Edisi 637

BIDIK NASIONAL EDISI 637/4-14 APRIL 2016

Har ga Ecer an Rp. 4.000,Harg Eceran

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

N A S I O N A L

Kejaksaan Diminta Usut Manipulasi Gedung Liponsos SURABAYA, BN – Kejaksaan Negeri Surabaya didesak turun tangan untuk mengusut kasus dugaan penyelewengan proyek pembangunan gedung Liponsos keputih Surabaya. Pasalnya proyek APBD yang dikerjakan oleh kontraktor PT Marga Madu Indah, H Romli, Jl Ngagel Mulyo 1/12 Surabaya, diduga ngawur dan dikerjakan tak sesuai bestek dan RAB yang telah ditentukan .

Proyek dengan Konsultan pengawas bernama, Daeng dan PPK Lasidi , ST dari Dinas PU Cipta Karya Pemkot Surabaya ini, ketika dicek wartawan BN, terlihat pekerjaan diduga tidak sesuai RAB. (Bersambung ke hal.11 kol.5)

Tiang gedung berdiri diatas pondasi lama

MILIARAN UANG PARKIR “DIBAJAK” OKNUM DISHUB SURABAYA SURABAYA, BN – Sebagaimana diberitakan BN pada penerbitan yang lalu dimana jutaan karcis “ASPAL” (red: banyak nomor seri ganda sehingga sulit dideteksi serta tidak berhologram, tidak ada security print, kertas tidak sesuai spec dan dicetak dipercetakan sembarangan dengan harga murah, sesungguhnya

Plt Kadishub Surabaya Ir. Irfan Wahyu Derajat

“Koko” Robben Rico

(Bersambung ke hal.11 kol.1)

Bupati Lumajang Lantik Kades Pandanwangi dan Kades Sumberwringin LUMAJANG, BN – Bupati Lumajang Drs. H. As’at, M.Ag melantik Edi Santoso sebagai Kepala Desa Pandanwangi, Kec Tempeh dan Yuhemi sebagai Kepala Desa Sumberwringin, Kec Klakah di di Gedung Nara Kirana, Senin (Bersambung ke hal.11 kol.1)

(Baju putih) Edi Santoso usai dilantik sebagai Kades Pandanwangi dan Yuhemi sebagai Kades Sumberwringin

Didalangi Kasi Manajemen dan Rekaya Lalin “Koko” Robben ?

Presiden Jokowi Resmikan Waduk Nipah SAMPANG, BN- Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung meresmikan Waduk Nipah di Desa Montor, Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur Sabtu (19/3). Tampak hadir dalam acara tersebut Kepala BBWS Brantas Ir Amir Hamzah, dan Wagub Jatim Gus Ipul.

Waduk yang berada di pulau Madura tersebut selesai pembangunannya dan akhirnya bisa dioperasikan setelah melalui perjalanan panjang sejak tahun 1973. “Waduk ini sudah disetujui 1973 kemudian dimulai pembebasan pada tahun 1982. Kita (Bersambung ke hal.11 kol.5)

Presiden Jokowi, Menteri Basuki, Wagub Jatim Gus Ipul dan Sekkab Pramono Anung saat menekan tombol tanda diresmikannya waduk Nipah. (Inzet) Kepala BBWS Brantas Ir Amir Hamzah

Kasus OTT Abal-abal, Kajati Lindungi Kajari Ngasem Kediri KEDIRI, BN - Memasuki minggu ketiga paska pemberitaan koran BN terkait dugaan kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang menjadikan Kepala UPT Dinas PU Pengairan Jatim Selodono Puncu Kediri, Setyo Budi Utomo, sebagai tersangka dan sempat ditahan atas dugaan tindak penyuapan kepada penyidik Kejari Ngasaem Kediri, nampaknya, sampai saat ini belum juga menunjukkan progres signifikan terkait penanganan kasus tapi sebaliknya malah menunjukkan kecendrungan kuat terjadi pengkaburan perkara.

Romy Arizyanto SH

Tanda-tanda pengkaburan perkara itu sedikitnya bisa dilihat pada saat BN melakukan konfirmasi lanjutan ke kantor Kejati Jatim, Kamis (31/3). Kasi Pengkum Kejati Jatim Romy Arizyanto SH saat ditemui (Bersambung ke hal.3 kol.1)

BUPATI LAHAT SAMBUT HANGAT KKN MAHASISWA UIN RADEN FATAH PALEMBANG H. Saifudin Aswari Rivai’I Berharap Para Mahasiswa Bisa Membantu Percepat-an Pembangunan Kab Lahat

LAHAT, BN - Sungguh sangat membanggakan hasil yang telah dicapai oleh Bupati yang dikenal merakyat oleh kalangan masyarakat ini, betapa tidak belum lama ini 1.885 mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan ke- 65 berkunjung ke Kabupaten La-hat dalam rangka Kuliah Kerja Nyata, bertepatan di gedung olahraga Bukit Tunjuk, beberapa hari lalu.

KKN terbesar dalam sejarah Kabupaten Lahat ini menampung 1.885 mahasiswa yang disebar ke seluruh desa di wilayah kabupaten lahat dengan didampingi dosen pembimbing dan setiap desa di tempatkan 6 orang. Silaturahmi ini digagas oleh Bupati Lahat agar lebih mempererat silaturahmi dengan seluruh mahasiswa.

Aswari atau yang sering di sapa kak wari mengatakan, apresiasi atas pengabdian mahasiswa di Kabupaten Lahat. Ia berharap kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat dapat memberikan perubahan yang besar bagi masyarakat Kabupaten Lahat.

Bupati juga mengharapkan, dengan kegiatan ini baik itu pemerintah, masyarakat dan mahasiswa dapat

saling bekerjasama dalam memajukan suatu daerah khususnya dalam bidang keagamaan.

“Kami atas nama pemerintah daerah begitu mengapresiasi atas kegiatan itu. Kabupaten Lahat akan selalu menyambut hangat jika nantinya akan diadakan kembali Kuliah Kerja Nyata (KKN),” ujar bupati merakyat ini.

Hadir pada kesempatan itu Ketua DPRD Lahat Herliansyah, SH, MH, Sekretaris Daerah Lahat, Nasrun Aswari, Kapolres Lahat AKBP Yayat Popon Ruhiat, Kasdim 0405 Lahat Mayor Infanteri Encep Yadi Mulyadi, unsur pimpinan SKPD di jajaran Pemkab Lahat, serta civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang.

(ADV/Adi)

Bupati Lahat H. Saifudin Aswari Riva’I SE, member arahan kepada seluruh 1.885 mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang.

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

N

Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang hadir dalam silaturahmi Dengan Jajaran Pemerintah Kabupaten Lahat.

Bupati Lahat H. Saifudin Aswari Rivai’I SE Foto Bersama Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang

A

S

I

O

N

A

L

TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999 PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNGJAWAB : Drs Edy Sutanto,SH. PEMIMPIN PERUSAHAAN : Nursalim WAKIL PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI: Pudji Leksono PENASEHAT HUKUM: YUSTINUS HARYANTO, SH. PENERBIT: PT Bidik Nasional Pers (BNP) SK MENKUMHAM : No AHU-0003466.AH.01.01 Alamat : Jl Tunjungan 86-88 Lt I/28 Surabaya Telp 031-5344662/08123209649 EMAIL : bidiknasional@yahoo.com ONLINE : www.bidiknasional.com

2 JAWA TIMUR

BIDIK NASIONAL EDISI 637/4-14 APRIL 2016

PRODUKSI GULA JAWA TIMUR 2015 CAPAI 1,21 JUTA TON Rata-rata Rendemen Jauh Lebih Baik

Kadisbun Jatim Samsul Arifien

SURABAYA, BN- Sepanjang tahun 2015 kemarin, Dinas Perkebunan Jawa Timur merilis sejumlah data terbaru realisasi produksi gula di Jawa Timur. Data tersebut dirangkum dari 32 Pabrik Gula yang tersebar di seluruh provinsi Jawa Timur, termasuk lahan tanaman tebu.

Dari total lahan seluas 201.972 hektar, produksi gula mampu mencapai 1.217.332 ton. “Produktivitas hablur tahun ini lebih baik, dari rata-rata 5,75 ton/ ha pada tahun 2014, meningkat 6,03 ton/ha atau

naik 4,87%. Demikian juga rata-rata rendemen tahun 2015 ini, jauh lebih baik dibanding rata-rata rendemen tahun 2014 sebesar 7,65%”, ungkap Samsul Arifien. Artinya, teknologi budidaya tebu oleh para petani juga semakin berkembang lebih baik. Ini terbukti dengan nilai rendemen gula yang semakin tahun semakin bagus. “Ada pabrik gula yang rendemen hariannya sudah mencapai 10 persen sampai 11 persen, kami berharap tahun 2016 rendemen tinggi ini juga terjadi di pabrik gula lainnya,” kata Samsul Arifien.

Untuk diketahui, tahun 2015 rendemen tebu di Jawa Timur dari 31 pabrik gula, rata-rata mencapai 8,4%.

Dengan nilai rendemen harian bervariasi antar pabrik gula. Sejumlah pabrik masuk dalam kelompok 5 besar rendemen tertinggi. Paling besar, rata-rata rendemen tahunan pabrik dicapai Pabrik Gula Krebet Baru I sebesar 9,86%. Disusul Pabrik Gula Kebon Agung yang

mencapai 8,84%. Selanjutnya Pabrik Gula Meritjan 8,69%; Pabrik Gula Wonolangan 8,65%; dan Pabrik Gula Asembagoes 8,62%.

Ditambahkannya, dengan produktifitas yang bagus dan nilai rendemen yang tinggi, pasti akan mempengaruhi nilai ekonomi yang didapat petani tebu. Didukung pula harga yang bagus, Harga Pokok Produksi (HPP) tahun 2015 Rp. 8.900,- per kilogram, namun harga lelang gula mencapai Rp. 9.500 sampai Rp. 10.000 per kilogram. Hal ini juga diikuti dengan lancarnya distribusi penjualan gula ke luar Jawa Timur.

“Ini hasil upaya Gubernur Pakde Karwo memperjuangkan dalam mengupayakan alur distribusi perdagangan gula bisa kembali normal. Seperti melarang gula rafinasi dan impor masuk Jatim dan Indonesia Timur,” terang Samsul Arifien.

Dengan hasil ini, kata Samsul, optimis pemerintah provinsi Jawa Timur dapat mewujudkan pelaksanaan

N A S I O N A L

Salah satu pabrik gula di Jatim

Peraturan Daerah Nomer 17 Tahun 2012 tentang peningkatan Rendemen dan Hablur Tebu. Terutama kepada petani dan masyarakat yang berkecimpung di sektor pergulaan. Serta penerapan Peraturan Gubernur No. 87 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Timur No. 17 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu. Evaluasi baik terhadap kualitas bahan baku (on farm) maupun efisiensi pabrik gula (off farm) terus dilakukan. Evaluasi efisiensi pabrik gula (off farm) dilaksanakan sejak tahun 2014 dengan tuju-

an memperoleh gambaran umum (existing) efisiensi pengolahan/OR PG sebagai dasar untuk menilai kinerja.

Sedangkan evaluasi kualitas bahan baku (on farm) dilaksanakan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk mengetahui kualitas bahan baku tebu yang akan masuk di pabrik gula (PG) terhadap pengaruh pencapaian rendemen. “Kita sudah melakukan evaluasi efisiensi pabrik gula mulai 2014, dan tahun 2015 evaluasi bahan baku yang harus mengikuti SOP (Standart Operasional dan Prosedur) yang diatur dalam Pergub,” pungkas Samsul Arifien. (*/adv)

Dicinta Ditolak, Oknum Guru SDN Suko Bikin Ulah

Coreng Dinas Pendidikan Sidoarjo SIDOARJO, BN- Oknum guru SDN Suko, Kec Sukodono, Heri Supriyanto bikin resah masyarakat dan guru di SDN Suko. Pasalnya Heri bikin ulah dengan cara mengancam kepala sekolah SDN Suko dan guru - guru lainnya untuk memindahkan tugas Titik Diyah Krisnawati salah satu guru dari SDN Suko, Titik Diyah Krisnawati, usut punya usut, titik ada masalah pribadi dengan Heri.

Menurut pengakuan Titik dan beberapa saksi guru,

Heri beberapa minggu yang lalu melaporkan Titik ke DPRD komisi D terkait Titik tidur di ruang guru pada waktu jam kosong. Dan Heri juga melaporkan kalau kepala sekolah menggunakan dana bos untuk membangun kantin.

Setelah Heri laporan, komisi D DPRD Sidoarjo yang akrab di panggil bu Eny sidak ke SDN Suko, hasilnya benar kejadian Titik tidur di ruang guru pada jam kosong. Sedangkan masalah kepala sekolah gu-

nakan dana bos untuk bangun kantin tidak benar, karena menurut komite sekolah bangun kantin pakai uang pinjaman koperasi dan angsuran ditanggung para pedagang yang jualan di sekolahan itu.

Menurut sumber BN, kronologis kasus ini adalah Hery diduga ingin menjalin hubungan dengan Titik, tapi Titik menolaknya, akhirnya Heri dendam pribadi pada Titik. Kedua guru yang sama-sama sudah berkeluarga dan usianya udah di

tengah-tengah sawah cuma bisa dilewati oleh kendaraan roda dua. Begitu juga jembatan gantung yang panjangnya kurang lebih 200 meter lebar. 1.20 meter, cuma bisa dilewati satu kendaraan Roda Dua. Padahal akses tersebut .adalah jalan terobosan/pintas untuk ke padaherang, melewati jalan tersebut cukup memakan

waktu 15 menit, Dibandingkan lewat jalan protokol yang bisa menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam.

Menurut keterangan yang diperoleh dari camat padaherang SAPRUDIN bahwa jalan itu penting, bisa diterima oleh Pemkab PANGANDARAN. Itu jalur yang vital untuk menghubungkan Padaherang ke

Pemkab Bondowoso Gelar Musrenbang Di Pendopo Kabupaten

BONDOWOSO, BNDalam rangka menselaraskan kebijakan dalam pembangunan, Pemkab Bondowoso melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten, Dalam kegiatan tersebut dihadiri dari Unsur Bappeprop Jatim, Bakorwil III Malang serta seluruh Jajaran Muspida, para kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat serta dari Unsur LSM. Dalam sambutannya RB Fattah Jassin Kepala Bapeprop jatim yang diwakili Ir Tony Sumardiyanto MP Ke-

pala Bidang Pengembangan Regional mengungkapkan jika perencanaan pembangunan sesuai aturan harus dilaksanakan mulai dari tingkat paling bawah yaitu tingkat Desa kemudian Kecamatan dan kabupaten hingga tingkat Pusat. “Ini merupakan bentuk jaring aspirasi masyarakat sebagai bentuk perencanaan pembangunan dari bawah”, katanya.

Sesuai hasil rekomendasi yang sudah ditetapkan pemerintah Jawa Timur menurutnya, saat ini yang menjadi prioritas utama adalah pengentasan kemi-

skinan dan pengangguran, Pendidikan, Kesehatan dan berbagai penyebab ketertinggalan lainnya.

Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni mengungkapkan jika pihaknya masih memprioritaskan pengentasan kemiskinan melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada masyarakat khususnya untuk mengurangi berbagai sebab yang menyebabkan kemiskinan.

Khususnya segera mengentaskan Bondowoso dari Status Daerah Tertinggal sesuai dengan Perpres NO 131 tahun 2015. (zes)

Guru -guru SDN Suko waktu hering di DPR

atas 50 tahun ini membuat 19 guru lainnya membuat pernyataan agar kedua guru itu dipindah tugas. Ini merupakan bentuk protes kekesalan ke 19 guru terhadap Heri dan Titik. Pada intinya guru-guru tersebut minta agar Heri di pindah dari

SDN Suko dan disanksi.

Usman dari komisi D DPRD pemimpin rapat hering menjelaskan hasil rapat ini akan di BAP lalu dilaporkan ke dinas pendidikan dan instansi terkait agar segera di tindak lanjuti, jelasnya. (Yahya)

Jawa Tengah dan itu jika terjadi jalan bagus, jembatan bagus, saya otimis akan mendongkrak tingkat ekonomi rakyat, karena mereka sisibilitas ekonominya akan lebih mudah, dimungkinkan sekali hasil-hasil pertanian, bisa lebih mudah menembus ke jawa tengah.

Harapan Camat Padaherang, jika jalan dan jembatan

sudah bagus, bisa memhubungkan antara desa. Itu akses sibilitas semakin mudah baik itu untuk ekonomi maupun untuk akses-akses yang lainnya dan ujungnya itu untuk meningkatkan kesejahtraan, rakyat.Perlu di ketahui bahwa untuk jalan dan jembatan itu sudah masuk dalam Musrenbang 2017. (asep)

apresiasi terhadap kemajuan dan pelayanan semua armada kapal penyeberangan di bawah DLU yang tersebar di seluruh nusantara saat ini.

Dikatakan Umar, salah satu perusahaan transportasi laut yang benarbenar dapat dirasakan masyarakat khususnya penumpang kapal laut dan

kapal Ro-ro adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh pihak DLU. “Meskipun saya baru kali ini menghadiri acara malam penganugerahan dan Ultah PT.DLU ke-40, namun saya salut dengan manajemen DLU yang sangat peduli dengan pelanggan dan mitra usahanya selama ini”, kilah Umar, dimana awal

PAMARICAN, BNJEMBATAN hasil swadaya masyarakat Pasir angin Desa Margajaya Kecamatan Pamarican kabupaten Ciamis runtuh diterjang bencana banjir pada hari selasa tgl 22-3/2016. Jembatan tersebut memutuskan hubungan antara kampong pasir angin dengan desa margajaya. Panjang jembatan 30 meter lebar 1 meter, menurut kadus pa-sir angin MEMED KARMED, musibah ini sudah di lapor-kan ke desa,bahkan kepala desa Jembatan gantung yang runtuh pun, telah meninjau ke lokasi, menyaksikan masarakat ramai-ramai memperbaiki jembatan yang runtuh.

Kepala desa marga jaya BAPAK ENDANG KARNUDIN dan warga masyarakat pasir angin mengharapkan sekali supaya jembatan tersebut bisa dibangun kembali, sangat berharap sekali ada bantuan dari kabupaten, karena kami sangat membutuhkan, sarana insfratuktur jembatan tersebut demi kelangsungan kegiatan sehari-hari bisa lancar dan perekonomian pun lancar yang paling penting untuk mempermudah anak-anak sekolah karena hampir semua anak sekolah melewati/memakai. (asep)

Pelindo III Tg Perak Kucurkan Modal Kerja Bangunan di Atas Saluran Air, Satpol PP Tandes Tutup Mata 950 Juta Bagi 46 Pengusaha UKM di Jatim SURABAYA, BN-Bangunan depot dua lantai yang berdiri kokoh di pertigaan jalan tandes- darmo indah ini berdiri di atas tanah yang statusnya tidak jelas.

Pasalnya bangunan itu berdiri di atas saluran air yang semestinya tidak boleh didirikan sebuah bangunan yang permanent.

Menurut warga setempat yang namanya tidak mau dikorankan mengatakan, “ bangunan itu sudah benarbenar melanggar aturan dan harusnya gak boleh berdiri di tempat itu, selain tempatnya di pertigaan jalan itu juga bisa menghalangi orang yang mau belok ke arah kantor IMIGRASI, dan yang lebih parah lagi saluran air di belakang depot itu sudah ditutup total,” ujarnya.

(Ardy)

Dirjen Hubla Tampung Keluhan Manajemen PT DLU SURABAYA, BN – Dirjen Hubla, DR.Ir.Umar Haris, ketika memberikan sambutan dalam Malam Anugerah Pelanggan Berprestasi dan Mitra Usaha dalam rangka memeriahkan Ulang Tahun Ke-40 perusahaan pelayaran nasional PT.Dharma Lautan Utama (DLU) di Surabaya mengatakan, pihaknya sangat

TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999 PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNGJAWAB : Drs Edy Sutanto,SH. PEMIMPIN PERUSAHAAN : Nursalim WAKIL PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI: Pudji Leksono PENASEHAT HUKUM: YUSTINUS HARYANTO, SH. (08123564599) REDAKTUR PELAKSANA : Syamsudin REDAKTUR : Pudji Leksono, Syamsudin, Andi Firmansyah, A. Karim Putra Bima, Hariko Wahyudin SH., Agus Setya Utama, Spd. WARTAWAN : Nursalim, Pudji Leksono, Syamsudin, Andi Firmansyah, Arif Hidayat, Choirul Anam, Budi Santosa, Suwoto, Arnes Yanisda Poetiray, Amrih Wilujeng, Sunardi.

SIDOARJO : Nur Yahya. GRESIK : Suwoto, Munif Hariyanto, Michya Ullum Muhdin. MADURA : H. Choirul Anam (koordinator), Muhamad Holil, H. Abd Syakur Mubarok, Mat Hosen (Bangkalan), Moh Tohir (Sampang), Ishak (Sumenep). MOJOKERTO : Ariyanto JOMBANG : Totok Agus Hariyanto (Kabiro) NGANJUK : Sukamto KEDIRI : Totok, Ana, Puryadi. TULUNGAGUNG : Agus Hermanto MADIUN : Sriyanto. NGAWI : - LAMONGAN : Drs. Supardi.

BOJONEGORO : Priyanto. TUBAN : Kustaji, SE, Drs. Sutrisno. BLORA : H. Mugianto Zubair, Tiono Indah Handayani, Ali Mustofa. MALANG RAYA: Yusron Fuadi. KOTA BATU : - BLITAR : Budi Sastro. TRENGGALEK/PONOROGO : Budiono. PASURUAN : Toddy Pras Hendarto; PROBOLINGGO : Sudarsono, S.Pd., JEMBER : Agus Budiono, Sutrisno, SH. LUMAJANG : Sonny Narwani.

