KASTRATZONE

Diksi Kastrat I

Pandemimerupakanwabahyangberjangkitserempakdimana-mana (lingkupseluruhnegaraataubenua),biasanyamengenaibanyakorang. Endemimerupakankeadaanataukemunculansuatupenyakityangkonstan ataupenyakittersebutbiasaadadidalamsuatupopulasiatauareageografis tertentu.

PresidenJokoWidodomengumumkanbahwaIndonesiaakanmengalami transisidaripandemikeendemi.Salahsatuhalterpentinguntukmencapai tahapantersebutadalahpemahamanmasyarakatterkaitperilakuhidup sehatyangmerupakantanggungjawabmasing-masingindividu.Sebelum haltersebuttercapai,diperlukanpulaadanyapemahamanmengenai bagaimanakesiapanIndonesiamengenaihaltersebut.

DiksiKastratImerupakanProgramKerjaBEMFakultasIlmuKesehatan,Departmen KajiandanAksiStrategis.Dimanaprogamkerjatersebutbertujuansebagaisarana diskusidanpencerdasanakansuatuisutertentuyangakandibahassecarapublik. DilaksanakannyaprogramkerjaDiksiKastratIpadaSabtu,16April2022dapat mengedukasimahasiswaFIKESUPNVJdanmasyarakatumumdalammenanggapi salahsatuisuCovid-19yangsedangtrensaatini,yaituseputartransisistatus pandemimenjadiendemi.TemayangdiangkatpadaDiksiKastratIyaitu“Pandemi jadiEndemi:SiapkahIndonesiaBersahabatdenganCovid-19?”.Adapunpembicara1 yaitudr.DirgaSaktiRambe,M.Sc.,Sp.PDyangmemaparkanmengenai"Pandemi menjadiEndemi:BagaimanaMenurutSudutPandangKesehatan"danpembiacara2 yaituDr.ChandrayaniSimanjurang,SKM.,M.Epidyangmemaparkanmateri mengenaiDr.ChandrayaniSimanjurang,SKM.,M.Epid.

Diksi Kastrat II

Kesehatan sebagai hak asasi manusia menjadi hal yang sangat penting untuk diperjuangkan. Pemerintah kemudian memberikan fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Namun, masih ditemukan beberapa masalah yang dihadapi masyarakat mengenai ketidakadilan pelayanan kesehatan tersebut. Terdapat 5 pilar yang menjadi penyebabpenyebab ketidakmerataannya pelayanan kesehatan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, ketersediaan fasilitas kesehatan, kerumpangan pelayanan BPJS kesehatan, transformasi digital kesehatandantantanganpengalokasiandanadisektorkesehatan

Diksi Kastrat II merupakan Program Kerja BEM Fakultas Ilmu Kesehatan, Departmen Kajian dan Aksi Strategis. Dimana progam kerja tersebut membuat Kajian Kolaborasi bersama BEM FEB UPNVJ. Tujuannya sebagai sarana diskusi danpencerdasanakansuatuisutertentuyangakandibahassecarapublik. Program kerja Diksi Kastrat II dilaksanakan pada Jumat, 25 November 2022. Kemudian program kerja ini menjadi sarana diskusi bagi teman-teman Kastrat se-FIKESsertamengedukasiKemaFIKESUPNVJdalammenanggapisalahsatu isu, sesuai dengan Tema yaitu “Pengidentifikasian Sektor Ekonomi, Kesehatan danPendidikanterhadapIndeksKualitasManusia".

UNJUKRASA

UNJUKRASA DEMONSTRASI DEMONSTRASI DEMONSTRASI

UNJUKRASA

AKSITURUNKEJALAN AKSITURUNKEJALAN AKSITURUNKEJALAN

Merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh Undang-Undang. Salah satu ketentuan yang mengatur demonstrasi adalah UU Nomor 9 Tahun 1998 tentangKemerdekaanMenyampaikanPendapatdiMukaUmum. Selain itu demonstrasi merupakan tindakan massa yang mendukung, menolak, atau mengoreksi kebijakan pemerintah pusat atau daerah. Demo yang dimaksud adalah demo yang memprotes kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerahdanbahkankebijakandiluarnegeri/internasional.

