binder15sept23

Harian Bhirawa

Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh

Jawa Timur

berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Jumat Wage, 15 SEPTEMBER 2023

Dihadapan Gubernur, Ketua BPK RI Apresiasi ACFE Indonesia Chapter

Selalu Konsisten Memfasilitasi Kegiatan Fraud Awareness

Surabaya, Bhirawa Kepala Badan Pemeriksa

Keuangan (BPR) RI, Dr Isma Yatun CSFA CFrA, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Association of Certifield Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter yang selalu konsisten memfasilitasi berbagai kegiatan fraud awareness. Diantaranya dengan mengadakan pelatihan, diskusi, sertifikasi dan workshop termasuk konferensi.

Apresiasi itu diberikan Isma, saat menjadi keynote speech National Anti Fraud Conference (NAFC) 2023, yang digelar di Double Tree by Hilton, Surabaya, Kamis (14/9). Pada NAFC 2023

ini, mengambil tema ‘Jer Basuki Mawa Beya’. Isu-isu yang dibahas merupakan isu terkini yang perlu mendapat perhatian para auditor, investigator dan berbagai pihak yang berkepentingan. Sesi keynote speech ini berlangsung istimewa. Sebab selain Kepala BPK RI yang menjadi keynote speech, juga dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang mendengarkan sesi paparan hingga selesai. Sepanjang paparan Kepala BPK RI, Gubernur Khofifah terlihat serius mendengarkan materi yang mengulas soal fraud

 ke halaman 11

Presiden ACFE Indonesia Chapter, Dr Hery Subowo CFE memberikan kenang-kenangan kepada Kepala BPR RI, Dr Isma Yatun CSFA CFrA, dan Gubernur Jatim Khofifah

Indar Parawansa disela acara sesi keynote speech NAFC 2023.

Honorer Batal Dihapus, Wakil Ketua DPD RI Desak Pemerintah Tingkatkan Insentif

Jakarta, Bhirawa

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin mengapresiasi langkah pemerintah yang membatalkan kebijakan penghapusan tenaga honorer pada November tahun ini.

“Para tenaga honorer yang berjumlah jutaan orang banyaknya memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan nasional. Meskipun secara statusnya, belum diakui dan diapresiasi se-

KPK Maraton Geledah Pemkab Lamongan

Selidiki Dokumen Proyek Pembangunan Gedung Lantai 7

Lamongan, bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara maraton melakukan penggeledahan disejumlah tempat di lingkungan Pemkab Lamongan. Penggeledahan yang dilakukan sejak, Rabu (13/9), terus berlanjut hingga, Kamis (14/9).

Petugas lembaga anti rasuah menyasar tiga tempat untuk digeledah. Yakni Kantor Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim), Rumah Dinas Bupati Lamongan

Yuhronur Efendi yang berada di belakang Pendopo Lokatantra. Lokasi ini digeledah pada, Rabu (3/9). Terbaru penggeledahan dilakukan di lantai 7 Gedung

Pemkab Lamongan, pada Kamis (14/9) sore. Rombongan KPK tiba di ge-

 ke halaman 11

cara ideal oleh Negara,” ujar Sultan di Jakarta Kamis (14/9).

 ke halaman 11

Tuntut Usut Tuntas

Kebakaran Bromo

PASANGAN calon pengantin yang melakukan prewedding di Gunung Bromo, yang menyebabkan kebakaran mendapat keca-

Sentil

KPK Maraton Geledah

man banyak pihak. Sebab kebakaran itu tidak hanya merusak keindahan alam Bromo, tapi juga habitat yang ada di dalamnya.

Alumnus Teknik

Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)

 ke halaman 11

Tanpa Perda, DPRD Jatim Pertanyakan Penyertaan Modal PT Askrida Rp46,89 Miliar

Sejumlah petugas KPK membawa berkas usai menggeledah beberapa tempat di lingkungan Pemkab Lamongan. Ada tiga tempat yang digeledah yakni Kantor Dinas Perkim, rumah dinas bupati dan lantai 7 Gedung Pemkab Lamongan

Mendes-PDTT Sebut Wacana Rp5 Miliar untuk Desa Rasional

Jombang, Bhirawa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes-PDTT), Abdul Halim Iskandar menyebutkan, wacana anggaran sebesar Rp5 miliar untuk desa merupakan hal yang rasional jika dilihat dari besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Sangat rasional, sangat rasional.

Hitung aja, Rp5 miliar kali 75 ribu

desa. APBN kita berapa ribu triliun. Tetapi yang penting, bukan Rp5 miliarnya. Yang penting adalah sekarang harus dibangun sebuah proses panjang, agar pengelolaan dana itu betul-betul tepat,” ujar Abdul Halim Iskandar, usai acara di Pendapa Kabupaten Jombang, Kamis (14/9).

 ke halaman 11

Mengikuti Kiprah SMKN 1 Suboh Memeriahkan HJB ke-259

Pemkab Lamongan - Ada yang tidak bisa tidur nyenyak nih

Mendes-PDTT Sebut Wacana

Rp5 Miliar untuk Desa Rasional - Bakal semakin banyak orang ingin jadi kades

Optimis Target Retribusi

Pasar Terpenuhi - Kalau tidak bocorrr-bocooorr

DPRD Jatim, Bhirawa Kekeliruan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam penyusunan Nota Keuangan Perubahan APBD Jawa Timur tahun 2023 kembali terungkap. Kali ini terkait tentang penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Askrida sebesar Rp46,89 miliar.

Anggota Komisi

C DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati mengaku, penyertaan modal kepada BUMD seharusnya diawali dengan pembentukan peraturan daerah (perda). Sedangkan penyertaan modal untuk PT Askrida ini belum ada pembahasan Perda. “Iya (penyertaan modal, red) itu aneh, karena belum ada perdanya,” ujar Lilik di kantor DPRD Jatim, Kamis (14/9).

Hal ini berbeda dengan penyertaan modal kepada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Dukung Festival Bupak Bumi dan Parade Budaya dengan Aneka Kostum Fashion Nusantara

Banyak even digelar dalam rangka hari jadi Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo yang ke-259 tahun. Mulai lomba seni budaya, olahraga serta lomba bidang lain seperti parade fashion yang mampu menyedot ribuan warga betah berdiri disepanjang

Jalan Raya Besuki. Ajang tahunan itu juga diikuti keluarga besar SMK Negeri 1 Suboh, Kabupaten Situbondo.

Sawawi, Kabupaten Situbondo

Sejak awal, SMKN 1 Suboh aktif menjadi salah satu peserta Festival Bupak Bumi dan Parade Budaya dalam rangka Hari

Jadi Besuki (HJB), termasuk event serupa yang ke-259, yang digelar Rabu (13/9). Peserta dari

SMKN 1 Suboh tampil memukau dan mendapat atensi dari ribuan pengunjung karena memakai

berbagai jenis busana mulai dari pakaian paskibraka, adat hingga kostum atau fashion perpaduan tradisi seni dan budaya. “Penampilan SMKN 1 Suboh sangat apik,” ucap Rani, salah pengunjung.

Rani yang asli Desa/Kecamatan Besuki rutin menyaksikan parade fashion yang diadakan setiap event Hari Jadi Besuki setiap tahunnya. Dalam pandangan Rani, event parade fashion kali ini lebih

sawawi/bhirawa

 ke halaman 11

Jatim sebesar Rp200 miliar yang masuk dalam rancangan Perubahan APBD Jatim 2023. “Kalau penyertaan Modal untuk BPR sudah ada perdanya,” ungkap politisi PKS ini. Pernyataan tersebut semakin menguatkan problem pembahasan PAPBD Jawa Timur yang banyak tidak memenuhi tahapan aturan-aturan. Khusus terkait Penyertaan Modal kepada PT Askrida yang belum memiliki urgensi harus spektakuler dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, imbuh dia, peserta yang ikut jumlahnya lebih banyak karena melibatkan berbagai komponen masyarakat. “Termasuk dari kalangan siswa siswi juga semakin banyak yang mendukung kegiatan peningkatan seni budaya HJB kali ini,” terangnya.

Sementara itu Kepala SMKN 1 Suboh, Asim SPd menimpali meski cuaca cukup panas, antusias warga tidak kendor. Sebaliknya mereka tidak menyurutkan semangat dan antusias melihat atraksi yang diperagakan siswa-

Tim parade fashion SMKN 1 Suboh, Kabupaten Situbondo tampil memukau dalam event festival Bupak Bumi dan parade budaya Hari Jadi Besuki ke-259.

Agatha Retnosari

arif yulianto/bhirawa

Mendes-PDTT, Abdul Halim Iskandar

Lilik Hendarwati

Sultan B Najamudin

Cegah Kekeringan, Bupati Lantik Pengurus Komisi Irigasi Situbondo

Situbondo, Bhirawa

Bupati Situbondo, Karna Suswandi secara resmi mengukuhkan pengurus

Komisi Irigasi Kabupaten Situbondo periode 2023-2028, Kamis (14/9).

Acara pelantikan tersebut berlangsung di Pendapa Arya Situbondo. Pengukuhan pengurus dan anggota

Komisi Irigasi Situbondo tersebut bersamaan dengan pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)

Dalam sambutannya Bupati Karna

mengatakan, keberadaan pengurus dan anggota Komisi Irigasi Situbondo diharapkan bisa mengantisipasi kekurangan pasokan air untuk lahan pertanian warga. Sebab musim kemarau tahun ini berlangsung cukup lama.

“Tata kelola ketersediaan air untuk irigasi serta sarana dan pra-sarana irigasi juga menjadi penting untuk di-

jaga,” pinta Bupati Karna Suswandi. Itu perlu dilakukan, sambung Bupati Karna, karena banyak daerah yang sudah terjadi kekeringan, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah mulai terjadi kekeringan.

“Ini sebagai langkah awal untuk mengantisipasi terjadinya kekeringan itu,” ucap mantan PLT Bupati Bondowoso itu. Bupati Karna melanjutkan, pengurus dan anggota Komisi Irigasi Situbondo juga diminta untuk memetakan wilayah di Kota Santri Situbondo yang rawan terjadinya kekeringan.

“Artinya ini jangan sampai di

KILAS BIROKRASI

Sepuluh Pejabat Sidoarjo Mendaftar

JPT Pratama Isi 5 Jabatan Kosong

Sidoarjo, Bhirawa

Sebanyak 10 orang pejabat di Pemkab Sidoarjo, untuk sementara, pada Kamis (14/9) sore kemarin, sudah mengirimkan pendaftaran untuk mengisi 5 posisi jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Data sementara dari panitia seleksi, untuk posisi Asisten Perekonomian dan Pembangunan ada 3 pendaftar, Kepala BKD ada 3 pendaftar, Kepala Satpol PP ada 1 pendaftar, Kepala Dinas P3AKB ada 1 pendaftar, dan Kepala Disporapar ada 2 pendaftar.

Hanya saja tidak diperoleh rinci, 10 orang pejabat pendaftar tersebut, masing-masing berasal dari OPD mana saja. Plt Kepala BKD Kabupaten Sidoarjo, Mahkmud SH MM, menyampaikan pendaftaran telah dibuka sejak 9 September hingga sampai 23 September 2023. Pendaftaran pengisian JPT Pratama secara terbuka ini, menurut Makhmud, sesuai dengan PermenPAN nomor 15 tahun 2019 . Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran JPT Pratama ini adalah golongannya sudah IV a. Para pendaftar yang lolos administrasi, selanjutnya, sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan, akan menjalani penilaian kompetensi manajerial.

Juga akan menjalani penilaian kompetensi bidang. Yang meliputi presentasi makalah dan wawancara teknis oleh Pansel. Pengumuman hasil penilaian kompetensi, nanti akan menetapkan 3 peserta terbaik, pada 25 September 2023. Selanjutnya, pada 26 September, peserta akan menjalani tes kesehatan jasmani dan rohani serta terbebas dari Nafza.

“Pejabat pembina kepegawaian atau PPK, akan menetapkan kepala OPD pada 29 September 2023,” kata Mahmud. Pengisian formasi JPT Pratama di Kabupaten Sidoarjo ini, menindaklanjuti proses pelantikan pejabat eselon II, yang sudah dilakukan pada Kamis, 7 September 2023, di pendopo Delta Wibawa, oleh Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali. [kus.dre]

GusDurian Dukung Pemerintah Awasi Rumah Ibadah Cegah Radikalisme

Jombang Bhirawa

GusDurian Jombang mendukung usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar pemerintah mengawasi rumah-rumah ibadah untuk mencegah radikalisme.

Secara umum, Koordinator GusDurian Jombang, A’an Anshori mengapresiasi upaya pemerintah yang akan serius melakukan pengontrolan terhadap rumah ibadah untuk mencegah radikalisme ini.

“Saya kira secara umum, aku mendukung upaya pemerintah untuk secara serius mengontrol materi-materi juga ajaran-ajaran tidak hanya di masjid dan rumah ibadah, tapi juga di sistem pendidikan nasional supaya materi pengajaran dan juga pendidikan agama itu juga bisa selaras dengan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika,” papar A’an Anshori, Kamis (14/09).

“Jangan sampai rumah ibadah itu digunakan, dibajak oleh kelompok-kelompok intoleran untuk mengkampanyekan kebencian terhadap kelompok lain dengan menggunakan dalil berbasis agama,” tandas dia.

Namun begitu, A’an tidak menampik kemungkinan usulan ini kemudian negara ini justru menggunakan rumah ibadah untuk kepentingan-kepentingan politik, dan kepentingan-kepentingan yang tidak Pancasilais. “Ada kemungkinan untuk itu juga,” ujar dia.

Terkait hal ini, GP Ansor Kabupaten Jombang juga memberikan pandangan. Sekretaris PC GP Ansor Kabupaten Jombang, M Firzam Balyaman mengungkapkan, kontroling pemerintah terhadap rumah ibadah sebenarnya bukan hal yang baru karena sudah diterapkan beberapa regulasi terkait pendirian rumah ibadah seperti IJOP dari Kemenag, IMB, dan lain sebagainya. [rif.gat]

musim kemarau yang panjang para petani menanam padi. Tentu ini sangat memberatkan para petugas HIPPA. Untuk itu, Komisi Irigasi di dalam rangka untuk mensuplai kecukupan air tersebut,” ungkap mantan PLT Sekda Bondowoso itu.

Oleh karena itu, pria asal Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa ini menegaskan, pola tanam di musim kemarau ini sangat penting. Sehingga suplai air tetap ada dan ketahanan pangan di Situbondo tetap terjaga.

“Jadi Anggota Komisi Irigasi ini saya minta untuk memetakan itu ya. Dan jika debit air di bendungan sudah mulai menipis, maka harus dilakukan pembagian air. Itu penting untuk dilakukan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Ko-

misi Irigasi Situbondo, Sugiono menerangkan, irigasi menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan ketahanan pangan di Situbondo.

“Ketahanan pangan ini sangat berpengaruh terhadap konsumsi pangan masyarakat. Nah ini juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat kita. Di mana kesehatan masyarakat ini menjadi pilar dalam mewujudkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi,” ujarnya. Data yang diterima Bhirawa menyebutkan, untuk susunan pengurus dan anggota Komisi Irigasi Situbondo periode 2023-2028, kursi Ketua Umum dijabat Sugiono, Ketua Harian I Eko Prionggo Jati, Ketua Harian II Hariyadi Thejo Laksono, Sekretaris I Titik Tarwati, Sekretaris II Basmalah Budi Utama.n [awi.dre]

Wabup Madiun Koreksi Secara Detail Saat Monitoring 9 Pekerjaan Konstruksi

Kabupaten Madiun, Bhirawa Guna memastikan perkembangan beberapa proyek di Kabupaten Madiun, maka Wakil Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, Kamis (14/9) melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan konstruksi tahap 7 tahun anggaran 2023 di Kabupaten Madiun berjuluk Kampung Pesilat Indonesia.

Ada sembilan proyek yang dikunjungi Wakil Bupati Madiun, diantaranya, pembangunan rawat inap RSUD Caruban, Pembangunan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, rehabilitasi jalan ruas perkotaan Caruban (Jl. MT Haryono, Jl. DI Panjaitan Caruban), rehabilitasi saluran drainase dan trotoar Jl. Panglima Sudirman lanjutan Kota Caruban. Selain itu, pekerjaan konstruksi revitalisasi sekolah di SMP Muhammadiyah 2 Caruban, pekerjaan konstruksi pembangunan pagar di SMPN 2 Belerejo, penanganan long segment

Sekdes PNS di Tulungagung Tuntas

Ditarik ke Pemkab Dua Tahun Lagi

ing lambat pada Januari 2025.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung, Soeroto, Kamis (14/9), mengungkapkan sesuai Peraturan

Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung tentang Perangkat Desa, sekdes berstatus PNS masih bisa bertugas sebagai sekdes sampai Januari 2025.

Soeroto

Tulungagung, Bhirawa Sekretaris desa (sekdes) yang berstatus sebagai PNS masih bisa bertugas di pemerintahan desa sampai dua tahun kedepan. Pemkab Tulungagung akan menarik mereka pal-

“Sesuai perda terkait perangkat desa, yang mana diamanatkan mulai Januari 2023 kemarin ditetapkan sekdes PNS masih diberi kesempatan dua tahun paling lambat untuk ditarik,” ujarnya. Saat ini, menurut dia, masih ada sejumlah sekdes PNS yang bertugas di seluruh desa di Kabupaten Tulungagung. “Masih ada 43 sekdes PNS,” sambungnya. Soeroto memaparkan tidak ada kendala dalam penarikan sekdes PNS oleh Pemkab Tulungagung. Mereka menyerahkan sepenuhnya pada kepala desa yang merupakan

pengunanya.

“Jadi kami serahkan pada usernya. Ini kan kades (kepala desa) usernya,” terangnya. Selanjutnya, Soeroto menyebut kondisi di masing-masing pemerintahan desa yang saat ini pejabat sekdesnya merupakan PNS berbeda. Tidak sama satu sama yang lain.

“Ada yang memang masih dibutuhkan oleh usernya. Nggak apa-apa sampai dua tahun kedepan,” paparnya.

Ia menandaskan lagi Pemkab Tulungagung melaksanakan aturan perda yang mengamanatkan penarikan sekdes PNS pada tahun 2025. “Kami tidak akan menerak (menabrak) aturan amanat perda. Kalau pun kemudian ada kades yang inginkan ditarik, kami akan Tarik,” paparnya lagi.

Soeroto kembali menyatakan jika penarikan sekdes PNS ke Pemkab Tulungagung akan tuntas pada tahun 2025. “Mau tidak mau, suka tidak suka, per Januari 2025 batas terakhir penarikan,” pungkasnya.n [ wed.dre]

jalan ruas Muneng-Kenongorejo, Kec. Pilangkenceng, dan rehabilitasi penahan jalan tebing kali Notopura Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng.

