HALAMAN
A7
NEWS+A
“Merdeka hanyalah sebuah jembatan, Walaupun jembatan emas.., di seberang jembatan itu jalan pecah dua: satu ke dunia sama rata sama rasa.., satu ke dunia sama ratap sama tangis!” Dr. Ir. H. Soekarno Presiden RI Pertaman
KAMIS, 14 JULI 2016
... Dana Reklamasi Tambang
Diduga ‘Menguap’ DARI HAL A1...
Namun pernyataan berbeda justru disampaikan Kepala Bidang Pertambangan Dinas PSDAP Kabupaten Cianjur Iman Budiman. Saat dikonfirmasi tentang jumlah IUP yang saat ini beroperasi Iman hanya mengku jumlahnya hanya 65 perusahaan bukan 85 seperti yang ada di laporan Pemrov Jabar. Tapi iman tidak menampik jika jaminan reklamasi yang disetorkan para pengusaha sebelum pengelolaan pertambangan dialihkan ke provinsi, dana tersebut memang disimpan di Dinas PSDAP dalam bentuk deposito yang saat ini sudah diserahkan kepada pihak Pemrov Jabar tidak lama sesudah adanya pengalihan kewenangan pengelolaan pertambangan dari Pemkab Cianjur ke Pemprov Jabar. “Kalau dulu memang di simpan di kita (PSDAP) berupa deposito, tapi sekarang sudah kita serahkan ke Dinas ESDM Provinsi Jabar berupa jaminan sebanyak 65 deposit dan tidak bisa dicairkan oleh mereka,” ujar Iman kepada “BC” di ruang kerjanya, Rabu (13/7). Dijelaskannya, deposit jaminan reklamasi tersebut baru bisa dicairkan dan dilaksanakan ketika pengusaha tambang tidak
melaksanakan kewajiban reklamasinya serta izin pengelolaan tambang sudah habis. Hingga saat ini ungkap dia, dari 65 perusahaan tambang batuan sama sekali belum ada yang melaksanakan reklamasi, karena izinnya masih berlaku. “Sampai saat ini belum ada yang melakukan reklamasi, karena izinnya masih berlaku,” kata Iman. Iman mengaku, pihaknya sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rekonsialiasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) seperti di Bali, Semarang dan Surabaya. Karena kewajiban pemegang izin pertama harus memiliki IUP, terlebih dalam pelaksanaan kegiatan tidak langsung menambang, karena ada kegiatan sarana prasarana lokasi tambang sebelum produksi. Lalu, setelah produksi harus membayar pajak sesuai produksi. “Saat ini dari 65 pertambangan yang terdaftar, tinggal 20 usaha tambang yang masih aktif izinnya. Sedangkan sisanya tidak diketahui apakah diurus perpanjangannya atau tidak, karena sudah dialihkan,” ungkapnya. Menanggapi ini, Direktur Institute Social Economic and Development
(INSIDE), Yusep Somantri mengatakan, prosedur untuk pengelolaan dana jaminan reklamasi sudah jelas disebutkan dalam Permen ESDM nomor 18 tahun 2008 tentang Reklasmasi dan Penutupan Tambang. Dimana, dana yang disetorkan oleh pengusaha itu seharusnya disimpan di rekekning penampungan bank pemerintah atas nama bupati qq perusahaan yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi. “Dana jaminan tersebut harus disimpan di rekekning penampungan atas nama bupati qq perusahaan. Jadi kalau ada dana reklamasi dan penutupan tambang yang disimpan diluar rekening tersebut jelas-jelas menyalahi aturan,” ujar Yusep. Disinggung soal ketidaksingkronan data hasil konsolidasi KPK dan Pemprov Jabar dengan pernyataan Kabid Pertambangan PSDAP Cianjur, Yusep menilai terkait itu perlu dicermati terlebih dahulu, apakah memang ada unsur kesengajaan atau kelalaian tekhnis yang dilakukan dinas. “Kalau memang sengaja itu bisa dikategorikan upaya tindak pidana dalam hal ini pemalsuan data. Untuk itu aparat pengak hukum harus bergerak cepat untuk me-