SITUBONDO : Awan Hariyanto, Sukardi, Sarwo Edi, Sutikno. BONDOWOSO : Abdul Azis. BANYUWANGI : Djoni DW (Kabiro), Agus Suhaili, Juwono, Erfan Efendi. BALI : Aryadi, Agung Wiarto. NTT : Fronly Pande Irot. SEMARANG : SOLO : Rini S Sutanto, SH, YOGYAKARTA : M Amin Effendy, SH. BANDUNG: Deden Kusdinar, Zaenal Ikhsan, A. Zuhari Mubarok, Asep Gunawan CIAMIS/ KOTA BANJAR : Asep Sujana. PANGANDARAN: Ayi K. DEPOK : Harahap, Fajar. BOGOR : EM. Liswandi, Suryo Widodo. JAKARTA : Ayom Cahyono.

SULAWESI BARAT : Zulkarnaen PAPUA : J. Silalahi. PALANGKARAYA : Dharmawan Wibisono. SAMARINDA : Drs Jufri Ali Fadli LAHAT/SUMSEL : Adi Nurahman, Marleo MEDAN : Drs Beny Hasibuan SUMATRA BARAT : Edmond Tantes BENGKALIS:- PELALAWAN/ PEKANBARU : Trida Marzuki, Juned, Antonio Aldie. LAMPUNG BARAT : Syaipul Anwar TIM LIPUTAN KHUSUS : Imam Tjahyo Hendro Kusumo.

SIRKULASI/IKLAN : Riza PENERBIT: PT Bidik Nasional Pers (BNP) AKTE NOTARIS: LUTFI AFANDI, SH, M.Kn No 19 Tgl 19 Desember 2014 SK MENKUMHAM : No AHU-0003466.AH.01.01 Tgl 26 Januari 2015 SIUP: 510/55/404.6.2/2015 TDP: 13.17.1.46.05865 NPWP: 72.007.891.4-617.000 ALAMAT: Perum Bluru Permai, Jl Ikan Lele II Ci No 14, Bluru Kidul, Sidoarjo OPERASIONAL REDAKSI/PERUSAHAAN/SURAT MENYURAT: Jl Tunjungan 86-88 Lt I/28 Surabaya Telp 031-5344662/08123209649 JAKARTA : Jl. Tentara Pelajar No. 35 RT.01/06 Jakarta 12210 Telp. 021-53661085, EMAIL : bidiknasional@yahoo.com PERCETAKAN : PT Citra Cetak Pratama (isi diluar tanggungjawab percetakan) TERDAFTAR DI DEWAN PERS

Jembatan Gantung Pasir Angin Runtuh

Jembatan Karang Wangkal Mendesak Dibangun PANGANDARAN, BNKampung karang wangkal Desa Sukanegara Kecamatan Padaherang Kab. Pangandaran, jalan penghubung antara JAWA BARAT dan JAWA TENGAH keadaannya sangat memprihatinkan. Jalan tembus dari karang wangkal ke Ciganjeng masih belum dibangun. jalan tanah yang ada di

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

Maret kemarin menjabat Pelaksana Tugas Dirjen Hubla Kemenhub Ri. Umar Haris mengatakan, dirinya menyikapi sambutan pak Erwin, Dirut PT.DLU yang meminta kepedulian pemerintah terhadap jalur-jalur perintis yang diselenggarakan armada kapal DLU di pulau-pulau terpencil,

memang perlu diperhatikan.

“Saya sebagai orang pemerintah tetap menampung pernyataan pak Erwin tadi untuk diteruskan kepada pimpinan, dan memang harus diperhatikan”, tandas Umar disambut aplous seluruh hadirin di ballroom Grand City Surabaya. (A.Karim).

SURABAYA, BN – PT.Pelindo III (Persero) bermarkas di Surabaya merupakan salah satu BUMN yang memiliki dua tanggungjawab besar yakni meningkatkan profit menuju kesejahteraan Negara dan memiliki tanggungjawab sosial serta pembinaan lingkungan dengan komitmen menjalankan peran Good Corporate dalam bentuk menyeBudi, lenggarakan Program Kemitraan dan Manajer Keuangan Bina Lingkungan.

Program kemitraan dengan usaha kecil dilaksanakan sebagai upaya PT.Pelindo III (Persero) agar bias meningkatkan kemampuan usaha kecil mitra binaan menjadi tangguh dan mandiri, mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, terciptanya lapangan kerja serta kesempatan berusaha sehingga dapat memberikan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar, sedang Program Bina Lingkungan dilaksanakan untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi sosial masyarakat dan lingkungan di wilayah usaha perusahaan.

Hal ini antara lain disampaikan oleh Toto Heli Janto, SH, MM, Direktur SDM dan Umum Pelindo III ketika membuka Pelatihan Kewirausahaan dan Manajemen Usaha kepada 46 pengusaha kecil menengah dari berbagai daerah di Jatim yang diselenggarakan Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Perak untuk periode I/2016 belum lama ini di Surabaya. “Para peserta yang hadir tersebut merupakan pengusaha yang terpilih menjadi mitra binaan Pelindo III (Persero) Cabang Tg.Perak dan diharapkan mengikuti dan memahami materi setiap sesi pembelajaran, sehingga ilmu bisnis dan menajemen usaha yang didapatkan benar-benar bermanfaat guna menunjang kegiatan usaha nantinya”, ungkap mantan GM Pelabuhan Cab.Banjarmasin dan Pelabuhan Cab. Tg. Perak itu. (A.Karim)

3 JAWA TIMUR

BIDIK NASIONAL EDISI 637/4-14 APRIL 2016

DUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH, BP3M TINGKATKAN PELAYANAN sy ad FFokus okus PPemer emer Pemerintahan Ir Irsy syad emeraataan In Invvestasi dan Disparitas Wila ilayyah

H. M. Irsyad Yusuf, SE Bupati

Ir. H. Riang Kulup Prayuda Wakil Bupati

Drs. H. Soenarto, M.Si Kepala BP3M

PASURUAN, BN – Bupati H. M. Irsyad Yusuf, SE,

M.MA dan Wakil Bupati Ir. H. Riang Kulup Prayudha

telah melewati tiga tahun kepemimpinannya di Kabu-

paten Pasuruan. Selama tiga tahun memimpin, empat persoalan krusial mulai Pendidikan, Kesehatan, Infrastuktur hingga Kemiskinan menjadi prioritas. Di tahun ke-empat, empat persoalan tersebut tetap menjadi prioritas.

Namun, Pemerintah Kabupaten Pasuruan lebih memprioritaskan pemerataan Investasi guna menekan Disparitas wilayah.

Terbukti, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kabupaten Pasuruan dengan agenda penyusunan

RKPD tahun 2017 yang dilaksanakan di Pendopo Nyaweji Ngesti Wenganing Gusti, Selasa (22/03). H. M. Irsyad Yusuf, SE, M.MA menekankan tentang pentingnya pemerataan Investasi guna menekan Disparitas wilayah yang menjadi fokus pemb-ngunan tahun ke-empat kepemimpinannya.

Bak gayung bersambut, program prioritas pemerintahan H. M. Irsyad Yusuf, SE, M.MA – Ir. H. Riang Kulup Prayudha tersebut disambut Badan Pelayanan Perijinan dan

Penanaman Modal (BP3M) setempat dengan meningkatkan pelayanan perijinan kepada masyarakat.

Dari pantauan Koran Investigasi BIDIK NASIONAL pelayanan prima tersebut ditunjukkan oleh pegawai BP3M di semua bidang pelayanan, menururt Drs. H. Soenarto, M.Si saat ditemui di sela kesibukannya mengatakan. “Sudah menjadi kewajiban kami sebagai pelaksanan teknis kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dibidang pelayanan perijinan dan penanamam modal untuk

memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat” Terangnya.

Lebih lanjut Drs. H. Soenarto, M.Si menambahkan, selain meningkatkan pelayanan dibidang perijinan dan penanaman modal, berbagai terobosan yang berdampak pada terjadinya pemerataan investasi di Kabupaten Pasuruan saat ini telah kita lakukan. Sebagaimana arahan Bapak Bupati, dengan tujuan utama pemerataan Investasi guna menekan Disparitas wilayah,” tegasnya. (*/toddy)

Manfaatkan Gedung Arsip, Dinas Cipta Karya Boyongan Ir. Misbah Zunip, M.Si: Keberadaan Gedung Arsip Sangat Menguntungkan Bagi SKPD PASURUAN, BN – Paska diresmikan Bupati Pasuruan H. M. Irsyad Yusuf, SE, M.MA, Rabu (10/02) Kantor Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Kabupaten Pasuruan saat ini mulai dimanfaatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pasuruan sebagai tempat penyimpanan dokumen penting dan berharga yang sebelumnya disimpan di masing masing SKPD. Pantauan Koran Investigasi BIDIK NASIONAL dilapangan, Senin (21/03) terlihat Dinas Cipta Karya Kabupaten Pasuruan tenga berbena. Nampak beberapa

pegawai Dinas Cipta Karya dengan antusias mengeluarkan tumpukan arsip dari gudang kantornya yang sudah bertahun tahun menumpuk untuk dibawah ke gudung Arsip baru yang hanya berjarak 300m.

Kendati demikian, aktifitas pemindahan dokuman penting dan berharga tersebut tidak lantas menggangu kinerja yang menjadi rutinitas Dinas Cipta Karya dalam bemberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini tentu patut mendapat apresiasi, sekaligus contoh bagi Dinas lainnya.

Sementara kepala Dipta

Karya, Ir. Misbah Zunip, M.Si melalui Ir. Heru Widiyanto, MM, Sekretaris saat ditemui Koran Investigasi BIDIK NASIONAL dirung kerjanya mengatakan, Arsip atau dokumen penting dan berharga memiliki fungsi yang sangat vital sebagai memori kolektif rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. “Dengan demikian, keberadaan gedung arsip sebagai pusat penyimpanan dokumen yang memberi jaminan keamanan sangat menguntungkan bagi SKPD” Jelasnya.

Sembari menandatanga-

Tampak, Aktivitas Pemindahan Dokumen Dinas Cipta Karya

ni tumpukan berkas di meja kerjanya, Ir. Heru Widiyanto, MM menambahkan. “Pada pringsipnya pemindahan

dokumen Dinas yang saat tenga kita laksanakan merupakan suatu rangkaian tata cara yang teratur mulai pe-

Ruang Penyimpanan Dokumen Gedung Arsip

nerimaan, pencatatan, penyusunan, hingga penyimpanan berdasarkan pedoman kearsipan, sehingga

bila dokumen ter-sebut dibutuhkan sewaktu waktu dapat ditemukan secara cepat,” pungkasnya. (*/toddy)

Pengukuhan Panitia UN Oleh Bupati Irsyad Berlangsung Khikmat Dr. H. Iswahyudi, M.Pd: Kami Optimis UN dan US Tahun Pelajaran 2016 Berjalan Sukses Tanpa Catatan

Drs. H. Iswahyudi, M.Pd saat Menyampaikan Program Kerja UN 2016

PASURUAN, BN – Jelang Ujian Nasional yang dimulai pada 04 April 2016 mendatang, Bupati Pasu-

ruan, H. M. Irsyad Yusuf, SE. M.MA mengukuhkan Panitia Ujian Nasional SMP/MTs/SMA/MA/ SMALB/SMK, Program Paket B/Wustha, Paket C dan Paket C Kejuruan, SD/ MI/SDLB serta Pendidikan Kesetaraan (PK) Program Paket A Tahun Pelajaran 2015/2016.

Pengukuhan yang dilaksanakan di Aula SMAN I Bangil, Senin (21/03) tersebut dihadiri Wakil Bupati Pasuruan, Ir. H. Riang Kulup Prayudha, ketua DPRD, Sudiono Fauzan, Asisten Perkonomian dan Pembangunan, A Munif, ketua Dewan Pendidikan Kabupaten

Pasuruan, KH Mujtaba Abdussomad, kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Drs. H. Iswahyudi, M.Pd, kepala Kemenag, Drs. H. Barnoto serta ratusan kepala sekolah SD-SMA sederajat.

Dalam sambutannya Drs. H. Iswahyudi, M.Pd menegaskan sebagai langkah awal menjelang pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan telah melakukan beberapa langkah, diantaranya sosialisasi ke semua jenjang sekolah tentang informasi pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah melalui

rapat-rapat dinas, membuat Surat Edaran Bupati kepada Camat dan lembaga lainnya, mengadakan bimbingan secara kontinyu, tray out berbasis komputer, menjaga kestabilan sekolah serta melaksanakan istighosah atau doa bersama.

“Pada pringsipnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan berusaha untuk mensukseskan Ujia Nasional dan Ujian Sekolah, tanpa ada cacat sedikitpun, baik yang menggunakan sistem PBT maupun CBT,” Tegas Iswahyudi di hadapan tamu undangan.

Lebih lanjut Iswahyudi menambahkan, jumlah sub

rayon yang mengikuti ujian nasional maupun ujian sekolah sebanyak 155 sub rayon/penyelenggara, sedangkan jumlah peserta mencapai 64.242 siswa, dengan rincian siswa SD negeri/swasta sebanyak 20.619 peserta, MI negeri/ swasta sebanyak 4491 anak, SDLB 4 anak, SMP negeri/ swasta sebanyak 13.985 anak, MTs dengan 8139 siswa, 2619 peserta SMA negeri swasta, 3810 pelajar MA, 7017 pelajar SMK negeri/ swasta, 290 anak dari Paket A, 1565 anak dari Paket B, serta 1706 anak dari Paket C. Sementara itu, Bupati Irsyad berharap pelaksa-

Hikmat, Pengukuhan Panitia UN oleh Bupati Pasuruan H. M. Irsyad Yusuf, SE. M.MA

naan Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah dapat berlangsung dengan aman, nyaman dan tidak ada keterlambatan dalam hal apapun.

Sekaligus, Kabupaten Pasu-

ruan mampu mempertahankan prestasi yang membanggakan, yakni 100% lulus ujian nasional,” pungkas Irsyad dalam sambutannya. (*/toddy)

Kabupaten Pasuruan Penyumbang Produksi Jagung Terbesar Jawa Timur Bupati Irsyad Panen Raya Jagung Hibrida Bisi Bersama Petani Ds. Banjarimbo – Lumbang

PASURUAN, BN –Kebahagiaan terpancar dari raut muka ratusan petani jagung Desa. Banjarimbo,

Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan menyusul kedatangan Bupati Pasuruan H. M. Irsyad Yusuf

dan Wakil Bupati Ir. H. Riang Kulup Prayudha pada panen perdana Jagung Hibrida Bisi, Selasa (29/03).

Turbukti, kehadiran orang nomor 1 ditengah masyarakat Desa. Banjarsari tersebut sukses merubah suasana panen raya menjadi menarik, dan sangat menggembirakan. Sebagaimana disampaikan Poniran, petani jagung setempat. “Merupakan sebuah kehormatan sekaligus menjadi motifasi bagi kami masyarakat Desa.

Banjarsari untuk mengembangkan seluru bakat yang

Kasus OTT ...

(sambungan dari hal.1) terangan yang menyebut ada kasus OTT di Kejari Ngasaem. “Jadi kasus itu tidak pernah sampai sini (terjadi pelimpahan ke Kejati), “tegas Putra Palembang ini.

Romy pun lantas berkelit diplomatis ketika BN menuding bahwa Kasi Intel Kejari Ngasem Kediri, Bob Sulistian, telah sengaja melakukan

kebohongan publik atas penyataan dan tindakannya yang tidak saja menclamencle, tapi kasus OTT “abalabal” yang diinisiasinya itu jelas membawa korban tapi berujung kabur dan hampir raib itu belum berujung sanksi dari Kejati Jatim kepada Bob Sulistian. Atas tudingan ini, Romy pun berkata datar, “Kalau memang

Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan saat Panen Raya Jagung

di ruang lobi gedung Kejati Jatim Jalan A yani Surabaya menegasakan, bahwa sampai saat ini tidak pernah terjadi pelimpahan kasus OTT dari Kejari Ngasem Kediri ke Kejati Jatim. Bahkan dalam laporan bulanan yang dikirim pihak Kejari Ngasem ke Kejati Jatim, tegas Romy, tidak satu pun ke-

ada dibidang pertanian.

Dari pantauan Koran Investigasi BIDIK NASIONAL dilapangan selain Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, panan raya tersebut juga lakukan Bambang Sugiharto, dari Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Achmad Nur Falaqih, Kabid Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Pemprov Jatim, Sudiono Fauzan, ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, para kepala SKPD, Camat serta Petani dan Gabungan Kelompok Tani (Ga-

poktan) kecamatan. Lumbang.

Terpisah, Ir. Ichwan, kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Pasuruan menjelaskan, panen raya jagung tersebut merupakan bantuan dari Disperta Jatim yang bersumber dari APBN Tahun 2015 seluas 50 hektar, dan kemitraan antara kelompok tani dengan PT BISI Internasional Tbk seluas 150 hektar.

“Jagung ini mulai ditanam mulai bulan desember tahun 2015 lalu. Kita ingin merubah perilaku masya-

rakat pegunungan yang awalnya kurang tertarik untuk menanam jagung karena kesulitan irigasi atau teknologi yang sangat sederhana, beralih memiliki pemikiran modern untuk mengembangkan jagung hibrida ini,” Ungkap Ichwan di hadapn awak media Lebih lanjut Ichwan menjelaskan, Lumbang adalah salah satu wilayah sebagai penghasil jagung di Kabupaten Pasuruan, Luasan lahannya telah mencapai 400 hektar, di mana per hektarnya bisa menghasilkan rata-

rata 5,6 ton, dan angka tersebut melebihi provitas jagung Jawa Timur sebesar 5,2 ton per hektarnya.

“Produksi jagung kita mengalami peningkatan sebesar 61.321 ton atau 9,27%, kemudian produksi jagung meningkat menjadi 16.895 ton atau 7,23%. Tidak salah kalau Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu Kabupaten penyangga ketahanan pangan dan penyumbang produksi jagung di Jawa Timur dan salah satu lumbung pangan terbesar di Jatim,” pungkasnya. (*/toddy)

ada dugaan kasus itu raib, silahkan saja masyarakat kirim pengaduan ke Kejati agar ada dasar pemrosesan sanksi, “ujarnya mengakhiri perbincangan.

Kepala Kejari Ngasem Kediri, Pipuk Firmansyah SH saat dikonfir-masi BN via Telepon Seluluer, Kamis (31/3), terkait perkembangan kasus OTT yang diini-

siasi Kasi Intel Bob Sulistian menimpali dengan bahasa ogah-ogahan. “Kasus OTT yang mana, saya tidak tahu itu, saya tidak pernah dimintai klarifikasi oleh wartawan. Jadi silahkan saja bertanya ke pak Bob (Kasi Intel Kejari Nga-sem Kediri). Karena dia itu humasnya Kejari Ngasem,“timpalnya bernada kecewa karena

berita BN pada edisi sebelumnya tanpa melakukan konfirmasi kepada Kajari.

BN pun lantas menawarkan kesimpulan kepada Kejari Ngasem Kediri bahwa sebagai Kepala Kejari dirinya tidak tahu menahu atas kasus OTT yang diinisiasi Kasi Intel Bob Sulistian.

Terhadap kesimpulan ini Pipuk menampik keras.

“Saya tidak mengatakan saya tidak menahu soal kasus (OTT) tersebut. Saya hanya mengatakan silahkan saja konfirmasi ke pak Bob karena dia itu humas Kejari sini, “jawabnya yang diikuti pemutusan obrolan via telepon genggam tersebut. Lho emang apa sih yang sebenarnya terjadi..? (Tim/ Bersambung edisi depan)

4 JAWA TIMUR

BIDIK NASIONAL EDISI 637/4-14 APRIL 2016

Kampung KB Sarana Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

MOJOKERTO, BN – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Candra Surapaty mengatakan pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB) perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, baik secara politis, teknis maupun operasional.

Hal ini dikatakannya dalam Launching Kampung KB di Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto hari Senin 28 Maret 2016.

“Membangun komitmen untuk menjadikan kampung KB sebagai program yang menjadi urusan bersama antar instansi sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalamnya dapat konsisten dan berkesinambungan”, kata Candra di depan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Wakil Bupati Mojokerto, Forpimda, kader dan masyarakat Desa Lengkong.

Lebih lanjut dijelaskan dukungan dan komitmen Bupati dan Wakil Bupati, Kepala BPPKB Kabupaten

Mojokerto, Camat, Kepala Desa, BPD, LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, Tim Penggerak PKK, kader dan bidan desa merupakan modal utama proses pembentukan, operasional kegiatan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan kegiatan kampung KB. “Kampung KB merupakan inovasi strategis untuk dapat mengimplemantasikan kegiatankegiatan prioritas Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara utuh di lini lapangan,” ungkap Surya Candra.Surya Candra berharap kampung KB sebagai model miniatur pelaksanaan Program KKBPK secara utuh yang melibatkan dan bersinergi dengan berbagai instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah.

Instansi yang wajib digandeng dalam mendukung pembentukan dan pembinaan Kampung KB antara lain, Dinas Kependudukan

dan Catatan sipil terkait pemenuhan akta kelahiran dan KTP, Dinas Kesehatan yang membina keluarga dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan Posyandu, Polres dan Polres Mojokerto Kota terkait Kekerasan dalam Rumah Tangga(KDRT) dan Anak yang terkena kasus hukum, Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab dalam target semua penduduk bisa baca tulis dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang membina agar terjadi penurunan dalam hal jumlah pengangguran di Desa Lengkong.Orang nomor satu di BKKBN ini juga mengingatkan pentingnya pembinaan kepada generasi muda, terutama dalam program Generasi Berencana (Gen-Re). “Katakan No, untuk Seks Pra Nikah, Nikah Dini dan Narkoba”, Pesannya sesaat sebelum mengakhiri sambutan.

Wakil Bupati Mojokerto Mustofa Pungkasiadi dalam pengarahannya mengatakan Kampung KB merupakan upaya penguatan Program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB. “Jadi tidak hanya dalam hal meningkatknya pelayanan ber-KB, tapi juga pelayanan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Kesehatan ibu hamil dan menyusui. De-

ngan demikian bisa mewujudkan keluarga yang sejahteradan berkualitas,”kata MKP. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Mojokerto Joedha Hadi menjelaskan prasyarat wajib yang harus dimiliki kampung KB, Pertama, tersedianya data kependudukan yang akurat. Data ini bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data potensi desa dan data Dispendukcapil yang akan digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan di suatu wilayan kampung KB secara berkesinambungan.

Kedua, dukungan dan komitmen pemerintah daerah.

