BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. Kerjasama Antar Daerah 1. Kebijakan dan Kegiatan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lainnya atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efesiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan PemerintahNomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Hal yang tidak kalah penting, bahwa otonomi daerah harus mampu menjamin hubungan yang serasi antaradaerah dengan pusat, dalam upaya memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),sehingga tujuan negara dapat terwujud. Kerjasama antar-daerah ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip saling menguntungkan dan berorientasi pada kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan arah kebijakan dimaksud, pada tahun 2011 Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan kerjasama antar-daerah, seperti dalam bentuk penandatangan nota kesepahaman ( memorandum of understanding) dengan daerah lainnya.
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama antar-daerah di Kabupaten Purwakarta diimplementasikan melalui kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan program transmigrasi. Sebagai salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2011 melalui Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan
VI - 1
Transmigrasi telah melakukan penjajagan dan kerjasama transmigrasi regional antar daerah, dalam bentuk Keputusan Bersama, antara lain: a.
Keputusan Bersama Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah 475.1/1963/TRANS/2011 dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor 180/03.A/Huk/2011 tanggal 20 Juli 2011tentang Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi, melalui pengiriman 10 KK ke Dadahu.
b.
Keputusan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi 14/2011 Barat dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor 180/07/Huk/2011 tanggal 27 September 2011tentang Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi,melalui pengiriman 10 KK ke Ulumada.
c.
Keputusan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor, tentang
Kerjasama
Penyelenggaraan
Program
181/16/Sosnakertrans/2011 180/01.A/Huk/2011
Transmigrasi,
melalui
pemberangkatan lima KK akan dilaksanakan pada tahun 2012. d.
Keputusan
Bersama
antara
Pemerintah
Kabupaten
Katingan
Provinsi
Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor 188.4/25/Huk/2011 , tanggal 8 Juni 2011 tentang Kerjasama Penyelenggaraan 180/03/Huk/2011 Program Transmigrasi, melalui pemberangkatan 20 KK yang akan dilaksanakan pada tahun 2012.
Gambar 6.1 Para transmigran asal Kabupaten Purwakarta tiba di tempat tujuan
VI - 2
Gambar 6.2 Pemukiman transmigran
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 1. Kebijakan dan Kegiatan Seiring dengan perubahan dari konsepsi government kepada governance, pola hubungan antar sektor (public-private) dan juga hubungan pusat-daerah berubah menjadi
lebih
sejajar
( egaliter)
dan
demokratis.
Pada
pola
seperti
itu,
penyelenggaraan jasa layanan atau fungsi pemerintahan tertentu tidak lagi didominasi oleh satu pihak (c.q Pemerintah), yang berarti pula bahwa proses kemitraan dan kerjasama harus lebih ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan kerjasama antar-daerah dengan pihak ketiga diarahkan pada peningkatan kerjasama dalam rangka pemberdayaan potensi daerah. Sesuai dengan arah kebijakan tersebut, telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi kerjasama daerah dengan pihak ketiga (departemen, swasta, LSM dan masyarakat).
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan fasilitasi kerjasama antar-daerah dengan pihak ketiga antara lain: a.
Kerjasama di Bidang Permodalan Bagi UMKM Kerjasama dengan Perusahaan Umum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur melalui penyaluran dana bantuan bergulir kepada para pengusaha UMKM di Kabupaten Purwakarta.
b.
Kerjasama di Bidang Ketenagakerjaan Kerjasama dengan PT. Eins Trend dalam menyediakan fasilitas pelatihan masyarakat sesuai kebutuhan, guna menciptakan dan mengembangkan kesempatan
kerja
dan
membuka
lapangan
kerja
baru,
dengan
melaksanakan kegiatanPelatihan operator menjahit (garment) dengan hasil terlatihnya sebanyak 1.027 orang dan ditempatkannya pada PT. Eins Trend, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Balai Latihan Kerja (BLK)Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi dengan PT. Einstrend Purwakarta Nomor 563/414-BLK/2011 tanggal 1 Juli 2011. c.