Wakil Bupati yang didampingi

Kadin Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris DPU, Staf Ahli dan Asisten Sekda terlihat begitu teliti mengecek di hampir semua proyek yang dikunjunginya. Bahkan Wabup yang akrab disapa mas Hari ini tidak sungkan-sungkan melakukan koreksi jika menemukan pekerjaan konstruksi yang kurang pas, seperti pintu di RSUD yang uku-

rannya kecil sekali, agar diperlebar. Selain itu, Wabup minta instalasi listrik dan oksigen harus ditanam agar terlihat rapi dan lebih aman. Begitupun pekerjaan drainase dan lainnya tidak luput menjadi perhatian serius dari orang nomor dua di Kabupaten Madiun.

Meski siang itu matahari begitu terik, namun Wakil Bupati tak mempedulikannya dan terus mengecek ke titik sasaran semua proyek dan berdialog dengan kontraktor yang menangani proyek-proyek tersebut, mengingat proyek ini nantinya digunakan oleh masyarakat sehingga kualitasnya harus terjamin.

Ditemui disela-sela monitoring, Wakil Bupati mengakui bila perkembangan proyek sudah sesuai dengan scedulenya, dan mudah-mudahan semua pekerjaan selesai sesuai tar-

get waktu yang sudah ditentukan tanpa mengesampingkan kualitas. “Tadi memang ada beberapa perubahan, sehingga perlu adendum agar tidak menyalahi regulasi. Seperti di rumah sakit tadi ada pintu yang sempit sekali, itu harus diperlebar. Karena rumah sakit akan digunakan untuk masyarakat luas sehingga kualitasnya harus maksimal. Kemudian untuk instalasi oksigen dan lainnya, bagusnya harus ditanam supaya lebih rapi dan aman,” jelas Wakil Bupati. Wabup berharap para kontraktor memprioritaskan pekerjaan atap, agar kalau terjadi hujan tidak ada masalah. Apalagi di bulan Desember biasanya mulai turun hujan, sehingga di Oktober pekerjaan atap harus sudah selesai, dan target pertengahan atau awal Desember semua sudah selesai. [dar.dre]

Wali Kota Sampaikan Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD TA 2023

Kota Mojokerto, Bhirawa

DPRD Kota Mojokerto kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, oleh Wali Kota Mojokerto di Ruang Rapat DPRD Kota Mojokerto, Rabu (13/9/2023) siang.

Nota keuangan yang disampaikan kali ini merupakan penjabaran dari

Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Mojokerto dengan DPRD Kota Mojokerto tentang Perubahan

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2023. Wali Kota Mojokerto dalam penyampaiannya antara lain mengatakan, Terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik selama ini, bersama-sama Pemerintah Kota Mojokerto dalam melaksanakan

berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kota Mojokerto. Selanjutnya menjabarkan, jika

Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang didukung oleh formulasi substansi tema dan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 –2023, serta mempedomani Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023.

Berikutnya, untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2023, penyusunan Rancangan Perubahan APBD ini berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

‘’Tentunya dengan berpedoman pada regulasi tersebut orientasi penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 secara

implementatif dapat selaras dengan tema Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023,” tuturnya. Adapun tema RKPD tahun 2023 yaitu Memantapkan Pembangunan Kota Mojokerto yang Berdaya Saing dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Ketahanan Sosial Yang Tangguh Sementara itu untuk penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Di akhir penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ini, Ning Ita berharap seluruh proses berjalan dengan lancar.

“Mudah-mudahan dengan petunjuk Allah SWT proses pembahasannya dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kepentingan masyarakat Kota Mojokerto,” pungkasnya. [min.dre ]

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo Karna Suswandi saat melantik pengurus dan anggota Komisi Irigasi Situbondo, dipendopo Aryo, Kamis (14/9).

sudarno/bhirawa

Wakil Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, Kamis (14/9) melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan konstruksi tahap 7 tahun anggaran 2023 di Kabupaten Madiun berjuluk Kampung Pesilat Indonesia seperti foto diatas.

Potensi Defisit Anggaran APBD Kabupaten Malang 2023 Lebih Rendah

Kabupaten Malang, Bhirawa

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang tahun 2023 berpotensi defisit anggaran hingga mencapai Rp 239,4 miliar.

Karena dalam perencanaan penganggaran awal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2022 sangat tinggi, yakni sebesar Rp377 miliar. Namun, Silpa di tahun ini tidak mencapai sejumlah itu, hal itu yang menyebabkan defisit anggaran tahun 2023 ini.

Hal ini disampikan, Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) Kabupaten

Malang Tomie Herawanto, Kamis (14/9), kepada wartawan.

Menuruntnya, anggaran mengal-

ami defisit APBD, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang harus melakukan rasionalisasi anggaran di tahun ini juga. Dengan harapan, nominal defisit anggarannya menjadi berkurang dan tertutupi, sehingga neraca APBD bisa seimbang. “Rasionalisasi harus dilakukan untuk anggaran belanja kegiatan. Karena, menuju tutup tahun anggaran atau neraca harus nol, pendapatan dan belanja harus sama,” ungkapnya. Dilanjutkan, nominal defisit ini, bahkan bisa bertambah besar. Kare-

na anggaran Pemkab Malang harus terkurangi untuk alokasi pembiayaan 40 persen anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang, yang jumlah sementara sebesar Rp60 miliar. Sedangkan untuk menutupi kekurangan defisit anggaran, pihaknya berharap bisa terlampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023, yang sudah ditargetkan Rp1,025 triliun.

Selain itu, rasionalisasi yang dilakukan salah satunya dengan efisiensi belanja kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Selain itu, kata Tomie, dampak rasionalisasi dengan efisiensi tersebut seperti harus mengurangi anggaran

makan dan minum (mamin) untuk kegiatan, yang dianggarkan sebelumnya Rp 33 miliar.

Termasuk juga perjalanan dinas, rapat-rapat diganti melalui zoom meting atau daring. Meski defisit besar, penganggaran dengan pola defisit ini biasa terjadi juga di daerah lain.

Namun diharapkan disparitas defisit tidak terlalu besar, bisa tertutupi dengan pendapatan daerah yang tinggi pula. “Rasionalisasi akibat defisit boleh, tapi jangan sampai berdampak pada pemenuhan kegiatan Pembangunan bagi masyarakat. Sehingga belanja dan pembiayaan wajib ( mandatory ) harus tetap dipenuhi,” paparnya. [cyn.dre]

PU Fraksi Soroti Pos Anggaran Kurang Strategis dan Tidak Berpihak pada Rakyat

Gresik, Bhirawa Rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi tentang rancangan P-APBD Tahun 2023, fraksi soroti kinerja bupati. Terkait evaluasi pos anggaran kurang strategis dan tidak berpihak pada rakyat, untuk di pending Juru bicara Fraksi Nasdem Moh. Nasir mengatakan, bahwa prihatin atas turunnya angka pendapatan daerah yang mencapai 3,52 prosen, juga Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Turun mencapai 1,42 persen, secara akumulasi menjadi 2,64 prosen yang sebenarnya masih bisa di maksimalkan.

Dan masih sangat tergantung pada dana transfer dari pusat dan provinsi,pemerintah daerah juga tidak mampu meningkatkan PAD nya serta dapat menutupi defisit yang mencapai Rp79 miliar.

“Untuk P-APBD 2023, program dan kegiatannya masih pada penganggaran rutinitas. Dan kurang menyentuh pada kepentingan masyarakat dan publik.

Kami berharap program dan kegiatan yang telah disusun dalam Nawa Karsa, dapat diimplementasikan khususnya yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat, khususnya masyarakat Gresik,” ujarnya.

KILAS DEWAN

Pemanggilan KPK Bisa Degradasi

Elektabilitas Muhaimin Iskandar

Jombang, Bhirawa

Akademisi dari Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, Mukari memberikan pendapat terkait pemanggilan terhadap Muhaimin Iskandar atau Cak Imin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu terkait kasus korupsi di Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada tahun 2012 silam.

Mukari menyebutkan, pemanggilan itu bisa berdampak terdegradasinya elektabilitas Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mantan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) tersebut.

“Dampaknya terhadap Cak Imin jelas terdegradasi dari pemberitaan (pemanggilan) itu. Orang Indonesia itu kan kalau sudah diberitakan seperti itu, akan berantipati juga, ternyata calon yang akan dipilih bermasalah,” kata Mukari, Kamis (14/09).

“Tapi kalau membaca panggung di belakangnya, bisa jadi ada semacam untuk meningkatkan popularitas. Kalau sampai hari-H tidak terbukti, bagus itu,” ujarnya. [rif.dre]

Bakorwil V Jember Deteksi Dini

Kerawan Konflik Pemilu 2024

Jember, Bhirawa

Bakorwil V Jember lakukan pemetaan potensi konflik sosial menjelang pemilu serentak 2024 mendatang. Dikemas dalam rapat koordinasi pencegahan konflik sosial dalam menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024, acara dihadiri perwakilan Bakesbangpol, Satpol PP, Kepolisan dan TNI, Kamis (14/9/2023).

“Melihat dari pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, setiap menghadapi pemilu serentak, konflik sosial sendiri diciptakan dari masalah pribadi hingga kelompok yang dapat mengganggu stabilitas ketentraman dan ketertiban umum. Oleh sebab itu, kita sebagai pelayan masyarakat seharusnya mampu mendeteksi dini hal-hal yang akan terjadi baik dalam pelaksanaan atau sesudah pemilu serentak,” ujar Kepala Bakorwil V Jember yang diwakili Kabin Pemerintahan Choirul Anwar, kemarin. Oleh sebab itu tandas Pak Choi (nama panggilan Chairul Anwar) peran penting masyarakat dalam menjaga kondusifitas, menjadi mata dan telinga serta memberi rekomendasi dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial kepada instansi terkait.

“Untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pencegahan konflik sosial, kita dapat bekerjasama dengan beberapa forum masyarakat yang telah terbentuk. Seperti FKDM, FKUB, FPK dan se-

bagainya. Dari masing-masing forum masyarakat tersebut memiliki peran yang berbeda, sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada instansi terkait terhadap potensi konflik sosial yang ada di daerah,” tandasnya pula. Kasubdit Sosbud Ditintelkam Polda jatim AKBP Agus Prasetyo, SH, M.Hum yang menjadi nara sumber Rakor tersebut menyebut berbagai prediksi potensi konflik sosial menjelang Pemilu serentak yang akan datang.

“Diantaranya pendirian posko pemenangan hingga ketingkat desa/kelurahan, terjadinya black campaign untuk menjatuhkan lawan politik, terjadinya peredaran yang palsu, penggunaan politik identitas dan jual agama, penyerangan lawan politik melalui media sosial dan sebagainya,” ungkap Agus Prasetyo dalam paparannya Oleh sebab itu, Agus Prasetyo merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk meredam terjadi konflik sosial di masyarakat. “Forkopimda segera melakukan mapping terhadap pendukung masing-masing capres atau cawapres guna mengantisipasi potensi kerawanan yang akan terjadi. Forkopimda melakukan pendekatan terhadap tomas dan toga untuk mengajak masyarakat berpolitik santun dan sejuk. Tetap setia kepada Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45. [efi.dre]

Perlu dilakukan singkronisasi, antara isi nota keuangan yang disampaikan dengan rekapitulasi per SKPD atau OPD. Untuk asionalisasi penurunan pendapatan, harus dibarengi juga dengan kepastian realisasi pendapatan sehingga nantinya pos-pos pada anggaran belanja tidak ada yang akan dikorbankan.

Ditambahkan Moh Nasir, bahwa dalam upaya melakukan penghematan anggaran. Tidak pada wilayah yang bersinggungan dengan kepentingan publik, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur per-

tanian dan penanggulangan banjir. Sementara fraksi Golkar Lusi Kustiana mengatakan, bahwa program prioritas yang telah dicanangkan seperti peningkatan infrastruktur jalan, penangnan banjir kali lamong, hingga pembangunan rumah sakit sehati tetap dilanjutkan sesuai perencanaan. Terkait efisiensi belanja agar di rasionalisasi, program kerja terutama pada sektor belanja yang sifatnya penunjang. Agar tidak mengurangi standar pelayanan terhadap masyarakat.n [ kim.dre ]

Pemkab Tulungagung Sediakan Anggaran untuk Pilkada Rp67,5 Miliar

Tulungagung, Bhirawa Pemkab Tulungagung sudah menyediakan dana untuk anggaran Pilkada Tulungagung tahun 2024 sebesar Rp

67,5 miliar. Dana tersebut akan dibagikan pada KPU Tulungagung sekitar Rp 53,5 miliar dan untuk Bawaslu Tulungagung sekitar Rp14 miliar. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tulungagung, Bambang Triono, Kamis (14/9), mengatakan sudah ada kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tulungagung dengan KPU Tulungagung serta Bawaslu Tulungagung. “Hari ini (Kamis, 14/9) sudah ditandatangani berita acara kesepakatan dana Pilkada 2024 antara TAPD Tulungagung dengan KPU Tulungagung dan Bawaslu Tulungagung,” ujarnya. Ia menyebut dana untuk anggaran Pilkada Tulungagung tahun 2024 yang disepakati berjumlah Rp 67,5 miliar. Rinciannya, untuk KPU Tu-

lungagung Rp 53,478 miliar dan untuk Bawaslui Tulungagung Rp 14,002 miliar. “Jadi anggaran seluruhnya sekitar total Rp 67,5 miliar,” terangnya.

Bambang Triono selanjutnya mengungkapkan untuk tahap selanjutnya akan dilakukan penandatanganan

NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) antara TAPD Kabupaten Tulungagung yang diketuai Sekda Tulungagung, Sukaji, dengan KPU Tulungagung dan Bawaslu Tulungagung.

Rencananya, penandatanganan tersebut pada bulan Oktober atau November 2023 mendatang setelah persetujuan Gubernur Jatim terkait APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung tahun 2023.

“Yang ditandatangani hari ini berita acara kesepakatan. Artinya, antara TAPD dengan KPU dan Bawaslu sudah menyepakati rencana

angataran yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024,” tuturnya. Bambang Triono juga mengungkapkan dari sejumlah anggaran pilkada tersebut sebagian di antaranya bakal dicairkan pada tahun 2023 ini. Kesepakatannya untuk KPU Tulungagung sebesar Rp8 miliar dan Bawaslu Tulungagung sebesar Rp2 miliar. Menurut mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung ini pencairan sebagian anggaran pilkada tahun 2024 pada tahun 2023 merupakan amanat dari permendagri. “Sesuai permendagri itu, tahun 2023 harus ada pencairan dana pilkada,” ucapnya. Sementara itu, untuk pencairan tahap kedua, Bambang Triono mengatakan akan dilakukan pada tahun 2024. Jumlahnya sesuai sisa dana yang telah dicairkan pada tahap pertama tahun 2023. [wed.dre]

Dukung Pemilu Damai, Kapolres Sowan ke Pesantren Walisongo

Guna mendukung pemilu 2024 yang damai, Polres Situbondo menggelar safari kamtibmas dan silaturahmi kepada para ulama dan tokoh agama yang tersebar di Kota Santri Pancasila Situbondo.

Tak hanya itu, Polres Situbondo juga sowan kepada para pengasuh berbagai pondok pesantren di Kabupaten Situbondo. Salah satunya, Kapolres Situbondo berkunjung kepada pengasuh pondok pesantren Walisongo, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Kamis (14/9). Di pondok pesantren Walisongo, Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto didampingi Kasat Intelkam IPTU. Danny Prastiyansyah dan diterima langsung KHR. Muhammad Kholil As’ad Syamsul Arifin.

Dalam silaturahmi yang penuh keakraban tersebut, Kapolres Situbondo, memohon doa dan dukungan dalam program Polri untuk menjaga Kamtibmas Situbondo yang aman.

“Kami juga minta doa agar pemilu berjalan dengan nyaman dan kondusif menjelang pesta demokrasi 2024,” ujar Kapolres Dwi. Kapolres Dwi menambahkan, kedatangan dirinya bersama PJU ke pesantren Walisongo dalam rangka silaturahmi dengan harapan terjalin sinergitas antara ulama dan umaroh. Selain itu, imbuh dia, kunjungan

atau sowan tersebut untuk menjaga Kabupaten Situbondo agar aman dan kondusif menghadap pemilu 2024. “Alhamdulillah kami disambut positif,” ujar Kapolres Dwi. Dengan kultur masyarakat Situbondo yang agamis, sambung Kapolres Dwi, adanya peran serta para ulama sangat penting dalam memberikan ketenangan dan kesejukan di tengah masyarakat terutama menjelang pesta demokrasi Pemilu 2024.

“Peran ulama sangatlah penting dan utama dalam menjaga Kamtibmas. Untuk itu Polri butuh masukan, doa dan dukungan dalam rangka lancarnya tugas memelihara kamtibmas di Situbondo, “ ungkap Kapolres Dwi. Sementara itu, KHR. Muhammad

Kholil As’ad Syamsul Arifin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolres Situbondo atas kunjungan silaturahmi dan sinergitas yang sudah terjalin sangat baik, termasuk hubungan dengan ulama dan Umaro. Di Tahun politik seperti saat ini, sambung Kiai Kholil, peran tokoh agama di Situbondo sangat berpengaruh karena keberadaan para ulama di tengah masyarakat selama ini menjadi panutan.

“Jangan sungkan untuk berkomunikasi dan silaturahmi dengan para ulama. Insya Allah kami selalu siap membantu dan berkontribusi dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Situbondo,” pungkas kiai Kholil. [awi.dre]

cahyono/bhirawa Bappeda Kab Malang saat rapat dengan Anggota DPRD setempat dalam membahas difisit anggaran 2023.

sawawi/bhirawa

Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto saat sowan ke pengasuh pesantren Walisongo

Kholil As’ad Syamsul Arifin.

Sidang Paripurna

Kabid Pemerintahan Bakorwil V Jember Choirul Anwar saat membuka rapat koordinasi pencegahan konflik sosial dalam menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024, Kamis (14/9/2023).

Bambang Triono

Bijak Manfaatkan Air

Kebu T uh A n air makin meningkat di seluruh dunia, namun tidak di­ikuti ketersediaan air yang memadai. Bahkan daya dukung lingkungan area resapan (catchment area) makin susut, beralih fungsi. Sehingga isu sumber air bersih, dan sanitasi lingkungan, menjadi problem global yang harus diselesaikan bersama. Kongres Air Dunia ke­18 di Beijing, mengusung tema Air untuk semua: Harmoni antara Manusia dan Alam.” Ironisnya, Kongres Air bersamaan dengan tragedi banjir bandang di China.