Dukungan dan komitmen yang dimaksud adalah dukungan, komitmen dan peran aktif seluruh instansi/ unit kerja pemerintah khususnya pemerintahan kabupataen/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di kampung KB dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ketiga, Partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat yang dimaksud adalah partisipasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di kampung KB secara berkesinambungan guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat. (arie)

Pengobatan Gratis RSUD Gambiran Kota Kediri “Sehat Bersama Pak Wali”

KEDIRI, BN - RSUD Gambiran Kota Kediri menggelar pengobatan gratis bertema Sehat Bersama Pak Wali, yang dilaksanakan mulai jam 07.00- 12.00 WIB bertempat di kediaman Bapak Slamet warga Kelurahan Dandangan Gang 1 No.26, Sabtu (12/3). Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar dan Wakil Walikota Kediri Lilik Muhibbah Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar dan Wakil Walikota Kediri Lilik hadir dalam pengobatan Muhibbah saat pengobatan gratis di RSUD Gambiran gratis.

Dalam kegiatan tersebut, ratusan masyarakat Dandangan sangat antusias dan rela mengantri untuk mendapatkan pelayanan pengobatan. Masyarakat dilayani oleh tenaga medis dari RSUD Gambiran yang profesional dan ramah-ramah serta dibantu oleh dokter-dokter internship dari Jakarta. Masyarakat mendapatkan pemeriksaan kedokteran, keperawatan, pemeriksaan/konsultasi status gizi dan mendapatkan obat-obatan sesuai dengan penyakit yang dikeluhkan.

Dalam sambutannya Mas Abu sapaan Walikota Kediri mengatakan pengobatan gratis ini sebagai wujud kepedulian Pemkot Kediri dan RSUD Gambiran kepada masyakat. Selain itu, upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus komitmen Pemkot Kediri untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. “Saya berpesan agar pelayanan di RSUD Gambiran harus bagus dan prima. Dan untuk masyarakat harus rajin berolahraga,” ujarnya.

Selama kegiatan berlangsung Mas Abu dan Ning Lik ikut menyertai warga untuk mendapatkan pelayanan pengobatan, berkeliling ke seluruh lokasi pengobatan, mulai dari pojok gizi, ruang pemeriksaan dokter hingga area pemberian obat-obatan.

Bahkan tanpa segan Mas Abu dengan sabar mendengarkan keluh kesah warga Dandangan dan memberikan semangat dan motivasi kepada masyarakat untuk bersabar atas ujian sakit yang diderita dan rutin untuk memeriksakan kesehatan.

Sementara itu, Direktur RSUD Gambiran dr.Fauzan Adima mengatakan tujuan pengobatan gratis adalah mensosialisasikan program pelayanan RSUD Gambiran.”Serta mendekatkan RSUD Gambiran dengan masyarakat yang mungkin tidak sempat untuk datang ke rumah sakit. Semua lapisan masyarakat boleh mengikuti pengobatan gratis ini,” terang dr.Fauzan.

Lanjut dr.Fauzan, harapan kedepan pengobatan gratis dapat diselenggarakan di tiap kelurahan. “Untuk pngobatan gratis selanjutnya dilaksanakan di Kecamatan Pesantren karena angka kesakitannya tinggi disana,” tambahnya. (ADV/PUR)

Di Usia 43 Tahun, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa Makin Matang dan Negarawan MOJOKERTO, BN - Kematangan pola pikir dimaknai sebagai suatu perubahan individu ke arah rohaniah dan ketenangan luar biasa.

Berkaca pada filosofi ‘Hidup Baru Dimulai Umur 40 Tahun’, hal tersebut kian tergambar dari figur Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa yang baru merayakan miladnya yang ke-43 di kediamannya, Pacet, Minggu 27 Maret 2016. Menjadi pribadi unik dan spontan, menempel alami pada pria kelahiran 27 Maret 1973 itu.

Di periode ke-2 kepemimpinannya mengiring Pemerintah Kabupaten Mojokerto, suami dari Ikfina Mustofa Kamal Pasa tersebut kini makin matang dalam menjalankan tugasnya. Silaturahmi dan jalinan komunikasi yang baik dalam entitas pemerintahan, terus dipupuk. Seperti terlihat dari ra-

Acara ulang tahun ke 43 Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa dilakukan secara sederhana

mah tamah bersama dengan seluruh karyawan karyawati Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Senin 28 Maret 2016.

Selain tepat pada moment pertambahan usia, silaturahmi sengaja digelar utnuk merekatkan hubungan harmonis semua unsur. Pungkasiadi wakilnya, mengemukakan rasa syukurnya bisa mendampingi Bupati Mustofa Kamal Pasa untuk 5 tahun ke depan

nanti. Ia yang mengaku masih baru dalam dunia birokrasi, banyak bertukar ide dan belajar dari pengalaman Bupati Mustofa pada periode pertama (2010-2015) silam.

“Pertama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Bupati Mustofa Kamal Pasa yang ke-43, semoga panjang umur dan bertambah bijaksana dalam memimpin Kabupaten Mojokerto. (Arie)

Razia Narkoba Lapas Probolinggo Slintutan Dengan Wajah Beringas, Petugas Larang Wartawan Meliput PROBOLINGGO, BNSanternya isu peredaran narkoba dilingkugan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB kota Probolinggo, ditindaklanjuti oleh BNN, Polres dan TNI yang menggelar operasi di lokasi ini, Rabu (30/3/2016). Sayangnya kegiatan yang sejatinya perlu dipublikasikan ini, berlangsung tertutup.

Puluhan wartawan yang sedari pagi menunggu proses jalannya operasi, ternyata tak diijinkan masuk untuk meliput kegiatan tersebut.

Tak tanggung-tanggung, larangan diberikan oleh petugas Lapas sesaat setelah puluhan petugas Polresta, TNI dan Denpom memasuki lapas. “Tunggu diluar saja,” kata salah satu petugas lapas dengan wajah beringas kepada sejumlah wartawan yang hendak meliput.

Tindakan petugas yang terkesan menghalang-halangi tugas jurnalis ini, langsung diprotes sejumlah wartawan. “Ada apa ini kok awak media dilarang masuk. Apa ada yang ditutup-

tutupi dari publik?,” protes Agus Purwoko, wartawan Koran Pantura yang terlihat kesal.

Wartawan kian geram karena lapas dinilai bersikap diskriminatif. Saat wartawan lain dilarang masuk, petugas malah memanggil seorang wartawan media lokal meliput. Sementara yang lain tidak.

“Kami tidak terima diperlakukan diskriminatif seperti ini. Di daerah lain saja boleh, kenapa disini tidak boleh,” lanjut Agus. (Sdr)

Warga Sumber Kedawung Tiga Bulan Tidak Menikmati Raskin PROBOLINGGO, BN- Keberadaan Semb-ilan bahan pokok bagi warga miskin yang berada di desa, merupakan satu kebutuhan mutlak untuk mendukung hidupnya, namun adakalanya konstribusi kebutuhan warga berupa Beras bagi warga kurang mampu atau biasa disebut Raskin, belum sepenuhnya dapat dinikmati masyarakat yang membutuhkan. Sebut saja Raskin di desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo yang dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, warga setempat belum bisa menikmatinya. “Kita sudah tiga bulan tidak menerima raskin. Untuk membeli beras sesuai harga pasar, rasanya kita

tidak mampu,” ujar Solihin, warga RW.6 Desa Sumber Kedawung seperti yang disampaikan pada Bidik Nasional.

Realita ini memunculkan sejumlah polemic dikalangan masyarakat desa tersebut yang menilai Pemerintah desa, secara sengaja mensetting pasokan beras ini.

Menurut salah satu tokoh masyarakat desa Sumber Kedawung yang namanya enggan dipublikasikan menyebutkan, sebenarnya anggaran untuk pengadaan beras tersebut telah memenuhi kuota, na-mun entah mengapa pemdes (Pemerintah desa) enggan menggelontorkan setoran ke Perum Bulog. (Sdr)

5 JAWA TIMUR

BIDIK NASIONAL EDISI 637/4-14 APRIL 2016

PT ASDP Indonesia Ferry & Kantor OPP Banyuwangi Diminta Tindak Nahkoda Kapal Nakal BANYUWANGI, BNSituasi Pelabuhan LCM Ketapang pada minggu ini nampak berjalan normal terkait kendaraan truk dan bus yang hendak menyeberang dari pelabuhan LCM Ketapang menuju ke pelabuhan Gilimanuk. Untuk kapal yang diberlakukan kapal jenis KMP untuk kapal jenis LCT masih ada kebijakan dari Kementrian Perhubungan Darat & Laut.

Pantauan di lapangan oleh Wartawan ini masih ada kapal yang dikemudikan oleh Nahkoda / Kapten kapal bersama ABK (anak buah kapal) di sinyalir tidak mengerti dan terkesan tidak mau tahu akan keselamatan maupun kebersamaan dalam bekerja di Pelabuhan LCM Ketapang. Ini terbukti saat Wartawan ini meman-

tau situasi di area Pelabuhan LCM Ketapang, masih ada kapal sedang off bersandar / berlabuh dekat dengan Dermaga Kapal sedang Operasional.

Untuk memastikan apabila Kapal sedang off diperbolehkan / diperkenankan bersandar dekat dengan Dermaga kapal sedang Operasional, Wartawan ini mengkonfirmasi Kacab / GM ASDP Banyuwangi bapak Yusuf, saat di konfirmasi menjelaskan “pihak Kami sudah berkoodinasi dengan Instansi terkait dan menghimbau pada perusahaan kapal dan Nahkoda / Kapten kapal agar mengikuti peraturan yang sudah di tetapkan, dan kapal sedang off bilamana bersandar dekat dengan Dermaga kapal sedang Operasional

Tampak kapal sedang sandar

bisa mengganggu, dan Kami menberikan tempat kapal sedang off untuk bersandar/ berlabuh di selatan pantai Bulusan milik ASDP “jelasnya.

Sedangkan kepala Kantor OPP Banyuwangi bapak Arief saat dihubungi menjelaskan bahwa Beliau sedang rapat di Jakarta. Ten-

tunya semua kegiatan penyeberangan di pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi sudah di koordinasikan bersama mulai dari Gapasdap, UPP, POL AIR, Polsek KPT, LANAL Banyuwangi, OPP, ASDP Banyuwangi dan Instansi terkait.

(Djoni)

Kontraktor PT Galory & Konsultan PT Multi Habitat EC Diduga Tak Utamakan Keselamatan Pengendara Proyek Penbangunan Jembatan Ketapang Banyuwangi

Kasatlantas AKP H Samirin, SH dan Kabiro BN Banyuwangi Daud Djoni W.

BANYUWANGI, BNTahun 2016 ini Proyek Jembatan Ketapang Banyuwangi dari Balai Besar pelaksanaan jalan Nasional V dan satuan kerja pelaksanaan jalan Nasional wilayah Provinsi Jawa Timur, nomor kontrak KU.08.08/44/ 498623.05/2016, Anggaran proyek Rp. 6.493.335.000,00, dan Proyek ini dilaksanakan dengan pajak yang dibayar masyarakat.

Dari pantauan di lapangan oleh wartawan BIDIK Nasional Diduga kuat kontraktor pelaksana dan konsultanya proyek jembatan ketapang ini tidak mengutamakan keselamatan bagi pengguna/pengendara di jalan raya untuk mengantisipasi adanya kecelakaan lalu lintas.

Kasat Lantas Polres Banyuwangi AKP.H Samirin, SH menjelaskan, “Kami

Paripurna, PRD Usulkan Revisi Perda No 11 Tahun 2012 & Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Dua Raperda Usulan Bupati

menghimbau pada kontraktor pelaksana proyek jembatan ketapang ini untuk mengutamakan keselamatan bagi pengguna/pengendara di jalan raya guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu agar diberi lampu rotator, lampu blitd,petunjuk adanya proyek ini dengan tulisan yang lebih jelas dari kejauhan saat dilihat oleh pengendara” jelasnya saat dikonfirmasi oleh wartawan BN di ruang kerjanya.

AKP H. Samirin,SH menambahkan, bagi siapa saja yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya bisa dikenakan pasal 311 Undang-Undang lalu-lintas No 22 Tahun

2009.

Sementara warga sekitar proyek jembatan ketapang juga menyesalkan kurangnya rambu peringatan lalu lintas di tempat pekerjaan proyek, bahkan jika malam hari lampu juga kurang terang. Warga meminta agar BN dan LSM FORMAT (Forum 5 Maret), menindak lanjuti keluhan warga ini.

Hingga berita ini diturunkan pihak Kontraktor PT GALORY dan Konsultan PT MULTI HABITAT E.C, belum berhasil dikonfirmasi. Sedangkan TIM wartawan ini masih memantau perkembangan Proyek Jembatan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi.

(Djoni/TIM)

KPH Banyuwangi Selatan “Panen Raya” Kedelai Dukung Program Nasional Ketahanan Pangan

“Jawaban Bupati Atas PU Fraksi Terhadap 2 Raperda RDTR”

Kembangkan Ekonomi Kreatif Produk Peternakan Melalui DBHCHT KOTA BLITAR, BN-Pentingnya desain produk dan kemasan yang menarik untuk meningkatkan nilai jual bagi pelaku usaha mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Blitar. Produk hasil peternakan yang baik akan semakin laris di pasaran jika dikemas dengan higienis dan menarik.

Melalui Dana Bagi hasil Cukai hasil temba-kau (DBHCHT), Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Kota Blitar me-nyelenggarakan pelatihan Teknik Pengemasan Hasil Peternakan, Senin sampai Kamis (28-31/3). Bertempat di Aula, Puluhan pelaku usaha yang sudah memiliki usaha mendapatkan pelatihan baik teori maupun praktek pengemasan produk sampai dengan pemasarannya.

Yeti Novita Harijanti, Kasi Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Kota Blitar mengatakan peserta pelatihan ini adalah mereka yang disurvey memiliki usaha dan dinilai kemasan produknya perlu ditingkatkan. “ Dalam pelatihan ini peserta diberikan materi pengenalan bahan, pengemasan produk yang menarik, dan pemasaran dan promosi sebuah produk. Sehingga nantinya dapat meningkatkan nilai jual,” jelas Yeti.

Ditambahkan dia, pihaknya berupaya untuk melakukan pembinaan produk hasil peternakan secara berkelanjutan. Hal ini juga sekaligus selaras dengan upaya peningkatan ekonomi kreatif. “Peserta diajarkan praktek bagaimana memilih bahan kemasan. Misalnya bahan yang tepat untuk kemasan daging beku, susu, yoghurt, abon, dan telur. Kemudian ada pelabelan dan kemasan yang menarik,” jelas Yeti.

Badriyah, salah satu peserta pelatihan dari Kelurahan Karangtengah menyatakan dirinya merasa terbantu dengan adanya pelatihan ini.

“Saya datang ke pelatihan ini dengan penuh harapan. Sebagai pelaku usaha es krim, pelatihan ini mengajarkan pentingnya memilih tempat kemasan produk es krim. Saya juga tahu caranya promosi dan segmentasi pasar,” ungkapnya. Narasumber dalam pelatihan ini adalah Kurniawan Sutedjo dari Unit Pelaksana Teknis Industri Makanan, Minuman, dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

Sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah Kota Blitar mengelola DBHCHT di antaranya untuk peningkatan pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai. Seluruh program/kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT ini juga terus berusaha disinergikan untuk mendukung visi APBD Pro Rakyat Jilid Dua. Selama ini pemerintah Kota Blitar telah berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan dari DBHCHT diantaranya memperbaiki layanan kesehatan, melakukan berbagai pelatihan bagi UMKM, membantu permodalan, memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan, dan melakukan sosialisasi bahaya rokok ilegal.

Semua ini dilakukan dalam kerangka aturan hukum yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

Terkait cukai, Wakil Wali Kota Blitar Blitar, Santoso, mengharapkan masyarakat untuk tidak menjual, mengedarkan, dan mengkonsumsi rokok ilegal. “Rokok ilegal jelas merugikan. Bahkan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai ada ancaman hukum pidana dan denda kepada mereka yang melanggar”, kata Santoso.

Rokok ilegal ada beberapa macam bentuknya. Di antaranya modusnya adalah tidak memasang cukai yang biasa dikenal dengan rokok polos atau rokok bodong, menggunakan cukai palsu, dan memasang cukai yang bukan peruntukannya.

Santoso menambahkan Pemerintah Kota Blitar telah berkoordinasi dengan Kantor Bea dan Cukai Blitar. Hasilnya, masyarakat yang memproduksi rokok yang akan dijual diharapkan mengurus ijin dan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). “Silahkan urus ijinnya. Mengurus NPPBKC di Kantor Bea Cukai Blitar mudah dan gratis”, pungkasnya.

(Sastro/advertorial)

Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab Blitar Rehab Sejumlah Saluran Irigasi Panen Raya kedelai di KPH Banyuwangi Selatan

BANYUWANGI, BN- Berbeda dengan Raperda usulan eksekutif, DPRD Kabupaten Banyuwangi justru mengajukan usul perubahan Perda Banyuwangi No. 11 Tahun 2012 tentang ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) (Bersambung ke hal.9 kol.5)

BANYUWANGI, BN-Awak media Bidik Nasional mengikuti prosesi pembukaan “panen raya“ DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR KBH BANYUWANGI SELATAN, dihadiri oleh ADM Selatan Agus Susanto, Asper BKPH Karetan, DANDIM Banyuwangi dan Dinas Pertanian dan Kehutanan.

Dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuan perusahan dalam mengelola hutan yakni mengelola kawasan hutan yang berimplikasi nantinya hutan lestari masyarakat (Bersambung ke hal.9 kol.1)

Segenap Pimpinan, Anggota dan Staf

DPRD KOTA BLITAR Mengucapkan Selamat Hari Jadi Kota Blitar Ke-110 1 April 2016

Dengan Prinsip APBD Pro Rakyat Jilid II Kita Dukung Penguatan Ekonomi Kreatif Menuju Masyarakat Kota Blitar Yang Religius Sehat Cerdas dan Sejahtera

Kegiatan perbaikan saluran irigasi yang menjadi tanggungjawab Pemkab Blitar

BLITAR, BN- Bulan Maret ini dinas PU Bina Marga dan pengairan Kabupaten Blitar mulai mengadakan ketentuan tentang hal yang berhubungan dengan irigasi yang terdapat di wilayah kabupaten, salah satu diantaranya adalah tehnik tentang pembangunan dan tehnik irigasi.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan pengairan Ir. Harpiyanto Nugroho MM melalui kepala bidang pembangunan dan tehnik irigasi Nanang Krisnoyudo ST MM kepada Bidik Nasional menyatakan, rehab bangunan yang ada diprioritaskan pada kerusakannya dengan melihat dana yang terbatas.

Sebagaimana diketahui bahwa dana untuk saluran irigasi Dinas PU Bina marga

dan pengairan Kabupaten Blitar hanya mendapat jatah 10% dari anggaran keseluruhan.

Dari Dinas PU dan Pengairan kabupaten Blitar terdapat beberapa paket yang ada di kecamatankecamatan dan nantinya di kecamatan yang ada akan diambil paket yang penting dan ada dananya. Sebab dana di Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar bidang pembangunan dan saluran irigasi memang terbatas” jelas Nanang Nanang juga menjelaskan terkait beberapa kriteria sungai dan irigasi yang masuk kedalam paket ini yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, yakni jaringan irigasi

yang mengairi 3000 hektar sawah sedang untuk propinsi jaringan irigasi 30005000 hektar dan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS Brantas) lebih dari 5000 hektar sawah menjadi tanggung jawab pusat, seperti Kali Bogel.

Hingga saat ini pihak Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar melalui Kepala Bidang Pembangunan dan Tehnik Irigasi Nanang Krisnomukti ST MM menyatakan pihaknya masih dalam tahap inventarisasi terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Pihak Pembangunan dan Tehnik Irigasi masih menunggu tawaran dari pihak kontraktor. Nantinya masingmasing kegiatan akan diambil 3 besar untuk dimasukkan ke propinsi.

Setelah itu akan diambil pemenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pihak kontraktor ketika di hubungi Bidik Nasional mengaku senang dengan adanya keterbukaan yang ada di Bidang Pembangunan dan Saluran Irigasi.

Dengan adanya keterbukaan dijamin tidak ada pengkotak-kotakan dalam memenangkan proyek. (sastro)

6 JAWA TIMUR

BIDIK NASIONAL EDISI 637/4-14 APRIL 2016

Bupati Madiun Serahkan SK Pengangkatan 11 Kepala Sekolah

Bupati Madiun H Muhtarom saat serahkan SK pengangkatan Kasek

MADIUN, BN-Selasa, 29 Maret 2016 bertempat di ruang rapat Graha Praja Mukti Kantor Pusat Pemerintahan Kab. Madiun di Mejayan, Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos berkenan menyerahkan Surat Kputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/166/KPTS/402.031/ 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di kab.

Madiun.

11 Guru yang menerima SK dimaksud terdiri dari Kepala SMA Negeri sebanyak 1 orang, Kepala SMK Negeri sebanyak 4 orang dan Kepala SMP sebanyak 6 orang. Guru yang menerima Surat Keputusan yaitu : 1. PRAMUJO BUDIAR-

TO, S.Pd.M.Or Guru SMAN 1 Dagangan, Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala SMAN 1 Wungu 2. SUHARTO, S.Pd Guru SMKN 1 Mejayan, Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala SMKN 1 Mejayan 3. BUDI SETIAWAN, S. Pd Guru SMKN 1 Wonoasri, Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMKN 1 Gemarang 4. Drs. THAHA BAUZIR, M.Pd Guru SMKN 1 Kebonsari, Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMKN 1 Kare 5. Drs DJUNIEDI EKOSETIONO, M.K.Pd Guru SMKN 2 Jiwan, Guru yang diberi tugas tambahan seba-

gai Kepala SMKN 1 Jiwan 6.NIKEN YULIASTUTI S.Pd Guru yang diberi tugas tambahan Kepala SMPN 3 Kare, Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMPN 1 Sawahan 7.ENDAH MURTININGSIH S.Pd Guru SMPN 1 Dolopo, Guru yang diberi tugas tambahan sebagai SMPN 3 Kare 8. Drs. SUNARTO Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMPN 2 Saradan, Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMPN 2 Balerejo.