Kerjasama di Bidang Kesehatan 1)
Kerjasama dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Beasiswa Lanjutan D1 ke D3 Kebidanan Lanjutan
VI - 3
Tahun
Akademik
2010/2011,
dengan
alokasi
anggaran
yang
bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat. 2)
Kerjasama dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin kuota Jamkesmas dan di luar kuota Jamkesmas, antara Dinas Kesehatan dengan RSUD Bayu Asih, Rumah Sakit Efarina Etaham, Rumah Sakit Khusus Mata Cicendo, Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Rumah Sakit Habibie dan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 119/01/RSUD/2011.
3)
Kerjasama Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui RSUD Bayu Asih dengan pihak ketiga, antara lain:
Kerjasama
dengan
PT.
ASKES
(Persero)
dalam
rangka
penyediaan dan pelayanan obat rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut bagi Peserta ASKES Sosial, sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 119/02A/RSUD/2011.
Kerjasama dengan PT. ASKES (Persero) dalam rangka pelayanan kesehatan
bagi
karyawan
program
Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan, sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 119/02.B/RSUD/2011 . PER/280/12.2010 Kerjasama pengelolaan parkir kendaraan dengan CV. Putra Kyara Jaya,
sesuai
Surat
Perjanjian
Kerjasama
Nomor
119/03/RSUD/2011.
Kerjasama dengan PT. Jamkesindo Thamrin Medicare dalam
rangka pelayanan kesehatan sesuai Surat Perjanjian Kerjasama 119/4/RSUD/2011 Nomor . 142/JTM-PWK/III/2011 Kerjasama pelayanan kesehatan dengan PT. Eins Trend, sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 119/05/RSUD/2011.
Kerjasama pelayanan kesehatan dengan PT. Indo Bharat Rayon, sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 119/06/RSUD/2011.
Kerjasama pelayanan kesehatan dengan PT. Asuransi Jiwa Inhealth
Indo,
sesuai
Surat
Perjanjian
Kerjasama
Nomor
119/05/RSUD/2011.
Kerjasama pemanfaatan jasa manajemen Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sesuai 119/07.A/RSUD/2011 Surat Perjanjian Nomor . MOU-3552/PW/10/4/2011
VI - 4
Kerjasama pelayanan hemodialisa untuk Pasien Jamkesmas
dengan PT. Sinar Roda Utama, sesuai Surat Perjanjian Kerjasama 119/08/RSUD/2011 Nomor . 134/SRU/N/HD/III/2011 Kerjasama pelayanan hemodialisa untuk Pasien ASKES umum/swasta dengan PT. Sinar
Roda Utama, sesuai Surat 119/08A/RSUD/2011 Perjanjian Kerjasama Nomor . 134/SRU/N/HD/III/2011 Kerjasama pelayanan KSO alat laboratorium klinik (Hemato Analizer Pentra 60) dengan PT. Salur Medika Utama, sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 119/09B/RSUD/2011.
Kerjasama pelayanan KSO alat laboratorium klinik (Hemato Analizer Pentra 60) dengan PT. Salur Medika Utama, sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 119/09B/RSUD/2011.
Kerjasama pelayanan kesehatan dengan PT. ASKES (Persero)
Cabang Karawang sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 119/10/RSUD/2011 PKS/V.04/0811 Kerjasama pelayanan kesehatan dengan PT. KAI (Persero) sesuai 119/10B/RSUD/2011 . Surat Perjanjian Kerjasama Nomor HK.213/XIII/10/D2-2010 Kerjasama pelayanan kesehatan Program Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan (JPK) dengan PT. Noviliano Husada (3H Medicare),
119/11/RSUD/2011 . 001/3HM-BA/X/2011 Kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan STIKES Dharma
Husada Bandung, sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 073/01/RSUDBA/2011 TU.29/Stikes-DHB/I/2011 Kerjasamapendidikan dan pelatihan dengan STIKES Ahmad Yani
Cimahi, sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 073/02/RSUDBA/IV/2011 . PKS.06/STIKES/IV/2011 Kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan Akbid Ar-Rahmah
Bandung, sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 073/03/RSUDBA/VI/2011 291/c.01.08/IV.Mei/2011 Kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan STIKES Indramayu,
sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor
sesuai
Surat
Perjanjian
Kerjasama
Nomor
. 073/04/RSUDBA/V/2011 01/MOU/Stikes.IM/V/201 1
VI - 5
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah 1. Kebijakan dan Kegiatan Penyelenggaraan kegiatan koordinasi pemerintahan daerah diarahkan untuk membangun
persamaan
persepsi,
kesepahaman
dan
sinergitas
di
antara
penyelenggara pemerintahan di daerah, agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan koordinasi pemerintahan di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2011 meliputi koordinasi tingkat daerah melalui Forum Konsultasi Daerah dan instansi vertikal lainnya, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2011, antara lain: a.
