Buku Kajian Isu Strategis BEM U KBM UNILA by BEM Unila

Untuk Perjuangan yang masih panjang !

KAJIAN ISU STRATEGIS BEM U KBM UNILA KABINET KOLABORASI HEBAT

Penulis Havez Annamir

Desain sampul Nina Rosita

Desain Layout Nikmatur Rosida

Ilustrasi Linda Kurniawati

Cetakan pertama, Desember 2016

SAMBUTAN PRESIDEN

Mahasiswa mempunyai semangat yang berlebihan, perlu disalurkan dengan kegiatan yang aspiratif dan produktif. Ini perlu diwadahi karena apabila tidak disalurkan atau tidak dituangkan malah akan menjadi konstutif dan itu berbahaya. Semangat inilah yang ditularkan dari masakemasa, ini terbukti saat momentum sumpah pemuda, semangat 1945 di era kemerdekaan, menggulingkan orde lama, sampai terakhir pemuda dan mahasiswa membuktikan kekuatannnya 1998 menularkan semangat refomasi keseluruh nusantara untuk menumbangkan rezim yang dzolim. Butuh sebuah harapan dan kepastian agar semangat itu semakin membesar dan tidak pernah padam walau sudah rentan waktu yang lebih lama. Keseimbangan adalah gaya yang dibutuhkan untuk bisa keluar dari zona nyaman, sebagaimana dicontohkan oleh semangat para pemuda dan mahasiswa dahulu. Melakukan hal yang lebih dari biasanya, semangat yang selalu membara, karena galau bukan gaya kita melainkan ketabahan. Ini makna yang kemudian mempunyai tingkat konsistensi yang tinggi. Hal itu kemudian ditambah dengan kesimbangan akan membuat kita unggul. Keunggulan tersebut dibuktikan dengan konsep yang jelas, kekuatan, kecepatan, dan ketabahan. Itulah gaya mahasiswa yang keluar dari zona nyaman (comfort zone). Selain membuktikan kekuatannya melalui gerakan aksi nyata, kajian startegis adalah bagian yang tak terpisahkan dalam pergerakan mahasiswa, basis data dan kajian bukti pola pikir mahasiswa yang menginginkan adanya sebuah perubahan, oleh karena itu hadirnya mahasiswa dalam pergerakan mahasiswa dengan didukung kajian strategis adalah untuk mengingatkan kepada pemerintah, mengajak kepada masyarakat, dan berproses sebagai bagian dalam perubahan tersebut, sehingga kita mempunyai peran penting dalam keberlangsungan negeri ini dengan berlebelkan mahasiswa.

Selamat atas terbitnya buku sospol yang berjudul â&#x20AC;&#x153;Kajian Isu Strategisâ&#x20AC;?, semoga dapat mencacat risalah pergerakan sospol Bem Unila, menambah khazanah bagi mahasiswa dan menajadikan acuan untuk kajian sosial politik bagi mahasiswa unila khususnya dan mahasiswa Indonesia pada umumnya, menjaga jiwa agar tetap egaliter melalui kajian-kajiannya dan tetap idealis melalui karya-karya tulisnya. Salam generasi hebat unila, karena tuhan untuk kita semua Bandar Lampung, Desember 2016

Ahmad Nur Hidayat Presiden Mahasiswa BEM U KBM Unila 2016

Kata Pengantar Assalmualaikum wr wb Saya melihat buku ini sebagai new energy charge untuk gerakan mahasiswa pasalnya fenomena yang terjadi saat ini, yang menjadi trend adalah narasi bahwa gerakan mahasiswa sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian. Sebagai impactnya power dan peran mahasiswa mulai memudar dalam gerakanya dan mereka kehilangan jati diri sampai dengan kondisi terkronis adalah ketika mereka kekurangan literasi narasi gerakan. Kondisi ini mendorong beberapa item dari gerakan yang lambat laun mulai meninggalkan inangnya karena sudah di anggap kuno dan tidak modernise. Jika kita telisik lebih dalam bagaimana hagemoni kejayaan mahasiswa dan pemuda yang tidak bisa di pisahkan, ibarat jantung dengan tubuh dan darah dengan daging. Mari kita flashback ke belakang selama beberapa dekade gerakan mahasiswa menjadi trend yang di percaya sebagai tonggak setiap kebangkitan bangsa, bahkan aktor di setiap terjadinya revolusi sebuah negara bisa di pastikan api api yang menyulut berasal mahasiswa dan pemuda. Dengan semangat dan pemikiran liar yang bebas bertafsir, mahasiswa mampu menggempur sebuah system yang sangat besar dan kokoh, otoriter sekalipun di gempur, ini bukan cerita folklore semata tetapi ini sudah terbukti secara ilmiah bahkan secara kasat mata, tanpa profesor membuktikan pun ini sudah ada sejak ber abad abad dulu lamanya. â&#x20AC;&#x153;Nowadays is always relating with past time and today will decide what will happen in the futureâ&#x20AC;&#x153;. Saya berani ber opini bahwa hari ini selalu berhubungan dengan masa terdahulu dari semua aspect apapun itu topicnya hal ini tidak bisa di make up dalam hal ini gerakan mahasiswa, dan apa yang terjadi di masa yang akan datang tidak bisa di pisahkan dari karya karya hari ini. Sebagai bukti kejayaan pemuda dan mahasiswa skala dunia maupun nasional. Di indonesia sendiri sejarah kebangkitan pemuda di mulai dari jaman kolonialisme oleh negara negara Eropa dan pada 20 Mei 1908

pemuda mulai menunjukan geliat perlawananya untuk membela negara dengan cara berhimpun mendirikan organisasi pemuda pertama yang di kenal sebagai organisasi Budi Utomo yang kemudian gerakan ini menjadi inspirasi dan cikal bakal gerakan pemuda terpelajar pada saat itu. Selanjutnya pada 28 oktober 1928 pemuda kembali menunjukan darah keberanianya untuk bersumpah dan menghimpun kekuatan sebagai bentuk perlawanan yang sampai dengan sekarang di kenang sebagai peristiwa sumpah pemuda. Dan puncaknya adalah ketika pasca kemerdekaan indonesia mengalami banyak permasalahan yang sangat crawded sehingga rakyat merasa tertekan dan terbatasi semua haknya oleh rezim orde baru yang kemudian di pelopori oleh gerakan massive mahasiswa rezim ini berhasil di tumbangkan. Mengamati fenome yang menjadi trend populis pada saat terdahulu dan masa cutting-edge era bisa di simpulkan bahwa gerakan mahasiswa akan selalu relevan sampai waktu yang tidak di tentukan dengan banyak cara aksi massa, kajian solutif, atau social movement. Every life always dealing on problem but only the brave youth which have change sense to face it, keep moving forward and against an injustuce in the society. Hidup mahasiswa! Bambang Irawan

Presiden Mahasiswa UNILA 2015 Koordinator Pusat BEM SI 2015

Pengantar Penulis Assalamualaikum Wr Wb Hidup Mahasiswa! Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT dzat pemilik alam semesta yang karena limpahan rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan buku â&#x20AC;&#x153;Kajian Isu Strategisâ&#x20AC;? Kementrian Sosial Politik BEM U KBM Unila Kabinet Kolaborasi Hebat ini dan menghadirkannya ditengah-tengah pembaca sekalian terkhusus untuk mahasiswa yang mengabdikan dirinya untuk berjuang membela yang haq, mengapa saya memutuskan untuk membuat buku ini? Mudah-mudahan jawaban saya tidak mengecewakan. Buku ini merupakan karya perdana saya. Adapun isinya adalah kajiankajian data isu strategis yang saya buat bersama teman-teman seperjuangan selama menjadi Menteri Sosial Politik BEM U KBM Unila Kabinet Kolaborasi Hebat yang diharapkan bisa menjadi modal yang baik bagi kepengurus BEM U KBM Unila selanjutnya ataupun BEM-BEM dan Hima/UKM yang berafiliasi pada pergerakan mahasiswa. Kajian isu strategis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pergerakan mahasiswa, sifatnya yang mengakar menjadikan kajian isu strategis hal yang sangat penting dalam membangun ekskalasi gerakan mahasiswa. Pengidentifikasikan isu strategis merupakan jantung dari proses perencanaan strategis. Misi gerakan mahasiswa sering secara eksplisit maupun implisit dimaknai sebagai suatu isu. Kajian isu strategis berperan sentral dalam menjaga kualitas gerakan dan pengambilan keputusan politis. Pengambilan keputusan politis selalu beranjak dari masalah. Perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dengan cara membingkai isu-isu yang penting dan mengirim masalah itu ke pengambil keputusan kunci. Ketika isu strategis berhasil diidentifikasi, maka selanjutnya disusun kerangka rincinya dalam beberapa subsekuensi, beberapa keputusan, dan kerangka aksi. Bila isu strategis berhasil dirinci seeprti itu, maka secara politis akan mudah diterima dan lebih lanjut secara teknis dan administratif dapat lebih mudah

dikerjakan. Bahkan, secara filosofis dapat dikaitkan dengan nilai dan kebijakan organisasi baik ditinjau secara moral etis maupun legal. Alhasil kajian isu strategis membuat perencanaan pergerakan kedepan menjadi jelas dan tidak mengawang-awang. Pada akhirnya semoga buku ini yang menjadi kontribusi akhir saya di kepengurusan BEM bisa menjadi comprative untuk kepengurusan selanjutnya dan menginisiasi gerakan lain melalui karya-karya yang nyata. Selamat membaca. Wassalamualaikum wr wb

Bandar Lampung, 20 Desember 2016

DAFTAR ISI

Propti Unila Harus Berubah .......................................................... 3

Unila Hari Ini ................................................................................. 9

Kapan Unila Aman? ..................................................................... 15

Rumah Sakitku Malang, Rumah Sakitku ilalang .......................... 19

Mengutuk Represifitas Birokratkampus........................................ 23

Kembalikan Keadilan Bagi Perempuan ........................................ 31

Lampung Waspada Karhutla ...................................................... 37

Evaluasi Dan Perbaiki Penerapan Sistem UKT ........................... 43

Waspada Komunisme Gaya Baru ................................................ 59

10) Tax Amnesty untuk Siapa? ......................................................... 67 11) Kontroversi Rokok Mahal ............................................................ 73 12) Liberalisme Pendidikan ............................................................... 77 13) Kembalikan Kesejahteraan Petani Indonesia ............................. 83 14) NKRI Harga Mati .......................................................................... 87 15) Menguji Kesaktian Pancasila ...................................................... 95 16) Refleksi bagi Pemuda................................................................... 101 17) Maknai Cita Reformasi ................................................................ 105 18) 10 November : â&#x20AC;&#x153;Antara Konsep dan Realitaâ&#x20AC;? ............................. 111 19) Tuntutan Aspirasi untuk Kapolri .................................................. 117

â&#x20AC;&#x153;Kecintaan kita kepada Unila harus tertanam sejak dini, inilah mengapa propti menjadi bagian terpenting dalam membangun kecintaan mahasiswa baru terhadap Unila. Dan sejarah telah mencatat Kabinet Kolaborasi Hebat melahirkan revolusi propti yang selama ini ada di Universitas Lampungâ&#x20AC;?

Khoirul Anwar (Menteri Koordinator Eksternal)

1. Propti Unila Harus Berubah Peralihan masa siswa menjadi mahasiswa dalam diri peserta didik tentu akan menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan pembelajaran yang ditempuh sebelumnya. Baik aspek secara akademik maupun aspek sosial budaya. Dalam hal itu perlu adanya kegiatan yang dapat menyiapkan mental dan memberikan gambaran tentang sistem pembelajaran dan kehidupan dikampus yang dapat mempercepat proses adaptasi mahasiswa baru. Masa ini bisa menjadi titik tolak inisiasi pembinaan idealisme, menanamkan dan membina sikap cinta tanah air dan cinta kampus, kepedulian terhadap lingkungan dalam rangka menciptakan generasi yang berkarakter jujur, cerdas, peduli dan bertanggung jawab. Orientasi Mahasiswa atau yang biasa kita kenal dengan nama Propti, kata yang mungkin akan mengantarkan pikiran kita pada sebuah bayangan mengenai kegiatan dimana mahasiswa – mahasiwa baru “disambut” dengan berbagai cara “unik” oleh para civitas akademika. Orientasi mahasiswa menjadi sebuah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun hampir di setiap kampus yang ada di Indonesia termasuk Universitas Lampung membuat orientasi mahasiswa seakan ada sebagai sebuah gerbang awal untuk menyambut bibit – bibit baru yang akan berjuang di kampus tersebut. Program orientasi selalu menarik perhatian banyak pihak, khususnya orang tua, birokrat kampus, mahasiswa hingga pihak terkait seperti LSM dan media massa. Jika kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ada dua arti dari kata orientasi. Pertama orientasi diartikan sebagai peninjuan untuk menentukan sikap (arah, tempat, dsb) yang benar dan tepat. Sedangkan, arti yang keduaadalah pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan. Berangkat dari dua definisi ini, kita tahu bahwa kegiatan orientasi mahasiswa dilaksanakan sebagai sebuah kegiatan yang memberikan pandangan bagi mahasiswa baru yang mendasari pemikiran dan kecenderungan mereka dalam menjalankan kehidupan mereka di kehidupan kampus agar mereka memiliki sikap yang benar dan tepat. Bicara

mengenai kehidupan mahasiswa di kampus, tentu benar dan tepat disini adalah sudut pandang entitas kampus. Benar dan tepat menurut peraturan yang berlaku di universitas maupun fakultas. Keberadaaan ospek sangatlah bermanfaat bila kita tinjau dari fungsi dan tujuannya antara lain: 1. Fungsi orientasi bagi mahasiswa baru untuk memasuki dunia Perguruan Tinggi yang berbeda dengan belajar di sekolah lanjutan. 2. Fungsi komunikatif yakni komunikasi antara civitas akademika dan pegawai administrasi kampus. 3. Fungsi normatif yakni mahasiswa baru mulai memahami, menghayati dan mengamalkan aturanaturan yang berlaku di kampus. 4. Fungsi akademis yakni pengembangan intelektual, bakat, minat dan kepemimpinan bagi mahasiswa.

Tujuan 1. Mengenal dan memahami lingkungan kampus sebagai suatu lingkungan akademis serta memahami mekanisme yang berlaku di dalamnya. 2. Menambah wawasan mahasiswa baru dalam penggunaan sarana akademik yang tersedia di kampus secara maksimal. 3. Memberikan pemahaman awal tentang wacana kebangsaan serta pendidikan yang mencerdaskan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. 4. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu belajar di Perguruan Tinggi serta mematuhi dan melaksanakan norma-norma yang berlaku di kampus, khususnya yang terkait dengan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa. 5. Menumbuhkan rasa persaudaraan kemanusiaan di kalangan civitas akademika dalam rangka menciptakan lingkungan kampus yang nyaman, tertib, dan dinamis 6. Menumbuhkan kesadaran mahasiswa baru akan tanggung jawab akademik dan sosialnya sebagaimana tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi

7. Untuk bisa mahasiswa.

saling

beradaptasi

antar

sesama

Tidak dapat kita pungkiri dalam prakteknya masa orientasi dilaksanakan dengan konsep yang setengah-setengah. Seringkali pihak kampus kurang mengawasi sampai ketataran teknis pelaksanaan dan pendampingan yang memadai. Masing-masing perguruan tinggi mengembangkan model pengenalan kampus sesuai dengan interpretasi masing-masing sehingga tak jarang terjadi penyimpangan seperti kasus perpeloncoan oleh senior, kekerasan fisik atau psikis yang menyeret korban jiwa. Adanya surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 1016/E/T/2011 tentang Masa Orientasi, Surat Edaran Nomor 1259/E.E3/DT/2013 tentang Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan dan Keputusan Dirjendikti Kemendikbud RI Nomor 25/DIKTI/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru diharapkan mampu mengover permasalahan-permasalahan yang ada dalam program orientasi mahasiswa baru. Propti Universitas Lampung Unila saat ini sedang fokus memperbaiki sistem internal untuk menuju Top Ten University dan World Class University pada tahun 2025. Mimpi itu akan segera terwujud dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun lagi, perbaikan demi perbaikanpun terus dilakukan demi target tersebut mulai dari segi pembangunan infrastruktur, pelayanan yang prima, tenaga pengajar yang berkualitas dan tentunya mahasiswa yang berprestasi, semua tantangan itu coba diwujudkan oleh rektor dan pejabat rektorat yang baru dilantik kurang lebih setahun yang lalu. Saat ini Universitas Lampung menurut Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi tahun 2015 berada diperingkat 22 yang artinya masih jauh dari tangga Top Ten University, tetapi hal itu bukanlah tidak mungkin untuk diwujudkan selama kita terus berbenah dari berbagai sektor termasuk dalam sistem masa orientasi mahasiswa baru yaitu propti di kampus kita tercinta yang menjadi gerbang awal bagi para mahasiswa unila yang nantinya akan menjadi bagian penting untuk mewujudkan visi tersebut.

Tidak berbeda dengan kampus yang lain Universitas Lampung (Unila) juga konsisten menyelenggarakan Propti Universitas hingga tahun ini. namun bila kita melihat dari teknis pelaksanaannya kita harus mengakui memang kegiatan Propti Universitas di Unila sangatlah monoton dan tidak mengesankan sama sekali, padahal propti adalah salah satu momentum awal menumbuhkan rasa cinta dan Unilaisme mahasiswa baru Universitas Lampung. Propti di Universitas Lampung diawali dengan kegiatan propti ditingkat Universitas yang dilaksanakan selama tiga hari dan dilanjutkan dengan kegiatan propti di tingkat Fakultas selama 2 hari. Propti ditingkat Universitas saat ini haruslah menjadi sorotan kita, pelaksanaan kegiatan propti universitas yang monoton dan tak mengesankan harus segera ditata ulang. Berikut data yang kami dapatkan dari 400 mahasiswa yang memberikan respon terhadap kegiatan propti ditingkat universitas: 1. 72% responden menyatakan bahwa kegiatan propti di Universitas perlu diselenggarakan. 2. 77,1 % responden menyatakan bahwa kegiatan propti di tingkat Universitas tidak mengesankan. 3. 86,2% responden menyatakan bahwa kegiatan propti di tingkat Universitas perlu untuk ditata ulang. Berdasarkan hasil quesioner diatas, kami BEM U KBM Unila selaku Lembaga Kemahasiswaan yang mewadahi aspirasi dan keluhan dari mahasiswa menuntut agar pihak birokrat kampus untuk dapat mengkaji ulang dan merubah gaya propti Unila yang monoton menjadi propti yang mengesankan dan dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap kampus. Sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik saat BEM U melakukan audiensi dengan pihak rektorat, beliau mangatakan bahwa propti tahun ini harus berbeda dari tahun sebelumnya. Propti harus berjalan harmonis antara mahasiswa lama dengan mahasiswa baru sehingga kedekatan akan tercipta dan mahasiswa baru akan nyaman dikampus. Proses propti di Universitas Lampung harus diawali dengan komitmen bersama semua pihak untuk menyelenggarakan propti yang diharpkan oleh kita bersama antara lain:

1. Aman dari perploncoan dan kekerasan fisik, 2. Nyaman bagi peserta didik dengan ditunjang oleh fasilitas yang memadai dan layak, 3. Harmonis dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat mahasiswa baru dekat dengan mahasiswa lama, Kreatif dengan adanya kegiatan yang lain dari sebelumnya yang bisa menumbuhkan dan memupuk sikap kreatif dan cinta terhadap kampus.

â&#x20AC;&#x153;Melihat kampus berarti melihat Indonesia di masa yang akan datang, bagaimana kampus menjadi dapur terbaik bagi pemimpin di masa yang akan datang. Baik buruknya kampus begitu juga baik buruknya negeri ini.â&#x20AC;?

