Page 1


Volume 6, Nomor. 3

ISSN 18291829-8079

September 2009

Jurnal ini telah terakreditasi sebagai jurnal ilmiah bidang ilmu politik dan kebijakan dengan nomor : 142/Akred-LIPI/P2MBI/03/2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia nomor : 346/D/2009, tanggal 19 Maret 2009.

Jurnal INOVASI sebagai media litbang Provinsi Sumatera Utara memuat karya tulis ilmiah hasil penelitian atau tinjauan kepustakaan dilengkapi dengan resensi buku dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, sumberdaya alam dan maritim sebagai bahan kebijakan dan wawasan berpolitik. Jurnal INOVASI terbit empat kali dalam setahun setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Penasehat

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Penanggung Jawab

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Ketua Editor

Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA. (Sosial Politik dan Pemerintahan)

Dewan Editor

Prof. Dr. Ir. Darma Bakti Nasution, MS. (Pertanian) Drs. H. Alisuman Gultom, M.Si. (Sosial Ekonomi) Ir. E. Harso Kardhinata, M.Sc. (Biologi dan Pertanian) Drs. Kariono, M.Si. (Administrasi Negara dan Kependudukan) M. Ishak, SE, M.Si. Ak. (Ekonomi dan Akuntansi Keuangan) Ir. Sugih Prihatin, M.Si. (Pertanian) Ir. Abdurrozzaq Hasibuan, MT (Teknik Industri)

Redaksi Pelaksana

Drs. Ismet Harahap Sumiarti, SH Drs. Darwin Lubis, MM

Tata Usaha dan Sirkulasi

Makrum Rambe, SE, MM Khaidir Dalimunte, SP Rismawaty Sibarani, S.Sos. Irwan Purnama Putra, SE

Penerbit : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA Jl. Sisingamangaraja No. 198 Medan 20126 Tel. (061) 7866225; 7883016 - Fax. (061) 7866248 Website : http://balitbang.sumutprov.go.id Email : balitbang@sumutprov.go.id


Terakreditasi Nomor. 142/Akred-LIPI/P2MBI/03/2009 Volume 6, Nomor. 3

ISSN 18291829-8079

September 2009

Halaman  Kebijakan Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah (Muhammad Ishak)

143-151

 Penentuan Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai Timur Sumatera Utara Dengan Analitik Hierarki Proses (AHP) (R. Hamdani Harahap)

152-160

 Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Terkait Dengan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Triana Kartika Santi)

161-167

 Kajian Peningkatan Pengusahaan Sumber Daya Alam Sektor Pertambangan Di Sumatera Utara. (Gustam Lubis)

168-177

 Kajian Pengembangan Teknologi Pembuatan Pupuk Kiserit di Sumatera Utara (Sugih Prihatin)

178-185

 Pengaruh Remunerasi Melalui Program Reformasi Birokrasi Terhadap Disiplin Pegawai Kantor Wilayah II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Medan (Ihsan Effendi, Heri Syahrial & Khairunsyah)

186-193

 Pengaruh Pembelajaran Organisasi Terhadap Kompetensi, Tingkat Diversifikasi, dan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta Di Sumatera Utara (Yeni Absah)

194-207

 Kebijakan Penanggulangan Avian Influenza, Refleksi Pengalaman Negara Lain (Fotarisman Zaluchu)

208-212

 Kebijakan Peningkatan Melek Gizi Untuk Perbaikan Status Gizi Masyarakat Di Indonesia (Albiner Siagian)

213-218

Resensi Buku :  Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

219


PENGANTAR REDAKSI Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat RahmatNya Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara telah menyelesaikan Jurnal INOVASI untuk Volume 6 Nomor. 3 bulan September 2009 ini dengan baik. Jurnal INOVASI sebagai media litbang di Provinsi Sumatera Utara telah mendapat akreditasi dengan Nomor : 142/Akred-LIPI/P2MBI/03/2009 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor. 346/D/2009, tanggal 19 Maret 2009. Untuk itu maka pada edisi kali ini tim redaksi mengangkat beberapa karya tulis ilmiah dari hasil penelitian maupun kajian yang telah dilakukan oleh berbagai penulis yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan swasta serta lembaga/balai/pusat penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan maupun untuk menambah wawasan pengetahuan umum dalam berpolitik yang mencakup bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, serta sumberdaya alam dan maritim. Tim Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas kerjasamanya untuk ikut berperan dalam menyelesaikan Jurnal INOVASI ini. Semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca dan juga bermanfaat untuk bahan kebijakan dalam pembangunan maupun informasi untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan khususnya bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih, selamat membaca.

- Redaksi -


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Kebijakan Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah Muhammad Ishak Dosen FE-Universitas Negeri Medan

Abstract In recent years since reforming of state and region government administration, had any claiming to transparency. Unfortunately, the Indonesian government still focused to financial aspects that transparence to public. The others hand, as public management and developing of human official did not been being touching. Finally, everyone whom demanded an official responsibility, very hard to catch it. One of courses these circumstances are Indonesian did not have a rule of standardizing of official performance. How can it be measured, as a sample question? So, it shape a new behavior and worse view to Indonesia administration condition. This circumstance able be handled by preparation official performance measuring tools. Beside it, commitment from all of official and making a practice program that show fitting between program and public needs, and would like awareness to public orientation, are aspects that corrected this condition. At least, this paper has any recommendations that can support to exist from this condition by any ways such as disseminations to the public and measuring tool of performance must be understood by state/region institution/official excellently.

Key words : government, performance measurement, public policy Seperti pada bidang keuangan, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 1999 telah memunculkan jenis akuntabilitas baru, sesuai dengan UU Nomor 22/1999 hingga pergantiannya yaitu UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 1999. Dalam hal ini, terdapat tiga jenis pertanggungjawaban keuangan daerah yaitu: (1) Pertanggungjawaban pembiayaan pelaksanaan dekonsentrasi, (2) Pertanggungjawaban pembiayaan pelaksanaan pembantuan, dan (3) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

LATAR BELAKANG Salah satu usaha untuk memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah good governance. Upaya peningkatan menuju good governance ini juga didukung oleh banyak pihak baik pemerintah sendiri sebagai lembaga eksekutif, DPR sebagai lembaga legislatif, pers dan juga oleh lembagalembaga swadaya masyarakat.

Sementara di tingkat pemerintah pusat, pertanggungjawaban keuangan tetap dalam bentuk pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Menurut Soelendro (2000:13), unsur-unsur pokok upaya perwujudan good governance ini adalah transparency, fairness, responsibility dan accountability. Sedangkan berdasar pandangan Yunus (2000:1), unsur-unsur good governance adalah tuntutan keterbukaan (transparency), peningkatan efisiensi di segala bidang (efficiency), tanggung jawab yang lebih jelas (responsibility) dan kewajaran (fairness). Hal ini muncul sebenarnya sebagai akibat dari perkembangan proses demokratisasi di berbagai bidang serta kemajuan profesionalisme. Dengan demikian, pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan good governance ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat. Hal ini semakin penting untuk dilakukan dalam era reformasi ini melalui pemberdayaan peran lembaga-lembaga pemerintah sebagai pengemban kekuasaan pemerintah.

Pertanggungjawaban keuangan saat ini di Indonesia, sedang dilakukan melalui penyusunan pertanggungjawaban keuangan dengan menggunakan suatu standar akuntansi pemerintahan yang lebih baik serta pembicaraan yang intensif mengenai peran akuntan publik dalam memeriksa keuangan negara maupun keuangan daerah. Kondisi ini, tampak bahwa akuntabilitas, oleh pemerintahan di Indonesia mulai dicoba untuk dijadikan hal-hal yang penting. Ini berarti bahwa pemeritah Indonesia tidak lagi hanya memperhatikan masalah-masalah input dan output, tetapi telah memasuki tahapan yang berorientasi pada proses dan kinerja. Dengan kata lain, proses

143


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

dan kinerja telah menjadi sebuah tuntutan masyarakat. Melalui fokus pada hal ini, maka otonomi, demokrasi, dan kapasitas masing-masing pemerintah di daerah yang menjadi standar lemah tidaknya akuntabilitas, akan dapat segera diwujudkan (Carino, 2008). Namun, untuk sebagian besar daerah di Indonesia, masih saja belum menjalankan bentuk-bentuk akuntabilitas sebab, sebagaimana yang disarankan oleh Free dan Radcliffe (2009) bahwa untuk menjalankan masalah akuntabilitas ini perlu reformasi kultur yang mendalam serta menyamakan persepsi kepalakepala daerah tentang pentingnya pengelolaan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA 1.

Sifat Akuntabilitas Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut (Damanik, 2000). Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang accountable untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumberdaya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.

Memasuki era reformasi, masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia, baik di provinsi, kota maupun kabupaten mulai membahas laporan pertanggungjawaban kepala daerah masing-masing dengan lebih seksama. Beberapa kali terjadi pernyataan ketidakpuasan atas kepemimpinan suatu kepala daerah dalam melakukan manajemen pelayanan publik maupun penggunaan anggaran belanja daerah. Melihat pengalaman di negaranegara maju, ternyata dalam pelaksanaannya, keingin tahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya oleh informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan efektif. Operasionalisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif tersebut merupakan ukuran-ukuran kinerja suatu pemerintah. Oleh karenanya, maka pengukuran kinerja memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan alat ukur lainnya menjadi penting pula untuk diperkenalkan (Lye, 2006).

Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari kacamata akuntansi, oleh Ikatan Akuntan Pendidik di Amerika yang mengeluarkan aturan akuntansi pemerintah (GASB, 1994) menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas/lembaga pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap: a. Sumber daya finansial, b. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administratif, c. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan, d. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Identifikasi Masalah Berdasar penjelasan dan latar belakang di atas, maka beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: 1. Apakah pengukuran kinerja telah efektif dilakukan di setiap perangkat kerja di daerah? 2. Dengan cara apa kinerja tersebut diukur? 3. Apakah akuntanbilitas dapat memperkuat posisi dan peran pemerintah daerah?

Sedangkan dari sudut pandang fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuranukuran obyektif (legal compliance) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif. Tahap-tahap tersebut adalah: a. Probity and legality accountability b. Process accountability c. Performance accountability d. Program accountability, dan e. Policy accountability.

Metode Penulisan Penyelesaian tulisan ini, menggunakan metode analisis dengan menampilkan bentuk-bentuk narasi. Data-data yang akan dianalisis berasal dari berbagai sumber yang semuanya bersumber dari data sekunder. Sedangkan jenis data yang penulis gunakan adalah data-data referensi buku, majalah, dan laporan-laporan yang terkait masalah yang akan dianalisis.

Dari perspektif sistem akuntabilitas, terdapat beberapa karakteristik pokok sistem akuntabilitas ini yaitu: a. Berfokus pada hasil (outcomes), b. Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja,

144


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

c.

d. e.

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Tahap-tahap dalam proses managing for results menurut Parker (1993) adalah: a. Perencanaan strategik (strategic planning ) Pada tahap ini beberapa langkah yang diperlukan yag menggambarkan adanya suatu stratejik yang benar, antara lain meliputi: 1) Menentukan program, 2) Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, 3) Menetapkan misi diadakannya suatu program, 4) Menetapkan proses managing for results, dan 5) Menetapkan sistem pertanggungjawaban. b. Perencanaan program (program planning) Dalam menyusun perencanaan program ini, beberapa tahapan yang harus dilakukan meliputi: 1) Mengidentifikasi dan menetapkan tujuan dan sasaran program, 2) Mengidentifikasi hasil (outcomes), 3) Menilai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, 4) Menentukan prioritas dari berbagai tujuan dan sasaran, 5) Mengevaluasi kelayakan program, 6) Menetapkan strategi awal, 7) Mengidentifikasi keluaran (outputs), dan 8) Membuat benchmark dan cara pengukuran dasar. c. Menetapkan prioritas (setting priorities) dan alokasi sumber daya (resource allocation). Dalam menentukan prioritas dan pengalokasian sumberdaya yang dimiliki, pihak pemerintah harus melakukan tahapan-tahapan berikut: 1) Membuat anggaran atau budget, 2) Menentukan prioritas dari berbagai permohonan, 3) Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan, 4) Memberikan umpan balik atas prioritas yang telah disusun, dukungan terhadap 5) Memberikan permohonan diadakannya program, 6) Mengajukan permohonan, 7) Menganalisis permohonan, dan 8) Mengambil keputusan untuk memenuhi permohonan yang disampaikan. d. Perencanaan dan pengorganisasian kegiatan (activity planning and organization). Untuk dapat memaksimalkan capaian yang direncanakan, maka perlu pengorganisasian dalam pelaksanaan rencana tersebut. Dengan demikian, langkah-langkah yang diperlukan untuk pengorganisasian kegiatan tersebut adalah: 1) Menilai sumber-sumber daya yang telah dialokasikan, 2) Menetapkan atau modifikasi strategi yang ada, 3) Mendapatkan keluaran (outputs),

Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu program atau kebijakan, Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu, dan Melaporkan hasil (outcomes) dan mempublikasikannya secara teratur.

Akuntabilitas pemerintahan di negara yang menganut paham demokrasi sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat seperti di Indonesia. Pemerintahan demokrasi menjalankan dan mengatur kehidupan rakyat dalam bernegara dengan mengeluarkan sejumlah aturan serta mengambil dan menggunakan sumber dana masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah wajib memberikan pertanggungjawabannya atas semua aktivitasnya kepada masyarakat. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pemerintah dalam pengaturan perdagangan dan industri, perlindungan hak asasi dan kepemilikan serta penyediaan jasa sosial, timbul kesadaran yang luas untuk menciptakan sistem pertanggungjawaban pemerintah yang lebih komprehensif. Sistem tersebut antara lain meliputi sistem anggaran pendapatan dan belanja, organisasi pelayanan pemerintah, manajemen wilayah yang profesional serta pengembangan praktik akuntansi dan pelaporan keuangan. Ternyata dalam pelaksanaannya, keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya dengan informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan efektif. Beberapa teknik yang dikembangkan untuk memperkuat sistem akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh metode yang banyak dipakai dalam akuntansi, manajemen dan riset seperti management by objectives, anggaran kinerja, riset operasi, audit kepatuhan dan kinerja, akuntansi biaya, analisis keuangan dan survei yang dilakukan terhadap masyarakat sendiri. Teknik-teknik tersebut tentunya juga dipakai oleh pemerintah sendiri untuk meningkatkan kinerjanya. 2.

Pengelolaan Capaian (Managing for Result)

Pengukuran kinerja (performance measurement) berkaitan dengan suatu proses yang sering diistilahkan dengan sebutan managing for results. Proses ini timbul terhadap tuntutan yang meningkat bahwa manajemen pemerintahan perlu memakai pendekatan yang sama dengan manajemen di sektor swasta maupun organisasi-organisasi nir laba lainnya. Proses ini merupakan pendekatan komprehensif untuk memfokuskan suatu organisasi terhadap misi (mission), sasaran (goals ) dan tujuan (objectives).

145


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

8) Melakukan jajak pendapat kepada warga masyarakat, dan 9) Mendapatkan umpan balik.

4) 5) 6) 7) 8)

e.

f.

g.

