbagai seniman

MADIUN, BN- Rabu, 21 September 2016 Pemkab.

Madiun menyelenggarakan kegiatan Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Ds. Simo Kec. Balerejo dipimpin langsung oleh Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos dengan diikuti oleh Wabup, Wakil Ketua DPRD, Sekda, Forpimda, Kepala SKPD, PKK Kab. Madiun. Sebagaimana

biasa, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari hingga 22 September 2016 itu melaksanakan berbagai kegiatan mulai Olahraga bersama, sarasehan, kunjungan ke warga kurang mampu/sedang sakit, kerja bhakti peningkatan jalan, pasar murah, pengobatan gratis dan juga pelayanan adminstrasi tingkat Kab.

tidak hanya Jambu Muneng tetapi juga taman buahbuahan lain yang cocok dengan struktur tanah di desanya. Kades Heru Santoso berharap kedepannya desa Simo Kec. Balerejo ini akan disulap menjadi desa Agrowisata.

Menanggapi rencana Kepala Desa Simo untuk menjadikan desanya menjadi desa Agrowisata tersebut, Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos sangat setuju dan mendukung upaya tersebut. Bahkan Bupati Madiun pada kesempatan ini menyetujui permintaan/ usulan masyarakat tentang permintaan bantuan bibit tanaman klengkeng sebanyak 100 batang dan bibit

menari bersama para seniman yang memukau seluruh isi ruangan tersebut.

“Semakin bebasnya informasi komunikasi tentunya akan mempermudah budaya antar daerah dan peradaban masyarakat untuk saling diperkenalkan”, ulasnya. (yus)

RSUD Bojonegoro Kebanjiran Pasien BOJONEGORO, BNRSUD milik pemerintah kabupaten Bojonegoro, kebanjiran pasien. Rumah sakit Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro ini, pasien belum dapat kamar rawat inap, jumlahnya puluhan orang, Untuk sementara

Bupati Madiun Dukung Simo Jadi Desa Agrowisata Madiun.

Dalam kesempatan sarasehan bersama antara Pemkab. Madiun bersama masyarakat Kepala Simo Heru Santoso melaporkan, bahwa desa yang dipimpinnya yaitu desa Simo dulu dikenal mempunyai jenis tanaman buah Jambu Moneng. Saat ini populasi Jambu Moneng dimulai berkurang. Kondisi seperti itulah yang kemudian menginspirasinya untuk bagaimana caranya agar Jambu Muneng ini bisa kembali tumbuh dan berkembang.

Untuk mewujudkan impian itu Kades Muneng Heru Santoso telah menyiapkan berbagai cara untuk pengembangannya. Bahkan

serta masyarakat Bayuwangi yang berada di Malang Raya itu, menampilkan berbagai kesenian etnik Banyuwangi. Mulai dari Opera hingga tarian seperti Rodat dan Jaran Goyang yang disaksikan langsung oleh Bung Rendra. Bahkan Bupati Malang juga berkenan

tanaman jambu Muneng sebanyak 100 batang.

Untuk mendukung keberadaan desa Agrowisata Bupati Madiun juga menyarankan agar di desa Simo ini menyediakan wisata kuliner.

Hal ini penting karena wisatawan asing baisanya sangat menyukai suasana pedesaan yang asri dan sederhana. Jadi kalau desa Simo bisa menyuguhkan agrowisata tentunya mereka akan datang dan menikmati suasana desa ini.

Mereka akan datang untuk memetik sendiri buah buahan yang disukai dikebun warga dan menikmati masakan warga desa Simo.

(Yanto)

mereka di tempatkan di IGD (Instalasi Gawat Darurat) atau di lorong-lorong rumah sakit.

Sepekan ini, pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sosodoro Djatikoesoema Bojonegoro selalu dipenuhi masyarakat yang ingin rawat inap, Akibatnya, sebanyak kurang lebih 30 pasien tak tertampung di ruang rawat inap, mereka diberi tempat di lobi dan ruang Unit Gawat Darurat (UGD). Membludaknya pasien terlihat sangat tidak nyaman. Beberapa pasien terlihat tidur di kasur roda di depan lokasi pendaftaran pasien, hal ini merepotkan petugas harus mengatur pasien yang rawat inap, Tak sedikit para lansia yang di rawat di tempat tersebut.

Rata-rata mereka sudah 2 (dua) hingga 4 (empat) hari di situ. Pasien yang tidak mendapat perawatan di dalam ruang khusus itu sedang menderita penyakit dalam, seperti diabetes, stroke, jantung, bahkan ada anak kecil bernama Salma (3) asal Kecamatan Balen, mengalami patah tulang tangan sebelah kiri akibat jatuh harus me-

nempati ruang dekat pendaftaran pasien. Khusnul khotimah, orang tua Salma mengatakan, sudah menginap di rumah sakit milik pemerintah itu sudah dua hari. Sejak saat itu pula, Salma anaknya dirawat di luar ruang khusus.

“Sudah dua hari menempati di dekat loket pendaftaran pasien, kata seorang petugas rumah sakit, kami disuruh menunggu kalau ada pasien yang pulang baru di pindah ke ruang rawat inap. Mudah-mudahan cepat mendapatkan ruang inap, rasanya tidak nyaman berada di luar,” katanya.

Sementara, Humas RSUD Bojonegoro, dr Thomas Djaja menyatakan, membanjirnya pasien sudah biasa kita tangani. Pada jamjam tertentu memang mengalami banyak pasien yang datang untuk mendapatkan pengobatan. Akan tetapi, pasien yang menempati diluar kamar inap tidak lama.

Dua sampai tiga hari biasanya sudah mendapatkan kamar inap. Jika ada pasien yang sudah pulang, pasien yang diluar langsung dipindahkan, pungkasnya. (Pri)

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

MENGUCAPKAN

MENGUCAPKAN

DINAS PENDIDIKAN

Selamat Hari Kesaktian Pancasila Ir. BUDI ISWOYO, MM Kepala Dinas

DINAS BINA MARGA

Selamat Hari Kesaktian Pancasila Ir. H. Moch. Anwar Kepala Dinas

4 JAWA TIMUR

BIDIK NASIONAL EDISI 649/27 SEPT-09 OKT 2016

Proyek Pembangunan Jalan di Kota Blitar Sesuai Progres BLITAR, BN- Proyek pembangunan di beberapa ruas jalan di Kota Blitar sampai saat ini berjalan lancar. Beberapa jalan sudah memasuki tahap akhir penyelesaiannya.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Blitar Drs. Hermansyah, M.Si., melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Blitar Mujiono, ST, beberapa ruas jalan yang direhab oleh bidang prasarana wilayah adalah Jalan Brigjen Katamso, Jalan Ir. Sukarno, dan Jalan Kapuas.

Adapun dana yang diperlukan untuk kegiatan pembangunan tersebut diambil dari Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Sebagaimana diketahui pemerintah pusat sampai saat ini masih mengucurkan dana APBN ke daerah-daerah. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan jalan. Sebagaimana diketahui jalan-jalan tersebut merupakan jalur ekonomi bagi warga masyarakat. Jalan-jalan tersebut sekarang sudah dirabat dengan menggunakan besi bertulang yang di atasnya dicor dengan semen, sementara finishing menggunakan aspal.Untuk itu walaupun belum 100%, jalan sudah bisadilewati.

Sementara untuk jalan flyover yang menghubungkan Jalan Imam Bonjol dan

Kegiatan Pengaspalan jalan dengan hotmix

Jalan Sudanco Supriyadi saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Jalan sepanjang ±200 meter dan lebar ±10 meter direncanakan melewati sungai yang tentu saja

diperlukan jembatan. Dengan dana miliaran rupiah, diharapkan jalan-jalan di Kota Blitar semakin cantik dan dapat dinikmati masyarakat. (Sastro)

Kali Lecari Sumber Kehidupan Warga Desa Wringinagung

BANYUWANGI, BNSungai lecari yang ada di Desa Wringinagung kecamatan Gambiran, yang posisinya di perbatasan antara kecamatan Tegalsari dan kecamatan Gambiran. Waduk Lecari dibangun pada tahun 1987 oleh tokoh masyarakat yaitu pak Sumardi almarhum dan pak Miskat bersama - sama dengan petani untuk mengaliri sawah - sawah mereka, juga dimanfaatkan oleh kelompok petani keramba ikan. Untuk budidaya ikan nila, tawes dan tombro guna menambah pendapatan ekonomi warga.

Kali Lecari selain sebagai kebutuhan petani masyarakat Desa Wringinagung juga dijaga kebersihan oleh warga dekat waduk dengan memasang papan peringatan dilarang membuang sampah di kali Lecari dan di la-

rang meracun ikan. Awak media BN konfirmasi kepada kepala Desa Sunaryanto bahwa ,” kali Lecari salah satu sungai yang sangat bernilai, sebab airnya bersih dan jernih juga dimanfaatkan petani untuk mengaliri sawah dari kali Lecari. Selain itu tempatnya indah serta banyak tumbuhan bambu disepanjang tepi sungai sekitar waduk,” ujarnya.

Ia mengatakan, untuk kedepannya pemerintah Desa Wringinagung akan mengajukan usulan ke pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi untuk membangun Kali Lecari sebagai pariwisata pemancingan. Semuga dari pemerintah daerah merespon atas usulan pembangunan wisata pemancingan di waduk Kali Lecari untuk dianggarkan dari APBD,” tuturnya KADES Sunariyanto.

Bupati Lumajang:

Keanekaragaman Hayati Lestari, Maka Kehidupanpun Pasti Akan Lestari LUMAJANG, BN- Bupati Lumajang Drs. As’at M.Ag mengajak seluruh masyarakat Lumajang khususnya generasi muda Lumajang untuk peduli terhadap kelestarian lingkungan.

Hal itu disampaikan Bupati pada Upacara Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Lumajang Tahun 2016 yang digelar di kawasan Agrowisata Royal Family Desa Sukorejo Kecamatan Pasrujambe pada Rabu 21 September 2016.Pada kegiatan yang dihadiri oleh siswa siswi SLTP-SLTA peserta Kemah hijau, Jajaran Forkopimda Lumajang, Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jatim, seluruh Kepala SKPD terkait, Camat Se-Kabupaten Lumajang, Forkopimka Pasrujambe, dan beberapa undangan lainnya tersebut, As’at mengungkapkan bahwa generasi muda adalah harapan masa depan bangsa terutama dalam rangka melestarikan lingkungan hidup di Lumajang.

Begitu pentingnya kesadaran dan kerja keras seluruh pihak baik pemerintah dan seluruh masyarakat dalam melestarikan alam, lingkungan, hutan, dan keanekaragaman hayatinya. Hal itu sesuai dengan tema Hari Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2016 yakni “Selamatkan Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Kehidupan”. “Burung Merpati Burung Kenari, Burung Pipit Burung Nuri, Keanekaragaman Hayati Lestari, Maka Kehidupanpun Pasti Akan Lestari”, tutur As’at dalam pantunnya. Dijelaskan oleh Bupati As’at bahwa Indonesia adalah Negara yang kaya akan keanekaragaman hayati.

Indonesia merupakan rumah dari 17% total spesies yang ada di dunia, yaitu sebanyak 35 ribu – 40 ribu spesies tumbuhan (11-15%), 707 spesies mamalia (12%), 350 spesies amphibi dan reptil (15%), 1.602 spesies burung (17%) dan 2.184 spesies ikan air tawar (37%). (Son)

Pemkab Blitar Kembangkan Kawasan Wisata Gunung Pegat Dari Kiri : Kades SUNARIYANTO, CAMAT GAMBIRAN DANIS WORO

Camat Gambiran yaitu Denisworo saat di konfirmasi awak media, “ sungai bersih sangat mempunyai potensial besar. Ruang sosial akan terbangun seiring dengan kembalinya kondisi sungai menjadi bersih apa lagi di bantaran sungai dibangun taman untuk orang berinteraksi satu sama lainnya. “Saya sangat mendukung PROKASIH (Program Kali Bersih ) untuk mewujudkan sungai - sungai di kabupaten Banyuwangi bersih indah dan berseri. Apapun program Desa Wringinagung terutama berniat membangun Kali Lecari sebagai destinasi pariwisata pemancingan, dengan

segala upaya saya sangat mendukung. Upaya pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi mengadakan lomba kali bersih, Kali Lecari di ikut sertakan dalam perlobak an PROKASIH. Di sisi lain akan lebih bermanfaat bagi warga dekat waduk Kali Lecari, akan meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Apa bila terwujud dibangun pariwisata pemancingan ikan , masyarakat sekitar waduk harus menjaga kebersihan kali tersebut. Kali Lecari merupukan peninggalan nenek moyang Desa Wringinagung harus dijaga dan dilestarikan alam sekitar sungai secara berkelanjutan”, tuturnya. (Jojo)

BLITAR, BN-Beberapa waktu yang lalu beberapa Pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Blitar mulai dari Bupati Drs. Riyanto MM dan beberapa Anggota Forpimda mulai dari Kepala Kejaksaan Dade Ruskandar SH.MH, Ketua Pengadilan Blitar Agung SH. MH, Komandan Kodim 0808 Letkol Surya dhani, Kepala Kepolisian Resort Blitar AKBP Slamet Waloya SH. SIK, Anggota DPRD Kabupaten Blitar Kuwat, Kepala Imigrasi berserta anak buahnya, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya ,dan Pariwisata Luhur Sejati S.Pd M.Pd, sebagian Kepala Dinas dan bagian, Kepala Desa Sumberdiren, Desa Pojok dan Lain – lain mengikuti acara sepeda balap yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda

Alun-Alun Lumajang Dipercantik LUMAJANG, BNPemerintah Kabupaten Lumajang akan membenahi Alun-alun Lumajang guna menciptakan Lumajang yang indah dan berestetika.

Renovasi Alun-alun Lumajang dilakukan melalui lelang terbuka, dan mulai dikerjakan sejak akhir Agustus kemarin. Proyek renovasi Alun-alun Lumajang ini dijadwalkan selesai pada awal Desember nanti. Informasi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah, Drs. Masudi, M.Si selaku Inspektur pada upacara bendera hari senin karyawan/karyawati Pemerintah Kabupaten Lumajang di halaman Kantor Bupati Lu-

majang, Senin (5/9).

“Memang tahun ini, kami programkan benahi Alun-alun Lumajang, direncanakan akan diperbaiki mulai pada agustus ini. Perbaikan Alun-alun itu bertujun untuk menambah keindahan wajah Kabupaten Lumajang ke depan,” ujar Sekda Masudi.

“Dalam proses renovasi Alun-alun Lumajang, akan terbagi menjadi 2 pelaksanaan, yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2017. Selama proses pembangunan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni “keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan, serta pengawasan selama proses

renovasi yang harus menjadi perhatian utama “, pungkasnya.

Pada tahun 2016 ada beberapa titik yang akan dikerjakan, diantaranya perbaikan air mancur dan penambahan air mancur di beberapa lokasi di Alunalun Lumajang. Untuk renovasi taman lalu lintas, taman olah raga dan taman baca akan diselesaikan pada tahun 2017 sesuai kontrak yang telah di tanda tangani oleh konsultan pembangunan.

Bupati Lumajang, Drs. As’at M.Ag menyambut baik proyek tersebut dan berharap pihak konsultan menyelesaikan pembangunan sesuai jadwal dan tepat

MOJOKERTO, BN - Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, memimpin langsung apel gelar pasukan pengamanan pelaksanaan Pil-

kades (Pemilihan Kepala Desa) serentak tahun 2016, Selasa 20 September 2016 sore kemarin di lapangan Stadion Gajah Mada, Mojosari.

RI ke 69 dan HUT Kabupaten Blitar serta kegiatan untuk menyambut gelaran Pengembangan kawasan WisataGunung Pegat Kecamatan Ponggok dan Srengat Blitar. Riyanto menyatakan Kawasan Gunung Pegat sangat cocok untuk kegiatan Paralayang yang mana medan yang tinggi sangat cocok untuk Paralayang dengan start di gunung Pegat dan Finsh dilapangan Desa Pojok Kecamatan Ponggok KabupatenBlitar. (Sastro)

Survey Simulasi Akreditasi Versi 2012 Tim KARS Survey RSUD Prof. Dr. Soekandar

waktu sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Renovasi Alunalun Lumajang sebagai salah satu fasilitas publik yang harus memilki beberapa unsur penting yang mengutamakan kenyamanan bagi masyarakat. Mulai dari keindahan, fasilitas taman, fasilitas kuliner hingga fasilitas parkir harus diren-

canakan dengan matang.

Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah kerjasama yang baik dalam berkoordinasi dengan dinas terkait, yakni Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang.

(Son)

Bupati Mojokerto Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pilkades Serentak 2016 “Pilkades adalah cermin demokrasi paling dekat dengan masyarakat, dimana akan dipilih pemimpin desa untuk enam tahun ke depan.

Pilkades serentak tahun 2016 dilaksanakan oleh 39 desa pada 15 kecamatan.

Ada 7 desa berada pada wilayah hukum Polres Mojokerto Kota, dan 32 desa pada wilayah hukum Polres Mojokerto. Dari 39 desa, sebanyak 36 melakukan pemungutan suara Rabu esok atau tanggal 21 September 2016 (hari ini, red), dan 3 desa sisanya pada tanggal 29 September 2016. Desa Puri Kecamatan Puri akan menyusul di tanggal 10

Olahraga Budaya dan Pariwisata.

Adapun Rute yang dilewati kawasan Gunung Pegat yang berada diwilayah Kec Ponggok dan Kec Srengat. Pada acara tersebut Start dilaksanakan di Gunung Pegat dan finish di depan Kecamatan Ponggok, dan meliwati tiga tempat peristirahatan.

Bupati Blitar Drs Riyanto MM dalam sambutannya di PosPeristirahatan II Menyatakan Masyarakat antusias dalam merayakakan HUT

Oktober 2016,” jelas bupati.

Personel aparat yang diterjunkan untuk pengamanan Pilkades wilayah hukum Kabupaten Mojokerto tahun 2016 sendiri terdiri dari, 75 personel dari Polres Lamongan, Sidoarjo 80 personel, Jombang 95 personel, Gresik 37 personel, Kabupaten dan Kota Pasuruan masing-masing 50 personel, Sat Brimob Polda Jawa Timur 100 personel, dan dari wilayah Kabupaten Mojokerto 408 personel.

Dalam apel yang dipimpin oleh Kasat Sabhara AKP Bambang Sujatmiko selaku Komandan Apel dan Kabag Ren Kompol Sugi-

anto selaku Perwira Apel ini, bupati juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kepolisian, TNI, Satpol PP dan Linmas yang telah berkontribusi besar dalam pengamanan wilayah pemungutan suara.

Hadir juga dalam apel ini Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Herry Suwito, Kapolres Mojokerto, AKBP Boro Windu Danandito, Kapolresta Mojokerto, AKBP Nyoman Budiarja, Dandim 0815, Kajari, SKPD serta Forkopimcam dan Forkopimda Kabupaten Mojokerto. (arie)

MOJOKERTO, BN - Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, meminta RSUD Prof. dr. Soekandar agar selalu memberi pelayanan prima, sehingga lulus dengan predikat paripurna. Hal tersebut Ia sampaikan dalam acara survey simulasi akreditasi versi 2012 oleh tim KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit), Senin 19 September 2016 malam di hall d’Resort Resto, Raya Bypass Mojokerto.

