Page 1

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang Diterima Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

2008

tentang

Dekonsentrasi

dan

Tugas

Pembantuan,

Pemerintah

menyelenggarakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah kepada pemerintah daerah didanai melalui anggaran kementerian/lembaga. Dana Tugas Pembantuan merupakan dana yang bersumber dari APBN, dilaksanakan melalui penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan alokasi pendanaan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Dana Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp10.098.093.000,00. Dana tersebut dialokasikan di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Perikanan; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Kesehatan. Adapun proporsi pembagian dana Tugas Pembantuan di Kabupaten Purwakarta tahun 2011 dapat dilihat pada grafik 5.1.

V-1


Grafik 5.1 Proporsi Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Rp 1.100.000.000,00 (11%)

Rp963,550,000,00 (9%) Rp1.500.000.000,00 (15%)

Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Dinas Kesehatan Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi

Rp6.534.543.000,00 (65%)

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta, tahun 2011.

1. Dasar Hukum Dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Purwakarta antara lain: a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; b) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; c)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

d) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; e) Keputusan

Bupati

Purwakarta

Nomor

978.05/Kep.313.A-Bappeda/2011

tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten Purwakarta Tahun 2011.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi Pemberi Tugas Pembantuan pada tahun 2011 untuk Kabupaten Purwakarta, yaitu: a) Kementerian Pertanian, b) KementerianKesehatan, c)

KementerianTenaga Kerja dan Transmigrasi.

V-2


3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Melaksanakan OPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan di Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2011, antara lain: a) Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan; b) Dinas Peternakan dan Perikanan; c)

Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi; dan

d) Dinas Kesehatan.

4. Program

dan

Kegiatan

yang

Diterima

serta

Pelaksanaannya 4.1.1

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan

Perkebunan meliputi tiga program, yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp3.070.000.000,00; Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan dengan anggaran sebesar Rp2.014.543.000,00; Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk

Tanaman

Holtikultura

Berkelanjutan

dengan

anggaran

sebesar

Rp1.450.000.000,00. Rincian kegiatan pada masing-masing program dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian ini terdiri dari enam kegiatan, yaitu: 1)

Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, dengan anggaran sebesar Rp735.000.000,00 telah terealisasi 100% pada akhir triwulan keempat. Output dari kegiatan ini meliputi dua Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) dan satu paket pengawasan pupuk dan pestisida.

2)

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian berupa dokumen (paket) perencanaan program, anggaran dan kerjasama (Renja, RKA, DIPA, POK, MOU), dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 telah terealisasi 100%.

3)

Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian, dengan anggaran sebesar Rp1.010.000.000,00 terealisasi 100%. Output kegiatan ini adalah

V-3


tersedianya unit pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui irigasi perdesaan, pengembangan sumber air tanah, pompanisasi air permukaan) berupa rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Pedesaan (JIDES) dan pengembangan tata air mikro seluas 200 ha, serta pengembangan embung sumur resapan sebanyak enam unit. 4)

Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian, dengan anggaran sebesar Rp1.120.000.000,00 pada akhir triwulan IV terealisasi sebesar 49,15%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui: 

Cetak sawah, perluasan areal lahan kering, perluasan areal hortikultura, perluasan areal perkebunan seluas 30 ha.

Pembuatan

jalan

usaha

tani

dan

jalan

produksi

sepanjang

tigakilometer. 

Pengembangan Metoda SRI (System Of Rice Intensification) sebanyak tiga paket dapat terealisasi 11,44%.

Optimalisasi, konservasi, rehabilitasi, dan reklamasi lahan pertanian seluas 10 ha, Pra dan Pasca sertifikasi lahan pertanian di lima bidang belum dapat direalisasikan hingga akhir triwulan IV.

5)

Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, dengan anggaran sebesar Rp75.000.000,00 telah terealisasi sebesar 78,33%. Kegiatan ini terdiri dari pemberian bantuan RPPO, Traktor R-2 dan R-4, bantuan pompa air masing-masing sebanyak satu unit telah terealisasi 100%. Sedangkan usaha pelayanan jasa Alat Mesin Pertanian (Alsintan) sebanyak lima unit, baru terealisasi sebesar 45%.