nyikapi persoalan ini,”kata Yusep. Yusep menuturkan, pada saat dana jaminan tersebut dialihkan ke provinsi, seharusnya ini dilakukan perhitungan ulang. Artinya apakah selama dana tersebut masih di kelola oleh dinas sudah pernah ada perusahaan yang melakukan reklamasi atau tidak? “Intinya apakah jaminan dana ini sudah pernah digunakan atau tidak. Soalnya setahu saya selama ini belum ada perusahaan tambang di cianjur yang melakukan reklamasi apalagi melakukan penutupan pasca tambang,” tandasnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang yaitu pada pasal 20 poin 1 dijelaskan, Bentuk Jaminan Reklamasi dapat berupa Deposito Berjangka, Bank Garansi, Asuransi atau Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve) dengan ketentuan: a. Deposito Berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Menteri, gubernur atau bupati/walikota qq. Perusahaan yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi. (Ant/Cr-1/Nuk)
... Puluhan PNS Cianjur Terancam Sanksi DARI HAL A1...
“Kita sedang pelajari dulu alasan mereka apa, sebelum memberikan sanksi,” ujar Kepala BKPPD Kabupaten Cianjur, Cecep Sobandi saat ditemui “BC” di Pendopo Cianjur, Rabu (13/7). Dijelaskannya, jika diketahui ada PNS yang bolos tanpa bisa dipertanggungjawabkan akan mendapat teguran langsung dari atasannya masing-masing. Kecuali yang berat, akan disampaikan ke Bupati yang kemudian memerintahkan BKPPD untuk memberikan sanksi. “Kalau ada yang bolos tegurannya dari atasan langsung, kecuali yang berat sampai ke Pak Bupati dan mungkin turun perintahnya ke kami,” katanya. Lebih lanjut dirinya mengatakan, Inspektorat diberikan kewenangan untuk mengawasi dan melakukan pendataan PNS yang tidak masuk pasca cuti libur idul fitri dan hasilnya dilaporkan ke Bupati langsung.
Sedangkan BKPPD hanya menerima tembusan laporan hasil sidak saja, sambil menunggu instruksi Bupati mengenai sanksinya. “Yang mengawasi itu tugasnya inspektorat dan sudah turun ke lapangan hasilnya di laporkan ke Bupati dan kita hanya tembusannya,” katanya. Secara terpisah, Kepala Bidang Disiplin BKKP Kabupaten Cianjur, Deden Supriyadi mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan hasil sidak yang diberikan Inspektorat. Rencananya, mulai awal pekan depan segera dilakukan konfirmasi kepada seluruh PNS yang tidak masuk kerja. “Sambil berjalan, kami akan mengecek kembali dan melakukan konfirmasi kepada PNS yang tidak masuk kerja,” katanya. Pasalnya sambung Deden, instruksi MenPAN RB sudah jelas bahwa seluruh PNS usai libur idul fitri tidak boleh mengambil cuti
pada hari pertama kerja, karena baru diperbolehkan setelah tanggal 18 Juli 2016 mendatang. Dijelaskannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS pasal 3 angka 11 jika ada PNS yang kedapatan lima hari kerja tidak masuk kerja tanpa keterangan sanksi yang diberikan hanya berupa teguran lisan. Kalaupun ada yang diberhentikan, sesuai aturan baru bisa dikenai sanksi jika 46 hari tidak masuk kerja. “Bahkan pemberian hukuman disiplin secara berjenjang, tergantung atasannya masing-masing di OPD. Kalau hanya satu hari cuti itu tanggungjawab kepala OPD,” tandasnya. Makanya, mulai pekan depan pihaknya akan melakukan konfirmasi ke masing-masing PNS yang tidak masuk apa alasan mereka tidak masuk kerja. “Hasil pendataan ulang ini nantinya akan dilapor-
kan langsung ke MenPAN melalui email,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cianjur, Hj. Lika Nurhayati meminta pemerintah daerah bisa memberikan sanksi tegas kepada PNS yang tidak masuk tanpa alasan yang jelas. “Seperti kata Wabup harus diberikan sanksi dan Bupati diberikan toleransi,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon. Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, jika ada PNS yang tidak masuk tanpa alasan yang jelas tentu harus ada sanksi tegasnya, namun bagi yang memiliki alasan itu bisa diberi toleransi karena bisa saja alasannya tidak masuk itu saat mudik terkena macet atau lainnya. “Intinya harus ada sanksi agar kedepannya tidak mengulangi lagi, karena sudah menjadi ketetapan bahwa PNS wajib masuk hari pertama kerja usai libur idul fitri,” tegasnya. (cr1)
... Asal-usul Lembur “Gekbrong “ DARI HAL A1...