Melaksanakan proses dan kegiatan, Mendelegasi tugas dan wewenang, Menetapkan tujuan dan sasaran tahunan, Menetapkan cara pengukuran, Mengaitkan sumber daya dengan outputs dan outcomes, dan 9) Melakukan activity-based costing. Manajemen operasi (operation management) Selain langkah-langkah di atas, menajemen operasional juga memiliki peran yang penting dalam mencapai kinerja yang optimal tersebut. Beberapa hal yang diperlukan dalam melakukan manajemen operasional tersebut antar lain adalah: 1) Menetapkan sistem manajemen, filosofi manajemen 2) Menentukan pemerintahan, 3) Melakukan komunikasi dengan pihak luar, 4) Memberikan feedback atas hasil yang diperoleh, 5) Contingency planning (perencanaan yang kontinjen), 6) Melakukan pengawasan biaya dan kualitas layanan yang disediakan, 7) Memproduksi barang dan jasa. Monitor kegiatan (monitoring operations) dan pengukuran pencapaian (masuring results) Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja itu, meliputi antara lain: 1) Mendapatkan informasi mengenai pencapaian (results), faktor-faktor yang 2) Memahami mempengaruhi pencapaian, pelayanan yang 3) Menggolongkan dilakukan oleh pemerintah dan oleh pihak lain selain pemerintah, 4) Melaporkan explanatory factors, dan 5) Melakukan pengukuran pencapaian. Analisis pencapaian, pelaporan pencapaian dan mendapatkan umpan balik mengenai pencapaian tersebut Sebagai langkah akhir dalam pengelolaan capaian ini, adalah pelaporan capaian. Selain itu, juga diperlukan bentuk umpan balik yang dapat meningkatkan capaian yang telah direncanakan. Langkah yang digunakan untuk mencapai umpan balik itu diantaranya adalah: 1) Melakukan analisis untuk pencapaian jangka panjang dan jangka pendek, 2) Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian, 3) Memahami strategi dan ouputs, 4) Melakukan verifikasi atas informasi kinerja, 5) Analisis anggaran dibandingkan aktuaris, 6) Melakukan evaluasi kinerja dan audit, 7) Melaporkan pencapaian kepada pihakpihak yang berkepentingan dan dapat dipercaya,

3.

Pertanggungjawaban Keuangan

dan

Pelaporan

Tujuan pemerintah adalah melayani kebutuhan masyarakat dengan sebaik- baiknya, yang dilaksanakan dengan pembentukan departemen atau dinas yang melaksanakan program. Kinerja departemen atau dinas tersebut tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa didapatkan dari sebuah laporan keuangan seperti return on investment, jumlah sumber daya yang digunakan atau rasio pendapatan dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak pernah ada “net profit �. Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil dari program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah. Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber daya yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi keuangan pemerintah saat itu. Jika hal ini dikaitkan dengan perspektif fungsional akuntabilitas, maka baru tahap probity and legality accountability (compliance) yang dipenuhi. Di sini tampak bahwa jika Indonesia hanya menerapkan pertanggungjawaban anggaran belanja dan pendapatan daerah atau negara, maka dalam kaitannya dengan penjelasan di atas, akuntabilitas pemerintahan di Indonesia baru sebatas tahap kepatuhan atau compliance. Harus diingat, tahap ini barulah tahap awal dari lima tahap akuntabilitas sesuai perspektif fungsional. Pembandingan tujuan pelaporan keuangan antara perusahaan (business enterprises) dengan organisasi nir laba (not-for-profit organizations) sebagai berikut. Dalam perusahaan, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi sehubungan dengan kinerja keuangan perusahaan (financial performance) dalam periode tertentu. Fokus utamanya adalah informasi mengenai kinerja perusahaan dengan mengukur pendapatan income) dan komponen(comprehensive komponennya. Sedangkan dalam organisasi nir laba

146


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Contoh sumber daya non keuangan yang paling utama adalah jumlah personalia pemerintah. Ukuran yang paling sering dipakai adalah jumlah pegawai (ekuivalen dengan pegawai dengan jam kerja penuh) atau jumlah jam kerja per jasa yang diberikan. Misalnya jumlah guru untuk seluruh murid atau per murid. Selain personalia, contoh sumber daya non keuangan adalah fasilitas umum lainnya seperti kendaraan, gedung pemerintah atau jalan raya.

pelaporan keuangan harus menyediakan informasi sehubungan dengan kinerja (performance) dalam periode tertentu. Informasi yang paling dibutuhkan untuk menilai kinerja ini adalah pengukuran periodik atas perubahan jumlah dan sifat net resources dari organisasi yang bersangkutan dan service efforts and informasi mengenai accomplishment. 4.

Elemen Pelaporan Pengukuran Kinerja

Government Accounting Standard Board (GASB), membagi dalam Concept Statements No.2, pengukuran kinerja dalam tiga kategori indikator, yaitu (1) indikator pengukuran service efforts, (2) indikator pengukuran service accomplishment, dan (3) indikator yang menghubungkan antara efforts dengan accomplishment. Service efforts berarti bagaimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan berbagai program atau pelayanan jasa yang beragam. Service accomplishment diartikan sebagai prestasi dari program tertentu. Di samping itu perlu disampaikan juga penjelasan tertentu berkaitan dengan pelaporan kinerja ini (explanatory information). Pengukuran-pengukuran ini melaporkan jasa apa saja yang disediakan oleh pemerintah, apakah jasa tersebut sudah memenuhi tujuan yang ditentukan dan apakah efek yang ditimbulkan terhadap penerima layanan/jasa tersebut. Pembandingan service efforts dengan service accomplishment merupakan dasar penilaian efisiensi operasi pemerintah (GASB, 1994).

Measure of Accomplishment Ada dua jenis ukuran accomplishment atau prestasi yaitu outputs dan outcomes. Outputs mengukur kuantitas jasa yang disediakan, dan outcomes mengukur hasil dari penyediaan outputs tersebut. Outputs dapat mengukur hanya sebatas kuantitas jasa yang disediakan, atau lebih dari itu, mengukur kuantitas jasa yang disediakan yang memenuhi standar kualitas tertentu. Misalnya, outputs mengukur jumlah siswa yang lulus, jumlah angkutan umum, jumlah jalan raya yang diperbaiki. Lebih lanjut, outputs juga bisa mengukur jumlah siswa yang lulus dengan batas nilai tertentu, jumlah angkutan umum yang memenuhi jadwal keberangkatan dan kedatangan dengan tepat, jumlah jalan raya yang diperbaiki dengan kondisi memuaskan. Outcomes mengukur hasil yang muncul dari output yang ada, misalnya persentase siswa yang mempunyai keahlian tertentu dalam membaca, jumlah penumpang yang dapat terlayani oleh angkutan umum, persentase jalan raya yang dalam kondisi amat bagus dan kondisi bagus. Outcomes ini akan sangat berguna jika dalam penggunaannya dibandingkan dengan outcomes tahun-tahun sebelumnya atau dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, pada tahun ini 30% masyarakat telah dapat dilayani dengan angkutan umum, yang berarti naik 5% dibandingkan dengan tahun lalu, meskipun ini masih belum memenuhi target melayani masyarakat yang ditetapkan sebesar 40%.

Measure Effort (Pengukuran Usaha) Efforts atau usaha adalah jumlah sumber daya keuangan dan non keuangan, dinyatakan dalam uang atau satuan lainnya, yang dipakai dalam pelaksanaan suatu program atau jasa pelayanan. Pengukuran service efforts meliputi pemakaian rasio yang membandingkan sumber daya keuangan dan non keuangan dengan ukuran lain yang menunjukkan permintaan potensial atas jasa yang diberikan seperti populasi umum, populasi jasa atau panjang jalan raya. Contoh sumber daya keuangan adalah biaya gaji, fasilitas pegawai, peralatan, perlengkapan dan kontrak-kontrak pelayanan. Pengukuran efforts yang berkaitan dengan sumber daya keuangan antara lain adalah dana yang digunakan untuk pendidikan dan dana pendidikan untuk per orang siswa, dana untuk transpor publik dan dana transpor publik per orang, dana untuk investigasi kejahatan dan dana investasi kejahatan per kapita. Tampak bahwa pengukuran efforts ini selain melihat pemakaian dana untuk kegiatan tertentu, juga pemakaian dana untuk kegiatan tertentu tersebut dikaitkan dengan jumlah pengguna.

5.

Keterbatasan Kinerja

Pelaporan

Pengukuran

Masalah pengukuran kinerja pemerintah, hingga saat ini, masih diperdebatkan tentang sistem dan alat ukur yang sesuai untuk dipergunakan. Walaupun masalah pengukuran kinerja di lingkungan pemerintah ini menjadi fokus pemerintah di seluruh dunia (Yang dan Hsien, 2007), namun tetap saja masih belum menemukan sebuah sistem pengkuruan kinerja yang sesuai untuk diperguakan secara sama oleh negara-negara. Kondisi ini lebih dikarenakan oleh adanya perubahan-perubahan yang tidak sama dan bahkan

147


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

oleh para penyelenggara pemerintahan sejak pada level tertinggi (Presiden) hingga level terendah (kelurahan). Hal ini jelas memberi makna pada kita akan adanya sebuah perubahan dalam pengelolaan bidang kepemerintahan terutama pada masalah program-program kerja. Tidak seperti pada pola pengelolaan administrasi kepemerintahan secara tradisional yang lebih fokus pada input dan proses, saat ini operasionalisasi pada pemerintah, tidak lagi sebatas masalah input dan proses, tetapi juga harus fokus pada masalah keluaran (output), hasil (outcome), dan manfaat (benefit) di setiap program kerja yang akan dan sedang dilaksanakan. Hal ini juga menjadi tuntutan masyarakat dalam melakukan pengelolaan administrasi di pemerintah khususnya di bidang keuangan.

ketidaksamaan perubahan tersebut dapat pula terjadi di daerah yang berbeda di satu negara yang sama (Lye, 2006). Lebih lanjut, Lye (2006) mencoba untuk menjelaskan bahwa jika sistem pengukuran kinerja yag diberlakukan oleh pihak swasta, juga diterapkan oleh pihak publik yang dalam hal ini adalah pemerintah, maka beliau menyarankan untuk menggunakan alat ukur Kartu Nilai Keseimbangan (Balance Scorcard). Namun, mengingat bahwa sumberdaya manusia yang dimiliki oleh pemerintah belum berkualitas seperti yang ada di sektor swasta, maka jenis alat ukur ini sangat sukar untuk diterapkan. Selain hal di atas, pengukuran kinerja bukan merupakan satu-satunya alat yang dipakai untuk menilai akuntabilitas pemerintahan. Seperti halnya dengan keterbatasan pelaporan pengukuran kinerja lainnya, ada beberapa keterbatasan yang perlu dipahami oleh para pengguna pelaporan pengukuran kinerja ini agar informasi yang diperoleh dapat digunakan sebaik-baiknya. Keterbatasan-keterbatasan itu antara lain: 1. Pemakaian satu ukuran tertentu tidak disarankan mengingat suatu ukuran yang dipakai tidak dapat menggambarkan secara lengkap hasil yang dicapai oleh pemerintah. Pengguna laporan pengukuran kinerja diharapkan menggunakan juga lebih dari satu ukuran. 2. Informasi mengenai kinerja ini tidak menjelaskan alasan yang membuat pemerintah hanya mencapai prestasi tertentu, bagaimana meningkatkannya dan sejauh mana pengaruh faktor-faktor lain dalam pencapaian kinerja tersebut. Misalnya kemampuan akademik seorang siswa tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh sistem pendidikan tetapi juga sesering apakah siswa tersebut berlatih bersama orang tua atau siswa yang lain. 3. Proses dan strategi yang dipakai untuk menyediakan jasa seringkali tidak disampaikan dalam pelaporan ini walaupun hal tersebut merupakan informasi penting untuk memahami mengapa pemerintah hanya mencapai prestasi tertentu.

Program kerja yang secara umum diterjemahan dalam bentuk kegiatan bukanlah merupakan akhir dari kerja suatu lembaga pemerintah seperti SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Namun, program kerja itu merupakan tahap awal yang dirancang guna mewujudkan visi/misi lembaga yang bersangkutan. Bagi lembaga pemerintah, walaupun tidak sama seperti lembaga-lembaga swasta seperti lembaga bisnis, namun dalam pengelolaannya menggunakan pendekatan-pendekatan yang sama sebagaimana yang diterapkan di lembaga-lembaga non bisnis tersebut. Dengan kata lain, adanya bentuk-bentuk akuntabilitas menjadi keharusan di lingkungan entitas swasta telah menjadi tuntutan pula pada lembaga pemerintah. Sejak reformasi digulirkan, maka masyarakat adalah pihak yang berkedudukan tinggi. Artinya, masyarakat memiliki hak untuk mengenal lebih jauh lagi tentang kinerja pemerintah yang telah dipilih dan dipercayakan untuk memajukan mereka baik secara materiel maupun spirituil. Oleh karena itu, sebagai pelaksana pemerintahan, kepala-kepala entitas di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah, dituntut untuk mampu dan mau menyajikan bentuk-bentuk pertanggungjawaban mereka kepada masyarakat luas. Jika disadari, sebenarnya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah itu merupakan bentuk dukungan positif atas kerja pemerintah. Masyarakat tidak saja bisa menilai kinerja pemerintah, tetapi masyarakat juga bisa memberikan masukanmasukan penting untuk mengoptimalkan hasil-hasil program kerja pemerintah. Selain itu, pemerintah juga akan mendapatkan suatu penilaian penting berupa good governance di oleh masyarakat manakala pemerintah memiliki komitmen kuat untuk lebih transparan di dalam setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Di sinilah letak bermanfaatnya akuntabilitas untuk diterapkan oleh pemerintah melalui sebuah pelaporan yang efektif dan efisien.

PEMBAHASAN Pada bagian ini, penulis mencoba untuk mengulas tentang masalah yang menjadi isu pada tulisan ini. Pembahasan akan penulis fokuskan pada 2 isu utama yaitu masalah akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintah. 1.

Akuntabilitas

Seperti yang diketahui sebelumnya pada penjelasan di atas, tampak bahwa masalah akuntabilitas menjadi masalah yang serius untuk diwujudkan

148


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Permasalah yang mungkin timbul sehingga masih saja dijumpai pihak pemerintah yang kurang mau mewujudkan akuntabilitas adalah masalah hal-hal apa saja yang layak untuk diinformasikan kepada masyarakat. Pertimbangan ini jelas merupakan alasan dasar bagi pemerintah untuk belum melakukan akuntabilitas secara penuh. Seperti kita ketahui bahwa masyarakat kita, hingga saat ini belum memiliki pemahaman yang baik atas operasional pemerintah. Artinya, masyarakat nyaris tidak mau untuk memahami dan menerima kondisi riil pemerintah manakala pemerintah tidak dapat mewujudkan visi/misinya dan lebih jauh lagi, masyarakat di daerah tersebut belum memahami apa itu visi/misi dan kalupun telah memahaminya, visi/misi dari pemerintah suatu daerah belum diketahui oleh masyarakat dengan tepat dan benar. Bisa kita ambil sebagai sebuah contoh dari visi/misi pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dilandasi oleh filosofis berfikir bahwa masyarakat sumatera utara tidak lapar, tidak bodoh, tidak sakit, dan memiliki masa depan, masih kabur terpahami oleh masyarakat sumetara utara itu sendiri. Kenyataan ini sangat berpotensi untuk menimbulkan terjadinya gap perception antara pemerintah dan masyarakat.

