HALAMAN
BC3
Jabar
+ Nasional RABU, 18 APRIL 2018
KPK Sebut 18 Gubernur dan 75 BupatiTerjerat Kasus Korupsi
Nasional
KPU Minta Kemendagri Urus 6,7 Juta Warga yang Tak Punya e-KTP
NET
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) tengah akan buat aturan agar warga yang tidak memiliki KTP elektronik dapat menggunakan hak pi lihnya dalam Pemilu, baik Pilkada 2018, Pilpres dan Pileg 2019 menggunakan surat keterangan atau Suket. Mengingat, data yang diperoleh KPU seba nyak 6,7 juta dari 152,2 juta pemilih masuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) belum memiliki e-KTP. Namun Kementerian Dalam Negeri tak sejutu Suket jadi pengganti e-KTP untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mendorong pemerintah dalam hal ini Kemendagri untuk menyiapkan agar semua warga dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilu. ”Oleh karena itu kami mendorong pemerintah dan terus berkoordinasi dengan pemerintah juga DPR agar membuat langkah-langkah lebih optimal. Supaya seluruh warga negara dapat menggunakan hak politiknya dalam Pemilu,” kata Wahyu ditemui di KPU, Jakarta, Selasa (17/4/2018). Dalam rapat konsultasi dengan pemerintah, Kementerian Dalam Negeri menyatakan akan meningkatkan pelayanan terhadap warga dalam membuat e-KTP. Presiden Jokowi pun meme rintahkan jajarannya agar pelayanan pembuatan e-KTP maksimal satu jam jadi. “Kita tahu pemerintah juga sedang berusaha keras menyelesaikan permasalahan tersebut dengan meningkatkan pelayanan pembuatan e-KTP. Kita berupaya agar warga negara dapat menggunakan hak politiknya dalam pemilu,” ujar dia. (net/bis)
Transaksi Uang Kartal Bisa Tekan Korupsi
NET
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap semua kepala daerah bisa menjaga Pilkada yang berintegritas.
M NET
KETUA DPR Bambang Soesatyo mengharapkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal segera dibahas dan diselesaikan. Menurutnya, payung hukum itu diperlukan untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Bamsoet mengatakan, transaksi uang kartal atau tunai sering disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi, terorisme serta bisnis ilegal lainnya. Biasanya, para pelaku kejahatan demikian berupaya menghindari transaksi melalui lembaga keuangan. Sebab, jika melalui lembaga keuangan, akan sangat mudah dilakukan pelacakan terhadap transaksinya. “Para pelaku tindak pidana lebih memilih menggunakan uang tunai agar transaksi kejahatannya tidak mudah terdeteksi,” ujar Bamsoet dalam acara Diseminasi RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal bertema ‘Optimalisasi Penelusuran Aset Hasil Tindak Pidana Melalui Regulasi Pembatasan Transaksi Uang Kartal’ di Gedung PPATK, Jakarta, Selasa (17/4/2018). Lebih jauh Bamsoet mengatakan, PPATK kerap kesulitan melacak aliran dana kasus korupsi. Para penyidik pun sukar untuk menelusuri kembali transaksi tersebut karena tidak tercatat dalam sistem keuangan. Bahkan, pembiayaan sejumlah aksi teror juga melalui transaksi tunai, baik dari dalam maupun luar negeri. Karena tunai dan tidak tercatat, aparat berwenang sulit untuk melakukan pelacakan,” kata Bamsoet. Lebih lanjut, Politikus Golkar itu mengatakan besaran jumlah transaksi tunai di suatu negara memiliki korelasi dengan indeks korupsinya. Negara dengan jumlah transaksi tunainya tinggi, katanya, memiliki persepsi tingkat korupsi yang lebih buruk jika dibandingkan dengan negara yang transaksi tunainya rendah. (net/bis)
