Fokus
Tahun Ke-6 Edisi JUNI 2011
Sahabat P erempuan
Hanya untuk kalangan medis
5
Kata Bidan
Soal Jampersal Eva Safitri Amd Keb
Wiwid Yuniarti Amd Keb Nilai Tersebut Terlalu Kecil, Tak Sebanding Resikonya Program Jaminan Persalinan (Jampersal) merupakan program yang sangat bagus. Namun, kompensasi yang diterima oleh Bidan Praktek Swasta (BPS) terlalu kecil. Memang uang sebesar Rp 350 ribu tersebut bisa dikatakan cukup untuk mengganti semua kebutuhan obat-obatan yang dipergunaan untuk proses persalinan. Namun, nilai tersebut belum cukup untuk membayar tenaga seorang bidan. Padahal, dalam proses persalinan, te naga yang harus dikeluarkan oleh seorang bidan sangatlah besar dan sangat beresiko. Belum lagi ketegangan yang harus dialami selama menunggu proses persalina serta observasi yang dilakukan oleh bidan kadang membu tuhkan waktu lebih dari 24 jam.
Mimiek Andayani Amd Keb Harus Menghargai Profesi Bidan
M e n o l o n g persalinan bagi warga yang kurang mampu sudah merupakan panggilan jiwa. Na mun, adanya program Jampersal yang mem berikan bantuan per salinan dengan cumacuma juga memiliki segi negatif. Sebab, program tersebut bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat, pada hal seharusnya program tersebut lebih tepat diarahkan khusus untuk masya rakat ekonomi lemah saja. Selain itu, dari sisi bidan praktek swasta, nilai Rp 350 ribu sangatlah kecil. Mengingat, seorang BPS juga memiliki seorang asisten yang dibayar Rp 100 ribu untuk satu kali persalinan. Belum lagi obat-obat serta alat medis sekali pakai yang dibutuhkan saat proses persalinan. Maka nilai Rp 350 ribu sangatlah kurang. Sedang untuk jasa bidan belum masuk dalam hitungan, padahal untuk memberikan pertolongan persalinan dibutuhkan tenaga yang tidaklah sedikit. Selain membutuhkan waktu yang relatif cukup lama untuk masa observasi pra persalinan, saat persalinan para BPS dan asistennya pun masih mengalami tekanan atau sport jantung. Kalau nilai tersebut terkesan tidak menghargai profesi bidan. Padahal, sudah jelas profesi bidan harus dihargai selain memang ada saatnya bidan juga harus melakukan fungsi sosial dengan memberikan pertolongan persalinan secara gratis atau potongan yang cukup besar bagi masyarakat miskin.
Setuju, Asal Pemerintah Memberi Wewenang BPS untuk Menarik Biaya Tambahan
Sumini SST M.Mkes Harapkan Dukungan Pemda Program Jampersal yang sedang diga lakkan pemerintah pusat meru pakan hal yang sangat sulit bagi Bidang Praktek Swasta (BPS). Bila tidak ikut mengambil bagian sangatlah tidak enak sebab organisasi bidan pun mengha rapkan agar BPS ikut berperan aktif dalam mensukseskan program tersebut. Namun, di sisi lain, besaran Jampersal senilai Rp 350 ribu sangatlah tidak cukup untuk mencover seluruh biaya persalinan. Sumini mengharapkan Pemerintah Daerah bisa mendukung BPS dalam mensukseskan program Jampersal, dengan mengeluarkan ke bi ja kan BPS boleh menarik biaya tambahan maksimal berapa. Sehingga, antar BPS bisa menarik biaya tambahan yang seragam. Berkaca pada Jamkesmas, meskipun sudah ada standar harga yang diten tukan oleh pemerintah pusat namun pada prakteknya ada rumah sakit yang menarik biaya tambahan kepada pasien. Sehingga, proses pengobatan bisa terus berjalan. Apalagi untuk membantu persalinan, tentunya harus diperhatikan. Jangan sampai program Jampersal malah merugikan BPS. Sebab, pada persalinan setiap ibu yang akan melahirkan harus menjalani rawat inap minimal selama dua hari. Dimana, setiap ibu yang rawat inap, juga mendapatkan teh dan snack pada sore, susu dan roti pada pagi hari dan tiga kali makan. Belum lagi, suami, ibu, bapak dari pasien yang ikut mandi di tempat praktek. Tentunya akan menambah biaya air dan listrik. Padahal, untuk menyediakan air bersih, Sumini menga ku harus membeli air tangki yang se harga Rp 95 pertangki mengingat PDAM
yang jarang keluar. Sedang untuk persalinan, Sumini biasanya mematok harga persalinan minimal Rp 650 – 700 ribu bila semuanya lancar dan tidak ada permasalahan. Sebab, setiap persalinan dirinya selalu didampingi oleh seorang asisten. Dengan biaya Rp 30 ribu setiap pasien, selain itu asisten tersebut juga menerima gaji bulanan sebesar Rp 500 ribu dan uang makan perhari Rp. 7500. Belum lagi obat-obatan yang digunakan seperti benang, under pad, kassa, kendil dan lain-lain. Selama ini, pihaknya selalu memberikan pelayanan yang memuaskan.