Realitanya, banyak pula korban hidro meteorologi, berkait kerusakan ekosistem esensial. Alih fungsi ekosistem esensial paling brutal dilakukan melalui pembakaran hutan dan lahan (Karhutla). Semakin banyak hutan gundul, karena ditebang dan dibakar. Terjadi alih­fungsi secara masif, dan ilegal Sebagian alih fungsi dimaklumi sebagai mata­nafkah masyarakat, dan tempat tinggal. Namun sebagian besar dilakukan oleh sindikat “kebanditan” bermotif ekonomi. Juga bermotif huru­hara politik nasional.

Alih fungsi lahan dan hutan, setidaknya telah rutin terjadi sejak 15 tahun terakhir. Selama itu pula masyarakat menderita, menerima dampak berupa banjir, dan longsor. Organisasi lingkungan hidup global mencatat semakin banyak tragedi bencana alam disebabkan peng­rusakan lingkungan oleh manusia. Di seluruh dunia, semakin banyak kawasan terancam banjir dan longsor, bersamaan cuaca ekstrem. Termasuk di propinsi Hebei, China, yang terjadi selama sepakan ini (mulai 12 September). Hulu sungai luruh membawa material longsoran, menerjang permukiman, dan ladang pertanian.

Pada hari yang sama, terjadi banjir dan longsor, yang menimpa Libya (di benua Afrika). Setidaknya telah dicatat lebih dari dua ribu orang tersapu air bah. Sekitar lima orang orang dinyatakan hilang. Bencana hidro­meteorologi makin sering terjadi. Pertanda penyusutan daya dukung lingkungan makin meluas secara masif dan sistemik. Makin terasa pedih karena banyak warga masyarakat menjadi korban jiwa yang tertimbun longsor. Pemerintah perlu menata ulang konsep penguatan ekosistem esensial.

Sehingga Kongres Air Dunia ke­18, coba menelisik hubungan antara manusia, air, dan alam. Saling bergantung. Serta seharusnya saling melindungi. Maka penjagaan (dan audit) lingkungan seharusnya menjadi kearifan lokal setiap warga negara. Serta pemerintah tidak abai meng­audit lingkungan. Seluruh pemerintahan di dunia perlu menata ulang konsep penguatan ekosistem esensial.

Di Indonesia, penjagaan ekosistem esensial sesungguhnya menjadi spirit sejak berabad­abad silam. Dahulu nenek moyang memiliki cara sistemik melindungi lingkungan. Misalnya melindungi setiap pohon besar dengan aksi nyata (fisik), berupa memberi sarung pada pohon. Juga aksi spiritual melindungi pohon dengan metode peng­angker­an kawasan, sehingga tidak terusik. Menjadi metode perlindungan ekosistem esensial. Banyak unsur ekosistem esensial berada di luar kawasan lindung, dan di luar kawasan konservasi.

Terutama berbagai pohon tegakan tinggi. Beberapa diataranya kini dalam status dilindungi. Antaralain tanaman endemik pohon gayam, sawo, dan juwet. Seluruhnya bisa menjadi penyimpan air, berfungsi bagai biopori, dan fungsi talut (alamiah) sungai. Pada musim hujan, pohon besar akan menyimpan air ke dalam tanah resapan. Sedangkan pada musim kemarau, cadangan air bisa dikeluarkan.

Budaya perlindungan ekosistem esensial menjadi kunci pelestarian lingkungan. Bahkan Indonesia memiliki konstitusi yang menjamin lingkungan hidup yang baik. Diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). Secara tekstual, Konstitusi (UUD) pasal 28H ayat (1) menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik.”

Karena sebagai hak asasi, maka pemerintah berkewajiban (mandatory) meng­audit kondisi lingkungan hidup. Mencegah bencana alam yang disebabkan ulah manusia melalui penegakan disiplin tataruang. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Polemik Kemunculan Ganjar

dalamTayangan Azan Maghrib

G A nj A r Pr A nowo sedang disoroti publik. Hal itu lantaran dirinya muncul di tayangan azan Maghrib di salah satu stasiun televisi. Andaikan dia bukan bakal calon presiden (bacapres), mungkin atensi publik tidak seheboh sekarang. Ada yang menganggap hal itu sebagai suatu hal yang bagus sebab bisa memotivasi setiap muslim menjalankan kewajiban sholat. Di sisi lain, ada juga yang berpandangan bahwa kemunculan Ganjar tersebut sebagai pencitraan menjelang kontestasi Pilpres 2024.

Sementara itu, info terbaru, dari pihak KPI tengah melakukan kajian terkait scene itu dan sudah melayangkan surat ke stasiun TV tersebut untuk meminta klarifikasi. Begitu juga dengan Bawaslu yang juga mengkaji terkait adanya dugaan pelanggaran kampanye terselubung dalam tayangan tersebut.

Saya sendiri sudah menyaksikan tayangan azan Maghrib yang menampilkan Ganjar. Memang dalam tayangan tersebut tidak ada atribut partai ataupun ajakan memilih Ganjar. Namun, kemunculan Ganjar sebagai model patut dipertanyakan. Apalagi sebentar lagi akan memasuki masa pendaftaran capres.

Tak keliru juga jika ada yang beranggapan Ganjar mencuri start untuk kampanye lewat stasiun TV. Dugaan terkait kampanye terselubung kian menguat ketika diketahui pemilik stasiun TV tersebut ternyata pimpinan parpol yang saat ini berkoalisi dengan parpol pengusung Ganjar.

Ada yang mengatakan itu sebagai politik identitas. Ada juga yang menyatakan sebagai ekspresi identitas keagamaan. Silakan dinilai sendiri. Kita sebagai calon pemilih hanya berharap Pilpres 2024 berjalan secara jujur dan adil. Kita harus menangkal segala bentuk kecurangan dan pelanggaran sedini mungkin.

Muhammad Aufal Fresky Penulis buku ‘Empat Titik Lima Dimensi’

Masihkah Berbeda untuk Berseteru

Hingga hari ini, problem berlandaskan identitas primordial terus bermunculan dengan tendensi kian menguat. Rasisme misalnya, bahkan masih menjadi persoalan utama di manapun; tak terkecuali di negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Keadaban untuk menghormati liyan sering berhenti pada tataran teoritis dan senantiasa melanggengkan kebanggaan pada identitas kedirian; bahwa sukuku lebih unggul ketimbang budayamu.

Judul : Pendidikan Agama Pluralisme dan Multikul turalisme

Penulis : Dr. Marwan Setiawan, M.Pd.

Penerbit : Rosda, Bandung

Cetakan : Pertama, Juli 2023

Tebal : 242 halaman

ISBN : 978­602

Peresensi : Muhammad Itsbatun Najih* Bergiat di Muria Pustaka, Kudus

Hanya bersebab per bedaan agama pula, timbullah konflik. Dikarenakan ber lainan etnis, muncullah aro gansi untuk menegasikan lantaran dianggap sebagai ancaman. Liyan bak mon ster atau serupa musang yang sedang berbulu domba untuk berpu ra-pura baik tetapi pada saatnya, bakal menerkam dan membabar perseteruan. Hingga hari ini, fakta sosial serta stereotipe saling curiga masih bercokol di alam bawah sadar banyak manusia. Tidaklah sulit untuk memberikan bukti sahih bahwa di banyak negara: rasisme, seksisme, dan diskriminasi masih bertumbuh subur-berakar kuat.

Mestinya, sejarah peradaban manu sia kian hari dengan indikator kemajuan komunikasi-teknologi serta interaksi bersebut globalisasi, turut sejalanselaras dengan tingkat keadaban guna menciptakan kehidupan yang berkeprimanusiaan. Paradoks macam ini lantas berkelindan menjadi ancaman terhadap eksistensi manusiia itu sendiri. Kesadaran atas realitas perbedaan

manusia telah sang gup menjejakkan kaki di purnama. Buku ini mengurai ragam fenomena konflik yang menyedihkan sekaligus absurd bagi relasi antarmanusia dalam tatanan kehidupannya sehari-hari.

Bumi yang hanya satu sebagai tempat tinggal; yang mestinya bisa dikelola dengan adil guna bisa dinikmati oleh

saban manusia itu sendiri. Sehingga, kerakusan dan keserakahan sebagai pangkal konflik bisa diredam. Namun problemnya, aneka konflik manusia disebabkan oleh faktor paling esensial, yakni identitas diri sebagai penanda primordial pada setiap manusia yang terdiri atas suku, etnis, bangsa-negara, dan agama.

Hari-hari ini, telah rapuh dan terkikis akan kesadaran bersama pada pemahaman keberbedaan ( diversity). Rupa-rupa manusia dengan segala atributif latar belakang dari mana berasal mestinya menjadi kemafhuman sebagai keniscayaan (sunnatullah ). Dalam sudut pandang Islam, realitas akan perbedaan sudah menjadi garis takdir yang oleh Allah Swt tetapkan dengan warnaqobaila) dan bangsa-bangsa (syu’uba). Pernak-pernik manusia tersebut lantas menujukan pada satu hal yang mau tidak mau kudu dilakukan: bangun interaksi bersama-sama ). Karena itu, manusia berhakikat pada fitrah untuk bersosial ria. Hanya saja, keakuan dan tendensi merasa lebih unggul-lah yang kemudian menjadi pekerjaan rumah untuk diselesaikan terlebih dulu lantaran menjadi batu sandungan untuk tercapainya relasi rukun-harmonis. Satu sisi, perbedaan identitas primordial merupakan karunia tak ternilai, sekaligus bisa menjadi bencana besar ketika perbedaan hanya mampu dipahami sebagai ancaman eksistensi. Diksi perbedaan inilah yang dalam buku ini teristilahkan plural-

isme dan multikulturalisme. Dalam tamsil sederhana: Indonesia dengan keragaman perbedaan yang dimiliki, meletakkan semangat guna mencapai persatuan. Hilir dari perbedaan adalah adanya kerelaan bersama untuk senasib-sepenanggungan dengan memikul berat yang sama. Muara pluralisme-multikulturalisme bukanlah mencapai penyamaan identitas diri. Melainkan bersiteguh dalam kesetaraan sebagai warga negara. Entah bersuku Jawa, Minang, atau Dayak, selagi berpolah melanggar hukum, tetaplah terkena konsekuensi tanpa pandang bulu. Buku ini mewedar problem identitas primodial dengan uraian bernas. Tak ada rumusan ampuh menghadapi pelbagai konflik rasial-agama selain menyikapinya dengan kerelaan diri untuk menurunkan ego diri demi menaikkan ego (kepentingan) bersama. Kesadaran spiritual bahwa saban manusia pada dasarnya sama di hadapan Sang Ilahi membuhulkan sikap untuk memaknai kembali sekaligus mencari hikmah akan keberbedaan guna keberlangsungan hidup secara lebih arif lagi. Konsepsi perbedaan dalam diktum pluralisme-multikulturalisme bukanlah meleburkan dan menjadikan satu warna persamaan. Melainkan dimaksudkan untuk bersama-sama mencari titik temu dalam sekup yang lebih luas dalam wujud berbangsabernegara. Indonesia terkata paling sesuai sebagai tamsil kebersatuan sebagai sebuah bangsa-negara yang di dalamnya terdiri atas beragam suku dan pemeluk agama. Sementara dalam tataran puncaknya, beragam bangsa dan negara di muka bumi ini, perbedaan-perbedaan identitas primordial di dalamnya, mengerucutkan pada tema besar yang bersebut Kemanusiaan: sebagai sesama manusia dan samasama makhluk Tuhan. Kesadaran spiritual inilah yang menjadi spirit tema buku guna memberikan tawaran semacam resolusi konflik. Dengan kata lain, bawaan dasar manusia yang berbeda-beragam adalah bersatu, bukan berseteru. Homo homini lupus mestinya berhilir menjadi homo homini socius

Kutukan Photographic Memory dan Stigma Keluarga Tapol

Judul : namaku Alam

Pengarang : Leila S. Chudori

Penerbit :

Tebal : Cetakan :

ISBN : Peresensi :

Namaku Alam palan dari novel Keduanya berpijak dari peristiwa Gerakan Sep tember Tigapuluh (Gestapu) 1965.

Jika Pulang perihal para eksil yang kehilangan status kewarganegaraan Indonesia dan terkatung-katung di negeri orang, Namaku Alam kehidupan keluarga tahanan politik (tapol) di Tanah Air.

Adalah Segara Alam, tokoh utama novel ini. Dia anak bungsu dari Hananto Prawiro, wartawan ang gota Lekra; organisasi kebudayaan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Karena Hananto dianggap “terli bat” Gestapu, maka demikian pula istri dan anak-anaknya. Mereka ter paksa menanggung “dosa warisan” akibat tidak “bersih lingkungan”, kendati tidak tahu-menahu afiliasi dan aktivitas politik sang kepala keluarga.

Bersama Ibu dan kakakkakaknya, sejak kecil, Alam men galami diskriminasi, intimidasi, dan persekusi terkait status mereka sebagai keluarga tapol. Celakanya, Alam memiliki ory. Dia mampu mengingat dengan rinci semua peristiwa yang telah mau pun sedang dialami. Tidak terkecuali peristiwa penodongan pistol oleh ten tara kepadanya, di rumahnya sendiri, saat dia berusia tiga tahun.

Bagi orang-orang, kemampuan

karena dia

Namaku Alam adalah jenis bacaan yang cenderung muram dan gelap. Novel ini tidak direkomendasikan dibaca kalangan 17 tahun ke bawah dan orang-orang yang memiliki pengalaman traumatik terkait tindak persekusi jangka panjang. Bagi orangorang yang terkena “dosa warisan” karena menjadi keluarga tapol, novel

novel ini dijahit dari kisah nyata, hasil penelusuran pengarangnya sendiri di lembah lendir prostitusi. sebagai peringatan, di sampul muka tersemat tanda ‘18+’. sebab novel ini bukan jenis bacaan yang nyaman disusuri. di banyak bagian, tersuguh fragmen gelap, pedih, menjijikkan, dan mencekam perasaan.

ini pun perlu dipertimbangkan sebagai bahan bacaan, karena barangkali bisa membangkitkan kenangan buruk. Bagi saya sendiri, novel ini sengaja dihadirkan sebagai pengingat akan luka bangsa Indonesia di masa lalu yang belum sepenuhnya disembuhkan. Perlu ada upaya bersama— bagi orang-orang yang pro-PKI dan organisasi-organisasi underbow-nya maupun kalangan yang kontra— untuk membicarakan secara jujur dan terbuka guna rekonsiliasi. Kita samasama mafhum, sejarah tidak pernah hitam-putih, bahkan tidak jarang abu-abu. Dalam hal Gestapu 1965, kesalahan tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja. Baik pihak yang pro-PKI maupun kontra, punya andil yang tidak sedikit.

Photographic memory seperti ling-

photographic memory Alam adalah anugerah. Di antaranya

karan setan yang terus membelit dan menjerat Alam tanpa ampun.

baan guna mewakili sekolah.

tajuk

UPT Dinsos Jatim Layani Pembuatan Kaki Palsu

Pemprov, Bhirawa

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (UPT RSBD) Pasuruan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jatim, memberikan layanan kepada masyarakat umum yang membutuhkan perbaikan maupun pembuatan kaki palsu.

Kegiatan perbaikan maupun pembuatan kaki palsu dilakukan oleh instruktur orthose prothese UPT RSBD Pasuruan, Sucipto. Ia dibantu oleh Fajar Agung Siwinarno, salah satu pegawai tidak tetap dengan perjanjian kerja (PTT-PK) petugas keamanan yang multitalenta.

Layanan prothese dijadwalkan rutin setiap hari Rabu di Bengkel Orthose Prothese UPT RSBD Pasuruan. Namun, jika ada pesanan di hari lain pun akan tetap dilayani sesuai permintaan masyarakat yang membutuhkan. Untuk kali ini layanan perbaikan

LINTAS PELAYANAN

Respons Aduan Netizen, Jangkau

Lansia Terlantar di Rumah Kos

Pemprov, Bhirawa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui tim Jatim Social Care (JSC) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha (UPT PSTW) Jombang Asrama Pare Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jatim melakukan penjangkauan lansia sebatang kara di Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Informasi mengenai lansia tersebut disampaikan salah seorang netizen melalui akun Instagram UPT PSTW Jombang. Laporan tersebut segera ditindaklanjuti tim JSC UPT PSTW Jombang asrama Pare. Selanjutnya pekerja sosial UPT PSTW Jombang berkoordinasi dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) setempat untuk asesmen awal, kemudian disampaikan bahwa lansia tersebut memang terlantar.

Dia tidak memiliki anak dan suaminya sudah meninggal lama. Kemudian pekerja sosial dihubungkan dengan keponakan lansia tersebut. Sang keponakan tidak mampu untuk menampung karena kondisi ekonominya yang pas-pasan.

Setelah asesmen awal, maka dijadwalkan untuk penjangkauan mengetahui kondisi kesehatan dan kondisi nyata calon penerima manfaat (PM). Kemudian dilanjutkan dengan penjangkauan yang didampingi petugas Dinsos Kota Kediri.

Kepala Dinsos Jatim melalui Kepala UPT PSTW Jombang Dra Ide Karjanti MSi menegaskan, jika memang calon PM dirasa layak mendapatkan pelayanan, maka Dinsos setempat diminta untuk segera mengurus surat rekomendasi dan pengaktifan kembali BPJS Kesehatan CPM. “Terima kasih juga kepada tim yang merespons terhadap berita lansia terlantar di medsos,” tambahnya.[rac.gat]

Konsumen Wajib Perhatikan

Informasi di Kemasan Produk

Kota Malang, Bhirawa

Informasi yang akurat dan terperinci pada sebuah kemasan produk makanan tidak boleh diremehkan. Konsumen dituntut semakin cerdas dan sadar apa saja kandungan makanan yang mereka konsumsi. Dahlia Elianarni S.TP., M.Sc. dosen Ilmu Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), menuturkan produsen makanan memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya dan sesuai.

Salah satu manfaat infomrasi di kemasan adalah untuk mewujudkan hak konsumen memperoleh keamanan saat menikmati produk tersebut. “Sama seperti informasi mengenai tanggal kadaluwarsa, dan isi kemasan, harus mendapatkan perhatian lebih karena berkaitan dengan kualitas produk,” tuturnya.

Tanggal kadaluwarsa pada produk makanan, kata dia dapat diwakili dengan berbagai istilah dan format tergantung pada jenis produk dan wilayah.

Dijelaskan dia, terdapat beberapa macam format tanggal kadaluwarsa. Pertama yakni tanggal kadaluwarsa atau expiration date. “Ini adalah tanggal yang menandakan batas waktu terakhir produk bisa digunakan atau dikonsumsi. Setelah tanggal ini, produk dianggap tidak lagi aman atau berkualitas,” tuturnya.