Abdussalam Ahmad (Menteri Koordiantor Internal)

2. Unila Hari Ini Melihat kampus berarti melihat Indonesia di masa yang akan datang, bagaimana kampus menjadi dapur terbaik bagi pemimpin masa yang akan datang. Baik buruknya kampus begitu juga baik buruknya negeri ini. Universitas Lampung (Unila) adalah salah satu PTN yang akan menuju World Class University bahkan Unila yang merupakan perguruan tinggi favorit di Lampung ini memasang target untuk bisa masuk kedalam Top Ten University di tahun 2025. Lantas bagaimanakah kondisi Unila saat ini? Kita tidak boleh menutup mata bahwa Unila memang masih banyak kekurangannya mulai dari permasalahan keamanan, kebersihan, pelayanan, pengelolaan UKT dan Kebijakan SPI yang dinilai perlu di Evaluasi dan kita sebagai mahasiswa juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di kampus, mahasiswa dididik dan belajar, mengamati dan menyimpulkan, membaca dan berdiskusi, mengevaluasi dan membuat rekomendasi, menulis hingga aksi. Mereka tidak takut dipecat dari kantor tempat bekerja, tidak takut diturunkan pangkat, mereka tidak gampang sakit, mereka punya banyak referensi dan informasi, mereka terkoneksi satu sama lainnya, itulah sebabnya mereka berani bicara apa adanya, berani berteriak dan berkata benar, serta mampu melakukan perubahan. Mempertimbangkankeniscayaan adanya permasalahanpermasalahan diatas dimasa satu tahun kinerja Rektor baru maka perlu dilakukannya evaluasi terhadap berbagai permasalahan yang menimpa kampus kita, berikut adalah point yang menjadi sorotan kita bersama: Keamanan Keamanan adalah istilah yang menandakan suatu keadaan yang terbebas dari bahaya. Keamanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang menjadi prioritas kedua berdasarkan kebutuhan fisiologis dalam hirarki Maslow yang harus terpenuhi selama hidupnya, sebab dengan terpenuhinya rasa aman setiap individu dapat berkarya dengan optimal dalam hidupnya termasuk didalam kampus.

Permasalahan-permasalahan yang ada di Unila selalu menyeret kata tindak kejahatan didalamnya,saat ini Unila masih jauh dari kata aman, padahal rasa nyaman adalah akibat yang ditimbulkan oleh keamanan yang baik dalam sebuah kampus yang menjadi tempat belajar dan mengajar, Ibarat jamur yang berkembang biak dengan baik di tempat yang lembab, begitulah kita melihat bagaimana Unila menjadi pasar yang terus menyediakan makanan empuk untuk para pelaku tindak kriminal terutama curanmor. Data atau berita acara kriminalitas memang selalu menghiasi perjalan Unila dan data tersebut menunjukan keamanan kampus yang belum optimal. Oleh karenanya perlu adanya solusi atas permasalahan tersebut.

Fasilitas Berbicara mengenai fasilitas ternyata masih cukup banyak kekurangan yang menjadi celah bagi kejahatan untuk bisa masuk diantaranya adalah minimnya penerangan, sehingga membuat daerah kampus tidak aman. Tidak adanya CCTV ditempat-tempat yang rawan, hingga terlalu banyaknya pintu tikus yang menjadi akses membuat siapapun dan kapanpun dapat keluar-masuk dengan mudah ke kampus Unila. Satuan Pengamanan Peranan Satuan Pengamanan (Satpam) dirasa sama pentingnya dengan unit-unit kerja lain yang berada di Unila. Luasnya wilayah kerja, jumlah satpam yang masih belum sebanding dengan tingkat kerawanan wilayah, sarana yang minim, tingkat kesejahteraan satpam yang belum memadai, kepedulian masyarakat di sekitar kampus yang masih rendah merupakan hambatan yang mengakibatkan kinerja satpam belum bisa dikatakan maksimal. Mahasiswa Kesadaran dan kepedulian mahasiwa yang rendah terhadap keamanan juga memancing terjadinya tindak kriminal di kampus. Kejahatan sangat marak terjadi dikampus ini, namun

masih saja banyak mahasiswa yang acuh dan lalai mengamankan diri sendiri dan barang berharganya seperti melanggar rambu yang ada, tidak tertib dalam parkir, menyimpan barang sembarangan, tidak ingin kenal dengan petugas keamanan, hingga tidak pernah melapor apabila menemukan atau mengalami tindak kriminal disekitar kampus kepada petugas. Kebijakan Salah satu lemahnya keamanan kampus timbul karena kebijakan dari pihak rektorat yang dinilai kurang tepat salah satunya adalah rekayasa lalu lintas yang berantakan. Pihak birokrat kampus juga tampaknya sangat anti untuk melakukan terobosan-terobosan didalam kebijakan yang dikeluarkan. Solusi Melihat faktor penyebab masih lemahnya keamanan kampus dengan analisis fishbone, sejatinya harus ada yang dibenahi dalam kemanan kampus Unila untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya tindak kejahatan. Beberapa solusi rasanya harus dicoba untuk diterapkan. a) Tata Ulang Rekayasa Lalu Lintas Kampus Terobosan melalui rekayasa lalu lintas kampus harus berani diterapkan oleh pihak kampus dengan mengubah beberapa akses masuk ke kampus, penutupan beberapa jalan tikus dan pembuatan portal central untuk masuk kedalam kampus hingga pembahan beberapa rambu-rambu himbauan. b) Optimalisasi Kinerja Satuan Keamanan Peran penting Satuan Keamanan haruslah di optimalkan, kalau memungkinkan untuk menambah satuan keamanan di Unila justru semakin baik karena tidak kita pungkiri saat ini memang jumlah satuan keamanan di Unila tidak sebanding dengan luas wilayah hingga volume kendaraan yang ada dan hal itu tidak bisa di cover oleh jumlah satuan keamanan saat ini. Optimalisasi kinerja satuan keamanan juga bisa dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan keamanan, setiap petugas keamanan sebaikknya dibekali dengan ilmu-ilmu yang

bersifat persuasive agar dalam penerapan ke masyarakat kampus dan mahasiswa akan baik dan lugas. Hal tersebut dilakukan selain untuk melatih sifat displin mereka juga demi keamanan lingkungan kampus bersama. c) Kerja Sama dengan Kepolisian untuk Menangkap Pelaku Curanmor Tidak kita pungkiri bahwasannya tindak curanmor harus menjadi perhatian kita bersama, menurut data beberapa waktu belakangan ini belasan motor milik mahasiswa, pegawai hingga pedagang raib di ambil pencuri dan sampai saat ini begitu sulit menangkap pelaku curanmor dikampus, melihat hal ini pihak kampus bisa bekerja dengan kepolisian sebagai aparat penegak hukum agar bisa membetuk tim khusus untuk menangani masalah ini. d) Peran Besar Mahasiswa Mahasiswa adalah status yang disandang oleh seseorang karena hubungannya dengan perguruan tinggi yang diharapkan dapat menjadi pemimpin-pemimpin dimasa yang akan datang. Mahasiswa yang disebut juga sebagai kaum intelektual pun seharusnya hadir sebagai solusi disetiap permasalahan yang ada bukan justru menjadi masalah dalam kehidupan itu sendiri. Menyikapi permasalahan keamanan didalam kampus, mahasiswa menjadi salah satu faktor yang sangat besar untuk menyelesaikan masalah ini mengingat mahasiswalah mayoritas dalam kehidupan civitas akademika dikampus. Memulai dari kesadaran dari tiap mahasiswa untuk tertib dalam parkir, mematuhi segala aturan dan ikut menjaga keamanan dikampus adalah hal yang harus dimulai dari sekarang. Ide-ide cemerlang untuk menyelesaikan masalah biasanya juga muncul dari mahasiswa, mahasiswa dalam kasus ini bisa merancang bagaimana sistem keamanan yang baik yang mampu mengurangi angka kejahatan dikampus melalui penelitian yang didukung oleh data-data yang real dan berasal dari mahasiswa itu sendiri.

â&#x20AC;&#x153;Menutup peluang kejahatan, maka sama dengan mencegah orang berbuat dosa. Karena kejahatan sudah terorganisir rapih, maka tidak lain dan tidak bukan harus dilawan dengan sistem yang rapih pula. Kami semua ingin Unila amanâ&#x20AC;?

Risko Apriandi (Menteri Pendidikan & Kepemudaan)

3. Kapan Unila Aman? Keamanan sebagai salah satu aspek penting dalam mewujudkan kenyamanan bagi warga di kampus adalah sangat di benarkan. Namun dalam faktanya Universitas Lampung atau yang biasa disapa dengan sebutan Unila ini masih belum layak untuk dikatakan nyaman dan aman. Banyak faktor yang mendukung fakta tersebut. Selain sistem keamanan yang belum maksimal, letaknya yang berada dekat dengan Terminal Rajabasa dan dilewati jalan. Z.A Pagar Alam membuat unila menjadi lokasi yang strategis. Akses masyarakat luar yang keluar masuk unila tanpa pengawasa satpam, ini yang membuat oknum penjahat leluasa keluar masuk unila dan kemudian melancarkan aksinya. Tak sedikit korban dari oknum penjahat tersebut, hal ini diakui oleh Hayan (Teknik 15) â&#x20AC;?sistem keamanan di unila masih pengecewakan apa lagi masalah motor hilang seperti sudah menjadi tradisi bagi oknum penjahat dan korbannya. Ketika saya pulang darimasjid selesai melaksanakan shalat jumat siapa sangka saya dikejutkan dengan hilangnya motor sayaâ&#x20AC;? ujar Hayan. Hal itu juga diakui Lea mahasiswa Jurusan Agribisnis. ia mengaku belum lama ini sempat kehilangan helm ditempat parkir. Padahal, di lokasi parkir tersebut telah dijaga oleh beberapa orang satpam. â&#x20AC;&#x153;sangat kecewa tentunya, saya hendak pulang kuliah tiba-tiba saja helm sudah tidak ada ditempatnya. Dan ironisnya lagi ketika saya malapor kapada satpam penjaga parkir mereka bilang tidak tau menau. Padahal akses masuk parkiran tersebut saat keluar masuk pasti berhenti untuk menyerahkan surat motor atau KTMâ&#x20AC;?. Tutur Lea. Sekarang ini keamanan dan kenyamanan memang menjadi sangat penting bagi masyarakat, khususnya warga masyarakat di kampus. Tentunya pihak karyawan, dosen, mahasiswa dan lainlainnya, saat mereka beraktivitas, mereka tidak memiliki pemikiran yang bercabang atau rasa cemas pada barang yang mereka tinggalkan. Seperti sepeda motor, mobil, helm dan sebagainya. Sebenarnya keamanan kampus bukan sepenuhnya tanggung jawab penjaga keamanan saja. Kita sebagai warga kampus juga harus

ikut andil dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan terhadap barang pribadi masing-masing. Seperti ketika kita akan meninggalkan motor kita harus bisa memilih tempat yang tepat untuk parkir kemudian periksa kembali kunci-kuncinya, kunci stang dan lain-lain. Parkiran sembarang juga memicu oknum-oknum penjahat untuk melancarkan asiknya. Sementara untuk helm, kita bisa mengantisipasinya sendiri. Selain itu dari pihak keamanan juga harus sering melakukan patroling keliling di area kampus. Apabila ada sesuatu yang mencurigakan satpam harus segera menegur dan menanyakan tentang identitas orang yang mencurigakan tersebut. Semua itu juga tak lepas dari fasilitas-fasilitas yang diberikan pihak kampus. CCTV juga berperan penting dalam pengawasan lingkungan kampus. Tidak bisa di pungkiri keamanan dan kenyamanan yang optimal dapat terwujud dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak termasuk kita sebagai mahasiswa. Lantas, kapan Unila aman?

â&#x20AC;&#x153;Pembangunan adalah ciri kemajuan kampus, termasuk pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi (RSPTN) Unila yang mangkrak hingga saat ini. Demi tegaknya keadilan, pembangunan RSPTN harus tetap dilanjutkan dan yang bersalah harus bertanggung jawab dengan apa yang ia makan.â&#x20AC;&#x153;

Rahmad Satria Wijaya (Menteri Aksi & Propaganda)

4. Rumah Sakitku Malang, Rumah Sakitku ilalang HIDUP MAHASISWA!!! Pada tahun 2011, Proses Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Lampung mulai berjalan, RSP atau yang lebih tepatnya disebut sebagai Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) Unila terletak di Pertigaan bundaran Kopi Gedong Meneng. Jika melihat pagu anggaran yang digelontorkan untuk tahap 1 ini sebesar Rp 53.650.000.000 sungguh ini merupakan jumlah yang sangat besar, artinya bahwa pemerintah tidak mainmain untuk berinvestasi dan menjadikan Universitas Lampung sebagai Universitas Research di bidang kesehatan.  Luas lahan : 58.146 m²  Luas bangunan : 26.999 m²  Lokasi : Raja Basa, Bandar Lampung  Kontraktor: PT Global Rancang Selaras bekerjasama dengan CV Paranta Langen Laguna Rumah Sakit Pendidikan Universitas Lampung termasuk dalam bagian rencana pengembangan Universitas Lampung. RS Pendidikan Universitas Lampung diarahkan sebagai rumah sakit rujukan sekaligus rumah sakit riset dengan kapasitas 270 TT, sehingga diharapkan memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik sekurang-kurangnya empat spesialistik dasar lengkap yang dikelompokkan dalam tata fungsi layanan umum. Selanjutnya terdapat layanan unggulan yaitu layanan kesehatan bagi usia lanjut (geriatri) dan layanan khusus infeksi dalam massa bangunan yang terpisah dengan fungsi layanan umum. Bila melihat kondisi ini seolah pada tahun 2011 lalu adalah lahirnya harapan baru akan berdiri tegaknya bangunan RSPTN Unila yang membanggakan, terlebih status akreditasi Fakultas Kedokteran yang sudah A tetapi masih menebeng di RSUD Abdoel Muluk. Namun 5 tahun lebih sudah berlalu, harapan itu tak kunjung sampai, bangunan justru terbengkalai. Proyek yang digadang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kini teronggok tanpa kejelasan.Puluhan tiang pancang setinggi kurang lebih 5 meter terlihat berjajar dari kejauhan. Pemandangan ini sangat tampak ketika melintasi jalan Jainal Abidin Pagar Alam sekitar lampu merah

Universitas Lampung. Ketika memasuki jalur dua Unila terlihat pagar seng setinggi 2 meter mengelilingi lahan seluas 58.146 meter persegi itu. Pagar itu tertutup rapat, gerbang utamanya sengaja di gembok dengan rantai dari luar. Papan pemberitahuan ikhwal akan diberdirikannya bangunan rumah sakit pendidikan ditempat itu sudah dicopot. Logo kontraktor pemenang tender mega proyekpun sengaja di hapus, digantikan coretan pilok orang orang iseng.Sedikit mengintip dari luar pagar, alih-alih melihat bangunan yang membanggakan namun yang tampak hanyalah tingginya rumput ilalang dan berbagai jenis pohon liar yang tumbuh tak beraturan disekitaran tiang tiang. Tinggi pohon ada yang sudah menyaingi tiang pancang yang dikabarkan menelan biaya hingga 55 milyar. Ada pohon pisang yang tak sengaja ditanam tetapi sampai berbuah. Lantai dasar yang merupakan coran semen hampir tak tampak dikelilingi rumput ilalang yang sudah menguning. Katanya sih kendala ada pada biaya pembangunan, serius? Atau malah habis dibagi oleh para kongsi. Permasalahan ini seharusnya segera dicarikan solusinya, bagaimana mungkin pembangunan bisa mangkrak sampai hampir 6 tahun. Siapa yang salah? Birokrat kampus? Pemerintah pusat? Atau Mahasiswa yang masih diam? Demi tegaknya keadilan, pembangunan RSPTN harus tetap dilanjutkan dan yang bersalah harus bertanggung jawab dengan apa yang ia makan.

â&#x20AC;&#x153;Mengemukakan pendapat, berekspresi dan berserikat merupakan hak bagi setiap warga negara termasuk mahasiswa. Konstitusi telah menjamin hal itu, ketika demokrasi telah dikebiri apalagi didalam kampus dengan segala bentuk kemasannya. Maka melawan adalah langkah yang harus segera diambilâ&#x20AC;?

Nina Rosita (Menteri Komunikasi & Informasi)

5. Mengutuk Represifitas Birokrat Terhadap Mahasiswa

Peringatan Jika rakyat pergi Ketika penguasa pidato Kita harus hati-hati Barangkali mereka putus asa

Kalau rakyat bersembunyi Dan berbisik-bisik

23 Ketika membicarakan masalahnya sendiri Penguasa harus waspada dan belajar mendengar

Bila rakyat berani mengeluh Itu artinya sudah gawat Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah Kebenaran pasti terancam

Apabila usul ditolak tanpa ditimbang Suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan

Dituduh subversif dan mengganggu keamanan Maka hanya ada satu kata, LAWAN!!! (Wiji Tukul, 1986)

Hidup Mahasiswa!!! Tak henti-hentinya pergerakan mahasiswa menjadi perbincangan, sejarah selalu membuktikan bahwa mahasiswa adalah aktor penting perubahan bangsa, Mahasiswa dan pemuda merupakan komposisi strategis bagi generasi bangsa selanjutnya.hal ini tentu sangat beralasan mengigat bagaimana pentingnya mahasiswa yang selalu menjadi actor perubahan dalam setiap momen-momen bersejarah di Indonesia.

Tak perlu lagi kita membahas satu persatu apa saja perubahan yang didalangi oleh mahasiswa, karena memang sudah begitu banyak artikel di buku-buku maupun internet yang membahas tuntas mengenai risalah pergerakan mahasiswa. Julukan agent of change dan social control yang melekat pada diri mahasiswa bukan hanya slogan semata, keberadaan mahasiswa menjadi pengontrol sejatinya karena sejarah peradaban bangsa di dunia tidaklah terlepas dari peran penting negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Segala sector (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang ada haruslah berpihak dan berorientasi untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat. Yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera secara ekonomi, adil secara sosial, demokratis secara politik. Mahasiswa bertanggung jawab penuh demi tercapainya situasi tersebut, yaitu dengan cara mengawasi kinerja dan kebijakan pemerintah baik itu ditataran Nasional, Daerah maupun internal kampus. Kita sama-sama melihat bahwa mahasiswa sebagai penancap tombak peradaban. Peradaban bangsa ini semakin mengalami perubahan adalah tak lain karena ada peran pemuda

mahasiswa di dalamnya. Catatan sejarah tersebut setidaknya telah menjadi bukti bahwa mahasiswa selalu menempatkan diri dalam setiap perubahan historik dan patriotik di negeri ini. Akan tetapi saat ini kita sama-sama menyadari bahwasanya mahasiswa sebagai generasi waris bangsa menjadi target utama untuk di lemahkan oleh oprator â&#x20AC;&#x201C; oprator yang hari ini telah beregenerasi dengan baik dan telah menjadi senior,mentoring dan mahasiswa yang di endapkan di dalam kampus maupun lingkugan-nya. Dikampus misalnya, mulai dari diciptakan nya situasi kerisis etika dengan didasari berkembangnya ilmu pengetahuan yang membagun kegamangan social berhasil melemahkan sopan santun antara yang muda kepada yang tua,yang tua apatis dengan tumbuh kembang nya yang muda dan tidak malu-malu lagi melakukan perbuatan a-etika di depan umum. Kasus represifitas kampus dialami oleh hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia, pada beberapa waktu yang lalu misalnya terdapat variasi kasus intervensi skorsing dan drop out yang mengubur masa depan mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan dan Universitas Negeri Jakarta. Banyak cara-cara lain yang di lakukan untuk melemahkan mahasiswa sekarang kita bisa melihat sendiri kampus mati akibat mahasiswa yang hanya datang untuk sks. Mahasiswa banyak yang aptis akibat mereka hanya ber orientasi pada tinggi nya Ipk. Kemudian di kampus Unila pun patut diduga adanya tindakan represifitas dari pihak birokrat kampus dengan keluarnya tim kode etik yang kewenangannya justru bisa mengintervensi gerak mahasiswa, kegiatan diluar akademik dilarang, diskusi dibubarkan hingga adanya intervensi terhadap nilai aktivis yang menjadi aktor kegiatan. Berbagai situasi tersebut menunjukan adanya upaya pembatasan-pembatasan yang dilakukan demi kepentingan pihak tertentu yang terselubung untuk menjalankan dan melancarkan akal bulusnya. Dengan segala cara mahasiswa dibatasiruang geraknya dan secara tersirat adanya restriction tersendiri, mulai dari pihak

birokrasi kampus hingga lebih jauh pada pihak-pihak nnkampus yang mencoba melebarkan sayapnya. Hal ini semakin memperjelas perampasan hak untuk berekspresi, berpendapat dan berorganisasi yang semuanya berpengaruh tidak hanya dalam intra-kampus tetapi menjelajahi bangsa untuk membuat perubahan dan era baru, reformasi contohnya. Dan tentu saja semua tekanan ini menjadi tantangan tersendiri yang sangat sulit dihadapi. Melihat gambaran situasi kampus diatas, nampak bahwa aktifitas mahasiswa dikampus saat ini cenderung dihambat oleh birokrasi kampus. Berbagai aktifitas yang berlangsung mulai dari aktifitas politik mahasiswa baik untuk memperjuangkan hak-haknya dikampus, aktifitas seni, sampai aktifitas sosial juga mengalami hambatan dari pihak kampus. Sebagai mahasiswa aktif contohnya dapat kita lihat sendiri.