“Pemerintah melalui Kemenkes (Kementrian Kesehatan) mewajibkan dilaksanakannya akreditasi RS dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Dasar hukumnya yakni UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan UU nomor 44 tahun 2009 tentang RS, serta Permenkes 1144/Menkes/Per/VII/2010 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkes. Misal dalam pasal 40 ayat (1) UU no.44 tahun 2009, ditegaskan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, wajib dilakukan akreditasi berkala minimal tiga tahun sekali. Saya minta RSUD Prof. dr. Soekandar bisa memberi pelayanan prima dan berhasil lulus dengan paripurna,” jelas bupati.

Murtiningsih, salah seorang dari tiga tim survey KARS, mengatakan bahwa akreditasi merupakan salah satu bentuk pengakuan pemerintah pada manajemen sebuah rumah sakit, karena dinilai mampu memenuhi standar yang ditetapkan. Akreditasi bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, sebagai komitmen pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan bermutu.

“Kita melakukan survey selama tiga hari di RSUD Prof. dr. Soekandar (20-22 September 2016), tim terdiri dari dr.

Yanuar dan satu rekan kami yakni Ibu Nurfiah. Akreditasi menjadi hal penting yang harus dimiliki RS. Disamping karena tuntutan pemerintah, untuk membangun sebuah kerjasama dengan berbagai pihak seperti perusahaan maupun instansi pendidikan, sebuah RS harus terakreditasi,” papar Murti. (ar/hms)

5 JAWA TIMUR

BIDIK NASIONAL EDISI 649/27 SEPT-09 OKT 2016

Proyek Renovasi Gedung Pengadilan Agama Banyuwangi Perlu Diawasi BANYUWANGI, BNTahun 2016 ini Proyek Renovasi Gedung kantor Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi sudah mulai dikerjakan oleh Kontraktor CV Cendrawasih Karya Putra dan Konsultan Pengawas CV Arsila Cipta, dengan anggaran dana sebesar Rp 1.747.600.000,- , lokasi Proyek berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto, jangka waktu pelaksanaan 120 hari kalender, untuk Volume tidak tercantum di papan nama Proyek.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung, untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung, dan guna memastikan adanya Proyek ini Wartawan BIDIK Nasional menemui Sekre-

Pekerja sedang mengerjakan pilar gedung PA Banyuwangi

taris PA, Achmad Chozin menjelaskan “Kami mengharapkan Proyek ini berjalan sesuai perencanaan dan tepat waktu, dan Program Renovasi Gedung kantor PA dari Pusat MA “ jelasnya diruang kerjanya. (14/09/ 2016)

Sebelumnya Wartawan ini menemui Humas PA saudara Amroni, menjelaskan “Benar mas, Proyek Gedung PA ini dari Pusat MA, sedangkan Sekretaris PA saat ini di Jakarta” jelasnya diruang tamu beberapa hari kemarin. Perlu di-

ketahui sebelumnya Wartawan ini mendatangi lokasi Proyek dan menemui saudara Hatta selaku Kepala tukang di tempat Proyek Renovasi Gedung kantor PA, untuk Direktur Kontraktor saudara Mugeni dan Pengawas saudara Kholik, sedangkan Pengawas Konsultan Mbak Nisa, dan Proyek ini ditargetkan selesai bulan Desember 2016.

Hingga berita ini diterima kemeja Redaksi Surabaya, Wartawan BIDIK Nasional juga LSM FORMAT Divisi Humas belum bisa mengkonfirmasi Direktur Kontraktor dan Pengawas Konsultan juga Kepala PA Banyuwangi saudara Agus Purwanto, Tim masih memantau Perkembangan Proyek ini.

(Djoni)

Workshop Raperda Pengelolaan Sumber Daya Air BANYUWANGI, BNGuna mengatasi permasalahan atas produk-produk hukum di daerah, yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Maka diperlukan langkah atau cara yang dapat menjadi filter, dengan kegiatan sarasehan, workshop ataupun publik hearing, sehingga Peraturan Daerah yang akan dibentuk menjadi efektif dan diterima oleh masyarakat.

Sebelum melakukan pembahasan lebih jauh, Dinas PU Pengairan selaku pemangku kepentingan bersama Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pengelolaan Sumber Daya Air, DPRD Banyuwangi menggelar Workshop untuk menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undang-

an dengan peraturan daerah yang sedang dibahas yang mengatur suatu bidang tertentu, seperti halnya Sumber Daya Air. “Workshop ini digelar agar substansi yang diatur dalam produk hukum daerah ini tidak tumpang tindih dengan peraturan diatasnya,” jelas Kepala Dinas PU Pengairan Banyuwangi, DR. Ir. H.Guntur Priambodo saat ditemui Majalah Parlemen, Rabu (21/09/2016) di Hall Hotel Ketapang Indah Banyuwangi.

Selanjutnya, Ketua Pansus Raperda SDA, H. Sugirah, S.Pd, menyambut positif kegiatan workshop yang diselenggarakan tersebut. Ia memandang hal itu sebuah terobosan positif guna menyelaraskan berbagai

pemikiran dan upaya dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Banyuwangi.

“Ini tentunya suatu upaya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Banyuwangi, Dalam workshop ini diharapkan menghasilkan rumusan-rumusan baik terkait dengan pengelolaan sumber daya air di Banyuwangi” sambut H.Sugirah.

Kegiatan workshop

pembahasan Raperda Pengelolaan Sumber Daya Air, diundang hadirkan narasumber dari Biro Hukum Sekda Propinsi Jawa Timur, Dinas PU Pengairan Jawa Timur, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Perhutani, HKTI, KTNA, Dinas Pertanian, BPPT-PM, LSM beserta seluruh anggota Pansus Raperda Pengelolaan SDA DPRD Banyuwangi.

(Humas DPRD / Djoni)

Rayakan HUT Ke-61 Polantas Turut Lestarikan Terumbu Karang

Para penyelam KUB Pesona Bahari sedang menata parkir sepeda motor di bawah laut Grand Watudodol

BANYUWANGI,BNPernah lihat parkiran motor di bawah laut? Jika belum bisa datang ke Pantai Grand Watudodol (GWD) Desa Bangsring, Kec Wongsorejo.

Di pantai yang terletak di perbatasan antara Kec Kalipuro dan Wongsorejo ini

memiliki panorama parkir motor bawah laut.

Namun maaf, parkiran itu bukan untuk penitipan sepeda motor kalangan umum. Sepeda motor yang di parkir di bawah laut ini difungsikan sebagai rumpon agar ditumbuhi terum-

bu karang. Harapannya agar ikan karang kembali mendiami kawasan pantai di wilayah utara Banyuwangi yang rusak akibat pengeboman oleh nelayan dan pemburu ikan hias.

Andai para pengunjung memiliki rongsokan sepeda motor yang sudah tak terpakai bisa dihibahkan ke Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pesona Bahari untuk diparkir di sana. Asalkan kendaraan yang telah dihibahkan tidak diambil lagi.

Masalahnya kuda besi itu supaya ditumbuhi terumbu karang sehingga dasar laut Pantai GWD kembali lestari.

Sebanyak 13 unit sepeda motor bekas diparkir di dekat Pondok Apung. Belasan kendaraan itu berasal dari Satlantas Polres Ba-

nyuwangi yang sengaja dimusnahkan di bawah laut agar bermanfaat bagi pelestarian terumbu karang di wilayah Pantai GWD. Kasatlantas Polres Banyuwangi AKP Samirin menjelaskan, penataan parkir motor bawah laut tersebut dalam rangka HUT Polisi Lalulintas ke-61 yang jatuh pada 22 September 2016.

Ketua KUB Pesona Bahari, Abdul Azis, memprediksi karang akan terlihat tumbuh rimbun pada rumpon kurang lebih satu tahun ke depan. Teori ini dia pelajari berdasarkan transplantasi karang yang dilakukan kelompoknya sebelum penanaman rumpon dari sepeda motor bekas.

(HUMAS POLRES / Djoni)

Soal Box Culvert di Pagendingan Diduga Ada Oknum Pengairan Jombang Kena Suap JOMBANG, BN- Rencana proyek untuk salah satu pabrik yang berlokasi di wilayah Desa Tapen, tepatnya di dusun Pagendingan Kecamatan Kudu tanpa mengantongi surat izin resmi dari Dinas Pengairan Jombang telah melakukan perbuatan ngawur dengan memasang box culvert untuk jembatan menuju ke lokasi rencana pabrik tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh tim pengurukan yang ditunjuk oleh pabrik tersebut , sehingga Kantor Dinas pengairan Jombang mengirim surat dengan Nomor 610/1064/415.23/2016, berupa surat teguran yang isinya ditujukan kepada ketua tim pengurukan adapun isinya.

“Menindak lanjuti hasil pemantahuan kami di lapangan yang menemukan kegiatan pemasangan box culvert di saluran sekunder bebekan yang merupakan saluran irigasi yabg masih berfungsi sesuai denganPerda No.6 Tahun 2009,Tentang irigasi, pasal 53 ayat (4) bahwa untuk keperluan pengamana jaringan irigasi di larang mengubah dan /atau membongkar bangunan irigasi, serta bangunan yang lain di dalam,atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, bersama ini kepada saudara (tim pengurukan) untuk segera membongkar bangunan di maksud. Rencana untuk proyek pabrik tersebut diduga telah melakukan melawan aturan yang di terapkan Pemkab Jombang,perbuatan yang dilakukan dengan memasang box culvert diduga juga telah dibantu oleh oknum dari dinas pengairan setempat,adapun ada dugaan adanya suap ke oknum yang terkait .

Kenapa adanya dugaan suap itu sampai menjadi bahan pemberitaan, karena sebelumnya dari pihak tim pengurukan sudah memberi tahukan ke pihak dinas pengairan setempat, dan ketika tahu dengan di pasangnya box culvert hanya diam saja dan pura-pura tutup mata,padahal hanya pemberitahuan saja dan belum mengeluarkan surat izin resmi yang dikeluarkannya,jadi mustahil apabila tidak terjadi dugaan suap masuk ke salah satu oknum dinas pengairan kabupaten Jombang.

Perbuatan yang di lakukan oleh tim pengurukan pabrik tersebut juga diduga telah melanggar hukum,maka apabila tidak dilakukan pembongkaran,pihak Pemkab jombang bisa melaporkan ke aparat hukum. Sedangkan menurut Kepala Dinas Pengairan Jombang Ir. Arif Gunawan, “Kami sudah mengirimkan surat kepada tim pengurukan proyek tersebut,dan kami menghimbau untuk segera membongkar box culver jembatan itu. Soal adanya isu suap ke oknum dinas pengairan saya kira tidak ada itu, saya sudah memanggil kepala UPT.Pengairan Ploso dan sudah saya tanyai, ketika itu pihak tim pengurukan hanya pemberi tahuan saja, bahkan tidak memberi apa-apa,jadi tidak ada suap ke oknum dinas pengairan” Terangnya. (totok/Bersambung edisi depan)

ABK KMP Tri Sakti Dalang Curanmor di Pelabuhan Ketapang BANYUWANGI,BNPasca penangkapan MA (48), warga Dusun Sepanjang Wetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, pihak kepolisian memang mempersilahkan warga yang merasa kehilangan kendaraan roda dua untuk mendatangi Mapolres Banyuwangi guna menelusuri kendaraannya. MA merupakan petugas kebersihan di Kapal Motor Penumpang (KMP) Tri Sakti yang melayani trip Pelabuhan Ketapang – Gilimanuk.

“Terakhir dia beraksi pada 19 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 WIB sepulang dari bekerja. Lokasi pencurian di area parkir Pelabuhan LCM Ketapang. Aksi ini berhasil kita endus dan menguak aksi tersangka di 26 lokasi kejadian selama kurun waktu dua tahun, mulai 2014-2016,” tambah AKBP Budi Mulyanto didampingi Kasatreskrim AKP Dewa Putu Primayogantara Parsana dan Kasubaghumas AKP Bakin.

Dari sejumlah TKP itu

Setkab Jombang Akan Tertibkan Bisnis Tanah Kavling JOMBANG, BN - Sekretaris Kabupaten (Setkab) Jombang, Ita Purbawati, mengaku gerah melihat pergerakan bisnis kapling sawah di Jombang yang kian menjamur tapi tidak dibarengi kesadaran para pelaku usaha untuk melengkapi ketentuan perizinan yang disyaratkan. Karena itu dalam waktu dekat, tegas Setkab, jajarannya akan melakukan evaluasi untuk segera diambil langkah penertiban. “Secepatnya pasti kita ambil tindakan penertiban, “tegas pejabat berpenampilan stylis ini kepada BN. Berdasarkan info BN, tren bisnis kapling sawah untuk kebutuhan hunian di seantero Jombang terbilang menunjukkan pergerakan cepat. Hanya dalam kurun dua tahun terakhir saja,

jumlah lokasi kapling sawah di Jombang mencapai lebih dari 50 titik. Sebaran terpusat terjadi di Kecamatan Mojoagung, Mojowarno, Sumobito, Kesamben, Peterongan, dan tentu saja sejumlah Kecamatan yang lain.

Sayangnya tren positif itu tidak dibarengi kecakapan administratif yang cukup. Data BN menyebutkan, dari puluhan bidang kapling sawah siap jual tersebut, hanya ada tiga lokasi saja yang sudah mengantongi IPR (Izin Pemanfaatan Ruang). Antara lain bidang kapling tanah milik Basuni di Desa Betek, bidang kapling tanah milik Okky di Desa Mancilan, dan satu lagi bidang kapling milik Ali Mashar di Desa Murukan.

Ketiga lokasi tersebut berada di wilayah kecamatan Mojoagung.

Sementara itu puluhan bidang kapling lain yang tersebar di sejumlah kecamatan di Jombang dipastikan belum mengantongi IPR. Salah satunya adalah bidang kapling milik Nur Ali Mahmudin dibawah bendera CV Tiga Berlian.

Pengusaha muda yang satu ini dikenal paling banyak memiliki bidang kapling tanah sawah. Antara lain di Desa Karang Winongan, di Desa Kemodo, di Desa Betek, dan di Desa Cakul untuk yang masuk wilayah Mojoagung.

Sementara di Kecamatan Mojowarno, CV Tiga Berlian disebut memiliki dua lokasi yakni di desa Wringin Pitu dan desa Suko Bendu.

Diluar itu, Nur Ali Mahmudin masih memiliki sejumlah lahan dikawasan lain yang kesemuanya tanpa IPR dan sebagian besar sudah terjual ke pihak konsumen dengan cara di angsur.

Di kecamatan Sumobito, jumlah lahan kapling tanah sawah juga tak kalah menjamurnya. Antara lain bidang kapling milik Nuri yang berlokasi di lahan pertanian dusun Penampan desa Kedungpapar. Lahan seluas 4000 m2 yang di pecah menjadi 22 bidang kavling tersebut sudah terjual habis hanya dengan dukungan AJB (Akta Jual Beli) Desa dan tanpa dilengkapi IPR serta risalah tanah dari BPN. Selain milik Nuri, kapling tanpa IPR juga tersebar di banyak desa di Kecamatan Sumobito, antaralain Desa

Segodorejo, Desa Mlaras, Desa Menturo, Desa Brudu dan Desa Plemahan.

Di Kecamatan Peterongan, konsentrasi lahan kapling masih berkutat dikawasan pinggiran kota yakni Desa Mancar dan Tugu. Di Kecamatan Kesamben, kapling-- sawah tanpa IPR itu tersebar di Desa Kedungboto, Desa Podoroto, dan Desa Blimbing. Se-mentara di Kecamatan Diwek, kapling tersebut lebih banyak berada dikawasan Desa Puton. Di kecamatan Kudu dan Kecamatan Ngusikan, sedikitnya ada lima lokasi yang baru dibuka dan tentu saja tanpa IPR. Rugikan Konsumen dan Pemkab Berdasarkan info BN, menjamurnya bisnis kapling “liar” di Jombang yang kian

Kapolres Banyuwangi AKBP Budi Mulyanto sedang memeriksa data barang bukti curanmor yang diserahkan Kasatreskrim AKP Dewa Putu Primayogantara Parsana

berhasil diamankan 17 unit sepeda motor berbagai merek. Beberapa diantaranya telah dijual oleh pelaku dalam bentuk suku cadang.

Dari belasan unit sepeda motor yang disita tersebut juga menggunakan nomer polisi palsu.

“TKP dominan di Pelabuhan Ketapang dan kawasan Kecamatan Kalipuro.

Terkait aksi yang terakhir motor yang dicuri dijual kepada penadah berinisial MI (34), warga Dusun Wadung, Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore seharga 1,3 juta rupiah,” sambungnya.

MI telah diringkus aparat bersamaan dengan penangkapan MA. Selain MI, polisi juga mengamankan penadah lain berinisial FH (30), juga warga Glenmore.

Ketiganya kini menjalani penahanan yang sama di Mapolres Banyuwangi.

“Mereka termasuk sindikat. Modus operandinya termasuk lama kurang lebih dua tahun. Ruang gerak MA berjalan leluasa karena ditopang pekerjaannya selaku petugas kebersihan KMP Tri Sakti,” tegas Kapolres lagi.

menunjukkan tren menguat tersebut dipastikan terjadi akibat belum ada kontrol kuat dari pihak Pemkab. Padahal sikap pembiaran seperti itu pada gilirannya hanya akan merugikan pihak konsumen dan Pemkab sendiri. Sedikitnya, Pemkab akan kehilangan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor retribusi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan HO (Izin Gangguan). Tapi lebih parah dari itu, Pemkab bisa dituding tidak jago soal tata kelola pemerintahan karena kapling liar tersebut berimplikasi pada perusakan tataruang dan berpotensi menyeret konsumen ke ranah sengketa padahal Pemkab memiliki kewenangan yang bisa mencegah itu. Pada gilirannya, pembiaran seperti itu hanya akan memicu pelanggaran yang lain dalam banyak bentuk dan tingkatan, dan

pada akhirnya kinerja Pemkab akan jauh dari kata efektif.

Sementara di posisi konsumen, lahan kapling sawah tanpa IPR akan berdampak cukup serius. Yakni lahan tidak bisa dilakukan proses pemecahan atau upaya balik nama. Kepala BPP (Badan Perizinan dan Pelayanan) Pemkab Jombang, Abdul Qudus, menegaskan hal itu kepada BN pada suatu kesempatan, yang kemudian diamini oleh pejabat senior BPN Jombang. “Untuk kapling sawah yang berjumlah kurang dari sepuluh bidang, BPN masih bisa toleransi untuk menerbitkan risalah tanah. Tapi kalau lebih dari itu, BPN sangat bergantung pada rekom Pemkab terkait tataruang, “tegas Basuki, Kasi risalah tanah BPN Jombang, kepada BN, Kamis (23/9) lalu. (totok/udin/

(HUMAS POLRES/Djoni)

bersambung edisi depan)

6 NASIONAL

BIDIK NASIONAL EDISI 649/27 SEPT-09 OKT 2016

SMPN 22 Makassar Diduga Tidak Transparan MAKASSAR, BN-Kebijakan otonomi pendidikan yang diterapkan oleh pemerintahan saat ini merupakan momentum bagi masyarakat untuk berpartisipasi tidak saja dalam aspek pengawasan, lebih penting lagi adalah dalam memperkaya muatan pendidikan.