Saurang kompeni nyarita,” Siap komandan,ike senang dengan kool udaranya, tapi adakah nona manis disini ?” R.Tanu Djiwa ngawaler,” Betul udaranya segar dan orang bilang gadis desa sini pada cantik.” Saurang upas anu ngaran Obed ngilu nyarita,” Hahahahah Juragan komandan memang hebat dan cingeus heheheh.” Kompeni nu tadi nyarita nanya ka upas,” Hay…koe upas Obed, apah itu cingeuh… ?Upas ngajawab, “Atuh bukan cingeuh tapi cingeus artinya,Juragan Tanu Djiwa sangat mengerti pada selsra kita,nanti laporan tentang potensi ini tempat pasti dapat hadiah golden dari Batavia juga disininya bakal dapat gadis demplon. ”Kompeni nyarita deui,” Hahahah betul dapat money golden dan gadis dengplongdengplong .” Upas seuri,” Hihihih pasti atuh tuan vanleg juga bukan dengplong tapi demplon.” Ceuk kompeni,” Ike juga bilang
demploh,tapi ike tidak tahu arti demploh ituh apah ? Si kompeni teubisaeun bentes nyaritana tapi upas Gobed ngartieun terus ngomong semu gegerendeng, “ Dasar si kasebelan,kalahka nyakakakna suganteh heueuh ngarti, yeuh wan Vanleg demplonteh awaknya seperti selo.” Ceuk kompeni,” Tuan mau bodi selo atau viul,tuan senang gadis desa celo oke yey cepat bangun tenda untuk tangsi sementara ! “ Para upas nyambut,” Siaaap! Kita mendirikan tenda.” Singet carita serdadu kompeni ngawaun tenda / tangsi saheulaanan di tutugan g.Bubut anu kiwari geus meh teu mangrupa Gunung alatan digagorotan ku mesin nu siga gaang ,malah aya sababaraha hiji makam karuhun jeung pasukan kompeni anu ngadon maraot di tutugan eta Gunung ,bangunna baris sirna sabab ari mesin gagangmah teu ngartieun adab-adaban Bangsa anu ngajen ka sajarah jeung pahlawanna. Urang sampeur deui lalampahan pasukan kompeni anu di pingpin ku
R.Tanu Djiwa, kuayana tangsi serdadu kompeni di eta tutugan G.Bubut teh jadi haneuteun,loamun peuti sok aya nu jaraga malah sawarehmah sok ngadon moro atanapi ngarala lubang ka wahangan cimandiri dina mangsa beurangna iwal ti ilaharna gawe serdadu,sawarehmah sok ngaradon liar ka lembur polahna rupa-rupa aya anu bengis aya oge anu someah akur ka urang lembur. Dina hiji waktu, dua urang serdadu Walanda anu kaasup akur ka urang lembur keur dariuk di batu ngampar disisi jalan desa, teu kungsi lila aya wanoja umur 20 taunan bari nungtun budak lalaki kira-kira umurna 5 taun, eta wanoja the rerempodan sieuneun ku eta tentara Walanda manehna ngomong ka anakna,” Ujang cilaka,urang kasarandog ku kompeni ,anggur urang balik deui meungpeung can ningalieun,” Budak mugen embungeun,” Ah embung balik deui ujang mah ! hayang nyaho bedil kompeni. ”Indungna ngahulag reu-