Eny Ruslikawati Amd Keb SST MMKes Tunggu Janji Gubernur Untuk Memberi Tambahan
Pada dasarnya program Jampersal sangalah bagus. Namun, jujur angka Rp 350 ribu plus Rp 50 ribu untuk biaya nifas sangatlah kecil. Mengingat, proses persalinan membutuhkan obat-obatan sekali pakai serta membutuhkan tenaga tambahaan atau asisten. Belum lagi, kalau dalam proses persalinan ada suatu komplikasi atau pendarahan, dimana jampersal tidak mengcover biaya bila ada suatu keadaan yang tidak diinginkan. Apalagi, selama ini banyak masya rakat yang minta paket lengkap baik untuk perawatan ibu maupun bayi. Otomatis anggaran sebesar Rp 350 ribu yang diberikan pemerintah tidaklah cukup. Untuk itu, para BPS berharap agar Gubernur Jawa Timur H Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo segera memenuhi janji yang akan memberikan tambahan anggaran Jampersal dari Rp 400 ribu menjadi Rp 650 ribu.
Sebagai seorang bidan, menolong sesama merupakan panggilan jiwa. Namun, dalam proses menolong per salinan tidak bisa ditinggalkan prosedur yang berlaku. Dimana, dibutuhkan alatalat kesehatan serta obat-obatan sekali pakai, dimana obat-obatan tersebut nilainya juga cukup tinggi. Selain itu, dalam menjalankan proses persalinan seorang bidan tidak bisa bekerja sendiri melainkan ada bantuan dari beberapa orang asisten. Dimana, para asisten tersebut juga harus mendapatkan hak mereka yaitu berupa gaji dan bonus setiap persalinan yang mereka lakukan. Sehingga, proses persalinan dengan biaya jampersal dinilai sangat kecil dan memberatkan para BPS. Untuk itu, para BPS akan sangat senang bila saat menjalankan program jampersal, BPS diberi kemudahan dan wewenang dari pemerintah untuk menarik biaya tambahan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Sebab, ada beberapa biaya yang belum tercover oleh besarnya biaya yang telah ditetapkan pemerintah dalam program jampersal tersebut.
Laurentia Amd Kes, S Psi, M Mkes Beramal Melalui Program Jampersal
Bila banyak BPS yang merasa kebe ratan dengan kecilnya nilai Jampersal, BPS Laurentia mengungkapkan dirinya memang belum melakukan perjanjian dengan pihak Pemda Sidoarjo untuk melaksanakan program Jampersal. Namun, secara pribadi dirinya sangat mendukung dan ingin ikut bagian dalam program tersebut. Laurentia menuturkan memang nilai Jampersal hanya sebesar Rp 350 ribu per orang. Namun, dirinya ingin membantu sesama khususnya bagi keluarga ekonomi lemah. Dimana, di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, banyak tukang becak yang selama ini tidak berani berkunjung ke BPS maupun BKIA miliknya. Itu karena para tukang becak tersebut takut tidak bisa membayar jasa pelayanan ke tempat praktek miliknya. Dirinya berharap, dengan adanya program Jampersal, para tukang becak bisa membawa istrinya untuk bersalin ke tempat prakteknya. Disinggung soal kecilnya anggaran Jampersal dari pemerintah, Laurentia mengungkapkan justru dengan program Jampersal dirinya sangat senang karena bisa beramal kepada orang-orang tidak mampu. Sedang untuk keuntungan, dirinya akan mendapatkan itu dari orang-orang mampu yang berkunjung ke tempat prakteknya. (tabloid bidan/juknis jampersal/dtc/bbs/sis/mas)