Salah satu peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan dan fungsi kontrol Media dalam memberikan informasi seluasluasnya kepada masyarakat, sehingga tercipta transpa-

ransi di tengah-tengah masyarakat. Salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) 22 Makassar yang berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda No.7, berdasarkan Hasil investigasi wartawan media BidikNasional, Kamis (6/ 08/16) memperoleh data serta informasi bahwa pihak sekolah sekolah SMP Negeri 22 kota Makassar tidak transparan dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Hal itu diyakinkan Pasalnya, sejauh ini kepala seko-

lah terkesan tertutup dalam penyampaian Dana BOS, bahkan tidak adanya pengu-

muman di papan informasi terkait penggunaan dana BOS. (M.Yasin)

SD Inpres Bantabantaeng 1 Fokuskan Program Revolusi Pendidikan

Kepsek SD Inpres Bantabantaeng I Kecamatan Rappocini Kota Makassar Hj.Baina. S,Pd.M.Pd saat memberi pengarahan pada siswa dan guru

MAKASSAR, BN- Program walikota Makassar ramdhan danny pomanto Revolusi Pendidikan Mulai berjalan Dibeberapa sekolah di kota Makassar, misalnya SD Inpres Bantabantaeng I Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Hj.Baina. S,Pd. M.Pd selaku Kepala sekolah Mengatakan “pihaknya sedang Fokus untuk membenahi beberapa kegiatan yang

masuk dalam Program Unggulan Revolusi Pendidikan yang telah digaungkan oleh Bapak Walikota Makassar, Danny Pomanto” Jelasnya.

Beliau juga menambahkan, Kami telah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menuntaskan program unggulan disekolah. “Kita sedang bekerja sama dengan Komite, Orang tua siswa, dan beberapa pihak terkait

untuk menuntaskan 21 Program ini,” Ujar Hj.Baina ketika di ruang Kantornya Senin, 5/9/016. Belum lama ini.

Hj.Baina menyebutkan, pihaknya membuat berbagai inovasi untuk menangani berbagai masalah seperti pembentukan Pakuyoban pada tiap kelas dimana para orang tua diberikan ruang untuk beriteraksi sesamanya dengan tujuan mempermudah bila ada program yang menyangkut kegiatan anak didik disekolah.

Dibidang kebersihan menurut Hj.Baina sudah berjalan dengan baik seperti; Program Bank Sampah (Gamara) Gagai Makassarku Tena Rantasa, sudah ada dan itu menarik perhatian bagi siswa.para siswa telah dibekali buku tabungan sampah, bukan itu saja sampah-sampah itu dikelolah jadi bahan kerajinan yang dapat berni-

lai ekonomis.semua ini hasil kerjasama dengan UPTD Pusat pengelolaan sampah.

Selain urusan pemilahan sampah, Hj. Baina.S.Pd, M.Pd juga tengah melakukan penataan Sanggar Seni (Sumanga Ria) Siswa Guru Gembira, Bidang UKS (Sikamaseang) Siswa Guru Saling Menyayangi,dan penataan Green Haouse dibantaran kelas karna sekolah ini sedang menuju sekolah Adiwiyata tingkat Kota Makassar. meskipun keterbatasan lahan terlihat sempit kami optimis 21 Program Unggulan Revolusi Pendidikan dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Dengan demikian kedepan sekolah ini tidak ada lagi ada kesan rantasa dan dapat besaing dengan sekolah lain, baik dalam penataan sekolah maupun sistem pendidikan yang diterapkan di sekolah ini.Tutupnya. (Dein)

SDN Mangkura I Kerjasama dengan LSM Sindir Kelola Sampah Drs. H. Syahrir Malle, M.Pdi bersama ketua LSM SIndir MAKASSAR, BN- Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, dan bau. Di zaman modern, setelah Louis Pasteur menemukan proses penularan penyakit atau infeksi disebabkan oleh mikroba, kebersihan juga berarti bebas dari virus, bakteria patogen, dan bahan kimia berbahaya.

Oleh karna itu tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan lingkungan bersih, untuk itu Kepala sekolah memanfaatkan sampah menjadi sebuah karya kreasi serta menjadikan sisa sampah bernilai ekonomis, SDN Mangkura I melakukan kerjasama de-

ngan LSM Sindir (serambi inspirasi dan informasi rakyat) yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU).

Kepala SDN Mangkura I, H. Syahrir Malle mengatakan, banyak hal yang kami dapatkan dalam kerjasama ini, diantaranya membina guru dan murid dalam me-

ngelola sampah daur ulang, membimbing dalam menggunakan beberapa komponen Adiwiyata seperti penggunaan green house, komposter dan lainnya. Selain itu, LSM Sindir juga membeli sisa sampah yang tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Dan dana penjualan sampah ini akan dikelolah sendiri

dan masuk direkening masing-masing kelas.

“Ini sudah kedua kalinya sampah sisa kami dibeli LSM Sindir dan semua uang penjualannya akan masuk ke rekening kelas masingmasing,” terang H. Syahrir, rabu (31/8). Sementara di tempat yang sama, Andi Fatmawati, wakil ketua LSM Sindir menjelaskan, kehadiran LSM Sindir di tengah masyarakat khususnya sekolah yang sekarang ini menjadi prioritas kami tidak lain untuk memberi edikusi seputar sampah yang mana sampah itu dapat diolah dan menghasilkan nilai ekonomis.

(Anto)

Sekolah Luar Biasa YPAC Kota Makassar Butuh Perhatian Walikota MAKASSAR, BN - Sekolah Luar Biasa (SLB) YPAC Kota Makassar yang berada di jln. P Tendean kecamatan Tallo yang menjadi tempatnya anak-anak berkebutuhan khusus menimba ilmu saat ini masih butuh perhatian dari pemerintah daerah setempat.

Sebab selain proses belajar mengajar di kelas semakin meningkat, tapi juga jumlah siswa bertambah, sehingga butuh beberapa peralatan yang bisa digunakan.

Hal itu dituturkan oleh bapak kepala sekolah SLB YPAC Muhlis H, kepada wartawan Bidik Nasional saat ditemui di ruangannya baru-baru ini, Kamis (8/9/ 16).Beliau juga menambahkan keterbatasan ruangan yang menjadi kendala sehingga tiap tahun penerima siswa baru jadi terbatas.”Untuk jumlah murid saat ini di tahun ajaran 20162017 ada 134 orang dari 3 tingkat SDLB, SMPLB, SMALB, tapi sayangnya tiap

tahun ada penolakan murid baru, bukan berarti kami tidak menerima cuman kami keterbatasan ruangan yang tak memadai semoga kedepan pihak pemerintah dapat menanggapi hal tersebut” ungkapnya Sekolah SLB yang didirikan sejak tahun 1972 ini oleh H DHARMA PAKALARAN, 44 tahun sudah seko-lah ini didirikan untuk melayani masyarakat SUL-SEL khususnya orang tua yang mempunyai anak keterbata-

san mental, lewat perjuangan dari guru-guru yang dulu hingga sekarang sekolah tersebut sudah meraih banyak prestasi dari segala bidang pengetahuan. (Arch)

Wabup Pinrang Hadiri Peletakan Batu Pertama Musholla Bittoeng PINRANG, BN- Manusia yang senantiasa mendapat rahmat dari Allah sudah selayaknya bersyukur. Bentuk perwujudan rasa syukurpun bermacam-macam, salah satu nya adalah bersedekah, namun alangkah baiknya apabila sedekah yang kita keluarkan bisa bermanfaat secara simultan menjadi amal jariah (amal yang tidak putus) di mata Allah SWT. Seperti yang dilakukan oleh keluarga Alm.Takkalawa dan Alm.Nadiman yang mewakafkan tanahnya untuk kepentingan masyarakat Bittoeng Kecamaatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Di tanah seluas 15 × 25 M2 yang mereka Wakafkan akan berdiri sebuah Musolla yang akan digunakan untuk beribadah oleh Masyarakat sekitar.

Wakil Bupati Pinrang Muh.Darwis Bastama,SP yang hadir pada peletakan batu pertama pembangunan sarana ibaWabup Pinrang Muh.Darwis Bastama,SP, saat dah bagi umat muslim ini juga ikut memeletakkan batu pertama Musholla Bittoeng nyumbang 100 zak Semen. Darwis mengungkapkan,dengan adanya sarana ibadah berupa musholla di Bittoeng ini akan memudah kan Masyarakat sekitar untuk beribadah dan melakukan kegiatan keagamaan lainnya. (DNY/YASIM)

SD Inpres Sambung Jawa 1 Terapkan Adiwiyata MAKASAR, BN-Pro-gram Adiwiyata adalah salah satu program walikota Makassar dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Dalam program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif.

SD Inpres sambung Jawa 1 yang berada di jln. Tanjung Rangas no.1 yang memiliki murid 365 dinahkodai oleh Sohrah M.S.pd, ketika di temui awak media BN,sabtu (17/ 9). Menuturkan program adiwiyata di lingkungan sekolahnya sudah mulai di implementasikan penghijauan, pengecetan sekolah, pemberian bak sampah di setiaap sudut sekolah, dan memberikan arahan ke murid-murid tentang dampak lingkungan” tuturnya Beliau juga menambahkan bahwa di sekolah yang di pimpin sudah masuk dalam program presiden RI Joko Widodo dalam program kartu Indonesia pintar

produksi olah palstik tersebut dilakukan di salah satu gudang yang ternyata tak dilengkapi izin pergudangan. Hanya memang, kegiatan tersebut dilakukan dengan cara samar dan terkesan di sembunyikan dari perhatian publik. Disamping itu, kegiatan tersebut tidak dilakukan setiap hari melainkan hanya beradasarkan permintaan order saja.

Sehingga seringkali gudang nampak kosong.

Pantauan koran ini dilapangan menyebutkan, dalam satu bulan misalnya, belum tentu ada kegiatan olah plastik di dalam gudang bodong yang berlokasi di pinggiran jalan kabupaten dekat kantor kecamatan Mojowarno tersebut.

Sekali pun ada kegiatan, durasinya tidak terlalu lama,

hanya sekitar satu minggu atau dikisaran hitungan hari. Itu pun kondisi gudang tertutup rapat untuk memberi kesan seolah tidak ada kegiatan di dalamnya.

Pengusaha yang satu ini terbilang nekat karena ia sengaja menabrak ketentuan terkait pengolahan limbah plastik, serta berkegiatan industri tanpa dilengkapi izin usaha, dan itu semua

(KIP), “Saya sangat bersyukur disekolah saya ada 225 murid yang mendapat kartu (KIP) dan saya sangat mendukung program walikota Makassar dalam revolusi pendidikan yang di canamkannya” jelasnya. (arch)

SD Negeri Baraya 1 Bontoala Genjot Program Revolusi Pendidikan

Abd,Azis Karim,S.Pd.M,Si.

MAKASSAR, BN- Sejak diberi amanah dan tanggung jawab untuk menahkodai SD Negeri Baraya I Bontoala. Abd,Azis Karim, S.Pd.M,Si,selaku kepala sekolah terlebih dahulu mempelajari karakter yang ada pada lingkup sekolah. Selain itu Abd,Azis juga

mencoba menganalisa kelemahan dan kelebihan yang ada pada sekolah tersebut dan bagaimana kelemahannya bisa di atasi dan kelebihannya bisa terus di tingkatkan.

Saat di temui di ruang kerjanya, Rabu (21/9) Azis mengatakan,”suatu program akan berjalan dengan baik apabila kita dapat memahami karakter masing-masing individu. Baik itu karakter gurunya, siswa maupun warga yang ada di sekitar sekolah,” ujarnya.

Untuk progam ramah lingkungan (Adiwiyata), kami telah memberi tugas kepada masing-masing guru untuk mengkordinir masing-masing kegiatan,di samping itu Asis juga melibatkan para orang tua siswa.

Dimana saat ini semua item-penunjang penilaian telah terpenuhi seperti: Grean House,biopori,bank sampah, pojok baca dan tempat Air wudhu. (Lukman)

SMPN 33 Makassar Benahi Sekolah Jadi Indah dan Bersih MAKASSAR, BN- Andi Mardiani Maddusila, kepala SMPN 33 Makassar Yang Berada Dijalan Tamalate 8 No.1demi tercapainya visi misi serta kemajuan sekolah Mewujudkan Makassar 2 X Tambah lebih baik. Menurut dia, hal terpenting yang harus dilakukan adalah memberikan perhatian

Gudang dan Kegiatan Industri B3 di Mojowarno Ilegal JOMBANG, BN - Ulah pengusaha yang satu ini tergolong nekat. Bagaimana tidak, ia seolah tanpa beban bertahun-tahun melakukan aktivitas industri berbahan plastik tanpa dilengkapi izin sebagaimana ketentuan yang berlaku. Padahal kegiatan tersebut tergolong berbahaya karena limbah plastik masuk kategori limbah B3.

Konyolnya lagi, kegiatan

Sohrah M.S.pd

dilakukan di salah satu gudang yang tak berizin pula.

Padahal tindakan tersebut sudah masuk kategori kejahatan lingkungan, serta pengemplangan pajak dan penihilan retribusi daerah.

Hebatnya, tindakan nekat tersebut sampai saat ini terbilang aman tanpa pernah terendus pihak yang berwenang. (totok/udin)

kepada siswa dengan memotivasi siswa untuk Berprestasi.

“Siswa kami selalu digenjot dalam berprestasi, dan dengan cara ini setiap tahunnya orang tua siswa senantiasa memberikan kepercayaan kepada kami untuk mendidik anak-anaknya, dan Kekompakan Yang Selama ini Kami lakukan Akan terus berjalan dengan baik di sekolah ini” kata Andi Mardiani (Rabu 21/9/ 16) Lanjut Kepsek yang baru 5 Bulan Kurang lebih mengatakan Kami terus memperbaiki setiap ruangan yang perlu di perbaiki ini tentu untuk kepentingan proses belajar mengajar siswa kami untuk itu perlu Kreativitas merubah Sekolah Menjadi indah dan bersih.

Andi Mardiani Maddusila, Kepsek SMPN 33 Makassar

Dengan adanya dana bantuan operasional sekolah (BOS) sangat membantu dalam mendukung proses pembelajaran Dan menjaga lingkungan yang indah dan bersih.Selain Itu Kata kepsek Juga Kami terus Melakukan Pengecetan Dan memperindah sekolah yang Seperti Di Renovasi Ruangan UKS Dan Ruangan BK. Dengan Jumlah Siswa 936 Siswa Dengan guru Pendidik yang kompak Saya Rasa,Untuk pendidikan yang baik bisa lebih maksimal. (Dony)

7 NASIONAL

BIDIK NASIONAL EDISI 649/27 SEPT-09 OKT 2016

Warga Desa Pesawahan Kompak Membangun

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Banten

Canangkan Gerakan Bersih Sungai dan Situ

BANTEN, BN – Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai dan situ. Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP) Provinsi Banten menggelar kegiatan gotong royong membersihkan sampah di Situ Tasikardi yang berlokasi di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.

Dalam sambutannya, Kepala Bidang Sungai di Dinas SDAP Provinsi Banten, Rahmat Rugianto menyampaikan bahwa di banten ini banyak sungai dan situ dengan kondisi yang bermacam-macam. Salah satu yang sering terlihat adalah banyaknya sampah yang membuat sungai dan situ seolah-olah berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah.

“Sungai dan situ dianta-

ranya bisa dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pertanian, air minum, energi pembangkit listrik, sarana transportasi dan tempat rekreasi,” papar Rahmat, Rabu (24/08/2016).

Sehingga dikatakan Rahmat, sangat salah besar jika masyarakat terutama yang berada didaerah sungai dan situ tidak merawatnya dengan baik, minimal tidak membuang sampah ke sungai dan situ.

Kepala Seksi (Kasi) Penanggulangan Bencana, di Dinas SDAP Provinsi Banten, Endang Sudrajat juga menambahkan, bahwa tujuan dari diselenggarakannya gerakan bersih-bersih sampah di sungai dan situ ini adalah untuk mengajak masyarakat untuk menyadari betapa pentingnya fungsi dari sungai dan situ.

“Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 250 peserta yang terdiri dari satgas dan relawan Dinas SDAP, anggota Koramil Kramatwatu, Karang Taruna Desa Margasana Kecamatan Kramatwatu, Masyarakat Desa Margasana Kecamatan Kramatwatu, Pelajar Setingkat SMA (Pramuka, PMR, Pecinta Alam), Mahasiswa dan PMI,” ujar Endang.

Camat Kramatwatu menyambut baik kegiatan tersebut, menurutnya itu sangat membantu pihak kecamatan dalam rangka mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam memelihara kebersihan sungai dan situ di wilayahnya. “saya sangat antusias, kegiatan seperti ini perlu dilakukan untuk merangsang masyarakat, karena kebersihan sungai dan situ

itu tidak hanya semata-mata menjadi tugas pemerintah, melainkan tugas bersamasama untuk merawatnya, agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif dari keberadaanya,” ungkap Camat.

Pantauan di lokasi kegiatan, peserta yang dibagi dalam beberapa kelompok ini kemudian menyebar di Situ Kramatwatu dengan peralatan kebersihan yang disiapkan panitia.

Ratusan peserta yang ikut dalam kegiatan ini juga diberikan hadiah oleh pihak Dinas SDAP dengan syarat mampu mengumpulkan sampah paling banyak diantara kelompok yang lainnya.

Juga mendapatkan pengobatan gratis dan pembagian sembako bagi ± 100 warga Desa Margasana Kecamatan Kramatwatu. (ADV/ali)

Pemkot Banjar Genjot Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih BANJAR, BN- Pembangunan yang sedang berjalan di Banjar menitik beratkan ke Bidang Perkantoran Kelurahan-kelurahan, antara lain Pembangunan Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman, Kelurahan Pataruman dan Puskesmas, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar dan kelurahan Karangpaningal, Kecamatan Purwaharja-Pasar Banjar dan membangun Pasar Langensari. Diharapkan kepada Para Lurah setelah

selesai pembangunan Kelurahannya bisa dipakai dengan disertai peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Menyinggung tentang Kebutuhan Air Bersih menurut Kabid Cipta Karya David Abdilah ST,MM, khususnya di Kota Banjar untuk kebutuhan Air Bersih masih sangat kurang. Yang sekarang dilayani PDAM sekitar 27 persen.”Tapi untuk air bersih masih banyak khan sumbernya, mi-

salnya dari air hujan, dari sumur dan sumur Bor. Itu akses masyarakat untuk air bersih sudah bagus. Untuk beberapa daerah, kami berharap kesabarannya, bilamana belum bisa terlayani oleh PDAM dan kami pun punya program jangka panjang, karena salah satunya di Balokang Patrol untuk mengkaper daerah Neglasari, Situ Batu, Binangun, Tanjung sukur, untuk Cibeureum, Jajawar, balokang itu di akomodir dari sana,”

ujarnya.

Karena itulah, kata Davis Abdilah, memang butuh investasi yang cukup besar, kami punya keyakinan bisa melaksanakan dan melayani masyarakat dengan baik.

Untuk kapasitas PAM yang baru yang terletak di Balokang Patrol 50 liter per detik cukup untuk 50 ribu KK, atau sekitar 25 persen lagi masyarakat di kota Banjar bisa ditangani dari PDAM Patrol, ujarnya.