Perilaku represif dari birokrasi kampus saat ini juga mencerminkan watak dari birokrat kampus yang semakin otoriter. Dari semua tindakan birokrasi kampus tersebut memiliki kesamaan pola, yaitu dengan berbagai macam regulasinya (SK Rektor, SK Dekan, Peraturan kampus) adalah tindakan yang mencoreng nama almamater. Hal ini tentu saja amat disayangkan, tanyakan pada diri kita sendiri sebagai mahasiswa , dimanapun kita menuntut ilmu, Perguruan Tinggi adalah tempat kita menjadi agent of change, kawahcandradimuka. Perubahan yang dilakukan tentunya harus sesuai hakikat kita sebagai agent of change dan tanggung jawab membela rakyat/mahasiswa ada dipundak kita. Karena mahasiswa sejatinya adalah mahasiswa pemikir yang mempunyai hak-hak untuk turut serta berjuang dan menyampaikan aspirasi terbaik yang semuanya demi kemajuan bersama dari intra-kampus hingga ekstra-kampus mulai dari dalam hingga luar kampus. Dalam pendidikan yang demokrats dimana manusia diarahkan untuk mengenali realitas dirinya dan dunianya, seharusnya menempatkan mahasiswa sebagai objek pendidikan, dimana mahasiswa terlibat dalam menentukan apa dan bagaimana proses pendidikan di Perguruan Tinggi dilaksanakan. Dengan prinsip tersebutlah pendidikan akan berfungsi untuk menjawab

berbagai persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya mahasiswa membutuhkan ruang berekspresi, mengembangkan kemampuan dan pemahamannyya, serta berpendapat tentang realitas sosial yang dihadapinya dan berorganisasi sebagai cara untuk memperjuangkan hak-haknya dan hak-hak rakyat. Berdasarkan hal diatas maka BEM U KBM Unila mengutuk keras segala bentuk tindakan represifitas di kampus terhadap aktivitas mahasiswa.

â&#x20AC;&#x153;Perempuan adalah kunci peradaban suatu bangsa, ketika satu laki-laki terdidik artinya hanya ada satu orang yang terdidik, namun jika satu perempuan yang terdidik maka satu generasi akan terdidik. Negara bermartabat adalah negara yang mampu menjamin keadilan dan keamanan bagi kaum perempuanâ&#x20AC;?

Maya Puspita Sari (Menteri Pemberdayaan Wanita)

6. Kembalikan Keadilan Bagi Perempuan Penindasan terhadap kaum perempuan telah berlangsung sejak lama hingga sekarang. Ketika kita berbicara tentang diskriminasi perempuan, maka hal yang paling dikaitkan adalah budaya patriarki dan negara. Patriarki merupakan budaya yang membatasi perempuan dalam kehidupan sosial sebagai akibat dari monopoli kaum lelaki atas sektor publik serta membatasi ruang gerak perempuan hanya pada ruang domestik saja. Hal ini merupakan warisan turun temurun yang sampai sekarang masih kuat mengakar dalam masyarakat kita. Sementara, negara juga turut berperan atas suksesnya penindasan perempuan. Bangsa beradab terukur dari penghormatannya kepada perempuan. Kejahatan terhadap perempuan bukan saja penistaan terhadap hak asasi manusia, melainkan juga bentuk kebiadaban moral teramat akut. Kewajiban negara melindungi harkat dan martabat perempuan Indonesia seutuhnya. Fakta berbicara lain, perempuan Indonesia belumlah terlindungi sepenuhnya. Data Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan naik dari tahun ke tahun. Amat terang upaya Kartini memperjuangkan harkat martabat wanita Indonesia belum tercapai. Alih-alih habis gelap terbitlah terang, perempuan Indonesia masih berkutat di lorong gelap kekerasan. Perayaan Hari Kartini 21 April setiap tahun hanya tinggal seremoni. Berdasar pada jumlah kasus yang didapat dari 232 lembaga mitra Komnas Perempuan di 34 provinsi, terdapat 16.217 kasus yang berhasil didokumentasikan. Kekerasan tidak hanya terjadi di ranah domestik, tetapi meluas di berbagai wilayah, termasuk di ruang publik. Harus diingat data yang terungkap barulah fenomena puncak gunung es, belum data rill. Kekejian kepada kaum hawa yang paling mencolok terjadi di wilayah personal. Tahun 2016 menunjukkan terjadi kenaikan data jenis kekerasan seksual di ranah ini dibanding tahun sebelumnya,

yakni 11.207 kasus. Perempuan Indonesia justru tidak aman dalam lingkungan terdekatnya. Mengerucut ke Provinsi Lampung, sepanjang 2015 jumlahnya juga masih tinggi, yakni 1.018 kasus. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual menempati posisi angka yang paling tinggi, yakni 638 kasus. Hal ini menunjukan bahwa kaum perempuan masih jauh dari kata dihormati, di hargai dan dilindungi. Kasus kebiadaban terhadap Yuyun/YY (Bengkulu) menjadi bukti nyata dari pernyataan diatas, Alih-alih berharap kekerasan terhadap anak dan perempuan menurun namun justru baru-baru ini banyak kasus mengenaskan yang terjadi di Lampung. Supir Abonemen Cabuli Anak SD

Kasus ini berawal pada Kamis (20/8/2015) di Bandar Lampung, sekitar pukul 10.30, terdakwa yang bernama Agus Maulana (41 Tahun) yang bekerja sebagai sopir abonemen salah satu SD swasta yang ada di Bandar Lampung akan menjemput korban di sekolahnya menggunakan mobil abonemen. Saat itu, terdakwa terlebih dahulu mengantarkan temannya, hingga korban sendirian berada dalam mobil tersebut. Saat hendak mengantarkan korban pulang, terdakwa menghentikan mobilnya di Jalan Palapa X, Kedaton, Bandar Lampung, dan menunjukkan film porno di ponselnya kepada korban. Kemudian, terdakwa mulai mencabuli korban dengan meraba tubuh korban dari luar pakaiannya dan mencium pipi dan bibir korban.Setelah itu, korban diantarkan pulang dan diberi uang Rp5.000 dari terdakwa. Atas perbuatan terdakwa, korban mengalami trauma psikis. Kasus Mistiana di Lampung Timur Mistiana (10 tahun) merupakan siswi di SDN 01 Plongkowati Labuhan Ratu Lampung Timur. Pada tanggal 14 April 2016 sepulang sekolah Mistiana hendak menyusul ayahnya ke kebun untuk nderes atau mengunduh getah karet. Namun menurut teman

korban (Ajeng) korban tidak langsung ke kebun, tapi ikut bermain sama teman temanya di halaman TK dekat biasa ia bermain. Saat itu ada dua orang laki-laki dengan sepeda motor memanggil si korban "ayo melok lelek" (ayo ikut pamam), Lalu kedua orang itu memberinya es cream, tanpa berfikir panjang mistiana langsung dibawa oleh kedua pelaku dengan sepeda motor dibonceng ditengah. Pihak keluarga yang menyadari anaknya tidak pulang hari itu langsung mencari mistiana namun hasilnya nihil, pihak keluarga melaporkan hilangnya korban ke polsek labuhan ratu pada tgl 15 April 2016. Pada tanggal 17 April 2016 seorang pencari rumput menemukan jasad si korban di gubuk perkebunan karet di kecamatan Way Jepara. Korban dievakuasi oleh petugas dari polsek jepara. Sampai sejauh ini penyidikan yg dilakukan oleh polsek Way Jepara belum menemukan titik terang, motif dan juga pelakunya . Bahkan sampai saat ini sudah memasuki hari ke 25 korban pertama kali ditemukan. Sangat disayangkan melihat tindakan dari kepolisian yang begitu lambat, hal itu menunjukan ketidak seriusn dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kasus keji yang dihadapi YY di Bengkulu, anak SD di Bandar Lampung yang menjadi korban pencabulan supir abonemen sampai ke kasus Mistiana di Lampung Timur hanya salah satu dari sekian banyak kasus yang terjadi, mereka merupakan korban dari ketidakadilan kehidupan di Indonesia. Menangislah jika melihat apa yang terjadi oleh anak YY, marahlah jika mendengar apa yang di alami oleh adik kita Mistiana, dan bergeraklah untuk balik melawan khususnya kaum perempuan yang ada di Lampung dan bergabung dalam Aliansi PAPer (Perduli Anak dan Perempuan). Tak perlu menunggu kebiadaban terhadap mereka dialami oleh keluarga kita, saudara kita, anak kita, adik kita atau sahabat kita, karena apa yang sudah terjadi pada YY sudah cukup menusuk hati kita dan membuat kita berfikir bahwa kaum perempuan harus bangkit dan balik melawan penindasan.

â&#x20AC;&#x153;Belasan tahun Riau dan Kalimantan selalu dikepung karhutla yang menjadi tamu rutin setiap tahunnya, bukan karena tidak ada solusi melainkan karena kerja nyata untuk menghentikan karhutla tidak ditindak dan dituntaskan. Lebih baik mencegah dari pada mengobati, Lampung haruslah waspada karhutlaâ&#x20AC;?

Ari Krisnawati (Sekretaris Menteri Pendidikan & Kepemudaan)

7. Lampung Waspada Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) â&#x20AC;&#x153;Hanya bila pohon terakhir telah tumbang ditebang; hanya bila tetes air sungai terakhir telah tercemar; hanya bila ikan terakhir telah ditangkap; barulah kita sadar bahwa uang di tangan tidak dapat dimakanâ&#x20AC;? -SI Hidup Mahasiswa!!! Keberadaan hutan di Indonesia lagi-lagi menjadi sorotan dunia, negara yang mendapat julukan paru-paru dunia ini memegang peran yang cukup vital untuk keberlangsungan hidup manusia. Apakabar Hutan dan Lahan di Indonesia saat ini? Menolak lupa dengan kejadian tahun lalu dimana karhutla sangat marak terjadi hingga udara segar berganti dengan asap akibat hutan yang terbakar, bahkan saat ini titik-titik api mulai terlihat bermunculan, hal ini harus menjadikan kita waspada bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan oleh karhutla. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan suatu keadaan dimana kondisi hutan dan lahan terserang api yang tidak bisa terkendalikan dan mengakibatkan kerusakan dan kerugian ekonomi dan atau ekologi (nilai lingkungan). Karhutla sangat berbahaya karena kerap kali menyebabkan terjadinya bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat. Selain itu Karhutla menjadi penyumbang terbesar dalam laju deforestasi, bahkan jika dibandingkan konversi lahan untuk pertanian ataupun illegalloging. Karhutla yang menyebabkan deforestasi sangat mengganggu kestabilan ekosistem, karena hutan merupakan ekosistem yang memiliki kestabilan klimaks, dan merupakan penyangga tata air serta pendukung kelangsungan hidup biodiversitas yanga ada di permukaan bumi. Rusaknya ekosistem hutan sama artinya dengan rusaknya penyangga kelangsungan hidup seluruh biodiversitas yang ada, yang menyebabkan

ketidakstabilan lingkungan. Selain itu kemampuan pohon-pohon penyusun hutan untuk menyerap polutan sangat penting, jika terjadi bencana asap akibat karhutla pohon sangat berfungsi untuk mengurangi akumulasi CO2 di udara. Namun dalam perkembangannya kondisi hutan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Berdasarkan catatan Kementrian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang. Kebakaran besar hutan-lahan di Indonesia terus berlanjut tanpa dapat dihentikan. Kebakaran hutan-lahan tahun ini diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp. 200 Triliun. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan 425.377 orang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa 10 orang meninggal karena kabut asap di periode Juni-November 2015.

Kebakaran Hutan dan lahan serta pencemaran ekstrim asap yang semakin parah, merupakan buah dari kesalahan pemerintah meletakkan dasar pertimbangan regulasi tata kelola sumber daya alam (SDA), yang mendorong dominasi penguasaan luas lahan oleh korporasi, legitimasi kejahatan lingkungan, berbasis otoritas politik dan kontrol yang lemah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa total luas hutan-lahan yang terbakar di Indonesia tahun ini mencapai 2,1 juta hektar, dengan Kalimantan dan Sumatera yang paling terkena dampak, menurut perkiraan dari LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional). Provinsi Lampung memiliki luas hutan sekitar 1.083.749 hektar, sekitar 60 persennya mengalami rusak parah dan kritis. Kerusakan hutan terjadi, selain dikarenakan kebakaran, juga diakibatkan perambahan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab maupun perusahaan yang tidak memperhatikan keseimbangan alam. Data Karhutla yang terjadi dari tahun 2011-2016 di berbagai Provinsi di Indonesia tercatat

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2.612,0 9.606,5 4.918,7 44.411,3 261.060,4 3.855,6 9 3 4 6 4 4 Pada tahun 2016 tercatat peningkatan yang sangat drastis dibandingkan dari tahun 2015, yang dalam hal ini laju deforestasi juga meningkat pada tahun 2015-2016. Sedangakn untuk provinsi Lampung data Karhutla yang terjadi pada tabel berikut. 2011 31,00

2012 -

2013 -

2014 22,80

2015 19.695,86

2016 -

Dari data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Lampung dan Riau menjadi perhatian dengan sebaran titik panas 68 titik. Kepala seksi data dan informasi BMKG Lampung Sugiono kepada RRI rabu siang mengatakan, meski dari pantauan BMKG selalu terdapat perubahan titik api diwilayah Lampung, namun untuk setiap musim kemarau di Provinsi Lampung, terdapat 5 titik api yang tersebar pada 5 wilayah, yakni daerah Kabupaten Mesuji, Waykanan, Tulang Bawang Barat bagian utara, Tulang Bawang dan Lampung Timur, yang keseluruhan titik api tersebut berada di wilayah hutan. Dari data di atas juga menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan sangat drastis terjadi di 2015, dan pada tahun 2016 Provinsi Lampung amat berpotensi kembali kehilangan ribuan hektar luasan lahan hutannya akibat kebakaran jika tidak ditanggulangi secara tepat. Kebakaran hutan yang dipicu kegiatan manusia bisa diakibatkan dua hal, secara sengaja dan tidak sengaja. Kebakaran secara sengaja kebanyakan dipicu oleh pembakaran untuk membuka lahan dan pembakaran karena eksploitasi sumber daya alam. Sedangkan kebakaran tak disengaja lebih disebabkan oleh kelalaian karena tidak mematikan api unggun, pembakaran sampah, membuang puntung rokok, dan tindakan kelalaian lainnya.

Di Indonesia, 99% kejadian kebakaran hutan disebabkan oleh aktivitas manusia baik sengaja maupun tidak sengaja. Hanya 1% diantaranya yang terjadi secara alamiah. Sejak era tahun 1980-an pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri diduga menjadi penyebab utamanya. Tindakan preventif mau tak mau harus diambil untuk mencegah terjadinya karhutla di bumi ruwa jurai ini, pencerdasan terhadap masyarakat, regulasi sampai sanksi tegas untuk pelaku tindak karhutla harus segera direalisasikan. Berdasarkan hal tersebut maka BEM U KBM Unila menyatakan:

1. Mengutuk keras segala bentuk tindakan yang mengakibatkan karhutla di Indonesia. 2. Meminta kepada legislatif segera membentuk regulasi yang kuat untuk pencegahan karhutla termasuk didalamnya sanksi tegas bagi pelaku tindak karhutla. 3. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergerak melawan karhutla. 4. Mengingatkan pemerintah daerah provinsi Lampung melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya karhutla di Lampung

â&#x20AC;&#x153;Jangan karena UKT dan SPI pemuda penerus bangsa harus mengubur mimpinya karena tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Bukankah pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara?â&#x20AC;?

Bayu Saputra (Menteri Advokasi & Kesejahteraan Mahasiswa)

Evaluasi Dan Perbaiki Penerapan Sistem UKT Pendidikan merupakan salah satu prioritas terpenting bagi sebagian besar masyarakat, bagaimana pendidikan adalah wajah sebuah bangsa dan memainkan peranan penting untuk kemajuan bangsa itu sendiri. Sebagian dari masyarakat memiliki harapan yang besar untuk dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang yang paling tinggi, maka mereka akan dihadapkan pada berbagai macam pilihan dan permasalahan. Karena pentingnya pendidikan, maka tercantumlah pada Pasal 31 UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi : “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Hal ini menyiratkan adanya itikat kepedulian pemerintah terhadap pendidikan demi memajukan negara. Bentuk nyata peran pemerintah dalam bidang pendidikan, antara lain : memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada siswa SD – SMA, kucuran dana pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), memberikan beasiswa Bidikmisi kepada mereka yang memerlukan, dll. Selanjutnya dengan lahirnya Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang mengamanahkan kepada setiap pelaksanaan pendidikan tinggi perlu adanya standar biaya pendidikan yang terjangkau bagi mahasiswa dan orang tua sebagai donatur/pembiaya kuliah, hal ini tertuang pada pasal 88 ayat (4) “Biaya yang ditanggung oleh mahasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya”. Penididikan murah dan bermutu diharapkan dapat dirasakan oleh mahasiswa sebagai generasi intelektual sebagai penerus bangsa kedepan. Kemudian untuk menindaklanjuti hal tersebut mka lahirlah Peraturan Menteri nomor 55 tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT pada seluruh Perguruan Tinggi Neeri di Indonesia. Kemudian disusul dengan terbitnya surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti Nomor: 305/E/T/2012 tentang tarif uang kuliah dan surat nomor:

488/E/T/2012 tentang tarif uang kuliah tunggal yang meminta perguruan tinggi untuk: 1. Menghapus uang pangkal mahasiswa baru program S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014. 2. Menetapkan dan melaksanakan Tarif Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa baru program S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014. Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan suatu upaya untuk mewujudkan biaya kuliah yang murah diseluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Dengan sistem ini, mahasiswa sudah tidak akan dikenakan biaya gedung, praktikum, uang SKS, uang wisuda, atau biaya tambahan lainnyya karena sudah dikumpulkan menjadi satu dalam UKT. Alasan diberlakukannya UKT menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Biaya SPMA atau Uang Pangkal yang selama ini berlaku dirasa memberatkan calon mahasiswa 2. Biaya operasional yang selama ini dibutuhkan oleh PTN dalam proses KBM dirasa tinggi sehingga â&#x20AC;&#x153;dibebankanâ&#x20AC;? ke calon mahasiswa 3. Selain adanya uang pangkal, pada setiap semesternya mahasiswa diharuskan membayarkan biaya diluar SPP untuk biaya operasional pendidikan 4. Terbatasnya kesempatan belajar di PTN bagi calon mahasiswa dari golongan kurang mampu dan menengah dikarenakan tingginya biaya pendidikan. Dengan alasan meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan pendidikan, Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh pada 23 Mei 2013 telah mengeluarkan ketetapan mengenai besarnya Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi produk hukum pertama dari Kemendikbud yang mengatur permasalahan UKT. Dimana UKT ini merupakan sebagian dari Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Bagaimana dengan Penerapan UKT sejauh ini? Pada awal diberlakukannya kebijakan ini, sudah muncul pro dan kontra. Sekilas memang sistem pembayaran ini lebih ringan dibandingkan pembayaran uang pangkal yang terkesan lebih memberatkan di awal perkuliahan. Mahasiswa kurang mampu pun dapat tertolong karena tidak harus membayar uang pangkal yang tidak sesuai dengan keadaan ekonomi mereka Namun beberapa mahasiswa justru merasa sistem ini lebih memberatkan, karena dengan adanya UKT maka besaran uang kuliah per semester bertambah besar di mana biasanya hal ini hanya mereka alami di awal perkuliahan. Jika pada saat pembayaran dengan sistem uang pangkal mahasiswa membayar dengan jumlah besar diawal perkuliahan (dalam hitungan jutaan), kemudian per semester mereka tinggal membayar ratusan ribu atau paling tidak membayar dalam jumlah kecil. Lebih jelasnya dalam Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013 tersebut, menjelaskan mengenai apa itu BKT & UKT. Tertuang dalam Pasal 1, ada empat (4) penjelasan mengenai UKT yaitu: (1) Biaya kuliah tunggal merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri. (2) Biaya kuliah tunggal digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa masyarakat dan Pemerintah. (3) Uang kuliah tunggal merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

(4) Uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan biaya kuliah tunggal dikurangi biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Dalam pelaksanaannya UKT dihitung berdasarkan BKT. BKT adalah Biaya Kuliah Tunggal yang berarti biaya yang diperlukan setiap mahasiswa dalam pelaksanaan pendidikan di setiap semesternya. Berdasarkan Permendikbud no. 55 tahun 2013 pada pasal 1 ayat 3 disebutkan juga bahwa UKT adalah sebagian dari BKT yang ditanggung mahasiswa berdasakan kemampuan ekonominya dan disampaikan pula di ayat lain bahwa UKT ditetapkan berdasarkan BKT dikurangi BOPTN, dengan BOPTN adalah biaya yang ditanggung pemerintah. Pengertian lain dari UKT adalah besarnya biaya kuliah yang ditanggung oleh setiap mahasiswa berdasarkan pada tingkat kemampuan ekonomi orang tuanya. Hal ini menyebabkan adanya sistem penggolongan UKT di mana ada pengelompokan besaran UKT sesuai dengan pengahasilan masing-masing orang tua.

