”
“Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu pengetahuan dari seorang hamba begitu saja, tetapi akan mencabutnya dengan matinya orang-orang alim, hingga apabila telah habis orang-orang alim maka orang banyak akan mengangkat orang-orang yang bodoh untuk menjadi pemimpin mereka. Lalu jika mereka ditanya, mereka akan memberikan fatwa tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Maka mereka itu sesat dan menyesatkan.” (Bukhari - Muslim)
SABTU
Untuk Surabaya & Sekitarnya SUBUH
DZUHUR
ASHAR
MAGHRIB
ASYA’
04.04
11.21
14.43
17.16
18.28
Redaksi/Pemasaran/Iklan: Jalan Gayungsari IX/5 Surabaya Telepon: (031) 8271624, 8270967, 8270961, 8271667, Fax: 031 8270967
1 SYA’BAN 1435 H 31 MEI 2014
HARGA ECERAN Rp. 3.500,-
Koran Warga NU
Jusuf Kalla saat menjadi pembicara di acara Rakernas dan Munas Muslimat NU di Arama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur.
Beda NU dan Muhammadiyah CALON wakil presiden Jusuf Kalla menjadi pembicara di acara Rakernas dan Munas Muslimat NU di Arama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. Di forum itu yang dihadiri ribuan jamaah wanita NU itu JK biacara soal NU, Muhammadiyah dan beda keduanya. “NU-Muhammadiyah, organisasinya berantai dan kuat. Kalau perusahaan ini namanya holding company. Kuat, memiliki banyak sekolah dan rumah sakit,” kata JK, Jumat (30/5/2014). NU, menurut JK memiliki sumber daya manusia yang kuat. Misalnya status sekolah-sekolah yang dimiliki kiai, bukan dimiliki NU dan merupakan inventaris masyarakat. Sedangkan Muhammadiyah, status kepemilikan sekolahnya adalah inventaris Muhammadiyah. Keduanya sama-sama kuat.
Anas Urbaningrum dengan serius mendengarkan dakwaan yang dibacakan JPU kemarin.
Bersambung ke Hal. 11
Indonesia Butuh Pemimpin Moderat Jakarta-HARIAN BANGSA Rais Syuriyah PBNU KH Hasyim Muzadi mengungkapkan perlunya pemimpin yang mau memperjuangkan prinsip wasathan atau moderat dan keseimbangan. Prinsip tersebut, menurutnya, merupakan sendi dari manhaj Ahlu Sunnah WalJama’ah yang sangat penting dikembangkan di Indonesia. Selama ini ekonomi kita dikuasai oleh pihak tertentu saja. Karena KH Hasyim Muzadi itu Islam menolak politik ekonomi kartel. Di sinilah perlunya prinsip al-wasathiyah di bidang ekonomi. Ekonomi harus dibangun secara merata. Jangan hanya dikuasai sekelompok kecil orang saja,” papar Hasyim, dalam Bathsul Masail Raapat Kerja Nasional (Rakernas) Muslimat NU, di Asrama Haji Pondok Gede.
Bersambung ke Hal. 11
Koreksi Diri Sendiri, Baru Orang Lain PENGIKUT Nabi Muhammad didalam AlQur’an disebut sebagai “qaum”. Dalam kitab suci kata tersebut disebut 206 kali. Kelompok tersebut dibagi menjadi dua: shalih dan tidak. Hal itu menjadi pokok mauidhoh hasanah KH Abdul Qoyyum Mansur dalam peringatan Harlah NU ke-91 yang diselenggarakan PCNU Jepara di alun-alun Jepara, Jawa Tengah. Gus Qoyyum, sapaan akrabnya, menyebut KH Abdul Qoyyum kelompok yang tidak Mansur baik, salah satunya yakni jabbârin: orang yang sombong/otoriter/ diktator. Terhadap kelompok ini, Kiai kharismatik asal Lasem itu menyampaikan NU punya kewajiban untuk meluruskan dan mengarahkan mereka. Kelompok lain ada yang disebut dhâllin (sesat) disebut 1 kali dan fâsiqin (fasiq) yang disebut 5 kali. Sedangkan kelompok yang baik di al-Qur’an yang disebut sekali ialah shâlihin, orang-orang yang sholih.
Sidang Perdana, Dituntut Mengembalikan Ratusan Miliar
Anas Terancam Miskin Jakarta-HARIAN BANGSA Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin membacakan berkas dakwaan terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Yudi Kristiadi, mendakwa Anas dengan tindak pidana suap dan pencucian uang. Dalam rumusan pasal yang didakwakan, JPU menjerat Anas dengan pasal tambahan, yaitu pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Pasal itu didakwakan kepada Anas khusus dalam perkara dugaan gratifikasi pengurusan proyek P3SON Hambalang dan proyek pembangunan sarana dan prasarana di Kementerian Pendidikan Nasional. “Surat dakwaan kami susun dalam bentuk kumulatif. Terdakwa didakwa melanggar pasal 12 huruf (a) dan atau pasal 11 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 64 ayat 1 KUHPidana,” kata Jaksa Trimulyono Hendradi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (30/5). Uraian pasal 18 adalah keharusan terdakwa mengganti kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan korupsi. Jaksa menganggap Anas harus bertanggung jawab atas kerugian negara, walaupun dia dijerat pasal gratifikasi dan pencucian uang.