(Asep S)

Bencana Banjir Bandang, Ketua DPRD Jabar

Minta Pemerintah Lakukan Langkah Antisipasi BANDUNG BN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat meninjau warga/ korban longsor di Kecamatan Sumedang Selatan yang mengungsi di Gelanggang Olahraga (GOR) Tadjimalela, Kecamatan Sumedang Selatan, Jawa Barat, Kamis (22/9). “Tadi pagi saya meninjau ke lokasi pengungsian korban longsor Sumedang dan warga yang bermukim di daerah rawan longsor di dua desa. Dan saya kira warga dua desa

tersebut perlu direlokasi,” kata Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat pada wartawan.

Menurut dia, relokasi warga perlu dilakukan untuk menghindari adanya korban jiwa susulan akibat bencana tersebut. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada pemerintah baik pusat, provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi.

“Lokasi baru ini harus benar-benar aman dan layak

ditempati,” katanya.

Pada kesempatan tersebut DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan sejumlah bantuan seperti mie instan, air minum, pakaian, dan selimut untuk korban longsor di Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan informasi yang diterimanya ketua DPRD, bencana ini terjadi akibat meluapnya Sungai Cimanuk yang melintasi Sumedang dan Garut. Oleh karena itu, Ineu meminta agar segera dilakukan per-

baikan pada saluran sungai tersebut. “Apakah ada penyumbatan atau jaringan irigasi yang kurang memadai,” pungkasnya.

Untuk diketahui, jumlah korban jiwa banjir bandang di Kabupaten Garut terus bertambah.Hingga Rabu (21/9/2016) pukul 19.30, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jabar mencatat 22 korban jiwa. Sedangkan 16 warga lainnya masih dinyatakan hilang.

(Ihsan)

Pansus VIII Bahas Serius Perubahan SOTK

Pejabat Eselon II Kasak Kusuk Cari Perlindungan BANDUNG, BN - Ketua Panitia Khusus (Pansus) VIII yang membahas Raperda Perubahan dan Penyusunan Perangkat Daerah, Didin Supriyadin mengatakan, Pansus VIII DPRD Provinsi Jabar yang dipimpinnya berkomitmen untuk membahas raperda perubahan SOTK di lingkungan Pemprov Jabar dengan serius.

Bahkan, selain dari Pemprov Jabar, jika perlu pihaknya siap meminta masukan

dari akademisi maupun pihak lain agar raperda SOTK benar-benar matang dan komprehensif.

“Raperda SOTK ini bukan hanya soal komposisi organisasi dan personel, namun ini menyangkut masa depan Jabar. SOTK akan menentukan kinerja dan penyusunan APBD Jabar 2017,” jelasnya kepada wartawan di Gedung DPRD Provinsi Jabar.

Diakui Didin, pejabat te-

ras Pemerintah Provinsi Jawa Barat banyak yang khawatir dengan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK). Sebab, hal ini mengakibatkan adanya peleburan dinas, badan, dan asisten di lingkup Pemprov Jabar.

Terkait Perubahan SOTK, Pejabat Kasak-Kusuk Cari Pengamanan. Tidak sedikit para pejabat eselon II mencoba mencari dukungan hingga ke Ang-gota DPRD

Provinsi Jabar, hal ini terkait perubahan SOTK di lingkungan Pemprov Jabar. Bahkan Pansus VIII tengah membahas Raperda Perubahan dan Penyusunan Perangkat Daerah. Hal ini diungkapkan Ketua Panitia Khusus VIII yang menangani perubahan SOTK DPRD Provinsi Jabar, Didin Supriyadin saat dikonfirmasi terkait “kasak kusuk” para pejabat mencari pengamanan belumlama ini di Bandung. (Ihsan)

BANJAR, BN- Letak Geografis Desa Pesawahan yang ada di atas bukit kecamatan Banjar kabupaten Ciamis Jawa Barat, Menurut kepala pesa Jajang, bahwa didaerahnya sukses menjalankan program pemerataan pembangunaan disetiap lingkungan. Dimulai dari dusun Karanganyar pembangunan jalan rabat beton 1000 Akses jalan yang dibangun warga meter, Ciawitali 700 meter, Munggang wareng 500 meter, Mekar sari 200 meter, Cisarua 320 meter dan rabat beton didusun ciakar 650 meter. Keenam dusun tadi pembangunan inprastrukturnya berasal dari dana desa tahap pertama.

“Alhamdulilah berjalan dengan cepat dan tepat. Nah yang sekarang sedang berjalan adalah meneruskan pembangunan jalan di cisarua sepanjang 600 meter ini.

Ada 2 tahap,” ujarnya.

“Yang menjadi ganjalan saya sampai aaat ini adalah tidak disentuhnya pembangunan jalan di cigmping dengan jembatan cibadas jawa. Karena menurut sepengetahuan saya jalan ci gamping yang panjangnya 700 meter dan jembatannya itu adalah jalan pemda, begitu juga jembatan ci badas jawa yang kondisinya sudah rusak dan lapuk.

Padahal akses tersebut sangat dibutuhkan warga, terutama anak anak yang dari kali jaya bersekolah ke MI pesawahan itu harus melewati jembatan, coba kalo hujan dilewati licin mau jalan kebawah nyabrang sungai juga tak mungkin.Tahun 2010 jembatan ci badas jawa payah karena terkena banjir. Sampai saat ini belum ada perbaikan, padahal jembatan ci badas jawa menghubungkan antara desa kali jaya dusun karang sari RT 23 RW 02 dan desa pesawahan. Dusun Ciakar RT 01 RW 01, jembatan ini sudah banyak memakan korban jiwa ,jatuh dan meninggal, untuk itu kami berharap kepada pemerintah kabupaten ,supaya benar benar diperhatikan,” pintanya. (Asep s)

DPRD Jabar: APBD Perubahan Pangkas Rp 250 Miliar BANDUNG BN - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pemangkasan Rp 250 miliar pada APBD Perubahan Provinsi Jabar 2016. Hal ini terpaksa dilakukan untuk memenuhi kekurangan anggaran akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, angka detail APBD Perubahan 2016 masih belum ada. Saat ini pihak eksekutif bersama DPRD baru menyetujui perihal KUA-PPAS-nya saja.

Nantinya, secara simultan KUA-PPAS ini akan dibahas di masing-masing komisi. “Angkanya sedang disinkronisasi. sudah ada angka pastinya,” kata Ineu usai

penandatanganan nota kesepakatan bersama terkait KUA PPAS APBD-P 2016, di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung kemarin.

Meski begitu, menurutnya penyusunan APBD Perubahan 2016 cukup terhambat karena menunggu kepastian pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Sementara SILPA tahun 2015 sebesar Rp 800 miliar sebagiannya dialokasikan untuk dana transfer ke kabupaten/kota.

Sementara Anggaran mitra Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat secara total berkurang Rp 192 miliar lebih. Pengurangan anggaran sebesar itu setara dengan sekitar 8,5% dari total anggaran semula, yakni Rp

2,257 triliun lebih. Hal itu terungkap ketika rapat kerja Komisi IV dengan sembilan mitra Komisi IV. Adapun, OPD yang menjadi mitra Komisi IV DPRD Jabar, yang anggarannya dikurangi adalah Dinas Permukiman dan Perumahan Rp 103,579 miliar, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Rp 48,280 miliar, Dinas Bina Marga Rp 24,306 miliar, Dinas Perhubungan Rp 8,521 miliar, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rp 6,272 miliar, Badan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rp 5,046 miliar, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 2,891 miliar. (Ihsan)

Polisi Bersenjata Lengkap Ringkus Dimas Kanjeng Taat Pribadi Ngaku Bisa Gandakan Uang dan Kebal Hukum PROBOLINGGO, BNPimpinan Padepokan Dimas Kanjeng, TAAT PRIBADI ditangkap Polda Jawa Timur. Penangkapan ini dilakukan pagi dini hari di dalam area padepokannya, Yang beralamat di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kab Probolinggo.

Pantauan Tim BN, Dalam penangkapan tersebut melibatkan ribuan anggota kepolisan dari beberapa unsur. Dan penangkapan terhadap pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng itu sendiri berlangsung dengan cukup Dramatis dan Menegangkan.

Sejak Kamis (22/09/ 2016) dini hari, Sejumlah petugas kepolisian berseragam maupun tidak berseragam itu, sudah tiba di desa setempat. Dan saat menje-

lang pagi, para petugas bersenjata lengkap itu langsung mengepung lokasi padepokan yang dihuni sekitar ratusan ribu santri tersebut.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, Kalau penangkapan itu merupakan buntut dari kasus pembunuhan terhadap Abdul Gani (40), warga jalan Pattimura gang 1, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kraksaan, yang menjadi korban pembunuhan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, April lalu. ”Tersangka ini merupakan otak dari Kasus Pembunuhan tersebut. Dan sebelumnya, Pak TAAT PRIBADI ini sudah dipanggil untuk menghadap penyidik.

Namun, dia tidak pernah hadir. Sehingga kami kemu-

Dimas Kanjeng, TAAT PRIBADI

dian menetapkannya sebagai DPO hingga akhirnya ia sekarang kami tangkap,” tutur Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono saat ditemui di lokasi. Pelaku pengganda uang ini sempat menyebut dirinya kebal hukum. (sdr)

Keluarga Besar

DESA TIBUBENENG Mengucapkan

SELAMAT HARI RAYA

Galungan dan Kuningan I Made Kamajaya, SE. Perbekel Desa Tibubeneng

8 NASIONAL

BIDIK NASIONAL EDISI 649/27 SEPT-09 OKT 2016

Implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Serta Perubahan-Perubahannya BANTEN, BN - Undangundang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undangundang indaklanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil evaluasi penyelenggaraan Pilkada 2015 masih terdapat kelemahan, sehingga perlu perbaikan;

dan verifikasi peserta pemilu-kada; penetapan peserta pe-milukada; masa kampanye pemilukada; masa tenang; pemungutan dan penghitu-ngan suara; penetapan hasil pemilu; pelantikan dan pengucapan sumpah janji.

Isu strategis dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 memasukkan putusan MK-RI. Persyaratan terkait mantan terpidana dapat maju sebagai paslon peserta pemilihan sepanjang yang bersangkutan telah mengemukakan kepada publik secara jujur dan terbuka (psl 7 huruf g). Menghapus persyaratan tidak memiliki

sejak ditetapkan sebagai paslon peserta pemilihan (psl 7 huruf t).

Peran Pemerintah Daerah dalam Pilkada sesuai amanat Pasal 200 ayat 1 UU no.

8 Tahun 2015 pendanaan kegiatan pemilihan gu-bernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, serta pemilihan walikota dan wakil walikota yang dilaksanakan pada tahun 2015 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (fungsi budgeting).

Menyiapkan dan menyerahkan data kependudukan kepada kpu sesuai

memperkuat tugas dan fungsi penyelenggara pemilu/pilkada.

Tahapan penyelenggaraan pemilukada meliputi: Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilukadapemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; pendaftaran

konflik kepentingan dengan petahana (psl 7 huruf r).

Persyaratan bagi anggota dpr, dpd & dprd menyatakan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan sebagai paslon peserta pemilihan (psl 7 huruf s).

Persyaratan bagi anggota tni, polri & pns serta kades atau sebutan lain utk menyatakan pengunduran diri

tingkatan (pasal 11 huruf g). Pasangan calon berhak untuk men-dapatkan informasi atau data dari pemerintah dae-rah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 64 ayat 2).

Pemerintah daerah dapat memberikan kesempatan penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan kampanye

pada kpu provinsi dan kpu kabupaten/kota (pasal 66 ayat 2). KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye (pasal 66 ayat 4).

Bentuk bantuan dan fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilukada.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum sebagai berikut : Melakukan koordinasi dengan kpu pada saat penetapan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilu (ps.

8 ayat (1) huruf c, uu no. 15/ 2011); Penugasan personil pada sekretariat PANWASLU Kab/kota, PPK, PANWASLU Kecamatan, dan pps (ps. 126 ayat (2) huruf a, uu no. 15/2011); Penyediaan sarana ruangan sekretariat panwaslu kab/ kota, ppk, panwaslu kecamatan, dan pps (ps. 126 ayat (2) huruf b, uu no. 15/2011); Pelaksanaan sosialisasi (ps.

126 ayat (2) huruf c, uu no.

15/2011); Dukungan kelancaran transportasi pengiriman logistik (ps. 126 ayat (2) huruf d, uu no. 15/2011); Monitoring kelancaran penyelenggaraan pemilu (ps.

126 ayat (2) huruf e, uu no.

15/2011); Kegiatan lain se-

Menteri Pariwisata Hadiri Rakor Disbudpar Aceh di Hermes BANDA ACEH, BN – Rapat koordinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, di gelar di Ruang Aula Hermes Palace, Lampineung Banda Aceh. Senin (19/9/2016).

Pantauan BN acara rapat koordinasi yang bertema ‘Aceh sebagai destinasi Wisata Halal Unggulan. Hadir sejumlah pejabat pemerintah pusat. Provinsi dan kota Banda aceh.

Seperti Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya, Gubernur Aceh Zaini abdullah, Wali kota Banda Aceh Iiliza Saaduddin Jamal Kadisbudpar Aceh, Reza Fahlevi

beserta instansi terkait yang berasal dari seluruh Aceh serta para Bupati/Walikota Se-Aceh dan juga turut hadir perwakilan kepala daerah Nusa Tenggara Barat dan Banyuwangi Jawa Timur serta tamu undangan lainnya.

Pembukaan rakor Disbudpar Aceh tersebut diawali dengan nyanyian shalawat kepada Nabi dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Selanjutnya pemutaran video ‘The Light Of Aceh dan kata – kata sam-butan dan para peserta rakor seperti Gubernur Aceh Zaini

Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kadisbudar Reza Pahlevi menabuh rapa’i pada rakor di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh

Abdullah. Pada Rakor Disbudpar tersebut, ditampilkan quick win program Aceh yang menjadi unggulan untuk menjadikan Aceh sebagai destinasi wisata

halal. Da-lam hal pemasaran, Aceh memiliki branding The Light Of Aceh, Wonderful Indonesia The World Best Halal Cultural Destination. (f.Adami)

PKS Serahkan Dukungan Untuk Pak Cek (Saifuddin Yahya)

JANTHO, BN- DPD Partai PKS Aceh menyerahkan surat dukungan kepada pasangan Calon Bupati Aceh Besar 2017-2022 Saifuddin Yahya (Pak Cek) - Juanda Djamal.

Surat dukungan tersebut di serahkan Ismunandar kepada

Saifuddin Yahya di kantor DPW Partai Aceh (PA) Aceh Besar, Simpang Aneuk Galong, Rabu,(21/9/2016).

“Selama ini hubungan politik PKS dan PA sudah terjalin dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat dukungan dari kami,” ungkap Ismunandar. Dikatakan Ismunandar, surat keputusan dukungan ini tidak hanya dikuatkan pada pilkada 2017, tetapi berlanjut hingga tahun 2022.

Sementara itu Pak Cek yang juga Ketua DPW PA Aceh Besar mengucapkan terimaksih kepada DPP, DPW dan DPD PKS Aceh Besar atas dukungan kepada dirinya.

“Surat dukungan ini sebagai langkah awal untuk memenangkan pilkada ini, kami berharap dalam pemenangan ini terus menjaga komitmen untuk membangun Aceh Besar yang lebih baik lagi,” ujar Pak Cek. (F. Adami)

CRV Hantam Truk Parkir di Blora

Zaenal Ashari sopir espas nampak shock

BLORA, BN- Sabtu dini hari sekitar pukul 01.06 tepatnya tanggal 17 september 2016 menjadi pagi yg mencekam dan menegangkan bagi kedua keluarga ini, karena sebuah kelalaian yg akhirnya mengakibatkan kecelakaan 2 unit mobil dan 1 truck.

Honda CRV AA -7857- MH yang dikemudikan supriyadi menabrak sebuah truck parkir di bahu jalan sebelah kiri. CRV langsung mental tatkala mencium buntut truck yg parkir tersebut.Namun sial sebuah mobil espas di belakangnya langsung berciuman dengan CRV yg dalam kondisi mental ke belakang. Tetapi untungnya penumpang sekeluarga yg ada di dalam selamat semua meskipun kondisi espas ringsek babak belur di bodi depannya.

Zaenal Ashari sopir dari espas merah metalik itu membawa istri nya Nurul Cholifah beserta anaknya dan keluarga lainya ke rumah sakit terdekat. “Istri saya mengalami patah tulang di lengan kirinya karena melindungi anak saya yg ada di pangkunya,” ujarnya mengucapkan syukur Alhamdulillah. (kiki)

Desa Batu Jadi Kawasan Agro Wisata Di Minut

MINAHASA UTARA (MINUT),BN-Kepercayaan masyarakat desa batu memilih Jefry. N. Bersambung ke hal.9 kol.1

suai dengan kebutuhan penyelengaraan pemilu apabila ada permintaan dari penyelenggara pemilu (ps. 126 ayat (2) huruf f, uu no.15/

2011); Pemerintah dan pemerintah daerah menyiapkan data penduduk (ps. 32 ayat (1) uu no 8/2012); dan Kepala Perwakilan Repu-

blik Indonesia menyiapkan data penduduk indonesia dalam wilayahnya (ps. 41 ayat (1) uu no. 8/201. (ADV/ ali)

Limbah PT ISK Mill 3 Ancam Kehidupan Warga Oknum Kantor LH Ketapang Disuap?

KETAPANG, KALBAR, BN- Warga Pedalaman Pelosok Dusun Pangkalan Tukang Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, limbah Pabrik pengolah TBS, Perebusan TBS dan Pencucian TBS (Tandan Ujang Haitot dan Limbah PT ISK mengalir ke lingkungan warga buah Segar) Kelapa Sawit terindikasi mencemari Lingkungan Masyarakat Dusun Pangkalan Tukang oleh PT Indo Sawit Kekal (ISK).

Pengaduan pemilik Lahan kebun karet bernama Ujang Haitot kepada Kantor Lingkungan Hidup diterima Langsung Kepala Kantor LH Ir.SUKIRNO, diarahkan langsung pada IRAWAN DWI YULIANTO sebagai Bidang Staf Tehnis Kantor Lingkungan Hidup (LH) Kab.Ketapang Kalbar SUJADMOKO, OTTO WIN ARYANI dan EDI KARNADI. Dalam waktu relatif singkat 4 orang staf Kantor LH dipimpin IRAWAN DWI YULIANTO turun langsung ke tempat Pembuangan limbah PT ISK ke tanah milik masyarakat. Setelah mengambil Sampel Penyaluran pembuangan limbah ke lahan pertanian masyarakat, menunggu hasil LAB. Sesuai dengan berita acara yang sudah disepakati pada tanggal 29 juni 2016 bahwa PT INDO SAWIT KEKAL telah mengakui membuang limbah ke lahan milik UJANG HAITOT tanpa izin pemilik lahan.