9. ZAINAL ARIFIN S.Pd., M.Pd Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMPN 1 Gemarang, Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMPN 2 Saradan.

10. SUJOKO S.Pd Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMPN 2 Balerejo, Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMPN 1 Nglames.

11. RM SAYAKA, S.Pd Guru SMPN 1 Balerejo, Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMPN 1 Gemarang.

Dalam sambutannya Bu-

pati Madiun mengatakan, bahwa jabatan kepala sekolah merupakan tugas tambahan bagi Pejabat Fungsional Guru yang sebelumnya telah melalui proses ketat sesuai Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepala Sekolah dan di sisi lain juga BERDASARKAN Permendiknas No 13 Tahun 2007, SEORANG Kepala Sekolah harus menguasai kompetensi, karena Kepala Sekolah mempunyai fungsi garda terdepan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan serta pembentukan karakter siswa yang cerdas, berdaya saing, berakhlakul karimah dan memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme yang kuat.

Pendidikan sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah Tahun 2013 – 2018 dan jadi titik tumpu pelaksanaan pembangunan secara umum, untuk itu perlu ada inovasi yang mendukung pelakanaannya. Beri-kan kontribusi positif dan dapat bergerak secara signi-fikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Yanto)

Pengusaha Batu Kapur Tradisional Desa Grenden Terancam Gulung Tikar JEMBER, BN- Harga Batu kapur mentah di Desa Grenden Kecamatan Puger kabupaten Jember. yang kini harganya mencapai hingga 40 Ribu per ton dikeluhkan pengusaha Batu kapur tradisional.

Harga tersebut disoal puluhan warga dan pengusaha batu kapur tradisoonal.

Mereka mendatangi kantor CV Bangun Arta di kaki gunung Sadeng Desa Grenden, dan menuntut pihak CV menurunkan Harga tersebut. “Kami meminta Pihak Cv menurunkan harga Batu kapur. ujar Agus Widianto perwakilan warga

senen pekan lalu.

Menurut Agus dan Anggota DPRD Jember ini, selain biaya produksi naik, di tambah dengan harga Bahan (Batu kapur) yang cukup tinggi akan mengancam pengusaha batu kapur tradisional “kita meminta harga tersebut ditinjau ulang, sebelum CV berdiri, kami sudah membakar Kapur. tegas Agus.

Menurut perwakilan Warga yang tergabung dalam Koperasi Puger Indah, penjualan batu mentah keluar daerah oleh perusahaan, juga jadi pemicu anjloknya permintaan pelang-

gan pengusaha tradisional. ini berdampak, sejumlah wilayah yang menjadi area pemasaran warga tak lagi memesan” keluhnya Selain itu warga atau pengusaha tradisional mengeluh pengambilan Batu kapur yang mulai dipersulit yang dalam hal ini jalan akses pengambilan tidak dibenahi oleh pihak CV. jalan pengambilannya juga tidak benahi, sehingga pengusaha tradisional sulit untuk mengambil bahan Baku Batu kapur ungkapnya.

Menanggapi keluhan Warga dan pengusaha Tradisional, pihak Manajer CV

Bangun Artha Group Ihwan Kusairi berdalih bahwa kenaikan harga Batu Kapur itu bukan dari pihaknya yang menentukan, melainkan sesuai dengan ketetapan Peraturan Bupati (Perbup) Jember tahun 2013.

“Kami berjanji akan membawa usulan atau keluhan warga dan pengusaha batu kapur tradisional ini kepada Pemkab kabupaten Jember, karena bukan kami yang menentukan harganya namun harga itu sesuai dengan peraturan bupati (Perbup) Jember. (gos)

Kapolres Banyuwangi Resmikan Mushala Nurul Jadid Satpolair BANYUWANGI, BN – Mushola Nurul Jadid di Markas Satpolair Ketapang akhirnya diresmikan oleh Kapolres Banyuwangi AKBP Bastoni Purnama, Jumat (18/3/2016) pagi. Peresmian tempat ibadah yang berarti ‘Cahaya Pembaruan’ ini disaksikan Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Roby Bulan serta sejumlah perwira Polres Banyuwangi.

Penandatanganan prasasti menjadi titik puncak acara peresmian mushola berukuran 3x4 meter itu. Didampingi pimpinan tertinggi TNI AD di Banyuwangi, AKBP Bastoni Purnama, memotong tumpeng yang kemudian diserahkan kepada Kasatpolair AKP Basori Alwi.

Kapolres asal Lampung ini mengaku senang Markas Polisi Perairan akhirnya punya tempat ibadah sendiri.

Nama Nurul Jadid diharapkan membawa pembaruan di tubuh kesatuan polisi yang bertugas mengamankan seluruh wilayah perairan Tanah Gandrung.

“Hidup hanya sekali, setelah berpulang yang dibawa menghadap Sang Pencipta adalah amal kebaikan.

Sehari semalam kita diwajibkan melakukan ibadah 5 waktu. Umpama sekali salat lima menit, berarti dari 24 jam kita cuma butuh waktu 25 menit. Karena itu mari kita sempatkan,” pesannya.

Kapolres juga berharap agar tempat ibadah yang ada di sudut depan sisi utara Ma-

MADIUN, BN- Da-lam rapat paripurna DPRD Kab. Madiun Kamis, 24 Maret 2016 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Madiun J. Ristu Nugro-ho, S, bertempat di ruang rapat Dewan setempat Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos berkenan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2015.

Dalam nota pengantarnya Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos mengatakan, bahwa LKPJ sebagai gambaran implementasi kebijakan yang teah ditetapkan bersama antara DPRD dengan Pemkab. Madiun Penjelasan yang disampiakan dalam LKPJ sebagai penjabaran Visi dan Misi Kab. Madiun dengan indikator kinerja masing-masing penangunggjawab pelaksana urusan. Disamping sebagai pertanggungjawaban kepada DPRD, LKPJ juga merupakan wujud pelaksanaan amanah Perda No. 10 Tahun 2013, yaitu mewujudkan Visi dan Misi Kab. Madiun lebih sejahtera Tahun 2018.

Secara garis besar Bupati Madiun menyampaikan penjelasan tentang pelaksanaan program strategis antara lain sebagai berikut : 1. Pengelolaan Keuangan Daerah, pada sisi pendapatan daerah pada tahun 2015 dari target sebesar Rp.1.642.189.978.915,08 dapat direalisasi sebesar Rp.1.622.959.495.159,51.

Dari sisi PAD tahun 2015 terealisasi 117,06 % atau sebesar Rp.149.625.389.163,51 dari target sebesar Rp.127.820.000.000,00. Komponen pendapatan tahun 2015 terdiri : PAD sebesar 117,06 %, Dana Perimbangan 98,30 % dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah sebesar 101,56 %. Sedangkan dari segi pengelolaan belanja daerah terjadi efisiensi belanja Rp.253.891.836.936,06 dari rencana Rp.1.622.959.495.159,51 realisasi sebesar Rp.1.581.057.648.336,72 ditambah realisasi pembiayaan netto sebesar Rp.211.989.990.113,27. Dengan demikian secara umukinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan APBD tahun 2015 berjalan baik, karena dukungan yang besar dari DPRD Kab. Madiun.

2. Penjabaran Misi 1: Peningkatan perekonomian rakyat berbasis agro dan berwawasan bisnis; sektor pertanian merupakan salah satu program prioritas pembangunan di kab. Madiun. Karena sebagain besar mata pencaharian masyarakat pada sektor pertanian dan ditunjukkan kontribusinya sebesar 31,66 % terhadap PDRB tahun 2015.

Sedangkan sasaran strategis untuk mendukung tercapainya perekonomian rakyat berbasis agro dan berwawasan bisnis antara lain : 1. Peningkatan kulaitas dan kuantitas produksi pertanian.

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi perikanan 3. Peningkatan Produksi Hasil Kehutanan, Rehabilitasi dan konservasi lingkungan.

4. Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan berkembangnya kehidupan koperasi sebagai penyangga ketahanan UMKM. 5. Berkembangnya Usaha Industri dan Kawasan Industri.

6. Berkembangnya usaha perdagangan dan meningkatnya sarana dan prasarana (infrastruktur perekonomian rakyat).

7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah berbasis keragaman produksi.

3. Penjabaran Misi 2 : Meningkatkan sistem sosial yang dinamis, berkeadilan dan berbudaya; Indikator capaian kinerja yang meng-gambarkan upaya Pemkab.

Madiun dalam rangka pe-ningkatan sistem sosial yang dinamis, berkeadilan dan berbudaya (Yanto)

JATIM SINGKAT Industri Kreatif di Kota Malang Harus Miliki Ciri Khas KOTA MALANG, BN-Workshop Fun Film Making yang digelar di Hotel Sahid Montana Malang mendapatkan apresiasi tersendiri dari Wali Kota Malang H. Moch.

Anton. Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang ini mendukung penuh segala upaya demi berkembangnya industri kreatif termasuk salah satunya adalah industri film, Selasa (29/3). Workshop ini men-datangkan narasumber sutradara kenamaan asal Yogyakarta Ismail Basbeth yang menyampaikan tips-tips dalam proses pembuatan film. Dalam kegiatan ini dihadiri juga oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Malang Dra. Tri Widyani P.,M.Si, serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang Ida Ayu Made Wahyuni, SH, M.Si. (Yus)

BPJS Ketenagakerjaan Siap Bayar Semua Klaim, Asal…

Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Roby Bulan (paling kiri) menyaksikan penyerahan tumpeng peresmian Musala Nurul Jadid dari Kapolres AKBP Bastoni Purnama (berkacamata) kepada Kasatpolair AKP Basori Alwi

kopolair dimanfaatkan oleh para anggota.

Bangunan berdinding kuning dengan atap warna biru laut ini, menurut Kasatpolair AKP Basori Alwi, pertama kali dibangun pada 25 Januari 2016. Sementara proses pembangunan sara-

na ibadah itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 minggu. Ide dasar pengadaan rumah ibadah karena sebelum dirinya masuk menjadi pimpinan tertinggi polisi perairan wilayah Tanah Blambangan belum ada musala.

(Humas Polres /Djoni)

Bupati Lumajang Tanam 500 Bibit Pohon di Bukit 29 tem dan mencegah bencana banjir serta kekeringan akibat mengecilnya sumber air. Acara penanaman pohon yang digagas oleh Pemerintah Daerah bersinergi dengan aktivis Bupati Lumajang Drs. As’at M. Ag, didampingi lingkungan dihaaktivis lingkungan menanam bibit pohon di bukit 2 diri bupati LumaLUMAJANG, BN-Bupa- jang dan Muspika Kec Senti dan Wakil Bupati Luma- duro. “Tujuan utama dari jang bersama dengan warga penanaman pohon ini adamasyarakat menanam seba- lah untuk menjaga ekosisnyak 500 bibit pohon cemara tem yang ada di kawasan di kawasan destinasi wisata destinasi wisata. DiharapBukit 29 Desa Argosari, Ke- kan dengan pohon yang camatan Senduro, Kabupa- ditanam tersebut tumbuh ten Lumajang, Selasa kema- sehingga dapat berfungsi rin (29/03/2016). Guna menyimpan air agar tidak menjaga kelestarian ekosis- terjadi kekeringan di musim

Bupati Madiun Sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2015

kemarau dan banjir di musim hujan,” ujar Bu-pati Lumajang, Drs. As’at M. Ag.Ia menjelaskan, kawasan destinasi wisata Bukit 29 sengaja dipilih sebagai lokasi penanaman, karena lokasi tersebut juga berpotensi menjadi tempat wisata alam unggulan yang jika digarap serius dapat mendatangkan pemasukan bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Masyarakat sangat antusias dengan agenda penanaman ratusan bibit pohon yang dilakukan bersama Bupati Lumajang beserta jajarannya beserta jajarannya tersebut. Bersamaan dengan kegiatan penanaman tersebut, rombongan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Lumajang saat itu usai melakukan pengambilan video promosi potensi dengan artis yang bernama Soraya Haque juga bergabung untuk melakukan penanaman pohon bersamasama dengan masyarakat. ”Menanam pohon sangat penting. Sebab, keberadaan pohon sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Diharapkan dengan kegiatan serupa dapat menjadikan lingkungan lebih baik lagi,” kata Bupati As’at.

Pihaknya juga berharap bibit pohon yang ditanam tersebut dapat tumbuh dengan baik sehingga menjadi pohon yang kokoh dan sebagai pelindung bumi Lumajang.

(Sonny)

KOTA MALANG, BN-Saat ini ada 327 perusahaan di Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang) yang bermasalah dengan program BPJS Ketenagakerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang melakukan penandatangan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) seMalang Raya (Kejari Malang, Kejari Kepanjen, Kejari Kota Batu_red) dan menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur, Abdul Cholik, mengatakan jika alasan perusahaan belum membayar atau mendaftarkan karyawannya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sangat bervariasi. “Alasan rasionalnya karena kemampuan membayar, yaitu sama halnya dengan ketika kewajiban kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP),” ujarnya. (yus)

Fokus Infrastruktur, Tuntaskan Desa Tertinggal KAB MALANG, BN-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang fokus pembangunan infrastruktur pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang tahun 2017, mendatang. Titik fokus itu didapat dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musren-bang) yang digelar mulai dari tingkat desa hingga pemerintah daerah. Bupati Malang, Dr H Rendra Kresna menegaskan fokus pembangunan tersebut usai membuka Musrenbang di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Pria berkacamata ini yakin jika hasil pembangunan infrastuktur di seluruh wilayah Kabupaten Malang baik akan membawa dampak baik pada sektor lainnya.

“Misalnya, pembangunan infrastruktur di sektor irigasi pasti sektor pertanian dan perkebunan akan ikut bagus. Otomatis sektor perdagangan juga ikut bagus,” ujar Rendra di Piringgitan Pemkab Malang. (Yus)

Bupati Banyuwangi Gelar Festival Toilet Bersih BANYUWANGI, BN- Kapolres Banyuwangi AKBP Bastoni Purnama bersama sejumlah unsur Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Banyuwangi lainnya, mendampingi Bupati Abdullah Azwar Anas dalam gelaran Festival Toilet Bersih dan Sedekah Oksigen di Taman Blambangan, Selasa (29/3/2016) sore. Kegiatan yang masuk agenda tahunan Pemkab Banyuwangi itu dirangkai pertemuan tiga pilar. Bupati Anas bersama Kapolres Bastoni serta pejabat yang lain menyempatkan diri melihat toilet umum di taman kebanggaan warga Blambangan. Selain itu para forpimda juga melakukan penanaman pohon yang secara simbolis mengartikan sebagai gerakan sedekah oksigen.Bupati Anas mengatakan, Festival Toilet Bersih diharapkan mampu mewujudkan semua toilet di perkantoran kian bersih dan menjadi budaya. Terkait sedekah oksigen yang digelar bersamaan sore itu diharapkan memotivasi semua perkantoran dan masyarakat umum ikut sedekah oksigen dengan cara menanam pohon di lingkungan tinggalnya masing-masing. (HUMAS POLRES / Djoni)

7 NASIONAL

Bupati Lahat Sampaikan LKPJ 2015

Banyak Prestasi Telah di Raih Kabupaten Lahat

Anggota DPRD dan SKPD mendengarakan penyapaian Bupati Lahat dalam LKPJ, (28/3) lalu

LAHAT, BN- Beberapa sektor pembangunan di kabupaten Lahat saat ini sangat pesat terutama di bidang perekonomian begitu menonjol tak heran banyak

prestasi yang telah dicapai sepanjang tahun 2015, hal ini diungkapakan oleh Bupati Lahat H. Saifudin Aswari Riva’I, SE ketika menyampaikan Laporan Kete-

rangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2015, (28/3) lalu.

Di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Lahat dan SKPD Aswari menjelaskan bahawa prestasi hasil dari kerjasama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Oleh karenanya Kabupaten Lahat pada tahun 2015 lalu salah satu kabupaten yang memiliki prestasi terbanyak. Seperti berhasil meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN), Adipura dan lainya.

“Di tahun ini Insya Allah kami berusaha untuk meningkatkan prestasi kabupaten lahat yang lebih baik.

Jangan mudah berpuas

karena masih banyak pekerjaan yang harus dikerja-kan untuk memajukan lahat lebih sejahtera,” ungkap Aswari.

Sementara itu Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat menjelaskan, semua hasil pada hari ini penyampaian LKPJ tentunya membawa dampak yang positif di tahun 2015 lalu. “Dengan prestasi yang dicapai oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah menjadi cambuk untuk memotifasi agar lebih semangat untuk memajukan daerah ini. Tak heran jika kabupaten Lahat memiliki banyak prestasi saat ini,” ujar Sekwan.

(ADV/ADI)

DPRD Kota Pagaralam Sahkan Raperda PAGARALAM, BNDewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Daerah kota Pagaralam mengesahkan empat rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dari 9 raperda yang diajukan pemerinta kota pagaralam.

Pengesahan dituangkan dalam keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif, sedangkan laporan pengesahan perda oleh panitia kerja 1 dibacakan ketua panja,kadino dan panitia 2 kerja 2 dibacakan abdul fikrianto sidang paripurna dibuka lanngsung wakil ketua l DPRD kota pagaralam, deddy standza, (19/3) lalu.

Didampingi wakil ketua ll M.padli dihadiri 17 anggota dewan ,turut hadir walikota Pagaralam dr Hj Ida fitriati Mkes, unsur mus-

pida, sekwan H.kusaimi Yatif, Asisten ll H Yapani rahim, kepala SKPD, camat, lurah, kepala sekolah serta undangan lainnya.

Wakil ketua l Deddy Standza,didampingi wakil ketua M padli mengatakan, 4 Raperda yang disahkan menjadi perda di antaranya perubahan perda nomor 13 tahun 2003 tentang pedagang kaki lima, perubahan perda nomor 9 tahun 2004 mengenai hewan ternak berkaki empat, pencabutan perda izin penambangan mineral nomor 2 tahun 2013 dan pengelolaan air bawah tanah nomor 2 tahun2015.

Dan perda pengaturan tentang makanisme pembuatan peraturan daerah .”Untuk 5 raperda yang ditunda masih perlu kajian dan peninjauan lebih lanjut.di antaranya raperda rancangan kawasan

DPRD Kota Pagar Alam ketika tandatangani Raperda yang disahkan

hutan lindung,raperda pengelolaan pasar air minum, raperda susunan perangkat daerah .raperda tentang rencangan tata ruang dan wilaya .”Ujarnya .

Ditambahkan M Padli diminta kepada walikota pagaralam menindaklanjuti keputusan bersama tentang persetujuan 4 Perda yang diusulkan pemkot Pagaralam sesuai dengan perundangundang yang berlaku. Se-

mentara Itu walikota pagaralam.dr ida fitriati Mkes.

Mengungkapkan, atas nama jajaran pemerintah kota pagaralam mengucapkan terimakasih atas pembahasan yang dilakukan terhadap raperda yang diajukan, terimakasih kepada pansus 2016 dan mengajak masyarakat untuk perpartisipasi dalam pembangun agar tercapai masyarakat adil dan makmur. (leo)

Masyarakat : Harus Ada Perbaikan harus pagi terkadang juga tidak ketemu dengan dokternya dan menunggu hingga jam 2 siang baru ketemu, itupun kalau datang. Kalau tidak ya harus besok datang lagi. “Saya kemarin sudah mendaftar, lantas disuruh menunggu, namun hingga siang dokter yang menanggani penyakit saya tidak kunjung datang sampai jam 3 sore, lantas saya pulang besoknya kembali ke rumah sakit namun hingga siang dokternya pun tidak ada,”ujarnya.

Hal ini seharusnya menjadi acuan bagi pihak RSUD Basemah, karena pelayanan harus di utamakan apalagi masyarakat yang datang

RSUD Basemah

bukan dari daerah Pagaralam saja, namun ada yang berasal dari kecamatan lain yang ada di kabupaten Lahat. Sumber lain mengatakan meskipun masyarakat berdomisili di Pagaralam, namun kebanyakan berobat di daerah lain seperti kabu-

paten Lahat atau kota Palembang karena pelayanan lebih baik dan penanganannya lebih cepat.

Hingga saat belum ada pihak rumah sakit yang dapat di mintai keterangannya.

(ADI)

Penerbangan Perdana Trans Nusa Pagaralam-Jakarta, Lancar

Penumpang Pesawat Trans Nusa Pagar Alam-Jakarta\ disambut pejabat Pagar Alam

PAGARALAM, BNPesawat Trans Nusa ATR 42-600 nomor lambung PKTNJ rute Jakarta (HLP)Pagaralam (DPM) berhasil landing dengan sempurna

dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II ke Bandara Atung Bungsu, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan, (1/3) berjalan mulus.

Kejaksaan Diminta Usut Dugaan Penyelewengan Dana Desa Sadan LAHAT, BN-Adanya dugaan kecurangan pembangunan jalan setapak Desa Sadan, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat belum lama ini di bangun anggaran tahun 2015 akhir kondisinya amburadul, bahkan hampir sudah rata dengan tanah.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah sehingga desa tersebut dapat bermain di Jalan desa Sadan yang rusak berat, padahal baru diperbaiki dana desa yang diprioritaskan pembangunan fisik jalan setapak, (14/3) lalu.

Ketika BN mendatangi rumah kepala Desa Sadan yakni selaku pelaksana pengerjaan jalan setapak tersebut tahun 2015 dia tidak ada dirumah. Lantas BN menanyakan perihal tersebut kepada warga sekitar lalu masyarakat menunjukan lokasi pembangunanya. Benar saja, kondisi jalan tersebut sudah rusak bahkan nyaris rata dengan tanah.

“Bangunan jalan setapak ini baru tahun 2015 kemarin di bangun, entah kurang teliti atau kurang bahan akhirnya jadi seperti ini rusak. Kalau kades ini agak cuek mungkin karena merasa benar dengan pengerjaannya akhirnya banyak masyarakat desa tidak dilibatkan pembangunan jalan setapak ini,” ujar salah seorang masyarakat desa.

Ketika BN menanyakan perihal tersebut ke BPMDes Kabupaten Lahat mengatakan, kalau disana bangunan baru jalan tersebut harus ada pondasi dan sesuai dengan RAB, namun kalau rehab biasanya tidak menggunankan pondasi. Perihal yang ada saat ini, nanti kepala desanya akan dipanggil terlebih dahulu untuk dimintai keteranganya, ungkapnya.