Dalam penerapan Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kelompok kemampuan ekonomi masyarakat yang dibagi dalam 5 (lima) kelompok dari yang terendah hingga yang tertinggi, yaitu Kelompok I, II, III, IV, dan V. Berikut penggolongan/pengelompokan UKT berdasarkan pendapatan : Kelompok I : Penghasilan â&#x2030;¤ 500.000 Kelompok II : 500.000 < Penghasilan â&#x2030;¤ 2.000.000 Kelompok III : 2.000.000 < Penghasilan â&#x2030;¤ 3.500.000 Kelompok IV : 3.500.000 < Penghasilan â&#x2030;¤ 5.000.000 Kelompok V : Penghasilan > 5.000.000 Golongan UKT per semester tersebut memiliki besaran yang berbeda-beda, hal itu bergantung pada tiap-tiap fakultas. Kemungkinan drop out juga semakin lebar ketika mahasiswa tidak dapat membayar UKT di semester tersebut. Mahasiswa yang cuti dan tingkat atas juga tetap membayar UKT meskipun tidak mengambil mata kuliah. Untuk mahasiswa cuti

membayar kisaran 25% sedangkan mahsiswa tingkat atas yang tinggal menunggu sidang misalnya harus membayar penuh UKT semester berikutnya. Tujuan pemerintah memberlakukan sistem ini memang untuk meringankan beban mahasiswa. Hal ini dilatarbelakangi dengan besaran uang pangkal yang sangat berbeda di setiap perguruan tinggi dan BOPTN yang diterima pun berbeda-beda ditambah lagi dengan berubahnya status beberapa perguruan tinggi menjadi PTN-BH. Perubahan status ini membuat perguruan tinggi yang bersangkutan memiliki kebebasan dan wewenang untuk mengelola keuangannya sendiri termasuk menarik uang pangkal sesuai ketentuan mereka. Wewenang ini dimanfaatkan oleh pihak universitas untuk menarik uang dari mahasiswa sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan perguruan tinggi. Pergantian tahun membuat perlu adanya perubahan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal di Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013 tersebut, Kemendikbud akhirnya mengundangkan peraturan menteri baru guna mengaturan permasalahan tersebut adalah Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan dalam pasal-pasal tersebut diantaranya membahas mengenai: 1. Pengaturan mengenai beberapa perubahan ketentuan; 2. Penambahan BKT dan UKT untuk tahun angkatan 2014/15; 3. Penambahan ketentuan mengenai BKT dan UKT bagi PTNBH pada tahun 2014/15; dan 4. Penambahan golongan dari V golongan menjadi VIII penggolongan. Dalam perkembangannya, Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang semula diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) pada masa kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berubah pada tahun 2015 pada masa

Kabinet Kerja (Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi), kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Pendidikan Tinggi dicabut dan dialihkan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Oleh karena hal tersebut, maka Kemenristekdikti mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatur segala hal tentang Pendidikan Tinggi, tak terkecuali mengenai UKT.

Pada 4 (empat) Agustus 2015, diundangkanlah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah. Permenristekdikti Nomor 22 Tahun 2015 tersebut merupakan satu-satunya pengaturan mengenai BKT dan UKT pada PTN. Biaya Kuliah Tunggal (BKT) adalah keseluruhan biaya operasional mahasiswa per semester pada program studi di PTN. BKT digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan Pemerintah. Penetapan UKT dengan memperhatikan Biaya Kuliah Tunggal, UKT tersebut terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Permen tersebut. Pengaturan kelompok/golongan dalam UKT diatur lebih jelas dalam Permenristekdikti ini, yaitu diatur dalam Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi, â&#x20AC;&#x153;Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PTN kepada Menteri untuk ditetapkan.â&#x20AC;? Sebelumnya dalam pengaturan UKT yang diatur dalam Permendikbud tidak mencantumkan perihal tersebut. Pada tahun ketiga penerapan UKT bagi PTN di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ini penggolongan UKT masih seperti penggolongan UKT pada Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 yaitu sebanyak VIII golongan. Terjadi perubahan ketentuan mengenai pembagian golongan I dan II yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) UKT kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diterapkan kepada paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap Program Studi pada setiap PTN. (2) UKT kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diterapkan kepada paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap Program Studi pada setiap PTN. Berbeda dengan pengaturan dalam peraturan-peraturan sebelumnya, dalam Permenristekdikti Nomor 22 Tahun 2015 ini mengubah ketentuan mengenai kelompok I dan II yang semula diterapkan paling sedikit 5 (lima) persen dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap perguruan tinggi negeri (baik dalam Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013 maupun Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014) menjadi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap Program Studi pada setiap PTN. Namun kenyataannya saat ini PTN-PTN tidak terdapat kejelasan mengenai kuota 5% (lima persen) tersebut. Mengenai terdapatnya kesalahan dalam pemberlakuan UKT, maka pemimpin masing-masing PTN dapat melakukan penatapan ulang terhadap kesalahan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Pemimpin PTN dapat melakukan penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa apabila terdapat: a. Ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa yang diajukan oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya; dan/atau b. Pemutakhiran data kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Berbicara mengenai sistem keringanan UKT, sekarang hanya diatur menurut ketentuan dalam peraturan masing-masing PTN karena perbedaan dalam sistem tata kelola dan otonomi pada tiap-tiap PTN. Perbedaan penerapan BOPTN tiap PTN satuan kerja, PTN badan layanan umum (PTN BLU), dan PTN Badan

Hukum (PTNBH) juga menjadi permasalahan dalam penerapan UKT yang berdampak juga dalam sistem keringanan UKT. Sistem keringanan UKT yang tidak jelas menyebabkan orang tua mahasiswa mengalami banyak kesulitan dalam membiayai biaya kuliah anaknya. Oleh karena itu, perlu kiranya Kemenristekdikti membuat suatu ketentuan secara umum tentang bagaimanakah pengaturan keringanan UKT pada masing-masing PTN. Sehingga apabila ada mahasiswa yang sebelumnya mampu, namun dalam keberlangsungan perkuliahannya mengalami suatu masalah yang menyebabkannya kesulitan untuk membayar biaya perkuliahan bisa menjamin kepastian hukumnya. Seperti pertimbangan kemenristekdikti dalam membuat Permenristekdikti Nomor 22 Tahun 2015 poin c, yang menginginkan adanya kepastian hukum dalam penetapan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Permenristekdikti Nomor 22 Tahun 2015 PTN dilarang memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Diploma. Namun PTN menurut Pasal 9, diberi kewenangan untuk dapat memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT, dari mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Diploma yang terdiri atas: a. mahasiswa asing; b. mahasiswa kelas internasional; c. mahasiswa yang melalui jalur kerja sama; dan/atau d. mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri. Dalam hal Uang Pangkal atau SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) ini, PTN masih dilarang memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Diploma dari jalur undangan, SNMPTN dan SBMPTN. Namun PTN diberi wewenang oleh perundang-undangan untuk dapat memungut uang pangkal dari mahasiswa-mahasiswa baru program sarjana dan program diploma selain mahasiswa yang disebutkan dalam kalimat sebelumnya. PTN dapat memungut uang pangkal tersebut kepada mahasiswa-

mahasiswa asing, kelas internasional, mahasiswa jalur kerja sama (pertukaran mahasiswa), dan mahasiswa seleksi jalur mandiri. Pemberlakuan uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT bagi mahasiswa baru dari seleksi jalur mandiri sepertinya perlu dikaji ulang. Pasalnya tidak semua mahasiswa baru dari seleksi jalur mandiri mampu secara ekonomi. Tidak sedikit para mahasiswa seleksi jalur mandiri merupakan mahasiswa-mahasiswa yang kurang beruntung dalam seleksi masuk lainnya, seperti SNMPTN, SBMPTN, bahkan ada yang kurang beruntung dalam seleksi bidikmisi. Tidak semua penanggung beban biaya perkuliahan mahasiswa seleksi jalur mandiri dari kalangan pengusaha sukses, pejabat, dan lainsebagainya. Orang tua mahasiswa atau penanggung beban biaya perkuliahan mahasiswa ada yang bekerja sebagai petani. Seperti yang diketahui juga bahwa nilai tukar petani secara nasional pada Maret 2016 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya sebesar 101,32. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan/daya beli petani khususnya di perdesaan semakin menurun. Oleh karena itu sudah sepatutnya kemenristekdikti mengkaji ulang ketentuan tentang pemungutan uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT bagi mahasiswa baru dari seleksi jalur mandiri, melihat tengah lesunya perekonomian di Indonesia sendiri. Sanksi akan diberikan apabila PTN melanggar ketentuan tersebut, pejabat yang bertanggung jawab di PTN tersebut akan dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Sedangkan Pengaturan mengenai BKT dan UKT bagi PTN Badan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri. Namun tetap saja masih terdapat kelemahan walaupun sudah berganti 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 tahun pemberlakuan sistem UKT ini, masih belum adanya transparansi dalam UKT dan belum diatur secara jelasnya pengaturan mengenai keringanan dalam UKT menjadi permasalahan yang belum selesai sampai saat ini. Dalam keberjalanannya pelaksanaan UKT di

berbagai perguruan tinggi menimbulkan masalah dari tahun ke tahun. Permasalahan yang disoroti adalah â&#x20AC;&#x153;Sistem penggolongan UKT yang dirasa belum tepat dan adil, transparansi anggaran yang sangat kurang, variabel penggolongan UKT yang kurang jelas, tingginya UKT dan kenaikan UKT dari tahun ke tahun yang sampai saat ini belum mendapat solusinyaâ&#x20AC;?. Kemenristekdikti harus segera Mengevaluasi dan Memperbaiki Sistem UKT Sejak mulai diberlakukannya UKT pada tahun 2013/2014 maka tahun ini merupakan tahun ke-4 penerapan sistem UKT, sudah sepantasnya kembali melihat apakah UKT mampu menjadi jawaban atas persoalan-persoalan yang hari ini muncul? Atau justru malah menjadi permasalahan baru di bidang pendidikan.

Pada dasarnya UKT coba dihadirkan untuk membebankan biaya kuliah sesuai dengan golongannya, namun teori indah UKT tidaklah berbanding lurus dilapangan, saat ini pendidikan tinggi dihadapkan pada permasalahan yang benar-benar serius, mungkin para rektor diseluruh Indonesia menganggap ini hanya masalah biasa, akan tetapi bagi mahasiswa ini adalah masalah yang menyangkut impian dan masa depannya bila tidak segera diselesaikan. Laporan demi laporan yang kami terima terkait dengan masalah UKT tak ada habisnya, yang terakhir adalah 21 mahasiswa di Unila hampir mengundurkan diri karena tidak mampu membayar UKT atau salah golongan sebelum akhirnya diadvokasi oleh BEM U KBM Unila, namun solusi yang diberikan bak penyejuk yang hanya sampai di tenggorokan, masalah-masalah akan terus berdatangan apabila penerpan UKT masih tidak tepat sasaran. Kemudian sejak diberlakukannya sistem ini pada tahun 2013 banyak mahasiswa berpendapat bahwa pelaksanaan UKT belum tepat seperti besaran UKT yang ternyata tidak sesuai dengan kemampuan mereka dan cenderung tidak adil antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Hal ini disebabkan mekanisme UKT pada awal pelaksanaannya hanya menjadikan gaji kotor sebagai indikator utama penentuan UKT. Padahal terdapat faktor-

faktor lain yang mesti dipertimbangkan, misalkan anggota keluarga yang mengalami sakit keras, kondisi keluarga yang mengalami musibah/bencana, kondisi keluarga yang tidak harmonis (broken home), dipecatnya orang tua dari pekerjaan (dinamika ekonomi), dan persoalan-persoalan lain yang tidak tercatat dalam struk gaji. Faktor-faktor inilah yang hendaknya menjadi pertimbangan universitas untuk pemberlakuan sistem dispensasi dan banding yang benar-benar bisa memperhatikan kondisi mahasiswa per semester. Beberapa universitas yang telah menerapkan sistem ini masih belum berjalan maksimal. Secara garis besar, evaluasi perumusan UKT dari berbagai PTN adalah grading yang dirasa masih menimbulkan kesenjangan. Masih banyak penepatan angka UKT di berbagai PTN yang tidak sesuai dan naik drastis dari satu tingkat angka ke tingkat lainnya. Berbicara mengenai isu tentang kenaikan UKT pada tahun 2016, yang didasarkan pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nomor 800/A.A1/KU/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang didalamnya terdapat himbauan dari Dikti agar Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia menaikan dan menambahkan level UKT bagi mahasiswa tahun 2016, mendapat banyak protes dari para mahasiswa di seluruh Indonesia. Lagi-lagi berbicara mengenai kekuatan hukum Surat Edaran, dulu pernah hangat isu tentang adanya Surat Edaran Menristekdikti Nomor 01/M/SE/V/2015 yang salah satu isinya menunda implementasi Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 mengenai permasalahan masa kuliah 5 tahun yang akhirnya Menristekdikti membuat peraturan baru tentang masa kuliah yang tertuang dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. Perlu diketahui bahwa Surat Edaran tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti hal nya Undang-Undang maupun Peraturan Menteri. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak ada bunyi atau ketentuan Surat Edaran secara eksplisit. Surat Edaran memang bukan peraturan perundang-undangan (regeling), bukan

pula keputusan tata usaha negara (beschikking), melainkan sebuah peraturan kebijakan, masuk dalam peraturan kebijakan (beleidsregel) atau peraturan perundang-undangan semu (pseudo wetgeving). Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 43 Permendagri Nomor 55 Tahun 2010 jo. Permendagri Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dijelaskan, Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Mengingat isi Surat Edaran hanya berupa pemberitahun, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundanganundangan. Oleh karena itu Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir Peraturan Menteri, apalagi Perpres atau Peraturan Pemerintah (PP) tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.

Berikutnya adanya wacana PTN-PTN menaikan UKT yang nominalnya mencapai Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Kenaikan UKT ini akan semakin membuat sengsara orang tua mahasiswa. Selain harus membiayai kuliah anaknya, mereka juga harus memperhatikan biaya hidupnya sehari-hari. Ditengah belum menentunya perekonomian di Indonesia dan banyaknya pekerja yang di PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja, yang kemungkinan pekerja tersebut adalah orang tua mahasiswa, seharusnya menjadi perhatian menteri terkait dan PTN untuk menaikkan UKT. Masih tingginya inflasi dan kenaikan harga komoditas bahan-bahan pokok seperti bawang merah yang disebabkan gagalnya panen petani. Permasalahan ekonomi tersebut juga bisa menjadi salah satu pertimbangan UKT tidak dinaikkan. Oleh karena itu berdasarkan hasil kajian diatas, melalui tulisan ini kami BEM U KBM Unila menyampaikan aspirasi kepada Bapak Menteri Kemenritekdikti untuk melakukan:

1. Evaluasi penerapan sistem UKT di Seluruh PTN di Indonesia. 2. Memperbaiki sistem penerapan UKT yang jauh dari kata tepat sasaran sehingga mendzolimi mahasiswa yang menjadikorbannya. 3. Segera mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dimuncul sejak diberlakukannya UKT. (Kajian ini dibuat berdasarkan hasil diskusi dan berbagai referensi oleh BEM SI)

â&#x20AC;&#x153;Ideologi suatu bangsa haruslah sesuai dengan karakter masyarakatnya dan itu bukan komunis, sebab ia rusak dan merusakâ&#x20AC;?

Eka Prianti (Sekretaris Menteri Koordiantor Eksternal)

9. Waspada Komunisme Gaya Baru Indonesia Darurat Komunis, Partai Komunis Indonesia atau yang akrab disapa PKI ini pernah menjadi aktor yang paling menakutkan dalam sejarah kelam perjalanan bangsa Indonesia, sejak peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 dan kemudian berulang kembali peristiwa pemberontakan pada G30SPKI Tahun 1965 sudah berapa banyak nyawa yang hilang akibat kekejaman kaum PKI mulai dari petinggi militer, Ulama sampai masyarakat biasa yang merupakan saudara se tanah air. KGB singkatan dari Komunis Gaya Baru (dipopulerkan oleh KH Yusuf Hasyim). Sesudah PKI dibubarkan dan terlarang, aktivis Marxis-Leninis-Maois ini tetap gigih melanjutkan kegiatan walau pun ideologi mereka sudah tidak laku dan bangkrut di seluruh dunia.Sudah hampir 51 tahun peristiwa itu berlalu, namun keberadaan PKI masih saja ada dalam bayang-bayang kehidupan bangsa Indonesia. Bangkitnya PKI Era Reformasi a) Tuntutan Pencabutan TAP MPRS NO.XXV Tahun 1966 Pasca Reformasi 1998, kelompok-kelompok gerakan mahasiswa kiri seperti Forkot, Jarkot, Forbes, Fordem, SMID dan yang sejenisnya, dengan sangat lantang menyuarakan tuntutan Pencabutan TAP MPRS No.XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Penyebaran Paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme.Ini indikasi kuat untuk kebangkitan PKI, karena TAP MPRS No.XXV Tahun 1966 selama ini merupakan penghalang utama bagi Kebangkitan PKI secara formal konstitusional. b) Putra-Putri PKI yang masuk Parpol dan Instansi Negara Penghapusan LITSUS telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Putra Putri Keturunan PKI untuk aktif di berbagai Partai Politik, sehingga mereka pun dengan mudah masuk ke berbagai Lembaga Kenegaraan.