“Semoga hasil LAB yang akan di uji nanti sesuai dengan harapan pemilik lahan,” ujar sumber BN. Kekesalan UJANG HAITOT pun tampak sangat memprihatinkan, terhadap sikap pihak perusahaan yang selama ini telah mempermainkan orang yang hidup dibawah garis kemiskinan, sangat-sangat menyedihkan, hasil dialog berita acara berjalan alot, dan wartawan pun dibatasi tidak boleh berbicara dan tidak boleh merekam serta mengambil dokumentasi saat dialog berjalan di kantor PKS PT ISK. Akhirnya berita acara kesepakatan pun selesai dan ditanda tangani bersama sebagai bahan tindak lanjut penyelesaian ke depan. UJANG HAITOT pun pulang ke Dusun Pangkalan Tukang jam 7 malam dengan berbekal minyak mobil pas-pasan, sedangkan MOBIL HILUX ber plat merah KB 9748 GC Milik Kantor Lingkungan Hidup Ketapang Kalbar ditarik oleh mobil Perusahaan Kebun Sawit PT. INDO SAWIT KEKAL (ISK), hingga di BERI bahan bakar solar sebanyak 2 ken +18 liter. Indikasi keras staf Kantor LH Ketapang ada main dengan PT ISK. Semoga Bapak Kapolda Kalbar, BIN (Badan Intellijen Negara) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan KPK untuk menyelidiki seputaran PT ISK, terutama Luas Area Kebun Kelapa Sawit, Pajak dan Amdal maupun HGU terindikasi di balik PT ISK ‘’di Beck’ingi ‘’ Oknum Penguasa Pejabat Daerah. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Ketapang Kalbar Nomor: 660.1/2330/KLH-A, Perihal: Rekomendasi Tindak lanjut hasil Verifikasi Pengaduan Tanggal 15 Agustus 2016 yang mana hasil rekomendasi hasil Investigasi Sempling kelapangan dan lanjut hasil LAB Verifikasi di Pontianak Kalbar yang telah di rangkum hasilnya oleh KLH Kab. Ketapang Kalbar, surat Kajian analisis oleh KLH di terbitkan lewat surat untuk diajukan kepada Bupati Martin Rantan, SH, dalam keadaan Sakit kala itu. Terindikasi surat tersebut tidak Objektif dan tidak transfaran disinyalir keputusan dan kesimpulan rekayasa sepihak oleh KLH untuk disetujui Bapak Bupati Martin Rantan,SH. (YAN/bersambung edisi depan)

Keluarga Besar

BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PEMERINTAH PROVINSI NANGRO ACEH DARUSSALAM (NAD) Mengucapkan

Selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1437 Hijriah (12 September 2016 Masehi) Drs.Saidan Nafi, SH,M,Hum. Kepala

Keluarga Besar

Dinas Keuangan PROVINSI NANGRO ACEH DARUSSALAM (NAD) Mengucapkan

Selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1437 Hijriah (12 September 2016 Masehi) Jamaluddin SE,M,Si,AK

Hukum Tua, Jefry.N.Sampelan

Kepala Dinas

9

Atyanto Busono Pelihara Pegawai Bermental Preman MINAHASA UTARA (MINUT), BN- Apes yang dialami Wartawan Sekaligus Kepala Perwakilan Tabloid Sergap Jein Montolalu bersama rekannya Rustam Abdulah aktivis dewan pimpinan daerah lembaga swadaya masyarakat aliansi masyarakat peduli rakyat kecil Sulawesi utara (DPD LSM ALMAS-PERAK), sewaktu bertugas peliputan Rabu, 21/09 di Balai pelaksanaan Jalan nasional wilayah XI Sulawesi utara dan Gorontalo, sesudah melakukan wawancara dengan Marthinus Bandoso salah satu pejabat pembuat komitmen, tiba tiba mereka dihampiri staf bpjn yang masih bertugas hingga menjelang malam, dalam keadaan mabuk mendekati dan mengatakan buat apa sudah malam masih di sini, ini kan sudah bukan jam kantor, kalian disini mau minta uang-

Kantor BPJN XI & Bukti Surat Laporan Pengaduan di Polsek Airmadidi (inzet)

kan ke PPK?, ujar staf itu.

Kami, merasa tersinggung langsung balik bertanya kenapa kamu berkata demikian? kami disini hanya ingin bertanya kepada bapak Marthinus bandoso berhubung ada beberapa pe-kerjaan seputar ruas pekerjaannya, tiba tiba staf dalam keadaan mabuk tersebut memegang tangan Jein dan meremasnya dengan kasar. Melihat perilaku yang sudah tidak baik datanglah Rustam abdulah

untuk menolong rekannya, staf yang sedang mabuk berbalik menyerang Rustam hingga mengalami luka di bagian kepala. Tak terima dengan perlakuan oknum pegawai yang sedang mabuk, rustam dan jein beranjak dan menuju polsek airmadidi untuk melaporkan kejadian yang baru saja meraka alami.

Setelah laporan polisi diterima sentra pelayanan kepolisian, bersama anggota kembali korban pelapor me-

nuju lokasi tempat kejadian perkara bersama anggota polsek didampingi Tim Gorango dari polres minahasa utara. Sesampainya di lokasi kejadian, mereka staf yang sedang pesta miras sudah bubar bahkan pelakunya sudah lariber sembunyi.

Komunitas wartawan mengecam keras kejadian ini, kami akan kawal kasus ini, dan waktu dekat ini akan menghadap kapolres agar kasus ini diusut.

Gudang yang disegel

lam kota berkedok toko. ”Tidak bisa ada gudang di dalam kota. Yang bisa itu hanya ada di pinggiran kota atau kawasan KIMA,” ujar Fadly Dalam aksi inspeksi mendadak ini, tim Perindag Makassar menemukan sejumlah botol minuman beralkohol (Bir) yang kosong sehingga kuat dugaan di Gudang yang berada Lndak Baru (samping SMK) melakukan aktivitas yang melanggar dua Perda sekaligus. (ardianto)

Fokompimda Gelar Rakor Kasus Sengketa Tanah Mahembang TONDANO, BN-Sengketa Tanah berlokasi di Objek Wisata Pantai di desa Mahembang antara keluarga Alm Jacob Bangsa- Lomboan melawan keluarga Maurits Palilingan-Lomboan, digelar Senin 19/09 bertempat di ruang rapat Polres Minahasa. Turut serta Dalam dengar pendapat dan keterangan di Forum tersebut, Kapolres Minahasa AKBP Syamsubair SIK Dandim Minahasa Letkol CZI Muhammad Andhy Kusuma, Pemerintah Kabupaten Minahasa yang di Wakili Kepala bagian Hukum W.P Nainggolan, Kepala Kejaksaan Negeri Tondano Saptono, Perwakilan Pertanahan Minahasa Ferdi Mandulangi Kasubsi Perkara, pihak pemerintah kecamatan Kakas telah mengeluarkan TSP, Kapolsek Kakas.

Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, saksi petunjuk keluarga bangsa- Lomboan Yakni ketua BPD Desa Mahembang Pdt, Adri Panambunan, Hukum Tua Desa Mahembang Olfi Desa Bangsa, Kel PalinganLomboan, Ferry Ingkiriwang Mantan Hukum Tua Desa

Kayuwatu tahun 1988 - tahun 1998. Sebelum rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten Minahasa ini digelar, masalah ini sudah sementara bergulir persidangannya di pengadilan Tondano. (Fandi)

Wisatawan Berkunjung ke Polman Diarak Kuda Pattudduq POLEWALI MANDAR, SULBAR, BN- ROMBONGAN wisatawan asal Jepang yang berkenjung ke kabupaten Polewali mandar dan mengunjungi beberapa tempat wisata. Para warisata Jepang ini sangat menikmati wisata pohon mangrove (bakau). Selain berwisata pantai, para turis asal Negeri Sakura ini juga dihibur tarian kuda pattudduq, bahkan mereka (wisatawan) menunggangi kuda pattudduq yang disebut Messawe.

Layaknya seperti warga asli Mandar yang biasa dipakai untuk acara Khatam Alqur’an, para gadis Jepang ini didandani seperti gadis mandar pada umumnya

Desa Batu ...

Sampelan sebagai hukum tua (Kepala Desa) Batu pada pemilihan 2013 silam, tidak disia siakan kepala desa enerjik ini. Berbagai terobosan dilakukan demi membangun desa, mulai dari pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jaringan irigasi, membuka lahan persawahan baru seluas 12 ha, juga pembangunan jalan akses menuju air terjun sepanjang 2 km dari perkampungan sudah dilakukan.

Selain itu Desa ini pernah

berbalut pakaian adat mandar, kemudian mereka diarak keliling kampung.

Warga - Gonda pun sangat antusias menyaksikan acara ini, baik orang dewasa maupun anak-anak ikut berbaur dengan mereka. Banyak warga yang mengajak para wisatawan untuk berfoto selfie. “Barusan ada yang beni pak. Unik sekali. Cantik sekali pake pakaian mandar,” ujar Sitti warga sekitar.

Tak puas menunggangi kuda pattudduq mereka kembali diajak naik delman (bendi) berkeliling kampung. Mereka juga melihat langsung proses pembuatan sarung sutra mandar, bahkan mereka membeli seba-

gai cendramata untuk dibawa pulang ke negara asal mereka, salah seorang wisatawan Jepang, Momoka mengaku sangat terkesan dengan keindahan polman selain Indah kata Momoka, masyarakatnya juga sangat baik dan ramah. Ia berharap, pada tahun depan bisa kembali mengunjungi polman.

Andi Ibrahim Masdar beserta wakil Bupati Muh Natsir Rahmat,, Dan ketua DPRD POLMAN Hamzah Haya, Asisten II darwin Baharuddin, Kadis Disbudpar Andi Nurmasi Masdar.

Malam ramah tamah berlangsung di cafe Beru-Beru.

Acara di isi dengan acara

masuk rekor muri dengan meniup alat music Bia (Kerang) sebanyak tiga ratus orang dan mendapat pengakuan dunia internasional serta mendapat piagam penghargaan dari menteri pendidikan dan kebudayaan republic Indonesia Anis Baswedan, ujar laurens lensun perangkat desa yang mendampingi hukum tua saat diwancarai wartawan bidik nasional di kantor desa batu.

Untuk pengelolaan dana

desa dana alokasi dana desa harus Transparan, serta terbuka dana akuntabel dalam pengelolaan uang Negara baik dengan dengan perangkat desa maupun dengan badan permusyawaratan desa (BPD) sehingga pembangunan yang menjadi prioritas akan tepat sasaran.

Dari seratus duapuluh lima desa di kabupaten Minahasa utara, desa batu merupakan pembayar pajak tercepat hal ini hasil kerja

Kepsek SDN Maradekaya 1 Dan SDI Tidung 2

Jual Nama Inspektorat, Batasi Media MAKASSAR, BN-Lagi-lagi persoalan Keterbukaan informasi publik Terhadap Semua elemen masyarakat baik Dari media maupun kalangan Inspektorat. Sejumlah Kepsek ini Saat Di Pertanyakan Masalah media yang masuk ke sekolah tersebut SD mardekayya 1 dan SD Tidung II ini yang dinahkodai Baharuddin.S.pd dan Hasdawati Menyebut-Nyebut Nama inspesktorat untuk Membatasi media Masuk ke sekolah, ujarnya ke awak media Sabtu (17/9).

Bahar dan Hasdawati juga mengatakan Bahwa Kami Ditegur inspektorat untuk berlangganan Media Tanpa Kepala Inspektorat Kota rekomendasi dari Inspektorat,.Bahar Juga Mengatakan Makassar Zainal Ibrahim Kalau ada rekomendasi media-media bisa masuk.

Mengenai Catut Namanya Inspektorat Mengenai Batasan media Kepala Inspektorat Kota Makassar Zainal Ibrahim Membantah keras Ada nya Stegmen Kepsek Yang Membatasi media”,Kami Tidak pernah Melarang Dan Membatasi Sampai 3 Media,Yang Biasa nya kami Dapati temuan Kepsek Tidak Masukkan (RKAS) Rancana Kegiatan Anggaran Sekolah tentu tidak boleh Karena Sudah Diatur oleh keuangan.

Sekali lagi saya Tidak pernah Melarang Media Berlangganan Di sekolah Sampai Membatasi Ruang Gerak media,” Ucap Zainal melalui selulernya.

Mendengar hal tersebut pihak Inspektorat kota Makassar pada hari rabu (21/09/ 16) telah menurunkan tim investigasi untuk lakukan sidak ke sekolah sekolah yang mencatut nama inspektorat perihal pembatasan media yang bisa masuk ke sekolah.

Demikian diutarakan Zainal Ibrahim kepala inspektorat kota Makassar melalui pesan whatsappnya. “Hari ini saya sudah turunkan tim disekolah yang mencatut nama Inspektorat untuk batasi media, seperti berita sebelumnya bahwa kami disebut batasi media untuk masuk ke sekolah”, kata Zainal (21/9). (dony)

(FANDI)

Dinas Perindustrian Kota Makassar Segel Gudang Bir MAKASSAR, BN- Gudang yang berada di Jl Landak Baru Kecamatan Rappocini, dan Jl Veteran Utara Kecamata Makassar, Kota Makassar, Selasa (20/9/2016). Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian Makassar Muh Faldy mengatakan para pengusaha ini sudah jelas melanggar Perda nomor 5 tahun 2012 tentang perijinan tertentu.

Menurut Fadly, pihaknya melakukan penyegelan ini atas adanya laporan warga atas adanya aktivitas Gudang da-

BIDIK NASIONAL EDISI 649/27 SEPT-09 OKT 2016

makam malam bersama, kemudian pemberian cindera mata oleh Bupati kepada wisatawan. Suasana malam itu sangat berkesan dengan penampilan para wisatawan yang mengenakan pakaian khas Jepang yakni Kimono.

Mereka bersama-sama dalam alunan musik sambil bernyanyi bersama Bupati polman, Andi Ibrahim Masdar (AIM) berharap, para wisatawan ini kembali berkunjung ke polman tahun depan. AIM juga memehon maaf jika ada sikap dari masyarakat polman yang kurang berkenan selama berada di polman. (zul)

(sambungan dari hal.8) keras dari perangkat desa sehingga cepat terwujud, ujar hukum tua yang pernah menjadi tenaga teladan badan penanggulangan bencana nasional utusan dari provinsi sulut.

Disamping itu ke depan desa batu akan menjadi kawasan agro wisata, karena daerah ini merupakan penghasil buah buahan seperti Langsat, Duku, Durian, Rambutan dan manggis terbanyak di Minahasa Utara. (Kemal)

Anggaran Belum Turun, Bangunan Ruang Kelas SD Muhammadiyah IDI Tello Baru Mangkrak MAKASSAR BN- Sekolah merupakan salah satu sarana belajar bagi anak Bangsa juga sebagai tempat untuk menuntut ilmu.tapi jika kondisi sekolah kurang bagus dan tidak nyaman, maka akan menggangu proses kegiatan belajar. Rustam, S.Pd Kepala SD Muhammadiyah IDI Tello Baru Kota Makassar akan merobah prasarana dan melanjutkan beberapa program yang menurut rencanaya sendiri. Bahwa sekolah tempat ia memimpin sekarang bangunan rehabilitasi ruang kelas tahun anggaran 2014

terbengkalai sehingga tidak layak dipakai,seperti terlihat seluruh fisik bangunan dan pada bagian atasnya belum dipasangi atap, ruang kelas tidak nyaman, kemudian program yang lainya pun dia akan melanjudkan. Proyek P2S yang dikerjakan oleh kepala sekolah sebelumya sampai sekarang Mandek pasalnya saat itu dananya baru cair tahap pertama kisaran 40 Juta dari pagu anggaran 116 Juta lebih yaitu bersumber dari Dana DAK dan Dana Pendamping APBD II, Tutur Rustam di ruang kantornya

pada Media ini Sabtu (17/9).

Kata Rustam,Untuk soal kelanjutan fisik Bangunan yang Mandek itu pihaknya sudah melaporkan ke pihak dinas,dan pihak dinas pendidikan dan kebudayaan berjanji akan segera menindak lanjuti secepatnya. ”Kita berharap semoga semuanya lancar,” ujarnya.

“Jadi dari total pagu anggaran 116 Juta lebih hanya 25% yang sudah cair kisaran 40 jutaan itupun ditahun 2014 sekarang sudah masuk tahun 2016 belum ada realisasinya,” kata Rustam menambahkan. (Dein)

Kepsek SDI Perumnas 2 Programkan Adiwiyata Grand House MAKASSAR, BN-Upaya yang dilakukan SDI Perumnas 2 Kecamatan Rappocini untuk terus berbenah mulai dari program 8 yakni peningkatan standar pendidikan sampai dengan penerapan mewujudkan Makassar ta Tidak Rantasa (MTR) patut diberi apresiasi. Selain tujuan meningkatkan kemajuan sekolah, juga melakukan pembelajaran yang super ketat dimana pendidikan kali ini akan terus digenjot.

Hal tersebut diutarakan oleh Kepala sekolah SDI PERUMNAS 2 Asril Wahyudi S.Pd, M.Pd saat dite-

mui diruang kerjanya, Selasa (16/9/16). Dalam meraih adiwiyata tingkat kota Makassar Ada yang perlu di benahi mulai Grand House dan Wacana yang satu juga Bank Sampah untuk siswasiswi.

Asril yang baru memimpin selama 5 bulan kurang lebih selalu menjalin kemitraan dengan awak media sebab merekalah yang selalu promosikan sekolah kami sehingga apa yang kita lakukan di sekolah dapat di aplikasikan melalui media massa pula.

Lebih lanjut Asril yang juga mantan guru SDN Kom-

Asril Wahyudi S.Pd, M.Pd.

pleks IKIP 1 ini akan terus menata sekolah yang dipimpinnya, baik itu pengelolahan bank sampah dengan baik yang dibarengi kekompakan bersama guru-guru.

“Apa yang diharapkan sekolah kami ke depan tentang wacana adiwiyata tingkat kota menuju Makassar 2 X tambah Baik ucapnya. (DNY)

Kepsek SDI Tidung 2 Bingung Ditanya Dana Bos MAKASSAR, BN-Lagilagi persolan Program kerja sekolah yang perlu diperhatikan dan diawasi dinas pendidikan kota makassar.Ada yang menarik dari sekolah yang di nakhodai Hasdawati S.pd. Dimana dia menjabat sebagai Kepsek SDI Tidung yang dulunya sebagai guru lelas. Kepsek Ini Bingung saat ditanya mengenai dana bos nya dan program kerja sekolah.

Hasdawati yang baru menjabat 5 bulan kurang lebih di duga tidak ahli dalam kompetensi sebagai kepala sekolah. Dimana saat ditanya mengenai penggunaan dana bos dan media yang masuk ke sekolahnya Kepsek ini bengong sambil tersenyum tunggu bendahara

Bos ku ade.

Hasdawati sebut-sebut nama manager bos membatasi media masuk berlangganan ke sekolah”, kata Hasdawati pernah ada penyampain langsung dari manager bos Pak Syamsudin cuman 3 media yang boleh masuk bermitra. Inspektorat juga bilang begitu karena sedikit dana bos ku makanya saya batasi ucap Hasdawati ke awak media. Sementara mengenai batasan media yang masuk ke sekolah, saat dikomfirmasi manager bos Syamsudin membantah keras saya larang media masuk ke sekolah untuk bermitra.

Syam mengatakan betul saya pernah adakan pertemuan tapi saya tidak pernah sampaikan 3 saja media bisa

65 80 Mbah Ronggo 75 dari Banyuwangi 12 Pesan

82 31 07 53

Hasdawati S.pd

berlangganan, cuman pernah saya sampaikan sesuaikanjumlah kebutuhan dan jumlah dana bos itu. Syam juga mengatakan itu selalu dia sebut-sebut nama saya baru saya tidak pernah larang terserah sekolah mau berlangganan berapa saja yang penting bisa dia pertanggung jawabkan, kata nya melalui selulernya.