6)

Kegiatan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis

Perdesaan

(PUAP),

dengan

anggaran

sebesar

Rp80.000.000,00direalisasikan 100% dengan kelembagaan pembiayaan pertanian sebanyak satu LKMA. b)

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan

untuk

mencapai

Swasembada

dan

Swasembada

Berkelanjutan Pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan ini terdiri dari lima kegiatan, yaitu:

V-4


1)

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan berupa administrasi pelaksanaan dan laporan kegiatan manajemen

tanaman

pangan,

dengan

anggaran

sebesar

Rp44.900.000,00 direalisasikan sebesar 66,54%. 2)

Kegiatan

Pengelolaan

Produksi

Tanaman

Aneka

Kacang

dan

Umbi,dengan anggaran sebesar Rp356.825.000,00 terdiri dari: ďƒ˜

Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) komoditas aneka kacang dan umbi 500 unit terealisasi sebesar 41,56%.

ďƒ˜

Dem area ubi kayu, ubi jalar dan pangan alternatif 100 unit dapat direalisasikan sebanyak 35,8%.

ďƒ˜

Laporan pelaksanaan SL-PTT kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan Dem area ubi kayu terealisasi sebesar 38,67%.

3)

Kegiatan Pengelolaan Produk Tanaman Serelia, dengan anggaran sebesar Rp614.125.000,00

berupa

Sekolah

Lapang

Pengelolaan

Tanaman

Terpadu (SL-PTT) komoditas serealia sebanyak 4025 unit telah terealisasi sebesar 98,51%. Sekolah lapang yang dimaksud adalah 10 SL-PTT padi non-hibrida dengan luas 2.500 ha, 40 SL-PTT Padi Lahan Kering dengan area kelola seluas 1000 Ha dan 35 SL-PTT jagung hibrida dengan luas 525 ha. 4)

Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan,dengan anggaran sebesar Rp592.000.000,00 dapat terealisasi sebesar 19,76%. Pagu anggaran kegiatan ini sebelumnya sebesar Rp4.500.000,00 dan mengalami

penambahan

pada

30

Oktober

2011

sebesar

Rp587.500.000,00. 5)

Kegiatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan,dengan anggaran sebesar Rp406.693.000,00 telah terealisasi sebesar 95,06%. Output dari kegiatan ini adalah sarana produksi tersedia dan terawasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat, dalam hal ini tersedia dua buku informasi bidang sarana produksi dan satu buku ketatausahaan, kepegawaian dan perlengkapan.

c)

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Holtikultura Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Holtikultura Berkelanjutan terdiri dari tiga kegiatan, yaitu:

V-5


1)

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Layanan pada Ditjen Holtikultura, dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 berupa layanan perkantoran dan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan telah terealisasi sebesar 82,15%.

2)

Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan, dengan anggaran sebesar Rp500.000.000,00 telah terealisasi sebesar 94,69%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa rangkaian, yaitu: 

Pengembangan kawasan buah seluas 20 ha.

Sekolah Lapang GAP Manggis sebanyak dua kelompok.

Pengembangan/pemberdayaan kelembagaan usaha mendukung peningkatan mutu buah sebanyak satu lembaga.

Registrasi kebun buah manggis sebanyak satu kebun.

Sosialisasi dan pembinaan GAP/SOP Pasca panen manggis sebanyak tiga kali, penyusunan dan pencetakan buku SOP manggis sebanyak satu buku dan pengadaan sarana dan prasarana pasca panen buah manggis sebanyak satu paket.

3)

Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan, dengan anggaran sebesar Rp900.000.000,00 telah terealisasi sebesar 97,17%. Hasil dari kegiatan ini adalah: 

Pengembangan kawasan biofarmaka (Kapulaga) dan kawasan jamur merang seluas tujuh ha.