Hingga saat ini Kepala Desa Sadan maupun BPMdes belum memberi keterangan perihal tersebut. Menarik ditunggu kerja dari pihak penegak hukum dalam memberantas dugaan korupsi ini. (Adi/Leo/bersambung)

Masyarakat Dorong Bupati Muara Enim Maju Sumsel I

Pasien Keluhkan Pelayanan RSUD Basemah

PAGARALAM, BNKeluhan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Basemah Kota Pagaralam harus segera diperbaiki. Hal ini dikeluhkan masyarakat, karena lambannya penanganan terhadap pasien yang ingin berobat, (13/3) lalu. Beberapa masyarakat yang ingin berobatpun, terkadang harus gigit jari karena tak bertemu dengan salah satu dokter spesialis untuk berobat, hingga harus mengulangi selama beberapa kali ke rumah sakit tersebut.

LN Salah seorang masyarakat mengatakan, untuk datang ke rumah sakit ini

BIDIK NASIONAL EDISI 637/4-14 APRIL 2016

Penerbangan perdana dengan pilot Kapten Fredi Yuliansyah dan Co Pilot Kapten Oki, disambut langsung Wakil Walikota Pagaralam Novirzah Djazuli SE, Sekda H Safrudin MSi, Asisten I H Yapani Rahim, Wakapolres Kompol Eddy Hakka, Kadishub Lahat H M Eduar Kohar, Kepala Dishubkominfo Kota Pagaralam Paber Napitupulu AP MSi, Ketua TP-PKK Kota Pagaralam Monica Meirizka SKom, beserta jajaran Kepala SKPD. Ketika dijumpai awak media Wakil Walikota Pagaralam Noviriza Djazuli, SE menuturkan, “Alham-

dulilah pendaratan ini berjalan dengan lancar, jarak antara Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ke Bandara Atung Bungsu Pagaralam kalau menggunakan kendaraan darat bisa mencapai 8 jam lebih, nah kalau menggunakan pesawat hanya kurang dari 30 menit. Hal ini sangat membanggakan karena pagaralam memililki Bandara.

“Insaallah ke depan ada fasilitas yang ditawarkan oleh pihak pengelola bandara Atung Bungsu, apalagi kota Pagaralam memiliki wisata yang banyak. Oleh sebab itu dengan adanya Bandara ini mudah- mudahan banyak pengunjung dari luar daerah yang ingin berwisata di sini, “ turur wakil wali kota tersebut. (Leo)

Muzakir : Saya Siap Maju Pilgub 2018 MUARA ENIM, BNBupati Kabupaten Muaraenim, Ir H Muzakir Sai Sohar menegaskan, dirinya siap merebut tampuk pimpinan Gubernur Sumatera Selatan dan maju dalam pemilihan gubernur pada 2018 mendatang. Hal itu disampaikan Muzakir kepada sejumlah wartawan ketika menghadiri pelantikan pengurus Pemuda Panca Marga (PPM) kota Prabumulih di Jalan A Yani Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur, (13/3) lalu.

“Sama seperti yang saya sampaikan di Muaraenim, apa yang saya perbuat selama ini dari masyarakat, oleh masyarakat dan kembali ke masyarakat. Dengan dorongan dari masyarakat termasuk Pilkada Gubernur saya siap maju Sumsel 1, jika memang masyarakat menginginkan kenapa tidak,” ungkapnya.

Ia mengatakan untuk menjadi pemimpin bukan mudah, karena butuh perjuangan dan pengorbanan yang harus bertujuan untuk rakyat, karena semua dikembalikan kepada rakyat.

“Keinginan ini atas dorongan masyarakat, insya Allah saya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk masayakat, karena saya dari masyarakat untuk masyarakat,” tegasnya.

Bupati Muara Enim Ir. H. Muzakir Sai Sohar menggunakan baju batik

Muzakir menuturkan, memang ambisi dari dalam diri tidak ada untuk maju Gubernur mendatang, namun banyak masyarakat menghendaki menginggat apa yang telah dilakukan selama ini terhadap masyarakat. “Jika memang nantinya masyarakat terus mendukung bukan tidak mungkin (maju), kita lihat saja nanti,” tegas suami Dr Hj Shnta Paramita Sari SH MHum itu.

Disinggung apakah kedatangannya ke Prabumulih menghadiri pelantikan PPM merupakan langkah untuk mensosialisasikan diri, Muzakir mengatakan, sosialisasi itu sudah bagian hidup apalagi jika masuk organisasi harus bersosialisasi ke masyarakat.

“Sosialisasi itu penting, kita bagian dari masyarakat, saya memberi contoh jika masyarakat organisasi ha-

rus bermasyarakat karena itu konsekuensi berorganisasi. Jika ada organisasi tanpa bersosialisasi untuk apa masuk organisasi,” katanya seraya mengatakan PPM, KNPI maupun organisasi lain merupakan kekuatan jika dihimpun.

Sementara ditanya apakah jika partai politik memberikn dukungan akan menguatkan langkah maju pilkada Gubernur Sumsel mendatang, Muzakir menambahkan, dirinya akan melihat dulu jika meminta bayaran besar untuk dukungan maka tidak akan mau dukungan partai.

“Kita turut gaya Ahok saja, kalau parpol sebagai mesin politik mau minta bayar besar maaf saja, kita harus ubah paradigma lama, tidak usah pakai partai. Kalau masyarakat sudah minta ya maju,” bebernya.

(Adi)

Masyarakat Empat Lawang Prihatin, Fabilian Dipasung 25 Tahun

Kondisi Fabilian dalam pasungan

EMPAT LAWANG, BNSungguh malang nasib yang dialami oleh Febilian (39) warga Desa Muara Aman, Kecamatan Plasma Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang. Ia harus berjuang hidup selama 25 tahun dalam keadaan dipasung (13/3) lalu. Hal ini

bermula di usia Febilian saat berumur 15 tahun silam karena mengalami gangguan jiwa akhirnya Febilian harus dipisahkan dari keluarganya di sebuah pondok yang berukuran 4x2 meter.

Kondisi Febilian saat ini sangat mengkhawatirkan

keadaan tubuhnya kurus, kaki terpasung hanya bisa berdiri dan tidur. Saat ini saudara satu-satunya Fabilian adalah Mailah.

Wanita ini bekerja sebagai buruh serabutan untuk menghidupi dua anaknya.

Mailah berharap adiknya kembali normal.

Menurut Mailah, adiknya dipasung karena sering mengganggu warga.

“Dulu pernah dibawa ke rumah sakit di Bengkulu.

Dulu adik saya berangsur membaik, namun sayang setelah tidak berobat lagi ia kembali sakit, kalau untuk makan sehari hari kadang juga ada warga di sini yang berbaik hati memberikan makanan,” ungkap Mailah.

(Adi)

8 NASIONAL

BIDIK NASIONAL EDISI 637/4-14 APRIL 2016

Kinerja Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab Bogor Perlu Diacungi Jempol

Kadis Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Pengairan Kab Bogor, Eddy Wardani, SH, MM.

KABUPATEN BOGOR, BN- Kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Pengairan Kab Bogor, dapat apresiasi masyarakat dan perlu diacungi jempol. Sejumlah program yang dicanangkan berhasil dilaksanakan dengan baik dan mendapat penilaian tinggi.

Program- program dan Kegiatan; Pada Tahun Anggaran 2015, Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor memberikan konstribusi bagi pencapaian kebijakan prioritas Pembangunan Daerah yang ke-1 dan ke-4, yaitu “Peningkatan Kualitas Pelayanan Serta Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat” dan Peningkatan Integrasi, Koneksitas, Kuantitas, dan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan.

Konstribusi pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan capaian rata-rata indikator kinerja kunci (IKK) pada masing-masing prioritas sebesar 97,56% dan 93,99%, atau capaian ratarata IKK OPD sebesar 94,17%, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Uraian capaian kinerja indikator kinerja kunci tersebut sebagai berikut : 1) Panjang jalan kabu-

paten dalam kondisi baik dari rencana sebesar 79,36%,terealisasi sebesar 74,35% atau 93,68%; 2) Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dari rencana sebesar 0,7936, terealisasi sebesar0,7435 atau 93,68%; 3) Panjang jalan dilalui roda 4 dari rencana sebesar 0,00030,terealisasi sebesar 0,00031 atau 103,72%; 4) Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman padat penduduk (minimal dilalui roda 4), dari rencana sebesar 100% terealisasi sebesar 100% atau 100%; 5) Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar dari target rencana sebesar 2,76%,terealisasi sebesar 2,88% atau 95,57%. Hal ini dikarenakan semakin rendah realisasi maka tingkat capaian semakin tinggi; 6) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air dari target yang direncanakan sebesar 21,84%, terealisasi sebesar21,65% atau 99,11%; 7) Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran tidak tersumbat dari target yang direncanakan sebesar 37,96%,terealisasi sebesar 37,76% atau 100,53%.

Hal ini dikarenakan dasar perhitungannya adalah panjang saluran drainase pembuangan aliran air tersumbat terhadap panjang seluruh drainase di Kabupaten.

Dengan demikian semakin rendah realisasi maka tingkat capaian kinerja semakin tinggi; 8) Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota dari target yang direncanakan sebesar 0,722terealisasi sebesar 0,694 atau 96,13%; 9) Rasio jaringan irigasi kabupaten

dari target yang direncanakan sebesar 5,101terealisasi sebesar5,001atau 98,04%; 10) Luas Irigasi kabupaten dalam kondisi baik dari target rencana sebesar 66,07%, terealisasi sebesar37,19% atau 56,29%; 11) Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dari target yang direncanakan sebesar 4,46 terealisasi sebesar 4,501 atau 99,08%. Hal ini dikarenakan semakin rendah realisasi maka tingkat capaian kinerja semakin tinggi.

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut menunjukkan telah tercapainya fokus pembangunan yaitu :a) Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, serta Penanganan Bencana; b) Peningkatan Kemantapan Infrastruktur Jalan dan Irigasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci di atas merupakan hasil kontribusi dari pelaksanaan 14 program dan 1.121 kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan 163 kegiatan; 2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, dengan 3 kegiatan; 3) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, dengan 4 kegiatan;Program Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan 514 kegiatan; 4) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan, dengan 1 kegiatan; 5) Program Pengembangan Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan, dengan 3 kegiatan; 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, dengan 5 kegiatan; 7) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan 366 kegiatan; 8)

Program Pengendalian Banjir, dengan 25 kegiatan; 9) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 16 kegiatan; 10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 8 kegiatan; 11) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan 1 kegiatan; 12) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 3 kegiatan: 13) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 9 kegiatan.

Untuk jembatan sudah terealisasi total 556 jembatan, diantaranya adalah : 1. UPT. Teknik Jalan dan Jembatan I Cibinong: 61 2. UPT. Teknik Jalan dan Jembatan VIIIParun: 78 3. UPT. Teknik Jalan dan Jembatan IX Cileungsi: 26 4. UPT. Teknik Jalan dan Jembatan V Leuwiliang:42 5. UPT. Teknik Jalan dan Jembatan XJonggol : 69 6. UPT. Teknik Jalan dan Jembatan VICigudeg : 67 7. UPT. Teknik Jalan dan Jembatan IICiawi : 43 8. UPT. Teknik Jalan dan Jembatan III Ciomas: 50 9. UPT. Teknik Jalan dan Jembatan VII Jasinga: 66 10. UPT. Teknik Jalan dan Jembatan IV Ciampea: 54 Dan untuk irigasi total jumlah seluruh daerah irigasi ada 990 buah : 1. UPT. Teknik Pengairan I Cibinong: 27 2. UPT. Teknik Pengairan II Jonggol : 210 3.UPT. Teknik Pengairan III Parung : 80 4. UPT. Teknik Pengairan IVCiawi :229 5. UPT. Teknik Pengairan VLeuwiliang :273 6. UPT. Teknik Pengairan VI Jasinga : 171

Gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dirumuskan dalam KABUPATEN BOGOR TERMAJU ditunjukan oleh beberapa faktor yang menjadi penciri. Penciri ditentukan dengan mempertimbagkan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya alam, pertimbangan keuangan daerah, potensi kabupaten pembanding, dan waktu pencapaian indikator. Salah satunya adalah : - PENCIRI KE-6 : Penduduk miskin turun menjadi 5%, koneksitas, kuantitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dalam target 1 tahun dengan rata-rata output sebesar 94,87% dengan program diantaranya adalah : 1. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan sebagai indikator meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan integrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.Dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat kendala yaitu pada kegiatan pemeliharaan jembatan desa yang ditargetkan dalam 1 tahun sejumlah 30 jembatan desa, tidak dapat direalisasikan karena tidak adanya anggaran.

2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat kendala yaitu pada kegiatan pengadaan dan pemasangan patok saluran irigasi dan pada pengadaan penakar curah hujan dkarenakan tidak adanya anggaran.

- PENCIRI KE-18 : Mendorong terbangunnya

Cibinong raya sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW), dalam target 1 tahun dengan rata-rata output sebesar 70,99% dengan program diantaranya adalah : 1. Program pembangunan jalan dan jembatan sebagai indikator kinerja dengan meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan integrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.Dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat kendala dalam pembebasan tanah yaitu dikarenakan belum adanya kesepakatan harga dengan pemilik tanah.

2. Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong. Dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat kendala yaitu hanya terealisasi 1 pembuatan saluran/drainase dari yang di targetkan 4 buah saluran/ drainase, dkarenakan tidak adanya anggaran.

3. Program pembangunan turap/talud/bronjong.

Dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat kendala yaitu hanya terealisasi 4 dinding penahan dari 16 dinding yang ditargetkan karena tidak adanya anggaran.

4. Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan. Dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat kendala yaitu pada kegiatan pemeliharaan jembatan desa yang ditargetkan dalam 1 tahun sejumlah 30 jembatan desa, tidak dapat direalisasikan karena tidak adanya anggaran.

5. Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan.

6. Program pengembangan sistem informasi data base jalan dan jembatan.

7. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Da-

lam pelaksanaan kegiatannya terdapat kendala yaitu pada kegiatan pengadaan dan pemasangan patok saluran irigasi dan pada pengadaan penakar curah hujan dkarenakan tidak adanya anggaran.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2015 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 20112015 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.

Prioritas pembangunan daerah merupakan arahan bagi SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun 2015, dan berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, diantaranya adalah : 1. Peningkatan integrasi koneksitas, kuantitas dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan dengan fokus pembangunan kepada peningkatan kemantapan infrastruktur jalan dan irigasi sehingga terwujud meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang/jasa.

2. Peningkatan kualitas pelayanan serta kualitas kehidupan sosial masyarakat dengan fokus pembangunan kepada peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana, serta pasca penanganan bencana, program rehabilitasi/pemeiharaan jalan dan jembatan serta program pengendalian banjir sehinga dapat terajaganya kondisi infrastruktur kebinamargaan serta meningkatnya infrastruktur sumber daya air, waduk dan irigasi yang optimal untuk mendukung upaya pengendalian daya rusak air dan pendayagunaan sumber daya air.

Untuk kegiatan peresmian/kegiatan yang telah selesai dilaksanakan : 1. Jembatan Kali Angke (jalur lambat) pada ruas jalan Sukahati – Jampang di lokasi kecamatan Tajurha-lang telah selesai dilaksanakan pada Tahun anggaran 2015 2. Rehabilitasi fungsi jari-ngan irigasi D.I. Toblongan II (tahap II) di lokasi desa Tegal Waru kec. Ciampea telah selesai dilaksanakan pada tahun anggaran 2015.

3. Penanggulangan Per-baikan jalan pada Upt. Teknik Jalan dan Jembatan VI Wilayah Cigudeg : Ruas Jalan Cigudeg – Kiara Sari Kecamatan Sukajaya Kabu-paten Bogor. telah selesai dilaksanakan pada tahun anggaran 2015.

TPA Cipayung Overload, Pemkot Depok Diminta Bertindak Walikota Depok Lantik Jajaran Direksi PDAM Tirta Asasta DEPOK, BN-Keberadaan Sampah di Tempat Pemrosesan Achir (TPA) sampah Cipayung Depok , yang saaat ini sudah overload dengan tinggi menggunung 20 meter sangat mengkhawatirjkan, kalau tidak diambil tindakan khusus/cepat dikhawatirklan akan bertambah ke tinggian sampah di TPA Cipayung, ungkap wawan warga cipayung yang didampingi ketua Rt.04/06 kel Cipayung, kecamatan Cipayung Depok.

Sementara itu Kepala Unit TPA Cipayung Iyay

Gumilar, kepada BN mengatakan bahwa Daya Tampung TPA Cipayung yang luas 10,8 Ha, dengan besaran sampah 600 ton perhari saat ini sudah Overload, sudah tidak mampu lagi menampung sampah. Dengan jumlah penduduk yang makin besar dan pemukiman yang makin berkembang begitu cepat. Pengelolaan sampah di TPA Cipayung sudah harus dipikirkan. Sudah saatnya Pemerintah Kota Depok memikirkan pola penanggulangan sampah di Kota De-

Ketinggian Sampah TPA Cipayung Sangat Mengkawatirkan

pok, apakah dengan memperluas TPA maupun dengan mengkaji penerapan Teknologi tinggi pengolahan sampah, ujar Ario Timor

seorang pegiat pembangunan yang tinggal di Kota Depok.

Ketika disinggung ten(Bersambung ke hal.10 kol.5)

DEPOK, BN- Walikota Depok, Kamis (24/3/2016) melantik Direksi PDAM Tirta Asasta Depok periode 2016-2020 di Kantor PDAM Sukmajaya Depok. Mereka yang dilantik adalah Muhammad Olik Abdul Holik, Ak, MSi (Dir Utama), EE Sulaiman, SE, MM (Dir Umum) dan Supendi, ST (Dir Operasional).

Walikota dalam arahannya mengatakan keberaraan jajaran direksi PDAM Tirta Asasta Depok yang terdiri dari Direktur utama, Direktur umum, dan Direktur

Walikota Depok saat melantik Jajaran Direksi PDAM Tirta Asasta Depok

Operasional diharapkan bisa bekerja secara optimal dan professional.”PDAM Tirta Asasta Depok, mem-

punyai peranan penting karena baru 13 persen masyarakat Depok yang peroleh (Bersambung ke hal.10 kol.5)

9

BIDIK NASIONAL EDISI 637/4-14 APRIL 2016

Peranan dan Potensi Pajak Air Tanah di Kab Bogor

BOGOR, BN-Pajak daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sangat penting. Pemda Kab Bogor saat ini mengelola 10 jenis dari 11 pajak yang menjadi kewenangan daerah Kab/ Kota, sesuai undang-undang nomor: 28 tahun 2009, tentang pajak derah dan retribusi daerah, hanya pajak sarang burung walet yang tidak dipungut, menghingat potensinya yang kurang memadai. Tahun 2016 target PAD Kab Bogor ditetapkan sebesar Rp.2.006.043.600.000,(dua trilyun enam milyar empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), atau sebesar 34,6 % dari total target PAD Kab Bogor, sebesar Rp.5.795.154.176.000,(lima trilyun tujuh ratus sembilan puluh lima milyar seratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Sebagian besar dari target PAD ini diperoleh dari pajak daerah, tahun 2016 target pajak daerah ditetapkan sebesar Rp.1.303.757.881.000,(satu trilyun tiga ratus tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), atau sekitar 65% dari total PAD. Inilah sebabnya mengapa pemungutan pajak daerah menjadi sangat penting bagi Pemda Kab Bogor, hal ini merupakan tugas yang cukup berat bagi Dispenda Kab Bogor, selaku SKPD yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan penggalian potensi pajak daerah agar target yang cukup besar dapat

tercapai, salah satu potensi penting yang perlu dikembangkan adalah pajak air tanah, mengingat penerimaan dari sektor pajak ini masih belum optimal, jika dibandingkan dengan maraknya prusahaan air mineral yang bertumbuh dengan pesat di wilayah Kab Bogor pada saat ini, kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah oleh dunia usaha cukup besar.

Kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah tentu saja harus dikendalikan, mengingat setiap kegiatan pengambilan air tanah berpotensi untuk merusak lingkungan disekitarnya dan air merupakan sumber kehidupan manusia yang tidak terbarukan, salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah dengan pembebanan pajak kepada siapa saja yang melakukkan pengambilan maupun pemanfaatan air tanah. UU Nomor 28 tahun 2009, tentang pajak daerah menentukan bahwa pajak atas air tanah maupun air permukaan menjadi kewenangan daerah Kab/ Kota, sesuai dengan prinsip pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, Provinsi dan Kab/ Kota, bahwa urusan pemerintah yang manfaat atau dampak negatifnya hanya ada dalam daerah Kab/ Kota, menjadi urusan daerah yang bersangkutan, dengan demikian pada dasarnya pemungutan pajak air tanah disamping untuk tujuan untuk perlindungan terhadap lingkungan daerah yang bersangkutan juga untuk menambah penerimaan pendapatan asli pajak

daerah dari sektor pajak air tanah.

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah, yang menjadi objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, dengan demikian tidak hanya orang pribadi atau badan hukum yang mengambilan air tanah namun pihak yang memanfaatkannya juga dapat dikenakan pajak air tanah, namun pihak yang memanfaatkannya juga dapat dikenakan pajak air tanah, namun UU No 28 tahun 2009, tentang pajak daerah dan retrebusi daerah, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan memanfaatkan air tanah, tidak ada ketentuan yang pasti tentang sejauh mana pemanfaatan air tanah yang dapat dikenakan pajak air tanah.

Pemungutan air tanah di wilayah Kab Bogor, diatur dalam Perda Nomor 2 tahun 2016, tentang pajak daerah, sebelum ditetapkan Perda Nomor 2 tahun 2016, pemungutan pajak air tanah diatur dalam Perda Nomor 14 tahun 2010, tentang pajak air tanah. Pajak air tanah termasuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala daerah (official asssessment), ditetapka dengan menerbitakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Sesuai peraturan pemerintah RI No 91 tahun

2010, tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, konsekwensinya, pemerintah daerah Kab Bogor dalam hal ini Dispenda yang bertugas mengelola pendapatan daerah harus aktif dan proaktif melakukan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak air tanah, dan juga melakukan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait.