waseun, “ Huuus …amit-amit ! lalawora make jeung haying nyonyoo bgedil kompeni sagala, montong bisi cilaka ema oge teu hayang nyaho bedil kompeni.” Dasar budak sok tetelepek,” Kutan ema oge acan nyaho ari bedil kompenimah,nyahona bedil nu saha atuh ema?” Indungna nga jawab semu gemeseun,”Bedil nu bapa maneh !Budak kalah atoh ,” Horeee si bapa boga bedil..! panjang pondok ema bedil nu bapa teh ? ”Indungna beuki keseleun,” Pondok siga pestol tapi alus,meunggeus ngomong wae!” kitunateh bari ngajewang leungeun budak,tapi ti di sangka manahoreng tukangeun maneh aya saurang serdadu jeung saurang upas anu ngintip titatadi ,terus upas nga gebah,”Hayoh! Arek kamana ? heheheh rek balik neang bedil bapa budak ? hahahah mending bedil anu Aang Obed komandan besar upas anu pangkasepna hahahah….!” Atuh eta indungna budak teh reuwaseun pisan pokna.” (Nyambung)
Kapolri Peringatkan Jajarannya untuk Menyerahkan LHKPN
NET
JAKARTA-Kapolri Jenderal Pol M Tito Karnavian menekankan agar jarannya di Polri menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tito mengatakan, LHKPN sebagai cara untuk menekan budaya korupsi di tubuh Polri. “Itu salah satu cara menekan budaya koruptif,” kata Tito usai pelantikan dirinya sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (13/7).
Tito mengatakan, kewajiban menyerahkan LHKPN ini akan diterapkannya secara bertahap. Dia tak mau langkah yang diambilnya ini menimbulkan kegaduhan di lembaga yang dipimpinnya. “Ini harus bertahap, agar tidak goyang. Saya tidak mau langkah saya menimbulkan kegoncangan. Jadi kita lakukan bertahap, bikin perkap, tingkat mana yang harus laporkan LHKPN. Nanti ada sistem di Kepolisian, di Irwa-
sum dibuatkan laporan. Bertahap ada sanksi internal, yang tidak mengirim sampai deadline, tidak boleh promosi, mutasi, dan sekolah,” tegas Tito. Lalu, kewajiban menyerahkan LHKPN ini ditujukan untuk perwira golongan manakah? “Akan saya serahkan ke tim untuk dikaji. Saya pikir perwira ke atas. Mungkin pati (perwira tinggi), lalu pamen (perwira menengah),” kata Tito. (Net/Nuk)
Konsumsi Elpiji 3 Kg Akan Dibatasi JAKARTA-Pemerintah akan menerapkan uji coba penyaluran elpiji bersubsidi tepat sasaran dengan menjatahi konsumsi elpiji ukuran 3 Kilo gram (Kg). Lalu bagaimana dengan harganya? Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, ?harga elpiji di wilayah yang menjadi sasaran uji coba subsidi tepat sasaran tidak mengalami perubahan yaitu sekitar Rp 20 ribu untuk tingkat eceran.? ”Itu het (harga eceran tertinggi). Tidak berubah (harganya),” kata Wiratmaja, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (13/7). Wiratmaja menuturkan, dalam penyaluran subsidi elpiji tepat sasaran hanya memberlakukan pembatasan pembelian, untuk rumah tangga dijatah tiga tabung per bulan. “Kalau dia belinya sudah lebih dari tiga tidak bisa. Sementara tidak (berubah harganya).Itu normal saja. Tapi kita batasi yang belinya,” tutur Wiratmaja.