(DNY)

48 65 49 96

76 37 18 82

10

BIDIK NASIONAL EDISI 649/27 SEPT-09 OKT 2016

SDN Lanto DG Pasewang Terus Berbenah MAKASSAR, BN- Salah satu upaya yang dilakukan Sekolah yang terletak Di Jalan Lanto Dg Pasewang Terus Melakukan Pembenahan sekolah.SDN Lanto Dg Pasewang Yang Memiliki

Jumlah Siswa 291 Dengan Guru pendidik 8 PNS Dan Guru honor 6 Orang Dan Satu Tenaga Operator Yang Cukup kompak dalam mendidik siswa dan siswinya.

KEPSEK SDN Lanto Dg

Pasewang Hj.Nursiah Mengatakan, “Kami terus melakukan pembenahan sekolah. Kami juga membina Bank Sampah dan terus mengenjot Siswa yang berprestasi,” ujarnya. (DNY/BUDI)

Hasil Uji ...

Hj.Nursiah

Kerajaan Tallo dan LMP Sulsel Beri Dukungan Keluarga Kerajaan Gowa

LMP Sulsel dan keluarga kerajaan Gowa

MAKASSAR, BN- Kerajaan Tallo dan markas daerah laskar merah putih Sulawesi selatan bersama akan ke kabupaten gowa membe-

rikan dukungan secara penuh kepada keluarga kerajaan gowa andi maddusila andi idjo untuk menggugat PERDA LAD Gowa yang

dinilai cacat prosedur.

Ketua laskar merah putih sulsel,andi nur alim, mengatakan memberikan dukungan kepada keluarga kerajaan gowa andi maddusila andi idjo karena adanya isi perda LAD Gowa dimana Bupati Gowa di Sebut sebagai Sombayya padahal yang berhak mendapat gelar sebagai sombayya adalah keturunan kerajaan bukan Bupati.

Kerajaan Gowa dan Laskar merah putih sulawesi selatan akan bersama mengumpulkan bukti bukti

kuat dan menyiapkan beberapa advokat untuk melayangkan gugatan hukum ke mahkamah agung termasuk pengrusakan cagar budaya di ballalompoa dan melakukan komunikasi kepada aparat hukum yang berwenang.

Andi nur alim berharap dengan bergabungnya Laskar Merah Putih Sulawesi selatan bersama Kerajaan tallo dapat membantu beban yang di rasakan selama ini keluarga kerajaan Gowa dengan terbitnya Perda LAD Gowa. (Dony)

PT TASPEN Beri Bantuan SMPN 6 Makassar MAKASSAR, BN-Kepsek SMPN 6 Makassar mendapat Kunjungan Dari Perusahaan ternama, PT.Taspen Manajemen PT Taspen memberikan bantuan kepada pihak sekolah SMPN 6 Makassar. Bantuan diserahkan oleh Direktur Utama PT Taspen Indonesia, Iqbal Latanro dan terima oleh Kepala sekolah SMP Negeri 6 Makassar, Munir di selasela acara BUMN Mengajar di aula SMP 6, Jl Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Selasa (13/9/2016).

Bantuan yang disalurkan antara lain Rp 50 juta untuk

renovasi prasarana sekolah, Rp 30 juta untuk pembangunan green house, pembelian alat musik drumband senilai Rp 35 juta dan Rp 28,8 juta diperuntukkan beasiswa bagi enam orang siswa/siswi berprestasi.

Direktur Utama PT Bank BTN dua periode ini mengatakan bantuan merupakan wujud peduli perusahaan kepada masyarakat. ”PT Taspen sebagai salah satu perusahaan paling sehat harus berbagi dengan masyarakat dalam bentuk apapun. Termasuk dari sisi kesehatan,” katanya.

Direktur Utama PT Taspen Indonesia, Iqbal Latanro dan Munir kepsek SMPN 6 Makassar

Sementara Munir kepsek SMPN 6 Makassar Sangat Berterima kasih Atas Bantuan yang telah diberi-

kan Oleh perusahaan Taspen, Bantuan tersebut Di pergunakan untuk kepentingan Siswa ujarnya. (Dony)

karena pekerjaan ini milik saya tidak ada urusan mau orang DPU dan DPRD, kata H.Kandar ‘’ di tambahkan Yadi,’’ Yang mana salah katakana saja pekerjaannya,’’ terangnya SURYADI/ YADI. BN Pertanyakan pada Pelaksana Pembuat Komitmen (PPK) bernama SUTIADI. ST ‘’ Kabid Cipta Karya DPU Kab. Ketapang Kalbar, seperti apa hasil Audit BPKP (Badan PemeriksaKeuangan Pembangunan) PPK SUTIADI.ST, Pengadaan Belanja tahun 2014 yang masih banyak tersisa, sedangkan pekerjaan tahun 2015 banyak bahan pengadaan barang/jasa 2014 yang di pasang, lanjutan Proyek tahun 2015, mohon jawabannya PPK SUTIADI.ST? dijawab, ”Semua itu tanyakan langsung saja sama Kontraktor, mereka yang mengerjakannya jadi mereka yang tau pastinya atau konfirmasi Ke ULP (Unit Pelayanan Pengadaan) Tks,’’ ungkap PPK Pemilik Proyek Kantor Utama Bupati Kabid Cipta Karya DPU SUTIADI, ST. Sekjen Ketua NGO LSM Peduli Kayong ‘’ SURYADI, Pengadaan belanja barang/

(sambungan dari hal.1) Jasa pada tahun 2014 pada saat itu.Banyak menumpuk belum sempat di Pasang dan dikerjakan karena benturan masa senggang waktu kerja sudah habis kala itu.

Lanjut perencanaan Pemahaman pekerjaan Proyek tahap 2 (Dua), pengadaan tahun 2014 yang di pasang dan dikerjakan, lanjutan tahun 2015 barang pengadaan Belanja tahun 2014 di Kocok-kocok dengan pengadaan Belanja tahun 2015 yang mana hanya belanja 1 truck saja. Yang lebih celakanya Mega Proyek Kantor Bupati tahap 1 dan 2 tidak berdasarkan bestek dan disaen, terindikasi berpotensi Mark-Up ladang korupsi, terutama sertifikat bukan tenaga ahlinya, pengadaan tahun 2014 dikerjakan tahun 2015, bestek dan Drawing tertera/tergambar taman dan lampulampu dihalaman kantor Bupati, dan yang lebih teramat parahnya indikasi korupsi aset-aset bangunan lama kantorBupati seperti : besi, seng, kaca, kayu dan alat-alat elektronik yang mana notabene aset-aset Daerah/Negara disinyalir dimiliki oknum-oknum penguasa Daerah. (YAN)

Proyek kantor ...

Pengadaan Barang/Jasa kala itu menumpuk tidak bias diPasang Karena terbentur Limit masa senggang waktu Kontrak kerja telah habis.Berlanjut dan lanjut Tahap 2 proyek bangunan Utama Kantor Bupati Kab.Ketapang Kalbar, di Akomodir Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Nilai Pagu Paket Kontrak Rp.6.652.187.300,00 sumber APBD Murnitahun 2015 Pelaksana Proyek PT.MAIR BELA KANDARIKA, nama PT aja yang berbeda tapi pemiliknya orang yang sama.

Pelaksanaan Proyek Tahap 1 dan tahap 2 Orang yang sama hanya PT saja yang berbeda-beda, PT. MAIR BELA KANDARIKA Nama H.KANDAR.Tercetus di dalam PT tersebut.

BN Konfirmasi pada Konsultan Teknis sebut namanya, Agus seputaran Pengadaan Barang/Jasa Proyek Gedung Utama Kantor Bupati seperti: Semen, Kaca, dan ACP/Seven, dipaparkan Pengawas Konsultan Bangunan Kantor Bupati ‘’ Agus,‘’ kami barusan Belanja di Pontianak satu Truck, itu barangnya di bawah lantai dasar,’’ ucapAgus.

TerpisahWartawanBN ‘’Konfirmasi bersama Big Bos Proyek Kantor Bupati Pemilik PT.KREASINDO PUTRA BANGSA - PT. MAIR BELA KANDARIKA yang mana Nama tersebut sudah tidak asing lagi di mata Mitra Kontraktor sebut aja namanya H.KANDAR dan SURYADI alias YADI ‘’sebelum AwakBN ditemui H.Kandar di damping Suryadi/Yadi berkata, ’’kalau bertanya jangan seperti POLISI, Kejaksaan dan KPK, kami punya Hak untuk tidak mau menjawab, semua yang kerja di sini bertitelkan Sarjana Tehnik,’’ tuturYadi.

D tambahkan H.Kandar ‘’kami bekerja sudah berdasarkan Lelang LPSE,tidak ada urusan siapa saja saya Lawan, lelang dan Tawar, kemarin saya nawar Paket Proyek di Sintang sebanyak 26 Paket saya tawar semua, kalau saya sudah masuk menawar pantang saya mundur dan tidak mendapatkanya, kemarin ada orang dari DPRD dating melihat bangunan kantor utama bupati ini, silakan tapi jangan coba-coba usil dengan bangunan pekerjaan ini,saya akan Usir dia

LPM Kuta ... dengan nilai kontrak sebesar Rp 25.241.177.457,00 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016 terkesan tidak mengunakan metode pelaksanaan Clean Construction.

Made Rudika mengatakan, ia mendapat keluhan dari masyarakat terkait dengan lambannya pengerjaan proyek dan berkesan amburadul yang dikerjakan oleh rekananan kontraktor PT. Trijaya Nasional. Pada intinya masyarakat mengeluh dengan lambannya pengerjaan proyek dan kemudian efek dari proyek yang ditimbulkan muncul nuansa kurang clean construction. Kita

(sambungan dari hal.1) tegaskan kepada rekanan kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan pavingisasi dengan cara bertahab supaya tidak terkesan amburadul. Selain itu proyek yang dikerjakan oleh rekanan tersebut masih banyak kendala seperti kekurangan tenaga kerja,waktu jam pengerjaan, dan material sehingga membuat mereka kewalahan.

Pada hari selasa,tanggal 20 september LPM Kuta mengundang konsultan perencana,kontraktor,tim pengawas, kasi pembangunan, kepala lingkungan, kelian suka-duka lingkungan sekitar dan dinas bina mar-

ga untuk membahas terkait keluhan masyarakat tersebut. ”Kita di lembaga ini menawarkan support bantuan seperti apa yang bisa kita support ,jadi ada hal yang bisa kita rekomendasikan bagaimana upaya mereka untuk bisa menambahkan tenaga kerja lebih banyak, kita permaklumkan untuk bisa bekerja dari pagi sampai malam agar pelaksanaan proyek lebih cepat,dan untuk membersihkan efek daripada sisa material debu dan lumpur yang muncul dari popis II menuju jalan legian supaya dibersihkan.

Sehingga tetap mencerminkan kuta itu sebagai daerah

tujuan wisata yang memang layak untuk dikunjungi, mereka harus siapkan mobil pembersih untuk membersihkan dilingkungan ground zero legian dan sekitarnya,” ujarnya.

Dan disamping itu ada beberapa tamu sempat tergelincir akibat sisa material yang tidak dibersihkan yang berada dijalan,tetapi memang nuansanya kurang clean construction yaitu memang berefek yang negative juga seperti itu.pihak rekanan kontraktor kita panggil dan mereka berkomitmen untuk segera menyelesaikan. (agung wiarta)

sebagai pengendali di belakang layar,”Demikian komentar mayoritas tokoh masyarakat di Kabupaten Kediri kepada BN. KIR-KIRAN ILEGAL Setelah para penguji senior seperti Edy Sutrisno alias Bagong, Suyono, Edy Purwanto pensiun, di PKB Purwoasri hanya tinggal penguji pemula seperti : Tri, Kusninda, Aksan (lulusan kursus kilat di Tegal atau Bali) yang SDM-nya masih sangat diragunakan dan lagi kualifikasi setingkat “asisten penguji” seperti mereka ini belum layak “dilepas” untuk menguji kelaikan kendaraan. Apalagi alat-alat CIS (Car Inspection Service) disini tidak lengkap serta tidak berfungsi tidak terawat dan terkesan “bejat” dan sesuai pantaun BN beberapa kali dilapangan, yang difungsikan hanya alat pengujian rem atau brake tester tidak usah lewat jembatan uji untuk diperiksa komponen bagian bawah kendaraan.

1. Co _HC Tester 2. Smoke Tester 3. Side Slip Tester (Uji Kuncup Roda Depan) 4. Head Ligt Tester (Kekuatan Cahaya, Penyimpangan Arah Sinar Lampu) 5. Axle Load Tester 6. Spedo Meter Tester 7. Sound Level Tester 8. Pengukuran Dimensi 9. Alat Pengukuran Berat 10. Brake Tester 11. Alat Bantu 12. Dan lain-lainya Ternyata tidak lengkap bahkan tidak terjamah kalibrasi oleh petugas kalibrasi Dirjen Perhubungan daerat.

Menurut aturan, alatalat uji dinyatakan sah untuk digunakan sebagai alat “pengujian kendaraan bermotor” bila sudah dikalibrasi 1 tahun sekali oleh petugas dari Dirjen Perhubungan Darat C/Q direktur LLAJ, serta harus ada surat keterangan hasil uji kalibrasi ,”pengoperasian alat uji yang tidak dikalibrasi akan berakibat penyelennggara PKB untuk mengganti kerugian bila kendaraan yang diuji mengalami kecelakan lalu lintas yang disebabkan

faktor teknis dan kelaikan jalan” apalagi disejumlah alat uji di PKB Terminal Kargo Purwoasri tidak tertempel tanda lulus uji kalibrasi dan lagi, para “penguji” waktu bertugas memeriksa kendaraan hanya berpakaian seragam “abuabu biru” ala kadarnya tanpa mengenakan tanda kwalifikasi teknis pengujian (red: ini bertentangan dengan Kep Menhub No. 71/193 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor BAB II pasal 2 (3e) yang mana penguji yang sedang melaksanakan tugas harus mengenakan tanda kwalifikasi teknis penguji secara lengkap untuk keselamatan umum dan keselamatan kendaraan itu sendiri) Untuk urusan pungli, setoran “kedalam biasanya lewat penguji” yang di pool makelar Iwan warga Gurah dibantu Fauzi termasuk Anton, Harsono, Johan (anak Haryono bagian Trayek) sedangkan untuk menghadapi tamu atau bodrex ditangani Hartanto tukang ketok plat kir anak Pak Truno. Tarikan makelar ke konsumen, bila kendaraan tidak bermasalah berkisar Rp 150 ribu sampai Rp 500 ribu. Lain lagi bila kendaraan bermasalah misalnya : ban gundul, lampu atau righting tidak berfungsi, rem tidak pakem, kaca gelap, terrot kocak, tempat duduk lebih, dimensi ukuran kendaraan lebih panjang/lebar/tinggi, tidak ada kotak obat dan segitiga pengaman, tidak ada ban serep, dongkrak, dan kesalahan lain yang dicari-cari, masing-masing setelah “banding alias nego”bisa dikenakan biaya tambahan per item Rp 50 ribu sampai Rp 250 ribu.

Tidak termasuk surat kuasa (red: rata-rata kendaraan yang diujikan lewat orang lain atau makelar) pungli untuk kendaraan yang tidak bermasalah dalam seharihari bisa terkumpul tak kurang Rp 15 juta lebih yang mayoritas di pool oleh makelar Iwan (kalau setoran ke “dalam” kebanyakan di pool Kusnindar sang penguji “pemula” yang merangkap makelar karena

(sambungan dari hal.2) Kusnindar sering mencari dan membawa order kirkiran) . Kalau ingin cepat selesai harus “nembak” Adith (bagian buku uji) maka jangan heran bila di PKB Purwoasri masuk jam 10.00 atau 11.00 sudah selasai dan bersih dari kendaraan.

Untuk mempercepat pekerjaan para makelar, campur tangan Tutiek mantan karyawati honorer koperasi DLLAJR jalan Pahlawan Kusuma Bangsa, Kediri dalam menuliskan anfrah atau permohonan uji sangat pegang peranan.Sumber BN menyebutkan, konon hasil pungli diatas juga “disetorkan” ke Plt Kadishub. Saat pertemuan penguji se-Jatim di Hotel Garden Palace Surabaya Sabtu (24/9-2016) siang, BN yang hadir dilokasi pertemuan memang sengaja mencaricari petugas PKB Purwoasri bernama Haris yang saat menegor BN dilokasi PKB Purwoasri mengaku sebagai kepala humas PKB, ternyata tak terlihat batang hidungnya. “Haris itu karyawan biasa di PKB Purwoasri, tidak humasnya,” ujar seorang penguji kendaraan Dishub Kediri yang ditanya BN. Sementara itu dalam kesempatan terpisah Direktur Sarana dan Prasarana lalu, Dirjen Perhubungan Darat, Lintas Carlo Manik yang hadir dalam acara pertemuan sabtu siang itu menjawab pertanyaan BN, bahwa PKB yang tidak lengkap apalagi tidak dikalibrasi itu adalah ilegal dan cacat hukum .

Memang, banyak pihak menyayangkan tindakan masa bodoh Kasi Lalu Lintas Dishub Kabupaten Kediri Surhardi ATD yang tidak mau koordinasi dengan rekan-rekannya sesama alumni ALL. Misalnya : Dwijo (KA. UPTD Pengujian Pemkot Kediri) Andi Sucipto ATD (KA. UPTD Pengujian Kab. Sidoarjo), Yulinato ATD ( KA. UPTD Pengujian Kab Pasuruan) atau Sunarya ATD (KA UPT Dishub dan LLAJ di Kediri) .

(IMAM TH/ BERSAMBUNG edisi depan)

NASIONAL SINGKAT DPRD Minta Pemprov Harus Lebih Tegas Soal BIJB BANDUNG BN - Pemerintah Provinsi Jawa Barat dituntut tegas menyikapi rencana pengambilalihan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati oleh pemerintah pusat. Hal ini penting mengingat masih terkatung-katungnya status pengambilalihan oleh pusat.Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar Daddy Rohanady mengatakan, Pemprov Jabar sudah mengeluarkan banyak anggaran untuk pembangunan BIJB Kertajati. Bahkan, pemprov hampir menerbitkan obligasi untuk pembangunan bandara yang disebut-sebut akan menyaingi Bandara Soekarno-Hatta ini. Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan bandara menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. (Ihsan)

BERITAKATA MINGGUANRAHASIA INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI MingguBERITA IVMINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

Rabu : Ada ANJING hitam dilempar KAYU jati oleh pelajar Ada di ATEMBAK NKamis A S I: O N MACAN A L N tutul A S kena I O N L N Atentara S I O N A L N A S I O N A L Sabtu : Ada anak KELINCI memakai kalung ranti EMAS BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI Minggu : Ada AYAM jago memakai taji PISAU tajam Senin : Ada KERBAU sedang memakai MAHKOTA terbuat dari emas N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

GAMBAR ANGKA MIS ANGKA NASIB MINGGU INI BERITA MINGGUAN PETUNJUK INVESTIGASI BERITA MINGGUAN BERITATIK MINGGUAN INVESTIGASI INVESTIGASI

5 3 9

2 1 2

6 5 4

N A S I O N A L

N A S I O N A L

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

Minggu V MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITAKATA MINGGUANRAHASIA INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA Rabu : Ada anak NAGA sedang berendam di SUNGAI keruh Ada AIR kelapa NKamis A S I: O N TIKUS A L N sawah A S I sedang O N A meminum L N A S I O N A L N A S I O N A L Sabtu : Awas MONYET suka meminum MINUMAN keras BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI Minggu : Awas PAK LURAH makan sate kelinci di pinggir PANTAI Senin : Awas ada ULAR Cobra sedang MENGGIGIT kaki seorang dokter N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

GAMBAR PETUNJUK ANGKA MISTIK ANGKA NASIB BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITAMINGGU MINGGUANINI INVESTIGASI

9 4 1

0 8 0

6 4 7

N A S I O N A L

N A S I O N A L

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

Kiriman Asli Ki Samber Nyowo

N A S I O N A L

11

BIDIK NASIONAL EDISI 649/27 SEPT-09 OKT 2016

Diduga Langgar ... di banding daerah lain di Indonesia, bayangkan masak anggaran segede itu hanya dinikmati dua PT saja yakni PT Kediri Putra dan Triple’s.