Daerah Kab Bogor memiliki potensi air tanah yang cukup baik, namun penerimaan pajak dari sektor ini masih belum signifikan, tahun ini pajak air tanah ditetapkansebesarRp.46.480.422.000,(empat puluh enammilyar empat ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), atau hanya sekitar 3,6% dari total target pajak derah. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak air tanah, antara lain keterbatasan komunikasi antara petugas dengan wajib pajak dalam pendataan dan pemantauan pengambilan dan pemanfaatan air tanah, alat meteran yang digunakan oleh wajib pajak rusak sehingga tidak dapat mencatat atau melihat pemakaian air tanah, untuk mengatasi kendala-kendala itu, Dispenda Kab Bogor telah melaksanakan pemasangan QR Code atau Barcode dengan tujuan untuk kemudahan dalam pendataan dan pemantauan. Dispenda Kab Bogor akan terus melakukan terobosan-terobosan atau bekerja keras dalam hal melakukan pemungutan pajak air tanah. (eml)

RS HVA Tulungrejo dan RSUD Pelem Pare Bakal Dilaporkan Presiden KEDIRI, BN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan rumah sakit swasta yang tidak mau menerima dan melayani masyarakat pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) maka izinnya akan dicabut. Jokowi bahkan menegaskan akan “memaksa” seluruh rumah sakit (RS) swasta di Indonesia untuk menerima dan

melayani KIS. Presiden ingin memastikan jangan sampai ada masyarakat yang sakit tapi tidak mendapatkan akses kesehatan.

Sementara ini berita yang beredar terkait Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare tentang penolakan dan pelayanan pasien di ruang IGD tanpa ada rujukan dan alat bantu pernafasan oksigen

BIMTEK BPS – Air Bersih DKP 2016 Dengan Pengelolaan Air Bersih Yang Profesional Masyarakat Kab Bogor Diharapkan Tidak Kekurangan Air Bersih

Suasana Kegiatan BIMTEK BPS – Air Bersih DKP 2016

BOGOR,BN,-Dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis BPS ( Badan Pengelola Sarana) Air Bersih, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) memberikan Bimbingan Teknis (BIMTEK) kepada 19 desa yang mendapat bantuan pembangunan sarana Air bersih perdesaan tahun anggaran 2016. Dimana dalam BIMTEK ini dibina 76 orang tim BPS AB dari 19 desa. Dalam BIMTEK pihak DKP memberikan materi tentang kebijakan pemerintah dalam mekanisme pembangunan sarana air bersih, dan teknik pembangunan sarana air bersih, manajemen pengelolaan BPS AB, sampai dengan dihadirkan narasumber dari 2 tokoh desa yang telah berhasil dalam mengelola Sarana Air Bersih yang telah dibangun. Salah satu nara sumber adalah desa Pasir Muncang Kecamatan Caringin, dimana desa ini telah berhasil menjangkau 1000 Sambungan rumah dan telah mendapat apresiasi dari Bupati Bogor terdahulu Rachmat Yasin dalam event Gebyar 1000 SR tahun 2013.

Pada kesempatan BIMTEK BPS AB ini dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor, H. M. Subaweh, dalam sambutannya Kadis DKP berpesan agar setiap desa yang telah mendapat bantuan pembangunan sarana Aair bersih dapat mengelola air bersih dengan baik, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh masyarakatnya. Acara pembukaan langsung disambung oleh Kepala Bidang Sanitasi Lingkungan yakni, Dr. Bambam Setia Aji, ST,MBA. Dalam pengarahannya KaBid berpesan BPS AB merupakan ujung tombak bagi pelayanan air bersih kemasyarakat dan BPS AB juga merupakan sentral layanan informasi yang terdepan tentang Pembangunan sarana air bersih, euhingga diharapkan BPS AB dapat bekerja secara profesional.

BIMTEK ini memberikan penerangan dan informasi kepada calon pengurus BPS AB tentang pemberdayaan serta sosialisasi kepada masyarakat, pentingnya air bersih bagi kehidupan, hal ini juga di kuatkan dengan film animasi yang menceritakan bagai mana mahal dan susahnya air di 60 tahun mendatang apabila generasi sekarang tidak mengelola dengan baik dan benar, disamping itu juga DKP memberikan BIMTEK tepat guna untuk pengelolaan air dengan system meterisasi, dimana system meterisasi ini adalah setiap pengguna atau pemakai air diharuskan memakai meter air, untuk apa?, jawabanya disinilah system keadilan itu berjalan dimana warga yang menggunakan air lebih banyak dapat dihitung dengan meter air demikian sebaliknya, disampingitu BPS AB juga diberi BIMTEK tentang manajemen pengelolaan BPS. Peserta BIMTEK BPS AB juga diberi pengalaman langsung melihat desa – desa percontohan yang telah berhasil dalam mengelola pembangunan sarana air bersih, sehingga para peserta BIMTEK BPS AB dapat merasakan praktek langsung bertanya dan bertatap muka dengan BPS AB desa percontohan dan masyarakat penggunannya. (EML)

Paripurna ...

DPRD, H. Khusnan Abadi dalam Nota Penjelasan dicabut (13/03) lalu, dalam Raperda Perubahan tersebut kaitan dan kronologis yang mengatakan, berdasarkan sebenarnya, sebagai anggota Undang-Undang No. 23 keluarga korban KIS akan tahun 2014 , dan dilakukan melaporkan ke Lembaga perubahan yang kedua Pemerintah Daerah maupun kalinya dengan UndangPemerintah Pusat sesuai Undang No. 9 Ta-hun 2015 himbauan Bapak Kepala tentang Pemerin-tahan Negara jika ada masyarakat Daerah, mengalami banyak pemegang KIS tidak dilaperubahan kewe-nangan yani agar segera melaporkan khususnya yang berkaitan tegas JOKOWI.(pur) Keluarga korban dengan perijinan pertambangan serta pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), KAB BANDUNG, BN- Untuk benahi infrastruktur menjadi latar belakang dan yang ada ,terutama untuk antisipasi dampak banjir yang alasan, Peraturan Daerah ditimbulkan, baru baru ini tim “Sarakan “ yang terdiri jaja- No. 11 tahun 2012 harus ran muspika Majalaya pasca banjir yg terjadi yg menimpa dirubah. beberapa wilayah Majalaya dalam hal ini tim sarakan “ Ada dua Pasal yang lakukan normalisasi berbagai saluran anak sungai. harus diubah,yakni Pasal 15 Diantaranya anak sungai Cipeujeuh yang berinduk dari ayat (1) dan Pasal 26 huruf sungai wander pacet. Dimana beberapa anak sungai yang A “ jelas Khusnan dihadasekarang kondisinya tetjadi pendangkalan ,dalam hal ini pan undangan rapat paripihak bina marga pun menurunkan alat berat seperti bego purna, Senin (21/03/2016). dan dump truk. Pengejaan yg telah dilakukan selama sepeDalam Pasal 15 ayat (1) kan ini sepanjang satu kilo meter. Pengerjaan yg dilakukan menyatakan, setiap orang sebuah tim yakni “SARAKAN” sabillulungan raksa susu- atau badan yang akan kan ini selaku peanggung jawab camat majalaya dan ketua melakukan kegiatan usaha pelaksanaan kegiatan Danramil 0905 Majalaya. galian/pertambangan mineBeberapa anak sungai diantaranya sungai cibotor, ral bukan logam dan batuan cipeujeuh, cisaraya, cijunti dinormalisasi. Menurut kasie harus mendapat ijin dari Ekbang desa biru udin S, diharapkan ke depan adanya nor- Bupati atau Pejabat yang malisasi anak sungai yang sekarang terjadi penyempitan ditunjuk, akan disesuaikan, dan pedangkalan. Dimana tadinya lebar anak sungai terse- sehingga usaha pertambabut sekitar 7 meter, namun sekarang hanya 4 meter. (Deden Kusdinar) ngan tersebut harus mendapatkan ijin dari Gubernur (sambungan dari hal.5) Jawa Timur atau Pejabat ma tanam KPH Banyuwangi didapat oleh masyarakat yang ditunjuk sesuai deSelatan telah menyediakan dan sangat besar kontribusi ngan ketentuan Peraturan lahan kawasan hutan untuk perhutani untuk masyarakat Perundang-Undangan.

Selanjutnya ketentuan mendukung program keda- dalam peningkatan produkPasal 26 huruf A diubah ulatan pangan seluas tifitas lahan kawasan hutan. menjadi Setiap orang/ 2.402,86 Ha yang tersebar di Semuga senergitas anbadan dila-rang mendirikan 7 BKPH, dengan jenis tara perhutani, masyarakat dan mela-kukan usaha baru komoditi padi seluas 832,75 dan stakeholder tetap Ha, jagung seluas 1.223,21 terpelihara dari dulu hingHa dan untuk komoditi ke- ga nantinya yang berdelai seluas 346,9 Ha. dampak pada hutan lestari Kini masyarakat desa masyarakat sejahtera yang hutan (MDH) yang terwa- selaras dengan 3 aspek dahi dalam LMDH memetik dalam pengelolaan/ pemhasilnya antara lain melaku- bangunan kehutanan yaitu kan panen raya kedelai, tem- aspek ekologi, aspek ekopatnya di petak 61a Karetan nomi dan aspek sosial yang KPH Banyuwangi Selatan. harus berjalan dengan Dari kegiatan tumpangsari/ seimbang. kedaulatan pangan tersebut (Humas KPH Banyuwaberapa hasil panen yang ngi Selatan/Jojo)

Lancarkan Perekonomian Dinas PU “Sarakan” Lakukan Pembenahan Lingkungan Tulungagung Utamakan Infrastruktur TULUNGAGUNG, BN-Setelah melewati tahun 2015 dengan berhasil mengerjakan sarana infrastruktur yang sangat memuaskan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Perumahan dan Cipta Karya (PUBMPCK) Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 ini kembali memfokuskan pekerjaan pada infrastruktur jalan. Dimungkinkan bulan Maret 2016 pelaksanaannya sudah mulai berjalan. Tak hanya pembenahan wilayah perkotaan, tetapi juga mengutamakan akses jalan yang berada di daerah pedesaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan demi melancarkan perekonomian masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Dari 19 kecamatan yang ada di wilayah Tulungagung, semuanya akan mendapatkan program dari PUBMPCK baik pembangunan jalan baru maupun perawatan jalan.

Beberapa program yang dijalankan antara lain adalah pembangunan jalan desa, pemeliharaan jalan desa, pembuatan jalan rabat, pembangunan tembok penahan badan jalan desa dan pembangunan saluran pengering jalan serta pembuatan jalan beton. (Her)

KPH Banyuwangi ... sejahtera serta guna mendukung program nasional pemerintah JOKOWI yakni kedaulatan pangan Perum Perhutani secara umum dan perhutani KPH Banyuwangi Selatan khususnya telah melakukan upaya hal tersebut, yakni pengelolaan hutan bersama masyarakat atau yang sering disebut dengan PHBM. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilakukan mulai dari pembuatan persemian, tanaman, pemeliharan, tebangan/produksi sadapan serta keamanan hutan maupun wisata, mereka/masyarakat dilibatkan sebagai m-

itra kerja, untuk pembuatan tanaman masyarakat sekitar hutan dilibatkan dengan melakukan penanaman tanaman kehutanan bersamaan dengan tanaman pertanian atau yang sering disebut tumpangsari. Tanaman tumpangsari yang sudah dilakukan sejak dulu, sekarang merupakan upaya untuk medukung program dari pemerintah JOKOWI yakni program kedaulatan pangan. Dalam pelaksanaannya Kedaulatan pangan kini KPH Banyuwangi telah menuai hasilnya, yakni masyarakat desa hutan melakukan panen kedelai yang pertama/pada tahun perta-

(sambungan dari hal.5) berupa tempat hiburan karaoke dan usaha toko dan/atau pasar modern selama belum diatur dalam Peraturan daerah tersendiri, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 70/M-DAG/ PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

DPRD Kabupaten Banyuwangi kembali menggelar rapat paripurna perdana di tahun 2016, dengan agenda penyampaian Nota Pengantar dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan eksekutif, Senin (21/03/ 2016) di Ruang Paripurna DPRD Banyuwangi.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, I MADE CAHYANA NEGARA,SE didampingi Wakil Ketua IH.M Joni Subagio,SH.MH,Wakil Ketua II Ismoko,SE,Wakil Ketua III Sri Utami Faktuningsih, juga dihadiri Sekretaris Kabupaten, H. Slamet Kariyono,M.Si, Asisten Administrasi Umum, Fajar Swasana, dan jajaran Pemkab Banyuwangi.

Dalam Nota Pengantar Raperda yang dibacakan oleh Bupati, Abdullah azwar Anas menjelaskan tujuan disusunya Raperda dimaksud, mewujudkan kawasan strategis pelabuhan Ketapang Banyuwangi sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi

12 78 Mbah Ronggo 13 dari Banyuwangi 30 Pesan

14 68 83 16

kabupaten banyuwangi dengan berbasis pada pengembangan pelabuhan, industri/pergudangan, sarana transportasi, melalui penyediaan lapangan kerja yang didukung sarana prasarana yang memadai.

Rencana tata ruang kawasan strategis pelabuhan ketapang berfungsi sebagai, Diantaranya, acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (rpjpd) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) dan rencana pembangunan jangka pendek daerah (rpjp), serta acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten umumnya khususnya kawasan strategis pelabuhan Ketapang Banyuwangi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Selanjutnya disusunnya peraturan daerah rdtr bwp wongsorejo bertujuan untuk mewujudkan kawasan bagian wilayah perkotaan wongsorejo sebagai kawasan industri yang berwawasan lingkungan dengan didukung oleh pemerintahan, pelayanan umum dan perdaganganjasa.

Usai penyerahan dokumen Nota Penjelasan kedua raperda dari Bupati Abdullah Azwar Anas kepada Ketua DPRD I Made Cahyana Negara selaku pimpinan dewan, rapat paripurna DPRD pun selesai dan ditutup.

(Humas DPRD / Djoni)

93 43 73 15

91 71 48 29

10

BIDIK NASIONAL EDISI 637/4-14 APRIL 2016

Dua Pegawai Undiksha Ditangkap BNN Bali liba aring an Nar wan Sing ar aja Ter erliba libatt JJaring aringan Narkkoba Sa Saw Singar araja

SINGARAJA, BN-BNN Provinsi Bali dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali menangkap dua pegawai Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha). Keduanya diketahui sebagai pegawai yang berstatus PNS bernama Agus WA dan Tri Pe. BNN mengendus keduanya sebagai jaringan Sawan Singaraja yang sebelumnya telah ditangkap dua orang.

“Satu orang sudah berstatus PNS dan satunya lagi pegawai kontrak. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan kepolisian. Kalau memang dinyatakan terlibat, pegawai kontrak itu kami putus kontraknya,” jelas Rektor Undiksha Singaraja, I Nyoman Jampel.

Selama ini, menurut Jampel, pihak rektorat selalu mengkampanyekan anti narkoba di lingkungan kampus. Bahkan dirinya selalu mewanti-wanti kepada staf maupun dosen agar tidak terlibat dalam penggunaan atau bahkan peredaran narkoba. Tapi faktanya, seruan tersebut tidak juga ditanggapi oleh staf di kampus tersebut. “Dalam setiap kesempatan kami selalu berikan sosialisasi tentang masalah narkoba baik kepada staf, dosen dan mahasiswa.

Saya berharap ini yang terakhir,” ujarnya demikian.

Sebelumnya, BNN Provinsi Bali mengungkap sindikat peredaran narkoba yang digerakkan oleh jari-

Dua tersangka pegawai Undiksha yang ditangkap BNN

ngan Sawan Singaraja. Saat itu, BNN Bali menangkap dua orang berinisial CW dan WS di rumahnya jalan Made Rai Gang Walet No. 10, Banjar Peken, Sangsit, Sawan, Buleleng Bali. Dari dua pelaku yang ditangkap ditemukan delapan plastic klip berisi kristal bening de-

ngan berat total 1.02 gram.

Petugas melanjutkan penggeledahan di kamar tersangka dan mendapati bendel plastik klip kecil, satu plastic klip sisa pembungkus Kristal bening serta dua timbangan digital warna hitam dan silver. (ary/agung)

Kejar PAD, Dispenda Bidik Pajak Kendaraan Plat Luar Bali DENPASA, BN-Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali, I Made Santha mengatakan, pihaknya tengah mengejar potensi pajak kendaraan yang masih berplat nomor luar Bali, namun beroperasi di Bali. Selama ini, hal itu menjadi celah pajak yang bocor. “Warga Bali beli kendaraan dari luar Bali tapi tidak dimutasikan, sehingga pajak tetap masuk di daerah lain,” ujar I Made Santha di kantornya, Selasa, 22 Maret 2016. Ia menga-takan, Bali mempunyai kapasitas tampung kendaraan sebanyak 5,1 juta. Hanya saja pajak kendaraan bermotor yang berhasil digarap sebanyak 3 juta sehingga masih tersisa 2,1 juta kendaraan yang lolos pajak.

Dia berharap upaya kejar target pajak itu bisa direalisasikan bulan Juni tahun ini.

Sebagai langkah awal, Komisi II DPRD Bali telah menggulirkan rencana pembuatan Perda Inisiatif terkait pajak progresif untuk kendaraan berplat luar Bali. “Itu sepenuhnya kewenangan dewan. Mereka ada di Bali, menimbulkan polusi, menyumbang kemacetan, merusak infrastruk-tur tapi pajaknya masuk ke daerah lain,” ungkap Santha demikian.

Dalam kaitannya dengan pengenaan pajak progresif, Santha mengungkapkan, hal itu seperti siasat untuk menghindari pajak progre-sif dengan obyek pajak masyarakat yang memiliki lebih dari satu kendaraan roda empat. Menurut Santha, Bali selama ini menerapkan pajak progresif ber-dasarkan nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK). Ia berharap, aturan itu akan berubah jika sudah muncul Perda baru yakni dengan menggunakan KTP. “Kita lihat saja, Jawa Timur menggunakan KTP, Jawa Tengah juga KTP, Jakarta KTP. Bali saja masih KK. Itu rencana yang saat ini sudah dikaji di tingkat le-gislatif,” jelas Santha. Tahun 2016 Pemprov Bali mentargetkan PAD dari pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 2,3 triliun yang bersumber dari pajak Samsat sebesar Rp 1,1 trilyun dan bea balik nama sebesar Rp 1,3 trilyun. (ary/agung)

Kasek SMAN 1 Denpasar Hadiri Forum Asean Twin College Envoy (TWINCLE) di Jepang Pilkada Buleleng 2017 Terancam Ditunda?

I Nym Purnajaya bersama pelajar jepang saat menjadi reviewer tentang penemuan fosil kerang langka

DENPASAR, BN-Tahun ini, SMA Negeri 1 Denpasar kembali diundang dalam forum yang sama dengan Universitas Udayana Bali.

Asean Twin College Envoys (TWINCLE) Program Consortium yang berlangsung di Universitas Chiba Jepang, 17-21 Maret 2016 menjadi bagian kerjasama antar lembaga pendidikan di Indonesia dengan negara Jepang. Kepala SMA Negeri 1 Denpasar, Drs. I Nyoman Purnajaya, M.Pd., mengata-

kan, selama dua tahun terakhir, mahasiswa dari Universitas Chiba datang ke Bali dan melakukan kegiatan praktik di SMA 1 Denpasar. ”Agendanya tahun 2017 mendatang, ada lagi mahasiswa Chiba ke sekolah kita untuk melakukan penelitian. Mereka datang dalam dua kelompok,” jelas Nyoman Purnajaya Rabu, 23 Maret 2016 lalu. Rencana itu telah dibahas dalam konsorsium yang juga dihadiri oleh perwakilan negara-negara

di Asean. Selain itu, forum tersebut juga membahas evaluasi kegiatan mahasiswa Universitas Chiba di beberapa negara termasuk di SMA Negeri 1 Denpasar.

Nyoman Purnajaya mengatakan, pihaknya memiliki kepentingan mendasar untuk mendapatkan informasi pendidikan di negara Jepang. Sebagai kelanjutannya, ia akan meneruskan informasi tersebut kepada siswa yang berminat melanjutkan pendidikan di negara Sakura itu. “Disana saya bisa mendapatkan informasi secara akurat, yang nantinya saya teruskan kepada siswa.

Disinilah bentuk kerjasama kita selama ini dengan pemerintah Jepang,” jelasnya demikian.

Selain menjadi bagian dari peserta Konsorsium, Nyoman Purnajaya juga didaulat sebagai reviewer dari penelitian siswa sebuah

sekolah menengah di Provinsi Chiba, Jepang, terkait penemuan fosil kerang langka. Ia mendapatkan kesempatan melakukan tanya jawab kepada para peneliti muda disana.