Anas dituntut mengembalikan seluruh hasil korupsi yang berakibat pada kerugian negara sebesar Rp 100 miliar lebih. Anas disebut menerima hadiah atau janji berupa Toyota Harrier B 15 AUD Rp 670 juta, 1 unit Toyota Vellfire B 6 AUD Rp 735 juta, kegiatan survei Rp 478 juta, uang Rp 116,5 miliar dan 5,2 juta USD. JPU juga mendakwa Anas Urbaningrum melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas penerimaan gratifikasi yang dilakukannya.
Bersambung ke Hal. 11
Siapa Calon Istri Prabowo? ada tiga wanita yang belakangan ini banyak disebut yaitu ada wanita Thailand, legislator Partai Gerindra dari Papua Irine hingga Julia Perez, benarkah? Pada tahun 2006 lalu, calon presiden Prabowo Subianto disebutsebut sangat serius menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita asal Thailand. Selain sudah membicarakan soal pernikahan, mereka juga telah menyiapkan “lumbung” untuk berumah tangga.
Ada Wanita Thailand, Jupe hingga Irine Jakarta-HARIAN BANGSA Jika Prabowo Subianto nanti terpilih sebagai presiden siapkah yang akan menjadi ibu negara? Jawaban pertanyaan ini banyak ditunggu karena posisi ibu negara sangatlah penting. Dari beberapa rumor dan sumber,
Prabowo Subianto
Alami Kekerasan Seksual Lapor Polisi PEDANGDUT sekaligus pemain sinetron Intan Lestari (31) melaporkan kekasihnya yang juga pengusaha otomotif berinisial MCS ke Polda Metro Jaya. Intan mengaku dianiaya dan dipaksa melakukan tindakan tidak senonoh berupa (maaf) oral seks. Kejadian itu berlangsung pada Jumat, 25 April 2014. Awalnya saat itu Intan dan MCS sedang dalam perjalanan satu mobil di Tol Cibubur menuju Jelambar. “Jadi, waktu itu saya sedang satu mobil dengan MCS. Kejadian sekitar jam 11 siang.
Bersambung ke Hal. 11
KPK Belum Tetapkan sebagai Tersangka
Anggito Mundur dari Dirjen Haji Jakarta-HARIAN BANGSA Anggito Abimanyu resmi menanggalkan jabatannya sebagai Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag. Ia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Anggito juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekhilafan. Kepastian itu disampaikan Kepala Pusat Informasi dan Humas RI, Zubaidi, seperti dalam rilis, Jumat
(30/5/2014). Anggito sebelumnya menyerahkan surat pengunduran diri kepada Menko Kesra Agung Laksono. Ia beralasan ingin fokus pada masalah hukum yang melilit Kemenag. Penyidik KPK sebelumnya melakukan penggeledahan di Kemenag. Sejumah benda disita termasuk telepon seluler Dirjen Haji dan Umroh Anggito Abimanyu.
Anggito Abimanyu
Bersambung ke Hal. 11
Intan Lestari
Bersambung ke Hal. 11
Bersambung ke Hal. 11
Soal Impor Makanan Mengandung Babi Sendok Bid’ah SUATU ketika sahabat KH Syamsudin Asrofi asal Lampung yang dulu pernah mondok bareng bersilaturrahim ke rumahnya. Sebagai penghormatan kepada sahabatnya Kiai Syamsudin memberi hidangan berupa makan. Singkat cerita, hidangan sudah disediakan kiai dan mereka tampak makan bersama-sama. Namun sendok yang ada di atas piring tidak digunakan teman Wakil Ketua PWNU Jateng itu. “Kenapa tidak pakai sendok?”
Bersambung ke Hal. 11
Mendag: Tak Ada Aturan Larangan Imbauan dari BPOM agar masyarakat waspada terhadap makanan impor yang masuk ke Indonesia mengandung DNA babi sangat beralasan. Dari sisi aturan, tidak ada larangan untuk tidak bisa masuk ke Indonesia. KEMENTRIAN Perdagangan (Kemendag) menilai banyaknya kasus produk makanan yang mengandung babi tidak murni kesalahan produsen. Pasalnya, aturan perdagangan di Indonesia memang
Muhammad Lutfi
tidak detail mengatur hal itu. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, hal ini tidak terlepas dari belum adanya peraturan yang jelas mengenai komposisi halal atau haram serta aturan detail dari produk tersebut. “Begini ya, ada peraturan berlaku. (Produsen) berikan komposisinya. Sekarang dia boleh menjual. Sekarang yang jadi masalah, misalnya ditulis ‘minyak binatang’, itu diambil dari sapi, ikan, bahkan dari barang haram. Itu masalah penjabarannya, karena satu dari kom-
posisinya dan lain. Bisa terjadi duplikasi dan tumpang tindih masalah itu,” ucap Lutfi di kantornya, Jakarta, Jumat (30/5). Dia menambahkan, produsen tersebut jika ditanya benar atau salah, dia benar. Pasalnya, produk ini ketika diperiksa dan tidak halal itu bukan menjadi masalah karena sesuai peraturan standard nasional. “Kalau misalnya salah atau tidak, mereka dalam range yang benar. Ketika diperiksa bahwa tidak halal, tapi memang persyaratan yang
Bersambung ke Hal. 11