Rapat Koordinasi di bidang Ketenagakerjaan, Sosial dan Transmigrasi, diantaranya adalah: 1)
Rapat Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
2)
Rapat Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
3)
Rapat Koordinasi Bidang Sosial dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
4)
Rapat Koordinasi Pengupahan Se-Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
b.
Koordinasi Bidang Energi dan Kelistrikan dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, yaitu: 1)
Bantuan listrik perdesaan (lisdes) bagi KK Miskin sebanyak 165 KK di Desa Ciparungsari, Desa Cipancur dan Kampung Cipicung Kecamatan Cibatu, masing-masing 55 KK. Bantuan lisdes tersebut berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
2)
Bantuan infrastruktur ketenagalistrikan, masing-masing berupa satu gardu (1/50 KVA) di Desa Sukamulya Kecamatan Tegalwaru, serta pemasangan 26 tiang listrik di Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari. Bantuan tersebut
VI - 6
berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. c.
Koordinasi Bidang Geologi dan Air Tanah, antara lain: 1)
Bantuan sumur bor dengan kedalaman ± 125 meter di Desa Kertasari Kecamatan Bojong. Bantuan tersebut berasal dari
APBD Provinsi Jawa
Barat melalui Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi Bandung. 2)
Bantuan sumur bor dengan kedalaman ± 120 meter di Desa Cileunca Kecamatan Bojong. Bantuan tersebut berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
3)
Bantuan
sumur
bor
dengan
kedalaman
±
185
meter
di
Desa
Malangnengah Kecamatan Jatiluhur. Bantuan tersebut berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat melalui Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi Bandung. 4)
Bantuan sumur bor dengan kedalaman ± 128 meter di Desa Karoya Kecamatan Tegalwaru. Bantuan tersebut berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat melalui Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi Bandung.
d.
Koordinasi dengan Bulog dalam rangka penyaluran RASKIN (Beras untuk Keluarga Miskin) dari Alokasi regular Bulan Januari 2011sampai dengan Desember 2011 sebanyak 10.651.500 kg untuk 59.175 RTS-PM.
e.
Koordinasi dengan KODIM 0619 Purwakarta dalam Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)
sebagai wadah partisipasi masyarakat
dalam program pembangunan kawasan desa. f.
Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian 56 Ijin Lokasi.
g.
Kerjasama di bidang kepegawaian, antara lain: 1)
Kerjasama dengan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kantor Regional Bandung dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi CPNS sebanyak 208 orang
VI - 7
dilaksanakan secara swakelola dengan perincian golongan I sebanyak tujuh orang, golongan II sebanyak 162 orang dan golongan III sebanyak 39 orang. 2)
Kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat
II
sebanyak
satu orang pejabat Eselon III.
D. Pembinaan Batas Wilayah 1. Kebijakan dan Kegiatan Pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Purwakarta tidak menyelenggarakan kerjasama pembinaan batas wilayah.
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, selama kurun waktu tahun 2011 di Kabupaten Purwakarta telah terjadi bencana alam, secara rincidapat dilihat pada tabel 6.1. Tabel 6.1 Data Bencana di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO.
JENIS BENCANA
LOKASI KEJADIAN
1.
Tanah longsor
Kecamatan Pasawahan
2.
4.