Selanjutnya terdapat tanggal penggunaan terakhir (last use date) format ini biasanya digunakan untuk produk-produk yang mudah rusak, seperti produk susu segar, daging, dan produk segar lainnya. Ini mengindikasikan hari terakhir produk sebaiknya digunakan.

Adapun tanggal “best before” (terbaik sebelum tanggal) umumnya ditemukan pada produk makanan kering dan tahan lama. Ini menunjukkan periode di mana produk diharapkan tetap dalam kondisi terbaik dalam hal rasa, aroma, dan tekstur. Namun, produk masih dapat aman dikonsumsi setelah tanggal ini.

“Yang kerap dijumpai pula adalah tanggal ‘use by’ (gunakan sebelum tanggal.red) yang mirip dengan ‘best before’. Tanggal in menunjukkan tanggal di mana produk dianggap paling baik dalam hal kualitas dan keamanan. Setelah tanggal ini, produk mungkin mulai kehilangan kualitasnya atau menjadi kurang aman untuk dikonsumsi, “tukasnya.

Selain itu, informasi komposisi pada kemasan suatu produk menjadi panduan berharga bagi konsumen. Dengan mengetahui jumlah kalori, lemak, karbohidrat, protein, dan vitamin dalam suatu produk, konsumen dapat mengatur pola makan mereka sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ini bisa mengurangi risiko obesitas dan masalah kesehatan. [mut.ca]

kaki palsu diberikan kepada Isfatul Fitriyah dari Kelurahan Ledo, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Ada pula pesanan kaki palsu baru oleh Saniman yang berasal dari Kabupaten Probolinggo. Sucipto menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan murni untuk memberikan layanan bagi masyarakat dengan berbagai jenis ukuran menyesuaikan kaki para pengguna. Untuk pembuatan kaki palsu membutuhkan beberapa tahapan, dimulai dari pengukuran, pencetakan, hingga percobaan penggunaan.

Kadinsos Jatim melalui Kepala UPT RSBD Pasuruan Dra Sri Marnani Indriastuti MSi menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk layanan UPT RSBD Pasuruan kepada masyarakat yang membutuhkan alat bantu, untuk meningkatkan fungsi sosialnya dengan baik.

“Tentunya dengan alat bantu, mereka semakin mudah dalam mobilisasi. Selain itu, dapat menjadi wadah sosialisasi UPT RSBD Pasuruan kepada masyarakat luas,” tegasnya.[rac.ca]

Percepat Penurunan Stunting Pemkab Terus Beri Pembinaan pada KPM

Mojokerto, Bhirawa Guna mempercepat penurunan stunting, Pemkab Mojokerto secara kontinyu memberi Pembinaan konvergensi stunting kepada Kader Pembangunan Manusia (KPM) hingga di tingkat desa. Karena dipundak KPM inilah diharapkan dapat membatu menyukseskan program konvergensi stunting, dengan terus melakukan pendampingan kepada ibu usia Produktif diatas umur 35 tahun jangan sampai hamil, remaja putri (Re-

matri) hingga balita yang ada di wilayahnya. Karena dari ketiga unsur ini jika sampai kekurangan darah, saat hamil maka anaknya yang dilahirkannya bakal stunting. Demikian antara lain poin penting disampaikan Bupati Ikfina saat memberikan pembinaan terhadap KPM,di wilayah Kecamatan utara sungai Brantas, yakni Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Gedeg serta Kecamatan Dawarblandong rabu 13/9/23 siang.

Lebih lanjut ditambahkan Bupati Ikfina, di dalam percepatan ada yang namanya konvergensi, penanganan konvergensi itu menyatu semuanya menuju ke satu titik yaitu stuntingnya turun. “KPM juga harus memantau ibu-ibu yang sudah di atas 35 tahun agar tidak hamil lagi. jadi semuanya sama tujuannya adalah untuk percepatan penurunan stunting,” kata dia.

Mengingat, saat ini Pemerintah tengah fokus dalam menurunkan stunting di Indonesia, sebab stunting ini

Pemprov Jatim melalui UPT RSBD Pasuruan Dinsos Provinsi Jatim, memberikan layanan kepada masyarakat umum yang membutuhkan perbaikan maupun pembuatan kaki palsu.

bisa berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Bahkan, stunting akan berdampak pada tingkat kecerdasan hingga dibawah 20 persen dari rata-rata manusia. “Ini bahaya, karena masa depan membutuhkan orang cerdas. Saat ini semua butuh teknologi informasi dan untuk bisa survive disitu membutuhkan orang cerdas, makannya negara ini mengeluarkan biaya yang luar biasa untuk menekan angka stunting,” ujarnya. [min.ca]

Satpol PP Surabaya Kedepankan Sikap Humanis saat Penertiban Aset

pemkot di Jalan Wonorejo Timur (sebelah Taksi Orenz). Penertiban pun mulai dilakukan sejak, Rabu (13/9), karena penghuni bangunan di sana tidak memiliki hubungan hukum dengan pemkot atau alas hak/sertifikat.

“Dari 12 rumah bangunan itu, sudah kita tertibkan delapan bangunan. Sedangkan yang empat, minta waktu karena mereka harus mengosongkan barang dan kami juga memberikan mereka ruang,” kata M Fikser saat dihubungi pada, Kamis (14/9).

Fikser juga menerangkan, warga penghuni empat bangunan itu telah membuat pernyataan dan bersedia untuk mengosongkan hingga hari

Surabaya, Bhirawa

Pemkot Surabaya melalui Satpol PP mengedepankan sikap humanis dalam menegakkan peraturan daerah (perda). Seperti halnya dalam menertibkan 12 bangunan yang menem-

pati tanah aset pemkot seluas 1.980 meter persegi di Jalan Wonorejo Timur Surabaya. Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser mengungkapkan, terdapat 12 bangunan yang berdiri di tanah aset

Jumat (15/9). Pengosongan atau pemindahan barang pun juga dibantu oleh petugas Satpol PP Surabaya. “Kemudian mereka yang warga miskin di situ kita data, kita siapkan rusun. Kita antar barang-barangnya

warga itu, kita bantu tata ke Rusun Wonorejo, ada tiga (KK). Sedangkan untuk lainnya, pada saat penawaran mereka menolak. Karena rata-rata mereka juga punya tempat tinggal di luar itu. Dan mereka menyadari sebenarnya, tanah yang ditempati itu, tanah asetnya pemkot,” ungkapnya. Mantan Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkot Surabaya itu menuturkan, bahwa pihaknya mengedepankan pendekatan komunikasi dalam menertibkan bangunan di tanah aset Wonorejo Timur. Oleh karenanya, proses penertiban pun berjalan dengan lancar tanpa adanya perlawanan. “Kita kedepankan pendekatan komunikasi yang baik, kita sosialisasi, datangi terus, sehingga waktu penertiban tidak ada perlawanan yang berarti. Kita pun juga tidak harus memaksa, mereka harus hari ini selesai,” jelas dia. [iib]

Makmurkan Petani dan UMKM, Pj Wali Kota Batu Launching Inovasi Sartani Gaya

Pemerintah Kota (Pemkot) Batu terus melakukan inovasi berkelanjutan agar bisa memberi dampak yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Salah satu di antaranya pembuatan inovasi Sartani Gaya (Sejahtera Petani Bahagia dan Berdaya) KWB. Kamis (14/9), inovasi dari Dinas Pertanian ini diresmikan atau launching oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai di Hotel Horison Kota Batu.

Aries mengatakan bahwa inovasi Dinas Pertanian kali ini harus mampu berkembang berkelanutan dan memberi dampak kepada masyarakat. Apalagi inovasi Sartani Gaya digagas salah satu pejabat administrator di Dinas Pertanian Kota Batu sebagai hasil dari Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang telah diikuti.

“Inovasi bukan hanya hasil pendidikan dan pelatihan, tetapi inovasi harus berkelanjutan. Tidak hanya berhenti di sini, tetapi yang terpenting memberi dampak, baik kepada

instansi tempat ia bekerja dan juga masyarakat,” ujar Aries dalam sambutan arahannya, Kamis (14/9). Ia berharap sesuai dengan makna Sartani Gaya, yaitu Sejahtera Petani Bahagia dan Berdaya maka tujuan dan manfaat yang dihasilkan dari inovasi ini harus sesuai dengan tema. Karena itu kehadiran Sartani Gaya harus mamou membawa petani KWB menjadi petani sejahtera, bahagia dan berdaya. Saat melihat pameran produk pertanian, Aries juga mengatakan bahwa ada ekosistem perekonomian

yang harus dibangun dari sektor pertanian. Yaitu, menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan juga membangun UMKM yang memiliki daya saing dan kompetitif.

“Jadi ada 2 sektor unggulan dalam kegiatan ini, pertanian dan UMKM. Dengan demikian, akan membangun ekosistem dalam peningkatan perekonomian yang harus terus berjalan. Jika ekosistem berjalan maka ekonomi akan berjalan,” jelas Aries.

Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala BPSDM Provinsi

Jawa Timur ini mengajak melalui Sartani Gaya untuk membangun digitalisasi bagi produk UMKM yang kompetitif melalui pemasaran digital. Dengan demikian hasil pertanian dan UMKM tidak lagi sulit didistribusikan.

Dengan model aplikasi Sartani Gaya ini diharapkan hasil pertanian

Kota Batu bisa lebih kompetitif. Dan diharapkan produk tersebut bisa naik grade dan masuk menjadi produk digital, sehingga memudahkan dalam promosi.

Inovasi Sartani Gaya merupakan perpaduan dari berbagai kegiatan. Dimulai dari pembuatan website pemasaran produk pertanian dan UMKM hingga pelatihan pertanian dengan bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S).

Diketahui, pameran produk dan alat pertanian serta produk UMKM hasil olahan pertanian yang akan berlangsung pada 13-14 September 2023. Hadir dalam kegiatan launching kali ini Kepala Dinas Pertanian Kota Batu Heru Yulianto, beberapa Kepala SKPD terkait, dan juga dihadiri Ketua Gapoktan dan Kelompok Tani Kota Batu.[nas.ca]

Penjabat Wali Kota Batu, Aries AP saat melaunchinh inovasi Sartani Gaya KWB di Hotel Horison

Kota Batu, Kamis (14/9).

Konsumen wajib memperhatikan informasi di kemasan produk.

Kontingen Kota Batu Lampaui Target Medal

Kota Batu, Bhirawa

Dalam gelar Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Jatim VIII tahun 2023 ini, Kotingen Kota Batu menargetkan bisa membawa pulang 15 medali emas. Dan sejak awal dimulainya porprov, para atlet Kota Wisata ini dengan gencar mengisi pundi- pundi medali yang disediakan.

Dan targetpun bisa dilampaui setelah mereka berhasil meraih 17 medali emas. Raihan inipun masih berpotensi bertambah karena ajang pesta olah raga 'Arek Jawa Timur' ini masih belum berakhir.

Ketua Umum KONI Kota Batu,

Sentot Ari Wahyudi SSos MM mengatakan bahwa terlampauinya target medali emas ini dicapai saat kotingennya sukses memperoleh lima emas sekaligus pada Rabu (13/9). "Lima medali emas ini, di antaranya didapat dari atlet selam

BANGKU POJOK

Kota Batu Ahmad Fahrezi Anwar yang bertanding di nomor 100 meter Bifin Putra di Jombang," ujar Sentot, Kamis (14/9). Kemudian untuk im E-Sport Kota Batu yang bertanding di Kota Mojokerto, juga sukses meraih medali emas dari nomor Free Fire. Tim Free Fire Kota Batu ini diperkuat Arman Hafif Sobirin, Nikhil Tegas Surya Maulana, Saputra, Nyoman Arya Maulana Pamungkas, Asyiul Huda Hafidz Rizal Pratama. Di waktu dan temoat yang sama,

Cabor Gulat juga kembali menyumbangkan dua medali emas. Kedua medali kali ini dipersembahkan Saeful Anwar yang meraih medali emas di nomor bebas putra 65 kg, dan Adam Maulana yang juga meraih medali emas kelas bebas putra 74 kg. Selain itu Tim Paralayang Kota Batu juga berhasil meraih satu medali emas dari nomor ganda campuran. Di nomor ini Tim Kota Batu diperkuat dua atlet yakni, Syahdana Revi dan Nauffal Hammam.

Banjir medali emas ini selain mengantarkan Kota Batu sukses melampaui tatget medali, juga mampu mendongkrak peringkat kota ini di klasemen Porprov. Hingga berita ini ditulis, posisi Kontingen Kota Batu berada di urutan 14 dari 38 kota/ kabupaten. Saat ini Kota Batu telah mengantongi 17 medali emas, 7 medali perak, dan 11 medali perunggu. Dibandingkan perolehan medali

Porprov tahun 2022, prestasi kali ini mengalami peningkatan. Karena di tahun 2022 Kota Batu hanya mendapatkan 11 medali emas, 20 medali perak dan 11 medali perunggu. Artinya tinggal menggenjot perolehan medali peraknya sehingga semua target bisa terpenuhi. "Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras semua pihak, mulai dari atlet, pelatih, pengurus cabang olahraga, Satgas Porprov Jatim Kota

Cegah DBD, Pemkot Blitar Fogging Sekolah-sekolah

Kota Blitar, Bhirawa

Untuk mencegah penularan Demam Berdarah Dengue (DBD) khususnya di lingkungan sekolah, Dinas Kesehatan Kota Blitar melakukan Fogging atau pengasapan di sekolahsekolah se-Kota Blitar.

Dikatakan Petugas Fogging dari Puskesmas Kepanjenkidul, Cacuk Sugianto, pihaknya telah melakukan Fogging di tiga lembaga sekolah di Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar. "Kami ada 2 sekolah TK dan 1 SD yang jadi sasaran Fogging kali ini untuk pencegahan DBD di Kecamatan Kepanjenkidul," kata Cacuk Sugianto usai melakukan fogging, Kamis (14/9).

Lanjut Cacuk, menurutnya Fogging ini utamanya untuk antisipasi penularan DBD menjelang musim hujan, bahkan menurutnya meski tidak ada kasus saat ini Fogging tetap dilakukan. "Kegiatan ini utamanya pada pencegahan atau antisipasi," jelasnya.

Sementara Kasi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Blitar, Dissie Laksmonowati Arlini mengatakan hingga bulan Agustus 2023 di Kota Blitar telah ada 23 kasus DBD, dimana data tersebut terhitung sejak Januari hingga Agustus. Dan dari tiga Kecamatan tersebut paling banyak adalah Kecamatan Sukorejo dengan 9 kasus, kemudian Kecamatan Kepanjenkidul ada 7 kasus, dan kecamatan Sananwetan sebanyak 7 kasus.

"Dari semua kasus tersebut tidak ada laporan kasus pasien DBD yang meninggal dunia," pungkas Dissie Laksmonowati Arlini. [htn.why]

Gelar Job Fair, 36 Perusahaan Tawarkan Seribu Lebih Lowongan Kerja

Bondowoso, Bhirawa

Guna mengurangi pengangguran di Bondowoso, Pemerintah setempat melalui DPMPTSP menyelenggarakan job fair atau bursa kerja yang akan mempertemukan para pemberi kerja atau perusahaan dengan para pencari kerja.

Pada kesempatan kali ini, Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat.,S.E ,M.Si membuka langsung kegiatan job fair bertempat di gedung UPTD Balai Latihan Kerja (BLK), Kec. Tenggarang, Kamis (13/9).

Wabup Irwan Bachtiar Rahmat mengatakan job fair bagaikan oase bagi pencari kerja. Bagaimana tidak, data yang disampaikan oleh Kepala DPMPTSP dan Naker Kabupaten Bondowoso tingkat pengangguran di Bondowoso mencapai 4,2 persen atau kurang lebih 20 ribu orang.

Oleh karena itu, Politisi PDI Perjuangan itu mengharapkan dengan adanya job fair tersebut dapat menjadi media untuk mewujudkan the right man on the right job.

Maka dari itu menurut dia, event job fair pun akan menjamur. Karena memang marketnya nyata dan menjadi simbiosis mutualisme.

Di samping itu pula, para pencari kerja mendapat pekerjaan sesuai dengan bakat dan minat sedangkan perusahaan memperoleh SDM yang dicari sesuai kualifikasi.

"Untuk mengurangi pengangguran lebih sering adakan momen momen seperti ini, job fair solusinya, semoga masyarakat bisa memanfaatkan kesem-

patan ini," jelasnya. Informasi dihimpun, hadir 36 perusahaan baik yang berada di Bondowoso ataupun dari luar Bondowoso dengan lowongan kerja kurang lebih 1.359 lowongan dari berbagai sektor usaha dan jenis jabatan di perusahaan. Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Nunung Setyaningsih mengatakan saat ini jumlah pengangguran di Kota Tape ini terbilang masih cukup banyak.

"Jadi mungkin nanti ada kegiatankegiatan lain yang bisa kita fasilitasi bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Bondowoso,"ungkapnya.

Dijelaskannya bahwa tujuan job fair dilakukan guna mempertemukan pengusaha dengan pencari kerja. "Mungkin nanti ketika ada MOU dengan perusahaan, kita bisa menghubungi adik-adik mencari kerja," urainya. Nunung pun mengaku, jika pihaknya akan berkoordinasi dengan para perusahaan yang ada di dalam maupun di luar Bondowoso.

"Jadi kalau yang di luar Bondowoso kita memang sifatnya tidak langsung ke perusahaan tapi Ketika kita melihat di media sosial bahwa itu ada lowongan pekerjaan untuk adik-adik di Bondowoso kita by telpon atau by WhatsApp," tandasnya. Selain Wabup Irwan tampak hadir dalam acara tersebut yakni anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso, beberapa Kepala OPD, perwakilan perusahaan peserta Job fair, dan beberapa undangan lainnya. [san.why]

Cabor selam sukses menjadi tumpuan kontingen Kabupaten Pa

Raih 5 Emas, 2 Per

Cabor Selam Harumkan N

Pasuruan, Bhirawa Cabang olahraga (cabor) selam sukses menjadi tumpuan kontingen Kabupaten Pasuruan pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jatim ke VIII tahun 2023.

Itu dibuktikan dengan para atlet selam Kabupaten Pasuruan telah berhasil meraih 5 medali emas, 2 perak dan 2 perunggu dihari kedua pertandingan tersebut.

Perolehan 5 emas didapat dari nomor 4 x 200 m surface putri dan 400 surface putri melalui atlet Maritzka Aiko. Lalu, 100 bifin putri yang diraih Indah.

Kemudian Estafet 4 x 100 bifin putra melalui atlet M Wildan Khabibi, Firman Maulana Saputra, I Wayan Bayu Saputra dan Dewa Yuda Anugrah serta Rafi Athallah Naufal Mahdi.

Sedangkan dari nomor estafet 4 x 100 bifin putri oleh 5 atlet, yakni Thalita Laelani, Indah, Maritza Aiko, Alfina Gusti dan Reva.

