APM SD/MI pada tahun 2003/2004 sebesar 90,67 % dan pada akhir tahun 2007/2008 menjadi 94,99 %. APM pada jenjang SMP/MTs juga mengalami kenaikan dari 62,20 % pada tahun 2003/2004 menjadi 75,29 % pada tahun 2007/2008. APM jenjang SMA/MA juga mengalami kenaikan dari 31,17 % pada tahun 2003/2004 menjadi 49,19 % pada tahun 2007/2008.
Angka Transisi (AT) jenjang SMP/MTs pada tahun 2003/2004 sebesar 84,77 % dan pada akhir tahun 2007/2008 sebesar 87,23 %. Angka Transisi (AT) jenjang SMA/MA pada tahun 2003/2004 sebesar 36,86 % dan pada tahun 2007/2008 mencapai sebesar 47,79%.
Data AT di atas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun APK dan APM meningkat, namun masih banyak lulusan jenjang SMP/MTs yang belum memperoleh layanan pendidikan menengah. Sehingga pada kurun waktu 20082013 akses pendidikan menengah perlu mendapatkan prioritas dalam rangka memberikan kesempatan belajar minimal 12 tahun.
Bersamaan dengan upaya peningkatan akses pendidikan pada jalur formal, juga dilaksanakan penuntasan buta aksara sebagai salah satu upaya pemerataan akses pendidikan melalui jalur non formal. Pada tahun 2005 jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas sebanyak 2.985.005 orang. Jumlah tersebut merupakan jumlah terbesar ke 2 penyumbang buta aksara di Indonesia. Untuk itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertekad menuntaskan buta aksara, melalui pola
reguler
yang
bekerjasama
dengan
lembaga
dan
organisasi
sosial
kemasyarakatan (Aisiyah, NU, BKOW, LMDH) dan melalui pola percepatan yang mendayagunakan mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik penuntasan buta aksara, pada tahun 2007 jumlah penduduk buta aksara usia 15 s.d 45 tahun telah dapat dituntaskan. Atas keberhasilan ini pada tahun 2008, Gubernur Jawa Tengah mendapatkan penghargaan ANUGERAH AKSARA TINGKAT UTAMA dari Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya pada kurun waktu 20082013 akan dilaksanakan penuntasan buta aksara tahap pembinaan dan pelestarian.
Disamping itu dalam rangka mengembangkan fungsi pendidikan non formal sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal, perlu terus
21