Angin kencang/ puting beliung Angin kencang/ puting beliung Kebakaran
5.
Kebakaran
6.
Kebakaran
Desa Taringgullandeuh, Kecamatan Kiarapedes Desa. Kembangkuning, Kecamatan Jatiluhur Desa Cikaobandung dan Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Desa Cibogohilir danDesa Cibogogirang, Kecamatan Plered Desa Nagrek, Desa Wanayasa, Desa Taringgul dan DesaWanasari Kecamatan Wanayasa
3.
VI - 8
JUMLAH KERUGIAN/KORBAN Satu unit rumah rusak, Kerugian: 60 unit rumah, kerugian: Satu unit rumah, kerugian: 17,5 juta rupiah Tiga unit rumah, kerugian: 130 juta rupiah Dua unit rumah, kerugian: 80 juta rupiah Delapan rumah, kerugian: 200 juta rupiah, satu orang meninggal
Lanjutan Tabel 6.1 NO.
JENIS BENCANA
7.
Kebakaran
8.
Kebakaran
9.
Kebakaran
10.
Kebakaran
11.
Kebakaran
12.
Kebakaran
13.
Kebakaran
14.
Kebakaran
15.
Sambaran petir
LOKASI KEJADIAN Kelurahan Nagritengah, Kelurahan Sindangkasih, Kelurahan Ciseureuh, Kelurahan Nagrikaler, dan Kelurahan Tegalmunjul Kecamatan Purwakarta Kecamatan Tegalwaru Desa Garokgek dan Desa Cibeber Kecamatan Kiarapedes Desa Pasirangin Kecamatan Darangdan Desa Cipicung Kecamatan Sukatani Desa Ciramahilir dan Desa Sukamukti Kecamatan Maniis Desa Sukajadi , Kecamatan Pondoksalam Desa Cikadumekar, Kecamatan Babakancikao Desa Pusakamulia, Kecamatan Kiarapedes
JUMLAH KERUGIAN/KORBAN 14 unit rumah, kerugian: 300 juta rupiah
Satu unit rumah, kerugian: 15 juta rupiah Dua unit rumah, kerugian: 20 juta rupiah Enam unit rumah, kerugian: 120 juta rupiah Satu unit rumah, kerugian: 50 juta rupiah Empat unit rumah, kerugian: 50 juta rupiah Satu unit rumah, kerugian: Satu unit rumah, kerugian: Satu unit rumah, dua org meninggal, kerugian: -
Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta,tahun 2012.
Berdasarkan kajian, kondisi geologi di Kabupaten Purwakarta sangat dipengaruhi oleh tatanan tektonik dan struktur geologi regional dari Pulau Jawa. Subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia yang aktif pada eosen menghasilkan pola penyebaran batu vulkanik tersier yang relatif berarah barat-timur di Pulau Jawa (Katili, 1975 dalam Hamilton, 1979 dalam Argapadmi, 2009). Subduksi yang menghasilkan busur gunung api di Jawa tersebut juga menghasilkan pembentukan sistem cekungan tengah busur dan juga cekungan belakang busur di Jawa Barat bagian utara (Argapadmi,2009). Struktur geologi berupa sesar/patahan tersebar di bagian tengah (Kecamatan Jatiluhur dan Kecamatan Sukatani) dan tenggara (Kecamatan Darangdan dan Bojong). Adanya struktur geologi di Kabupaten Purwakarta berdampak terhadap kerentanan gerakan tanah. Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, tahun 2011 tercatat dua kejadian bencana geologi di wilayah Kabupaten Purwakarta, yaitu bergeser dan runtuhnya tiang penyangga Jembatan Sukajadi Desa Salammulya Kecamatan Pondoksalam, serta longsor tebing di sekitar pemukiman penduduk di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan. Kejadian bencana geologi tahun 2011
VI - 9
menurun drastis apabila dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu sebanyak 21 kejadian. Adapun data desa di Kabupaten Purwakarta yang rawan mengalami pergerakan tanah adalah 18 desa (9,38% dari 192 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Purwakarta) masuk kedalam zona kuning, dan 103 desa lainnya (53,65% dari 192 desa dan kelurahan di Kabupaten Purwakarta) masuk kedalam zona merah, seperti dapat dilihat pada tabel 6.2. Tabel 6.2 Desa yang Rawan Mengalami Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta NO. 1.
