D. NILAI-NILAI DASAR PNS

C. NILAI-NILAI DASAR PNS

1. Akuntabilitas a. Pengertian Akuntabilitas Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut meliputi: 1) Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflikkepentingan 2) Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegahketerlibatan PNS dalam politik praktis 3) Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 4) Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan b. Aspek-aspek Akuntabilitas Ada beberapa aspek akuntabilitas, antara lain: 1) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan Hubungan dua pihak antara individu/kelompok/institusi dengan Negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di sisi lain, individu, kelompok, maupun institusi bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. 2) Akuntabilitas berorientasi pada hasil Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintahyang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Setiap individu, kelompok, maupun institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. 3) Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, maupun institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. 4) Akuntabilitas memerlukan konsekuensi Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan

tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. 5) Akuntabilitas memperbaiki kinerja Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. c. Pentingnya Akuntabilitas

Tiga fungsi utama akuntabilitas publik: 1) Menyediakan kontrol demokratis 2) Mencegah korupsi dan penyalahgunaankekuasaan 3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas d. Tingkatan dalam Akuntabilitas 1) Akuntabilitas Personal Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. 2) Akuntabilitas Individu Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. 3) Akuntabilitas Kelompok Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. 4) Akuntabilitas Organisasi Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya 5) Akuntabilitas Stakeholder Akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif dan bermartabat.

e. Nilai-nilai akuntabilitas 1) Kepemimpinan 2) Transparansi 3) Integritas 4) Tanggungjawab 5) Kepercayaan 6) Keseimbangan 7) Kejelasan 8) Konsistensi 9) Keadilan

2. Nasionalisme Nasionalisme adalah paham kecintaan terhadap bangsa dan tanah air, mengedepankan kepentingan Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama bagi seorang ASN. Nilai Nasionalisme sesuai dengan butir-butir dalam Pancasila. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan rakyat Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. a. Sila Ketuhanan dalam Pancasila menjadikan Indonesia bukan sebagai negara sekuler yang membatasi agama dalam ruang privat. Pancasila justru mendorong nilai-nilai ketuhanan mendasari kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Adanya nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila berarti Negara menjamin kemerdekaan masyarakatnya dalam memeluk agama dan 15 kepercayaan masing-masing yang didasari dengan rasa saling menghormati antar pemeluk agama. b. Dalam gempuran globalisasi, pemerintahan yang dibangun harus memperhatikan prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan melandaskan pada prinsip kemanusiaan ini, berbagai tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tidak sepatutnya mewarnai kebijakan dan perilaku aparatur negara. c. Upaya melaksanakan sila ketiga Pancasila dalam masyarakat plural seperti Indonesia bukanlah hal mudah. Semangat gotong royong yang tertanam harus mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia demi mewujudkan persatuan bangsa dan negara. Melalui pengembangan pendidikan kewarganegaraan, diharapkan mampu memupuk rasa keadilan dan kebersamaan yang dilandasi prinsip-prinsip kehidupan yang lebih partisipatif dan nondiskriminatif. d. Tradisi musyawarah yang dilandasi semangat kekeluargaan sebagai wujud demokrasi

dalam kehidupan masyarakat yang sesuai dengan karakter dan citacita bangsa. Rasa saling menghargai perbedaan pendapat harus terus ditanam dalam kehidupan berdemokrasi. Demokrasi permusyawaratan dibangun berdasarkan akal dan kearifan (hikmat dan kebijaksanaan) bukan berdasarkan kekuasaan. e. Peran negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial juga terkait dengan usaha emansipasi dalam rangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, permuliaan terhadap martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan, dan perwujudan relasi yang adil disemua tingkat sistem kemasyarakatan.

3. Etika Publik Etika Publik merupakan refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. a. Ada tiga fokus utama dalam pelayanan publik, yakni: 1) Pelayanan publik yang berkualitas danrelevan 2) Sisi dimensi reflektif, Etika Publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi 3) Modalitas Etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. b. Kode etik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara yakni sebagai berikut: 1) Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab,dan berintegritas tinggi Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin 2) Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan 3) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 4) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan etika pemerintahan 5) Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara 6) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien 7) Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya 8) Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan

9) Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain 10) Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN 11) Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN c. Nilai-nilai Dasar Etika Publik Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang ASN, yakni sebagai berikut: 1) Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila 2) Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 3) Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak 4) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian 5) Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif 6) Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur 7) Mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik 8) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah 9) Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun 10) Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi 11) Menghargai komunikasi, konsultasi, dan Kerjasama 12) Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai 13) Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan 14) Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir d. Dimensi Etika Publik Pada prinsipnya, ada 3 (tiga) dimensi etika publik: 1) Dimensi Kualitas Pelayanan Publik Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik.

2) Dimensi Modalitas Membangun integritas publik pejabat dan politisi harus disertai perbaikan

system akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik, yaitu bagaimana bisa bertindak baik atau berperilaku sesuai standar etika? Cara bagaimana etika bisa berfungsi atau bekerja? Struktur seperti apa yang mampu mengorganisir tindakan agar sesuai dengan etika? Infrastruktur semacam apa yang dibutuhkan agar etika publik berfungsi? Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi dan netralitas. 3) Dimensi tindakan integritaspublik Integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Adapun maknanya secara luas yakni tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan dan kewajiban untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanan hidup. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik adalah akuntabilitas, transparansi dan netralitas. e. Sumber-sumber Kode Etik bagi Aparatur Sipil Negara Rumusan kode etik bagi ASN yang berlaku disebuah Negara cukup beragam darisegi substansi maupun redaksinya. Para calon PNS sebaiknya juga memahami prinsip-prinsip universal yang berlaku dalam mekanisme pelayanan publik. Untuk konteks Indonesia, sumber-sumber kode etik universal perlu terus dicermati dan dijadikan sebagai rujukan agar sistem administrasi publik di Indonesia terus meningkat dari segi kadar profesionalisme maupun integritasnya. Berikut ini adalah sebagian dari sumber-sumber kode etik yang telah berkembang dalam sistem administrasi publik sejak kemerdekaan, yaitu: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota AngkatanPerang 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil 3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun1980tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps danKode Etik Pegawai Negeri Sipil 5) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

4. Komitmen Mutu a. Definisi Komitmen Mutu Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan (customer) sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur pencapaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk/jasa sejenis lainnya, yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing (competitors). b. Aspek Komitmen Mutu Ada 3 (tiga) aspek yang terdapat dalam komitmen mutu, yaitu efektifitas, efisien, daninovasi. 1) Efektivitas Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuanyang ditetapkan, atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Bahwa karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektifitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan. 2) Efisien Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efisiensi diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimanapekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada atau tidak adanya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang ke luar alur. 3) Inovasi Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi/perusahaanuntuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Perubahan bisa dipicu antara lain oleh pergeseran selera pasar,peningkatan harapan dan daya beli masyarakat, pergeseran gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Munculnya ide/gagasan baru, kreativitas, dan inovasi dilatar belakangi oleh semangat belajar yang tidak pernah pudar, yang dijalani dalam proses pembelajaran secara berkelanjutan. Di lingkungan lembaga pemerintahan, aparatur dapat mengembangkan daya imajinasi dan kreativitasnya, untuk melahirkan terobosan-