Dalam hal ini bem fikes ikut membersamai beberapa aksi turun ke jalan untuk menyuarakan suara rakyat. Mulai dari aksi pergub 207 tahun 2016, Tolak RKUHP, Tolak Omnimbus law, Harga BBM naik dan tolak presiden 3 periode. Sebagai bentuk Keikut sertaan dalammengawalisuisuyangsedangberkembang.

Gerakan mahasiswa umumnya bersifat demonstrasi jalanan. Namun, dalam perkembangannya, gerakan mahasiswa mengalami transformasi dari demonstrasi jalanan menjadi demonstrasi digital dalam memasuki era digital atau revolusi 4.0 saat ini. Era digital merupakan suatu zaman yang menandakan bahwa seluruh kegiatan manusia telah dipermudah oleh canggihnya teknologi. Kecanggihan tersebut menandakan bahwa peradaban manusia tengah berkembang. Pesatnya perubahan dan kemajuan teknologi mengharuskan masyarakat, khususnya mahasiswa untuk beradaptasi dengan baik. Peran mahasiswa sebagai agent of change menuntut mereka untuk mampu melakukan inovasi dan kreativitas dalammemecahkanmasalahdieradigital.

Era demokrasi digital tampaknya semakin mendesak para aktivis mahasiswa untuk piawai menggalang aksi protes di ranah virtual. Fenomena propaganda media sosial berhasil menarik perhatian mahasiswa. Apalagi sejak pandemi melanda, media sosial menjadi arah baru bagi gerakan mahasiswa. Sebagai hasilnya, aksi tersebut berhasil menggerakkan massa di media sosial sehingga kasus yang diangkatpun menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat. Tak seperti aksi jalanan yangkadangmendapatcacimakidarimasyarakat.

Kelas Pergerakan I merupakan salah satu program kerja Bidang Sosial Politik Departemen Kajian Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UPN "Veteran" Jakarta. Program kerja ini bertujuan untuk melakukan pencerdasan kepada mahasiswa FIKES UPNVJ dan masyarakat umum dalam mengawal dan memanajemen isu yang berkembang melalui gerakan mahasiswa di era digital, melakukan aksi sesuai dengan undang-undang agar tehindar dari sanksi, dan tata cara aksi, pembuatan kajian, manajemen aksi serta mitigasi pascaaksidieradigital

Kelas Pergerakan I ini dilaksanakan pada Sabtu, 16 Juli 2022 secara online melalui platform Zoom Meetings. Tema yang diangkat pada kegiatan ini adalah “Transformasi Pergerakan Mahasiswa sebagai Intelegensia di Era Digital". Kegiatan ini dihadiri oleh dua pembicara, terdiri atas pembicara 1 yaitu Abdul Khaliq selaku Presma BEM UNNES 2022 dan pembicara 2 yaitu Belly Stanio, S.H selaku APBHLBHJakarta.Selainpenyampaianmaterioleh kedua pembicara, kegiatan ini juga terdiri atas diskusikasusdansesitanyajawab.

Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang terdidik dan memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi di perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai lapisan masyarakat belum dicemari oleh banyak kepentingan praktis dan pragmatis, pikiran mahasiswa hanya berorientasi pada nilai-nilai ideal dan kebenaran. Orientasi inilah yang membuat mahasiswa peka dan peduli terhadap permasalahan lingkungannya, mahasiswa dapat mewarnai perkembangan masyarakat, perubahan sosial, dan kehidupan politik yang memunculkanadanyagerakanmahasiswa.

Gerakan mahasiswa merupakan sebuah tindakan dinamis guna membawa suara kebenaran dan kontrol sosial terhadap lingkungan sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Mahasiswa sebagai salah satu komponen penting dalam masyarakat di Indonesia yang terlihat secara konsisten melaksanakan hak kebebasan menyatakan pendapat di muka umum dalam wujud aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang bertujuan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah (eksekutif) maupun parlemen (legislatif) yang tidak berpihak kepada rakyat. Gerakan mahasiswa umumnya bersifat demonstrasi jalanan. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa aksi mahasiswa di Indonesia kerap kali berakhir ricuh dan anarkis. Hal ini disebabkan karena tidak sedikit dari mahasiswa yang belum paham mengenaitatacaradanadvokasiaksi.