KECAMATAN JATILUHUR
ZONA MERAH Cisalada Parakanlima
2.
SUKATANI
Cianting Pasirmunjul Cijantung Sukajaya Panyindangan
3.
PLERED
4.
TEGALWARU
5.
MANIIS
VI - 10
ZONA KUNING Cibinong Mekargalih Bunder Jatiluhur Cikaobandung Kembangkuning Pasirmunjul Sukatani Cipicung Sindanglaya Sukamaju Cibodas Cilalawi Tajursindang Anjun Linggasari Babakansari Pamoyanan Sempur Liunggunung Galumpit Warungjeruk Tegalsari Tegalwaru Batutumpang Cisarua Sukamulya Sukahaji Cadassari Pasanggrahan Karoya Ciramahilir Pasirjambu Cijati Citamiang Gunungkarung Sukamukti
Lanjutan Tabel 6.2 NO. 6.
KECAMATAN DARANGDAN
7.
KIARAPEDES
8.
CIBATU
ZONA MERAH Sawit Sirnamanah Darangdan
9.
CAMPAKA
10.
SUKASARI
11.
BOJONG
Pasanggrahan
12.
WANAYASA
Sukadami Ciawi Taringgultonggoh Taringgultengah Taringgullandeuh
13.
PONDOKSALAM
Salammulya
ZONA KUNING Nagrak Sirnamanah Depok Darangdan Gununghejo Linggamukti Cilingga Nangewer Pasirangin Sadarkarya Parakangarokgek Ciracas Gardu Mekarjaya Margaluyu Pusakamulya Cibeber Cibukamanah Wanawali Cirende Kertamanah Sukasari Ciririp Parungbanteng Sukamukti Kertasari Cipeundeuy Sindangpanon Sindangsari Sukamanah Cibingbin Bojong Timur Cihanjawar Nagrog Cibuntu Sumurugul Nangerang Simpang Raharja Babakan Legokhuni Pondokbungur Bungurjaya Galudra Sukajadi Salammulya Parakansalam Gurudug Situ Tanjungsari Salem
VI - 11
Lanjutan Tabel 6.2 NO. 14.
15
KECAMATAN PASAWAHAN
ZONA MERAH Cidahu
BABAKANCIKAO
JUMLAH
18 Desa
ZONA KUNING Margasari Pasawahan Pasawahananyar Pasawahankidul Sawahkulon Lebakanyar Kertajaya Selaawi Ciherang Warungkadu Hegarmanah Cigelam Babakancikao Cicadas Cilangkap 103 Desa
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Purwakarta, tahun 2012 Zona Kuning:Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah; Daerah tersebut dapat terjadi gerakan tanah terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah, sungai, gawir, tebing jalan atau lereng jika mengalami gangguan. Gerakan tanah lama dapat aktif kembali akibat curah hujan yang tinggi. Zona Merah: Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi; Daerah tersebut sering terjadi gerakan tanah terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah, sungai, gawir, tebing jalan atau lereng jika mengalami gangguan. Gerakan tanah lama dapat aktif kembali akibat curah hujan yang tinggi.
2. Status
Bencana
(Nasional,
Regional/Propinsi
atau
Lokal/Kabupaten/Kota) Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi serta Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, menyatakan bahwa status bencana alam yang terjadi merupakan bencana alam skala lokal, akan tetapi upaya-upaya preventif atau pencegahan harus tetap disiagakan guna meminimalisir korban.
3. Sumber dan Jumlah Anggaran Operasional penanganan bencana alam di Kabupaten Purwakarta bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta dengan anggaran sebesar Rp75.000.000,00.
4. Antisipasi
Daerah
dalam
Menghadapi
Kemungkinan
Bencana Antisipasi yang dilakukan dalam menghadapi kemungkinan timbulnya kembali bencana diantaranya, melalui: a.
