Media edia Aesculapius PERANGKO BERLANGGANAN KP JAKARTA PUSAT 10000 NO. 3/PRKB/JKP/DIVRE IV/2014
Surat SuratKabar Kabar
Kedokteran Kedokterandan danKesehatan KesehatanNasional Nasional
No. 02 06 l XLV XLVIl lMaret-April Juli-Agustus 2016 2014
Terbit Sejak 1970
ISSN No. 0216-4966
Kontak Kami
Kesmas
Kolum
Artikel Bebas
Resistensi Antimikroba, Salah Siapa?
Donor Organ dan Hukum yang Terselubung
Meniti Anak Tangga Sama dengan Meremajakan Otak
halaman 4
Harga Rp3.000,00 Harga Rp3.000,00
halaman 6
halaman 5
@MedAesculapius @mediaaesculapius beranisehat.com
Terulang Kembali, Kisah Klasik Perdagangan Organ Ilegal Fenomena jual beli organ jelas bukan isapan jempol belaka. Tak tanggung-tanggung, rumah sakit bertaraf nasional pun ikut “kecolongan”. Mengapa masih tersedia celah yang terbuka lebar dari penerapan regulasi yang ada?
A
wal tahun 2016 silam, masyarakat dikejutkan oleh penemuan sindikat jual beli ginjal yang terorganisir oleh Bareskrim Mabes Polri. Kecurigaan polisi berawal dari informasi bahwa banyak warga di suatu desa di Jawa Barat memiliki ginjal tidak lengkap. Setelah ditelusuri dan dikembangkan, polisi berhasil menangkap tiga tersangka. Menurut Kanit Human Trafficking Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri AKBP Arie Darmanto, ketiga tersangka merupakan sindikat yang berperan sebagai perantara atau makelar. Setiap pelaku mempunyai tugas yang berbeda-beda, mulai dari merekrut, mengurus kesehatan dan advokasi, hingga mengurus proses operasi dan transplantasi. Dalam melancarkan aksinya, pelaku sukses mengelabui SOP (standar operasional prosedur) transplantasi yang berlaku di rumah sakit dengan pemalsuan keterangan. Setelah semua proses selesai, pembeli atau resipien ginjal membayar makelar hingga 500 juta. Dari total uang tersebut, pendonor ginjal “hanya” menerima uang sekitar 70 juta dengan dalih sudah dipotong berbagai biaya pengurusan transplantasi. Sisanya, dinikmati oleh makelar tersebut. Menurut Arie, sudah terdapat 30 orang yang menjadi korban praktik jual beli ginjal berdasarkan pengakuan dari ketiga tersangka. Namun, hingga saat ini, berdasarkan data dari RSCM baru terdapat 15 korban sehingga polisi masih menelusuri nama-nama korban lainnya. “Korban (lainnya) kemungkinan masih ada dan kita
baru dapat 30 orang. Sisanya kita belum tahu,” terang Arie.
kesehatan. Sementara itu, aturan mengenai syarat dan mekanisme transplantasi ginjal dan organ tubuh lainnya diberikan kewenangan ke masing-masing rumah sakit melalui SOP.