Adanya program kerja Kelas Pergerakan II akan mengedukasimahasiswamengenaitatacaraaksimaupun mitigasi pasca aksi sehingga tidak menimbulkan kericuhan dan dalam prosesnya, sehingga masih memperhatikan kepentingan publik. Selain itu, kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa yang nantinya melakukan aksi akan lebih terarah guna terhindar dari sanksi hukum dalammenyampaikanpendapatdimukaumum.

Kelas Pergerakan II ini dilaksanakan pada Sabtu, 20 Agustus 2022 secara offline di Kampus FIKES Limo UPNVJ dan online via Zoom Meetings. Kegiatan tersebut bersamaan dengan Masa Bimbingan (Mabim) FIKES 2022 dengan tujuan agar mahasiswa baru dapat mempersiapkan aksi, baik dari pra aksi, aksi dan pasca aksi serta cara melakukan pengadvokasian pada saat melakukan aksi. Adapun pembicara 1 yaitu Bilal Sukarno (Presma BEM UPNVJ 2022) dan pembicara 2 yaitu Muhammad Fikhri Syafarulloh, S.H. (Assistant Lawyer di LBH Jakarta) serta pemantik yaitu Shafa Adzkia Aulia (MahasiswiKesehatanMasyarakat2020).

Aksi

Aksi

Aksi Pencerdasan Aksi Pencerdasan

Di tengah isu yang berkembang saat ini, pemerintah seakan menyangkal atas berbagai keputusan yang cenderung menambah derita rakyat. Banyak masyarakat yang sangat mengeluhkan lonjakan bahan-bahan pokok yang berimbas pada kehidupan mereka. Namun, pemerintah seakan-akan menutup telinga dan malah lebih mempersulit. Seakan-akan hanya mengedepankan golongan tertentu saja. Pada Aksi Pencerdasaan kali ini kami mengangkat tema "Rakyat Menjerit, Pemerintah Makin Mempersulit". Aksi Pencerdasan ini bertujuan untuk membuat rakyat menjadi lebih sadar dan bijak mengenai isu dan permasalahan dalam berbagai aspek. AksiPencerdasaninidilaksanakanpada20April2022.

Pada sub bab kedua dengan judul EKONOMI. Menurut Bank Dunia, ketimpangan ekonomi yang meningkat di Indonesia bukan karena memburuknya kondisi kemiskinan, namun melesatnya akumulasi kekayaan kelas atas. Adapun tuntutan kami yaitu "Atasi Ketimpangan Ekonomi danTurunkanHargaBahanPangan"

Pada sub bab ketiga dengan judul HUKUM. Adanya pengesahan UU Cipta Kerja mencerminkan bahwa "monster oligarki" tengah menguasai dan mencengkeram berbagai sendi kehidupan masyarakat. Adapun tuntutan kami yaitu "Sahkan RancanganUUProRakyatdanTolakUUOligarki"

Pada sub bab keempat dengan judul AGRARIA. Pada reforma agraria masih banyak ketimpangan yang terjadi. Untuk itu, pemerintah melaksanakan reforma agraria sesuai dengan PP Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Oleh karena itu, Tuntutankamiyaitu"AtasiKetimpanganAgraria"

Pada sub bab kelima dengan judul HAK ASASI MANUSIA. Ketidakmampuan pemerintah dalam menyelidiki dugaan pelanggaran HAM, mengadili dan ketidakmampuan memberikan kompensasi bagi para korban atau keluarganya merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM itu sendiri. Adapun tuntutankamiyaitu"TuntaskanPelanggaranHAM"

Adapun isu yang diangkat yaitu ada 19 isu. Ke-19 isu tersebuttergabungdalam6SubBab.

Pada sub bab pertama dengan judul DEMOKRASI. Membahas penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang menimbulkan banyak masalah karena dinilai mengkhianati amanat reformasi dan bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945. Adapun tuntutan kamiyaitu"TolakPerpanjanganMasaJabatanPresiden".

Pada sub bab keenam dengan judul PENDIDIKAN. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangan demokrasi kini dan kedepan yakni, kohesivitassosialdanintegrasimasyarakat.