enurut W a k i l K e t u a K P K , Basaria Panjaitan, ia menuntut pasangan calon (Paslon) untuk jujur dan berintegritas karemdidasari kenyataan hingga saat ini tercatat 18 gubernur dan 75 bupati/wali kota atau wakilnya terjerat kasus korupsi. “Saya berharap, pemimpin terpilih di Jawa Barat nanti jangan sampai masuk grup ini,” ujar Basaria saat memberikan sambutan di acara pembekalan antikorupsi dan deklarasi LHKPN pasangan calon kepala dae-
rah se-Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Selasa (17/4/2018). Basaria mengatakan, rata-rata biaya pilkada bupati/wali kota sekitar Rp 20-30 miliar, sedangkan kekayaan calon ratarata Rp 7-9 miliar. Jadi, kalau dihitung-hitung kekayaan yang dimiliki semua calon memberikan hartanya masih kurang. “Itu lah sebabnya berbagai cara dilakukan oknum untuk memenuhi kebutuhannya. Kesenjangan ini biasanya dimanfaatkan oknum dengan memungut 10-30 persen dari nilai proyek atau diijon dari SKPD,” katanya. Ia mengatakan KPK
akan mengawal peserta dan penyelenggara pemilu, agar tidak terjadi konflik kepentingan. Tahun ini, kata dia, KPK mulai pencegahan dari awal dengan harapan proses dalam pemilihan kepala daerah g tak terjadi tindak pidana korupsi jadi lebih awal. Faktanya, penanganan tindak pidana korupsi yang ada di KPK se-
belum jadi keplaa daerah pun ada yang sudah melakukan tindakan korupsi. “Jadi kita lebih awal datang tujuannnya baik, hanya satu yang diharapkan agar tak masuk ranah korupsi,” katanya. Pilkada yang berintegritas, kata dia, harus terwujud dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati/ Wali Kota dan Wakil Bu-
“Itu lah sebabnya berbagai cara dilakukan oknum untuk memenuhi kebutuhannya. Kesenjangan ini biasanya dimanfaatkan oknum dengan memungut 10-30 persen dari nilai proyek atau diijon dari SKPD.” pati/Wali Kota se-Jawa Barat 27 Juni mendatang. Para paslon dituntut jujur dan tidak masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Selain itu, semua ide yang dijanjikan kepada pemilih harus dilaksanakan dengan baik. (net/bis)
Kemendag Wajibkan Distributor Laporkan Stok Bahan Kebutuhan Pokok KEMENTERIAN Perdagangan mewajibkan distributor, subdistributor, hingga agen melaporkan stok bahan kebutuhan pokok yang dimiliki untuk mengantisipasi pe nimbunan menjelang bulan puasa. “Antisipasi penimbunan sudah kami lakukan dengan Permendag Nomor 20/2017 yang mewajibkan semua distributor, subdistributor dan agen melaporkan stok barang yang dimiliki,” kata Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag, Bachrul Chairi di Hotel Amarossa Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/4/2018). Bahrul mengatakan, dengan kewajiban pelaporan tersebut, ketersediaan barang kebutuhan pokok bisa terpantau dengan baik dan berujung pada stabilitas harga. Apabila pelaku usa-
“Kami mengusulkan sistem ganjil-genap yang melintas ke wilayah Jawa barat, prediksi ada kenaikan lima sampai sepuluh persen.”
NET
ha distribusi tidak melaporkan tanda daftar jumlah stok, pengadaan, penyaluran kebutuhan pokok, mereka diancam pembekuan usaha. “Jadi dalam kondisi tertentu setiap pelaku usaha wajib memberikan data dan informasi
mengenai pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok jika diminta oleh direktur jenderal perdagangan dalam negeri,” katanya. Ia berharap dengan informasi transparan ini, satuan tugas pangan dapat memiliki data yang
valid untuk melakukan langkah selanjutnya untuk mengantisipasi gejolak harga dan ketersediaan barang. “Dengan demikian kita tidak khawatir penimbunan sekarang. Dua tahun terakhir ini berhasil dilakukan Satgas
dengan pendataan,” katanya. Selain mewajibkan distributor hingga agen melaporkan ketersediaan stok, dalam upaya menjaga stabilisasi harga, Kemendag juga melakukan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Pemda, Bulog, kepolisian, dan Bank Indonesia dalam hal mengantisipasi gejolak harga. (net/bis)