Tentu kita tidak bisa dan tidak boleh melimpahkan kesalahan PKI kepada anak keturunan mereka yang tidak bersalah dan tentu hak-hak POLEKSOSBUD (politik, ekonomi, sosial, dan budaya) anak keturunan PKI memang sudah semestinya diakui dan diberikan. Namun, keturunan PKI harus tahu memposisikan diri, bahwa pemulihan hak-hak mereka jangan disalahgunakan untuk menghidupkan kembali ideologi PKI dan jangan lagi membangkitkan kembali paham komunisme, serta mereka tidak perlu membuka luka lama dengan memposisikan diri sebagai Korban kejahatan Orde Baru melalui pemutar balikkan Fakta dan manipulasi Data seolah Ulama dan Umara, khususnya NU dan TNI, adalah pelaku kejahatannya. Ribka Ciptaning yang menjadi anggota DPR RI melalui PDIP, bahkan menjadi ketua salah satu Komisi di DPR RI, secara demonstratif dan provokatif menulis dua buku yang masing-masing berjudul : ”Aku Bangga Jadi Anak PKI” dan ”Anak PKI Masuk Parlemen”.

c) Bantuan China Kepada Indonesia dan Kompensasinya Hak POLEKSOSBUD (politik, ekonomi, sosial dan budaya) China di Indonesia dipulihkan, bukan bermaksud mendeskriditkan suatu etnis namun hal ini memang harus juga diwaspadai seolah Reformasi 1998 menjadi Pintu Kemenangan China di Indonesia :  China yang di Era 1966 – 1998 tidak mudah menjadi pejabat publik, justru kini bebas dan leluasa jadi Lurah, Camat, Bupati hingga Gubernur dan Menteri, bahkan Presiden.  Di Era 1966 – 1998 nama China harus diganti dengan nama Indonesia untuk pengakuan kewarga-negaraan, sedang kini penggunaan nama China dibebaskan sebebas-bebasnya.  Barongsai yang di Era 1966 – 1998 dilarang, kini dibesarkan dan dipertontonkan dengan bebas di tengah publik dalam berbagai acara budaya, bahkan ada yang

menggelar Barongsai dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW.  Tulisan dan Bahasa China yang di Era 1966 – 1998 dilarang digunakan di tempat umum, kini menghiasi berbagai Mall, Pasar, Toko dan Perumahan dengan sangat bebas, bahkan ada Statsiun TV yang secara terbuka menyajikan sejumlah acara dengan Tulisan dan Bahasa China.  Khonghuchu yang di Era 1966 – 1998 tidak diakui dan tidak boleh dicantumkan sebagai agama dalam KTP, kini diakui sebagai salah satu agama resmi di Indoensia, sehingga boleh dicantumkan dalam KTP.  Hari Raya Imlek (Tahun Baru China) di Era 1966 – 1998 hanya boleh dirayakan secara tertutup di kalangan masyarakat China saja, tapi kini dijadikan Hari Libur Nasional dan dirayakan secara terbuka dan besar-besaran.  Pengusaha China yang di Era 1966 – 1998 diberi kebebasan berbisnis, tetapi tetap dengan kontrol ketat, kini merajalela sehingga informasinya bahwa tidak kurang dari 70 % lahan ibu kota Jakarta sudah dikuasai dan dimiliki oleh Delapan Konglomerat China Indonesia.  Di tahun 1966, Kongres ABRI merekomendasikan pelarangan penggunaan kata ”Tiongkok”, tapi dengan tegas dan jelas menetapkan penggunaan kata ”China”, karena keterlibatan China dengan PKI, tapi kini terbit aturan sebaliknya yaitu penghapusan sebutan ”China” dan pengharusan penggunaan kata ”Tiongkok”. Padahal, di Negeri China sendiri, mereka masih menyebut diri mereka dengan sebutan ”CHINA”. Karenanya, tidak heran jika kini Negara Raksasa Komunis RRC (Republik Rakyat China) sangat bermesramesraan dengan pemerintah Indonesia, sehingga pada Selasa 16 Juni 2015, Garuda Indonesia menanda tangani kerja sama dengan BOC (Bank of China) Aviation dengan nilai dana US $ 4,5 milyar atau sekitar Rp 58 Trilyun. Dan

usai acara penanda-tanganan kerja-sama tersebut di Paris, Menteri BUMN Rini Soemarno menginformasikan bahwa BUMN pun sudah ada kesepakatan pembiayaan dengan China Development Bank (CDB) dan ICBC senilai US$ 40 Milyar atau sekitar 520 Trilyun. Namun demikian, kebangkitan China Komunis di Indonesia dan kemesraan pemerintah Indonesia dengan Negara Raksasa Komunis RRC wajib diwaspadai, karena China Komunis pernah terlibat langsung dalam poros Jakarta â&#x20AC;&#x201C; Peking yang dibangun oleh Gerakan PKI di zaman Orla. Ini merupakan indikasi kebangkitan PKI Apalagi bantuan sebesar itu tidak mungkin cuma-cuma, tentu ada kompensasi politik dan ekonominya yang akan menguntungkan China Komunis.

d) Kerja Sama Parpol Indonesia dengan Parpol China Partai Nasional Demokrat (Nasdem) secara terbuka dan terang-terangan menjalin kerja-sama dengan Partai Komunis China.Selasa 6 juni 2015, Wakil Presiden Partai Komunis China (PKC) Gou Yezhou menemui Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh di Kantor DPP Partai Nasdem untuk membahas sejumlah agenda diplomatik dan kerjasama antara kedua partai. Jauh sebelumnya, tanggal 14 Oktober 2013, bahwa PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) pada tahun 2015 saja hingga bulan Oktober telah mengirimkan tiga angkatan dari para kadernya untuk studi banding dengan PKC (Partai Komunis China). Para Kader PDIP tersebut di China belajar di Sekolah PKC tentang bagaimana cabang dan ranting partai PKC bekerja, serta kegiatan kerja sama lainnya. e) Beredarnya Lambang PKI di Kawula Muda Bahkan Selebriti Marak beredar di internet sejumlah artis Indonesia ramairamai memakai kaos merah dengan gambar Palu Arit yang merupakan Lambang PKI, sehingga Kawula Muda para

fans mereka pun menirunya. Selanjutnya, Lambang Palu Arit pun mulai ditemukan dimana-mana, bahkan mulai banyak anak muda yang menyukainya sampai saat ini. Inilah salah satu cara Gerakan Neo PKI mensosialisasikan Lambang PKI agar masyarakat akrab kembali dengan lambang tersebut. Bahaya Laten Komunis Tak pudar dalam ingatan kita bagaimana kekejaman PKI membantai tokoh-tokoh dan ulama negara tempo lalu, bahkan setelah kejadian itupun pengadilan HAM Internasional di Deen Hag justru memvonis negara Indonesia bersalah atas kejahatan HAM berat terhadap kaum komunis. Di era saat ini gerakan komunis mulai sedikit bergeser dan tidak terang-terangan, terlihat bagaimana mereka getol untuk menguasai negara Indonesia lewat berbagai sektor diantaranya ekonomi dan pemerintahan. Sesudah sukses menggenggam 80 persen asset ekonomi Indonesia, sekarang mereka berusaha masuk ke ranah politik, sebagai bagian akhir pengusaaan terhadap Indonesia. Tujuannya menjadikan bangsa Indonesia atau kaum pribumi, sebagai â&#x20AC;&#x153;kuli dan jongosâ&#x20AC;? di negerinya sendiri. Dimulai dari momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 ini dan melihat data-data diatas sudah seharusnya kita mulai mewaspadai gaya baru pergerakan komunis bila catatan hitam tersebut tidak ingin terulang, Indonesia adalah bangsa yang harus berdiri diatas kakinya sendiri, terlebih sebagai mahasiswa yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di negara ini. Bergerak atau tergantikan!! (Dikutip dari berbagai sumber di internet dan diskusi bersama teman-teman aktivis Lampung)

â&#x20AC;&#x153;Ibarat perjudian, Tax Amnesty alias pengampunan pajak, memang bukan barang baru dalam sejarah kebijakan perpajakan di dunia. Bebagai Negara termasuk Indonesia, punya sejarah panjang mengenai kebijakan itu. Sayangnya, sulit mencari cerita manis dari pelaksanaan tax amnestyâ&#x20AC;?.

Ika Putriana Lestari (Wakil Sekretaris Kabinet)

10. RUU Tax Amnesty untuk Siapa? â&#x20AC;&#x153;Salus Populi Suprema Lexâ&#x20AC;? Kepentingan Rakyat adalah Hukum Tertinggi Sudah lebih dari satu bulan para anggota dewan Republik Indonesia disibukan dengan pembahasan mengenai RUU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Dimulai dari kegaduhan skandal internasional bernama Panama Papers menghidupkan inisiatif pemerintah untuk melegalkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Dari 214.000 nama pengusaha/perusahaan yang diperkirakan terekam dalam dokumen kontroversial itu, tercatat sekitar 2.961 nama dari Indonesia yang turut mendirikan perusahaan offshore di Panama. Pemerintah yang telanjur terjebak dengan target tinggi untuk penerimaan pajak 2016 gerah mengetahui banyaknya potensi pajak yang terabaikan sehingga semakin masif mendorong agar RUU Pengampunan Pajak lekas mendapat legitimasi dari DPR. Meski sempat timbul tenggelam, isu tax amnesty masih tergolong topik yang sering kali mengundang perdebatan panjang. Berbagai spekulasi terus mencuat untuk menebak bagaimana hasil akhir yang diterima jika tax amnesty betul-betul diterapkan. Hingga catatan ini tertulis, kubu yang pro maupun kontra terus menjustifikasi argumennya sehingga diskusi mengenai tax amnesty terus menghangat. Menteri Keuangan RI Bambang PS Brodjonegoro meyakini Panama Papers sudah mengindikasikan secara kuat pentingnya tax amnesty sebagai langkah repatriasi gelembung kekayaan penduduk Indonesia yang tersebar di mancanegara. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah mengaku kebijakan ini merupakan jalan keluar dari masalah penerimaan pajak tahun ini. Sebab, dengan memberikan pengampunan pajak, pemerintah akan mendapatkan basis data pajak yang lebih luas dan lebih akurat. Selain itu, bonus lain dari kebijakan ini bisa mendatangkan dana segar berupa aliran dana repatriasi ke dalam negeri.

Di pihak seberang, masih berembus suara-suara penolakan meski perlahan mulai sayup-sayup. Pihak yang belum bersepakat pada umumnya menganggap tendensi politik lebih tampak daripada kemurnian kepentingan ekonomi. Apalagi tarif untuk memperoleh amnesti terbilang lebih "murah" jika dibandingkan nominal pajak yang dibayarkan secara normal. Tax amnesty sudah pernah dilakukan di Indonesia pada medio 1980-an, tetapi realisasinya gagal mencapai target karena lemahnya mekanisme dan sosialisasi pengantarnya. Indonesia perlu belajar dari negara yang berpengalaman mengelola mekanisme yang tepat agar pengelolaan pengampunan pajak tidak salah kaprah. Tax Amnesty alias pengampunan pajak, memang bukan barang baru dalam sejarah kebijakan perpajakan di dunia. Bebagai Negara, termasuk Indonesia, punya sejarah panjang mengenai kebijakan itu. Sayangnya, sulit mencari cerita manis dari pelaksanaan tax amnesty.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengingatkan agar Indonesia belajar dari 40 negara yang sudah menerapkan, tetapi rata-rata gagal dalam melaksanakan tax amnesty. Bahkan International Monetary Fund (IMF) pada 2008 secara terangterangan berargumen, kesuksesan tax amnesty bagaikan anomali, karena sebuah kesuksesan akan dinilai tidak normal dan kegagalan sesuatu yang normal. Contoh terdekat adalah kegagalan Filipina karena mekanisme lanjutan pascapemberlakukan tax amnesty tidak diikuti reformasi sistem perpajakan. Kemudian berbagai netizen pun menganggap bahwa RUU Tax Amnesty sangat jauh dari keberpihakan terhadap masyarakat, Sekretaris Jenderal FITRA ( Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Yenny Sucipto menegaskan bahwa RUU Tax Amnesty sangat dekat dengan 'pengampunan' terhadap dana hasil kejahatan ekonomi dan korupsi yang telah beranak pinak serta berkembang di luar negeri seperti hasil mega skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Argumentasi pemerintah bahwa RUU Tax

Amnesty untuk menyelamatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai sangat tidak benar. Sebaliknya, negara cenderung tunduk pada konglomerat, pengusaha dan koruptor. Buktinya, dengan asumsi upeti di RUU yang hanya 2, 3 dan 6 persen maka perkiraan hanya Rp 50 triliun dari ribuan triliun yang akan masuk ke APBN. Negara tidak untung, yang untung konglomerasi, pengusaha besar dan koruptor. Melihat dari pro-kontra diatas, lantas muncul pertanyaan besar dikepala kita bahwa sebenarnya â&#x20AC;&#x153;RUU Tax Amnesty dibuat untuk siapa?â&#x20AC;? kepada rakyat kah? Atau sebaliknya hanya menguntungkan pihak konglomerat, pengusaha besar dan koruptor.

â&#x20AC;&#x153;Keberadaan rokok di Indonesia selalu menjadi dilema, terlepas dari hal itu muncul pertanyaan. kebijakan ini membela siapa?

Agus Setyawan (Sekretaris Menteri Aksi & Propaganda)

11. Kontroversi Rokok Mahal Isu kenaikan harga rokok yang mencapai Rp. 50rb/bungkus membuat viral dari berbagai kalangan masyarakat, pro kontra kenaikan harga rokok ini sampai kini masih menjadi pembicaraan hangat untuk diperbincangkan. Beberapa pihak melihat bahwa kenaikan harga rokok adalah kebijakan yang positif karena akan mengurangi tingkat perokok aktif atau sama halnya dengan mengurangi penurunan kesehatan dikalangan masyarakat, disisi lain ternyata penjualan rokok masih menjadi satu dari yang terbesar sebagai penyumbang devisa negara. Kekhawatiran muncul dari kalangan buruh pabrik rokok, diduga kenaikan harga rokok ini akan memicu terjadinya PHK secara besar-besaran dan tutup nya industri rokok skala menengah kebawah yang memproduksi rokok kretek. Situasi ini tentu saja akan membuat jumlah pengangguran semakin tinggi yang sejalan dengan meningkatnya kriminalitas akibat kemiskinan. Kontroversi isu kenaikan harga rokok ini telah menjamur di kalangan pekerja, penikmat dan pengguna media social, bahkan telah menjadi headline news di televisi dan acara baik lokal maupun nasional. Kenaikan Harga rokok ini akan berakibat pada menurunnya konsumsi rokok, dan daya beli terhadap rokok secara tajam. Meskipun secara logika jika harga mahal dan konsumsi turun, masih memungkinkan keuntungan yang didapat karena harga bukan dari banyaknya konsumsi, tetapi jika konsumsi turun, produksipun akan menjadi terbatas sehingga akan terjadi PHK terhadap buruh rokok. Terutama Industri rokok kretek yang notabane nya merupakan industri padat karya. Berbeda dengan indutri rokok skala besar yang menggunakan mesin dalam produksi rokok. Situasi ini di khawatirkan akan mempengaruhi lebih dari 7,2 Juta pekerja (sumber KompasTV) yang bekerja di sektor formal maupun informal dalam industri rokok, mulai dari Petani, buruh, distributor bahkan pedagang asonganpun akan menjadi korban atas kebijakan ini. Sehingga diperlukan matematika yang jelas, tepat dan bersolusi jika kenaikan harga rokok ini terjadi. Agar tidak

ada yang di rugikan, mengingat Cukai Rokok menyumbang lebih dari 140 Triliun Rupiah dalam APBN 2015, ini bukan sesuatu yang kecil melainkan cukup besar dari total 2000 triliun pendapatan Negara. Dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan harga dan cukai rokok, pemerintah harus mempertimbangkan seluruh aspek secara komprehensif. Di samping mempertimbangkan faktor kesehatan masyarakat, pemerintah perlu memperhatikan aspek seluruh mata rantai industri tembakau nasional, mulai dari petani, pekerja di industri rokok, pedagang, dan konsumen. Kenaikan harga rokok ini sangan sensitif karena menyangkut nasip dari mata rantai industri rokok.

â&#x20AC;&#x153;Komodifikasi pendidikan akan memarjinalisasikan rakyat miskin. Padahal, konstitusi mewajibkan negara untuk menyediakan pendidikan yang bisa diakses oleh semua warga tanpa diskriminasi. Pengingkaran hak atas pendidikan akan mengakibatkan seseorang tidak bisa sekolah, tidak bisa mengembangkan diri, tidak bisa bekerja, dan teralienasi dari skema-skema sosial.â&#x20AC;?

Nikmatur Rosida (Sekretaris Menteri Komunikasi & Informasi)

12. Liberalisme Pendidikan tak Sesuai dengan Amanat Konstitusi Kolonialisme pendidikan dalam bentuk liberalisme mulai muncul dan ditemukan di Indonesia, sejarah mencatat bahwa pada masa kolonialisme pendidikan merupakan hasil dari “politik etis semata” dengan memberikan kesempatan kepada orang-orang pribumi tertentu menikmati pendidikan bentukan kolonial. Dimana dengan pendidikan ini Belanda bisa menikmati lebih banyak lagi kekayaan negeri ini, namun ternyata masih belum berhasil. Politik etis hanya mampu menjangkau beberapa kaum tertentu dan masyarakat masih banyak yang “bodoh” sehingga eksploitasi sumberdaya alam dengan mudah dilakukan. Sekarang ini sistem dan kebijakan di dunia pendidikan ditemukan trenyang sama dimanapendidikan semakin jauh dari keber-pihakan terhadap rakyat. Bukti nyatanya adalahMelalui UU Sisdiknas 2003 pemerintah melegitimasikebijakan privatisasi pendidikan yang berupa tekanan pada standarisasi dan sertifikasi mutu pendidikan sampai tingkat internasional, serta pengelolaan pendidikan dalam bentuk badan hukum yang sebenarnya merupakan bentuk ”kolonialisasi gaya baru” pendidikan. Mengapa demikian? Karena privatisasi bukan ide murni pemerintah, tetapi bentuk tekanan dari IMF. Karena dengan privatisasi ini negara dapat “Lepas Tanggung Jawab” dari tanggung jawab pelayanan pendidikan publik, serta peluang pasar akan PTN-PTN terkemuka menjadi suatu yang diperebutkan di pasar bebas. Rencana pemerintah membentuk Badan Hukum Pendidikan (BHP) pada institusi pendidikan formal dinilai tak lebih sebagai bagian representasi neo liberalisme dalam dunia pendidikan. Bank dunia dan International Monetary Fund dituding berada di balik rencana ini. "Jelas agenda neo liberalisme, pemerintah terlihat ingin cuci tangan dari tanggung jawabnya pada pembiayaan pendidikan. Melalui BHP, pemerintah secara terselubung berupaya menghindarkan tanggung jawab penyisihan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 20 persen bagi pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi.

Alasannya dengan bentuk itu, tuntutannya kemandirian institusi pendidikan sampai pada kemandirian pendanaan. Pemerintah sendiri saat ini tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Pemikiran perlunya otonomi pada perguruan tinggi menjadi dasar pembentukan aturan ini. RUU itu merupakan perluasan dari status Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang telah dikenakan kepada beberapa perguruan tinggi negeri sebelumnya. Kebijakan pemerintah untuk meliberalisasikan pendidikan haruslah dikecam dan dikritik. Liberalisme dan privatisasi pendidikan akan menjauhkan cita-cita bangsa dan akan melumpuhkan kemampuan masyarakat sehingga akan mengembalikan Indonesia sebagai bangsa kuli dan bangsa yang terjajah. Komodifikasi pendidikanakan memarjinalisasikan rakyat miskin. Padahal, konstitusi mewajibkan negara untuk menyediakan pendidikan yang bisa diakses oleh semua warga tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi secara ekonomi. Hak atas pendidikanmerupakan hak asasi manusia yang menjadi prasyarat pelaksanaan hak asasi manusia lainnya, seperti hak sosial dan hak politik warga negara.Pengingkaran hak atas pendidikan akan mengakibatkan seseorang tidak bisa sekolah, tidak bisa mengembangkan diri, tidak bisa bekerja, dan teralienasi dari skema-skema sosial. Sepakat dengan yang disampaikan oleh pakar ekonomi Prof Dr Sri- Edi Swasono, liberalisme pendidikan merupakan bagian dari Komitmen Washington yang akan melumpuhkan bangsa Indonesia. Bila pendidikan dipahami sebagai komoditas, terjemahannya adalah seseorang yang tidak bisa membayar sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) tidak usah sekolah.Bila liberalisme pendidikan dilakukan, 30 tahun lagi bangsa Indonesia akan menjadi seperti suku Aborigin. Kegagalan negara memenuhi kewajibannya dalam bidang pendidikan bisa dilihat dari anggaran pendidikan pemerintah pusat maupun daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi. Dari sebuah studi yang dilakukan di 100 kabupaten/kota, realisasi anggaran pemerintah daerah rata-rata hanya 3,4 persen. Jauh dari angka 20

persen yang diamanatkan konstitusi, bila pendidikan diperlakukan sebagai komoditas, pendidikan akan diatur sesuai hukum pasar. Meningkatnya permintaan pendidikan akan mengakibatkan mahalnya biaya pendidikan, pada akhirnya, hanya orang kaya yang bisa bersekolah. Beasiswa untuk orang miskin atau subsidi silang merupakan program karitatif dalam sistem neoliberal. Program karikatif menunjukkan kegagalan sistem ekonomi neoliberal. Dalam praktiknya, jumlah siswa yang diberi beasiswa amat sedikit dan orang miskin belum-belum ketakutan untuk mencoba masuk sekolah dan perguruan tinggi yang mahal. Tak lebih liberalisme pendidikan merupakan kebijakan yang menjual kedaulatan bangsa untuk menjadikan rakyatnya cerdas. Melihat daripendidikan selama ini yang tidak diurus secara serius mengakibatkan mutu pendidikan terus merosot. Kemerosotan mutu pendidikan itu juga terjadi di perguruan tinggi. Mutu pendidikan tinggi dengan kuliah reguler pun rendah, kini perguruan tinggi berlomba-lomba membuka program ekstensi malam, kelas Sabtu-Minggu, bahkan tanpa kuliah tatap muka sama sekali. Saat ini sudah banyak yang menyerukan dibentuknya jaringan dan kekuatan bersama untuk menentang upaya-upaya pemerintah melakukan liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi pendidikan. Negara telah gagal memenuhi kewajiban dalam pendidikan yang menjadi hak dasar warga negara, bahkan dalam penyediaan anggaran pendidikan sekalipun. Salah satu contohnya adalah bahwa kewajiban pemerintah mengalokasikan 20 persen dana dari APBN merupakan kewajiban minimal yang harus dipenuhi, bukan suatu hal yang dicita-citakan. Sebagai social control, agent of change dan iron stoock Produk, mahasiswa haruslah mampu mengawal dan mengkritisi apa yang dilakukan oleh pemerintah, contoh nyatanya perundangundangan dalam bidang pendidikan di Indonesia yang tidak bisa melindungi dan memajukan hak-hak sosial dan kultural warga negara untuk memperoleh pendidikan. Sebaliknya, ia justru cenderung memfasilitasi kepentingan kapitalisme global. Pemerintah diharapkan melakukan reformasi substansial dalam peraturan perundang-undangan dan melakukan proteksi untuk

melindungi institusi dan konsumen pendidikan di Indonesia. kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan bagi semua orang tanpa diskriminasi, baik dalam legislasi maupun dalam halhal lainnya. Untuk memajukan persamaan hak dalam memperoleh pendidikan itu, pendidikan diselenggarakan bebas tanpa biaya pada tingkat wajib belajar sampai usia tertentu kemudian di tingkat perguruan tinggi tetap dibuka kesempatan bagi anak-anak berpotensi, sekalipun tidak mampu secara ekonomi. Kebijakan yang seharusnya diambil pemerintah adalah melakukan advokasi pendidikan dengan membenahi gedunggedung sekolah yang ambruk, meningkatkan kesejahteraan guru, dan lain-lainnya. Liberalisasi pendidikan bisa saja dilakukan, tetapi hanya pada kelompok masyarakat tertentu yang mampu.