Sekolah lapang GAP jamur merang satu kelompok dan sekolah lapang GAP biofarmaka satu kelompok.

Pertemuan

pengembangan/pemberdayaan

kelembagaan

usaha

mendukung peningkatan mutu jamur dan biofarmaka dua lembaga. 

Sosialisasi GAP/SOP sebanyak satu kali, pertemuan koordinasi kawasan biofarmaka/jamur sebanyak satu kali.

Sosialisasi pedoman sayuran sebanyak dua kali.

SOP jamur sebanyak 100 eksemplar, SOP biofarmaka sebanyak 100 eksemplar

dan

pedoman

teknologi

produksi

sebanyak

150

eksemplar. 

V-6

Registrasi lahan usaha sayuran dan biofarmaka sebanyak dua lahan.


Sarana dan prasarana pasca panen jamur dan biofarmaka sebanyak

ďƒ˜

dua unit.

Gambar 5.1 Pengembangan Kawasan Jamur Merang.

4.1.2 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta Dana Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Peternakan dan Perikanan, adalah sebesar Rp1.100.000.000,00 terdiri dari satu program yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Program tersebut dilaksanakan di empat desa pada empat kecamatan, antara lain Desa Gurudug Kecamatan Pondoksalam, Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari, Desa Cibukamanah Kecamatan Cibatu dan Desa Benteng Kecamatan Campaka. Adapun rincian kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut: Program

Penyediaan

dan

Pengembangan

Prasarana

dan

Sarana

Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari tiga kegiatan, yaitu: 1)

Kegiatan

Fasilitasi

Pupuk

dan

Pestisida,

dengan

anggaran

sebesar

Rp700.000.000,00 telah terealisasi sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pengadaan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) sebanyak satu unit. 2)

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian berupa dokumen (paket) perencanaan program, anggaran dan kerjasama (Renja-KL), RKA-KL, DIPA, POK, MOU Kerjasama PBLS, TOR), dengan anggaran sebesar Rp70.000.000,00 telah terealisasi sebesar 100%.

V-7


3)

Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian, dengan anggaran sebesar Rp330.000.000,00 melalui pembuatan embung dan sumur resapan sebanyak 12 unit telah terealisasi 100%.

Gambar 5.2Embung di Desa Wanawali Kecamatan Cibatu.

4.1.3 Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Tugas Pembantuan yang diluncurkan dari Pemerintah Pusat untuk Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi, adalah sebesar Rp963.550.000,00 terbagi dalam dua program, yakni Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan

anggaran

Kompetensi

sebesar

Tenaga

Rp437.550.000,00.

Kerja

Rincian

Rp526.000.000,00

dan

dan

dengan

Produktivitas

kegiatan

untuk

Program

Peningkatan

anggaran

masing-masing

program

sebesar dapat

dijelaskan sebagai berikut: a)

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dilaksanakan di dua desa yang berada di Kecamatan Cibatu, yaitu Desa Cibatu dan Desa Wanawali. Program ini terdapat satu kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan anggaran sebesar Rp526.000.000,00 telah terealisasi sebesar 94,75%. Output dari kegiatan ini adalah terciptanya kesempatan kerja bagi 196 orang yang mana 176 orang pengangguran memperoleh pekerjaan sementara dan 20 orang sebagai calon wirausaha baru.

V-8


b)

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Program

Peningkatan

Kompetensi

Tenaga

Kerja

dan

Produktivitas

dilaksanakan di lima lokasi, antara lain Balai Latihan Kerja (BLK) Kecamatan Purwakarta,

Desa

Wanawali

Kecamatan

Cibatu,

Desa

Malangnengah

Kecamatan Sukatani, Desa Pondokbungur Kecamatan Pondoksalam dan Desa Kertajaya Kecamatan Pasawahan.Pada Program initerdapat satu kegiatan, yaitu: Kegiatan Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi, dengan anggaran sebesar Rp.437.550.000,00 telah terealisasi sebesar 96,57%. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya pencari kerja yang terlatih sebanyak 160 orang pencari kerja. Pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK ini sebanyak 10 paket pelatihan.