Manager Tim Cabor Selam, Mokhammad Riyad menyampaikan total ada 19 atlet yang

Atlet Cabang Olahraga (Cabor) Senam Kabupaten Malang mampu menarik perhatian dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2023. Pasalnya, di usia anak-anak atau masih bersekolah di Sekolah Dasar (SD) sudah menorehkan prestasi olahraga ditingkat Jawa Timur (Jatim). Meski mereka meraih medali perunggu, tetap memberikan nama harum Kabupaten Malang.

Oleh: Cahyono, Kabupaten Malang

Atlet yang meraih medali perunggu tersebut seperti Achmad Nur Krishna Aji Siddiq, Gian Adtyia ardhani, Naufal Rachel Abhita, Ardi Ananda Ramadhani dan Widya Waskitha Adhi Dharma. Keempat anak tersebut memiliki semangat yang luar bisa untuk meraih prestasi dibidang olahraga yakni Senam. Dan mereka bisa menorehkan prestasi di Porprov VIII Jatim

tersebut di Sanggar Senam Kharisma yang dilatih langsung oleh Ketua KONI Kabupaten Malang H Rosydin. Di antaranya, Ramadhan Achmad Nur Krishna Aji Siddik usia 11 tahun, duduk di Kelas V Sekolah Dasar Islam (SDI) Kartikanawa, Desa Kedok, Kec Turen, Kabupaten Malang, yang meraih dua perunggu di kelas Aerobic Gym-

diterjunkan dalam ajang Porprov 2022. Mereka, terdiri dari 10 atlet putra dan 9 putri serta

masih bertandin "Harapan s mudahan mend

nastik Single Putra. "Awalnya, masih duduk di Kelas I SD, dirinya dikenalkan ibu di olahraga Senam, Sehingga dirnya mengikuti latihan di Sanggar Senam Kharisma Desa Pagedangan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, yang tidak jauh dari rumahnya," terang Krishna, Kamis (14/9), kepada Bhirawa. Dijelaskan, dirinya sudah dua kali mengikuti Porprov Jatim, di Kabupaten Jember dan Kabupaten Sidoarjo sekarang ini. Sedangkan di Porprov Jember meraih satu medali perunggu di kelas Aerobic Gymnastik Single Putra, dan di Sidoarjo dengan kelas yang sama, namun kali ini meraih dua medali perunggu. Selain itu, dirinya juga mendapatkan medali perunggu di ajang Olimpiade

Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Jatim 2021 di Surabaya dan Kejurprov Probolinggo 2023 meraih medali emas. "Saya akan terus berlatih dan meningkat berlatih agar bisa menjadi juara nasional dan bisa juga mengikuti Pekan Olahrah Nasional (PON) maupun Asean Games. Sehingga untuk bisa mencapai ajang tersebut, maka saya akan terus berlatih dan mematuhi apa yang diminta pelatih," ujarnya. Anak dari pasangan Dasmaji Schevennur dan Mistria Eriawati ini, saat ditanya Bhirawa, jika mendapatkan bonus atas prestasinya memperoleh perunggu sebesar Rp 10 juta untuk dibuat apa? Dijawab Khrisna, belum tahu untuk dibuat apa, tapi untuk sementara di tabung. [why]

Pemkab Bondowoso gelar job fair atau bursa kerja untuk mengurangi pengangguran masyarakat.

cahyono/bhirawa

Petugas Fogging dari Puskesmas Kepanjenkidul Kota Blitar saat melakukan Fogging di sekolah, Kamis (14/9).

ihsan kholil/Bhirawa

Atlet Selam Kota Batu, Ahmad Fahrezi Anwar saat menerima medali emas setelah memenangkan nomor 100 meter Bifin Putra Porprov Jatim VIII.

Beberapa Atlet Kota Batu mengungkapkan kegembiraannya usai sukses memenuhi target medali emas yang diitetapkan KONI kota ini.

li Emas Porprov

Batu hingga Masyarakat Kota Batu yang tidak berhenti berdoa untuk keberhasilan para atlet," ungkap Sentot. Ia juga berterima kasih pada dukungan penuh Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai SSTP MM yang mengerahkan OPD untuk memberikan dukungan ke lokasi pertandingan saat para atlet berlaga. Untuk itu Sentot mendorong seluruh cabang olahraga untuk terus berusaha maksimal untuk meraih medali di

waktu yang tersisa. Dalam kesempatan ini Sentot juga menginformasikan kepada pecinta olahraga Tinju di Kota Batu karena tahun ini tidak bisa mempersembahkan medali emas seperti Porprov tahun sebelumnya. Hak ini betkaitan dengan dihentikannya pertandingan Cabor Tinju Porprov Jatim akibat adanya petinju yang meninggal dunia usai melakoni pertandingan. [nas.why]

Tidak Terbendung, Cabor Karate Sidoarjo Juara Umum Porprov

Sidoarjo, Bhirawa Cabor karate Kabupaten Sidoarjo, tidak terbendung dalam ajang Porprov Jatim VIII, yang digelar di venue Pondok pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Kabupaten Jombang. Dalam tanding selama dua hari, 13 - 14 September 2023, Tim Karate Sidoarjo berhasil mengumpulkan 6 medali emas, 2 medali perak dan 2 medali perunggu. Posisi runner up, dipegang oleh tim Karate Kota Surabaya, dengan 3 medali emas, 2 perak dan 4 perunggu. "Kemenangan ini sesuai target Koni Sidoarjo, Cabor Karate harus

juara umum," kata Amran, anggota monitoring Koni Sidoarjo, Kamis (14/9) kemaren sore, usai penyerahan medali.

Para atlet dan official tim karate Sidoarjo, menurut Amran, sampai euforia dengan kemenangan tersebut.

Enam medali emas, diantaranya diraih oleh, David Sahirul Alim (kata perorangan PA), Cklodio Malvadiero Dobar (Kumite Perorangan -55 kg PA), Dito Fikri Wafianto (Kumite Perorangan -75 Kg PA), Variel alexandro,( kumite perorangan -84 kg pa ), Julius Emmanuel Sihite Muhammad Akbar Mauliddhina Ramakrishna Yoga-

nanda,( kata beregu putra ) dan Salsabilla Ragil Putri, ( kumite perorangan +68 putri) Medali Perak, oleh Diva Lailatul M, (kata perorangan PI) dan Sabrina Aulia Wardah (kumite perorangan -61kg PI) .

Sedangkan medali Perunggu, oleh Muthia Aqila (Kumite Perorangan -55 Putri) dan .M Anas

Al Ayyubi (kumite perorangan67kg putra)

Kemenangan menjadi juara umum Cabor Karate ini, kata Amran, juga terjadi pada Porprov Jatim ke-VII tahun 2022 lalu, yang saat itu tanding di Kabupaten Bondowoso. [kus.why]

Tinjau Porprov, DPRD Jatim Apresiasi Pembinaan Berjalan Sesuai Harapan

Sidoarjo, Bhirawa

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Kodrat Sunyoto, melakukan peninjauan gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim VIII 2023 di Sidoarjo. Kodrat juga melihat pertandingan Anggar yang berlangsung di Gedung Tenis Indoor GOR Sidoarjo, Kamis (14/9) siang.

Tidak sekadar menyaksikan pertandingan tapi juga melakukan interaksi dengan sejumlah panitia pelaksana kegiatan terkait pertandingan hingga sarana prasarana yang digunakan. "Ini adalah kunjungan khusus saya setelah hearing ingin tahu persis kondisi di lapangan termasuk venue yang dilombakan. Saya selaku Komisi E merasa bangga dengan Porprov VIII ini, anggaran minimalis tapi pecah rekor," kata Kodrat, Kamis (14/9).

Kendati sukses dengan anggaran minim, Kodrat meminta, hal tersebut tidak menjadi alasan bagi Pemerintah Provinsi Jatim untuk kembali menyamakan atau bahkan menurunkan anggaran pembinaan olahraga di tahun depan. "Tapi, jan-

rak dan 2 Perunggu

ama Kabupaten Pasuruan

ng pada hari ini. aya, mudahdapatkan emas

kembali. Sore hari ini final," ujar Mokhammad Riyad kepada sejumlah wartawan via

handpone, Kamis (14/9).

Adapun target perolehan medali, dinilai cukup realistis. Mengingat, kondisi para atlet yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah. Sehingga, para atlet itu, hanya ditargetkan dapat meraih minimal 8 emas.

Diraihannya 8 emas, 2 perak dan 2 perunggu, kontingen Kabupaten Pasuruan berada di posisi paling atas untuk cabor selam di Porprov Jatim VIII.

Pihaknya, berharap supaya Kabupaten Pasuruan menjadi juara umum cabor selam di Porprov Jatim kali ini.

"Semoga saja, tahun ini menjadi juara umum," kata Mokhammad Riyad. Salah satu atlet selam andalan Kabupaten Pasuruan, Maritzka Aiko mengaku bersyukur atas kembali meraih medali emas serta bisa membawa nama Kabupaten Pasuruan.

"Mohon doanya karena hari ini masih bertanding lagi. Dan alhamdulillah bisa menyumbangkan medali emas untuk kontingen Kabupaten Pasuruan," kata Maritzka Aiko. [hil.why]

gan kemudian dijadikan acuan bahwa dengan anggaran minim bisa sukses menyelenggarakan Porprov. Tidak seperti itu. Ini sudah termasuk minimalis anggarannya, dibandingkan dari penyelenggaraan Porprov di Lamongan, Jember hingga di Sidoarjo," ungkapnya.

Idealnya, menurut Kodrat, porprov butuh anggaran sekitar Rp 20-25 miliar. Apalagi, jumlah cabor yang

dipertandingkan cukup banyak. Ke depan, pasti lebih banyak lagi cabor yang dipertandingkan. Sehingga, anggaran yang dibutuhkan besar pula.

"Porprov berikutnya harus lebih banyak cabor yang dipertandingkan. Namun, tetap tolok ukurnya prestasi. Saya prihatin dengan yang disampaikan ketua KONI Jatim M Nabil, bahwa anggaran penyelenggaraan Porprov Jatim 2023 minim sehingga per-

lu ditambah lagi," paparnya. Menurutnya, dengan ajang Porprov ini pembinaan olahraga di Jatim semakin hidup. Apalagi, dari Porprov ini kemampuan atlet samakin terasah. "Kalau saya lihat fasilitasnya sesuai harapan, venue pertandingan juga sudah bagus. Lalu ada daya tarik tersendiri pariwisata ekonomi di wilayah tuan rumah ternyata yang disampaikan saat hearing sudah sesuai harapan," tambahnya. Karena itu, ia berharap Pemprov Jatim memberikan atensi dengan menambah anggaran pembinaan atlet sehingga proses pembinaan makin maksimal. Sementara itu, Ketua KONI Jatim M Nabil mengaku sangat bangga melihat hasil sementara yang sudah ditorehkan para atlet. Ia mengatakan, sudah sesuai harapan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terjadi pemecahan rekor. "Ini sudah lumayan bagus, ada kejutan luar biasa, ada peningkatan prestasi. Rekor atlet semakin banyak, ada peningkatan prestasi padahal hanya satu tahun persiapan," ungkap Nabil. [wwn.why]

Bupati Jombang Terima Penghargaan Lencana Desa Bhakti Madya

Jombang, Bhirawa

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab menerima penghargaan Lencana Desa Bhakti Madya dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes-PDTT), Abdul Halim Iskandar kepada Bupati Mundjidah Wahab di Pendapa Kabupaten Jombang, Kamis (14/09).

Selain itu, pada kesempatan ini juga diserahkan penghargaan Lencana Desa Mandiri kepada 45 desa kepala desa di Kabupaten Jombang.

Mendes-PDTT, Abdul Halim Iskandar mengatakan, sudah bisa dibuktikan bahwa, pembangunan berbasis lokus kecil dengan data mikro, jauh lebih efektif.

"Permasalahan di desa jauh lebih bisa terdeteksi daripada di kabupaten. Nah ketika pemerintah daerah fokus pada pembangunan level desa dengan data mikro, maka pencermatan atas berbagai masalah yang dihadapi oleh warga masyarakat, itu akan sangat kecil, dan itu akan memberikan arah yang tepat dalam mengambil kebijakan pembangunan," papar Abdul Halim Iskandar.

"Di situlah Presiden Jokowi selalu sejak awal mengatakan, membangun Indonesia dari pinggiran," tandas Mendes-PDTT. Mendes-PDTT menambahkan, desa sudah ada sebelum Indonesia merdeka, dalam arti, basis pembangunan

sejak dulu terjadi di desa dan sekarang direformulasi lagi sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa, dan dilakukan afirmasi terhadap desa.

"Dan ini akan terus berlanjut, tidak akan pernah berhenti, karena ini sudah

terbukti keberhasilannya," ujar Abdul Halim Iskandar.

"Misalnya kemarin tentang tingkat kemiskinan, sesuai dengan hasil BPS pada pasca Covid-19, itu kota justru naik, desa malah turun. Ini kan sesuatu

Wali Kota Madiun Minta Paskibra Jadi Contoh Generasi Muda

Kota Madiun, Bhirawa

Penanaman ideologi Pancasila penting untuk selalu dilakukan. Sosialisasi kembali dilakukan Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) setempat. Sasarannya juga beragam. Sosialisasi kali ini menyasar purna Paskibra 2023 Kota Madiun.

Harapannya, ideologi Pancasila tersebut semakin tertanam di benak pelajar yang telah menjalankan tugas besar Agustus lalu. Sosialisasi semakin menarik lantaran langsung diberikan Wali Kota Madiun, Maidi.

"Ideologi Pancasila ini harus terus melekat dan terus ditanamkan. Khususnya pada pelajar. Jangan sampai mereka sebagai generasi penerus bangsa ini malah terus tidak memahami ideologi ini. Ini penting karena tantangan ke depan akan semakin besar,'' kata Wali Kota Maidi saat memberikan materi sosialisasi ideologi Pancasila di gedung Diklat, Kamis (14/9). Sosialisasi ini telah dilakukan secara

kontinyu. Sebelumnya, Bakesbangpol Kota Madiun melaksanakan sosialisasi dengan sasaran mahasiswa, KakangMbakyu, dan lain sebagainya. Wali Kota menyebut pemuda harus memiliki nilainilai Pancasila. Ini penting bukan hanya untuk diri pribadi namun juga untuk kemajuan bangsa. Segala tingkah laku harus disertai nilai-nilai Pancasila. "Pancasila ini memiliki peranan penting bagi Bangsa Indonesia. Men-

jadi dasar negara, jiwa, kepribadian, perjanjian luhur, pandangan hidup, serta ideologi bangsa,'' jelasnya.

Tak heran, lanjut Wali Kota, Pancasila wajib melekat dalam jiwa. Hal itu harus terus ditanamkan agar tidak lekang dimakan zaman. Karenanya, implementasi nilai-nilai Pancasila bukan sekedar dipahami. Namun, juga harus dijiwai dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Wali Kota menyebut purna Paskibra tentu cukup memahami hal tersebut. Apalagi, sudah melewati masa penggemblengan dan pelatihan beberapa bulan sebelum bertugas. Di dalam masa pelatihan tersebut terdapat banyak nilai Pancasila. ''Paskibra harus menjadi contoh bagaimana pemuda harus bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jangan malah sebaliknya,'' pungkasnya. [dar.why]

yang luar biasa. Karena permasalahan desa lebih mudah dideteksi," beber Mendes-PDTT. Mendes-PDTT melanjutkan, untuk antisipasi tanggap bencana dengan adanya SDG's tanggap bencana di desa, akan jauh lebih mudah pada level desa, ketika masyarakatnya sudah faham betul tentang mitigasi bencana.

"Itulah makanya kita berikan afirmasi, apresiasi kepada desa yang sudah masuk pada level mandiri. Meskipun perlu saya berikan catatan kepada seluruh kepala desa, bahwa predikat desa mandiri ini pada konsep indeks desa membangun," ulas Mendes-PDTT.

"Nanti ke depan, ada lagi ukuran yang lebih detail lagi, dengan SDG's desa. Karena di situ lebih jelas ukurannya, desa tanpa kemiskinan," ujar Mendes-PDTT. Masih menurut Mendes-PDTT, bupati yang hari ini desanya sudah tidak ada desa yang sangat tertinggal dan desa tertinggal, diberikan apresiasi Lencana Desa Madya.

"Kalau sudah mandiri semua satu kabupaten, baru desa utama," tandas Mendes-PDTT. Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab bersyukur ada 45 kepala desa di Kabupaten Jombang yang mendapatkan penghargaan berupa Lencana Desa Mandiri dari Mendes-PDTT. "Jadi di Jombang ini sudah tidak ada desa tertinggal. Maka hari ini kita juga dapat penghargaan dari Mendes-PDTT," pungkas Bupati Jombang. [rif.adv]

GELANGGANG

Siti Frisda Sumbang Emas di Cabor Lari Porprov Jatim

Bojonegoro, Bhirawa

Cabang olahraga (cabor) atletik kembali menambah medali bagi kontingen Kabupaten Bojonegoro dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim VIII tahun 2023. Pada Kamis (14/9), satu emas diraih Siti Frisda Nuryantik dan satu perunggu diraih Amali Nyatri Wulan. Siti Frisda Nuriyantik (17) mengaku, senang bisa menyumbang medali emas untuk Bojonegoro. Namun rasa gembiranya tak berhenti di sana. Masih ada rasa kecewa karena tahun lalu, emas yang diraih lebih banyak, yakni dua medali emas. Sementara untuk tahun ini mendapatkan satu medali emas dan satu perunggu.

"Tapi Alhamdullilah masih bisa menyumbangkan medali emas untuk Bojonegoro," ujarnya. Frisda berharap tahun depan bisa menyumbangkan medali emas lagi dan bisa menjadi yang terbaik untuk Bojonegoro. Emas yang disumbangkan lewat lari 500 meter putri di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Hasil ini bagi Siti Frisda mempertahankan perolehan medali pada Porprov Jatim 2022 lalu. Saat itu Siti Frisda juga mempersembahkan emas di nomor yang sama. Selain itu emas hari ini menjadi sumbangan kedua bagi Siti Frisda setelah Rabu (13/9), juga menyumbangkan medali perunggu di nomor 1.500 meter putri. [bas.why]

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Kodrat Sunyoto bersama Ketua KONI Jatim M Nabil (kiri).

wawan triyanto/bhirawa

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab saat menerima penghargaan Lencana Desa Bhakti Madya dari Mendes-PDTT, Abdul Halim Iskandar, Kamis (14/09).

yulianto/bhirawa

hilmi husein/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi saat memberikan materi sosialisasi ideologi Pancasila di gedung Diklat, Kamis (14/9).

sudarno/bhirawa

JATIM MEMBANGUN

Perkuat Akuntabilitas Keungan Desa, 198 Kades Ikuti Pengarahan Aplikasi Siswaskeudes

Kabupaten Madiun, Bhirawa

Pemerintah Kabupaten Madiun tengah mengupayakan akuntabilias keuangan desa. Untuk itu, 198 kepala desa (Kades) di Kabupaten Madiun ikut dalam pengarahan pra audit tata kelola keuangan desa melalui aplikasi

Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes).