â&#x20AC;&#x153;Petani adalah pahlawan yang semakin jauh dari kata sejahtera, berdalih dengan sistem MEA bukan berarti pemerintah lepas tangan dengan kesejahteraan petani. Kembalikan segera kesejahteraan petani Indonesia, sebagaimana petani telah mensejahterakan kebutuhan kitaâ&#x20AC;?

Linda Kurniawati (Sekretaris Kabinet)

13. Kembalikan Kesejahteraan Petani Lampung Indonesia adalah negara agraris, kehidupan sebagian masyarakatnya bergantung pada hasil pertanian. Berbicara tentang pertanian di Indonesia bukan hanya berbicara tentang produksi beras sebagai makanan pokok saja, tetapi sudah mencakup seluruh komoditas makanan pokok untuk mewujudkan katahanan pangan. Salah satunya adalah singkong yang menjadi bahan substitusi beras sebagai makanan dan juga sebagai komoditas bahan industri untuk membuat tepung tapioka. Dalam produksi singkong tidak terlepas dari peran petani yang selalu berusaha memenuhi target produksi yang dibutuhkan oleh pasar. Akan tetapi peran petani untuk mencapai target kebutuhan produksi, tidak diimbangi dengan kesesuaian harga singkong di pasaran. Di Kabupaten Lampung Timur misalnya komoditas singkong (ubi kayu) menjadi komoditas andalan untuk meningkatkan perekonomian, dikarenakan lahan kering di daerah ini lebih luas dibandingkan lahan basah. Sehingga akan sangat sulit jika masyarakat mengganti dengan komoditas lain. Banyak petani yang mengeluhkan bahkan menjerit dengan adanya kemerosotan harga singkong di pasaran, pasalnya harga tersebut tidak cukup untuk menutupi biaya produksi yang telah dilakukan. Tak hanya di Lampung Timur, beberapa daerah lainnya seperti di Kabupaten Lampung Tengah dan Mesuji yang menjadi sentra komoditas singkong juga mengeluhkan anjloknya harga singkong. Menurut data produksi singkong Lampung berdasarkan data BPS pada angka ramalan I tahun 2016 diperkirakan sebesar 7,82 juta ton. Produksi tersebut,menempati peringkat pertama nasional dengan luas panen 298.299 hektar dengan melibatkan 497.165 petani dan harga normal yang biasanya diterima oleh petani yaitu Rp 1300 â&#x20AC;&#x201C; 1600. Namun kondisi saat ini petani singkong mengalami kerugian karena harga singkong yang hanya Rp 800,00, bahkan pada Oktober 2016 harga singkong anjlok mencapai Rp 400 â&#x20AC;&#x201C; 600 yang artinya menurun 50% dari harga sebelumnya yaitu Rp 1.300 â&#x20AC;&#x201C; Rp 1.600. Petani lampung khususnya untuk petani singkong dan karet semakin jauh dari garis sejahtera,

hal ini disebabkan oleh harga singkong dan karet yang anjlok dari harga sebelumnya. Menjadi suatu pertanyaan besar â&#x20AC;&#x153;mengapa hal ini bisa terjadi?â&#x20AC;?, lalu bagaimana kesejahteraan petani dengan kondisi ini? Jika kita bertanya bagaimana hal ini bisa terjadi, salah satu penyebabnya adalah pembukaan keran impor singkong dari Vietnam sebagai bahan tapioka, sehingga ketersediaan singkong di pasaran berlimpah padahal hasil pertanian petani indonesiapun berlimpah dan belum terserap sepenuhnya. Selain itu pabrik â&#x20AC;&#x201C; pabrik yang memproduksi tapioka lebih memilih membeli singkong impor karena harganya bersaing. Selain faktor pembukaan impor tersebut penyebab lainnya adalah besarnya impor tapioka dari Thailand dan pengaruh perekonomian global, dan suplai lokal yang terlalu banyak. Jika berbicara tentang kesejahteraan petani maka akan sangat jauh dari kata sejahtera, karena dengan kondisi ini petani sangat merugi karena biaya produksi saja tidak tertutupi.

Berdasarkan kondisi tersebut, atas nama jeritan petani Provinsi Lampung kami Mahasiswa menuntut pemerintah untuk: 1. Menghentikan impor singkong dan mengoptimalkan hasil singkong petani Indonesia. 2. Kembalikan harga singkong dan karet. 3. Memberikan perlindungan kesejahteraan bentuk stabilitas harga singkong dan karet.

dengan

â&#x20AC;&#x153;Menjaga kesatuan NKRI adalah tugas setiap warga termasuk pemuda, sebagaimana kesatuan NKRI telah menjaga kehidupan kita selama ini.â&#x20AC;?

Dewi Citra Ariani (Sekretaris Menteri Advokasi & Kesejahteraan Mahasiswa)

14. Keutuhan NKRI Harga Mati Mewarisi kemerdekaan dari para pejuang berarti sama halnya dengan menjaga kedaulatan Negara, teringat akan perjuangan para pahlawan untuk memerdekakan Negara Indonesia dari tangan penjajah bukanlah perihal yang mudah. Banyak yang sudah dikorbankan, waktu yang begitu lama untuk sebuah penantian kata merdeka dan bahkan sudah tak terhitung lagi berapa kubik air mata yang keluar untuk setiap nyawa yang menghilang, Kemerdekaan Negara Republik Indonesia diraih oleh mereka dengan berdarah-darah. Dewasa ini, persoalan yang kita hadapi bukan lagi tentang bagaimana mengusir penjajah, melainkan bagaimana menjaga kedaulatan Negara, keutuhan NKRI dan melindungi segenap Bangsa dan Tanah Air dari ancaman luar maupun dalam. TNI sebagai lembaga negara yang diamanahkan Konstitusi dan Undang-undang untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pasal 7 ayat: (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lebih lanjut bila kita melihat kondisi saat ini ada begitu banyak perihal yang mengancam kedaulatan Negara, keutuhan NKRI dan mengancam kehidupan masyarakat yang merupakan bagian dari bangsa ini. Penyanderaan Warga Negara Indonesia (WNI) Sebanyak 10 awak kapal WNI disandera pada 26 Maret 2016 tepatnya di perairan Tambulian lepas pantai Pulau Tapul, Kepulauan Sulu, Filipina. Kronologi pembajakan terjadi bermula saat kapal Tunda Brahma 12 dan kapal Tongkang Anand 12

dengan awak kapal 10 WNI yang berada di Tungboat Tengah membawa Tongkang dengan muatan 7.000 ton batu bara. Dari penyanderaan ini kelompok penyandera (Abu Sayyaf) mengajukan permintaan tebusan untuk 10 WNI yang disandera dan akan jatuh tempo pada Jumat 8 April 2016. Kelompok Abu Sayyaf meminta tebusan 50 juta peso atau setara Rp 14,2 miliar untuk pembebasan para sandera. Menyikapi permintaan ini pemerintah mengujar pihaknya masih melakukan upaya diplomasi ke pihak Filipina untuk menangani kasus tersebut, dan apakakah pihak atau aparat hukum Indonesia boleh memasuki dan menangani kasus ini secara langsung karena masih terkendala otoritas dan aturan negara Filipina. Namun hingga tenggat waktu yang ditetapkan oleh pihak Abu Sayyaf yaitu pada tanggal 8 April 2016 belum adanya kejelasan dan keputusan dari upaya diplomasi dan negosiasi yang dilakukan, pemerintah mengungkapkan belum bisa mengungkapkan upaya yang dilakukan dalam pembebasan WNI yang disandera. Bahkan belum selesai kasus penyanderaan tersebut kembali terjadi penculikan terhadap 4 WNI oleh kelompok yang sama pada Jumat 15 April 2016 sekitar pukul 18.31 WIB. Kapal Tunda TB Henry dan Kapal Tongkang Cristi dibajak dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina, menuju Tarakan. Di dalam kapal tersebut terdapat 10 ABK yang merupakan Warga Negara Indonesia. Beruntung tidak semua ABK disandera karena 5 orang berhasil menyelamatkan diri dan meminta bantuan dari Malaysia, dengan 1 orang ABK tertembak namun kondisinya sudah stabil dibantu oleh pihak polisi maritim Malaysia. Artinya sekarang ada 14 WNI yang ditawan oleh militan berafiliasi dengan ISIS itu. Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu (18/04/2016) memastikan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok milisi Abu Sayyaf dan empat WNI yang diduga disandera kelompok yang sama di Filipina dalam kondisi aman. Minggu (24/04/2016) siang kelima ABK yang selamat dari penyanderaan telah tiba di Jakarta. Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan jumlah ABK Tugboat Henry itu sebenarnya adalah 5 orang. Mereka sudah tiba di Tarakan Kalimantan Timur sejak Jumat (22/4/2016) pekan lalu.

Rentetan kasus pembajakan tersebut menjadi suatu pertanyaan besar terhadap upaya pertahanan dan keamanan yang dilakukan untuk NKRI, dan keamanan terhadap jalur pelayaran di perbatasan. Seharusnya adanya pengawalan dari TNI terhadap setiap kapal yang berlayar di perbatasan sehingga konflik pembajakan di maritim dapat di minimalisir. Sampai saat ini kondisi dan informasi mengenai 14 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf masih belum bebas, pemerintah selalu mengatakan pihak kami menunggu dan masih mengupayakan upaya diplomasi ke Filipina. Hampir genap sebulan semenjak kejadian ini dimulai baik pemerintah maupun TNI belum ada tindakan konkrit untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan pemerintah Filipina. Padahal jelas ini permasalahan serius yang menyangkut hargi diri dan kedaulatan NKRI. Terlepas dari mana latar belakang WNI tersebut, pemerintah Indonesia seharusnya tegas mengambil sikap dalam menangani permasalahan harga diri negara. Demikian juga permasalahan dari sisi kemanusiaan, kebingungan keluarga dan kondisi WNI yang disandera oleh kelompok militan Abu Sayaff ini seharusnya juga menjadi pertimbangan pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Peredaran Senjata Api Ilegal di Lampung 62 Tahun sudah semenjak Lampung disahkan menjadi provinsi melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3/1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Layaknya provinsi yang lain, Lampung juga berusaha menjadi provinsi yang maju dengan pembenahan dibeberapa sektor bidang. Namun, salah satu sektor yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang tak kunjung usai di Lampung adalah disektor keamanan. Dalam konteks pemahaman tentang keamanan dan perubahannya, Barry Buzan mendefinisikan konsep â&#x20AC;&#x153;keamananâ&#x20AC;? sebagai berikut: â&#x20AC;&#x153;keamanan adalah hal utama yang berkaitan dengan nasib sekumpulan manusia, juga berkaitan dengan keyakinan bebas dari ancaman, permasalahan dasarnya adalah tentang kelangsungan hidup, hal ini mencakup banyak hal atau

urusan tentang kondisi kelangsungan kehidupan. Keamanan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah faktor politik, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor militerâ&#x20AC;?. Melihat kondisi keamanan yang terjadi beberapa tahun terakhir, Provinsi Lampung masih jauh dari kata aman, pada tahun 2015 lalu angka kriminalitas di Provinsi Lampung mencapai 7.650 kasus. Meskipun secara kuantitatif kasus kejahatan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berada diangka 8.823, namun secara kualitatif kasus-kasus kejahatan cenderung mengalami perkembangan pola, ragam, bentuk dan modus kejahatan. Kasus-kasus kejahatan yang ada saat ini ibarat fenomena â&#x20AC;&#x153;puncak gunung esâ&#x20AC;?, dimana kasus-kasus kejahatan yang terungkap ke publik hanya sebagian kecil saja daripada jumlah keseluruhan kejahatan yang terjadi selama ini. Termasuk tindak kriminal pembegalan yang semakin hari semakin meresahkan masyarakat Provinsi Lampung data dari reserse 6 bulan yang lalu menunjukan kasus begal dilampung mencapai 1.194 kasus dan terus bertambah beberapa bulan terakhir, maraknya senjata tajam seperti senjata api ilegal yang beredar â&#x20AC;&#x153;seolahâ&#x20AC;? bebas dan bisa dimiliki oleh siapapun menjadi alasan bagaimana pelaku pembegalan bisa terus melakukan aksinya bahkan berani untuk membunuh korbannya yang melawan. Mesuji merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung yang menjadi pabrik senjata api ilegal yang cukup besar, bayangkan saja seorang anak yang masih berusia sekitar 12 tahun sudah memegang senjata api. Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, Kapolri No. SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Hukuman terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin juga cukup berat. Dalam UU Darurat No12.Tahun 1951 disebutkan hukuman masksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah

maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara. Namun aturan hanya seperti formalitas belaka, pada kenyataanya itu tidak membuat takut para pengguna senjata api ilegal, kurangnya nilai-nilai karakter pancasila yang ditanamkan menjadi salah satu penyebabnya, ini adalah masalah yang cukup serius terlebih hal ini bisa mengancam kedaulatan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas maka dengan ini kami BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Universitas Lampung menyatakan sikap dan aspirasi kami kepada Bapak Gatot Nurmantyo sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai berikut: 1. Menuntut TNI agar segera membuat langkah konkret untuk menyelamatkan Warga Negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayaff 2. Menuntut TNI agar ikut menyikapi permasalahan senjata api ilegal di Lampung 3. Optimalisasi peran TNI dalam menjaga keamanan masyarakat 4. Menuntut TNI agar melaksanakan program yang menanamkan nilai-nilai pancasila kepada masyarakat

â&#x20AC;&#x153;Pancasila itu sakti, Ditengah terpaan globalisasi dan neoliberalisme, kita seharusnya menguatkan dan membentengi diri agar tidak terjebak pada hedonism dan vested interest asing. Salah satu untuk membendungnya adalah dengan menggali kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai itulah yang kemudian kita maknai sebagai energi untuk membangun kembali jati diri bangsa ini.â&#x20AC;?

Diah Rizki (Bendahara Kabinet)

15. Kesaktian Pancasila perlu Implementasi, tak Hanya Seremoni Menyelam dan mengulik kedalam sejarah lahirnya pancasila oleh rahim-rahim pejuang yang penuh akan harapan lahirnya bangsa besar, bangsa yang kokoh dan bangsa yang beradab. Diawali dengan perumusan dasar negara pada rapat BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, dimana Tim Sembilan mulai merumuskan dasar negara NKRI. Hasilnya adalah sebuah dokumen naskah yang dikenal dengan nama 'Piagam Jakarta'.Namun pada tanggal 18 Agustus 1945 kekuatan dan ketahanan materi Piagam Jakarta harus pudar, sebab PPKI merevisi Piagam Jakarta direvisi dan menghasilkan 5 sila yang menjadi pandangan hidup Bangsa Indonesia sampai saat ini. Dasar Negara itulah yang selama ini kita sebut sebagai Pancasila. Pertanyaan yang muncul adalah apakah benar Pancasila hanyalah set of philosophy? atau seperangkat pandangan filosofis tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang dijadikan sebagai dasar negara. Sebagai set of philosophy, Pancasila tidaklah mencukupi (not sufficient) untuk mengatur negara ini (to govern this country). Buktinya, di sepanjang Indonesia merdeka, dalam mengatur negara ini, rezim yang berkuasaâ&#x20AC;&#x201D;meski semua selalu mengaku dalam rangka melaksanakan Pancasilaâ&#x20AC;&#x201D;ternyata menggunakan sistem dari ideologi yang berbeda-beda. Rezim Orde Lama misalnya, menggunakan Sosialisme. Rezim Orde Baru menggunakan Kapitalisme. Rezim sekarang oleh banyak pengamat disebut menggunakan sistem neo-liberal. Jadi, meski pada level filosofis semua mengaku melaksanakan Pancasila, underlying system atau sistem yang digunakan ternyata lahir dari ideologi sekularisme baik bercorak sosialis, kapitalis ataupun liberalis. Kita tengok kebelakang, bukan sekali atau dua kali pancasila sebagai fundamental norm bangsa ini diuji oleh berbagai pergerakan, Uji coba terhadap Pancasila sebagai dasar negara dimulai oleh gerakan politik S.M.Kartosoewirjo. Tokoh pejuang kemerdekaan sekaligus cendikiawan muslim tersebut mendeklarasikan sebuah pergantian dasar negara dari Pancasila

menjadi Syari'at Islam. Tidak cukup dengan gerakan politik, Kartosoewirjo juga menggelar perlawanan bersenjata dengan mendirikan DI/TII.Namun Pancasila terbukti lebih sakti dibandingkan Kartosoewirjo, sehingga Pancasila berhasil memenangi pertarungan ideologi pada tanggal 12 September 1962 seiring dengan eksekusi mati terhadap Kartosoewirjo. Kemudian muncul seorang bernama Muso, seorang komunis yang mencoba menggantikan Pancasila dengan ideologi Komunisme.Namun sangat berbeda dengan DI/TII yang menggelar pemberontakan bersenjata secara defensif dan tidak menyerang TNI maupun rakyat, DI/TII hanya melawan saat diserang. Sementara Muso bersama organisasi komunisnya yang bernama PKI justru mengawali pemberontakan bersenjata dengan agresif melalui cara melakukan pembantaian terhadap rakyat Madiun pada tanggal 18 September 1948. Namun upaya Muso ini tidak mampu bertahan lama, para Pancasilais berhasil menumpas pemberontakan PKI Madiun pada tanggal 31 Oktober 1948 bertepatan dengan tertembak matinya Muso. Tidak cuma DI/TII dan PKI yang menguji kesaktian Pancasila, para aktivis nasrani juga ikut berusaha menguji ketahanan Pancasila dengan menggelar pemberontakan RMS di Maluku. Dan hasilnya juga gagal total dalam waktu yang singkat. Begitu juga upaya kaum liberalis yang mengobarkan pemberontakan APRA di Bandung, secara singkat dipadamkan oleh kubu Pancasilais. Hingga masa orde baru dan rezim saat ini pancasila belum juga mampu digoyang lewat perlawanan langsung. Beda zaman beda cerita, bila pada saat itu pancasila diuji secara terang-terangan berbeda caranya diera modern ini. Pancasila justru diuji melalui moral dan etika penerus bangsa yang kian rapuh, menipis dan perlahan pudar terbukti dengan peristiwa artis kondang yang menghina sila kelima sampai ke anak muda yang membawa nama ayahnya untuk mengintervensi polantas yang menilangnya, dan yang lebih mengagetkannya lagi adalah para pelaku yang jauh dari nilai-nilai dan adab bangsa itu justru didaulat menjadi duta pancasila dan duta narkoba. Tanya kenapa? Itulah yang terjadi, belum lagi pertikaian antar suku dan etnis yang tak kunjung usai seakan mereka lupa bila kita dipersatukan oleh

Bhineka Tunggal Ika, saat ini bukan tentang bagaimana seharusnya pancasila menjaga kita tapi bagaimana kita menempatkan nilai-nilai pancasila dalam kepribadian kita. Ditengah terpaan globalisasi dan neoliberalisme, kita seharusnya menguatkan dan membentengi diri agar tidak terjebak pada hedonism dan vested interest asing. Salah satu untuk membendungnya adalah dengan menggali kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai itulah yang kemudian kita maknai sebagai energi untuk membangun kembali jati diri bangsa ini.Tentu kita tidak ingin dasar negara yang luhur itu hanya menjadi hiasan belaka. Meski bumi berguncang, langit pun seakan runtuh, kita tetap berpegang teguh pada empat pilar bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila tentu saja penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah mengamalkannya. Zaman memang telah berubah, tetapi kita tidak boleh tenggelam, kita tidak boleh lengah, nilai-nilai luhur Pancasila harus tetap abadi.Bangsa ini bisa berdiri tegak jika mau kembali menghidupkan dan sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

â&#x20AC;&#x153;Pemuda itu bergerak, berfikir, berani berdarah dan pemuda itu adalah kita. Jika kau tetap berfikir untuk diam sedangkan melihat sekitarmu kelam, maka pantaskah kau disebut pemuda?â&#x20AC;?