Kerjasama pendidikan antara SMA Negeri 1 Denpasar dengan lembaga pendidikan di negara Jepang mencakup berbagai bidang termasuk budaya. Jalinan tersebut bahkan sempat menarik perhatian Hitomi Noda istri dari PM Jepang Yoshihiko Noda (20112012), untuk berkunjung ke SMA Negeri 1 Denpasar pada 2011 silam. Kunjungan pada waktu itu menyiratkan ketertarikan pemerintah Jepang untuk terlibat dalam menjalin hubungan kerjasama dengan sekolah di Indonesia, khususnya di Bali, dengan SMA Negeri 1 Denpasar. (ary/agung)

NASIONAL SINGKAT Warga Desa Sukamantri Korban Banjir Terima Bantuan

PDAM Bandung Butuh Rp 2 Triliuan BANDUNG BN - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening kota Bandung membutuhkan dana sekitar Rp2 triliun untuk perbaikan instalasi aliran air.”Itu termasuk untuk memperbaiki kondisi pipa yang sudah tua dan beberapa keperluan lain,” ujar Direktur Utama ( Dirut) PDAM Tirtawening kota Bandung Sonny Salimi kepada wartawan, beberapa waktu lalu.Sonny mengakui, kondisi pipa milik PDAM memang sudah kurang memadai. Selain kondisinya yang sudah tua, juga posisinya yang sudah tidak memungkinkan.”Pembangunan dan alih fungsi beberapa lokasi memuat pipa PDAM kini berada di tengah rumah milik warga, atau bahkan di tengah jalan,” papar Sonny. PDAM Sendiri, lanjut Sonny, kesulitan untuk memperbaiki kondisi ini. Mengingat, sangat sulit melakukan maintenance jika berada di rumah milik orang lain. (Ihsan)

Pemkab Lahat Sambut 241 Mahasisiwa STIE Serelo Lahat LAHAT, BN-Usai belajar Kuliah Kerja Nyata (KKN) 241 Mahasiswa STIE Serelo Lahat di sambut Pemerintah Kabupaten Lahat, bertepatan di halaman pemkab lahat, lalu. Melalui Asisten I Setda Kabupaten Lahat beserta SKPD menunggu sejak pagi kedatangan mahasisiwa ini untuk diserahkan lagi kepada pihak sekolah, hal ini dikarenakan sebelum pelepasan mahasisiwa ini telah dibekali ilmu dari sekolah, oleh karenanya mahasiswa ini dinilai berhasil dalam menggembangkan ilmu melalui kuliah kerja nyata kemasyarakat. “Selama mahasiswa KKN pemerinta telah memabantu kelancaran agar dapat tenang selama mengikuti kuliah kerja nyata. Alhamdulilah hingga saat ini dapat berkumpul kembali, mengingatkan disaat pelepasan kemarin. Pemerintah siap membantu dan bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Serelo Lahat,”ujarnya. Sementara itu ketua STIE Serelo Lahat Rudi Eduar, SH, MM mengatakan, pelaksanaan KKN yang di selenggarakan oleh mahasiswa STIE Serelo di ikuti sebanyak 241 peserta dan menyebar di 14 desa yang ada di kecamatan lahat.

“Tentunya kita berharap antara kampus STIE Serelo dan Pemkab Lahat akan terus menjaga silaturahmi. (Adi)

Kamis

TPA ...

tang perluasan lahan TPA Cipayung, Ka UPT Iyay Gumelar mengatakan, bahwa sampai saat ini belum ada pola yang pas pembebasan lahan/tanah masyarakat untuk perluasan TPA

April 2016.

Ketua KPU Buleleng Gede Suardana mengatakan, jika sampai akhir April tidak ada titik temu, pihaknya punya kewenangan untuk menunda tahapan Pilkada 2017. “KPU punya kewenangan untuk menunda tahapan pilkada kalau belum ada kesepakatan dengan daerah,” kata Suardana.

Sementara, di tempat berbeda, Ketua KPU Bali,

Cipayung, ungkapnya.

Karena pemkot Depok beberapa tahun lalu mengajukan rencana ini kepada masyarakat . Namun tidak berhasil karena masyarakat sekitar menolak perluasan

(sambungan dari hal.8) TPA, bahkan masyarakat bersikukuh agar menutup TPA cipayung, karena menurut masyarakat keberadaan TPA sudah tidak layak lagi,” beber iyay.

(A.Harahap)

Walikota Depok ...

Bandung, BN-Camat Paseh kec paseh kabupaten Bandung A Komarudin saat serahkan bantuan bagi korban banjir di wilayah Desa Sukamantri. Bantuan di terima oleh ketua rw disaksikan jajaran pemerintahan desa Sukamantri. (Deden Kusdinar )

REJEKI DARI SINGAPURA

BULELENG, BN- Seandainya Pemkab Buleleng belum sepakat mengucurkan anggaran Pilkada sebesar Rp 42 miliar, potensi tertundanya Pilkada 2017 di Buleleng bisa terjadi .

Sementara tahapan Pilkada sudah dimulai pada Mei mendatang dan batas waktu penandatanganan Naskah Pejanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada Pemkab Buleleng paling lambat 30

Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi mengatakan, dalam aturan Pilkada, Pemerintah Daerah diberikan kelonggaran sampai tiga kali mata anggaran. “Tapi Pilkada tepat waktu dan tersedianya anggaran tepat jumlah sangat penting dilakukan pemerintah daerah,” jelas Raka Sandhi. Bercermin pada pengalaman sebelumnya, menurut Raka Sandhi, selalu ada perbedaan persepsi terkait anggaran. “Dari yang terjadi selama ini seringkali terjadi perbedaan soal mekanisme dan tata cara besaran anggaran yang diajukan KPI dalam pengawasannya. Kami ingin ini clear,” ujar Raka Sandhi. (ary/agung)

(Dikutip dari berbagai sumber) Sabtu Minggu

sarpras air bersih di kota Depok maka itu perlu adanya kreatif dan inovatif” papar Walikota Depok Diharapkan tahun ini PDAM, bisa melayani minimal 30 persen masyarakat menikmati sarpras air bersih di kota Depok. Pemkot Depok akan memberi bantuan sebesar Rp 50 miliar dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur instalasi air wilayah Utara dan

(sambungan dari hal.8)

Selatan serta Sawangan 80 persen masyarakat Depok masih menggunakan air tanah, kedepan sudah bisa menggunakan PDAM. Sementara itu, Holik, Direktur Utama PDAM Tirta Asasta Depok mengatakan pemkot Depok menganggarkan Rp 25 miliar untuk pendistribusian di legong dan citayam serta me-nambah jaringan ke jatijajar dan diharapkan bisa menghasil-

kan profit 2016 sebesar Rp 4 miliar. Sebagsi sumber air PDAM Depok adalah Kali Ciliwung, Kali Angke (untuk mengairi wilayahSawangan dan Bojongsari) dan Kali pesanggrahan (limo) Total bantuan yang diterima PDAM Tirta Asasta Depok Rp 100 miliar yang berasal dari kementrian dan pemkot Depok.

(A Harahap)

BERITAKATA MINGGUANRAHASIA INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA Minggu I MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

Senin : Aws ada MONYET berenang di kolam IKAN LELE AdaNANJING HITAM NRabu A S I: O A L N A S dipukul I O NKAYU A L ROTAN N A oleh S I Pak O Lurah N A L N A S I O N A L Kamis : Ada ANAK MACAN memkai kalung rantai EMAS di pasar BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI Sabtu : Ada BABI GULING dipanggang diatas API ABADI Minggu : Ada KELINCI membuat lubang di TANAH MERAH N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

GAMBAR ANGKA MISTIK ANGKA NASIB MINGGU INI BERITA MINGGUAN PETUNJUK INVESTIGASI BERITA MINGGUAN BERITA MINGGUAN INVESTIGASI INVESTIGASI

9 8 2

1 5 3

6 2 4

N A S I O N A L

N A S I O N A L

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

Senin

Rabu

6 5 2 3 5 30

4 7 5 5 1 51

2 1 1 9 1 27

0 0 6 4 1 63

7 9 3 4 7 36

5 1 7 9 7 78

2 6 3 3 6 09

7 3 9 4 4 89

2 5 3 3 6 09

1 8 8 0 8 73

MingguBERITA IIMINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITAKATA MINGGUANRAHASIA INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

0 5 1 2 3 15

4 9 1 1 2 15

5 5 8 9 8 94

9 3 2 2 4 21

2 6 6 0 6 68

4 3 0 7 7 24

3 8 1 7 8 08

8 8 6 0 6 68

5 7 9 3 3 90

0 8 5 2 7 66

0 6 2 8 1 29

0 4 3 5 8 25

1 8 6 5 2 61

9 3 1 1 2 15

9 1 6 5 2 61

6 5 1 5 6 70

8 2 0 4 4 12

8 1 9 0 9 93

1 6 6 0 6 68

1 9 5 9 5 83

Senin : Ada AYAM JAGO melompat-lompat kepala MACAN AdaNPENDEKAR NAGA NRabu A S I: O A L N membawa A S I Opedang N A bergambar L N A S I O N A L N A S I O N A L Kamis : Ada seekor BABI sedang berendam didalam KOLAM LUMPUR BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI Sabtu : Minggu : -

8 8 3 3 6 09

4 0 1 4 5 13

1 7 4 3 7 40

2 0 5 9 5 83

8 6 1 7 8 08

4 0 3 3 6 09

6 1 6 6 3 52

3 1 9 5 5 92

6 6 3 3 6 09

6 1 4 8 3 46

2 2 9 2 2 95

2 4 3 2 5 03

7 3 0 4 4 12

6 8 4 8 3 46

3 1 4 7 2 50

4 4 5 6 2 70

2 2 8 4 3 86

3 0 2 4 6 48

0 1 0 8 8 17

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

GAMBAR PETUNJUK ANGKA MISTIK ANGKA NASIB BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITAMINGGU MINGGUANINI INVESTIGASI

4 6 2

9 0 7

1 6 4

N A S I O N A L

N A S I O N A L

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

N A S I O N A L

N A S I O N A L

N A S I O N A L

Kiriman Asli Ki Samber Nyowo

N A S I O N A L

11

BIDIK NASIONAL EDISI 637/4-14 APRIL 2016

Pipa Siluman Limbah Cair Pabrik Tekstil di Jl Laswi Terbongkar MAJALAYA KAB BANDUNG, BN- Saluran pipa “siluman” yang digunakan untuk pembuangan limbah cair dari salah satu perusahaan industri tekstil di Jalan Raya Laswi Kp. Biru Desa Biru Kec Majalaya Kab Bandung, hingga Senin (28/3/ 2016) ini belum ada pembongkaran oleh pihak perusahaan.

Padahal, saluran pipa pembuangan limbah cair

yang terpasang di saluran drainase itu menghambat dalam program normalisasi saluran tersebut. Pemasangan pipa pembuangan limbah cair itu diduga ilegal karena pemerintah terkait tidak akan mengizinkan pemasangan pipa saluran pembuangan limbah cair di saluran drainase.

“Sebenarnya, dari pihak pemerintahan Kecamatan

Majalaya sudah menghimbau kepada pihak perusahaan industri pemilik pipa saluran pembuangan limbah cair itu untuk segera membongkarnya. Tapi sampai saat ini, belum membongkarnya,” kata Camat Majalaya H. Yosep Nugraha, S.H., melalui Kanit Satpol PP Kec. Majalaya Dedi Ahmadi, S.Pd., kepada wartawan di ruang kerjanya,

Miliaran Uang Parkir ... sudah ada percetakan peruri). Pada akhirnya karcis yang sudah beredar luas diatas ditarik kembali untuk dimusnahkan dan rasanya masih belum semua karcis parkir “ASPAL” diatas berhasil ditarik secara menyeluruh. Belum yang ada disejumlah juru parkir liar (Red: sebagian banyak juga dijual kepada mereka).

Usulan percetakan karcis parkir tersebut terkesan tergesa-gesa dan dipaksaksakan. Usulan itu diajukan lewat Kepala UPTD Parkir Wilayah Surabaya Selata Febri (Alumni APDN), Wilayah Utara (Zulkarnaen Ka. UPTD paling diam karena sudah berumur) dan Tranggono Ka. UPTD Wilayah Timur yang paling ngotot dan “Berangasan” dan kasus yang merugikan Negara bernilai milyaran rupiah yang berlangsung sampai April 2015 itu konon tidak terlepas dari campur tangan oknum Kasi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas “Koko” Robben Rico (Alumni STTD D/H ALL Kelurahan Setu, Bekasi Angkatan XXI sekarang PNS golongan IIIC, namun lebih banyak pakai preman layaknya Kepala Dinas dengan mengendari mobil mewah pribadi Inova, Avanza dan sesekali Toyata “Alphard” yang konon senilai milyaran rupiah) Setelah karcis parkir “ASPAL” ditarik semua ternyata karcis yang lama masih ada, kemudian diedarkan lebih sekitar 5 bulan. Padahal sebelumnya diusulkan cetak keburu-keburu karena stock karcis parkir dilaporkan habis. Jelas, ini hanya “akal bulus” untuk cari kesempatan mumpung walikota sedang sibuk untuk mencalonkan kembali.

Lalu, biaya pengadaan karcis parkir “ASPAL” milyaran rupiah yang dimusnahkan diatas tanggung jawab siapa?

“Mengapa Plt. Kepala Dinas Perhubungan Ir. Irfan Wahyu Derajat tutup mata ?” Demikian komentar mantan pejabt Dishub Surabaya kepada BN.”Kalau tadinya karcis dikatakan habis, uangnya seharusnya ada.

Apa tidak pernah dilakukan audit keuangan pendapatan dan pengeluaran per-parkiran?” tambah sumber tadi.

Pengepol Segala Hasil Pungli

Setahun lebih yang lalu, saat Eddi ATD. S. Sos masih menjabat sebagai Kadishub Pemkot Surabaya, “Koko” Robben Rico ATD tidak berani “berulah” macammacam. Apalagi semua jenis pungli (pungutan liar) segalanya ditangani langsung Kepala Dinas tanpa perantara. Namun lain lagi sekarang, manakala Ir Irfan Wahyu Derajat Plt, Kadishub yang seolah-olah namanya tetap bersih “tidak doyan uang pungli” disiasati setoran pungli cukup lewat Robben Rico ATD saja , tidak perlu umum tahu dan kesempatan inilah yang dimanfaatkan “Koko” Robben Rico (red: kebetulan Ir Irfan Wahyu Derajat sang Plt. Kepala Dinas sebelum menjabat Kabid lalu lintas atasan Robben Rico langsung). Setoran dari terminal, proyekproyek APBN dan APBD, Pengujian, Parkir, semuanya harus lewat “Koko” tanpa kecuali, kalau untuk setoran pengujian tidak ada masalah karena yang mengepol uang pungli adalah Budi Basuki ATD sesama angkatam XXI STTD D/ HALL Bekasi satu asrama dengan “Koko”. Lebih kisruh lagi, “Koko” juga mencaplok kegiatan AMDAL Lalin yang seharusnya kewenangan Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim UPT Surabaya- Gresik- Sidoarjo.

“Koko” juga membangun cucian kendaraan di PKB Wiyung (Red: sekali cuci Rp 25.000,-) tanpa ijin pemilik lahan yakni Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim yang dipercayakan kepada Budi mantan ajudan wakil walikota yang “didapuk” jadi ketua koperasi “abal-abal).

Perihal cucian kendaraan ini dahulu sama Eddi ATD S.sos saat menjabat Kepala Dinas sempat dihentikan.

“Penutupan bangunan cucian kendaraan dilahan milik orang lain ini berkaitan dengan moralitas alias unggah-ungguh,” demikian pendapat sejumlah warga di sekitar PKB Wiyung sebagaiman dituturkan kepada BN. Permainan Kotor Parkir Kalau di Jakarta saat ini lagi ngetrend “teman A Hok”, maka dilingkup Dinas Perhubungan Surabaya saat ini lagi booming “komplotan Koko Robben” hanya be-

Bupati Lumajang ...

(28/03/2015) Pukul 14.00 WIB. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/ 97/427.12/2016 tentang pengangkatan kepala desa terpilih Tahun 2016 Pelantikan dihadiri sekitar 100 orang ini berjalan hikmat dan sukses tidak ada kekurangan dan kendala sama sekali, karena perwakilan dari Muspika, tokoh masyarakat dan Pj. Kepala desa dari 2 Desa Pandanwangi Kec. Tempeh dan Desa Sumberwringin Kec. Klakah sama-sama hadir ikut menyaksikan pelantikan tersebut.

Sebelum jadi Kades, Edi Santoso awalnya menjadi Kasun sudah beberapa tahun di Desa Pandanwangi dan karena ingin memajukan desa dan pelayanan yang baik akhirnya, Kasun

Edi Santoso ikut mencalonkan sebagai Kades Pandanwangi untuk meneruskan perjuangan Kades yang lama Subandi yang sudah meninggal dan tinggal sisa jabatan 3 tahun. Karena warga antusias kepada Edi Santoso maka warga memberikan kesempatan amanah ini kepada Edi Santoso sebagai kades yang terpilih antar waktu untuk meneruskan sisa jabatan kades yang lama. Dan harapan warga Pandanwangi dengan adanya kades terpilih dan sudah dilantik ini bisa lebih baik lagi dan mau berjuang memajukan desa Pandanwangi.

Untuk Desa Sumberwringin Kec. Klakah, Kades Sidin juga meninggal, dan selama ini diisi oleh Pj. Kades juga untuk mewakili jabatan sebagai kades, karena di desa ini ada pilihan kades an-

danya kalau “teman A Hok” tidak dipungut bayaran.

Tapi kalau “komplotan Koko Robben”saling berlomba menumpuk uang pungli.

Sekalipun tak jarang dengan cara licik merugikan Negara, bahkan merugikan masyarakat luas. Sebagai contoh, sekitar 1 Tahun lalu (Red: hampir bersamaan dengan percetakan karcis “ASPAL”) dengan mengatasnamakan dinas “komplotan” ini yang ikut melibatkan langsung kepala UPTD Parkir Wilayah Timur Tranggono S.STP Msi dan Kepala UPTD Parkir Wilayah Surabaya Selatan Febri S.STP yang juga “melibatkan orang luar” mendirikan koperasi yang diberi nama koperasi “PARKIR INDO” beranggotakan staf, petugas parkir, Katar, yang jumlahnya 100 orang lebih.

Selaku ketua koperasi yakni Murna Inrianto (red: orang luar). Sebagai syarat keanggotaan wajib membayar simpanan pokok Rp 500 ribu dan mayoritas anggota sudah membayar. Ini belum iuran atau urunan khusus yang jumlah atau keperluannya bervariasi. Namun saat ini nasib koperasi “PARKIR INDO” makin tidak jelas bahkan tidak ada pertanggung –jawabannya. “lalu uang simpanan pokok kami dimana?”ujar sejumlah anggota kepada BN, bahkan Kepala UPTD Wilayah Timur Tranggono S.STP Msi dan Wilayah Selatan Febri S.STP yang bahkan sebelum ini, mayoritas anggota “dipaksa” untuk kredit sepedah motor, alasannya untuk mobilisasi kerja. “dari uang muka yang sudah kami bayar saja, para pengurus sudah mengantongi prosentase tidak sedikit.

Lalu, mengapa mereka masih sempai hati mengempalang simpanan wajib anggota?” tukas sejumlah anggota kesal.

Dari hasil penelusuran BN, diketahui para pengawas parkir UPTD Wilayah Utara : Mulyadi dan Hera.

Untuk Wilayah Selatan Gunardi, Gatot, Kohar. Wilayah Timur (red: paling rawan penyimpangan) Sudarman, Susilo, Adja. Jatah prosentase setoran 30% (red: 20% Jukir, 10% Katar) selebihnya disetor ke Kepala UPTD masing-masing. Ko(sambungan dari hal.1) tar waktu yang untuk meneruskan sisa jabatan yang lama tinggal 3 tahun, akhirnya Yuhemi, istri dari kades yang lama yang selama ini sebagai ibu rumahtangga dan sebagai kelompok kerja PKK (Pokja 3) ikut ambil bagian dalam pencalonan tersebut dan ingin juga berjuang untuk melanjutkan perjuangan suami.

Akhirnya, Yuhemi dalam niat baiknya diridhoi yang kuasa dan didukung juga tokoh-tokoh masyarakat, ternyata Yuhemi terpilih menjadi kades Sumberwringin dilantik tanggal (28/03/2016) akhir masa jabatan tanggal (26/12/2019).

Harapan warga Desa Sumberwringin jadilah ibu kades yang mandiri dan juga terkait pelayanan dan keamanan desa bisa terpenuhi dan terkendali.(Sony)

Senin (28/3/2016).

Dedi mengatakan, mengetahui ada saluran pipa pembuangan limbah cair di saluran drainase itu, diketahui secara tidak disengaja.

“Saat kami melakukan pengerjaan normalisasi drainase, secara tidak disengaja alat berat backhoe menyentuh pipa di eksisting saluran drainase itu,” kata Dedi.

(Deden Kusdinar) (sambungan dari hal.1) nyolnya, mayoritas pengawas ikut awu-awu bertindak merangkap jukir sehingga jatah 30% juga ikut menerima dan yang paling menentukan uang setoran pendapatan dimasukan PAD atau “masuk kantong” adalah Kepala UPTD. Di Surabaya ini diketahui terdapat ratusan titik parkir sebagai contoh diantaranya titik parkir “prima dona” di kawasan Pasar Atom, Pasar Turi, Jalan Kembang Jepun, Jalan Pahlawan, Jalan Kedung Doro, Jalan Mayjen Sungkono, Jalan Hr Mochammad dan masih banyak lagi.

Misalnya pengawas Sudarman (red :anak emas Kepala UPTD Wilyah Timur) Yang “mengawasi lahan Gemuk “di Jalan Bali misalnya. Padahal sesuai Perwali No.2/2015 presentase 30% adalah hak jukir.

Contoh setoran yang diambil oknum pengawas Sudarman (red: sepengetahuan Kepala UPTD Wilayah Timur Tranggono S. STP Msi) antara lain salon kecantikan No 11, Rumah Makan/ Karaoke “Nur Pasific” Jalan Gubeng, Generaly Insurance Grup Jalan Bali 15, Kantor FIF Jalan Raya Gubeng sisi Timur dan masih banyak lagi. “Pembajakan “setoran pendapatan parkir yang sangat menyolok diduga “dikendalikan” komplotan Koko Robben “ salah satunya : Titik Taman Bungkul.

Selain oknum pengawas Sudarman, “dipasang” petugas parkir Ali dengan gaji Rp 300.000.-/perminggu.

Padahal untuk kawasan Taman Bungkul ini konon tiap hari bisa menyetorkan tak kurang dari Rp 4,5 juta, sehingga dalam 1 bulan bisa mencapai sekitar Rp 500 juta. Ini baru untuk hari biasa, belum malam minggu dan ini baru untuk 1 titik parkir.

Padahal titik parkir “gemuk” jumlahnya ratusan.

Sangat pantas kalau pendapatan parkir di Surabaya tak pernah mencapai target, akibat “dibajak” oleh pejabatnya sendiri. Maka tak mengherankan, guna “membentengi” lahan tambang intan-nya ini “Koko Robben Rico” selau sesumbar punya Becking “adiknya di kejaksaan. Adik yang mana Koko?. Walikota, KPK, Tipikor Polri dan Kejaksaan Agung Harus segera bertindak tegas. (IMAM TH/Bersambung edisi depan)

Pempr ar emproov Isy Isyar araatkan Dana Desa Cair Tahun Ini BANDUNG BN - Aparatur desa di Jawa Barat diimbau tenang dan bijaksana menyikapi belum keluarnya dana bantuan infrastruktur desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 100 juta per desa. Hal ini penting untuk menjaga kondusifitas dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir mengatakan, pihaknya menerima kabar bahwa hari ini aparatur desa

akan melakukan aksi dengan mendatangi kantor Gubernur Jabar, Gedung Sate, di Bandung. Menurut Syahrir, hal ini tidak perlu dilakukan mengingat Pemprov Jabar pun sudah memahami kondisi yang dialami mereka.