Gambar 5.3 Pelatihan Calon Tenaga Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Purwakarta.

V-9


4.1.4 Dinas Kesehatan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Kesehatan, adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 yang disalurkan melalui Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Program

ini

ditujukan untuk meningkatkan

ketersediaan dan

keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi bagi seluruh masyarakat yang diselenggarakan melalui 20 puskesmas yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Dimana puskesmas tersebut diberikan Bantuan Operasional Kesehatan dan diselenggarakannya Lokakarya Mini untuk menunjang pencapaian SPM. a)

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak diselenggarakan melalui kegiatanBantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 terdiri dari lima sub kegiatan, yaitu: Bantuan Operasional Kesehatan yang tersebar di 20 Puskesmas telah

terealisasi mencapai 95,23%. Pelaporan dan Pencatatan sebanyak satulaporan dapat direalisasikan

sebesar 50%. Perencanaan Bantuan Operasional Kesehatan sebanyak satu dokumen

direalisasikan hingga 100%. Dokumen Monitoring dan Evaluasi BOK sebanyak satudokumen dapat

direalisasikan sebesar 74,19%. Laporan

Kegiatan/Sosialisasi/Pembinaan

sebanyak

terealisasi sebesar 97,38%.

Gambar 5.4Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Purwakarta,tahun 2011.

V - 10

satu

Laporan


Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dapat diketahui total realisasi pelaksanaan kegiatan Dana Tugas Pembantuan di Kabupaten Purwakarta tahun 2011 mencapai 81,24% dengan realisasi fisik mencapai 90,99% seperti digambarkan melalui grafik 5.2 berikut ini: Grafik 5.2 Target dan Realisasi Dana Tugas Pembantuan Kabupaten PurwakartaTahun 2011

Dinas Dinas Tenaga Dinas Pertanian Dinas Kesehatan Kerja Sosial dan Peternakan dan dan Perkebunan Perikanan Transmigrasi Anggaran 1.100.000.000

6.534.543.000

1.500.000.000

963.550.000

Realisasi

708.252.000

5.150.734.083

1.421.400.000

920.927.035

64,39

78,82

94,76

95,58

%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber dana Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2011 berasal dari tigakementerian,dengan rincian sebagai berikut: a)

Kementerian Pertanian sebesar Rp7.634.543.000,00.

b)

Kementerian Kesehatan sebesar Rp1.500.000.000,00.

c)

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp963.550.000,00.

V - 11


6. Permasalahan dan Solusi 6.1 Permasalahan Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di Kabupaten Purwakarta tahun 2011, antara lain: a)

Proses perencanaan masih melalui pendekatan top down dan tidak mengindahkan masukan dari bawah (bottom up).

b)

Masih banyaknya kegiatan Tugas Pembantuan yang bersifat non-fisik (bantuan sosial).

c)

Beberapa kegiatan tugas pembantuan tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya penambahan anggaran pada triwulan IV.

d)

Sistem pengumpulan data belum sepenuhnya terbangun dengan baik.

e)

Adanya keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM pengelola dana Tugas Pembantuan sehingga anggaran tidak terserap semuanya.

f)

Prosedur

pencairan

kurang

sederhana

sehingga

sering

terjadi

keterlambatan. g)

Adanya perubahan DIPA dan SK Pengelola dana Tugas Pembantuan sehingga menghambat proses pencairan di daerah.

h)

Masih ada OPD yang belum memahami mekanisme pelaporan Tugas Pembantuan.