Sinta Dewi Oktariani (Wakil Bendahara Kabinet)

16. Refleksi bagi Pemuda Pemuda sudah menjadi panglima perang melawan tirani sejak lama waktu lalu. Seperti kata Sukarno, pemuda adalah senjata terkuat yang bisa menggoncangkan dunia. Terukir dengan tinta emas di atas sejarah bangsa Indonesia, peran pemuda begitu kental dengan kemajuan bangsa ini. Mereka mampu menggulingkan rezim Soeharto pada 1998 dan menumbuhkan harapan baru lewat nama reformasi dengan diiringi berbagai tragedi, seperti tragedi Cimanggis, tragedi trisakti, tragedi Semanggi I dan II, juga tragedi Lampung. Selain itu kembali jauh kebelakang, pada tahun 1966 sudah muncul gerakan kebangkitan mahasiswa secara nasional yang mencetuskan TRITURA dan mengakhiri masa Orde Lama dan memulai Orde Baru. Sebelumnya pun tercatat kejadian Rengasdengklok dimana para pemuda pada saat itu menculik Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa, hingga lahirlah negara Indonesia. Melatarbelakangi semua peristiwa-peristiwa gemilang itu, Sumpah Pemuda menjadi tonggak awal bersatunya seluruh bagian dari bangsa Indonesia. Dimana Hari bersejarah itu seluruh pemuda daerah menyatakan 3 hal yakni: bertumpah darah satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia; menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada saat itu pula pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan lewat lantunan indah gesekan biola oleh Wage Rudolf Soepratman. Sudah klise rasanya komat-kamit persoal sejarah pergerakan pemuda mengiang ditelinga kita. Dimulai sejak duduk di bangku Sekolah Dasar, anak bangsa sudah disuguhkan prestasiprestasi bersejarah para pemuda pada masanya. Namun Indonesia seolah mempertanyakan dimana senjatanya yang sangat dibanggakan itu ketika bangsa menangis tak karuan saat ini. Belum saja tuntas dengan masalah korupsi yang menjadi-jadi dalam negeri, kini sudah ada hukum kebiri yang tidak manusiawi dan tidak bisa menjadi solusi yang berlandaskan kasus-kasus kejahatan seksual pada perempuan dan anak, makin maraknya mafia kebakaran hutan dan lahan yang merampas oksigen di negeri hijau

101

ini, adanya reklamasi Teluk Benoa dan Teluk Jakarta, berlakunya tak amnesty yang mendiskriminasi rakyat, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang menghujani negeri. Ibu pertiwi berada dalam tekanan batin yang menyiksa. Ia berteriak keras hingga suaranya parau tapi tidak banyak yang mendengar. Para pemuda yang dahulu peka akan luka yang dialami bangsa, kini sibuk mengukir prestasi di catatan hariannya sendiri. Mereka mendengar namun hanya untuk bahan perbincangan, mereka melihat namun hanya untuk menambah wawasan. Berperisai alasan sibuk mengejar prestasi, sampai upacara saja tidak sempat menghayati lagi. Itulah hal kecil yang dilupakan anak bangsa di tengah buayan canggihnya teknologi saat ini.

102

Sikap pemuda yang apatis diwajarkan karena mereka memang tidak mengikatkan diri dengan janji pemuda Indonesia sejati. Sumpah Pemuda dibacakan saat masih belia dan belum mengerti makna dan tafsirnya. Sedang saat jadi pemuda malah tidak ikut berkata janji setia bersumpah untuk bangsa. Harusnya sikap patriotisme dan nasionalisme tumbuh dalam jiwa pemuda yang bersemangat dan bertekat baja saat mereka mengucapkan Sumpah Pemuda. Jika seluruh pemuda bangsa ini bersatu lagi untuk membaca â&#x20AC;&#x153;Sumpahâ&#x20AC;? ini dengan hati yang tulus, maka sejarah akan dapat terulang kembali dimana para pemuda jadi sapu tangan yang mengusap air mata Ibu Pertiwi. "Tuhan menciptakan bangsa untuk maju melawan kebohongan elit atas, hanya bangsanya sendiri yang mampu merubah nasib negerinya sendiri." (Ir. Soekarno).

â&#x20AC;&#x153;Tak perlu mempertahankan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat! Benahi! Dan bergegaslah mendorong perubahan sebelum kita terperosok ke lubang yang dalamâ&#x20AC;?

Desi Rodiana (Sekretaris Menteri Pemberdayaan Wanita)

17. Maknai Cita Reformasi 21 Mei 2016, tepat 18 tahun yang lalu Indonesia punya harapan yang begitu besar akan majunya bangsa ini lewat nama Reformasi, setelah 32 tahun hidup dalam kekangan rezim orde baru seluruh elemen masyarakat yang menjadikan mahasiswa sebagai pilar utama dalam penumbangan tirani tersebut menjadi salah satu momentum paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, Reformasi yang usungkan oleh mahasiswa dan tokoh-tokoh reformis bertujuan sebagai berikut ; Pertama, Melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, Menata kembali seluruh struktur kenegaraan, termasuk perundangan dan konstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh masyarakat bangsa.

105 Ketiga, Melakukan perbaikan di segenap bidang kehidupan baik politik, ekonomi sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Keempat, Menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat bangsa yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi, seperti KKN,kekuasaan dijalankan dengan sewenang-wenang dan otoriter, arogan, penyimpangan, penyelewengan lain dan lain sebagainya masih merajalela. Sungguh, betapa indah makna tujuan dari sebuah reformasi, kemudian satu hal penting dalam pengertian reformasi ialah perubahan atas sistem yang ada, artinya reformasi itu tidak pernah mulai dari titik nol. Reformasi lebih seperti sebuah reaksi atas ketidakmampuan sistem yang berlaku dalam rezim orde baru. Reformasi itu menghendaki perubahan dari suatu kondisi ke arah kondisi yang lebih baik. Reformasi adalah sinyal bagi masyarakat bahwa penyelamatan itu diperlukan agar tidak terjadi catastrophe. Berdyaev, filsuf eksistensialis Rusia mencontohkan hancurnya

peradaban suatu bangsa akibat perang, bencana, termasuk berbagai krisis lain yang melanda. Contohnya Empirium Romawi. Toynbee yang mempelajari sejarah peradaban bangsa-bangsa menengarai bahwa kehancuran peradaban suatu bangsa lebih disebabkan kelompok minoritas, penguasa, tidak memiliki kemampuan untuk merespons tantangan yang timbul (Response and Challenge), sehingga suatu bangsa dapat menjadi punah. Contoh bangsa Indian Aztex di Meksiko yang memiliki benteng pertahanan yang kuat pada masa itu punah hanya dalam tempo beberapa hari oleh pendatang dari Portugis yang membunuhi pemimpin-pemimpin Aztex tersebut, hal yang sama hampir terjadi di Indonesia ketika sebuah reaksi yang telah terpendam selama 32 tahun seolah meledak dan Soeharto yang menjadi pemimpin tak mampu merespon dan menjawab dengan baik tantangan yang ada.

106

Reformasi yang terjadi pada saat itu menjanjikan (Dasollen) hal-hal yang dianggap mampu mewujudkan ribuan bahkan jutaan harapan masyarakat Indonesia yang berharap kehidupan yang lebih baik namun kenyataan saat ini menimbulkan pertanyaan besar dalam benak kita, Dimana makna cita reformasi itu saat ini? Ada beberapa faktor yang menghambat tercapainya cita reformasi di Indonesia saat ini, diantaranya adalah: a. Amnesia akan makna cita reformasi Masyarakat Indonesia sangat identik dengan yang namanya amnesia terhadap hal-hal yang terjadi, semangat hanya diawal namun selanjutnya tidak ingat apapun termasuk makna cita dari sebuah reformasi. b. Hukum yang lemah Lemahnya hukum yang ada tidak bisa mengcover semangat perubahan membuat cita-cita yang dicetuskan diawal mengalami penggembosan, sirna ditelan waktu. Ditambah lagi saat ini media begitu memegang peranan penting dalam hal penggiringan mindset masyarakat.

Kebebasan semu Kebebasan semu (pseudo-freedom) yang menyertai kelahiran reformasi, terlihat dalam kehidupan demokrasi bangsa Indonesia hari ini. Perdebatan anggota DPR yang tak kunjung usai sepeti film Uttaran di televisi, sangat memiriskan kita. Kata-kata umpatan yang tak menunjukan identitas intelektual gampang keluar dari mereka, bukan pencerdasan namanya melainkan pertunjukan adu jangkrik yang sering disajikan. Arti demokrasi justru membuat masyarakat semakin jauh dari kata sejahtera, suara yang dibayar mampu mengalahkan suara untuk kemajuan bangsa.

d. Makna politik dan hukum Politik versus hukum menempati ruang perdebatan di berbagai media informasi dan komunikasi, sehingga masyarakat sulit membedakan mana kasus politik mana kasus hukum. Tujuan hukum yang seharusnya baik justru lebih sering dipolitisir demi kepentingankepentingan golongan bahkan pribadi. Tak menjadi masalah ketika ini adalah baik bagi bangsa, namun bila sebaliknya mahasiswa harus mampu kembali menjadi pilar utama dalam menyelesaikan permasalahn, maknai kembali cita reformasi yang sebenarnya, melalui momentum 18 tahun kita tertatih dalam kehidupan yang jauh dari cita reformasi. Jangan terjerembab oleh perkembangan zaman yang merusak sikap dan sifat pemuda bangsa melalu berbagai sektor, membunuh sikap apatis dan individualis menjadi langkah awal untuk menyelesaikan tugas yang memang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Bergeraklah.

107

â&#x20AC;&#x153;Jika melihat dengan apa yang terjadi pada tanggal sepuluh November setiap tahunnya, bangsa ini lebih dari cukup dikatakan memahami konsep makna pahlawan. Namun kita butuh hal yang nyata, Tak perlu tindakan sulit, bergerak menyebar kebaikan, menghargai produk bangsa ini, dan menjadi bagian dari kesuksesan pemerintahan adalah jalan keluar dari konsep. Krisis kepercayaan dan moral harus kita berantas, bukan dengan perayaan belaka , namun dengan real action.â&#x20AC;?

Ayu Taqiya Ulfa - FMIPA 2012 (Sekretaris Menteri Koordinator Internal)

18. 10 November : “Antara Konsep dan Realita” Mendengar kata “pahlawan” Apa yang terlintas di benak kita? Perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme? Atau seorang yang berani mengangkat senjata melawan musuh? Atau seorang yang rela mati demi bangsa dan negara? Pahlawan, sebuah kata indah yang jamak didengar bagi telinga kita. Entah sebagai personifikasi atau bukan, pahlawan menjadi predikat tertinggi yang akan disandang oleh insan yang terpilih karena perbuatannya. Kata “pahlawan” bukan sebuah kata yang terancam punah, namun sebuah kata abadi yang akan terus dikenang, termasuk oleh masyarakat Indonesia. Sepuluh November seakan menjadi pengakuan kekekalan terhadap kata pahlawan di bangsa ini. Sebuah penghargaan tinggi dari bangsa ini terhadap para pahlawan. Walau pada sejarahnya hari pahlawan berasal dari perlawanan arek suroboyo dengan mengangkat senjata untuk melawan manifesto politik sekutu, tak berarti bahwa kata pahlawan hanya memiliki makna sesempit itu. Kata pahlawan telah bertransformasi mengikuti era yang terus mengalami kedinamisan. Menurut KBBI, pahlawan berarti orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Makna tersebut tentu mengandung sebuah makna yang luas. Sepuluh November bukan hari biasa bagi bangsa ini. Perayaan dengan segala bentuk selalu menjadi penghias di hari itu. Mengangkat

tema

kepahlawanan,

semua

organisasi

yang

mengatasnamakan kepemudaan berlomba menjadi terdepan di dalam memperingati hari pahlawan. Media sosial akan ramai

111

dengan coretan Selamat Hari Pahlawan atau sejenisnya. Media cetak dan elektronik akan ramai pemberitaan para pejabat bercitra dengan hari pahlawan. Pada hari itu, seluruh elemen bangsa ini seakan-akan berada di satu titik kulminasi penghargaan terhadap pahlawan. Namun, semua kejadian itu mengarah ke sebuah pertanyaan fundamental.

Benarkah

bangsa

ini

telah

menghargai

dan

mendalami makna pahlawan? Jika melihat dengan apa yang terjadi pada tanggal sepuluh November setiap tahunnya, bangsa ini lebih dari cukup dikatakan memahami makna pahlawan. Melihat bagaimana respon positif dari seluruh elemen bangsa ini, hari pahlawan seakan menjadi kerinduan yang akan selalu dinantikan setiap tahunnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya (Ir

112

Soekarno). Dengan sudut pandang perayaan sepuluh November, bukankah berarti bangsa ini telah bertransformasi menjadi bangsa besar?

Namun

bagaimana

dengan

krisis

mental,

moral,

kepercayaan? Bagaimana dengan survei komnas Perlindungan Anak bahwa lebih dari 93,7% remaja Indonesia pernah melakukan adegan tak seharusnya dengan lawan jenis? Apakah kita telah berada di jalan transformasi yang benar? Atau kita terjebak di suatu kebudayaan pearayaan belaka? Satu hari yang seharusnya menjadi refleksi bagi perjuangan bangsa

ini

untuk

terus

menciptakan

kecerdasan

bangsa,

kesejahteraan sosial, dan perdamaian dunia berhenti di satu titik. Bangsa ini terhenti di satu titik bersama, yaitu sekedar titik konsep dan perayaan. Kata pahlawan yang seharusnya menjadi cambuk bagi siapapun untuk melakukan perjuangan tanpa henti, menjadi kabur.

Ketika

kita

memiliki

konsep

yang

jelas

terhadap

kepahlawanan,

namun

tak

memiliki

keyakinan

untuk

mewujudkannya di kehidupan sehari-hari, maka semua itu akan menjadi kedustaan belaka. Konsep-konsep yang kita miliki akan hangus dimakan oleh realita yang terjadi. Bangsa ini memang pasti membutuhkan konsepsi, namun tak berarti bangsa ini harus tetap terjebak dalam konsepsi. Sepuluh november kembali menemui kita. Entah dengan wajah perayaan yang bagaimana lagi kita sambut hari tersebut. Entah dengan seberapa cepat kita update status di media sosial. Entah dengan seberapa banyak para pejabat, selebritis, dan lain halnya yang mengucapkan hari pahlawan di media elektronik dan cetak. Harapan pun tetap ada, keyakinan tetap mengakar di hati. Keluar dari konsepsi adalah jalannya. Seorang penulis dari Perancis, Andre Gide, pernah berkata bahwa manusia tak bisa menemukan samudera baru sepanjang dia tidak punya keberanian untuk memalingkan matanya dari pantai. Bangsa ini harus berani mecoba memalingkan diri dari melihat â&#x20AC;&#x153;pantaiâ&#x20AC;?. Bangsa ini harus berani bersama-sama melangkah memperbaiki diri dengan refleksi pahlawan. Majas â&#x20AC;&#x201C; majas hiperbola yang sering dipakai untuk katakata di hari pahlawan harus direfleksikan ke realitas dan kenyataan. Tak perlu tindakan sulit, bergerak menyebar kebaikan, menghargai produk

bangsa

ini,

dan

menjadi

bagian

dari

kesuksesan

pemerintahan adalah jalan keluar dari konsep. Krisis kepercayaan dan moral harus kita berantas, bukan dengan perayaan belaka , namun dengan real action. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian

menjadi

cakrawala,

dan

perjuangan

adalah

pelaksanaan kata-kata (W.S Rendra) . Berjuang bersama sebagai

113

bangsa yang satu untuk mewujudkan realita dari konsep yang ada. Kita telah lama belajar dengan baik untuk membuat kata-kata di setiap hari pahlawan, kini saatnya mengukir kata-kata itu di perjuangan yang jelas demi mewujudkan nilai-nilai Pancasila di bangsa tercinta ini. Selamat Hari Pahlawan. Mari Bersama mengubah Konsep menjadi Realita.

114

"Melihat berbagai macam persoalan yang menimpa bangsa Indonesia akhir-akhir ini membuat kami sebagai mahasiswa merasa memiliki tanggung jawab untuk menuntut pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum yang berkewajiban untuk melayani dan mengayomi masyarakat."

Salma Faizah Amatullah (Wakil Presiden Mahasiswa BEM U KBM UNILA 2016)

19. Tuntutan Aspirasi untuk Kapolri Kepada yth: Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Bapak Jenderal Polisi Badrodin Haiti Di Tempat Mahasiswa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Masyarakat yang dianggap sebagai kaum intelektual dan memiliki tugas sebagai control sosial tidak boleh menutup mata tentang permasalahan yang terjadi di Negara Indonesia ini. Melihat berbagai macam persoalan yang menimpa bangsa Indonesia akhirakhir ini membuat kami sebagai mahasiswa merasa memiliki tanggung jawab untuk menuntut pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum yang berkewajiban untuk melayani dan mengayomi masyarakat. Dewasa ini kita dikejutkan oleh berbagai fenomena nyata yang menjadi bukti bahwasannya Negara ini masih jauh dari kata aman, 70 tahun sudah negara Indonesia memproklamirkan kemerdekaan dan diakui leh bangsa lain sebagai bangsa yang merdeka. Namun masyarakat yang tinggal didalamnya belum juga merasa hidup nyaman di negeri sendiri. Kemudian yang menjadi fokus kami dalam kajian ini adalah bagaimana peran Polri dalam menjaga keamanan dari setiap ancaman yang ada? Kebangkitan PKI yang Mengancam Kedaulatan NKRI Indonesia Darurat Komunis, Partai Komunis Indonesia atau yang akrab disapa PKI ini pernah menjadi aktor yang paling menakutkan dalam sejarah kelam perjalanan bangsa Indonesia, sejak peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 dan kemudian berulang kembali peristiwa pemberontakan pada G30SPKI Tahun 1965 sudah berapa banyak nyawa yang hilang akibat kekejaman kaum PKI mulai dari petinggi militer, Ulama sampai masyarakat biasa yang merupakan saudara se tanah air. Sudah hampir 51 tahun peristiwa itu berlalu, namun keberadaan PKI masih saja ada dalam bayang-bayang kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan kebangkitan PKI sudah mulai terlihat

117

sejak dimulainya era reformasi, berikut data yang kami himpun dari berbagai sumber yang menunjukan kebangkitan PKI: a) Tuntutan Pencabutan TAP MPRS NO.XXV Tahun 1966 Pasca Reformasi 1998, kelompok-kelompok gerakan mahasiswa kiri seperti Forkot, Jarkot, Forbes, Fordem, SMID dan yang sejenisnya, dengan sangat lantang menyuarakan tuntutan Pencabutan TAP MPRS No.XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Penyebaran Paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme. Ini indikasi kuat untuk kebangkitan PKI, karena TAP MPRS No.XXV Tahun 1966 selama ini merupakan penghalang utama bagi Kebangkitan PKI secara formal konstitusional.