Kegiatan digelar Inspektorat, di Pendopo Muda Graha, Rabu (13/9) yang juga dihadiri Bupati Madiun Ahmad Dawami, perwakilan OPD dan para camat.

Ditemui seusai kegiatan, Bupati yang akrab disapa Kaji Mbing ini mengakui bahwa Siswaskeudes merupakan sistem yang sengaja dibangun pemerintah yang dipimpinnya itu untuk memudahkan perencanaan pengelolaan keuangan desa.

“Melalui aplikasi itu, Inspektorat maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang memanfaatkan layaknya tinggal pakai saja,” jelas Bupati Madiun.

Dengan demikian, lanjut Bupati Madiun, maka pengawasan saat perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi bisa dilakukan begitu mudah dengan hasil yang berkualitas lantaran memiliki ketepatan dalam penyelesaian permasalahan. Belum lagi, ketepatan dalam mengangkat poten-

si yang ada dalam rencana penggunaan anggaran desa.

‘’Dari aplikasi itu bisa dilihat cerminan APBDes yang ada di Kabupaten Madiun,’’ tandasnya.

Di tempat terpisah, Inspektur Inspektorat Kabupaten Madiun, Joko Lelono menyebut pengarahan itu dilakukan untuk mengenalkan kembali kepala desa mengenai aplikasi Siswaskeudes. Kapan mulai diterapkan, latar belakang penggunaan, laporan yang perlu diinput hingga peta risiko yang bisa dilihat di aplikasi tersebut.

‘’Sebelum input Siswaskeudes kami bekali dulu sehingga dalam menginput di aplikasi nantinya lebih maksimal dan peta risiko bisa diminimalisir,’’ akunya.

Siswaskeudes sendiri, lanjutnya, adalah alat untuk mempercepat dan mempermudah pengawasan keuangan desa. Pemanfaatannya sudah dilakukan sejak 2021 saat semua Kota atau kabupaten lainnya belum

menggunakannya, lantaran tidak bisa turun satu persatu ke-198 desa di Kabupaten Madiun, aplikasi itu disebutnya sebagai alat bantu pemetaan risiko.

‘’Kalau sudah tertib dan patuh, Insyaallah masuk kategori aman. Kalau tidak patuh karena ada sesuatu dan lain sebagainya se-

suai parameter yang berisiko, akan kami sampling ke lapangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan,’’ ujarnya.

Joko Lelono menambahkan, aplikasi tersebut tiap tahun digunakan, mulai dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran maupun sejak perencanaan juga di-

laporkan. Dengan kebiasaan itu, Inspektorat berharap agar Pemerinah desa tidak sekadar melapor lantaran menjalankan aturan yang ada, tetapi juga bisa menumbuhkan kepatuhan pengelolaan keuangan desa, dan sasaran pengunaan anggarannya juga tercapai. [dar.gat]

Bupati Gresik Beri Penghargaan PT Smelting atas Partisipasinya Program GN Lingkaran

Gresik, Bhirawa

Bupati Gresik Fandi Akhmad

Yani memberikan apresiasi penghargaan kepada PT Smelting atas peran serta aktif dan partisipasinya mendukung GN Lingkaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Partisipasi itu bentuknya membayar premi Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan bagi 500 warga di Desa

Roomo Meduran Kecamatan

Manyar dan Desa Tlogopojok Kecamatan Gresik.

Penghargaan diserahkan secara

simbolis oleh Asisten II Setda

Gresik Edi Samsul Hadi Siswoyo, kepada Asisten Dept. Manager of HR & IR, PT Smelting, Firdaus Fanani, di Balai Desa Roomo, Manyar, Kamis (14/9).

Ikut hadir dalam acara itu Kacab

BPJSTK Gresik Benyamin Najmi, Camat Manyar, Zainul, Kacab BPJS

Kesehatan Dini dan perangkat Desa Roomo Meduran,Manyar.

Kacab BPJSTK Gresik Benyamin

Najmi, menyebutkan, ada 500 warga di dua desa di Kecamatan Manyar dan Kecamatan Kota yang dibantu pembayaran premi. 250 bayar BPJS Ketenagakerjaan Desa

Roomo dan 250 BPJS Ketenagakerjaan Tlogo Pojok perlindungan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian selama 6 bulan.

“Terima kasih kepada PT Smelting yang telah membantu pembayaran premi perlindungan ketenagakerjaan khususnya kepada pekerja rentan di dua desa ini,” terang Benyamin.

Disebutkan, selain premi dibayar oleh PT Smelting, BPJS Ketenagakerjaan juga menerima pembayaran

100 pekerja rentan di Desa Roomo Meduran, Kecamatan Manyar.

“Yang 100 pekerja rentan ini didanai oleh Anggaran Dana Desa Roomo,” kata Kacab BPJS Ketenagakerjaan Gresik. Asisten Dept. Manager of HR &

KELANA JATIM

Keluarga Penerima Bantuan Pangan

Beras di Sidoarjo Alami Penurunan

Sidoarjo, Bhirawa

Sebanyak 86.720 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Sidoarjo akan menerima bantuan pangan cadangan beras Provinsi Jawa Timur tahap II tahun 2023.

Namun, bila dibanding dengan bantuan tahap pertama, bantuan kedua tersebut mengalami penurunan sampai 5 ribu KPM. Karena pada bantuan tahap pertama kemarin, terdapat 92 ribu KPM Sidoarjo yang memperolehnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Drs Ahmad Misbahul Munir MM, menyampaikan penurunan

KPM penerima, karena ada verifikasi KPM dari Kementerian Sosial.

Misbah berharap penyaluran bantuan pangan cadangan beras tahap kedua nanti, juga akan berjalan lancar seperti tahap pertama. Bantuan akan segera disalurkan ke setiap desa, setelah diterima Kabupaten Sidoarjo.

“Bantuan pertama, berjalan lancar 100%,” kata Misbah, Kamis (14/9) kemarin.

Pada Rabu (13/9) kemarin, di Bulog kantor cabang Surabaya utara, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah melaunching distribusi bantuan pangan tahap ke-2 ini.

Terdapat 3,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Jawa Timur yang akan memperolehnya. [kus.gat]

IR, PT Smelting, Firdaus Fanani mengungkapkan, bantuan ini sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan dalam berkomitmen memberikan perlindungan kepada pekerja rentan. “Semoga bantuan ini bisa mem-

berikan manfaat kepada warga yang bekerja khususnya dalam perlindungan dan jamjnan kerja pada pekerja rentan khususnya di Desa Roomo Meduran, Kecamatan Manyar dan Desa Tlogo Pojok Kecamatan Kota,” kata Firdaus Fanani.

Asisten II Setda Gresik Edi Samsul Hadi Siswoyo memberi apresiasi kepada PT Smelting yang memperhatikan dan memberikan perlindungan kepada pekerja rentan di dua desa ini.

“Kami apresiasi karena ada 500

pekerja rentan yang diberi perlindungan ketenagakerjaan. Ini membuktikan pengelolaan kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR memberi manfaat kepada warga sekitar perusahaan,” ujar Edi Samsul Hadi Siswoyo. [eri.gat]

FGD PWI Pamekasan Rekomendasikan Langkah Pengelolaan Wamira Mart

Pamekasan, Bhirawa Keberadaan warung milik rakyat (Wamira) Mart merupakan salah satu program unggulan di masa kepemimpinan Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam ternyata belum jelas legal formalnya. FGD PWI Pamekasan merekomendasikan sejumlah langkah yang bisa diambil pada program yang dijalankan sejak Tahun Anggaran 2021 itu.

Soal legal formal Wamira Mart yang berjumlah 33 buah itu, diungkap langsung Kepala Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Pamekasan, Muttaqin, pada forum group discussion (FGD) diselenggarakan PWI Pamekasan, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, keberadaan Wamira Mart di 13 Kecamatan itu belum diatur dalam peraturan daerah untuk dikelola oleh BUMD. Sehingga dari

33 buah Wamira Mart dan baru 20 buah yang beroperasi, bentuk kerjasamanya antara Dinas (Diskop dab UKM) dengan perorangan (pemilik toko).

“Kerjasama pendirian Wamira Mart ini, Pemkab Pamekasan menyediakan

anggaran untuk aset dan modal. Anggaran aset (bangunan, Red) disesuaikan permintaan pengelola toko. Misalnya, butuh dana membangun toko atau hanya rehab dan pengadaan lainnya,” jelasnya. Padahal, kerjasama Pemkab Pamekasan melalui Diskop dan UKM den-

Peringati Hari Kunjung Perpustakaan

Tumbuh kembangkan minat baca ke anak anak, generasi muda dan masyarakat Kabupaten Nganjuk, Dinas Arsip dan Perpustakaan (Arsipda) Kabupaten Nganjuk tidak henti-hentinya melakukan inovasi dan sosialisasi dengan memperkenalkan lebih dalam profil layanan Perpustakaan Daerah di gedung yang baru.

Pada Hari Kunjung Perpustakaan yang diperingati setiap tahunnya tiap tanggal 14 September. Tahun ini, peringatan Hari Kunjung Perpustakaan bertujuan untuk menanamkan budaya berkunjung ke perpustakaan dan meningkatkan kegemaran membaca. Seperti pada hari ini Kamis ( 14 /9), Perpustakaan Daerah

Nganjuk menerima kunjungan dari siswa-siswi Sekolah Luar Biasa, desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom. Tidak hanya itu, setiap hari Perpustakaan Daerah juga didatangi dua sampai tiga sekolahan, baik tingkat PAUD dan TK terutama untuk bermain, edukasi belajar membaca untuk segala usia. Plt. Kepala Dinas Arpusda

Nganjuk, Eko Sutrisno mengaku pihaknya selalu berupaya meningkatan pelayanan melalui beberapa program. Diantaranya melalui aplikasi e-pusda, Martabak (Mari Membaca Bersama Anak), Dongkel Beras (Dongeng Keliling Bersama Anak Sekolah). Termasuk di dalamnya ada layanan perpustakaan keliling.

“Layanan tersebut sebagai fasilitas yang disediakan Dinas Arpus kepada masyarakat Nganjuk untuk menambah minat baca agar semakin bertambah dengan baik,” tutur Eko. Sementara itu, Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Arpus Ngan-

juk Fitri Kusuma Wardani menambahkan dalam pelayanan Dongkel Beras ini menyasar pada sekolahsekolah yang tidak terjangkau.

“Maksudnya anak-anak yang belum sempat ke kota akan kita jemput, kemudiaan kita ajak berkeliling kota Nganjuk, ke Museum, sampai ke Perpustakaan dengan tujuan mengenalkan mereka kepada Perpustakaan Daerah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Fitri juga menyampikan kepada masyarakat Nganjuk bahwa Perpustakann Daerah sekarang sudah pindah di Gedung baru yaitu Jalan Mastrip 2 No. 230, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. [mg1.gat]

gan pihak ketiga (pemilik toko) dipertanyakan Soal pertanggungjawaban aset apabila toko berlogo ‘Wamira Mart’ itu tutup (bangkrut, Red).

Belum perhitungan untung rugi dari pengelolaan jual beli produk. Sementara Pemkab sudah mengeluarkan anggaran tidak sedikit.

Belum lagi, Kadinsos dan UKM, mengungkap, para pemilik toko berharap mendapatkan modal 100 persen dari PT Aneka Usaha Mekkasan Makmur (AUMM) yang akan ditunjuk untuk mengelola usaha Wamira Mart. Padahal, kata Muttaqin, pengelolaan itu belum bisa bekerjasama karena peraturan daerah (Perda, Red) belum dibuat. “Pengelolaan Wamira Mart dikerjasamakan kepada PT. AUMM. Ini belum bisa kami lakukan karena menunggu Perda lebih dulu. Membuat Perda tidak mungkin bisa selesai Tahun ini (2023, Red),” ujar Muttaqin, mantan Kadisporapar Pamekasan ini. Sedangkan rekomendasi FGD Jilid II PWI Pamekasan, yaitu : Pertama, wadah UMKM dalam Warung Milik Rakyat (Wamira) diperlukan pengelolaan yang baik dengan melibatkan Koperasi sebelum BUMD belum terbentuk. Kedua, pentingnya pemerintah memfasilitasi akses modal pengelola Wamira Mart dengan bunga yang rendah. [din.gat]

Fasilitas Arpusda yang ramah, bagi anak, orang tua juga kaum difable.

Sebanyak 198 kepala desa (Kades) di Kabupaten Madiun ikut dalam pengarahan pra audit tata kelola keuangan desa melalui aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) yang digelar oleh Inspektorat, di Pendopo Muda Graha, Kamis (14/9) dihadiri bupati Madiun, H. Ahmad Dawami dilanjut foto bersama.

sudarno/bhirawa

Asisten II Pemkab Gresik saat serahkan piagam penghargaan. kerin ikanto/bhirawa

Gedung didaulat Wamira Mart, di jalan Jokotole Pamekasan, kini sudah tutup.

syamsudin/bhirawa

Tim BPBD dan TNBTS Optimalkan Penanganan Karhutla Bromo Via Darat

BPBD Jatim, Bhirawa

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Gunung Bromo terus dioptimalkan. Cuaca sekitar kawasan Bromo pada Kamis (14/9) didominasi kabut, awan dan sempat gerimis beberapa kali. Sehingga tidak memungkinkan melakukan Water Bombing.

Lantaran cuaca tersebut, operasi udara dengan helikopter BNPB tidak bisa dilakukan. Sehingga Tim gabungan BPBD, Tim Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dan sejumlah relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) kembali dioptimalkan untuk pemadaman dan pembasahan sejumlah bara api yang tertinggal. Karena dapat menimbulkan bara api baru.

“Alhamdulillah, jumlah bara api yang muncul pada hari ini tidak banyak dan bisa dipadamkan oleh pasukan darat. Karena kondisi cuaca, akhirnya tim melakukan operasi darat,” kata Kalaksa

BPBD Jatim, Gatot Soebroto saat melakukan pemantauan di Pos Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

Berdasarkan pantauan di lapangan, Gatot menjelaskan, sejumlah bara api yang sempat muncul berada di area Watu Gede, jalur Bukit Kayangan dan area Bukit Keciri. Beberapa bara api tersebut langsung ditangani pasukan darat yang meliputi, Tim BPBD Jatim, Tim TNBTS, Tim BPBD Kabupaten Malang. Kemudian, sambung Gatot, didukung Petugas Patroli Karhutla Gabungan Polsek Poncokusumo, Tim Damkar Manggala AGNI Brigade Pengendali Kebakaran Hutan. Serta perwakilan LMDH, TNI, Polri, dan masyarakat peduli api.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada segenap tim dan relawan yang tidak pernah lelah terus berjibaku memadamkan api di area ini. Terutama juga, Tim BNPB yang terus mensupport upaya pemadaman Karhutla, baik di kawasan Gunung Bromo maupun Gunung Arjuno,” pungkasnya. [bed.gat]

Dukung Proyek Strategis Pemkot, Kejari Pantau Hasil Akhir Proyek Pondok Lansia

Kota Madiun, Bhirawa

Paket pekerjaan proyek Pondok Lansia tahap I telah selesai dikerjakan. Untuk memastikan bahwa proyek pembangunan berjalan aman dan lancar, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun pun melaksanakan pemantauan lapangan.

Kegiatan pemantauan dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Madiun, Bambang Panca Wahyudi Hariadi pada Kamis (14/ 9). Dalam hal ini, Kejari juga didampingi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Thariq Megah selaku penanggung jawab proyek.

“Jadi kami sengaja datang ke sini untuk mengecek kondisi akhir ya, terkait program Pak Wali Kota pada pembangunan Pondok Lansia,” ujarnya.

Dari hasil pantauan tim Kejari, pengerjaan proyek Pondok Lansia tahap I telah rampung sepenuhnya. Mulai dari pengurukan lahan, pembangunan dua gedung asrama, serta selasar dan pagar. Sedangkan,

pembangunan masjid Pondok Lansia yang masuk dalam paket berbeda saat ini masih dalam tahap pembangunan. Kajari pun menyampaikan dukungannya terhadap proyek strategis Pemkot Madiun ini. Dirinya juga berharap masyarakat turut serta mendukung proses pembangunannya. Apalagi, Pondok Lansia nantinya akan dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Madiun yang sudah lanjut usia dan kurang mampu. Sebagai informasi, paket pekerjaan Pondok Lansia tahap I menggunakan anggaran sekitar Rp 9,4 miliar. Total lahan yang digunakan mencapai 12 ribu meter persegi. Saat ini sudah ada 2 gedung asrama

KELANA JATIM

Babinsa Koramil Deket Bantu Droping

Air Bersih di Daerah Kekeringan

Lamongan, Bhirawa Babinsa Serda Edi Sumarto dari Koramil 0812/02 Deket jajaran Kodim 0812/Lamongan memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang di landa kekeringan di Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan dalam hal pendistribusian air bersih.

Bantuan ini dilakukan BPBD yang dibantu TNI sebagai respons terhadap masalah kekeringan yang melanda Desa tersebut.

“Kami selaku Babinsa Desa Sidorejo, turut merasakan apa yang dialami warga kami. Namun, tentunya ini menjadi ujian kepada kita semua. Kami bersama instansi terkait akan berusaha untuk senantiasa membantu meringankan beban warga” ujarnya, Kamis (14/9).

Dijelaskanya, Dalam situasi kekeringan yang memprihatinkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan turut ambil bagian dalam membantu warga yang sangat membutuhkan air bersih. BPBD telah menyalurkan pasokan air bersih ke desa-desa yang terdampak sehingga dapat mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh kekeringan tersebut.

“Air bersih yang disediakan oleh BPBD Kabupaten Lamongan didistribusikan dengan menggunakan mobil tangki dan dibagikan kepada warga yang membutuhkan.

Proses pendistribusian dilakukan secara tertib dan terkoordinasi, semua warga dapat merasakan manfaat dari bantuan ini,” jelasnya. [aha.yit.gat]

yang masing-masing memiliki 14 unit kamar. Sehingga, total Lansia yang bisa ditampung sebanyak 56 orang per gedung. “Karena baru sebentar melihat

untuk saat ini kami belum ada catatan. Kalau nanti ada, akan segera kami sampaikan ke DPUPR,” tandasnya. Sementara itu, menurut Kepala

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun, Thariq Megah selaku penanggung jawab proyek saat meninjau proyek Pondok Lansia tahap I selesai men-

yatakan, saat ini dalam pembangunan proyek Pondok Lansia ada dua proyek. Yakni untuk pekerjaan pembangunan asrama, progresnya dinyatakan sudah selesai 100 persen. Sedang progres pembangunan masjid masih sekitar 15 persen.