Permasalahannya adalah dengan cara apa kinerja itu diukur, apakah alat ukur kinerja itu telah sesuai dengan kondisi lapangan masing-msing pemerintah di daerah, masih manjadi tanda tanya. Seperti kita ketahui, hingga saat ini, pemerintah Republik Indonesia, masih menggunakan alat ukur yang seragam di dalam mengukur kinerja masing-masing kepala daerah. dalam kondisi seperti ini, tampak bahwa pemerintah di daerah dipaksakan untuk merujuk ke alat-alat ukur yang ditetapkan dari pusat. Di sinilah permasalah itu mulai muncul. Dapat kita katakan bahwa kondisi di lapangan setiap daerah adalah tidak sama sehingga diperlukan alat-alat ukur yang tidak sama pula. Kita tidak dapat menyatakan bahwa kinerja kepala daerah A adalah kurang bagus dibanding kinerja kepala daerah B dalam menangani peningkatan APBDnya manakala daerah A adalah daerah yang sangat minus sumberdaya alamnya. Begitu pula dengan kinerja di bidang lainnya. Dari contoh kasus di atas, dapat disebutkan bahwa penggunaan alat ukur itu adalah penting posisinya. Sebab, suatu daerah berkinerja baik atau tidak sangat tergantung dari alat ukur yang digunakannnya. Pada sisi lainnya, apakah bisa kita menilai kinerja suatu SKPD misalnya, manakala SKPD yang besangkutan belum memiliki standar kerja yang baku yang mendukung pencapaian visi/misi SKPD tersebut. Apakah cukup jika dikatakan sebuah SKPD berkinerja baik manakala SKPD tersebut berhasil menjalankan program kerjanya sebagaimana yang tertera di Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD bersangkutan. Jika dikatakan bahwa kinerja SKPD tersebut adalah baik, maka bagaimana dengan dukungan program kerja tersebut terhadap capaian visi/misi SKPD. Dalam kondisi seperti ini, dapat kita umpamakan, pada suatu SKPD yang manangani masalah kesehatan masyarakat. Pengadaan berupa bantuan kesehatan kepada masyarakat Kota Medan yang telah dicantumkan di anggaran, telah direalisasikan. Apakah dengan terealisasinya bantuan tersebut secara otomatis dapat dikatakan bahwa SKPD yang bersangkutan telah memiliki kinerja yang baik. Jika simpulan seperti demikian disetujui, maka kita masih perlu penelusuran yang lebih jauh. Apakah masyarakat Kota Medan yang mendapat bantuan kesehatan dari pemerintah tersebut dapat dengan sendirinya dikatakan telah sehat setelah menerima bantuan tadi mengingat bahwa kinerja SKPD tersebut diukur dari jumlah pasien yang berkunjung ke rumah sakit untuk berobat. Ini jelas masih juga memerlukan penelusuran. Sebab, masyarakat itu bisa saja tidak pergi ke rumah sakit walaupun dalam kondisi sedang sakit. Banyak yang menyebabkan masyarakat tidak pergi ke rumah sakit walaupun dalam kondisi sakit. Sebab-sebab itu diantaranya adalah masalah keyakinan masyarakat dalam

Kenyataan tersebut di atas, berdampak pada masih dominannya masyarakat sumatera utara untuk memberikan serangkaian kesalahan-kasalahan yang diarahkan kepada pemerintah. Kondisi ini memberikan feedback negatif kepada pemerintah. Kenyataan-kenyataan ini yang menjadi penyebab enggannya pihak pemerintah untuk melakukan transparansi secara utuh ke hadapan masyarakat. Pada giliran akhirnya, pemerintah tetap berposisi di pihak yang salalu dipersalahkan manakala pemerintah tidak mampu mwujudkan visi/misinya. Gambaran seperti ini menjadikan kita harus bisa untuk bersikap bijak dan arif di dalam menanggapi setiap fenomena di masyarakat terkait akuntanbilitas ini. Bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat dan bagaimana pula pihak pemerintah secara terus menerus melakukan perbaikan kinerja agar tidak mendapat penilaian negatif di mata masyarakat, adalah dua hal yang harus diperhatikan secara serentak di dalam hidup bernegara dan bermasyarakat mengingat bahwa akuntabilitas merupakan satu diantara 10 hal pokok dalam makna good governance. 2.

Pengukuran Kinerja Pemerintah

Kinerja merupakan kata yang digulirkan oleh bangsa Indonesia sejak masa reformasi di tahun 1999. Kinerja ini menjadi acuan dalam banyak hal di pemerintahan. Masalah kinerja ini, sangat kerap diterapkan di bidang keuangan.

149


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

menghubungkan antara efforts dengan accomplishment. Di samping itu perlu disampaikan juga penjelasan tertentu berkaitan dengan pelaporan kinerja ini (explanatory information). Pengukuranpengukuran ini melaporkan jasa apa saja yang disediakan oleh pemerintah, apakah jasa tersebut sudah memenuhi tujuan yang ditentukan dan apa efek yang ditimbulkan terhadap penerima layanan/jasa tersebut .

penanganan kesehatan mereka dan masalah dana berobat yang mengakibatkan walaupun mengalami sakit, mereka tetap saja tidak pergi ke rumah sakit. Berdasar pada kondisi ini, jelas bahwa pengunjung rumah sakit di Kota Medan dapat dipastikan akan menurun. Lalu, apakah penurunan angka pasien di rumah sakit di Kota Medan itu sebagai indikasi bahwa kinerja SKPD yang menagani kesehatan masyarakat, dapat disimpulkan telah memiliki kinerja yang baik. Inilah bentuk-bentuk kerancuan dalam proses penilaian kinerja di lingkungan pemerintahan secara umum.

Dalam hal ini dicatat adanya manfaat pengukuran kinerja suatu entitas pemerintahan. Informasi mengenai kinerja pemerintah akan dapat digunakan untuk: a. Menetapkan sasaran dan tujuan program tertentu, b. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut, c. Mengalokasi sumber daya untuk pelaksanaan program, d. Memonitor dan mengevaluasi results untuk menentukan apakah ada kemajuan yang diperoleh dalam mencapai sasaran dan tujuan tersebut, e. Memodifikasi perencanaan program untuk meningkatkan kinerja.

Mengingat banyaknya alat-alat ukur yang dapat digunakan setiap daerah dalam menilai kinerjanya, maka analisis terhadap kelayakan penggunaan alat ukur tersebut adalah menjadi urgen perannya. Maksudnya, sebelum diterapkannya acuan atau standar kinerja tersebut, maka terlebih dahulu perlu suatu kajian yang mendalam terhadap validitas dan pemanfaatan alat ukur tersebut. Banyak hal yang dapat menjadi penentu di dalam setiap alat ukur yang akan diterapkan oleh suatu SKPD. Mulai dari kesesuaian alat ukur dengan capaian visi/misi SKPD, budaya kerja di SKPD, hingga masalahmasalah keuangan yang dipercayakan kepada SKPD yang bersangkutan. Di sini letak urgennya alat ukur kinerja tersebut untuk didiskusikan sebelum alat ukur itu diterapkan. Pendiskusian alat ukur yang akan digunakan tersebut, dapat dilakukan mulai dari level terendah hingga tertinggi di suatu SKPD.

2.

Berdasar pada simpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: a. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas, pihak pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat dan pihak masyarakat juga diminta untuk pro aktif atas pemahaman tersebut. b. Alat ukur kinerja yang akan digunakan, hendaknya telah dipahami secara baik dan benar oleh pihak yang akan diukur kinerjanya. c. Pelakukan evaluasi kinerja suatu pemerintah daerah atau suatu SKPD atas suatu program, hendaknya dilakukan oleh pihak yang independen atau tidak berhubungan atas program kerja tersebut.

PENUTUP 1.

Saran

Kesimpulan

Meskipun saat ini di Indonesia banyak dilakukan persiapan dan diskusi mengenai good governance, namun jika dicermati lebih lanjut, tampak bahwa akuntabilitas pemerintahan di Indonesia masih berfokus hanya dari sisi pengelolaan keuangan negara. Sedangkan dalam kenyataan sehari-hari keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya oleh informasi keuangan saja.

DAFTAR PUSTAKA

Kinerja departemen atau dinas tersebut tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa didapatkan dari sebuah laporan keuangan seperti return on investment, jumlah sumberdaya yang digunakan atau rasio pendapatan dibandingkan dengan sumberdaya yang digunakan. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak pernah ada “net profit �.

Carino, L.V. (2008). Towards a Strong Republic: Enhancing the Accountibility of the Philippine State. PAQ. Spring. Damanik, U. (2000). Paradigma Baru Pengawasan Keuangan Negara. Makalah, Kongres Nasional Akuntan Indonesia IV. Jakarta. Free, C. dan Radchiffe, V. (2009). Accountibility in Crisis: The Sponsorship Scandal and the Office of the Comptroller General in Canada. Journal of Business Ethics. Vol. 84.

Pengukuran kinerja dibagi dalam tiga kategori indikator, yaitu (1) indikator pengukuran service efforts, (2) indikator pengukuran service accomplishment, dan (3) indikator yang

150


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Govermental Accounting Standard Board (1994). Concepts Statements No. 2, Service Efforts and Accomplishment Reporting. www.rutgers.edu/Accounting /raw/seagov/pmg/perfmeasure, September 2000. Lye, J.M. (2006). Performance Measurement in the Public Sector: A Clarification and Agenda for Research. Australia Accounting Review. Vol. 16, No. 2. Parker, W. C. (1993). Performance Measurement in the Public Sector. State of Utah. www.rutgers.edu/Accounting/raw/seagov/p mg/perfmeasure, September 2000. Soelendro, A. (2000). Paradigma Baru Aparat Pengawasan Intern pemerintah. Makalah, Kongres Nasional Akuntan Indonesia IV. Jakarta. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika. Yang, K. dan Hsieh, J.Y.. (2007). Managerial Effectiveness of Government Performance Measurement: Testing a Middle-Range Model. Public Administration Review. Vol. 67 No. 5. Yunus, H. (2000). Paradigma Baru Akuntansi Sektor Publik. Makalah, Kongres Nasional Akuntan Indonesia IV. Jakarta.

151


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Penentuan Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai Timur Sumatera Utara Dengan Analitik Hierarki Proses (AHP) R. Hamdani Harahap Dosen di Jurusan Antropologi FISIP USU

Abstract Focusing this article is how to decide coastal management policy in East Coast Sumatra with using Analytical Hierarchy Process (AHP). AHP is one of making decision method with using logical factors, intuitive, experiences, knowledge’s, emotions, and senses for optimization in process systematically. The results are the first priority in coastal management planning capacity building in East Coast Sumatra are human resources and then cooperation, rules, and organization. Policy priority in coastal management planning capacity building in East Coast Sumatra are economic, social and ecologt. While priority alternatives of coastal management planning capacity building in East Coast Sumatra have ten policies.

Key words : Analytical Hierarchy Process, policy, coastal management antar bangsa/negara, dan disiplin ilmu (Cicin-Sain dan Knect, 1998; Kay dan Alder, 1999).

LATAR BELAKANG Besarnya potensi kekayaan alam pesisir telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan hidup seperti over capacity di sektor perikanan, perusakan hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun serta abrasi pantai dan gelombang pasang hingga masalah tsunami. Permasalahan ini sangat terkait dengan kemiskinan masyarakat pesisir, kebijakan yang tidak tepat, rendahnya penegakan hukum (law enforcement), dan rendahnya kemampuan sumberdaya manusia (SDM). Permasalahan di pesisir di atas bila dikaji lebih lanjut memiliki akar permasalahan yang mendasar. Menurut Dahuri (2003) ada lima faktor, yaitu pertama tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan kemiskinan, kedua konsumsi berlebihan dan penyebaran sumberdaya yang tidak merata, ketiga kelembagaan, keempat, kurangnya pemahaman tentang ekosistem alam, dan kelima kegagalan sistem ekonomi dan kebijakan dalam menilai ekosistem alam.

Berdasarkan hal di atas maka diperlukan analisis kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, dengan tujuan untuk menyusun strategi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu yang berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat, ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh prosess alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Bengen, 2002). Sedangkan menurut kesepakatan internasional, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (continental shelf) (Beatley et al, 1994). Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya (Siregar, 2004).

Beberapa hasil studi mengungkapkan bahwa kebijakan pengelolaan pesisir yang selama ini dijalankan bersifat sektoral dan terpilah-pilah. Padahal karakteristik ekosistem pesisir yang secara ekologis saling terkait satu sama lain termasuk dengan ekosistem lahan atas, serta beraneka sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan sebagai potensi pembangunan yang pada umumnya terdapat dalam suatu hamparan ekosistem pesisir. Sehingga kebijakan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui pendekatan terpadu dan holistik. Adapun konteks keterpaduan meliputi dimensi sektor, ekologis, hirarkhi pemerintahan,

Pesisir selama ini masih dimasukkan dalam doktrin milik bersama (common property), sehingga sering menjadi ajang perebutan bagi pihak-pihak yang

152


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

ingin mendapatkan keuntungan dari sumberdaya pesisir (Hardin, 1968). Salah satu sifat yang menonjol dari sumberdaya yang bersifat common property adalah tidak terdefinisikannya hak pemilikan sehingga menimbulkan gejala yang disebut dissipated resource rent, yaitu hilangnya rente sumberdaya yang semestinya diperoleh dari pengelolaan sumberdaya yang optimal (Fauzi, 2005). Ada empat akibat buruk dari penerapan doktrin milik bersama tersebut yakni : (1) Pemborosan sumberdaya alam secara fisik, (2)Inefisiensi secara ekonomi, (3) kemiskinan nelayan, dan (4) konflik antar pengguna sumberdaya alam. Christy menawarkan solusinya dengan penerapan penggunaan wilayah pada perikanan (territorial use rights in fisheries) (dalam Bromley dan Cernea,1989).

pada ketergantungannya di dalam dan diantara kelompok elemen strukturnya.(Latifah, 2005). Iryanto (2008) mengatakan bahwa metode AHP merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang menggunakan faktor logika, intuisi, pengalaman, pengetahuan, emosi dan rasa untuk dioptimasi dalam suatu proses yang sistematis.

METODOLOGI Metode AHP ini mulai dikembangkan oleh Thomas I. Saaty, matematikawan yang bekerja pada University of Pittsburgh di AS pada awal tahun 1970-an. Analytic Hierarchy Process mempunyai landasan aksiomatik yang terdiri dari: 1. Reciprocal Comparison, yang mengandung arti bahwa matriks perbandingan berpasangan yang terbentuk harus bersifat berkebalikan. Misalnya, jika A adalah k kali lebih penting daripada B maka B adalah 1/k kali lebih penting dari A. 2. Homogenity, yang mengandung arti kesamaan dalam melakukan perbandingan. Misalnya, tidak dimungkinkan membandingkan jeruk dengan bola tenis dalam hal rasa, akan lebih relevan jika membandingkan dalam hal berat. 3. Dependence, yang berarti setiap jenjang (level) mempunyai kaitan (complete hierarchy) walaupun mungkin saja terjadi hubungan yang tidak sempurna (incomplete hierarchy). 4. Expectation, yang artinya menonjolkan penilaian yang bersifat ekspektasi dan persepsi dari pengambil keputusan. Jadi yang diutamakan bukanlah rasionalitas, tetapi juga yang bersifat irrasional.(Iryanto, 2008).

Pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu menghendaki adanya keberlanjutan (sustainability) dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir. Sebagai kawasan yang dimanfaatkan untuk berbagai sektor pembangunan, wilayah pesisir memiliki kompleksitas isu, permasalahan, peluang dan tantangan. Pemanfaatan sumberdaya pesisir yang tidak memenuhi kaidah pembangunan yang berkelanjutan secara signifikan mempengaruhi ekosistemnya. Pengalaman membuktikan bahwa pengelolaan atau pemanfaatan kawasan pesisir secara sektoral tidaklah efektif (Dahuri et al., 1996; Cicin-Sai and Knecht, 1998; Kay and Alder, 1999). Salah satu permasalahan pesisir adalah buruknya pengelolaan perikanan yang dapat dilihat dari adanya fenomena over capacity. Fenomena over capacity disebabkan kekuatan armada perikanan dunia lebih cepat daripada perkembangan produksi. (Fauzi, 2005). Selain masalah over capacity, masalah yang menonjol adalah destruksi habitat. Dahuri (2003) menyatakan selain hal-hal di atas permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir adalah penggunaan teknik dan peralatan penangkap ikan yang merusak lingkungan, pencemaran, introduksi spesies asing, konversi kawasan lindung menjadi peruntukan pembangunan lainnya serta perubahan iklim global serta bencana alam. Kompleksitas permasalahan di wilayah pesisir memerlukan adanya analisis terhadap kebijakan yang dilakukan untuk mengelolanya. Salah satu analisis untuk menentukan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir adalah analitikal hierarkhi proses (AHP).

Adapun langkah-langkah penyusunan AHP adalah sebagai berikut (Suryadi & Ramadhani, 1998). 1. Mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan yang diinginkan. Bila AHP digunakan untuk memilih alternatif atau menyusun prioritas alternatif, maka pada tahap ini dilakukan pengembangan alternatif. 2. Penyusunan Hierarki Penyusunan hierarki permasalahan merupakan langkah pendefinisian masalah yang rumit dan kompleks sehingga menjadi lebih jelas dan detail. Hierarki keputusan disusun berdasarkan pandangan pihak yang memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dijadikan sebagai tujuan dan dijabarkan menjadi elemen yang lebih rinci hingga tercapai suatu tahapan yang terukur. Hierarki permasalahan akan mempermudah pengambilan keputusan untuk menganalisis dan menarik kesimpulan terhadap permasalahan tersebut. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan sub tujuan, kriteria dan

Pada dasarnya Analysis Hierarchy Process (AHP) adalah suatu teori umum tentang pengukuran. Ia digunakan untuk menemukan skala rasio baik dari perbandingan pasangan yang diskrit maupun kontinyu. Perbandingan ini dapat diambil dari ukuran aktual atau dari suatu skala dasar yang mencerminkan kekuatan perasaan dan preferensi relatif. AHP memiliki perhatian khusus tentang penyimpangan dari konsistensi, pengukuran dan

153


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

3.

4.

5.

6. 7.

8.

September 2009

kemungkinan alternatif pada tingkatan kriteria yang paling bawah. Penentuan prioritas atau membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masingmasing tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Prioritas elemen kriteria dapat dipandang sebagai bobot/kontribusi elemen tersebut terhadap tujuan. AHP melakukan analisis prioritas elemen dengan metode perbandingan berpasangan antar dua elemen sehingga seluruh elemen yang ada tercakup. Prioritas ini ditentukan berdasarkan pandangan para pakar dan pihak yang berkepentingan terhadap pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya. Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh judgement seluruhnya sebanyak n x ((n-1)/2) buah, dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten maka pengambilan data kembali diulangi. Konsistensi jawaban responden dalam menentukan prioritas elemen merupakan prinsip pokok yang akan menentukan validitas data dan hasil pengambilan keputusan. Secara umum, responden harus memiliki konsistensi dalam melakukan perbandingan elemen. Mengulangi langkah 3,4, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai vektor eigen merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk mensintesis penilaian dalam penentuan prioritas elemen pada tingkat hierarki terendah sampai pencapaian tujuan. Memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilainya lebih dari sepuluh persen maka data penilaian harus diperbaiki (diulangi).

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Pertama disusun Struktur AHP Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Di Pantai Timur Sumatera Utara. Penyusunan dilakukan dengan melakukan diskusi kepada stakeholder yang memahami kondisi perencanaan daerah dan dengan mengacu kepada literatur yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas. Setelah struktur AHP disusun kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kuesioner berdasarkan struktur yang sudah dibuat. Kuesioner kemudian ditanyakan kembali kepada informan yaitu stakeholder yang memahami persoalan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Propinsi Sumatera Utara. Pada kuesioner informan diharapakan memberikan penilaian terhadap setiap elemen hirarki, untuk menentukan bobot setiap kriteria/sub kriteria yang akan digunakan dalam penilaian penentuan kebijakan, strategi dan program prioritas terhadap kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Pantai Timur Sumatera Utara yang berbasiskan pendekatan sustainable development yaitu ekologi, sosial dan ekonomi. Kriteria-kriteria atau elemen pada tiap tingkatan hirarki didefinisikan dan dibatasi oleh penyusunan kuisioner untuk menghindari asumsi yang terlalu luas dan tidak terfokus. Dalam mengisi kuisioner ini, informan diminta memberikan persepsi atau pengetahuan mereka terhadap pengembangan kapasitas perencanaan daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir. Adapun kriteria yang disusun adalah sebagai berikut : Tabel 1. Tingkat Kepentingan dan Definisinya Tingkat Kepentingan 1

Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategik dan dinamik menjadi bagiannya, serta menata dalam suatu hierarki. Tingkat kepentingan setiap variabel diberi numerik secara subjektif tentang arti penting variabel tersebut secara relatif dibandingkan dengan variabel yang lain. Dari berbagai pertimbangan tersebut kemudian dilakukan sintesa untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan berperan untuk mempengaruhi sistem tersebut (Marimin,2004). Adapun untuk menganalisis prioritas kebijakan pengelolaan sumberdaya alam pesisir digunakan model analisis deskriptif dikombinasikan analisis AHP. Analisis AHP dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

Definisi

Penjelasan

Kedua Kriteria Sama Penting.

Kedua kriteria memiliki pengaruh yang sama.

3

Kriteria yang satu sedikit lebih penting.

Penilaian sedikit lebih memihak pada salah satu kriteria di banding pasangannya.

5

Kriteria yang satu lebih penting dari pada yang lainnya.

Penilaian sangat memihak pada salah satu kriteria di banding pasangannya.

7

Kriteria yang satu jelas sangat penting dari pada kriteria yang lainnya.

Salah satu kriteria sangat berpengaruh dan dominasinya tampak secara nyata.

9

Kriteria yang satu mutlak sangat penting dari kriteria yang lainnya.

Bukti bahwa salah satu kriteria sangat penting daripada pasangannya adalah sangat jelas.

2,4,6,8

Nilai tengah diantara dua yang berdekatan.

Kebalikan

154

Nilai ini diberikan jika terdapat keraguan diantara kedua penilaian yang berdekatan. Jika kriteria x mempunyai salah satu nilai di atas pada saat dibandingkan dengan kriteria y maka kriteria y mempunyai nilai kebalikan bila dibandingkan dengan kriteria x.


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Langkah selanjutnya adalah menghitung Consistensi Ratio (CR), dimana Random Index (RI) dengan n =3 adalah 0.58 (diperoleh dari tabel random index), maka nilai CR adalah : CR =0.0048/0.58 = 0.0082 Ini menunjukkan bahwa konsistensi baik, karena nila CR ≤ 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa responden konsisten terhadap jawabannya. Setelah perhitungan konsistensi matrik untuk elemen pada level kriteria ini, maka perhitungan yang sama juga dilanjutkan pada unsur-unsur dari level tujuan dan level alternatif kebijakan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir di Sumatera Utara. Dalam analisis ini alternatif kebijakan difokuskan kepada 4 unsur yaitu SDM, Organisasi, Kerjasama dan Aturan.

PEMBAHASAN Fokus AHP adalah kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Sumatera Utara. Fokus ini ditujukan pada tiga kriteria yang mengacu kepada pembangunan berwawasan lingkungan (sustainable development) yaitu kriteria ekonomi, sosial dan ekologi seperti yang terlihat pada tabel 2 di bawah ini. Tabel 2. Matriks Banding Berpasangan Antar Elemen Level 2 (Kriteria) Kriteria Ekonomi Sosial Ekologi Total

Ekonomi 1.0000 0.3913 0.2643 1.6556

Sosial 2.5557 1.0000 0.9050 4.4606

Ekologi 3.7841 1.1050 1.0000 5.8891

Dari perhitungan bobot parsial untuk seluruh level, maka diperoleh rekapitulasi bobot parsial setiap level yang disajikan dalam tabel 4. Sedangkan bobot prioritas level 4 (alternatif) adalah sebagai mana pada tabel 5.

Dari hasil penjumlahan matriks banding berpasangan untuk tiap elemen kriteria di atas selanjutnya dihitung matriks normalisasi. Adapun matrik normalisasi dan rata-rata baris untuk elemen level adalah : Tabel 3. Matrik Banding Rata-rata Antar Elemen Level 2 Kriteria

Ekonomi

Sosial

Ekologi

Ratarata

Ekonomi

0.6040

0.5729

0.6426

0.6065

Sosial

0.2363

0.2242

0.1876

0.2161

Ekologi

0.1596

0.2029

0.1698

0.1774

Total

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

Kemudian dihitung konsistensi rasio, dimana perhitungan konsistensinya adalah sbb : 1.0000 2.5557 3.7941   0.3913 1.0000 1.1050 0.2643 0.9050 1.0000  

0.6065

1.8301

0.1774  

0.5332  

X 0.2161 = 0.6494

Setelah diperoleh perhitungan konsistensinya dilakukan perhitungan consistency vektor sebagai berikut : 1.8301 / 0.6065     0.6494 / 0.2161 0.5332 / 0.1774   

3.0174 

= 3.0059 3.0052   

Rata-rata dari ketiga entri dalam kolom terakhir adalah : λ maks = 3.0174 + 3.0059 + 3.0052 = 3.0095 3

n adalah jumlah orde matrik, pada kasus ini adalah matrik berorde 3, maka Consistency Indexnya adalah CI = λmaks − n = 3.0095 = n −1

3 −1

CI = 0.0048

155


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Tabel 4. Rekapitulasi Bobot Parsial dan Prioritas Setiap Level Elemen Kriteria

Bobot Parsial

Bobot Parsial

Unsur Tujuan X Mendekatkan akses modal kepada masyarakat untuk memberi nilai tambah produksinya

Ekonomi

Sosial

Ekologi

0.6065

0.2161

0.1774

Y Membentuk asosiasi/koperasi nelayan untuk mengatasi sistem rantai pemasaran produk perikanan masyarakat pesisir Z Mengadakan pelatihan manajemen usaha perikanan skala rumah tangga P Pemberdayaan LSM, PT /sekolah/ Lembaga pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wil.pesisir dan laut Q Mengadopsi norma/nilai tradisional yang ada dalam masyarakat ke dalam perda pengelolaan wilayah pesisir dan laut R Mengadakan pelatihan tentang hukum lingkungan, konservasi sumberdaya alam hayati, dan ekosistem serta UU perikanan bagi aparat penegak hukum S Membuat kesepakatan bersama tentang kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut A Mengembangkan pola pemanfaatan hutan mangrove berwawasan lingkungan B Meningkatkan kemampuan staf teknis dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran C Mengembangkan program penanganan sampah untuk desa dalam pengelolaan pesisir D Menerbitkan Perda pengelolaan wilayah pesisir dan laut

0.5587

0.1470

0.2943

0.5209

0.0642

0.1597

0.2551

0.5478

0.2537

0.0646

0.1339

Bobot Parsial

SDM Organisasi Kerjasama Aturan SDM Organisasi Kerjasama Aturan SDM Organisasi Kerjasama Aturan SDM Organisasi Kerjasama Aturan

0.1212 0.0803 0.4850 0.3135 0.2559 0.5799 0.0927 0.0715 0.5287 0.1275 0.2754 0.0683 0.4796 0.1424 0.3036 0.0744

SDM Organisasi Kerjasama Aturan SDM Organisasi Kerjasama Aturan

0.3924 0.1590 0.1105 0.3382 0.2768 0.0655 0.1409 0.5168

0.0054 0.0022 0.0015 0.0047 0.0096 0.0023 0.0049 0.0178

SDM Organisasi Kerjasama Aturan SDM Organisasi Kerjasama Aturan SDM Organisasi Kerjasama Aturan SDM Organisasi Kerjasama Aturan SDM Organisasi Kerjasama Aturan

0.0720 0.2438 0.1328 0.5515 0.5458 0.0711 0.1222 0.2609 0.4066 0.0884 0.1329 0.3721 0.5215 0.0613 0.1317 0.2856 0.2843 0.1509 0.0810 0.4839

0.0040 0.0134 0.0073 0.0304 0.0530 0.0069 0.0119 0.0254 0.0183 0.0040 0.0060 0.0168 0.0060 0.0007 0.0015 0.0033 0.0068 0.0036 0.0019 0.0115

Prioritas Level 2

0.6065

0.0139 0.2161 0.0345

0.0551

0.0972

0.0450 0.1774 0.0115

0.0238

Dasar untuk pengujian konsistensi dari suatu level hierarki adalah mengetahui hasil konsistensi indeks dan vektor eigen dari suatu matrik banding berpasangan pada tingkat hierarki tertentu. Adapun perhitungan Konsistensi Hieararki Level 2 (kriteria) adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Bobot Prioritas Level 4 (alternatif) Tujuan SDM Organisasi Kerjasama Aturan

Prioritas Prioritas Level 4 : Level3 Alternatif 0.0411 0.0272 0.3389 0.1643 0.1062 0.0228 0.0517 0.0891 0.0083 0.0064 0.0944 0.0228 0.1785 0.0492 0.0122 0.0540 0.0160 0.1125 0.0342 0.0084

Alternatif

Total Bobot 0.3153 0.1508 0.2909 0.2430

CH - CI2 + (EV2). (CI3) Dimana CI2 = 0.0048 EV2 = [0.6065 0.2161 0.1774]

Perhitungan Konsistensi Hierarki Setelah dilaksanakan perhitungan konsistensi untuk tiap matrik, selanjutnya harus diuji apakah hierarki yang telah dibuat konsisten. Total CI dari suatu hierarki diperoleh dengan jalan melakukan pembobotan tiap CI dengan prioritas elemen yang berkaitan dengan faktor-faktor yang sedang diperbandingkan dan kemudian menjumlahkan seluruh hasilnya.