Padahal banyak kontraktor kecil di sana yang perlu pekerjaan untuk menyambung hidup, apa oknum pejabat di sana sudah keblinger tidak memikirkan nasib rakyatnya,” tegas Bang Bara.

Seperti diberitakan BN sebelumnya, Data diperoleh BN, proyek yang dimenangkan dua kontraktor besar itu yakni; I) Proyek pembangunan dan peningkatan jalan Kabupaten Kediri, anggaran APBD 2012, pagu Rp 155.000.000.000,- HPS Rp 147.675.600.000,-, pemenang tender PT TRIPLE’S, alamat Jl Kombes Pol Duryat No 5 Kota Kediri, nilai kontrak Rp 145.888.000.000,penanggungjawab Satker Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kediri.

II) Proyek pembangunan jalan Kabupaten Kediri, anggaran APBD 2013, pagu Rp 74.120.905.000,- HPS Rp 55.217.789.000,-, pemenang tender PT TRIPLE’S, alamat Jl Kombes Pol Duryat No 5 Kota Kediri, nilai kontrak Rp 54.556.967.000,-, penanggungjawab Satker Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kediri.

III) Proyek peningkatan jalan Kabupaten Kediri, anggaran APBD 2013, pagu Rp 74.094.402.500,- HPS Rp 64.571.136.500,-, pemenang tender PT TRIPLE’S, alamat Jl Kombes Pol Duryat No 5 Kota Kediri, nilai kontrak Rp 63.797.271.000,penanggungjawab Satker Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kediri.

IV) Proyek pembangunan jalan Kabupaten Kediri, anggaran APBD 2014, pagu Rp 92.341.819.000,- HPS Rp 92.341.819.000,-, pemenang tender PT TRIPLE’S, alamat Jl Kombes Pol Duryat No 5 Kota Kediri, nilai kontrak Rp 91.999.000.000,, penanggungjawab Satker Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kediri.

V) Proyek peningkatan jalan Kabupaten Kediri, anggaran APBD 2014, pagu Rp 92.897.246.000,- HPS Rp 92.897.246.000,-, pemenang tender PT TRIPLE’S, alamat Jl Kombes Pol Duryat No 5 Kota Kediri, nilai kontrak Rp 88.177.000.000,penanggungjawab Satker

Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kediri.

VI)Proyek pembangunan jalan Kabupaten Kediri, anggaran APBD 2015, pagu Rp 93.732.159.000,- HPS Rp 93.732.159.000,-, pemenang tender PT TRIPLE’S, alamat Jl Kombes Pol Duryat No 5 Kota Kediri, nilai kontrak Rp 93.269.000.000,penanggungjawab Satker Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kediri.

VII) Proyek peningkatan jalan Kabupaten Kediri, anggaran APBD 2015, pagu Rp 93.765.942.000,- HPS Rp 93.765.942.000,-, pemenang tender PT TRIPLE’S, alamat Jl Kombes Pol Duryat No 5 Kota Kediri, nilai kontrak Rp 93.299.000.000, penanggungjawab Satker Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kediri.

VIII) Proyek pembangunan jalan Kabupaten Kediri, anggaran APBD 2016, pagu Rp 93.901.269.000,- HPS Rp 93.740.277.000,-, pemenang tender PT KEDIRI PUTRA, alamat Jl Medang Kamulan No 27 Kota Kediri, nilai kontrak Rp 92.999.148.000,penanggungjawab Satker Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kediri.

IX) Proyek peningkatan jalan Kabupaten Kediri, anggaran APBD 2016, pagu Rp 93.901.269.000,- HPS Rp 93.898.715.000,-, pemenang tender PT KEDIRI PUTRA, alamat Jl Medang Kamulan No 27 Kota Kediri, nilai kontrak Rp 93.250.511.000,penanggungjawab Satker Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kediri.

Dalam tender paket proyek poin I-VII di atas PT TRIPLE’S selalu memenangkan tender. Bahwa, untuk tender paket proyek poin VIII-IX diatas, PT KEDIRI PUTRA, keluar sebagai pemenang tender.

Padahal info dari masyarakat antara PT TRIPLE’S dan PT KEDIRI PUTRA, pemegang saham dan pemiliknya sama, yakni Soni Sandra, yang sekarang mendekam di tahanan karena kasus pencabulan anak bawah umur.

Kemenangan dua kontraktor besar itu dalam proyek perbaikan jalan tak lepas dari pertimbangannya Pengguna Anggaran (PA) menjadikan lelang utuh satu paket (menyatukan paket) dengan nilai kontrak sangat besar. Padahal lokasi, sifat dan jenis pekerjaan berbeda,

yang bisa dipecah menjadi banyak paket. Begitu juga pada tender paket PEMBANGUNAN JALAN, PA juga menjadikan utuh satu paket (menyatukan paket) dengan nilai kontrak yang sangat besar. Padahal lokasi pekerjaan tersebar di seluruh kabupaten Kediri yang bisa dipecah menjadi banyak paket.

Dengan pemaketan tender proyek secara utuh (menyatukan paket), kata sumber BN, jelas bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah menjadi Perpres nomor 4 tahun 2015 Pasal 24 Ayat 3 butir (a): “Dalam melakukan Pemaketan barang/jasa, PA dilarang; menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat dan pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/ daerah masing-masing”.

Dengan pemaketan tender proyek secara utuh dengan nilai anggaran yang cukup besar tentunya tidak memberi peluang kontraktor bermodal kecil di kabupaten Kediri untuk mengikuti dan memenangkan tender pembangunan dan perbaikan jalan secara fair.

Padahal dalam ketentuan Perpers nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres nomor 4 tahun 2015 Pasal 24 ayat 2 bunyinya: “Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kua-litas kemampuan teknis,”.

Pemaketan tender proyek secara utuh (menyatukan paket), lanjut sumber BN, jelas menguntungkan pengusaha bermodal besar dan patut diduga terjadi praktek KKN (Kolusi Korupsi Nepotisme), seperti diatur dalam UU nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2001 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI pasal 3 bunyinya; “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

BBM Ilegal ... pabrik.Akan tetapi, kebutuhan BBM solar dalam tahun 2016 saja banyak yang diselewengkan atau disalah gunakan oleh orang orang yang tidak bertangguang jawab. Hal tersebut mung-

bersambung edisi depan)

(sambungan dari hal.1) kin adanya kesempatan oknum oknum yang hanya mementingkan perut pribadi dari pada hukum yang berlaku atau mungkin sangat lemahnya pengawasan di bidang BBM jenis solar

Benarkah ...

Menurut sumber BN, ijasah yang meragukan tersebut dikeluarkan oleh Institut Sains dan Teknologi Palapa Malang dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tribuana Surabaya, semuanya dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2007 atas nama Mujiono jurusan MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) sama yakni 04032101. “Masak dua perguruan tinggi mengeluarkan ijasah dan NPM sama, ini khan aneh,” ujar sumber BN. Selain itu, kata sumber tersebut, ijasah tersebut telah digunakan untuk persyaratan menjadi kepala sekolah SMP Praja Mukti dan mencairkan dana sertifikasi guru. Jika itu benar, telah menerima dana sertifikasi berarti ada pelanggaran serius dan bisa dijerat Undangundang nomor 31 tahun

(sambungan dari hal.1) suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,(satu miliar rupiah).

Pemaketan tender proyek pembangunan jalan dan perbaikan jalan secara utuh (menyatukan paket) dengan nilai paket cukup besar tentunya menciptakan iklim usaha yang tidak sehat, hanya pengusaha tertentu bermodal besar yang bisa mengikuti dan memenangkan tender, sehingga patut diduga menimbulkan praktek monopoli dan persengkongkolan. Hal ini bertentangan dengan UU nomor 5 tahun 1999 tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT bagian keempat Persekongkolan pasal 22 bunyinya: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Sedang Bagian Kedua Pidana Pokok UU tersebut pasal 48 ayat 2 disebutkan: “Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai pasal 24 dan pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendahrendahnya Rp 5.000.000.000,(lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan,”.

Sesuai UU PERS NO 40 TAHUN 1999 pasal 4 ayat 3 dan pasal 5 ayat 1 serta kode etik jurnalistik pasal 3, BN telah mengirim surat konfirmasi ke Bupati Kediri dr Hj Haryanti Sutrisno, selaku Pengguna Anggaran (PA) APBD Pemerintah Kabupaten Kediri nomor 010/Konf/V-016/ PU-BN tanggal 12 Mei 2016, tapi tak ada jawaban. (es/

oleh pihak yang berwenang.

Bisa di lihat, pada tahun 2016 saja pengiriman BBM solar di wilayah Gresik sudah sangat merata, tidak tau pengiriman BBM solar yang diangkut oleh mobil tangki (sambungan dari hal.1)

1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2001 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KUHP tentang Pemalsuan dokumen Negara. Selain itu, jika benar palsu, semua tanda tangan ijasah para siswa SMP Praja Mukti tidak sah dan cacat. Sumber tersebut juga akan berkirim surat ke Dispendik Kota Surabaya dan Kopertis melaporkan temuan tersebut. “Kami juga akan mempertanyakan ke Dispendik bapak Mujiono ini punya ijasah akta IV (mengajar) atau tidak, jika tidak punya akta IV ya tidak bisa dia jadi guru,” tandas sumber tersebut.

Sementara BN telah mengirim surat konfirmasi ke Mujiono nomor 014/KonfIX/PU-BN tanggal 17 September 2016 dan dijawab oleh Mujiono sebagai berikut; Untuk obyektifitas pemberitaan, maka sesuai

dengan peraturan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik , maka saya: Mujiono, Kepala Sekolah SMP Prajamukti Surabaya menyampaikan jawaban sebagai berikut: 1) Saya sangat menghargai profesi bapak sebagai wartawan/pers, yang tentunya sama-sama menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah.

2) Saya mohon untuk diperkenankan, mengetahui siapa yang memberikan sumber berita atas informasi ijasah saya tersebut.

3) Bahwa ijasah saya telah tercatat resmi dalam data base Insititute Sains dan Teknologi Palapa Malang, saat itu membuka perkuliahan/cabang di Surabaya.

4) Adapun sekarang keberadaan kampus Insititute Sains dan Teknologi Palapa Malang di Surabaya, bukan kewenangan kami untuk menjawab. (es)

tersebut resmi atau tidak resmi. Mobil tangki BBM berbagai PT selalu melintas di Jalan di wilayah Gresik ,ini tidak menutup kemungkinan hasil BBM solar didapat dari hasil tidak resmi. Namun kita juga acungi jempol pada jajaran Polres Gresik yang gencar mengadakan operasi dan bisa mengungkap jaringan BBM solar ilegal.

Akan tetapi,keberasilan jajaran Polres Gresik dalam

Proyek Kawasan ...

Perumahan Rakyat di Menganti Wiyung Surabaya, pemenang tender PT Prima Nata Konstruksi Jl Kartini No 5 Jombang nilai kontrak Rp 9.855.420.300,- patut disorot. Pasalnya, proyek tersebut diduga dikerjakan secara serampangan dan tidak se-suai ketentuan.

Ini kemungkinan karena kemenangan rekanan tersebut dalam lelang terlalu murah dari harga pagu yakni Rp 12.100.000.000,- “Gima-

(sambungan dari hal.1)

na mau bagus kerjaannya lha pemenang tendernya harganya terlalu rendah segiru,” kata sumber BN. Pengamatan BN di lokasi proyek, pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan diantaranya; pembuatan pagar terlihat banyak yang retak-retak dan ketinggian yang tidak sesuai, pembuatan batu bronjong terlihat ngawur karena batu dengan ukuran kecil –kecil dimasukkan tanpa beraturan, bekas

Menteri Basuki ...

Direktur Operasi & Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kementerian PUPR Lolly Martina Martief.

“Saya mendorong penuh komunitas sungai ini, karena tidak mudah menjaga sungai hari ini tanpa peran serta masyarakat,” kata Basuki. Sebagai bentuk dukungan, Ia menyatakan Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai akan menjadi fasilitator kegiatankegiatan yang dilakukan komunitas-komunitas peduli sungai dan masyarakat yang berpartisipasi menjaga sungai. “Silahkan setiap komunitas membuat pilot project penanganan permasalahan sungai, ajukan ke kami proposalnya, nanti akan kita pertimbangkan untuk kami anggarkan. Tapi harus diingat semuanya harus ada pelaporannya jangan main-main dengan uang negara,” jelasnya.

Basuki mencontohkan salah satu hasil bentuk kerjasama antara Balai Wilayah Sungai dengan Komunitas Sungai yaitu di Surabaya, dimana saat ini aliran Sungai di Surabaya sudah mulai terdapat beberapa jenis

galian lumpur tidak dibuang tapi dibuat menguruk di bagian lain, pemadatan urukan kurang sehingga rawan ambles apalagi hanya sebagian yang diberi geotekstil, para pe-kerja tidak dilengkapi APD (Alat Pelindung Diri) seh-ingga rawan terjadi kecela-kaan, banyak ditemukan besi polos diduga tak SNI terpasang, di lokasi peker-jaan tak dilengkapi papan informasi proyek. (es/bersambung edisi depan) (sambungan dari hal.1)

ikan. “Perlu ada gotong royong komunitas sungai untuk menjaga aliran sungai tetap bersih, contoh di Surabaya aliran sungainya sudah mulai terdapat ikan sebagai indikator sungai tersebut sudah sehat,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa dalam gerakan menjaga kelestarian sungai, tidak cukup hanya menangani kebersihan di badan air sungai, namun juga perlu memperhatikan kondisi bantaran sungai. “Pengaturan bantaran sungai supaya bisa mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik,” tuturnya.

Ia menyatakan erosi masih menjadi persoalan utama degradasi lahan di berbagai DAS (Daerah Aliran Sungai) di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. “Air sebagai sumber daya juga punya daya rusak seperti di Garut, untuk itu pengelolaan air harus dilihat dari dua sisi tersebut,” tuturnya.

Basuki berharap kongres sungai kali ini dapat menghasilkan sesuatu yang konkrit terkait penanganan masalah pengelolaan air, khususnya sungai. “Hasil dari

Block Grant ...

ini kalau kita manfaatkan betul bisa membantu pelestarian air yang dominan,” tuturnya. Senada dengan Menteri Basuki, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan peran komunitas sungai dalam merubah perilaku masya-akat sangatlah penting. “Kalau perilaku masyarakat tidak berubah seperti buang sampah ke sungai, maka akan sulit untuk merubah kondisi sungai menjadi bersih,” ujarnya.

Terkait dengan dukungan Kementerian PUPR terhadap komunitas, Direktur Operasi & Pemeliharaan Kementerian PUPR Lolly Martina Martief menyatakan sejak tahun 2015 pihaknya sudah melaksanakan lomba komunitas sungai.

“Pada 2015 lalu pemenangnya dari komunitas sungai wilayah Brantas,” ujarnya.

Kedepannya ia menyatakan akan membuka program sekolah sungai dengan menggandeng Universitas Gadjah Mada. “Diusahakan akan menjadi salah satu program studi di UGM untuk sekolah sungai ini,” tambahnya. (es/punet) (sambungan dari hal.1)

berat sebanyak 9 (sembilan) ruang kelas masing-masing ruang kelas Rp 100 juta sehingga bejumlah Rp 900 juta, namun pelaksanaannya Tidak Transparan sebab LSM Mekar ingin melihat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar di proposal tidak diperbolehkan termasuk Komite tidak diperbolehkan juga, karena alasan peraturan padahal anjuran terhadap pengelola/pelaksana kegiatan Block Grant dalam Pengelolaan Dana APBN dari ITJEN DEPDIKNAS BULAN Oktober 2009 perlu dipahami dan diwaspadai bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan diawasi secara berlapis, yaitu urut – urutan Pengawasan oleh : 1. LSM 2.Lembaga Legeslatif (DPR, DPRD). 3.Eksternal (BPK).

4.BPKP. 5.Aparat Penegak

Hukum. 6.APIP (Itjen, dll).

Sa’at BN menemui PJs Kasek SMPN 1 Kalianget EkoWahyudi, S.Pd, mengatakan bahwa didalam struktur panitia KS sebagai PenanggungJawab, sedangkan Ketua pelaksana/panitia dari Guru, Bendahara dari Bendahara sekolah dan kontrolnya dari masyarakat termasuk komite. Selain itu untuk apa RAB dan Gambar akan dilihat sebab jika ingin melihat fisiknya lihat saja di lapangan/tempat pekerjaan dan mengenai RAB dan Gambar sesuai aturan hanya punyaknya team Auditor, bukannya LSM tidak boleh tapi LSM tidak ada kompetensi kesana (melihat RAB dan Gambar) karena ada mekanisme yang harus kami jalankan, tandas Eko Wahyudi.

Kemudian BN menemui Morsyid Pengurus Komite

pengungkapan BBM solar ilegal harus adil jangan tebang pilih,yang ditangkap hanya yang bos kecil kecil saja namun yang bos besar di biarkan beroperasi mengirim di wilayah Gresik.

Mengingat wilayah Gresik yang sangat luas dan sangat prospek buat pengiriman

BBM solar dan pelabuhan Gresik yang kapal kapalnya sangat membutuhkan BBM solar.Tidak menutup kemungkinan mobil tangki BBM solar yang setiap hari masuk pelabuhan Gresik, di sinyalir ada permainan di setiap pengirimannya. (515/ bersambung edisi depan)

Angka Grandong

SMPN 1 Kalianget di rumahnya dan mengatakan: Tidak diberitahu oleh Plt KS SMPN 1 Kalianget bahwa komite menjadi pengawas di panitia/pelaksana Block Grant, akan tetapi hanya diberitahu/dihimbau tolong kita (pekerjaan Block Grant) sambillalu diawasi, mestinya perlu diadakan urun rembug/rapat kecil dulu, yang di dalamnya memberitahukan bahwa ketua ini, bendahara itu dan pengawas komite, kata Morsyid.

BidikNasional (BN) pernah bertanya ke Morsyid, pernahkan pak Morsyid meninjau lokasi?