“Insya’ Allah, tahun depan ada pembangunan ruang-ruangan lagi. “Yang jelas kalao untuk pembangunan tahap I (pembangunan asrama.red) sudah selesai 100 persen,”jelasnya.

Terkait masalah diatas, sesuai rencana, hasil pembangunan Pondok Lansia akan diresmikan Wali Kota Madiun, Maidi pada Nopember 2023 mendatang. Setelah diadakan penataan. Misalnya penanaman pohon oleh Disperkim dan Dinas Lingkungan Hidup.

“Yang jelas, dalam hal ini, paket pekerjaan masjid teripsah dari proyek yang pertama. Dan pembangunan masjid di Pondok Lansia ditarget selesai pada Desember 2023 mendatang,”jelasThariq Megah. [dar.gat]

Dandim SU Ikuti Seminar Strategi TNI AD dalam Penanganan Permasalahan Papua

Surabaya, Bhirawa Komandan Kodim 0830/Surabaya Utara (SU), Letkol Inf Dharmawan Setyo Nugroho mengikuti Seminar Nasional TNI AD ke-VII Tahun 2023. Seminar secara virtual di Ruang Data Makodim 0830/ SU, Kamis (14/9) ini mengambil tema “Strategi TNI AD Dalam Penanganan Permasalahan Papua”.

Seminar yang berlangsung selama dua hari, yakni tanggal 13-14 September 2023 ini dibuka oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Agus Subiyanto. Dan menghadirkan pembicara dari Kementrian dan Lembaga Pemerintahan Republik Indonesia dari Gedung Prof. Satrio, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Bandung, Jawa Barat.

“Seminar ini diharapkan dapat mencapai sasaran yang diinginkan, yakni mendapatkan gambaran secara utuh tentang permasalahan di Papua. Sekaligus mencari solusi strategis penyelesaian permasalahan tersebut,” kata Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Dudung menjelaskan, seminar ini bertujuan juga untuk memberikan masukan kepada pemegang kebija-

kan. Utamanya tentang strategi pemecahan yang tepat menuju Papua aman dan sejahtera. Untuk itu, sambung Dudung, seminar ini perlu menghadirkan narasumber yang berkecimpung langsung di Papua. Sehingga bisa membahas seputar cara penanganan permasalahan, percepatan pembanggunan dan pen-

Polresta Malang Kota Gelar Bakti Kesehatan Untuk Lansia dan Disabilitas

Bakti Kesehatan yang ditujukan kepada beberapa penyandang disabilitas yang lanjut usia di wilayah Kota Malang, digelar Polresta Malang Kota, Kamis (14/9) kemrin.

Pada kegiatan Bakti Kesehatan kali ini, Polresta Malang

Kota didampingi oleh tim dari

Puskesmas Kecamatan Kedungkandang dan juga Forum Keluarga Disabilitas (FKD)

Kecamatan Kedungkandang mendatangi keempat rumah pasien yang merupakan penyandang disabilitas untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan bantuan.

Kasi Dokkes Polresta Malang Kota, drg. Akhmadi Prabowo, M.M.R.S. mengemukakan, bakti Kesehatan ini dilakukan dengan mengunjungi penyan-

dang disabilitas dan sudah masuk dalam kategori lansia. “Kita kunjungi mereka untuk memastikan kesehatanya terjaga, karena bagaimanapun mereka harus diperhatikan, untuk itu kedatangan kami ini semoga bisa membantu keluarga dalam merawat anggotanya,” papar drg. Akhmadi Prabowo, M.M.R.S. Adapun penyandang disabilitas yang mendapat perhatian kali ini yaitu Sunarsih (62) yang merupakan penyandang disabilitas down syndrome, Rupiah (72) yang meru-

pakan tuna daksa dengan keluhan pusing, Marsiti (68) dengan keluhan nyeri pinggang dan juga Lamina (65) penyandang disabilitas daksa yang memiliki keluhan adanya luka pada kaki kiri.

“Pada kunjungan ini, tim kesehatan tidak hanya melakukan pemeriksaan pada pasien namun juga memberikan imbauan dan edukasi kepada anggota keluarga yang merawat pasien,” ujarnya.

Pihaknya berpesan karena pasien saat ini sudah memasuki lanjut usia, sehingga keluarga harus semakin ekstra dalam memperhatikan apa yang dikonsumsi oleh pasien. Kegiatan Bakti Kesehatan

yang terlaksana pada 4 lokasi berbeda ini, selain melaksanakan pemeriksaan kesehatan namun juga dilakukan pemberian bantuan berupa bingkisan atau paket sembako beserta obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien. Sesuai dengan arahan dan atensi dari Kapolresta Malang Kota Kombes Pol. Budi Hermanto tentunya apabila pasien yang di kunjungi hari ini ada yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan, maka akan tindaklanjuti. “Kalau membutuhkan tindakan lanjutan itu akan kita berikan. Karena bagaimanapun kesehatan saudarasaudara kita ini adalah yang utama,” tandasnya. [mut.gat]

gaplikasian konsep operasi di Papua.

“Semua topik dalam seminari tentunya dikaitkan dengan kondisi dan permasalahan di Papua. Baik di masa kini maupun di masa depan,” pungkas Kasad.

Diketahui, narasumber yang hadir dalam seminar TNI AD ke-VII Tahun 2023 ini diantaranya, Dirjen Otda

Kemendagri RI, Akmal Malik; Ketua Dewan Analisis Strategis BIN, Letjen TNI (Purn) M Munir; Pj Bupati Nduga, Edison Nggwijangge. Kemudian Deputi IV Bidang Koordinasi Hanneg Kemenkopolhukam RI, Mayjen TNI Heri Wiranto dan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Izak Pangemanan. [bed.gat]

Dokes Polresta Malang Kota memberikan layanan kesehatan kepada lansia disabilitas. m taufiq/bhirawa

Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto beserta jajaran meninjau langsung penanganan Karhutla di Gunung Bromo. istimewa

Kajari Kota Madiun, Bambang Panca Wahyudi Hariadi didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun, Thariq Megah selaku penanggung jawab proyek, saat meninjau proyek Pondok Lansia tahap I selesai, Kamis (14/9).

sudarno/bhirawa

Dandim 0830/SU, Letkol Inf Dharmawan Setyo Nugroho mengikuti seminar nasional TNI AD ke-VII secara virtual, Kamis (14/9).

Sampoerna Raih Dua Penghargaan Bergengsi dari The Iconomics

Surabaya, Bhirawa

PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna), yang pada Agustus tahun ini telah genap 110 tahun beroperasi di Indonesia. Mereka berhasil meraih dua penghargaan dalam ajang 4th Indonesia Public Relations Awards 2023 yang digelar di Jakarta oleh The Iconomics, beberapa waktu lalu.

di role model serta terus membangun citra perusahaan yang baik bagi semua kalangan dan masyarakat," ujar Bram, Kamis (14/9).

Penghargaan pertama ialah 4th

Corporate Reputation Awards

2023 Kategori: Consumer Goods Industry dan "PR Persons Award

2023" bagi Direktur Sampoerna, Elvira Lianita.

dalam kriteria ini adalah familiarity sosok di mata publik hingga memiliki pendekatan yang dinamis dan kreatif dalam menjalankan komunikasi institusinya.

"Semoga para pemenang yang mendapatkan penghargaan hari ini, baik yang diterima secara personal dan untuk perusahaan dapat menja-

Kandidat penerima PR Persons Award dipilih melalui beberapa kriteria, meliputi exposure, influence, dan creativity. Termasuk di

BURSA EKONOMI

Didik Suryadi pemilik UMKM Kopi Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo binaan PT Pertamina, saat didepan STAN pameran.

Kopi Kayu Mas Tembus Pameran

Pasar Senggol Istambul Turki

Situbondo, Bhirawa

PT Pertamina (Persero) mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) binaan agar bisa naik kelas serta mampu bersaing menembus pasar global. Sedikitnya ada 71 UMKM mitra binaan Pertamina ini dibawa untuk menghadiri pameran Pasar Senggol di Istambul Turki tahun 2023.

Salah satu diantaranya, Kopi Kayumas Situbondo Jawa Timur mengikuti Festival Pasar Senggol Turki 2023 di Istambul. "Saya sangat bangga Kopi Kayumas Situbondo diajak oleh PT Pertamina Persero untuk bersaing di pasar global," jelas Didik Suryadi, pemilik UMKM Kopi Kayumas Situbondo, Kamis (14/9).

Lebih lanjut Didik Suryadi mengatakan, keikutsertaan dalam pameran dunia tersebut melalui proses yang ketat dan bersaing dengan UMKM Binaan Pertamina yang lain. Akhirnya produksi Kopi Kayumas Situbondo berhasil lolos seleksi dan bisa mengikuti Festival Pasar Senggol Istambul Turki 2023. "Ada 71 UMKM binaan Pertamina yang mengikuti Festival Pasar Senggol Turki 2023 di Istambul. Salah satunya produk Kopi Kayumas Situbondo ini, " tutur Didik.

Didik kembali memastikan, produksi Kopi Kayumas Situbondo mampu bersaing di pasar global. Sebab, produksi Kopi Kayumas Situbondo memiliki potensi yang sangat besar dalam menghasilkan produk berkualitas dan berdaya saing tinggi. Selain itu, sambung Didik, UMKM di Situbondo perlu adanya dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Situbondo agar para pelaku UMKM semakin percaya diri dan tidak ragu untuk memasuki pasar internasional. [awi.bb]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG

HILANG STNK, AG 5104 TI, Honda Supra,Th.2009, Merah Hitam, a/n. Sutamah, Ds. Joho, Kalidawir - T.Agung 1671/IMB/BI-IX/2023

HILANG BPKB,Truck Mitsubishi,Th.2009, Kuning, AG 9987 US, a/n. Marmini, Dsn/Ds. Karangsari, Rejotangan - T.Agung 1672/IMB/BI-IX/2023

Penghargaan di bidang kehumasan ini merupakan hasil yang dipetik dari beragam aktivitas perusahaan yang telah dilakukan Sampoerna selama bertahun-tahun. Sampoerna dipandang telah memperkuat aktivitas komunikasi, khususnya mengenai komitmen menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan di Indonesia, yaitu konsumen dewasa; karyawan, mitra usaha, serta pemegang saham; serta masyarakat luas.

Sementara itu, penghargaan kedua adalah Corporate Reputation Awards. Corporate Reputation

Awards didasarkan penilaian reputasi perusahaan yang mengacu pada riset online dengan ribuan responden dari berbagai kalangan usia, kota dan berpedoman pada 3 parameter, meliputi business & commercial reputation; people & leadership reputation; dan social & citizen reputation. Sampoerna dinilai selalu berkomitmen menciptakan nilai tambah bagi masyarakat luas. Pertama, Sampoerna berkomitmen untuk investasi jangka panjang. Sejak 2005, Sampoerna telah berinvestasi senilai US$6,3 miliar di Indonesia. Awal 2023 lalu, Sampoerna juga mencatatkan pencapaian strategis dengan peresmian dan pelepasan ekspor perdana dari fasilitas produksi produk tembakau inovatif bebas

asap di Karawang, Jawa Barat.

Fasilitas produksi ini merupakan yang pertama di Asia Tenggara dan ketujuh di dunia, serta ditujukan untuk memenuhi permintaan pasar ekspor di kawasan Asia Pasifik maupun pasar domestik. Realisasi investasi ini menjadi bagian dari upaya Sampoerna untuk turut mendukung prioritas pemerintah dalam mendorong investasi dan meningkatkan ekspor barang jadi.

Kedua, Sampoerna juga telah menciptakan lapangan kerja yang luas di Indonesia. Pada Agustus 2023, Sampoerna dan 38 Mitra Produksi Sigaret (MPS) mempekerjakan lebih dari 71.000 karyawan. Perseroan juga mengoperasikan 7 fasilitas produksi milik Perseroan serta bekerja sama dengan 38 MPS

yang dimiliki oleh pengusaha dan koperasi lokal. Melalui pemasok, Sampoerna juga secara konsisten menjalankan program kemitraan dengan 22.000 petani tembakau dan cengkih.

Ketiga, Sampoerna memposisikan Indonesia sebagai hub yang penting untuk ekspor barang dan jasa. Saat ini, Sampoerna telah melakukan ekspor barang jadi ke lebih dari 40 tujuan ekspor dan ekspor layanan di bidang teknologi, keuangan, digital, hingga personalia, ke 39 negara di dunia. Saat ini, Sampoerna menyerap sekitar 3.000 karyawan di Indonesia untuk ekspor layanan ini. Diharapkan, ketiga hal tersebut dapat menciptakan nilai tambah jangka panjang yang berkelanjutan bagi perekonomian di Indonesia. [geh.bb]

Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan optimis target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pasar tahun 2023 ini bisa terpenuhi.

Kepala Disperindag Kabupaten Pasuruan, Diana Lukita Rahayu menyampaikan target pendapatan Rp 7 miliar berasal dari retribusi pasar serta sewa aset yang dimiliki oleh Disperindag Kabupaten Pasuruan.

"Hingga kini, kita terus berusaha keras untuk mencapai target itu. Tentu, tahun ini optimis bisa tercapai," ujar Diana Lukita Rahayu, Kamis (14/9).

Kepala Bidang Perdagangan pada Disperindag, Deddy Irawan, menambahkan khusus untuk retribusi pasar daerah, Disperindag menargetkan pendapatan sebesar Rp 5,1 miliar. Besaran angka tersebut diharapkan bisa diperoleh dari 15 pasar

Sampang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Merangkaknya harga beras lokal tersebut, berdampak langsung pada masyarakat. Sehingga, membuat gejolak pada perekonomi-

daerah yang tersebar di Kabupaten Pasuruan. Pasar yang dimaksud adalah Pasar Gempol, Bangil, Pandaan, Sukorejo, Prigen, Wonorejo, Gondangwetan, Ngempit, Warungdowo, Pasrepan, Winongan, Grati, Purwosari, dan Nguling.

Termasuk juga ada satu pasar wisata, yakni Pasar Cheng Hoo Pandaan.

an masyarakat kecil.

" Sungguh sangat berat bilamana harga beras terus melambung. Sedangkan pendapatan keluarga kami sangat kecil sehingga ada efek guncangan dalam rumah tangga," kata AhmAd (42) , Kamis (14/9/23).

Dengan lonjakan harga beras tersebut, Kadisprindag Kabupaten Sampang Hj. Chairiyah melakukan pendistribusian stabilisasi pasokan dan harga pasar (SPHP) dari Bulog dan mulai ada pengiriman ke sejumlah Kecamatan diantaranya Kecamatan Karang Penang dan Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.

baru mencapai sekitar Rp 3,5 miliar dari target Rp 5,1 miliar. Yang artinya, baru sekitar 70 persen terpenuhi," kata Deddy Irawan. Disisi lainnya, pihak Disperindag terus berupaya melakukan upaya penagihan. "Ada pihak yang menunda pembayaran, tapi kita tetap berusaha untuk melakukan penagihan secara intensif," jelas Deddy Irawan. [hil.bb]

Penjual beras pasar Sampang

"Lonjakan harga beras, kita sudah melakukan pendistribusian dari Bulog. sekarang udah mulai ada pengiriman ada juga omben ke Karang Penang, "ujarnya. Lanjut Hj. Chair-

iyah, Pengiriman itu dilakukan guna mengantisipasi darurat pangan rakyat. Beras tersebut dijual sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat. Pihaknya juga mengatakan akan bekerjasama dengan dinas pertanian untuk melakukan hal yang sama , salah satunya adalah operasi pasar. dijual sesuai jadi untuk mengantisipasi Terhadap Tingkat kemampuan masyarakat kebutuhannya itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap beras kita sudah melakukan kerjasama dengan Bulog untuk memenuhi atau mengantisipasi adanya kekurangan, "ungkapnya. "Kemudian, dinas pertanian, juga akan melakukan hal yang sama yaitu dari pertanian mungkin ada kegiatan operasi pasar seperti itu,"tambahnya. [lis.bb]

Bersinergi Penegakan Hukum, LPS Gandeng Kejaksaan RI

Memperkenalkan eksistensi kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada publik juga sebagai sarana untuk memperkuat sinergi kerja sama antara LPS dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN (Jamdatun) khususnya dalam penegakan hukum yang sudah terjalin lama.

Oleh:

Achmad Tauriq Imani, Kota Surabaya

rus BPR sebagai gambaran upaya penegakan hukum yang dilakukan LPS kepada pengurus bank yang menyebabkan bank gagal," paparnya.

Achmad Tauriq Imani/bhirawa

sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) untuk memperkuat sinergi kerja sama antara

LPS menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) terkait fungsi, tugas dan wewenang kepada jajaran dan Kejaksaan Agung RI, khususnya bidang perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Direktur Eksekutif Hukum LPS, Ary Zulfikar menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung RI atas kerja sama dan sinergi yang telah terjalin dengan baik dalam penanganan permasalahan hukum yang terjadi di beberapa bank gagal yang ditangani LPS. "Sosialisasi dan FGD ini adalah sebuah kehormatan sekaligus kesempatan berharga bagi LPS untuk menyampaikan kembali pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagaimana diatur dalam UU LPS khususnya yang terkait dengan upaya penegakan dan penanganan kasus hukum pada bank sesuai dengan kewenan-

gan LPS," terangnya, Kamis (14/9). Kegiatan sosialisasi dan FGD merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahunnya bersama aparat penegak hukum di berbagai wilayah. Untuk itu, pihaknya berharap melalui FGD dan sosialisasi dapat menyampaikan posisi dan kedudukan LPS sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang penjaminan dan resolusi bank. Di mana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Kami mengharapkan kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi LPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tetapi juga bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia khususnya jajaran Kasi Datun dan JPN di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan kepada direktur atau pengu-

Menurutnya, sinergi yang terjalin antar kedua lembaga dapat memberikan hasil yang optimal dalam rangka penegakkan hukum dan pengembalian dana yang telah dikeluarkan LPS dalam proses likuidasi.