Legalitas Jual Beli Organ Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, transplantasi organ diperbolehkan dengan syarat dilakukan Ketika SOP Tak Setangguh Jeruji untuk tujuan kemanusiaan, Selama ini, rumah sakit yang tidak untuk dikomersialkan melaksanakan transplantasi atau diperjualbelikan merumuskan dan menjalankan dengan dalih apapun. standar operasional masingPrinsipnya, donor masing. Di RSCM sendiri, dan jual beli organ proses administrasi adalah dua hal transplantasi tidaklah yang berbeda. sederhana. Menurut Dr. dr. Donor organ Hanifah Oswari, yang dilakukan Sp.A(K), Ketua dengan Transplantasi motivasi RSCM, proses kemanusiaan ini paling tidak dan tidak terdiri atas dua mengharapkan tahap besar, yaitu imbalan adalah pemeriksaan oleh Tim hal yang legal. Advokasi dan skrining “Saya yakin, medis. Calon pendonor harus kalau pendonor lolos uji kelayakan oleh Tim ginjal itu ingin Advokasi terlebih dahulu mendonorkan agar dapat diperiksa secara ginjalnya dengan medis. suka rela pasti tidak Tim Advokasi adalah butuh uang,” papar Arie. tim khusus yang ditunjuk oleh meutia/MA Sementara itu, memberikan pimpinan RSCM untuk memberikan organ dengan mengharapkan imbalan pembekalan dan memeriksa apakah calon tidak diperbolehkan. Dokter tidak boleh donor layak serta mampu mendonorkan melakukan transplantasi jika mendapatkan organnya. Tim tersebut bertugas kasus seperti ini karena melanggar UU menjelaskan syarat-syarat menjadi
pendonor, persiapan dari segi hukum dan hal-hal yang harus dilakukan setelah proses transplantasi. Tim akan memastikan bahwa calon pendonor memahami tentang larangan untuk memperjualbelikan organnya. Bersamaan dengan tugas-tugas tersebut, Tim Advokasi dapat mendeteksi adanya kemungkinan tranksaksi jual beli antara pendonor dan resipien. Oleh karena bersifat independen, tim ini menapis calon secara objektif. Prosedur administrasi juga dibuat berlapis agar calon pendonor dan resipien mengerti bahwa transplantasi organ memberikan dampak besar bagi keduanya. Artinya, keselamatan pendonor dan resipien harus terjamin. “Kondisi resipien memang biasanya tinggal hitungan hari, tetapi keselamatan pendonor juga penting dipertimbangkan,” jelas Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, DFM., S.H., M.Si, Sp.F(K). Prosedur tetap tidak boleh diubah, meskipun resipien atau donor mendesak. Meski prosedur yang telah dibuat oleh rumah sakit sudah dirancang sedemikian rupa untuk mencegah kasus kecurangan, pada kenyataannya masih terdapat celah yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu. “Kami dari pihak rumah sakit telah membuat tahapan ini serinci mungkin, tetapi masih ada pihak luar yang berusaha memalsukan segala sesuatu demi melewati proses penapisan tadi,” papar Hanifah. Hanifah juga menjelaskan bahwa tim transplantasi tidak mengetahui kecurangan yang terjadi karena prosedur sudah... bersambung ke halaman 7
Perjalanan Panjang Menjadi Pendonor Organ
U
ntuk dapat dinyatakan lolos sebagai pendonor, terdapat prosedur yang harus dilewati. Di RSCM sendiri, menurut Dr. dr. Hanifah Oswari, SpA(K), prosedur tersebut terbagi ke dalam beberapa tahapan. Tahap pertama adalah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh Tim Advokasi yang terdiri atas ahli hukum dan dari psikiatri forensik. Pada tahapan ini, pendonor akan menjalani serangkaian pemeriksaan psikis dan mental serta penilaian keseharian untuk menentukan apakah pendonor sanggup merawat dirinya pasca menjalani transplantasi. “Jika ternyata
pendonor tidak mampu merawat dirinya setelah transplantasi, ia tidak diperbolehkan mendonorkan organnya,” tegas Hanifah. Tahapan hukum serupa yang harus dilalui oleh seorang pendonor ini juga dikemukakan oleh AKBP Arie Darmanto. Di samping pemeriksaan psikis dan mental, calon pendonor juga akan dijelakan mengenai hak-hak dan sanksi apabila melakukan pelanggaran. Setelah lolos melalui tahap advokasi, tahapan selanjutnya adalah skrining medis. Barulah setelah berhasil melewati tahap ini, calon pendonor akan dimasukkan
ke dalam daftar pendonor dan proses transplantasi dapat dilakukan. Dengan kata lain, seorang pendonor adalah orang yang dinyatakan lolos melalui tahap advokasi dan skrining medis. Hingga saat ini, pendonor di RSCM didapatkan melalui pencarian dari resipien. Namun ke depannya, Kementrian Kesehatan akan membentuk Komite Transplantasi Nasional di mana semua pendonor harus mendaftarkan diri kepada komite tersebut. “Pencanganan komite transplantasi ini sampai di tahap pembuatan Permenkes,” tutur Hanifah. anggi, abdi, veronica
Pojok MA Donor organ tanpa mengharap imbalan adalah hal yang legal. Diimingi rupiah siapa yang tidak tergugah?