CI3 =

0.0000   0.0498   0.4210

CH = 0.0048 + [0.6065

0.2161 0.1774]

CH = 0.0230 CH = RI2 + (EV2 ) (RI3) RI2 = 0.58

156

X

 0.000    0.0498 0.4210  


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

RI3 =

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Perhitungan konsistensi hierarki unsur P dari elemen sosial (Pemberdayaan LSM, PT/Sekolah / Lembaga Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut). CH = 0.0052

0.58   0.90 0.90  

CH

= 0.58 + [0.6065

CH

= 1.2859

Maka, CRH =

September 2009

CH CH

0.2161 0.1774]

0.58   0.90 0.90  

CH = 0.9000 CRH = 0.0057 =

0.0230 1.2859

Perhitungan konsistensi hierarki unsur Q dari elemen sosial (Mengadopsi norma /nilai tradisional yang ada dalam masyarakat ke dalam perda pengelolaan wilayah pesisir dan laut). CH = 0.0163

CRH = 0.0179 Jadi konsistensi hierarki untuk level 2 adalah 0.0179 Demikian selanjutnya cara yang sama dilakukan untuk konsistensi hierarki untuk level 3 (tujuan) dan seterusnya. Adapun perhitungan konsistensi hierarki level 3 (tujuan) elemen ekonomi adalah sebagai berikut :

CH = 0.9000 CRH = 0.0181 Perhitungan konsistensi hierarki unsur R dari elemen sosial (Mengadakan pelatihan tentang hukum lingkungan, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem serta UU Perikanan bagi aparat penegak hukum). CH = 0.0236

CH = 0.0492 CH = 1.4800 CRH = 0.0332

CH = 0.9000 CRH = 0.0262

Perhitungan konsistensi hierarki level 3 (tujuan) elemen sosial adalah sebagai berikut : CH = 0.0629 CH = 1.8000 CRH = 0.0350 Perhitungan konsistensi hierarki level 3 elemen sosial adalah sebagai berikut CH = 0.623 CH = 1.800 CRH = 0.0346

Perhitungan konsistensi hierarki unsur S dari elemen sosial (Membuat kesepakatan bersama tentang kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut). CH = 0.0221

(tujuan)

CH = 0.9000 CRH = 0.0246 Perhitungan konsistensi hierarki unsur A dari elemen ekologi (Mengembangkan pola pemanfaatan hutan mangrove berwawasan lingkungan). CH = 0.0071

Perhitungan konsistensi hierarki unsur X dari elemen ekonomi (Mendekatkan akses modal kepada masyarakat untuk memberi nilai tambah produksinya). CH = 0.0766 CH = 0.9000 CRH = 0.0851

CH = 0.9000 CRH = 0.0079 Perhitungan konsistensi hierarki unsur B dari elemen ekologi (Meningkatkan kemampuan staf teknis dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran). CH = 0.0290

Perhitungan konsistensi hierarki unsur Y dari elemen ekonomi (Membentuk asosiasi/koperasi nelayan untuk mengatasi sistem rantai pemasaran produk perikanan). CH = 0.0167

CH CRH

CH = 0.9000

= 0.9000 = 0.0323

CRH = 0.0186 Perhitungan konsistensi hierarki unsur Z dari elemen ekonomi (Mengadakan pelatihan manajemen usaha perikanan skala rumah tangga). CH = 0.0134

Perhitungan konsistensi hierarki unsur C dari elemen ekologi (Mengembangkan program penanganan sampah untuk desa dalam pengelolaan pesisir). CH = 0.0266

CH = 0.9000 CRH = 0.0149

CH = 0.9000 CRH = 0.0295

157


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Perhitungan konsistensi hierarki unsur D dari elemen ekologi (Menerbitkan perda pengelolaan wilayah pesisir dan laut). CH = 0.0543

CH

Berdasarkan data hasil analisis AHP (tabel 5) dapat dilihat bahwa persentase pemilihan alternatif kebijakan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut adalah pengembangan kapasitas SDM yakni sebesar 31,53%. Oleh karena itu pengembangkan kapasitas SDM merupakan alternatif kebijakan yang menduduki peringkat I. Sementara pengembangkan kapasitas dalam bidang kerjasama menempati urutan kedua dengan persentase sebesar 29,09 %, dan pengembangan kapasitas bidang aturan pada peringkat ketiga dengan persentase 24,30% serta pengembangan kapasitas bidang organisasi peringkat keempat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 6. Peringkat Alternatif Kebijakan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut

Peringkat

1. 2. 3. 4. Jumlah

I II III IV

Alternatif kebijakan Pengembangan Kapasitas SDM KERJASAMA ATURAN ORGANISASI

Bobot

Persentase

0.3153 0.2909 0.2430 0.1508 1

31.53 % 29.09 % 24.30 % 15.08 % 100%

Prioritas 0.1785

4.

P Pemberdayaan LSM, PT/Sekolah / Lembaga Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut).

0.1125

5.

Q (Mengadopsi norma /nilai tradisional yang ada dalam masyarakat ke dalam perda pengelolaan wilayah pesisir dan laut).

0.0139

6.

R (Mengadakan pelatihan tentang hukum lingkungan, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem serta UU Perikanan bagi aparat penegak hukum).

0.0345

7.

S (Membuat kesepakatan bersama tentang kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut).

0.0551

8.

A (Mengembangkan pola pemanfaatan hutan mangrove berwawasan lingkungan).

0.0972

9.

B (Meningkatkan kemampuan staf teknis dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran).

0.0450

10.

C (Mengembangkan program penanganan sampah untuk desa dalam pengelolaan pesisir).

0.0115

11.

D (Menerbitkan perda pengelolaan wilayah pesisir dan laut).

0.0238

Analisis konsistensi dikatakan baik apabila nilai CR ≤ 0.10. Jika kita nilai CR ≤ 0.10 maka dapat dikatakan kita konsisten dengan jawaban kita. Dari perhitungan sebelumnya dapat diperoleh rasion konsistensi matrik adalah sebagai berikut.

Tabel di atas menunjukkan pilihan responden untuk alternatif kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di pesisir Timur Sumatera Utara adalah peringkat pertama yaitu pengembangan kapasitas SDM, dilanjutkan dengan kerjasama, aturan dan organisasi. Demikian juga untuk prioritas kriteria berdasarkan persepsi responden dapat dilihat pada tabel 7 dan 8 berikut ini : Tabel 7. No. 1 2 3

Unsur Z (Mengadakan pelatihan manajemen usaha perikanan skala rumah tangga).

= 0.9000 = 0.0603

CRH

No.

No. 3.

Tabel 9. Rasio Konsistensi Matrik

Besar Prioritas Tiap Elemen Kriteria Elemen Ekonomi Sosial Ekologi

Prioritas 0.6065 0.2161 0.1774

Level

Kriteria

2 3

Pemilihan Kriteria ElemenTujuan Ekonomi Elemen Tujuan Sosial Elemen Tujuan Ekologi X (Mendekatkan akses modal kepada masyarakat untuk memberi nilai tambah produksinya). Y (Membentuk asosiasi/koperasi nelayan untuk mengatasi sistem rantai pemasaran produk perikanan). Z (Mengadakan pelatihan manajemen usaha perikanan skala rumah tangga). P Pemberdayaan LSM, PT/Sekolah / Lembaga Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut). Q (Mengadopsi norma /nilai

4

Tabel 8. Besar Prioritas Tujuan Berdasarkan Kriteria No. 1.

Unsur X (Mendekatkan akses modal kepada masyarakat untuk memberi nilai tambah produksinya).

Prioritas 0.3389

2.

Y (Membentuk asosiasi/koperasi nelayan untuk mengatasi sistem rantai pemasaran produk perikanan).

0.0891

158

Consistency Ratio (CR) 0.0082 0.0000 0.0553 0.0467 0.0851

0.0186

0.0149

0.0057

0.0181


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

Level

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Consistency Ratio (CR)

Kriteria tradisional yang ada dalam masyarakat ke dalam perda pengelolaan wilayah pesisir dan laut). R (Mengadakan pelatihan tentang hukum lingkungan, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem serta UU Perikanan bagi aparat penegak hukum). S (Membuat kesepakatan bersama tentang kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut). A (Mengembangkan pola pemanfaatan hutan mangrove berwawasan lingkungan). B (Meningkatkan kemampuan staf teknis dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran). C (Mengembangkan program penanganan sampah untuk desa dalam pengelolaan pesisir). D (Menerbitkan perda pengelolaan wilayah pesisir dan laut).

Level

0.0262

0.0246

0.0079

0.0323

0.0295

0.0603

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Consistency Ratio (CR) masing-masing kriteria seluruhnya adalah konsisten (≤ 0.1). Dari tabel juga terlihat bahwa untuk elemen ekonomi, diperleh nilai CR = 0 dan ini menunjukkan bahwa jawaban responden konsisten sempurna. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini. Tabel 10. Rasio Konsistensi Hierarki Level

Kriteria

CH

CH

CRH

2 3

Kriteria Tujuan Elemen Ekonomi Tujuan Elemen Sosial Tujuan Kriteria Ekologi X (Mendekatkan akses modal kepada masyarakat untuk memberi nilai tambah produksinya) Y (Membentuk asosiasi/koperasi nelayan untuk mengatasi sistem rantai pemasaran produk perikanan). Z (Mengadakan pelatihan manajemen usaha perikanan skala rumah tangga). P Pemberdayaan LSM, PT/Sekolah / Lembaga Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan

0.0230 0.0492

1.2859 1.4800

0.0179 0.0332

0.0629

1.8000

0.0350

0.0623

1.8000

0.0346

0.0766

0.9000

0.0851

4 Alternatif

0.0167

0.9000

0.0186

0.0134

0.9000

0.0149

Kriteria laut) Q (Mengadopsi norma /nilai tradisional yang ada dalam masyarakat ke dalam perda pengelolaan wilayah pesisir dan laut) R (Mengadakan pelatihan tentang hukum lingkungan, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem serta UU Perikanan bagi aparat penegak hukum) S (Membuat kesepakatan bersama tentang kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut). A (Mengembangkan pola pemanfaatan hutan mangrove berwawasan lingkungan) B (Meningkatkan kemampuan staf teknis dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran) C (Mengembangkan program penanganan sampah untuk desa dalam pengelolaan pesisir) D (Menerbitkan perda pengelolaan wilayah pesisir dan laut)

CH

CH

CRH

0.0163

0.9000

0.0181

0.0236

0.9000

0.0262

0.0221

0.9000

0.0246

0.0071

0.9000

0.0079

0.0290

0.9000

0.0323

0.0266

0.9000

0.0295

0.0543

0.9000

0.0603

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh kriteria dalam hierarki pemilihan alternatif perencanaan pengelolaan wilayah pesisir adalah konsisten.

KESIMPULAN

0.0052

0.9000

Berdasarkan uraian dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Berdasarkan jawaban dari kesebelas kuesioner yang disebar diperoleh nilai CR untuk seluruh kriteria adalah ≤ 0.1. Hal ini berarti bahwa jawaban yang diberikan responden seluruhnya konsisten. 2. Dari seluruh kuesioner tersebut diperoleh bahwa SDM merupakan alternatif prioritas

0.0057

159


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

3.

4.

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

---------------------- 2003. Keanekaragaman Hayati Laut. Aset Pembangunan Berkelanjutan Gramedia Pustaka Utama. Indonesia. Jakarta.

pertama dalam pengembangan kapasitas perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut pesisir Timur Sumatera Utara, disusul oleh kerjasama, aturan dan organisasi. Prioritas kriteria pengembangan kapasitas perencanaan pengelolaan wilayah pesisir laut di wilayah pesisir Timur Sumatera Utara adalah elemen ekonomi, elemen sosial dan elemen ekologi. Sedangkan alternatif kebijakan pengembangan kapasitas perencanaan wilayah pesisir dan laut adalah : - Mendekatkan akses modal kepada masyarakat untuk memberi nilai tambah produksinya; - Membentuk asosiasi/koperasi nelayan untuk mengatasi sistem rantai pemasaran produk perikanan; - Mengadakan pelatihan manajemen usaha perikanan skala rumah tangga; - Pemberdayaan LSM, PT/Sekolah / Lembaga Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut; - Mengadopsi norma /nilai tradisional yang ada dalam masyarakat ke dalam perda pengelolaan wilayah pesisir dan laut ; - Mengadakan pelatihan tentang hukum lingkungan. Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem serta UU Perikanan bagi aparat penegak hukum; - Membuat kesepakatan bersama tentang kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut; - Mengembangkan pola pemanfaatan hutan mangrove berwawasan lingkungan ; - Meningkatkan kemampuan staf teknis dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran; - Mengembangkan program penanganan sampah untuk desa dalam pengelolaan pesisir; - Menerbitkan perda pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

Fauzi, A. 2005. Kebijakan Perikanan dan Kelautan. Gramedia Pustaka Utama. 2005. Jakarta. Hardin, G. 1968. The Tragedy of the Common. Science 162. Hal.1242-1248. Hikmat, H. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung. Humaniora Utama Press. Iryanto 2008. Penentuan Rating Kabupaten-Kota Dengan AHP Untuk Mendukung Pengembangan Wilayah berdasarkan Nilai Infrastruktur di Wilayah Sumatera Utara. Disertasi Sekolah Pasca Sarjana USU. Medan. Kay, R.and Alder, J. 1999. Coastal planning and management.E &FN Spon. London. Latifah, S. 2005. Prinsip-prinsip Dasar Analytical Hierarchy Process. Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian USU. Medan. Siregar, D, D. 2004. Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO’s pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA Bengen, D. G. 2002. Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Lautan. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB. Cicin-Sain and Knecht R.W. 1998. Integrated Coastal and Marine Management. Island Pres, Washington D.C. Dahuri, R,R,J, Ginting, S.P. dan Sitepu, M.J. 1996. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT Pradnya Paramita, Jakarta.

160


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Terkait Dengan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Triana Kartika Santi Dosen FKIP Universitas 17 Agustus 1945 Jl. Adi Sucipto 26 Banyuwangi

Abstraksi Pengembangan pendidikan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diberi kewenangan secara luas kepada pemerintah khususnya pendidikan dasar dan menengah untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Berdasarkan hasil penelitian secara yuridis normatif, bahwa era otonomi daerah memberi peluang yang cukup luas kepada pemerintah daerah berinisiatif untuk membuat produk hukum bidang pendidikan, agar memenuhi standar kualitas dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu khususnya pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan pemerintah daerah sangat menentukan kualitas pendidikan. Kebijakan pemerintah harus senantiasa bersendikan pada asas-asas umum perundang-undangan yang baik. Adapun arah kebijakan pembangunan pendidikan di era otonomi daerah bersifat menyeluruh dan menyentuh semua aspek pengelolaan pendidikan, termasuk manajemen dan proses pembelajaran. Otoritas pengembangan pendidikan di daerah diserahkan sepenuhnya pada pemerintah daerah dan masyarakat. Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dibuktikan dengan kebijakan yang dibuat legal dan demokratis. Pemerintah daerah mampu menjamin tersedianya dana, menjamin pendidikan yang bermutu, menjamin terselenggaranya wajib belajar jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dan membina dan mengembangkan tenaga kependidikan.

Kata kunci : Kebijakan Pemerintah Daerah, Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintah daerah yang amat penting, menyangkut hajat hidup orang banyak, menentukan masa depan anak bangsa ini, dan juga akan ikut menentukan maju-mundurnya daerah itu sendiri dalam jangka panjang, jika diukur dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut sebagai hasil dari proses pendidikan yang diurusnya. Munculnya PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, semakin jelas tugas dan kewenangannya, pasal 2 ayat 4 menyatakan terdapat 31 bidang urusan pemerintahan, diantaranya bidang pendidikan.