118

b) Penghapusan Kurikulum Sejarah Penghianatan PKI Sejak Tahun 1966 s/d 1998, dalam Kurikulum Pendidikan Sejarah Kemerdekaan Indonesia selalu dicantumkan tentang Sejarah Pengkhianatan PKI, baik pemberontakan PKI tahun 1948 mau pun Pemberontakan G30S PKI Tahun 1965. Dalam rentang waktu tersebut, setiap warga negara Indonesia yang pernah mencicipi pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga menengah, selalu mendapatkan informasi yang lengkap tentang PKI, sehingga sikap ANTI PKI terlembagakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, Sejarah Pengkhianatan PKI mulai hilang dari kurikulum pendidikan. Dan melalui berbagai Media Sosial, serangan informasi yang memposisikan PKI sebagai Pahlawan dan Pejuang Kemerdekaan RI sangat deras dan kencang, sehingga banyak generasi muda yang tidak lagi mendapatkan informasi Pengkhianatan PKI dalam kurikulum pendidikan, terjebak dan perperangkap dalam propaganda pemutihan nama PKI. c) Penghapusan â&#x20AC;&#x153;LITSUSâ&#x20AC;? bagi Calon Pejabat Sejak pembubaran dan pelarangan PKI di tahun 1966 hingga 1998, setiap warga negara yang akan menjadi pejabat negara, baik di lingkungan Eksekutif dan Legislatif mau pun Yudikatif, diwajibkan mengikuti LITSUS yaitu Penelitian Khusus yang sangat ketat dan cermat serta teliti dan mendalam terhadap

setiap calon pejabat untuk memastikan bahwa ia tidak ada kaitan apa pun dengan gerakan PKI. Karenanya, kader-kader muda dari sisa Gerakan Bawah Tanah PKI tidak pernah punya kesempatan untuk menyusup ke dalam pemerintahan sepanjang masa 1966 hingga 1998. Jika pun ada teramat sempit dan sulit.Namun, Litsus dihapuskan dengan alasan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga kini kaderkader muda berpaham kiri yang punya kaitan erat dengan PKI dengan mudah bisa melenggang jadi pejabat tanpa hambatan. Tentu, penghapusan litsus menjadi bukti adanya tangan-tangan jahat yang bermain untuk membuka pintu kembali bagi PKI agar bisa masuk dalam lembaga-lembaga negara, sehingga ke depan lebih muda untuk bangkit dan berkembang. d) Putra-Putri PKI yang masuk Parpol dan Instansi Negara Penghapusan LITSUS telah memberi kesempatan seluasluasnya kepada Putra Putri Keturunan PKI untuk aktif di berbagai Partai Politik, sehingga mereka pun dengan mudah masuk ke berbagai Lembaga Kenegaraan. Tentu kita tidak bisa dan tidak boleh melimpahkan kesalahan PKI kepada anak keturunan mereka yang tidak bersalah dan tentu hak-hak POLEKSOSBUD (politik, ekonomi, sosial dan budaya) anak keturunan PKI memang sudah semestinya diakui dan diberikan. Namun, keturunan PKI harus tahu memposisikan diri, bahwa pemulihan hak-hak mereka jangan disalah-gunakan untuk menghidupkan kembali ideologi PKI dan jangan lagi membangkitkan kembali paham komunisme, serta mereka tidak perlu membuka luka lama dengan memposisikan diri sebagai Korban kejahatan Orde Baru melalui pemutar balikkan Fakta dan manipulasi Data seolah Ulama dan Umara, khususnya NU dan TNI, adalah pelaku kejahatannya. Ribka Ciptaning yang menjadi anggota DPR RI melalui PDIP, bahkan menjadi ketua salah satu Komisi di DPR RI, secara demonstratif dan provokatif menulis dua buku yang masing-masing berjudul : â&#x20AC;?Aku Bangga Jadi Anak PKIâ&#x20AC;? dan â&#x20AC;?Anak PKI Masuk Parlemenâ&#x20AC;?.

119

e) Komnas HAM dan LSM Berkedok PKI Komnas HAM dan LSM-LSM Liberal disamping memberi apresiasi terhadap buku-buku dan film-film yang membela PKI, ternyata juga menjadi pihak yang paling sigap dan paling sibuk dalam mendesak dan menekan pemerintah RI dan DPR RI agar mengesahkan RUU KKR menjadi UU, sehingga di tahun 2004 Pemerintah RI secara resmi mengajukan RUU KKR ke DPR RI untuk dibahas, namun akhirnya RUU KKR tersebut hingga tahun 2006 dimentahkan oleh DPR RI. Pada tahun 2015 secara mengejutkan, tiba-tiba pemerintah mengajukan RUU KKR agar masuk dalam Prolegnas DPR RI. Apa pun alasannya, ini pun merupakan indikasi tak terpungkiri bagi kebangkitan PKI yang mulai berhasil menyusup ke berbagai lini Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, untuk mempengaruhi kebijakan dan pembuatan perundang-undangan yang menguntungkan PKI. f)

120

Bantuan China Kepada Indonesia dan Kompensasinya Hak POLEKSOSBUD (politik, ekonomi, sosial dan budaya) China di Indonesia dipulihkan, sehingga Reformasi 1998 menjadi PINTU KEMENANGAN CHINA di Indonesia :  China yang di Era 1966 – 1998 tidak mudah menjadi pejabat publik, justru kini bebas dan leluasa jadi Lurah, Camat, Bupati hingga Gubernur dan Menteri, bahkan Presiden.  Di Era 1966 – 1998 nama China harus diganti dengan nama Indonesia untuk pengakuan kewarga-negaraan, sedang kini penggunaan nama China dibebaskan sebebas-bebasnya.  Barongsai yang di Era 1966 – 1998 dilarang, kini dibesarkan dan dipertontonkan dengan bebas di tengah publik dalam berbagai acara budaya, bahkan ada yang menggelar Barongsai dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW.  Tulisan dan Bahasa China yang di Era 1966 – 1998 dilarang digunakan di tempat umum, kini menghiasi berbagai Mall, Pasar, Toko dan Perumahan dengan

sangat bebas, bahkan ada Statsiun TV yang secara terbuka menyajikan sejumlah acara dengan Tulisan dan Bahasa China.  Khonghuchu yang di Era 1966 – 1998 tidak diakui dan tidak boleh dicantumkan sebagai agama dalam KTP, kini diakui sebagai salah satu agama resmi di Indoensia, sehingga boleh dicantumkan dalam KTP.  Hari Raya Imlek (Tahun Baru China) di Era 1966 – 1998 hanya boleh dirayakan secara tertutup di kalangan masyarakat China saja, tapi kini dijadikan Hari Libur Nasional dan dirayakan secara terbuka dan besar-besaran.  Pengusaha China yang di Era 1966 – 1998 diberi kebebasan berbisnis, tetapi tetap dengan kontrol ketat, kini merajalela sehingga informasinya bahwa tidak kurang dari 70 % lahan ibu kota Jakarta sudah dikuasai dan dimiliki oleh Delapan Konglomerat China Indonesia.  Di tahun 1966, Kongres ABRI merekomendasikan pelarangan penggunaan kata ”Tiongkok”, tapi dengan tegas dan jelas menetapkan penggunaan kata ”China”, karena keterlibatan China dengan PKI, tapi kini terbit aturan sebaliknya yaitu penghapusan sebutan ”China” dan pengharusan penggunaan kata ”Tiongkok”. Padahal, di Negeri China sendiri, mereka masih menyebut diri mereka dengan sebutan ”CHINA”. Karenanya, tidak heran jika kini Negara Raksasa Komunis RRC (Republik Rakyat China) sangat bermesra-mesraan dengan pemerintah Indonesia, sehingga pada Selasa 16 Juni 2015, Garuda Indonesia menanda tangani kerja sama dengan BOC (Bank of China) Aviation dengan nilai dana US $ 4,5 milyar atau sekitar Rp 58 Trilyun. Dan usai acara penanda-tanganan kerja-sama tersebut di Paris, Menteri BUMN Rini Soemarno menginformasikan bahwa BUMN pun sudah ada kesepakatan pembiayaan dengan China Development Bank (CDB) dan ICBC senilai US$ 40 Milyar atau sekitar 520 Trilyun.

121

Namun demikian, kebangkitan China Komunis di Indonesia dan kemesraan pemerintah Indonesia dengan Negara Raksasa Komunis RRC wajib diwaspadai, karena China Komunis pernah terlibat langsung dalam poros Jakarta â&#x20AC;&#x201C; Peking yang dibangun oleh Gerakan PKI di zaman Orla. Ini merupakan indikasi kebangkitan PKI Apalagi bantuan sebesar itu tidak mungkin cuma-cuma, tentu ada kompensasi politik dan ekonominya yang akan menguntungkan China Komunis.

122

g) Kerja Sama Parpol Indonesia dengan Parpol China Partai Nasional Demokrat (Nasdem) secara terbuka dan terang-terangan menjalin kerja-sama dengan Partai Komunis China. Selasa 6 juni 2015, Wakil Presiden Partai Komunis China (PKC) Gou Yezhou menemui Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh di Kantor DPP Partai Nasdem untuk membahas sejumlah agenda diplomatik dan kerjasama antara kedua partai. Jauh sebelumnya, tanggal 14 Oktober 2013, bahwa PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) pada tahun 2015 saja hingga bulan Oktober telah mengirimkan tiga angkatan dari para kadernya untuk studi banding dengan PKC (Partai Komunis China). Para Kader PDIP tersebut di China belajar di Sekolah PKC tentang bagaimana cabang dan ranting partai PKC bekerja, serta kegiatan kerja sama lainnya. h) Seminar dan Temu Kangen Bela PKI Banyak Seminar dan Lokakarya yang digelar untuk Pembelaan terhadap PKI, begitu juga sering diadakan Reuni dan Temu Kangen Keluarga Besar PKI. Bahkan tidak jarang Komnas HAM dan berbagai LSM Liberal terlibat dalam aneka pertemuan tersebut. Ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan di zaman Orba. Misalnya, tanggal 24 Juni 2010, Ribka Tjiptaning dan Rieke Dyah Ayu Pitaloka serta Nursuhud dari Komisi IX DPR RI yang berkunjung ke Banyuwangi dalam rangka temu dengan PPI (Persatuan Perawat Indonesia) dan IBI (Ikatan Bidan Indonesia) untuk sosialisasi Program Kesehatan Gratis, namun acara bergeser dan berubah menjadi Reuni dan Temu Kangen Keluarga Besar PKI

dari berbagai daerah di Jawa Timur di Rumah Makan Pakis Ruyung. i)

Beredarnya Lambang PKI di Kawula Muda Bahkan Selebriti Marak beredar di internet sejumlah artis Indonesia ramairamai memakai kaos merah dengan gambar Palu Arit yang merupakan Lambang PKI, sehingga Kawula Muda para fans mereka pun menirunya. Selanjutnya, Lambang Palu Arit pun mulai ditemukan dimana-mana, bahkan mulai banyak anak muda yang menyukainya sampai saat ini.Inilah salah satu cara Gerakan Neo PKI mensosialisasikan Lambang PKI agar masyarakat akrab kembali dengan lambang tersebut. j)

Usulan Penghapusan Kolom Agama dalam KTP Di Jakarta, Bapak Ahok menyerukan agar kolom agama dihapuskan dari KTP. Seruan ini disambut dengan gegap gempita oleh kalangan Liberal dan kelompok-kelompok berhaluan kiri. Namun seruan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi saat itu. Seruan AHOK wajib dicurigai sebagai Trik PKI, karena memang jika kolom agama dihapuskan maka kalangan PKI yang anti Agama dengan leluasa memiliki KTP tanpa agama. Dan AHOK pun patut dicurigai sebagai bagian dari Gerakan Neo PKI, karena dahulu memang kalangan China di Indonesia banyak terlibat dengan PKI. k) Jargon Revolusi Mental Karl Marx sebagai Bapak Komunis Dunia berpandangan bahwa agama adalah belenggu dan Tuhan adalah penjajah, sehingga manusia yang beragama dan bertuhan tidak memiliki kebebasan, karena jiwanya terbelenggu dengan aturan agama dan terjajah dengan hukum Tuhan. Oleh karena itu menurut Karl Marx harus ada Revolusi Mental yang membebaskan dan memerdekan jiwa manusia dari belenggu agama dan jajahan Tuhan. Sejak dulu hingga kini, kalangan Komunis selalu mengkampanyekan Revolusi Mental, termasuk PKI di Indonesia era

123

1945 hingga 1965, untuk menjauhkan umat manusia dari agama dan hukum Tuhan. Kini, di Indonesia semenjak Jokowi menjadi Presiden RI, justru SANG PRESIDEN yang meneriakkan REVOLUSI MENTAL. Ada apa ?! Apa karena Jokowi tidak tahu dan tidak paham dengan sejarah istilah revolusi mental? Atau sebaliknya, justru beliau tahu dan paham serta memang sengaja mengkampanyekannya ? l)

Rencana Jokowi Minta Maaf Pada Keluarga PKI Wacana permohonan maaf Presiden RI atas nama Negara RI kepada PKI yang pernah muncul di zaman Gus Dur dan SBY, kini muncul kembali di zaman Jokowi. Indikasi-indikasi kebangkitan PKI diatas sudah jelas bahwa memang ideologi komunis memang amsih hidup dalam masyarakat Indonesia dan hal ini jelas mengancam kedaulatan bangsa ini mengingat apa yang sudah dilakukan mereka tahun 1948 dan 1965.

124

Tindak Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan dan Anak Penindasan terhadap kaum perempuan telah berlangsung sejak lama hingga sekarang. Ketika kita berbicara tentang diskriminasi perempuan, maka hal yang paling dikaitkan adalah budaya patriarki dan negara. Patriarki merupakan budaya yang membatasi perempuan dalam kehidupan sosial sebagai akibat dari monopoli kaum lelaki atas sektor publik serta membatasi ruang gerak perempuan hanya pada ruang domestik saja. Hal ini merupakan warisan turun temurun yang sampai sekarang masih kuat mengakar dalam masyarakat kita. Sementara, negara juga turut berperan atas suksesnya penindasan perempuan. Bangsa beradab terukur dari penghormatannya kepada perempuan. Kejahatan terhadap perempuan bukan saja penistaan terhadap hak asasi manusia, melainkan juga bentuk kebiadaban moral teramat akut. Kewajiban negara melindungi harkat dan martabat perempuan Indonesia seutuhnya. Fakta berbicara lain, perempuan Indonesia belumlah terlindungi sepenuhnya. Data Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan kasus

kekerasan terhadap perempuan naik dari tahun ke tahun. Amat terang upaya Kartini memperjuangkan harkat martabat wanita Indonesia belum tercapai. Alih-alih habis gelap terbitlah terang, perempuan Indonesia masih berkutat di lorong gelap kekerasan. Perayaan Hari Kartini 21 April setiap tahun hanya tinggal seremoni. Berdasar pada jumlah kasus yang didapat dari 232 lembaga mitra Komnas Perempuan di 34 provinsi, terdapat 16.217 kasus yang berhasil didokumentasikan. Kekerasan tidak hanya terjadi di ranah domestik, tetapi meluas di berbagai wilayah, termasuk di ruang publik. Harus diingat data yang terungkap barulah fenomena puncak gunung es, belum data rill. Kekejian kepada kaum hawa yang paling mencolok terjadi di wilayah personal. Tahun 2016 menunjukkan terjadi kenaikan data jenis kekerasan seksual di ranah ini dibanding tahun sebelumnya, yakni 11.207 kasus. Perempuan Indonesia justru tidak aman dalam lingkungan terdekatnya. Mengerucut ke Provinsi Lampung, sepanjang 2015 jumlahnya juga masih tinggi, yakni 1.018 kasus. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual menempati posisi angka yang paling tinggi, yakni 638 kasus. Hal ini menunjukan bahwa kaum perempuan masih jauh dari kata dihormati, di hargai dan dilindungi. Kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tak kunjung usai setelah apa yang menimpa Yuyun, Alih-alih berharap kekerasan terhadap anak dan perempuan menurun namun justru baru-baru ini banyak kasus mengenaskan yang terjadi di Lampung yang menjadikan Mistiana sebagai korban. Yuyun dan Mistiana adalah bukti nyata bahwasannya keadilan di Negeri ini belum berpihak kepada anak dan perempuan. Kasus keji yang dihadapi YY dibengkulu dan ke kasus mistiana di Lampung Timur hanya salah satu dari sekian banyak kasus yang terjadi, mereka merupakan korban dari ketidakadilan kehidupan di Indonesia. Begitu banyak tugas yang harus dilakukan oleh Polri selaku aparat penegak hukum yang melindungi masyarakatnya dari setiap ancaman. Berdasarkan kajian diatas, Kami Mahasiswa yang diwakili Oleh BEM U KBM Unila menyampaikan beberapa aspirasi kami kepada Bapak Kapolri yaitu sebagai berikut:

125

1. Meminta Kapolri untuk responsif dan tegas terhadap fenomena yang berindikasi pada kebangkitan PKI. 2. Meminta Kapolri untuk membuat langkah preventif terhadap indikasi kebangkitan PKI. 3. Menuntut agar Kapolri menindak dengan tegas siapapun yang menjadi dalang atau provokator kebangkitan PKI. 4. Meminta Kapolri membuat langkah konkrit untuk menyelesikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik preventif ataupun represif. 5. Menghukum seberat-beratnya pelaku tindak kekerasan terhadap yuyun dan mistiana serta perempuan dan anak lainnya. 6. Meminta Polri segera menangkap tersangka kasus mistiana, dan menghukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Mei 2016

126

Apa Itu Sospol?

Kementerian Sosial Politik yang selanjutnya di sebut Kementerian Sospol adalah salah satu kementerian di BEM U KBM Unila dibawah garis

kordinasi

Kementrian

Kordinator

Eksternal

bersama

Kementerian Akspro dan Kementrian Kominfo. BEM U KBM Unila ibarat armada besar maka kementerian Sosial Politik merupakan salah satu kapal katir yang berfungsi sebagai pengontrol kebijakan dan isu-isu pubik yang muncul dan berkembang. Sospol bisa dibilang sebagai 'dapur' bagi gerakan mahasiswa, bagi organisasi pergerakan, Sospol adalah semacam 'think tank' yang akan memandu jalannya gerakan ke depan. Sospol akan sangat diperlukan bagi organisasi yang memiliki arahan untuk merespons kebijakan eksternal. Apapun bentuknya, setiap kebijakan eksternal perlu didasarkan oleh analisis kondisi dan perencanaan strategi yang tepat. Untuk itu, Sospol akan memainkan peran yang sangat vital, terutama ketika kondisi sosial-politik nasional berada dalam krisis, yang mengharuskan setiap gerakan massa untuk melakukan penyikapan dan memformat agenda perubahan sosial secara cepat.

Bila pergerakan adalah ruh dan aksi adalah nafas dari pergerakan maka sospol Melalui tagline #thinksolutiondoaction yang artinya selalu bergerak dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada hadir menjadi nadi yang terus menjaga stabilitas pergerakan BEM U KBM Unila. Visi

â&#x20AC;&#x153;Terdepan dalam Mengkaji, Tanggap dan Solutif Terhadap Isu, untuk kemajuan Unila, Lampung dan Indonesiaâ&#x20AC;? Misi

1) Mengkaji isu aktual dan faktual di lingkup lokal, nasional dan global. 2) Menciptakan formulasi yang solutif terhadap permasalahan dengan gerakan yang masif. 3) Menjadi

representasi

mahasiswa

yang

peka

terhadap

permasalahan sosial dan politik. 4) Bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada di internal dan eksternal yang berafiliasi pada pergerakan terkait isu sosial dan politik.

Struktur Kementerian Sosial Politik: Menteri

: Havez Annamir

Sekretaris Menteri

: Dina Pertiwi

Staff Ahli

: Tria Nur Adha Dhiyani Yogi Endi Hermawan Suci Mardina Putri Riski Firmanto Elyta Rafani Aziz Okta Listianingrum ElgIhidea Andreta Rosyana Agung Ahmad Sulton Saputra Mega Ulfa Sugeng Priyanto Linna Desmita Yuni Hidayah Sari Prila Idayanti Deya Puspa A Dewi Ira Rahmawati Rendi Cahyo Hendratmoko Dwi Surya Lestari Rina Kurniasih Rizky Novia Sari Aris