Dijawab, pak Morsyid (M) : Meninjau pernah, tapi tidak rutin. BN : RAB dan Gambar sampeyan tahu?

M : Tidaktahu, hanyateras saya menyarankan agar asbes yang dalam agak lebih tinggi.

BN : Jadi, sampeyan menyarankan hanya karena sampeyan pengalaman ?

M : Iyaah….

BN : Sebenarnya RAB dan Gambar jika pelaksanaannya sesuai kenapa takut / tidaktransparan…!!

M : Iyaah…. (IHK/ bersambung edisi depan)

dari Gunung Pandan Bojonegoro

Hasil terawangan Mbah TOMO

Rabu, 28-09-16 Kamis, 29-09-16 Sabtu,01-10-16 Minggu,02-10-16 Senin, 03-10--16 Rabu, 05-10--16 Kamis, 06-10--16 Sabtu, 08-10--16

3

9

4

5

6

8

1

1

6

7 1

8 5

9 2

0 1

3 0

3 9

6 8

4

5

2

2

7

8

5

4

6

69 27

78 06

83 36

14 38

94 08

97 26

89 38

90 17

12

ANEKA

BIDIK NASIONAL EDISI 649/27 SEPT-09 OKT 2016

Pakde Karwo Dorong Public Policy ke Arah Ekonomi Inklusif Surabaya, BN-Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo mendorong para pemimpin dan pejabat daerah agar mengeluarkan kebijakan yang mengarah pada ekonomi inklusif, yakni pertumbuhan ekonomi yang memberikan kontribusi pada upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi angka disparitas di tiap wilayah di tengah krisis ekonomi yang tengah melanda saat ini. Hal ini disampaikannya saat memberikan ceramah tematik di depan peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II di Badan Diklat Provinsi Jatim, Jalan Balongsari Surabaya, Rabu (21/09).

“Indonesia merupakan negara dengan tingkat disparitas ketiga di dunia, dimana 1% jumlah penduduk terkaya menguasai 50,3% dari total aset negara. Jangan membuat public policy yang justru memperlebar disparitas. Siapapun bupati, walikota, gubernur atau pejabat daerah harus mempertimbangkan public policy yang menolong rakyat miskin dan mencegah disparitas,” ujar Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Menurutnya, pembangunan inklusif ini mengisyaratkan Negara harus hadir untuk menolong yang miskin. “Pertumbuhan ekonomi yang bagus itu disertai pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Yang miskin dibiayai. Mereka yang termarjinal harus di-

masukkan ke dalam konsep ini. Inilah inti ekonomi Pancasila, dengan basis koperasi dan UMKM,” ungkapnya.

Selain mendorong pelaksanaan ekonomi inklusif, ia juga mendorong pejabat daerah untuk melakukan skema pembiayaan pembangunan melalui loan agreement dengan suku bunga terjangkau. “Dengan loan agreement ini, sektor UMKM tumbuh dengan subur dan memberikan kontribusi luar biasa bagi perekonomian Jatim. Dimana kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 54,98% atau sebesar 1.1689,88 Triliun Rupiah. Selain itu, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja hampir 98%” katanya.

Pakde Karwo juga men-

dorong pejabat daerah untuk mengembangkan industri primer di pedesaan. Contohnya dengan mendorong industri on farm, dimana hasil pertanian diolah menjadi suatu produk yang bisa dikonsumsi.

“Pemerintah harus membantu pengusaha kecil melalui APBD. Sedangkan, untuk pengusaha menengah dan besar, pemerintah harus memfasilitasi dengan cara menjamin kelangsungan investasi melalui kemudahan perijinan dan kepastian keamanan usaha. APBD fungsinya stimulus. Industri besar difasilitasi, sektor UMKM diberi stimulus dan segmen kecil melalui charity.

Syaratnya eksekutif dan legislatif harus kompak,” ujarnya.

Ia menambahkan, peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi ada empat hal. Pertama, distribusi, yakni melalui kebijakan pemerataan sumber daya. Kedua, alokasi yakni melalui kebijakan alokasi sumber daya penyediaan barang dan jasa publik. Ketiga, stabilisasi, yakni intervensi fiskal untuk makro ekonomi melalui pengendalian inflasi dan yang terakhir regulasi,

yakni perlindungan untuk produsen dan konsumen.

Lebih lanjut menurutnya, salah satu yang harus dilakukan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia adalah pendidikan vokasional dan kesehatan. Pendidikan vokasional ini didorong agar tercipta SDM yang siap kerja.

Pemprov Jatim merubah komposisi perbandingan antara SMA : SMK dari 30 : 70 menjadi 70 : 30. Tujuannya adalah menciptakan SDM yang memiliki keterampilan khusus sehingga bisa langsung masuk dunia kerja. Selanjutnya, kesehatan menjadi faktor penting dalam mempengaruhi kemampuan seseorang. Upaya memperhatikan kesehatan yakni dengan memberikan gizi yang baik sejak balita.

Pakde Karwo menjelaskan konsisi ekonomi makro Jatim, sampai dengan semester I tahun 2016, tumbuh 5,55% persen diatas nasional yang hanya mencapai 5,04 %. PDRB Jatim s/d semester I 2016 tercatat, Rp. 903.01 trilliun, ini berkontribusi 14,98 persen terhadap PDB Nasional sebesar Rp. 6.028,60 Trilliun.

Di bidang investasi, sam-

Gubernur Jawa Timur Soekarwo Memberikan Ceramah Tematik di Kantor Badan Diklat Provinsi Jatim

pai dengan semester I, didominasi oleh investasi PMDN baik fasilitas maupun non fasilitas yang nilainya mencapai Rp. 58.98 trilliun. Sedangkan, untuk investasi PMA realisasi sampai dengan semester I, tercatat Rp. 12,64 trilliun.

“Secara khusus, investasi PMA dari ijin prinsip tahun 2010-2015 belum terealisasi sebesar Rp. 273 trilliun. Hal ini sangat penting untuk diketahui penyebabnya,”

ungkap Soekarwo.

Diprediksikan, pertumbuhan ekonomi Jatim sampai dengan akhir 2016 dapat tumbuh sekitar 5.7 persen.

Jumlah ini disebabkan adanya kebijakan tax amnesti, apresiasi nilai tukar rupiah dan kebijakan pelonggaran sektor moneter serta penurunan suku bunga menjadi single digit.

Di akhir, ia berpesan pada peserta Diklat Pim II yang berasal dari berbagai

daerah untuk terus melakukan inovasi di daerahnya masing-masing, terlebih inovasi tersebut mampu bermanfaat kepada masyarakat luas.

“Tidak sembarang inovasi. Tapi muaranya pada inovasi yang menguntungkan masyarakat dalam hal ini peningkatan pendapatan masyarakat, terlebih di era krisis seperti sekarang ini,” tutupnya. (dji/*)

Gubernur Jatim Tawarkan Konsep Jatimnomics kepada Cendekiawan Ekonomi dalam Forum Internasional

Pakde Karwo Memberikan Buku Jatimnomic Kepada salah satu pembicara R. Anderson Sutton dari Universitas Hawai

Ternate, BN-Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo menawarkan konsep Jatimnomics dalam mengatasi krisis ekonomi yang melanda dunia kepada cendekiawan ekonomi dalam forum International Seminar Postgraduate Director Forum The 38th dengan teman Challenges adn Opportunities of ASEAN Economy Challenge di Hotel Bela, Kota Ternate, Maluku Utara, Selasa (20/9).

Ia menuturkan bahwa konsep Jatimnomic merupakan langkah tepat hadapi krisis karena didalamnya terdapat strategi pembangunan ekonomi yang fokus memperkuat tiga aspek utama, yakni strategi peningkatan produksi untuk menghasilkan daya saing produk, baik skala UMKM dan besar, strategi pembiayaan yang kompetitif mela-

lui linkage program (Pemprov-Bank Jatim-BPR Kab/ Kota), dan strategi pemasaran yang kompetitif melalui 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD) yang didukung oleh Asosiasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk mendukung perdagangan komoditi antar Provinsi. “Perkuatan tiga aspek ekonomi, yakni produksi, pembiayaan yang kompetitif dan pemasaran ini saya namakan “Jatimnomic”. Inilah trisula strategi pembangunan kami untuk menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan juga menghadapi krisis global mendatang,” ungkap Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Untuk industri kecil, ujarnya khususnya UMKM, skemanya adalah stimulasi permodalan. Untuk mendapat akses modal, UMKM

terkadang mengalami ketidakadilan jika dibanding perusahaan besar. Karena itu, Pemprov Jatim telah menganggarkan APBD sebesar Rp 400 miliar untuk stimulus bagi UMKM. Skemanya, dana Rp. 400 miliar tersebut disalurkan kepada Bank Jatim dengan bunga 2% per tahun, kemudian Bank Jatim berperan menjadi APEX Bank untuk BPR di Jatim dengan suku bunga kredit efektif sebesar 6% per tahun, lalu BPR diperkenankan menyalurkan dana kepada UMKM dengan suku bunga satu digit per tahun.

“Disini peran negara harus hadir untuk membantu UMKM dan koperasi agar bisa bersaing dalam pusaran perdagangan internasional, khususnya di MEA,” ujar Pakde Karwo yang disambut tepuk tangan peserta seminar dari seluruh Indonesia yang mengampu program Pasca sarjana bidang ekonomi.

Dalam memasuki pasar global, ucapnya khususnya MEA harus ada beberapa persiapan yakni pasar tunggal dan basis produksi dipersiapkan mulai aliran arus barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja yang terlatih. Kemudian harus dipersiapkan kawasan ekonomi yang kompetitif diantaranya menyiapkan kebijakan, adanya proteksi terhadap konsumen, diatur-

nya hak kekayaan intelektual (HAKI), pembangunan infrastruktur, dukungan perpajakan dan diperkuatnya e-commerce.

Persiapan yang lain adalah pembangunan ekonomi yang merata dimulai dengan pembangunan UMKM dan Initiative for ASEAN Integration (IAI) yang bertujuan mengurangi gap pembangunan internal ASEAN. Yang terakhir adalah integrasi dengan perekonomian global dimana harus dilakukan pendekatan koheren dalam hubungan ekonomi eksternal dan meningkatkan partisipasi dalam global supply network.

Ia menjelaskan kondisi regional Jatim pada semester I tahun 2016 dimana pertumbuhan ekonomi Semester satu tumbuh 5,55 persen dan pertumbuhan PDRB sebesar Rp. 903,01 triliun , perdagangan Jatim dengan ASEAN surplus USD 89,018 juta dan total realisasi investasi pada semester I sebesar Rp. 71,62 triliun.”Jatim menyumbang 14,98 persen terhadap PDRB Nasional. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 diperkirakan terakselerasi dibandingkan tahun 2015 dengan didorong oleh kinerja konsumsi swasta, ekspor, dan investasi pemerintah. Akselerasi pertumbuhan ekonomi disertai dengan inflasi sesuai dengan target pencapaian inflasi.

Pada akhir tahun 2016 diharapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen” paparnya.

Saat ini, ujar Pakde Karwo ada beberapa permasalah dalam peningkatan daya saing diantaranya sistem pembiayaan, deviasi yang sangat tinggi antara ijin prinsip dengan realisasi investasi khususnya pada penanaman modal asing (PMA), neraca ekspor – impor luar negeri sejak tahun 2011 – 2015 selalu defisit, selisih defisit juga semakin meningkat tiap tahunnya.” Mesikpun defisit ekspor impor senantiasa surplus karena kinerja perdagangan antar pulau yang bagus dimana sampai semester I tahun 2016 surplus Rp. 50,977 triliun,” ungkapnya.

Adapun strategi yang akan dilakukan dalam meningkatkan daya saing diantaranya pembangunan infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan reformasi birokrasi. Dalam rangka pembangunan infrastruktur Pemprov Jatim membangun aksebilitas di beberapa wilayah diantaranya adanya pembangungan Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo yang merupakan satu-satunya pelabuhan yang dikelola pemerintah daerah yang memberikan efisiensi 30 persen dan tidak kena daftar tunggu yang panjang.”Pemprov Jatim

juga menyediakan kawasan industri bagi para investor yang akan berinvestasi dengan luas area sekitar 27.084 ha,” ucapnya.

Cara lain mengatasi problem SDM, maka Pemprov Jatim fokus kepada pendidikan vokasional agar tercipta SDM yang siap kerja.

Pemprov Jatim merubah komposisi perbandingan antara SMA : SMK dari 30 : 70 menjadi 70 : 30. Tujuannya adalah menciptakan SDM yang memiliki keteramplan khusus sehingga bisa langsung masuk dunia kerja. Pemprov Jatim juga menyiapkan SMK mini untuk menciptakan sdm dengan keterampilan standart internasional dan mencetak wirausaha.

“Agar bisa diterima di dunia usaha, tenaga kerja asal Jatim juga dibekali dengan sertifikasi berstandar internasional. Jatim telah menjalin kerjasama dengan negara lain untuk memperoleh standarisasi internasional diantaranya pengiriman SDM ke Jerman, Jepang dan telah dilakukan MOU dengan Australia Barat perihal pendidikan vokasional serta pada 22 Maret 2016 lalu juga diadakan MOU antara Jatim dengan Amerika tentang community college dimana diajarkan keterampilan berstandart internasional. Sampai saat ini sudah ada 47.463 tenaga terampil dari Jatim yang telah terser-

tifikasi internasional” tambahnya.

Pemprov Jatim juga menyiapkan regulasi yang memberikan keuntungan bagi pengusaha yakni reregulasi bagi UMKM agar semakin kuat sektor riil, Pemprov Jatim juga memberikan government guarantee bagi pengusaha yakni kemudahan perizinan, tersedianya lahan, tersedianya pasokan listrik, dan tersedianya SDM. Pihaknya juga memperkuat perdagangan pasar dalam negeri, yakni dengan membuat kantor perwakilan dagang (KPD) di 26 provinsi di Indonesia. Dampak positif adanya KPD tersebut bisa dilihat dari nilai transaksi yang telah terjadi. Potensi transaksi perdagangan antar pulau setiap tahunnya meningkat, pada tahun 2011 mencapai Rp. 463,35 triliun, angka tersebut meningkat dua kali lipat pada tahun 2015 yakni sebesar Rp. 804,578 triliun.

Pada tahun 2015 ada surplus sebesar Rp. 99,831 triliun. Sedangkan di luar negeri, Jatim berupaya meningkatkan nilai ekspor dibandingkan impor diantaranya melakukan kerjasama dengan Swiss, Tianjin Cina, Korsel, Belgia Shanghai China dan Osaka Jepang.”selanjutnya akan dibuka KPD di Ternate,” jelasnya. (dji/*)

Jawa Timur Bersyukur Punya Ponpes Sehebat Gontor Ponorogo, BN-Jawa Timur bersyukur memiliki Pondok Pesantren bertaraf internasional seperti Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Kabupaten Ponorogo. Pasalnya, Gontor telah memberikan sumbangsih luar biasa bagi Jatim serta bangsa ini melalui lulusan-lulusannya yang menjadi tokoh besar dengan pemikiran visioner bagi kemajuan islam di Indonesia dan dunia.

“Terima kasih ada Ponpes sehebat Gontor di Jatim. Lewat pendidikannya yang hebat dan menjadi rujukan dunia, lahirlah generasi-generasi yang hebat secara intelektual, berakhlak, dan visioner yang menjadikan bangsa ini maju.

Gontor juga ikut menjadikan Jatim aman, nyaman, religius, dan tenteram lewat dakwah yang menyejukkan” Pujian itu disampaikan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo saat Silaturrahim Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo dalam rangka Resepsi Kesyukuran Peringatan 90 Tahun PMDG Kabupaten Ponorogo, Senin (19/ 9).

Pakde Karwo sapaan Gubernur jatim mengatakan, keberadaan PMDG telah

memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan pendidikan islam, tidak hanya di Jatim tapi juga secara nasional. Gontor menjadi rujukan dunia tentang pemikiran islam secara modern dan visioner.

Dengan demikian, Gontor bukan sekedar milik Jatim dan Indonesia saja, tapi sudah menjadi milik dunia.

“Lulusan-lulusan Gontor Banyak pemikiran-pemikiran intelektual besar terhadap kemajuan islam dunia berasal dari Gontor. Pemikiran-pemikiran intelektual seperti pergerakan islam di Jatim salah satu penggeraknya berawal dari Gontor. Gontor memang luar biasa, banyak lulusannya menjadi tokoh-tokoh cerdik dan cendekiawan nasional” katanya.

Senada dengan Pakde Karwo, Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo juga memuji PMDG, menurutnya Gontor bukan hanya milik nasional, tapi sudah menjadi milik seluruh dunia. “Tadi Pakde Karwo menyampaikan, terima kasih ada Gontor di Jatim. Saya tak mau kalah, saya mengucapkan terima kasih karena Indonesia punya Ponpes sehebat Gontor” pujinya yang disambut tepuk tangan hadirin.

Salah satu yang membuat Jokowi,

sapaan akrab Presiden terkesan adalah ketika turun di helipad lapangan Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor dan disambut meriah oleh para pejabat kampus, dosen, mahasiswa, dan unsur civitas akademika.

“Saat saya turun dari helikopter, saya kira turun di Ponpesnya, ternyata bukan, saya mendarat di Universitasnya. UNIDA yang besar kampusnya. Dan saat saya bersalaman dengan mahasiswanya, saya tanya, asalnya dari mana? Ternyata mereka berasal dari Sabang sampai Merauke, juga ada mahasiswa dari Thailand, Amerika, dan lainnya. Ini bukti bahwa Gontor bukan hanya milik nasional, tapi milik dunia” pujinya.

Jokowi juga sependapat dengan Pakde Karwo bahwa alumni-alumni PMDG telah menjadi tokoh-tokoh penting di Indonesia. Ada yang menjadi Ketua MPR, Zulkifli Hasan, pimpinan DPD, dan di eksekutif juga banyak seperti Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin yang juga alumnus Pondok Gontor.

“Artinya dari sisi komepetensi, Gontor sudah membuktikan bahwa lulusannya bisa bersaing” katanya.

Gubernur Jatim mendampingi Presiden Jokowi dalam acara Peringatan 90 Tahun PMDG Kab Ponorogo

Jokowi melanjutkan, PMDG telah banyak berkontribusi dalam membangun bangsa ini. Mulai era kebangkitan nasional, perjuangan kemerdekaan, era pembangunan, era reformasi, sampai sekarang. “Terima kasih atas sumbangan pemikiran, pendidikan, dan yang terpenting, nilai-nilai ke-Indonesiaan yang sejati” tuturnya.

Menurut Jokowi, PMDG telah memberikan warisan yang baik dan terpenting bagi generasi penerus bangsa ini.

Yakni nilai-nilai yang mengandung jati diri bangsa, karakter, budi pekerti, sopan

santun, nilai kerja keras, nilai optimisme, nilai-nilai islami.

“Nilai-nilai itulah yang paling penting saat ini, dan nilai-nilai itu diestafetkan oleh Gontor kepada generasi penerus. Saya minta ini dipertahankan, dijaga, dan ditingkatkan Percuma jika kita punya banyak potensi Sumber Daya Alam yang besar, kita punya gas, laut, minyak yang potensi besar tapi tanpa sumber daya manusia yang baik, tanpa sumber daya manusia yang berakhlak baik, akan sulit berkompetisi negara lain” pungkasnya. (dji/*)