6.2 Solusi: a)

Mekanisme perencanaan, penganggaran dan pelaporan dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama harus dilakukan secara terstruktur sesuai dengan peraturan dan perundangan yang telah ditetapkan.

b)

Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus melakukan koordinasi secara intensif, terkait dengan pengalokasian dana Tugas Pembantuan dan urusan bersama ke daerah.

c)

Perlunya Pemerintah mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah agar konsisten dengan semangat desentralisasi serta amanah PP 38 tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

d)

Peranan

pemerintah

pusat

yang

sangat

mendominasi

dalam

mengalokasikan dana Tugas Pembantuan harus lebih dikurangi, dan

V - 12


seharusnya

lebih

memperhatikan

usulan

dan

kebutuhan

serta

permasalahan yang terjadi di daerah. e)

Tim koordinasi baik di provinsi maupun di kabupaten/kota perlu segera dioptimalkan peranannya sehingga penyelenggaraan dana Tugas Pembantuan di daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan.

f)

Adanya reward dan punishment yang jelas.

g)

Pengembangan kompetensi SDM.

h)

Penyederhanaan mekanisme perubahan DIPA, SK Pengelola dan prosedur pencairan dana Tugas Pembantuan di daerah.

B.

Urusan Bersama yang Diterima Pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kabupaten Purwakarta menerima dana

Urusan Bersama

sebesar

Rp18.351.895.000,- yang dikelola dan dilaksanakan oleh

Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak (BKBPIA) melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Program tersebut dilaksanakan di 13 Kecamatan di Kabupaten Purwakarta, yaitu Kecamatan Campaka, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Bojong, Kecamatan Babakancikao, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Pondoksalam, Kecamatan Kiarapedes, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Maniis, Kecamatan Darangdan dan Kecamatan Wanayasa.

1. Dasar Hukum Dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan

Urusan Bersama di

Kabupaten Purwakarta antara lain: a)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

b)

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

c)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

d)

Peraturan

Presiden

Nomor

13

Tahun

2009

15

Tahun

2010

tentang

Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan; e)

Peraturan

Presiden

Nomor

tentang

Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan;

V - 13


f)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 Tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan;

g)

Keputusan

Bupati

Purwakarta

Nomor

978.05/Kep.313.A-Bappeda/2011

tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten Purwakarta Tahun 2011.

2. Instansi Pemberi Dana Urusan Bersama Instansi Pemberi dana Urusan Bersama pada Tahun 2011 untuk Kabupaten Purwakarta adalah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Melaksanakan OPD yang melaksanakan Urusan Bersama di Kabupaten Purwakarta tahun 2011 adalah Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak (BKBPIA).

4. Program

dan

Kegiatan

yang

Diterima

serta

Pelaksanaannya Dana

Urusan

meningkatkan

Bersama

keberdayaan

yang

berada

masyarakat

di dan

BKBPIA

digunakan

kapasitas

untuk

pemerintahan

desa/kelurahan dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratif yang diselenggarakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Program ini direncanakan bergulir selama lima tahun

terhitung

sejak

tahun

2010.

Perkembangan

pelaksanaan

program

pemberdayaan masyarakat Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada grafik 5.3.

V - 14


Grafik 5.3 Perkembangan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 (Rp000) 22.479.241

22.551.405

18.344.554

18.351.895

2010 2011

Anggaran

Realisasi

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Dana Urusan Bersama untuk Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan tahun 2011 ini mengalami penurunan sebesar Rp4.199.510.000,00 atau 18,6% bila dibandingkan dengan tahun 2010. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2011, dengan anggaran sebesar Rp18.351.895.000,00 diwujudkan dalam Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) melalui cakupan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan Penguatan PNPM di 13 kecamatan telah terealisasi sebesar 99,96%.

Gambar 5.5: Hasil dari Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Purwakarta, tahun 2011.

V - 15


5. Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber dana Urusan Bersama yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2011 berasal dari Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp18.351.895.000,00.

6. Permasalahan Secara umum, dalam pelaksanaan Urusan Bersama tidak ditemukan kendala yang berarti. Hal tersebut dikarenakan proses perencanaan program dan kegiatan bersifat aspiratif (bottom up) dan dilaksanakan langsung dengan melibatkan masyarakat sekitar.

V - 16

Bab V LKPJ Bupati Purwakarta 2011  

wakarta 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you