Sosialisasi intensif dan berkesinambungan tentang mitigasi bencana geologi terhadap masyarakat, terutama yang berada di daerah rawan gerakan tanah.
VI - 12
b.
Optimalisasi perangkat tanggap darurat bencana, terutama pada saat musim hujan dimana gerakan tanah sering terjadi.
c.
Penambahan sumber daya teknis geologi sebagai bagian dari peningkatan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan yang beraspek geologi (geologi teknik, geologi lingkungan dan bencana geologi).
d.
Koordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, potensi Bencana yang diperkirakan akan terjadi di Kabupaten Purwakarta adalah potensi bencana gerakan tanah longsor yang dapat terjadi pada daerah yang memiliki topografi terjal, gawir, lereng maupun tebing jalan. Potensi bencana lainnya adalah banjir. Oleh karena itu harus selalu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang berlokasi di daerah rawan bencana agar dapat melakukan antisipasi sedini mungkin, sehingga kemungkinan yang lebih terburuk akibat bencana alam dapat segera terhindari.
F. Pengelolaan Kawasan Khusus 1. Jenis Kawasan Khusus yang Menjadi Kewenangan Daerah Kawasan khusus yang terdapat di Kabupaten Purwakarta adalah Kawasan Waduk Ir. H. Juanda (Waduk Jatiluhur) yang dikelola oleh Perum Otorita Jatiluhur (POJ) danWaduk Cirata yang dikelola oleh PJB. Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata sebagian besar wilayahnya digunakan oleh masyarakat untuk melakukan budidaya ikan melalui Keramba Jaring Apung (KJA).Kerjasama yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Purwakartahanya sebatas pembinaan dan pengembangan KJA oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dengan sasaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan tangkap.
2. Sumber Anggaran Pada tahun 2011 tidak ada kegiatan pengelolaan kawasan khusus, baik yang bersumber dana dari APBD maupun APBN.
VI - 13
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Gangguan
yang
Terjadi
(Konflik
Berbasis
SARA,
Anarkisme, Separatisme, atau lainnya) Salah satu fungsi pemerintah adalah penciptaan ketentraman dan ketertiban
(law and order) bagi masyarakatnya, sehingga masyarakat merasa aman dan dilindungi serta dapat menjalankan aktivitas kehidupan dengan baik, aman, dan tentram. Selama tahun 2011 di Kabupaten Purwakarta tidak ditemukan adanya gangguan keamanan yang cukup berarti. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakatnya yang kondusif dan dapat terkendali dengan baik.
2. Organisasi
Perangkat
Daerah
yang
Menangani
Ketentraman dan Ketertiban Umum Organisasi Perangkat Daerah yang selama ini menangani ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Purwakarta adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat serta Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi.
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah Pegawai Kabupaten Purwakarta tahun 2011pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak131 orang,Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebanyak 25 orang, serta Bidang Sosial pada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi sebanyak enam orang. Adapun rincian jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi, dapat dilihat pada tabel 6.3. Tabel 6.3 Rincian Jumlah Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan Pada Kantor Satpol PP, Kantor Kesbangpolinmas dan Bidang Sosial pada DisnakersostransKabupaten PurwakartaTahun 2011 NO. 1.
NAMA OPD Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
VI - 14
KUALIFIKASI PENDIDIKAN Pegawai Negeri Sipil S2 S1
JUMLAH (ORANG) 131 2 5
Lanjutan Tabel 6.3 NO.
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
NAMA OPD
2.
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
3.
Bidang Sosial pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
D3 SLTA SLTP SD Pegawai Tidak Tetap S1 D3 SLTA SLTP SD Sukwan SLTA Pegawai Negeri Sipil S1 SLTA Pegawai Tidak Tetap SLTP Sukwan S1 SLTA Pegawai Negeri Sipil S2 S1 SLTA
JUMLAH (ORANG) 4 108 7 5 39 3 1 30 2 3 5 5 12 8 4 1 1 12 3 9 6 1 4 1
Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
4. Sumber dan Jumlah Anggaran Dalam
rangka
penyelenggaraan
ketentraman
dan
ketertiban
umum,
Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan beberapa kegiatan di tahun 2011, diantaranya adalah: a.