PENDAHULUAN Lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (yang selanjutnya disingkat Sisdiknas) merupakan perubahan radikal dalam otoritas pengembangan pendidikan yang semula berada dalam kekuasaan pemerintah pusat melalui Depdiknasnya, kini terdelegasikan pada sekolah dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Kini semangat perubahan radikal tersebut memperoleh tempat yang sangat kuat dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menegaskan dalam pasal 4 ayat (1) bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjujung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Ini menjadi penting bahwa keterlibatan masyarakat dan otoritas pengelola serta institusiinstitusi pendukungnya akan lebih besar daripada pemerintah pusat.

Memasuki abad ke-21 dunia pendidikan Indonesia dibikin heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan karena kehebatan mutu pendidikan nasional tetapi lebih banyak disebabkan kesadaran akan keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Hasil survey oleh The political and Economic Rick Consultantancy (PERC) kualitas pendidikan Indonesia di peringkat 12 se Asia. Kondisi ini Pemerintah menindak lanjuti apa yang telah diamanahkan pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada pasal 35 tentang Standar Nasional

Salah satu wewenang pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota di era otonomi daerah ialah mengurus sektor pendidikan. Kita semua paham

161


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Pendidikan, dengan mengeluarkan PP nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN Konsep Otonomi Daerah dalam UU No. 32 tahun 2004

Standar Nasional pendidikan ini merupakan kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Kewenangan otonomi daerah atau desentralisasi yang menuju kemandirian daerah di dalam suatu Negara kesatuan, tidak dapat diartikan adanya kebebasan penuh secara absolute dari suatu daerah untuk menjalankan hak dan fungsi otonominya menurut sekehendaknya tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhannya.

Di era otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah serta urusan wajib daerah otonomi. Urusan wajib pemerintah daerah dalam pendidikan adalah (1) perencanaan dan pengendalian pembangunan pendidikan, (2) penyelenggaraan pendidikan termasuk memobilisasi alokasi sumber daya potensi daerah.

Pengertian desentralisasi pada pasal 1 ayat 7 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan “ Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia�. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 6 UU No.32 Tahun 2004 yang menyebutkan “ Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia�.

Pendidikan yang bermuara pada mencerdaskan kehidupan bangsa harus mendapatkan perhatian utama, Untuk itu anggaran pendidikan harus terus diperjuangkan hingga masuk akal. Selama ini terlalu banyak biaya yang harus dibayar bangsa ini untuk kepentingan politik. Ada bukti empirik bahwa besarnya anggaran pendidikan berkorelasi positif terhadap kinerja pendidikan, artinya semakin besar anggaran pendidikan suatu negara, semakin baik kinerja pendidikannya.

Kebijakan Pemerintah Daerah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan Penelitian yang ingin dicapai adalah (1) mengetahui penerapan Standarisasi Pendidikan Nasional di era otonomi daerah (2) mengetahui arah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Bidang Pendidikan terkait dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .

Kebijakan Pemerintah Daerah merupakan produk hukum dari pengelola pemerintahan yaitu Eksekutif (Kepala Daerah) dan perangkat Daerah bersama DPRD. Kebijakan diberikan makna sebagai kumpulan keputusan mengenai : 1. Pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. mekanisme tindakan untuk 2. Pengaturan mencapai tujuan dan sasaran. 3. Penciptaan situasi yang mengarah ke kondisikondisi untuk menciptakan dukungan implementasi.

METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini permasalahan yang ada dilakukan kajian dengan metode Hukum Normatif. Tipe penelitian ini merupakan penelitian khusus dalam bidang Ilmu Hukum yang memiliki metode yang sangat khusus pula. Penelitian Hukum Normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder, data sekunder di bidang hukum atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan kata lain, penelitian ini mengkaji secara cermat peraturan-peraturan juga bahan-bahan lain yang terkait dengan permasalahan, yang kemudian dilanjutkan dengan mengali, mendiskripsikan dan menganalisa sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, memandang permasalahan yang akan di teliti semata-mata dari sisi normanya saja, sehingga penelitian ini merupakan betul-betul karya Ilmiah Hukum yang diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Kebijakan daerah adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kebijakan dibuat oleh kekuasaan atau yang berkuasa. Kekuasaan yang baik (benevolent) memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1. Kekuasaan yang berwatak mengabdi kepada kepentingan umum. 2. Kekuasaan yang melihat kepada lapisan masyarakat yang susah.

162


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

3. Kekuasaan yang selalu memikirkan kepentingan publik. 4. Kekuasaan yang kosong dari kepentingan subyektif. 5. Kekuasaan yang mengasihi.

Pembahuruan sistem pendidikan nasional dilakukan juga untuk memperbaharui visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudkan system pendidikan sebagai pranata social yang kuat dan berwibawa untuk memperdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dalam negara hukum setiap pembuatan kebijakan pemerintahan senantiasa harus bersendikan hukum, produk-produknya harus dimuat dalam kemasan hukum. Demikian pula halnya dalam system pemerintahan daerah maka setiap pembuatan kebijakan pemerintahan daerah yang baru, baik berupa keputusan Kepala daerah (selanjutnya disebut Kepda) maupun Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) senantiasa harus bersendikan hukum, produk-produknya harus dimuat dalam kemasan hukum.

Pada pasal 11 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Kebijakan Daerah merupakan bagian kegiatan pemerintah daerah. Dalam system kenegaraan yang menganut faham Negara kesatuan, pada hakekatnya pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dengan system pemerintahan secara nasional atau lebih popular disebut penyelenggaraan Negara. Dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan adanya pengaturan tentang peran serta masyarakat, yang dimaksudkan untuk memperdayakan masyarakat. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melaksanakan penyelenggaraan Negara, dengan tetap mentaati rambu-rambu hukum yang berlaku.

Peraturan yang mengarahkan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia di masa depan antara lain sebagai berikut : 1.

Standar Nasional Pendidikan (Pasal 35 UU No.20 Tahun 2004)

Standart Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bentuk Badan Standart Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independent yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan. Standart Nasional bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standart Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan local, nasional dan global.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara maupun hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih. Hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi beberapa : asas kepastian hukum, asas-asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsinalitas dan asas akuntabilitas. Sistem Pendidikan Nasional

2. Tuntutan gerakan reformasi dan global serta penyesuaian pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaiki menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah maka Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu diperbaharui dan diganti . Undang-undang No. 20 Tahun 2003 merupakan wujud pembaharuan sistem pendidikan nasional itu.

Kurikulum ( Pasal 36, 37 UU No. 20 Tahun 2003 )

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standart nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 36 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003). Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah.

163


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu ( lihat pasal 16,17 PP No. 19 Tahun 2005). 3.

1.

2. 3. 4.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan (pasal 42,43 UU No.20 Tahun 2003) 5. 6. 7.

Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi (pasal 42 ayat 2) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional diatur pada pasal 29 PP No. 19 Tahun 2005. 4.

8.

Kewenangan Pemerintah Daerah Pembaharuan Sistem Pendidikan

Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 59 UU No.20 tahun 2003). Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Untuk ketentuan evaluasi diatur pasal 78 PP No. 19 Tahun 2005. Evaluasi kinerja pendidikan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah juga lembaga evaluasi mandiri yang bentuk oleh masyarakat atau organisasi profesi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang pendidikan. Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan oleh suatu lembaga yang mandiri dan professional sebagai implikasinya hanya sekolah yang telah terakreditasi yang berhak mengeluarkan ijazah atau sertifikat kelulusan.

Hak dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah daerah diatur pada pasal 10 UU No. 20 Tahun 2003 yaitu Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan , membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STANDAR PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH Dalam rangka melaksanakan Undang-undang No.20 Tahun 2004 tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) pada pasal 35, maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan. dari

Standart

dalam

Pelaksanaan otonomi pendidikan sesuai Undangundang No 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai otonomi menuntut adanya perubahan dalam system evaluasi yang bukan saja mengemban fungsi pengawasan tetapi juga fungsi pembinaan dan pemberdayaan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pengawasan dan pembinaan pendidikan dilakukan baik tingkat satuan pendidikan maupun birokrasi pengelolaan. Pengawasan dan pembinaan sebagai bagian dari manajeman harus dijalankan secara seimbang dengan fungsi manejemen lainnya agar dapat dicapai peningkatan kinerja satuan pendidikan secara optimal. Hal ini mendorong adanya pelaksanaan proses evaluasi yang lebih professional, objektif, jujur dan transparan sebagai rangkaian dari pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi ( Pasal 59, 60, 61 UU No 20 Tahun 2003)

Adapun Standart Isi Pendidikan meliputi :

Standart Kompetensi Lulusan merupakan standart nasional pendidikan tentang kualifikasi kemampuan lulusan. Standart Isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi. Standart Pendidik dan tenaga kependidikan. Standart proses, berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standart kompetensi lulusan. Standart Sarana dan Prasarana Standart Pembiayaan Standart pengelolaan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah Standart Penilaian Pendidikan .

Pada pasal 11 UU No. 20 Tahun 2003: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga

Nasional

164


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Negara yang beruasia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

pendidikan yang ada di daerahnya masing-masing. Kepala daerah yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap bidang pendidikan akan diharapkan di daerah itu terjadi proses pembangunan daerah yang menjadikan pendidikan sebagai salah satu tolak ukur penting bagi kemajuan didaerahnya.

Upaya peningkatan mutu pendidikan nasional khususnya pendidikan dasar dan menengah pada setiap jenjang dan satuan pendidikan , antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manejemen sekolah. Namun berbagai indikator mewujudkan bahwa mutu pendidikan masih belum meningkat secara signifikan. Sebagian sekolah menunjukkan peningkatan mutu yang cukup menggembirakan namun sebagian besar memprihatinkan. Ini semua tergantung dari komitmen pemerintah daerah. Kebijakan Pemerintah Meningkatkan Pendidikan

Daerah

Agenda aksi dan Grand design secara komprehensif untuk mengaktualisasikan pembangunan bidang pendidikan di daerah yang bersangkutan yang antara lain dapat mencakup aspek-aspek ; (a) besarnya alokasi budget untuk sektor pendidikan, (b) peningkatan profesionalisme guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya, (c) system pembelajaran yang memberdayakan semua potensi peserta didik, (d) peningkatan peran serta masyarakat, (e) peningkatan partisipasi pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, (f) pengembangan kurikulum yang mampu menjawab perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era global, (g) system evaluasi yang mampu memberdayakan peserta didik, guru dan orangtua peserta didik, (h) ketersediaan sarana-prasarana minimal pendidikan, agar sekolah dapat menerapkan prinsup quality assurance dan total quality manajement di bidang pendidikan secara konsisten.

Untuk

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada pasal 2 ayat 2 menyebutkan �Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan�. Berdasarkan ketentuan tersebut pasal 2 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, maka dapat ditentukan bahwa dalam wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah didasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengaturdan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu.

Reformasi bidang politik di Indonesia telah membawa perubahan besar pada kebijakan pengembangan sektor pendidikan yang secara umum tertumpu pada dua paradigma baru yaitu otonomisasi dan demokratisasi. Otonomisasi sektor pendidikan mendorong kepala sekolah dan guru untuk memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Baik buruknya kualitas hasil belajar siswa menjadi tanggung jawab guru dan kepala sekolah. Demokratisasi merupakan gagasan untuk memperbesar partisipasi masyarakat dalam pendidikan. PP. No. 38 Tahun 2207 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahte-rakan masyarakat.

Prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonom, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 sebagai revisi UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, wewenang paling besar untuk mengurus sektor pendidikan, sejak dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan menengah atas, terletak di pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu komitmen Bupati atau Walikota sebagai kepala pemerintahan daerah kabupaten/kota terhadap bidang pendidikan akan memberi warna dan corak

Hak dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah daerah diatur pada pasal 10 UU No. 20 Tahun 2003 yaitu Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan , membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

165


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Pada pasal 11 UU No. 20 Tahun 2003: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Bruggink, 1999, Refleksi tentang Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti. Budi Raharjo, 2005, Manajemen Berbasis Sekolah, Dep. Dik Nas. Conny R Semiawan dan Soedijarto, 1991, Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI, Jakarta, Grasindo. Deborah Meier, 2000, Education of Democracy, Boston, Beacon Press.

Upaya peningkatan mutu pendidikan nasional khususnya pendidikan dasar dan menengah pada setiap jenjang dan satuan pendidikan , antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manejemen sekolah.

Dede

Josef Riwu Kaho, 2003, Prospek Otonomi Daerah, Jakarta, Raja Grafindo Persada. E. Mulyana, 2007, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Bandung, Remaja Rosdakarya.

KESIMPULAN 1.

2.

Rosyada, 2007, Paradigma Pendidikan Demokratis, Jakarta , Kencana.

H.A.R., 2006, Standarisasi Pendidikan Nasional, Jakarta, Rineka Cipta.

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan dasar (benchmark) oleh setiap pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah di kabupaten/kota. Standar Nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan dasar dan menengah merupakan satu bidang yang diotonomikan kepada pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah daerah sangat menentukan kualitas pendidikan. Kebijakan pemerintah harus senantiasa bersendikan pada asas-asas umum perundangundangan yang baik. Adapun arah kebijakan pembangunan pendidikan di era otonomi daerah bersifat menyeluruh dan menyentuh semua aspek pengelolaan pendidikan, termasuk manajemen dan proses pembelajaran.

M.Sirozi, 2005, Politik Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Prasetya, 2002, Filsafat Pendidikan, Bandung, Pustaka Setia. Riant Nugroho D., 2000, Otonomi Daerah : Desentralisasi Tanpa Revolusi, Jakarta, Elex Media Komputindo. Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, 2005, Kebijakan Pendidikan Era otonomi Daerah, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Sathipto Rahardjo, 2003, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti. Saylor,J.G., Alexander, W.M., dan A.J. Lewis, 1981, Curriculum Planning for Better Teaching dan Learning, New York, Holt Renehart and Winston.

DAFTAR PUSTAKA Abdoel Djamali, 2003, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Soekanto, 2006, Azas dan Hirarki Perundangundangan, Jakarta, Lembaga Administrasi Pemerintahan Indonesia (LAPI).

Kebijakan Achmad Sudiyono, 2007, Pengembangan Pendidikan di Kabupaten Jember, Makalah Seminar Nasional Jember.

Soetanto Soepiadhy, 2004, Meredesain Konstitusi. Yogyakarta, Kepel Press.

Bagir Manan, 1992, Dasar-dasar Perundangundangan Indonesia, Jakarta, Ind-Hill Co.

Suyanto dan Djihad Hisyam, 2000, Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III, Yogyakarta, Mitra Gama Widya.

Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

166


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Suyanto, 2006, Dinamika Pendidikan Nasional, Jakarta, PSAP Muhammadiyah. Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid, 2003, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Peraturan Perundang-Undangan - UUD 1945 (setelah diamandemen). - UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. - UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. - UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. - UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah. - Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan pendidikan Dasar dan Menengah.