Wiratmaja melanjutkan, untuk menerapkan penyaluran subsidi elpiji akan memanfaatkan media kartu atau telepon selular yang sudah diisi uang elektronik. Media tersebut akan dihubungkan dengan alat pencatat yang tersedia di agen maupun pangkalan? ”Jadi untuk keluarga yang berhak nanti pakai kartu ini, atau pakai hp-nya dapat code dan paswordnya, kemudian tinggal tempelin,” ujar Wiratmaja. Direktur Pembinaan Hilir Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, Setyo Rini Tri mengatakan, saat ini Direktorat Jenderal Migas Kementerian? ESDM sedang melakukan pendataan ulang masyarakat Tarakan yang menggunakan elpiji 3Kg. Diperkirakan setelah hari raya Idul Fitri pendataan selesai dan uji coba penyaluran elpiji bersubsidi langsung dilakukan. Jika penyaluran subsidi tepat sasaran tersebut di terapkan, maka ada penjatahan elpiji bersubsidi, sebanyak 3 tabung perbulan untuk rumah tangga dan 10 tabung per bu-
lan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). Rini menuturkan, untuk tahap percobaan ini Ditjen Migas Kementerian ESDM akan menggunakan data masyarakat yang mendapat paket perdana elpiji bersubsidi 3 Kg jadi tidak langsung menggunakan da?ta Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K. “Data basic kita dulu lalu kita perbarui sama kecamatan, kelurahan,” ungkap Rini. Rini melanjutkan, data TNP2K belum digunakan karena untuk menghindari keresahan masyarakat. Lantaran jika mengacu data TNP2K banyak masyarakat yang tidak berhak menikmati elpiji bersubsidi. Dari 56 juta masyarakat yang menikmati elpiji bersubsidi saat ini hanya 16 juta yang berhak menurut data TNP2K. Karena itu, penyaluran elpiji bersubsidi tepat sasaran dilakukan bertahap. ?”Tidak jadi (pakai data TNP2K) Kalau itu kita terimanya 56 juta. Tiba-tiba jadi 16 juta kan jadi kisruh. Terlalu kecil. Kita bertahap,” tutur Rini.? (net/nuk)
Kemenhub : Angka Kecelakaan Saat Arus Mudik Menurun JAKARTA-Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Pudji Hartanto Iskandar menyatakan, angka kecelakaan saat arus mudik Lebaran 2016, khususnya angkutan darat turun dibandingkan pada tahun lalu. Turunnya pengguna angkutan jalan pada tahun 2016 hingga H+6 sebanyak 4.239.043 atau turun sebanyak 12,29 persen dibandingkan dengan tahun 2015 mencapai 4.832.879. Turunnya jumlah angkutan umum berdampak juga pada angka kecelakaan di jalan yang melibatkan angkutan umum. “Jadi penurunan sangat signifikan sebanyak 54,58 persen,” kata Pudji di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Rabu (13/7). Kata dia, turunnya drastis jumlah angka kecelakaan pada 2016 disebabkan oleh kegiatan selalu mengecek uji kelayakan kendaraan atau ramp check yang dilakukan oleh Kemenhub sebelum musim mudik. Selain itu penurunan jumlah penumpang ini juga disebabkan para pemudik lebih memilih transportasi umum yang nyaman seperti kereta api, dan pemudik masih menganggap keselamatan pada angkutan darat masih minim.
NET/ILUSTRASI
Sementara itu, masa mudik lebaran penumpang pesawat mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Kemenhub pun juga memeriksa tiga kali sekali selalu mengecek pesawat
selama musim mudik. “Tren kenaikan dari angkutan lebaran ini terjadi jauh-jauh hari sebelum hari H lebaran,” kata Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo. (net/nuk)