Kantor Satpol PP telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya: 1)
Kegiatan Pengamanan Unjuk Rasa, dengan alokasi anggaran bersumber dari
APBD Kabupaten Purwakarta
Tahun Anggaran 2011 sebesar
Rp39.300.000,00. 2)
Kegiatan Pengamanan Hari Besar Nasional, dengan alokasi anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp42.000.000,00.
3)
Kegiatan Monitoring Penegakkan Perda, dengan alokasi anggaran dari APBD
Kabupaten
Purwakarta
Tahun
Anggaran
2011
sebesar
Rp41.170.000,00. 4)
Kegiatan Penertiban PKL, dengan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp75.000.000,00.
VI - 15
5)
Kegiatan Penertiban Penyakit Masyarakat, dengan alokasi anggaran dari APBD
Kabupaten
Purwakarta
Tahun
Anggaran
2011
sebesar
Rp54.525.000,00. b.
Kantor
Kesatuan
Bangsa,
Politik
dan
Perlindungan
Masyarakat
telah
melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya adalah sebagai berikut: 1)
Kegiatan Koordinasi Pengamanan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, dengan alokasi anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp150.000.000,00.
2)
Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pengamanan Daerah, dengan alokasi anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp150.000.000,00.
3)
Kegiatan Pembinaan Anggota Satlinmas Dalam Pemantapan Pemeliharaan Keamanan Lingkungan
dan Peringatan HUT LINMAS, dengan alokasi
anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp40.000.000,00. 4)
Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Orang Asing, dengan alokasi anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Purwakarta sebesar Rp15.000.000,00.
c.
Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi hanya melaksanakan satu kegiatan, yaitu: Kegiatan Penanggulangan Orang Terlantar melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan alokasi anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011sebesar Rp15.000.000,00.
5. Penanggulangan dan Kendalanya a.
Reaksi masyarakat atau unjuk rasa kelompok masyarakat terkait dengan permasalahan yang berhubungan dengan perikehidupan kelompoknya atau mengkritisi suatu kebijakan pemerintah. Antisipasi yang dilakukan adalah melalui langkah-langkah preventif, persuasif dan edukatif serta melalui penegakan
hukum
berdasarkan
aturan-aturan
yang
ada
dengan
melibatkan instansi terkait. b.
Masih relatif kurang memahami arti pentingnya ketentraman dan ketertiban bagi sebagian masyarakat, sehingga masih terjadi pelanggaran
VI - 16
terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Antisipasinya adalah dengan meningkatkan sosialisasi peraturan daerah serta aturan pelaksanaannya kepada masyarakat, peningkatan keterampilan/kualitas SDM aparatur pemerintahan, peningkatan kerjasama pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dengan unsur instansi terkait serta peningkatan penegakan Peraturan Daerah secara terkoordinasi. c.
Kejadian tawuran antar pelajar dan vandalisme (perusakan taman, coratcoret dinding dan bangunan aset daerah, dsb.) masih sering terjadi, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senantiasa berkoordinasi
dengan
penyuluhan-penyuluhan
Kepolisian terhadap
secara pelajar
persuasif SLTA/SMK
melaksanakan di
Kabupaten
Purwakarta. d.
Penanggulangan orang terlantar yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi adalah hanya mencakup bantuan kepada orang yang mengalami kecopetan atau kehabisan ongkos di jalan, antara lain: 1)
Memberikan surat jalan untuk sarana transportasi kereta api,apabila domisili yang bersangkutan masih di Jawa Barat.
2)
Memberikan rujukan melalui Kementerian Sosial, untuk sarana transportasi kapal laut, apabila yang bersangkutan berdomisi di luar Pulau Jawa.
Sedangkan untuk tindak lanjut penanganan gelandangan dan pengemis, adalah dengan cara mengembalikan orang tersebut ke tempat asalnya.
VI - 17