Hal ini pun tentunya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dengan menghadirkan efek jera bagi para pengurus bank sehingga dapat lebih berhati-hati dalam mengelola dana simpanan masyarakat. Selama kurun waktu 16 tahun, berdasarkan data per Agustus 2023, LPS telah membayar klaim penjaminan terhadap nasabah lebih dari 119 bank yang dicabut izin usahanya dan melakukan penyelamatan terhadap satu bank umum berdampak sistemik. Adapun jumlah simpanan yang dijamin LPS saat ini adalah sebesar Rp 2miliar per nasabah per bank. Berdasarkan UU PPKSK, LPS diberikan peran dan kewenangan baru dalam menghadapi krisis perbankan yang mungkin terjadi dengan membentuk apa yang disebut Program

Restrukturisasi Perbankan atau PRP. Direktur Perdata Jamdatun Kejaksaan RI, Hermanto mengatakan, Jamdatun dan LPS sama-sama memiliki tugas yang diberikan oleh undangundang dalam melaksanakan tugas negara dan melayani masyarakat. Selanjutnya, untuk memberikan rasa aman masyarakat terhadap lembaga keuangan, koordinasi di antara regulator, dan pemangku kepentingan, termasuk dalam hal ini dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia khususnya Bidang Perdata dan TUN memang sangat diperlukan. "Kami berharap kegiatan ini dapat terselenggara secara rutin dan berkesinambungan sehingga dapat dilakukan pertukaran informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan bagi masing-masing lembaga sehingga semua pihak menjadi lebih memahami mengenai kondisi stabilitas sistem keuangan," jelasnya. Oleh karenanya, perlu dukungan dan peran aktif dari seluruh pihak untuk menjadikan bank sebagai penyedia layanan perbankan yang bergerak lincah, kontributif dan tahan tekanan dengan pengelolaan yang andal dan akuntabel. [bb]

GALERI JAWA TIMUR

LPS

Dalam sambutannya Founder and CEO The Iconomics Bram S. Putro mengatakan, ajang penghargaan tahunan yang diinisiasi The Iconomics ini menjadi momentum bagi para institusi dalam membangun citra organisasi dengan pertimbangan publik memainkan peran penting untuk membangun reputasi perusahaan.

Sampang, Bhirawa Harga beras lokal di Kabupaten Sampang tembus Rp. 15 ribu per-kg. Hal ini disampaikan oleh warga Kelurahan Karang Dalem,Kecamatan

sawawi/bhirawa

Optimis Target Retribusi Pasar Terpenuhi

PLN NP Buka Peluang bagi Para Investor

Surabaya, Bhirawa

PLN Nusantara Power (PLN NP) menandai tonggak penting dalam perjalanannya menuju pengembangan energi berkelanjutan dengan menyelenggarakan Investor Day sebagai bagian dari NP Connect 2023. Momen pertemuan antara Perusahaan dengan strategic partner dan para calon strategic partner ini menawarkan peluang kerjasama dalam proyek-proyek pengembangan pembangkit PLN NP ke depan.

total kapasitas 6,3 GW. Selain itu, Perusahaan juga membidik bebera-

Saat ini, PLN NP mendapatkan penugasan 131 proyek pengembangan bisnis pembangkit RUPTL yang tersebar di seluruh nusantara dengan

pa proyek additional demand dengan total kapasitas 3000 MW. Mayoritas pengembangan pembangkit tersebut merupakan proyek energi baru terbarukan, hal ini menjadi wujud keseriusan dan komitmen PLN NP dalam menghasilkan energi bersih dan terbarukan guna mendukung program Net Zero Emission.

Direktur Pengembangan Bisnis Dan Niaga PLN NP, Muhamad Reza men-

jelaskan kekuatan Perusahaan yang dapat disinergikan dengan para investor. Saat ini PLN NP mengelola pembangkit dengan kapasitas terpasang lebih dari 23.600 MW, dimana 18.000 MW dimiliki penuh dan 5.600 MW dikembangkan bersama mitra strategis.

“Dengan pengalaman hampir 3 dekade di bidang pembangkitan, PLN NP mampu memberikan solusi bisnis end-to-end untuk berbagai jenis pem-

bangkit listrik. Solusi bisnis tersebut meliputi operation & maintenance (O&M), maintenance repair overhaul (MRO), engineering procurement construction (EPC), sparepart / material, green power, power quality dan asset light,” terangnya, Kamis (14/9).

Untuk itu, peluang bagi para investor untuk berkerjasama dengan PLN NP dalam berbagai proyek pengembangan pembangkitan ter-

buka lebar. Investor Day menjadi pintu untuk memberikan gambaran terkait pengembangan bisnis PLN NP ke depan serta mekanisme partnership. Calon strategic partner yang ingin berkolaborasi dengan PLN Nusantara Power untuk mengembangkan pembangkit listrik dapat menyampaikan minatnya melalui Expression of Interest (EOI) PLN Nusantara Power.[riq]

Jurus Wali Kota Eri Cahyadi Kendalikan Inflasi Surabaya

Wali Kota Surabaya Eri

Cahyadi bersama Tim

Pengendali Inflasi Daerah

(TPID) Kota Surabaya berhasil

menekan laju inflasi Surabaya

pada Agustus 2023. Operasi

pasar, penyederhanaan rantai distribusi, hingga subsidi transportasi pada barang kebutuhan pokok (Bapok) menjadi salah satu jurus dari sekian jurus yang dilakukan oleh TPID Kota Surabaya dalam menekan laju inflasi.

Berdasarkan data Badan Pusat

Statistik (BPS) per Agustus 2023, di

Kota Surabaya terjadi inflasi month to month (m-to-m) sebesar 0,14 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,76, dan angka ini sudah menurun karena pada bulan Juli 2023 masih sebesar 0,15 persen. Sedangkan inflasi year on year (y-on-y) sebesar 4,33 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,76, dan angka ini sudah menurun karena pada bulan Juli 2023 masih sebesar 4,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,6.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersyukur karena inflasi Surabaya terkendali dan cenderung turun. Menurutnya, laju inflasi cenderung terkendali akibat komoditas yang mengalami inflasi tidak terlalu signifikan kenaikannya dibanding komoditas yang mengalami penurunan harga. “Komoditas bapok yang meningkat harganya masih dapat dikontrol melalui operasi pasar dan penyederhanaan rantai distribusi. Selanjutnya adalah rutin melakukan pemantauan dan pengawasan harga di pasar,” kata Wali Kota Eri beberapa waktu lalu.

Menurutnya, komoditas yang menjadi penyumbang utama terjadinya inflasi di seluruh kabupaten/kota berdasarkan IHK di Provinsi Jawa Timur adalah beras. Namun, harga beras di Kota Surabaya masih berada di bawah HET (Harga Eceran Tertinggi) dibandingkan di daerah lain yang sudah mengalami kenaikan. “Jadi, sekarang ini harga dasar dari Bulog sudah naik, sehingga tidak mungkin tidak naik harganya di sejumlah daerah. Nah, di Surabaya kita menjaga harganya itu, kita mensubsidi ongkos transportasinya, sehingga harga dari Bulog itu tidak berubah sampai di tempat pedagang jualan, sehingga naiknya tidak terlalu tinggi,” kata dia.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga bekerjasama dengan daerah-daerah

lainnya untuk memenuhi sejumlah kebutuhan pokok di Surabaya. Meskipun sudah menjalin kerjasama, tidak mungkin Surabaya mensubsidi pupuknya, karena memang tidak diperbolehkan. “Namun, yang bisa disubsidi adalah ongkos transportasinya, sehingga harganya tidak terlalu tinggi ketika dijual oleh pedagang,” ujarnya.

Di samping itu, Pemkot Surabaya juga melakukan pemenuhan suplai komoditas barang kebutuhan pokok langsung dari kelompok tani kepada para pedagang pasar. Melalui cara ini, harga komoditasnya lebih terjangkau, sehingga kenaikan maupun penurunan harga komoditas tersebut dapat tetap terkendali. “Selanjutnya, pelibatan Bulog juga tetap diprioritaskan dalam operasi pasar komoditas beras agar harganya tetap

stabil. Kolaborasi dan konsolidasi dengan berbagai stakeholder juga tetap dilakukan agar laju inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Yakni, melakukan pemantauan dan pengawasan harga yang ada di pasar,” katanya. Sementara itu, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji menjelaskan bahwa secara garis besar TPID Kota Surabaya menggunakan strategi 4K dalam upaya pengendalian inflasi Surabaya. 4K itu adalah menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. Agus lalu menjelaskan secara rinci strategi 4K itu. Pertama, Keterjangkauan Harga. Dalam hal ini, Pemkot Surabaya sudah menggelar Operasi Pasar, Pasar

Murah dan juga Gerakan Pangan Murah. Bahkan, pada bulan September ini, ia memastikan pihaknya akan melakukan operasi pasar dengan mendistribusikan sebanyak 52 ton beras SPHP perminggu ke pasar-pasar utama di Surabaya. Ada pula distribusi minyak goreng merk Minyakita sebanyak 114 ribu liter selama September. Sedangankan untuk Pasar Murah, pemkot menggelar rutin 4 lokasi di setiap minggunya dengan menyediakan komoditas beras, gula, minyak goreng, telur, daging ayam serta produk makanan olahan lainnya dengan menjual harga yang lebih murah dibandingkan harga pasaran. Rencana ke depan, Gerakan Pangan Murah digelar sebulan sekali di beberapa lokasi sekaligus.

Ke depannya, Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah ini akan digabung supaya lebih luas jangkauannya. “Selain itu, kita juga melakukan pemantauan harga ke pasar-pasar di Surabaya. Jadi, ada monitoring dan evaluasi perkembangan harga yang terus kami lakukan,” kata dia. Kedua, Ketersediaan Pasokan. Dalam hal ini, Pemkot Surabaya rutin melakukan pemantauan ketersediaan barang kebutuhan pokok melalui aplikasi dan ditindaklanjuti juga dengan survei ke pasar-pasar di Surabaya.

Pemkot juga menggalakkan gerakan menanam di lahan aset Pemkot Surabaya, di pekarangan warga, lahan petani konvensional, dan lahan petani pembudidaya/petani perkotaan. “Kita juga berkoordinasi dengan sejumlah daerah penghasil komoditas strategis di Jawa Timur,” katanya. Ketiga, Kelancaran Distribusi. Demi menjaga kelancara distribusi, Pemkot Surabaya melakukan penyederhanaan rantai distribusi hingga mensubsidi transportasi penyaluran barang kebutuhan pokok. Keempat, Komunikasi Yang Efektif. Dalam hal ini, pemkot selalu rutin melakukan rapat koordinasi dan evaluasi untuk mengendalikan inflasi Surabaya, sehingga apabila ditemukan sedikit kenaikan harga, pemkot langsung melakukan langkah-langkah konkret hasil dari rapat koordinasi dan evaluasi itu.

“Melalui berbagai cara itu, kami bersyukur saat ini harga bahan pokok di Kota Surabaya dalam kondisi stabil dan tidak terjadi fluktuasi kenaikan yang tajam serta dapat dikatakan hampir sama dengan harga rata-rata di seluruh Jatim. Alhamdulillah juga stok ketersediaan bahan pangan di Kota Surabaya sampai saat ini aman dan terkendali, terutama komoditas beras karena kita bekerjasama dengan banyak pihak,” pungkasnya. (ADV)

Gelar Rakor Pembahasan PAPBD 2023

Komisi E Minta OPD Mitra Kerja Perhatikan Ketersediaan Waktu

DPRD Jatim, Bhirawa

Komisi E DPRD Jatim menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah OPD yang menjadi mitra kerjanya dalam rangka optimalisasi dan efisiensi program anggaran pada Perubahan

APBD Jatim 2023 di kantor Bakorwil Malang, Rabu (13/9) kemarin.

Wakil ketua Komisi E DPRD Jatim

Hikmah Bafaqih mengatakan bahwa tujuan utama rakor ini adalah untuk mengefektifkan anggaran masingmasing OPD bisa berjalan dengan baik. Mengingat, waktu efektif pelaksanaan

P-APBD Jatim 2023 hanyalah 45 hari.

“Makanya usulan apapun yang akan kita mintakan kepada Pemprov Jatim supaya didesain OPD harus kita pertimbangankan dengan kesediaan waktu yang ada,” jelas politikus asal PKB.

Hikmah juga meminta program rehab fisik yang tergolong berat sedapat mungkin dihindari, kecuali untuk melanjutkan program yang sudah ada.

“Lebih baik anggaran yang tersedia itu diprioritaskan untuk program-program lain yang sudah menunggu direalisasikan,” katanya.

Begitu juga untuk program yang spesifik seperti masalah pendidikan, kata Hikmah memang Komisi E merekomendasikan supaya ada pembangunan sekolah SMA/SMK baru. Namun sebelum dilak-

sanakan, hendaknya Dinas Pendidikan Jatim memiliki peta lokasi dan rasionalisasi dengan jumlah warga belajar, serta kemampuan anggaran yang dimiliki.

“Beban kita itu cukup berat, sebab untuk mensupport BPOPP SMA/SMK saja, Pemprov Jatim baru mampu memenuhi 9 bulan untuk sekolah negeri, dan 6 bulan untuk sekolah swasta,” ungkapnya. Komisi E berharap kebutuhan BPOPP

itu sebisa mungkin dipenuhi selama 12 bulan baik untuk sekolah yang berstatus negeri maupun swasta. Kalaupun tak mencukupi diharapkan perbedaannya jangan terlalu besar. Dia juga memahami bahwa tahun ini, Pemprov Jatim mengangkat sebanyak 7744 passing grade 1 yang sempat terlantar sekian tahun, akhirnya disetujui oleh Kemenpan RB. Bahkan pekan depan sudah

ada pengumuman formasinya dimana saja.

“Itu artinya dibutuhkan dana yang tidak sedikit sebab gaji bulanan 7744 itu besar. Apalagi PPPK memang dibutuhkan, terutama di sektor pendidikan dan non pendidikan. Makanya perlu dirasionalisasi, penting iya, wajib iya tapi bagaimana dengan kemampuan anggarannya,” kata Hikmah. Sebaliknya, pada sektor kesehatan,

Desak Pemprov Fokus Persoalan Stunting dan Kemiskinan

DPRD Jatim, Bhirawa

DPRD Jatim meminta Pemprov persoalan stunting dan kemiskinan menjadi perhatian utama dalam PAPBD 2023. Apalagi tahun ini jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak juga akan berakhir akhir tahun 2023.

Hal ini disampaikan anggota

DPRD Jatim dari Fraksi Golkar, Kodrat Sunyoto. Menurutnya, permasalahan stunting masih cukup besar di Jatim, bila dihubungkan dengan target yang telah di tetapkan

Presiden melalui Perpres no 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dimana dalam Perpres itu, mengamanatkan target pengurangan stuting secara nasional mencapai 14 persen di tahun 2024, guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2O3O. “Angka stunting kita masih di kisaran 19 persen. Padahal target Presiden harus turun maksimal mencapai 14 persen. Sehinga kita masih ada kelebihan 5 persen. Ini harus didorong agar persoalan ini bisa

menjadi priorotas,” ujar Kodrat. Kodrat menambahkan, belum lagi persoalan Keminskinan ekstrem yang juga harus di lakukan penurunan jumlahnya di Jatim. Ini juga perlu konsentrasi penuh Pemprov Jatim untuk mengatasinya.

Dijelaskan politisi yang akan maju lagi sebagai anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) sama, Lamongan-Gresik, tidak hanya stunting dan kemiskinan ekstrem yang menjadi pekerjaan rumah untuk Jatim. Menurutnya, ada lima pekerjaan ru-

mah yang harus di selesaikan oleh Gubernur Khofifah sebelum mengakhiri masa jabatannya. Yakni stunting, kemiskinan, pernikaham anak dibawah umur dan pengangguran terbuka.

“Ini yang harus diselesaikan minimal di kurangi pada tahun 2023 prosentasenya. Sehingga ini bisa menjadi akhir manis Gubernur Khofifah dalam mengakhiri masa jabatannya. Meski belum bisa menurunkan secara maksimal,” tegasnya.

“Karenanya di PAPBD 2023 ini untuk menurunkan persoalan Jatim harus menjadi prioritas,” pungkasnya. (geh*)

kata Hikmah untuk program biaya bantuan layanan kesehatan untuk orang miskin muncul anomali. Pasalnya, banyak piutang RS membengkak tapi biamaskin di dinas kesehatan justru tak terserap bahkan dikembalikan.

“Saya menduga ada masalah dan kendala administrasi karena proses dan mekanismenya tak sederhana. Sebab kalau dibikin sederhana khawat-

ir membengkak. Makanya kita minta dilakukan evaluasi,” ujar mantan ketua PW Fatayat NU Jatim ini. Kalau anggaran sampai dikembalikan, lanjut Hikmah bisa jadi akan mendapatkan evaluasi dari Kemenkeu sehingga tahun depannya dilarang menganggarkan lagi padahal program itu sangat dibutuhkan masyarakat. Hal senada, Zeiniye anggota Komisi E ini berharap BPOPP antara sekolah negeri dan swasta disamakan karena tujuannya sama-sama mencerdaskan anak bangsa.

“Kami bersyukur BPOPP untuk sekolah negeri ada tambahan 3 bulan menjadi 9 bulan dan sekolah swasta bertambah 1 bulan menjadi 6 bulan. Tapi kalau memungkinkan ya 12 bulan dan disamakan,” kata politikus asal F-PPP.

Masih di tempat yang sama, Kadindik Jatim Aries Agung Paiwai mengatakan bahwa BPOPP untuk sekolah negeri awalnya hanya untuk 6 bulan, namun pada P-APBD 2023 ada tambahan 3 bulan sehingga totalnya menjadi 9 bulan. Sedangkan untuk sekolah swasta dari yang awalnya 5 bulan ditambah 1 bulan menjadi 6 bulan.

“Pertimbangannya, sekolah negeri tidak boleh menarik iuran sehingga penambahannya agak dilebihkan. Sedangkan sekolah swasta kami bagi rata karena jumlahnya empat kali lipat dari sekolah negeri. Masukan komisi E itu tentu akan kami pertimbangkan dengan melihat proporsional dan anggarannya serta kondisi masiing masiing sekolah. Mengingat, BPOPP itu dasarnya adalah jumlah siswa,” katanya.

Sementara menyangkut pendirian SMA/SMK baru di Jatim, kata Aries belum bisa direalisasi lantaran sudah ada Pergub yang tak bisa dilanggar. Yakni adanya moratorium SMA/SMK di Jatim.

Menariknya, Kepala Bapeprov Jatim Jatim Moh Yasin juga turut hadir memberikan penjelasan bahwa kebutuhan anggaran sesuai usulan tambahan mitra komisi E secara total mencapai Rp1,2 triliun. Namun setelah dikaji TAPD hanya bisa diakomodir sekitar Rp400 miliar.

“Tentunya nanti juga akan ada catatan dari komisi E kira kira program apa saja yang belum diakomodir tapi menurut pembahasan itu lebih prioritas, tentu itu akan kami pertimbangkan pada saat rapat Bangggar,” kata Yasin. Pada dasarnya pembahasan Raperda P— APBD Jatim 2023 ini masih terus berproses. Dan tentunya kita juga akan melihat potensi pendapatan, dan potensi belanja sehingga APBD Perubahan ini benar-benar sesuai dengan aspirasi semua masyarakat. (geh*)