167


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Kajian Peningkatan Pengusahaan Sumber Daya Alam Sektor Pertambangan Di Sumatera Utara Gustam Lubis Dosen Institut Teknologi Medan dan Tim Peneliti Bidang SDA & Maritim Balitbang Provsu

Abstraksi Sumatera Utara memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup banyak, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Sektor pertambangan selama ini masih belum memberikan kontribusi yang berarti timbul sebagai akibat produksi bahan galian industri di daerah yang ada selama ini belum memenuhi syarat baik kualitas, kuantitas dan kesinambungan pemasokan yang dibutuhkan oleh industri pemakai (user). Teknologi yang digunakan untuk proses penambangan bahan galian industri juga masih sangat sederhana (tradisional) dengan hasil berupa produk tambang yang belum diproses lebih lanjut, sehingga tidak dapat secara langsung digunakan oleh pengguna industri yang ada di daerah ini. Dalam kaitan strategi pemanfaatan bahan galian industri di Sumatera Utara, perlu diubah yang semula diproduksi dalam bentuk bahan mentah yang bernilai rendah menjadi bahan olahan atau produk jadi yang berkualitas tinggi, sehingga akan lebih mengoptimalkan nilai jual bahan galian industri dan sekaligus dapat memberikan nilai tambah, memenuhi kebutuhan dalam negeri, mensubtitusi produk impor, meningkatkan konservasi, menciptakan lapangan kerja dan tenaga kerja serta menambah pendapatan asli daerah (PAD). Dengan dilakukan proses pengolahan lebih lanjut akan menjadikan kebutuhan raw material untuk industri di daerah menjadi dapat terpenuhi dengan harga yang lebih murah dan diikuti dengan peningkatan sumberdaya manusia yang ada. Di samping itu, perlu dilakukan promosi yang efektif dan dalam penerbitan izin usaha pertambangan dengan sistem satu atap (one stop service) untuk menarik pihak investor menanamkan modalnya di daerah ini. Sistem one stop service dilaksanakan untuk dapat mempercepat proses penerbitan izin, meminimalisir biaya yang dikeluarkan dan memperpendek proses birokrasi serta mempermudah pelayanan.

Kata-kata kunci : Pertambangan, bahan galian, feldsfar, dolomit, zeolit, bentonit. Sumatera Utara. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, salah satu sektor yang perlu mendapatkan perhatian besar adalah sektor pertambangan. Sektor pertambangan dapat dikembangkan menjadi salah satu sumber pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang dimiliki daerah. Hanya saja sektor pertambangan hingga saat ini masih belum memberikan kontribusi yang berarti bagi pemerintah daerah dan masyarakat di daerah.

PENDAHULUAN Konsumsi bahan galian industri di Sumatera Utara baik sebagai bahan baku maupun sebagai produk jadi yang diserap oleh sektor industri dan masyarakat sampai saat ini belum begitu banyak dimanfaatkan. Hal ini dapat dilihat sebagian besar kebutuhan bahan galian industri tersebut masih dipenuhi melalui impor atau didatangkan dari daerah luar. Perkembangan pertambangan bahan galian industri (BGI) di Sumatera Utara masih relatif lambat, bahkan dapat dikatakan berjalan di tempat dan tertinggal jauh dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya seperti di Jawa, begitu pula halnya apabila dibandingkan dengan pertambangan mineral logam maupun eksplorasi minyak bumi. Di pihak lain permintaan pasar akan bahan galian mineral pada saat ini cukup baik dari segi kapasitas maupun jenisnya terutama untuk bahan baku industri yang menunjukkan kecenderungan meningkat cukup besar dari tahun ke tahun, hal ini sebagaimana terlihat dari hasil penelitian yang dilaksanakan Balitbang Provinsi Sumatera pada tahun 2004 pada beberapa industri pengguna dan pengolah bahan galian industri yang ada di

Keadaan yang tidak menggembirakan tersebut, timbul sebagai akibat produksi bahan galian industri di daerah yang ada selama ini belum memenuhi syarat baik kualitas, kuantitas dan kesinambungan pemasokan yang dibutuhkan oleh industri pemakai. Secara umum potensi bahan galian industri di Sumatera Utara memiliki karakteristik yang berbeda-beda, hal ini dapat dipahami karena penyebaran bahan galian industri tersebut sangat dipengaruhi dan dikontrol oleh karakteristik kondisi geologinya. Potensi dan karakteristik geologi tersebut, menyebabkan pola penyebaran bahan galian industri di Kabupaten/Kota menjadi berbedabeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

168


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Minimnya penguasaan iptek pertambangan berimplikasi terhadap rendahnya pengelolaan bahan galian industri tersebut. Pengusahaan bahan galian industri di dalam negeri selama ini masih menggunakan teknologi yang sederhana (tradisional) dan menghasilkan produk tambang yang belum diproses lebih lanjut, sehingga tidak dapat secara langsung digunakan oleh pengguna industri yang ada di daerah. Hal ini selain disebabkan karena biaya investasi yang cukup tinggi, juga karena lemahnya di dalam penguasaan teknologi pengolahan untuk menghasilkan berbagai produk/komoditi bahan galian industri yang siap pakai untuk menunjang keperluan dan keberlanjutan industri yang ada. Berbagai tantangan harus dihadapi dalam upaya pengembangan dan pengelolaan bahan galian industri saat ini. Teknologi yang ada saat ini harus dapat dikembangkan di masa mendatang, tentunya teknologi yang diarahkan pada usaha mengelola dan meningkatkan nilai tambah, meningkatkan kualitas, membuat sesuatu yang lebih dibutuhkan/diinginkan, lebih tahan lama, lebih murah dan lebih bermanfaat serta berarti.

waktu tertentu serta diikuti dengan proses evolusi geologi telah mengakibatkan pembentukan bahan galian. Berbagai indikasi adanya proses tersebut, menyebar luas di berbagai wilayah Indonesia. Kecuali bahan bakar, biji logam dan air, bahan galian industri (BGI) merupakan bahan tambang yang dapat digali dan digunakan secara langsung tanpa pengolahan atau melalui sedikit proses pengolahan terlebih dahulu. Sejalan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah secara nasional dari sektor non migas, maka keberadaan bahan galian industri di daerah diharapkan memiliki prospek untuk pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatannya. Di dalam pemanfaatannya perlu dilakukan penggolongan dan pengklasifikasian bahan galian industri. Banyak sebenarnya penggolongan bahan galian industri Indonesia, antara lain adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1980 yang menggolongkan bahan galian menjadi 3 (tiga) golongan yaitu : - Golongan A, disebut bahan galian vital - Golongan B, disebut bahan galian strategis - Golongan C, disebut bahan galian bukan vital dan bukan strategis

Beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam kegiatan Kajian Peningkatan Pengusahaan Sumberdaya Alam Sektor Pertambangan di Sumatera Utara ini, adalah : 1) Bagaimana potensi dan cadangan bahan galian industri di Sumatera Utara?, 2) Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian industri di Sumatera Utara?, 3) Bagaimana kualitas dan teknologi pengelolaan bahan galian industri di Sumatera Utara?

Sub Direktorat Eksplorasi Mineral Industri dan Batuan Departermen Energi dan Sumberdaya Mineral RI juga telah melakukan penggolongan bahan galian industri yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi pada masing-masing daerah, yaitu : a. Bahan Galian Mineral Radioaktif, yaitu : mineral-mineral yang mengandung unsur radioaktif seperti uranium, thorium dan unsur radioaktif lainnya. b. Bahan Galian Bahan Bakar, yaitu : minyak, gas dan batubara. c. Bahan Galian Mineral Logam, yaitu : emas, perak, nikel, besi, tembaga, seng, nikel, timbal dan lain-lain. d. Bahan Galian Non Logam atau bahan galian industri, yaitu : lempung, feldsfar, kwarsa, dolomit, fosfat, batugamping, zeolit, bentonit dan lain-lain. e. Bahan Galian Batuan, Bangunan dan Kontruksi, yaitu : granit, marmer, andesit, pasir, kerikil, tanah liat, tanah urug dan lainlain.

Kajian ini dimaksudkan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam terutama sektor pertambangan yang ada di daerah dan menciptakan iklim investasi di Sumatera Utara. Sedangkan tujuan dari pelaksaan kegiatan kajian ini adalah : 1. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi di dalam pengelolaan dan pengusahaan bahan galian industri di Sumatera Utara. 2. Untuk mengetahui penyebab mengapa kurang bergairahnya investor di dalam pengelolaan dan pengusahaan bahan galian industri di Sumatera Utara. 3. Untuk menarik dan meningkatkan iklim investasi di Sumatera Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Tabel 1. Pengelompokan Bahan Galian Industri Berdasarkan Penggunaannya (Adjat Sudrajad, 1991)

Penggolongan Bahan Galian

No

Secara geologi Indonesia mempunyai sumber daya mineral yang cukup besar termasuk bahan galian industri. Pembentukan pegunungan, aktivitas magma pada gunung api dan proses sedimentasi yang berlangsung terus menerus selama periode

1.

Pengelompokan Bahan Galian Industri Bahan Baku Keramik : - Industri Semen

-

169

Industri Gelas

Contoh -

-

Batukapur, Lempung, Silika, Gipsum Silika, Feldsfar, Dolomit


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

No

2.

3.

4.

5.

September 2009

Pengelompokan Bahan Galian Industri - Industri Keramik

Bahan Baku Bangunan; - Industri Bahan Bangunan dan Kontruksi - Industri Ornamen

-

Feldsfar, Silika, Toseki, Dolomit, Piropillit, Kaolin

-

Batuan Beku, Pasir, Kerikil, Tras, Lempung Granit, Diabas, Marmer, Andesit

-

-

-

-

Mineral Industri; - Industri Pupuk

-

-

Industri Agro

-

-

Indsutri Pengisi dan Extender

-

Industri Pigment

Pelapis

dan

suatu mineral untuk dapat ditambang, seperti : letak geografi, teknologi penambangan, teknologi pemrosesan, kondisi sosial budaya dan masalah lingkungan hidup dan lain lain. Mc. Kelvy (1973), menggambarkan hubungan antara tingkat keekonomisan dengan tingkat kelayakannya. Berdasarkan tingkat penyelidikannya dari yang paling kasar kepada yang lebih teliti, kita dapat menggolongkan sumberdaya ke dalam golongan discovered atau infered (tereka), indicated atau terunjuk dan terukur (measured). Sedangkan dari pandangan kelayakan Mc. Kelvy membagi menjadi marginal (kurang layak), para marginal (tidak terlalu ekonomis) dan ekonomis atau menguntungkan.

Contoh

Material Batu Berharga; - Industri Batumulia dan Permata Industri Ornamen dan Lapidary

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

-

Intan, Ruby, Saphir, Topas, Peridot, Jade, Opal Kalsedon, Agat, Jasper, Onix, Crisocol, Jade

Apabila sumberdaya terunjuk telah diteliti dan ternyata layak untuk ditambang, maka pada tingkatan tersebut baru berbicara tentang cadangan probable (terkira), sedangkan apabila berbicara pada tingkat sumberdaya terukur dan studi kelayakan menunjukkan ekonomis maka disebut dengan cadangan terbukti (proved). Bila dari studi kelayakan ternyata penambangan bisa menguntungkan, tingkat sumberdaya tereka (infered) dapat digolongkan sebagai cadangan tingkat mungkin (possoble), dan apabila datanya masih umum atau data kasar hanya memungkinkan mineral tersebut digolongkan menjadi sumberdaya ditemukan (discovered).

Fosfat, Sulfur, Dolomit, Zeolit, Potash, Batu Alkali Dolomit, Batukapur, Serpentenit, Zeolit, Bentonit, Magnesit Batukapur, Dolomit, Zeolit, Mika, Kaolin, Talk Batukapur, Dolomit, Zeolit, Bentonit, Kaolin, Sulfur, Gipsum, Fosfat, Barit

Konsumsi Bahan Galian Industri di Sumatera Utara Kebutuhan bahan baku industri (raw material) di daerah akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya sektor industri, perkebunan dan pertanian yang ada di daerah Sumatera Utara. Secara umum konsumsi bahan baku industri yang digunakan pada sektor industri adalah : batukapur, dolomit, feldspar, bentonit, lempung, pasir kwarsa, batu dimensi (ornament). Pada umumnya bahan galian industri tersebut digunakan sebagai bahan baku utama dan sebagai bahan baku tambahan. Pemanfaatan dan penggunaan bahan galian industri di berbagai aspek kegiatan ekonomi di Sumatera Utara, dewasa ini cukup luas dan beragam, seperti : industri cat, bleaching earth, keramik, pupuk (kimia), kosmetik dan dalam bidang kontruksi. Batukapur (batugamping), dolomit, phosphate banyak digunakan sebagai bahan baku industri pupuk. Tingkat konsumsi pupuk semakin meningkat dengan bertambahnya perkebunan dan pertanian di daerah Sumatera Utara.

Pengertian Sumberdaya dan Cadangan Keberadaan mineral di dalam perut bumi dapat diketahui dari sejumlah indikasi adanya mineral yang terdapat di perut bumi. Penyelidikan secara geologis pada dasarnya belum dapat menentukan secara teliti atau detail kuantitatis dan kualitas tentang informasi dari keberadaan sumberdaya mineral. Akan tetapi pada kegiatan pentahapan tersebut sudah dapat dikemukakan indikasi adanya sumberdaya mineral, sehingga keberadaan mineral tersebut sering disebut dengan sumberdaya. Bila penyelidikan dilakukan dengan lebih teliti, yaitu dengan menggunakan berbagai metode seperti : geokimia, geofisika, pemboran maka mineral tersebut sudah diketahui dengan pasti baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan keberadaan tersebut sumberdaya mineral tersebut sering disebut dengan cadangan. Kategori cadangan dibagi bertingkat-tingkat, dimana semakin teliti kegiatan penyelidikannya maka makin lengkap informasi yang didapat mengenai keberadaan mineral tersebut, khususnya dalam bentuk kualitas dan kuantitasnya. Ada berbagai pertimbangan yang menentukan kelayakan

Perkebunan dan pertanian sangat membutuhkan bahan galian industri terutama sebagai bahan baku pupuk dan penetral tingkat keasaman tanah (pH). Luasnya areal perkebunan kelapa sawit di daerah ini dengan salah satu produk turunannya adalah

170


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

minyak goreng akan membutuhkan bahan galian dolomit, bentonit dan zeolit. Bentonit dan zeolit sangat dibutuhkan sebagai bahan penyaring (bleaching earth) untuk industri pengolahan minyak goreng. Kaolin, pasir kwarsa, feldsfar dan lempung bola banyak digunakan sebagai bahan baku pada industri keramik/porselin, cat, kertas, granit, marmer, andesit, diorite, serpentinit dan batuan yang memiliki nilai estetik dimanfaatkan sebagai bahan kontruksi dan bahan ornament (batu dimensi). Industri-industri di daerah Sumatera Utara yang membutuhkan bahan baku industri yang berasal dari sumberdaya alam sebagaimana pada Tabel 2.

berkembang di daerah ini. Provinsi Sumatera Utara yang didukung oleh kondisi geologi dengan aneka ragam batuan dan mineral yang menyusunnya, banyak menghasilkan berbagai jenis bahan galian industri yang sebagian besar memiliki potensi dan nilai ekonomis untuk dikelola dan ditambang guna menunjang pembangunan di daerah, industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terciptanya lapangan kerja. Berikut ini beberapa bahan galian industri yang memiliki prospek untuk dikembangkan di Sumatera Utara yaitu : 1.

Tabel 2. Perusahaan-perusahaan Pengguna Bahan Galian Industri di Sumatera Utara.

No

Jenis Perusahaan

1.

- Perkebunan dan Pertanian

2.

- Pengolahan Minyak Kelapa Sawit - Keramik, Cat

3.

4.