“Tadi (kemarin) pertemuan (pimpinan DPRD Jabar) dengan Gubernur, katanya beberapa hari lalu Kesbangpol dan BPMPD melakukan rakor dengan

APDESI (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) kabupaten/kota, katanya akan demo. Mudah-mudahan mereka tidak jadi demo,” kata Syahrir di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Selasa (29/3).

Berdasarkan pertemuannya itu, kata Syahrir, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berjanji akan mencari solusi terbaik baik bagi masyarakat dan aparatur desa. (Ihsan)

Rumah Warga Majalaya Tertutup Endapan Lumpur MAJALAYA KAB BANDUNG , BN-Pasca banjir bandang dari luapan Sungai Citarum di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Senin (28/3/2016) malam, ratusan rumah warga tertutup endapan lumpur antara 20-30 sentimeter.

Bahkan sebagian rumah warga masih tergenang banjir karena letak rumah yang rendah dan tidak ada pembuangan aliran air.

Selain rumah warga, ruas Jalan Raya Laswi

Majalaya dan Jalan Kondang tertutup endapan lumpur. Pemerintah setempat berencana pada Senin malam ini akan mengerahkan mobil Dinas Pemadam Kebakaran untuk membersihkan endapan lumpur yang ada di ruas jalan tersebut.

Pasalnya jika tidak segera dibersihkan, endapan lumpur itu mengancam keselamatan para pengendara. Pada Senin malam, sejumlah warga terlihat mem-

Presiden Jokowi ... ingat tahun 1993 masyarakat tidak berkenan sehingga berhenti. Kemudian dilanjutkan lagi 2004 dan 2008 berhenti. Tapi tahun kemarin problemnya bisa dicarikan solusi ternyata dipotong bendungnya supaya tampung airnya turun,” tutur Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Hal yang dapat dipelajari dari kejadian dan kondisi di Nipah, sama halnya dengan waduk Jatigede, Presiden mengatakan bahwa apabila pendekatanpendekatan kepada masyarakat benar dan masyarakat dapat mengerti akan manfaatnya pasti pelaksanaan pekerjaan akan berjalan dengan baik.

Untuk itu pada kesempatan tersebut, Presiden mengucapkan terimakasih kepada para Kiai dan Bupati yang telah berpartisipasi

melakukan pendekatan dengan baik, sehingga waduk Nipah bisa segera di isi air dan akhirnya operasional.

Waduk Nipah dan 49 waduk lainnya yang mulai dilaksanakan pembangunannya dalam pemerintah saat ini, disiapkan untuk jangka panjang dalam rangka peningkatan produksi pangan dan menghindari impor pangan.

Dalam laporannya Menteri Basuki juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat khususnya alim ulama, Basuki berharap dengan dioperasikannya waduk tersebut dapat memberi barokah.”Ada 1.150 hektar sawah yang bisa diairi, kondisi Madura hampir sama seperti NTT, hanya butuh air untuk maju kedepan,” tutur Menteri Basuki.

Waduk Nipah mempunyai daya tampung 4 juta

Kejaksaan ...

Rumah Warga dan Jalan Raya Laswi yang Tertutup Endapan Lumpur

bersihkan endapan lumpur di rumahnya masing-masing.

Selain itu, membersihkan genangan air yang menggenangi rumah mereka dengan cara dikeruk.

(Deden Kusdinar) (sambungan dari hal.1) meter kubik, dengan areal irigasi 1.150 hektar yang dibagi menjadi dua pola tanam. Pola tanam PadiPalawija-Palawija berada di 925 hektar yang merupakan areal baru. Sementara sisanya yakni 225 hektar merupakan areal sawah lama yang sebelumnya telah diairi oleh Bendung Montor dengan pola Padi-PadiPalawija.

Waduk Nipah merupakan salah satu komponen dari pengembangan wilayah konservasi Sumber Daya Air (SDA) secara menyeluruh dari daerah aliran Sungai Nipah. Pembangunan Waduk Nipah menghabiskan anggaran Rp 220 miliar dan sudah dibangun sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, namun tidak dimanfaatkan karena adanya kendala dalam hal pembebasan tanah. (*/ es) (sambungan dari hal.1)

Sebab pihak kontraktor tidak melakukan galian kaki pondasi gedung proyek.

Pilar beton utama berdiri di atas pondasi lama, dengan isian besi bertulang asal asalan. Selain itu, besi yang digunakan untuk pilar utama besi 12 inchi. Ini jelas pekerjaan ngawur mas, kata Matsari, aktivis di LSM GRS pada BN. Selain itu, para pekerja PT Marga madu indah, yang mengerjakan struktur pembetonan kolom pilar tidak sesuai kerakteristik yang ada spesifikasi teknik.

Sebab faktanya pengecoran kolom beton tersebut tidak menggunakan readimix, namun menggunakan molen manual. Ketika mandor proyek di konfirmasi BN,

mengatakan ini ngecor pilarnya menggunakan molen manual mas, karena readimix tidak bisa masuk ke lokasi proyek, yang penting sesuai dengan kualitas yang ditentukan.

Kalau soal readimix pean tanyakan aja ke pak H Romli kontraktor sini mas, tegas mandor pada BN. Selain itu papan informasi proyek terlihat tidak transparan, tanpa menyebutkan besarnya anggaran dan sumber dananya, nampaknya pihak pengawas Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang perlu turun ke lokasi dan membongkar bangunan proyek yang diduga menyimpang tersebut, ujar sumber BN. Berdasarkan Fakta-Fakta tersebut , PPK Lasidi, ST ,

Angka Grandong

dan kontraktor diduga melanggar UU no 14 Tahun 2008 Tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik ) .

Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah , UU RI No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Republik Indonesia yang bersih dan bebas dari KKN , UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi , UU no 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Pihak Kejaksaan dan DPRD Jatim diminta turun untuk mengusut dugaan penyimpang proyek itu. (abah anam/ bersambung edisi depan)

dari Gunung Pandan Bojonegoro

Hasil terawangan Mbah TOMO

Senin, 04-04-’16 Rabu, 06-04-’16 Kamis, 07-04-’16 Sabtu, 09-04-’16 Minggu, 10-04-’16 Senin, 11-04-’16 Rabu, 13-04-’16 Kamis, 14-04-’16

6

6

9

5

6

5

4

6

9

4 7

3 8

5 2

9 0

9 2

0 3

9 4

0

4

2

2

7

3

7

6

8

02 87

10 57

18 68

13 80

14 47

19 68

12 78

17 79

12

ANEKA

BIDIK NASIONAL EDISI 637/4-14 APRIL 2016

Jatimnomics Pakde Karwo Peroleh Apresiasi Nasional

Gubernur Jatim Pakde Karwo beserta Deputi Pelayanan Publik meninjau stand Jatim Nomics

Gubernur Jatim Soekarwo menerima penghargaan dari Menpan RB Yuddy Crisnandi pada acara Simposium dan Gelar Inovasi Pelayanan Publik Nasional Th 2016 di JX Expo Surabaya

Surabaya, BN- Jatimnomics ala Gubernur Jatim Soekarwo yang akrab dipanggil Pakde Karwo memperoleh apresiasi nasional karena dirasa menjadi solusi menghadapi ekonomi global. Jatimnomics masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Public Nasional Tahun 2016 untuk kategori provinsi yang digelar oleh Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di JX International Convention Exbition, Surabaya, Kamis (31/3). Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Public Nasional Tahun 2016 diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB, Yudi Chrisnandi kepada Gubernur JawaTimur, Dr. H. Soekarwo.

Didalam sambutannya, Pakde Karwo menuturkan kunci utama kesuksesan sekarang adalah meningkatkan daya saing. Daya saing bisa ditingkatkan dan semakin kuat apabila semua pihak bisa satu frekuensi dalam meningkatkan pelayanan public. “Meningkatkan daya saing adalah pilihan penting. Dan kuncinya ada-

lah memberikan pelayanan terbaik. Hal tersebut merupakan jantung dari daya saing,”ujarnya.

Menurutnya, dalam menghadapi era perdagangan bebas sebagai upaya menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif maka jatimnomics menjadi sebuah solusiagar bisa terus bersaing. Oleh sebab itu diperlukan tiga aspek jatimnomics yang menunjang aktivitas ekonomi utama yakni aspek produksi dari segmen UMKM dan segmen besar, aspek pembiayaan yang kompetitif, dan aspek pemasaran.

Jatimnomics adalah konsep pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari Indonesia Incorporated, sebagai sistem ekonomi khas Jatim. Konsep ini dipandang mampu menjadi solusi permasalahan ekonomi di era globalisasi terlebih menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), menuju pertumbuhan ekonomi inklusif Aspek produksi dari segmen UMKM dan segmen besar dimulai dengan pe-

nyiapan data UMKM karena terbukti dapat menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Dari data BPS jumlah UMKM semakin bertambah tiap tahunnya, pada tahun 2008 terdapat 4,2 juta UMKM,dan sampai tahun 2012 sebanyak 6,8 juta UMKM. “Dari angka tersebut, hanya 3.476 UKM yang siap ekspor hasil produksinya. Perlu peningkatan integrasi antara UMKM dan usaha besar agar bisa bersaing dalam MEA. Salah satu upaya Pemprov Jawa Timur meningkatkan kualitas UMKM adalah dengan meningkatkan kualitas SDM bagi wirausaha baru dengan membangun incubator bisnis dan standarisasi keterampilan SDM yang melibatkan kerjasama dengan ITS dan Unibraw,” ucapnya.

Pemprov Jawa Timur juga berupaya agar meningkatkan dan menyiapkan SDM dengan kuaitas bagus yakni dengan adanya standarisasi ketrampilan SDM diantaranya dengan pemba-

ngunan SMK mini dimana diajarkan ketrampilan yang berstandar internasional dan mencetak wirausaha.

Sampai tahun 2014 terdapat 70 SMK mini dimana setiap kelas berisi 30 anak. Diharapkan dengan SMK Mini tercipta 24.300 tenaga kerja berstandar internasional.

“Pada tanggal 22 Maret 2016 sudah ada MOU antara Jawa Timur dengan Amerika Serikat mengenai community college atau keterampilan standar internasional. Dan juga sebelumnya sudah ada kerjasama dengan Jerman pengiriman SDM ke Jerman, ke Osaka dan rencana dengan Australia Barat dengan pendidikan vokasional. Berbagai upaya tersebut bertujuan agar SDM Jawa Timur bisa diterima di dunia kerja internasional,” jelasnya Kemudian, untuk aspek pembiayaan kompetitif, yaitu dengan mensinergikan potensi sumber pendanaan baik yang dimilik oleh pemerintah melalui APBD, perusahaan seperti Bank jatim dan bank UMKM. Melihat adanya keterbatasan kekuatan fiskal maka strategi yang dilakukan adalah memberikan fasiltiasi yakni dengan memberikan kemu-

dahan dalam pengembangan usaha melakukan business forum dan diplomasi ekonomi, memberikan government guarantee yakni tersedianya listrik, lahan, kemanan, kemudahan perijinan, sdm dan diberikan kemudahan ijin. Sedangkan untuk segmen UMKM khususnya diberikan bantuan pembiayaan diantaranya Stimulasi juga digunakan khusus segmentasi UMKM yaitu memberikan bantuan sector produktif seperti bantuan infrastruktur sarana produksi primer untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah sector produktif. Dan yang tidak kalah adalah intervensi yang ditujukan untuk kelompok ekonomilemah diantaranya rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang bersifat pemberdayaan dan sebagian kecil bersifat bantuan atau charity.

Sementara itu,MenpanRB, Yudhi Chrisnandi menuturkan setiap pemerintah provinsi maupun kota/kabupaten agar terus memperbanyak serta mendorong inovasi dibidang pelayanan public, yang diharapkan dikemudian hari bisa diakui secara internasional. Dengan adanya pengakuan

internasional berarti membuktikan semakin meningkatkan dunia internasional terhadap Indonesia dan efeknya adalah menjadi pendorong masuknya arus modal ke Indonesia.”Dan secara bersamaan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Lebih lanjut yuddy menuturkan agar hal tersebut bisa diwujudkan, semua pimpinan instansi diseluruh Indonesia agar menjaga momentum dengan baik dan saling menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga akan tercipta inovasi yang berkelanjutan.”Jatim bisa menjadi contoh yang baik bagi semua provinsi karena inovasi-inovasi Jatim diakui secara nasional dengan masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Public Nasional Tahun 2016,” jelasnya Prestasi Jawa Timur sangat membanggakan dari Top 99 Inovasi Pelayanan Public Nasional Tahun 2016, 30 diantaranya diterima oleh Pemprov Jawa Timur melalui berbagai inovasi, untuk kategori Provinsi diantaranya Jatim Promag (Jawa Timur Pro Magang Kerja), Under Water Restocking Peningkatan Potensi Sumber Daya Ikan Melalui Penebaran Benih Ikan di Dasar Laut, Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera) Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan, Klinik UMKM Jatim Model Solusi Nasional Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Menjebol Dokumen Kapal, Apel Baja (Apli-

kasi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa), Brawo Pala Indonesia Bermutu, Solusi Menghilangkan Notifikasi Pala Indonesia, Ini lo Pakde Inovasi Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah, SINTA (Sistem Operabilitas Database Jembatan Timbang dengan UPKB), Layanan Samsat On The Spot (SOS) KB Samsat Karang Ploso, MLM Pasung (Cara Cepat Jawa Timur Bebas Pasung), Persalinan Lancar dan Nyaman dengan STIPUTS BRA (Stimulus Putting Susu Bra), Kuberseri (Kusta Diberantas dengan Serologi).

Untuk kategori Kabupaten / Kota diantaranya Si MaNEiS (Sidoarjo Maternal dan Neonatal Emergency) Kab. Sidoarjo, PUJASERA (Pergunakan Jamban Sehat, Rakyat Aman) Kab. Banyuwangi, SIRAMI GIZI( Aksi Ramah Peduli dan Pemulihan Terhadap Gizi) Kab. Banyuwangi, Kelola Sampah Hasilkan Berkah Kab Bojonegoro, Peningkatan Kualitas Pelayanan di RS dengan SELASIH (Sehat dengan Layanan Welas Asih) Kab. Bojonegoro, Kreatif Bersama Pokdakan Japung Kab. Bojonegoro, Menggapai Asa Bersama Umi Persameda dan Bunda Kespro Kab. Bondowoso, Home Care Permata Kab. Malang, Intan Satu Saka Kab. Pamekasan, Jempol Mancep Layanan Cepet, Cepat Tuntas Tanpa Kertas Kab. Probolinggo, Percepatan Penanganan Masalah Gizi Melalui Rumah Pemulihan Gizi,Kab. Situbondo, Pemberdayaan Sekolah Sebagai Laboratorium Budi Pekerti Melalui Program Langit Biru Kab. Tulungagung, Instagram (Instalasi Gawat Darurat Modern) Kab. Tulungagung, Bank Sampah Matahari Kota Madiun dan Rumah Bahasa Kota Surabaya. (*/dji)

PT Industri Kereta Api (Persero) Tembus Pasar Ekspor Surabaya, BN-Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mengaku sangat bangga terhadap PT Industri Kereta Api (INKA) Persero yang berlokasi di Madiun, Jatim dapat menembus pasar global sekaligus mampu mengekspor produk dalam negeri ke Bangladesh.

“Prestasi ini sangat membanggakan dan membawa semangat baru bagi BUMN lainnya untuk meningkatkan kinerja. Dalam waktu dekat kami akan mengusulkan dan membuat surat kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan agar kereta barang dan orang bisa di produksi di dalam negeri,” ungkapnya saat menghadiri pelepasan ekspor tahap pertama gerbong Kereta Api (KA) ke Bangladesh di Terminal Jamrud, Pelabuhan Tanjung

Perak, Surabaya, Kamis (31/3).

Ia menjelaskan, alasan untuk memproduksi kereta barang dan orang dilakukan di dalam negeri karena akan memberikan efek positif bagi industri dalam negeri.

“Kereta barang dan orang harus di produksi dalam negeri. Jangan mengimpor produksi dari luar negeri.

Akan tetapi, pemerintah harus memprioritaskan sekaligus memanfaatkan produksi dalam negeri,” ungkapnya.

Dihadapan Menkeu dan Mendag, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Soekarwo tersebut berkomitmen serta mendukung penuh kepada PT Inka agar dapat memproduksi Kereta Api dari seluruh penjuru Indonesia di Jatim terutama di Madiun.

Sementara itu, terkait

peluncuran program Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) Pakde Karwo berharap, agar skema pembiayaan murah terus diberikan oleh pemerintah pusat kepada UMKM. “Saya mendukung penuh produksi kereta api di PT. Inka. Kegiatan ini merupakan keputusan yang tepat dan luar biasa. Industri sudah ada, pasar sudah banyak. Saya kira sikus dari industri bersama pasar sudah ada. Tinggal, pemberian pembiayaan murah yang akan terus di dorong. Jika kondisi tersebut terus terjaga, akan menaikkan PDRB Jatim dari segi Manufacturing dari sekitar 29,75 persen naik menjadi 30 persen lebih,” imbuhnya.

Menteri Keuangan RI Bambang Brojonegoro mengatakan, bahwa ekspor ke-

reta Indonesia ke Bangladesh merupakan upaya deversifikasi ekspor baik dalam bentuk produk maupun tujuan. Salah satu contohnya, produk gerbong kereta bukan merupakan produk yang biasa di ekspor oleh Indonesia. “Saya bangga, PT INKA mampu membuktikan bahwa sebagai BUMN mampu memproduksi produk yang kompetitif. Kami melihat ini merupakan moment yang bagus dalam mengekspor produk dengan tujuan yang baru,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, bahwa kegiatan ekspor ini akan merupakan bagian dari paket kebijakan pemerintah ke XI dengan di luncurkannya KURBE. KURBE ini sama halnya dengan KUR lainnya dengan bunga 9 persen/ tahun. Akan tetapi, perbedaanya adalah pemberian

kredit ini diberikan kepada Usaha Kecil Menengah yang terlibat langsung dalam kegiatan ekspor.

Sementara itu, Menteri Perdagangan RI Thomas Lembong mengatakan, kegiatan ekspor ini merupakan bentuk nyata Team Work dari Kabinet Kerja di bidang ekonomi. Presiden selalu menekankan, bahwa ekspor tidak hanya tugas dari Menteri Perdagangan melainkan tugas dari semua elemen yang terlibat.

Mendag sependapat dengan Pakde Karwo bahwa skema pembiayaan ekspor menjadi hal penting.

“Jadi prakarsa dari Menkeu dan EXIM Bank sangat penting dalam mendongkrak daya saing hingga mengembangkan produk baru.

Ini membuka peluang bisnis yang sangat luar biasa.

Dirut PT INKA menunjukkan kepada Gubernur Jatim, MenKeu RI dan Menteri Perdagangan RI Miniatur Gerbong Kereta Api yang diekspor ke Bangladesh

Pendanaan menjadi aspek yang sangat penting,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 150 gerbong kereta api akan dikirim ke Bangladesh melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Untuk tahap awal, akan

dikirim sebanyak 15 gerbong kereta api. Pengiriman dilakukan se-cara bertahap hingga akhir tahun ini. Seluruh gerbong tersebut merupakan produksi dalam negeri yang dilakukan oleh PT Industri Kereta Api Persero atau (PT. INKA). (*/dji)

Pakde Karwo Melantik Pejabat Eselon II dan III Penggunaan Teknologi, Tanpa Hilangkan Kultur Indonesia Surabaya, BN-Kemajuan pemerintahan yang didukung dengan penggunaan teknologi digital tidak boleh mengurangi atau menghilangkan kultur asli Indonesia. Demikian disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat Pelantikan Pejabat Eselon II dan III di Lingkungan Setdaprov Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Jumat(1/4).

Menurutnya, teknologi

digital menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kepada publik, karena sebagian besar menggunakan media digital. Meskipun penting, kultur asli Indonesia yang biasa suka menyapa dan berdialog dengan sesama manusia tidak boleh dihilangkan. ”Teknologi digital merupakan alat dalam rangka mempercepat proses, sedangkan kultur asli Indonesia dengan me-

nyentuh hati dan perasaan.

Ini tidak boleh dihilangkan,” ungkapnya.

Pakde Karwo sapaan akrabnya mengutip tulisan dari Kapra pada salah satu bukunya menjelaskan, pembangunan yang bagus hendaknya dilandasi etika dan moralitas. Negara-negara besar Negara-negara besar seperti Cina, Korea Selatan, Jepang dan India tetap menjaga menjaga hal tersebut.

“Indonesia harus meletakkan moralitas sebagai bagian pembangunan. Salah satunya tidak serta merta menggunakan teknologi diberbagai hal. Sapaan dan sentuhan itu juga perlu dilakukan dalam kehidupan,” jelasnya.

Ia menambahkan, terkadang teknologi menghilangkan nilai manusiawi karena orang tidak bisa bertemu dengan orang namun sistem

bertemu dengan sistem.

Meskipun demikian, tetap harus ada pembatasan dalam penggunaan teknologi digital. Untuk Pejabat Eselon III yang dilantik, meskipun semua menggunakan peralatan canggih, struktur organisasi harus tetap dijaga,” tambahnya.

Pada pelantikan Eselon kali ini ada dua Pejabat Eselon II yang dilantik yakni Dra. Lies Idawati, MM se-

Gubernur Jatim Menandatangani Surat Keputusan Pejabat Ekselon 3

bagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Jawa Timur dan Dra. Sri Widayati, Apt. Ap. FRS sebagai Wakil Direktur Penunjang Pelayanan

pada RSU dr. Saiful Anwar Malang. Sementara itu untuk Pejabat Eselon III sebanyak 65 yang dilantik dan Eselon IV sebanyak 100 pejabat. (*/dji)