- Pakan Ternak

Jenis Bahan Galian Industri - Batukapur, Dolomit, Rock Phosfat, - Bentonit, Zeolit

- Kaolin, Feldspar, Lempung Bola, Pasir Kwarsa - Zeolit

Feldsfar

Feldsfar adalah nama kelompok mineral yang terdiri atas Pothasium, Sodium, Kalsium Alumina Silikat (K, Na, Ca) Al2Si3O8. Secara umum mineral feldsfar dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem berdasarkan komposisi kimianya yaitu : KAlSi3O8 (Or), NaAlSi3O8 (Ab) dan CaAl2Si3O8 (anortit). Kelompok ini terdiri dari mineral pothasium feldsfar (ortoklas, mikroklin dan sanidin) dan termasuk ke dalam kelas silikat, subkelas tektosilikat. Mineral ini dapat dijumpai dalam batuan beku, batuan erupsi dan batuan metamorf.

Fungsi Bahan Galian Industri - Pupuk, Netralitas Tanah (pH) - Penyerap, Penjernih (absorbent)

Mineral feldsfar terbentuk secara pneumatolitik dan hidrothermal yang membentuk urat pegmatit. Dalam industri keramik mineral feldsfar yang diperlukan adalah yang kaya unsur alkali, sedangkan di dalam batuan granit secara umum mengandung mineral feldsfar 60% terutama yang jenis pegmatit. Hampir semua feldsfar memilki sifat fisik yang sama yaitu berwarna keabu-abuan, merah jambu, coklat, kuning dan hijau. Feldsfar memiliki kekerasan 6-6,5 dengan berat jenis 2,4-2,8 gram/ml. Mutu feldsfar sebagai bahan baku keramik sangat ditentukan oleh oksida K2O dan Na2O yang relatif tinggi (di atas 6%), Oksida Fe2O3 dan TiO2. Dalam industri keramik jenis feldsfar yang digunakan adalah jenis ortoklas/mikroklin dan albit/plagioklas asam (natrium feldsfar), sedangkan feldsfar yang basa dengan kadar kalium yang tinggi tidak dipakai.

- Pengisi

- Penambah Nafsu Makan), Penyerap Bau

Sumber : Badan Investasi dan Promosi Provsu, 2007. Prospek dan Pengembangan Bahan Galian Industri di Sumatera Utara Daerah Sumatera Utara merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam yang belum dikelola secar baik dan maksimal. Salah satu potensi sumber daya alam yang memiliki prospek dan pengembangan dalam sektor pertambangan adalah bahan galian industri seperti batukapur, bentonit, kaolin, zeolit, dolomit, granit, andesit dan lain lain. Bahan galian tersebut tersebar di masing-masing Kabupaten dan Kota sesuai dengan kondisi dan karakteristik geologinya. Umumnya bahan galian tersebut berasal dari proses aktivitas vulkanik dan sedimentasi yang telah berlangsung jutaan tahun yang lalu. Pemanfaatan bahan galian yang ada di daerah masih sangat terbatas dan bersifat tradisional, hal ini disebabkan masih kurangnya industri hilir (pengolahan dan pemakai) yang

Dalam industri keramik menurut Allen Dinsdale (1987), dikenal 3 (tiga) jenis material dasar sebagai bahan baku keramik, yaitu lempung, feldsfar dan bahan pengisi/flint (silika). Bahan galian feldsfar dipergunakan sebagai bahan baku atau konsumsi terbesar dewasa ini dalam industri keramik, dimana industri keramik ini menggunakan bahan baku utama feldsfar hampir mencapai 85% (Supriatna,1997). 2.

Kaolin

Kaolin merupakan masa batuan yang tersusun oleh mineral lempung dengan kandungan besi yang

171


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

pada satu abad yang lampau. Riyanto (1992), menyebutkan bahwa bentonit merupakan istilah dagang untuk sejenis lempung yang sebagian besar atau seluruhnya tersusun oleh mineral montmirolonit. Sukandarrumidi (1999), menyebutkan bentonit adalah jenis lempung yang 80% lebih terdiri dari mineral montmorilonit (NaCa)0.33 (Al.Mg)12 Si4 O10 (OH)2 H2O, bersifat lunak (kekerasan 1 pada skala Mohs, berat jenis antara 1,7 – 2,7, mudah pecah, terasa berlemak, mempunyai sifat mengembang apabila kena air). Sifat bentonit, antara lain : a. Berkilap lilin umumnya lunak, plastis dan sarang. b. Berwarna pucat dengan kenampakan putih, hijau muda, kelabu, merah muda dalam keadaan segar dan menjadi krem bila lapuk yang kemudian berubah menjadi kuning, merah coklat serta hitam. c. Bila diraba terasa licin seperti sabun dan kadang-kadang pada permukaannya dijumpai cermin sesar. d. Bila dimasukan ke dalam air akan menghisap air sedikit atau banyak. e. Bila kena hujan singkapan bentonit berubah menjadi bubur dan bila kering menimbulkan rekahan yang nyata.

rendah dan pada umumnya berwarna putih agak terang. Biasanya berdasarkan dari kenamapakan fisik tersebut, dapat dijadikan petunjuk dari mana proses pembentukannya. Kaolin yang berwarna putih biasanya bermutu baik dan terjadi karena proses alterasi hidrotermal/geothermal pada batuan asam. Pada dasarnya pengolahan kaolin terutama ditujukan untuk membuang mineral kontaminan, seperti : pasir kwarsa, oksida besi, mika dan lainlain. Selain itu bertujuan untuk mendapatkan butiran-butiran halus, tingkat kecerahan yang tinggi (brighteness), kadar air tertentu, pH tertentu dan sifat-sifat lainnya. Proses pengolahan yang dilakukan sangat tergantung pada jumlah jenis mineral-mineral pengotornya dan spesifikasi penggunaan (Sukandarrumidi, 1999). Kaolin banyak digunakan dalam berbagai bidang industri, baik sebagai bahan baku utama maupun sebagai bahan baku tambahan. Dalam hal ini pemanfaatan sifat fisik yang dimiliki kaolin, seperti : kehalusan, kekuatan, warna, daya hantar listrik sangat diperlukan. Sebagai bahan galian industri kaolin banyak digunakan dalam industri kertas, keramik, cat, karet, farmasi, industri logam dan lain-lain. 3.

Zeolit 5.

Zeolit merupakan mineral yang terdiri dari kristal alumino silikat terhidrasi yang mengandung kation alkali atau alkali tanah dalam kerangka tiga dimensi. Ion-ion logam tersebut dapat diganti oleh kation lain tanpa merusak struktur zeolit dan dapat menyerap air secara reversibel. Zeolit biasanya ditulis dengan rumus kimia oksida atau berdasarkan satuan sel kristal M2/nO Al2O3 a SiO2 b H2O atau Mc/n {(AlO2)c(SiO2)d} b H2O. Dimana n adalah valensi logam, a dan b adalah molekul silikat dan air, c dan d adalah jumlah tetrahedra alumina dan silika. Rasio d/c atau SiO2/Al2O bervariasi dari 1-5. Zeolit tidak dapat diidentifikasi hanya berdasarkan analisa komposisi kimianya saja, melainkan harus dianalisa strukturnya. Struktur kristal zeolit dimana semua atom Si dan Al dalam bentuk tetrahedra (TO4) disebut Unit Bangun Primer, zeolit hanya dapat diidentifikasi berdasarkan Unit Bangun Sekunder (UBS). Bahan galian zeolit banyak digunakan dalam bidang industri, seperti : industri kertas, pupuk, penyerap limbah dan lain-lain. Penggunaan zeolit untuk berbagai keperluan harus memenuhi spesifikasi dan standar tertentu. Selain itu untuk Industri Pengeringan, Pemurnian Udara/Oksigen, Pengontrol Limbah, dan Imbuh Makanan Ternak. 4.

Batugamping

Batugamping dikenal sebagai batukapur merupakan bagian dari batuan karbonat yang disusun dominan oleh mineral-mineral karbonat (R.P. Kusumadinata, 1981). Penyusun utama batugamping adalah mineral kalsit (CaCo3), sedangkan mineral karbonat lain yang dapat hadir adalah dolomit (Ca Mg (Co3)2), aragonit (CaCO3), kalsit yang kaya akan magnesit, magnesit (MgCO3) dan siderit (FeCO3). Mineral lainnya dapat juga hadir sebagai mineral pengotor yang terbentuk pada saat pengendapan, seperti mineral lempung dan kwarsa (silika). Batugamping merupakan salah satu mineral industri yang banyak digunakan oleh sektor industri ataupun kontruksi dan pertanian, antara lain untuk bahan bangunan, batu bangunan, bahan penstabil jalan raya, pengapuran untuk pertanian, bahan keramik, industri kaca, industri semen, pembuatan karbid, peleburan dan pemurnian baja, bahan pemutih dalam industri kertas (pulp) dan karet, pengendapan bijih logam non-ferrous dan industri gula. 6.

Pasir Kwarsa

Pasir kwarsa memegang peranan cukup penting bagi industri, baik sebagai bahan baku utama maupun sebagai bahan penolong pada proses pengolahan industri. Sebagai bahan baku utama pasir kwarsa digunakan pada industri semen, bata

Bentonit

Bahan galian bentonit telah dikenal di Indonesia sejak diawalinya aktivitas pemboran minyak bumi

172


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

tahan api (refraktori), silikon karbida, pasir filter, kertas amplas, kaca lembaran dan barang pecah belah. Sebagai bahan baku penolong umumnya digunakan sebagai bahan pengecoran logam. Pasir kwarsa merupakan hasil pelapukan dari batuan yang mengandung mineral utama, seperti kwarsa dan feldsfar. Hasil pelapukan kemudian tertranspor dan tercuci oleh air dan angin yang terendapkan pada daerah yang rendah, seperti : tepi sungai, danau dan laut.

-

Di alam pasir kwarsa ditemukan dengan kemurnian yang bervariasi, bergantung kepada proses pembentukannya, disamping adanya material lain yang ikut terendapkan. Material lain tersebut bersifat sebagai pengotor dan memberi warna pada pasir kwarsa dalam hal ini akan menentukan tingkat kemurniannya. Umumnya di alam dijumpai dengan berbagai ukuran yaitu 0,06 mm (halus) – 2 mm (kasar). Pengolahan mineral kwarsa bertujuan untuk memperoleh spesifikasi yang diinginkan dengan cara pencucian. Pencucian adalah salah satu metode pengolahan yang bertujuan untuk menghilangkan senyawa-senyawa pengotor. Pasir kwarsa dapat langsung digunakan sebagai pasir cetak (umumnya berbutir halus).

Nilai suatu bahan galian industri sangat ditentukan oleh sifat yang diinginkan (desirability) dan kelangkaan (scarcity). Pada derajat kelangkaan tertentu dengan naiknya tingkat kebutuhan akan suatu jenis bahan galian maka nilainya semakin tinggi. Bahan galian industri yang diketahui banyak diperlukan dan terdapat di seluruh pelosok daerah, hal ini berarti keberadaannya melimpah atau tidak langka sehingga nilainya menjadi rendah. Untuk dapat meningkatkan nilai tambahnya perlu dilakukan proses pengolahan lebih lanjut.

-

Dapat membuka kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai subtitusi impor dan meningkatan ekspor. Sebagai sarana pengembangan wilayah. Untuk pengembangan keahlian dalam pengolahan bahan galian industri.

Proses Nilai Tambah

METODE PENELITIAN Lokasi kegiatan Kajian Peningkatan Pengusahaan Sumberdaya Alam Sektor Pertambangan di Sumatera Utara adalah Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan kajian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung bulan Agustus – Nopember 2008.

Arti dan Peranan Bahan Galian Industri Bagi Manusia Bahan galian industri mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan manusia. Peranan dan kehadirannya dalam kehidupan manusia seringkali tidak disadari, misalnya saja perkakas rumah tangga yang sebagian besar menggunakan bahan galian industri, seperti : batubata, genting, kaca, keramik dan ubin dinding. Dengan semakin luasnya kegunaan dan pemanfaatan bahan galian industri pada saat ini rasanya sangat sulit dibayangkan apabila kehidupan manusia modren tanpa kehadiran bahan galian industri. Peranan bahan galian industri dalam perekonomian suatu negara dapat dilihat antara lain dari tingkat konsumsinya. Tingkat konsumsi sangat erat kaitannya dengan tingkat populasi penduduk dan pendapatan perkapita. Oleh sebab itu pada skala nasional peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan pendapatan perkapita merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tingkat permintaan bahan galian industri baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Peranan utama bahan galian industri dalam suatu negara adalah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri manufaktur, kontruksi dan pertanian. Kebutuhan bahan galian industri akan sangat meningkat pesat pada fase awal proses industrialisasi suatu negara. Peranan bahan galian industri lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung perekonoian di daerah, adalah : industri pendukung dalam - Sebagai pengembangan industri modern.

Metode Pendekatan Studi Dalam pelaksanakan kegiatan kajian ini digunakan berbagai pendekatan studi yang mencakup berbagai aspek data dan informasi serta publikasi yang terkait dengan pengusahaan dan pengelolaan bahan galian industri yang ada di daerah Sumatera Utara. Data dan Sumber Data Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari stakeholders dan berbagai sumber lainnya yang ada, antara lain : Dinas Pertambangan, Bappeda, Biro Pusat Statistik, Badan Investasi dan Promosi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, perusahaan-perusahaan, internet dan publikasi serta laporan-laporan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Kajian Peningkatan Pengusahaan Sumberdaya Alam Sektor Pertambangan di Sumatera Utara. Data lainnya yang dikumpulkan merupakan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan dan hasil koordinasi dengan instansi terkait serta melalui studi literatur. Pelaksanaan pengumpulan data dibagi menjadi dua yaitu pembuatan instrumen pengumpulan data dan kegiatan pengumpulan data.

173


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

keterdapatan bahan galian tidak seragam (merata) yang berimplikasi dengan jumlah cadangan (kuantitas) dari suatu bahan galian industri. Dalam upaya pemanfaatan bahan galian industri diperlukan industri hilir (pengolahan) bahan galian industri, sehingga kebutuhan bahan baku (raw material) dapat terpenuhi.

Analisis Data Data yang terkumpul disusun dan ditabulasi sesuai dengan kebutuhan analisis. Teknik analisis yang dilakukan pada kajian ini adalah analisis statistik deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN Letak dan Keberadaan Bahan Galian Industri Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang kaya akan sumberdaya alam terutama bahan galian industri. Potensi bahan galian industri tersebut tersebar di masing-masing Kabupaten dan Kota sesuai dengan kondisi dan karekteristik geologinya. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di Kabupaten Langkat, Mandailing Natal dan Deli Serdang dan industri pengguna bahan baku industri di Kawasan Industri Medan (KIM), sumberdaya alam yang memiliki prospek untuk pengembangan dalam sektor pertambangan di daerah ini adalah batugamping (batukapur), dolomit, bentonit, kaolin, zeolit, feldsfar, pasir kwarsa, lempung, batu dimensi (ornament), phosfat dan lain lain. Tingkat konsumsi bahan galian industri tersebut, terus meningkat seiring dengan berkembangnya sektor industri, perkebunan dan pertanian yang ada di daerah Sumatera Utara. Pada umumnya bahan galian industri tersebut digunakan sebagai bahan baku utamad dan sebagai bahan baku tambahan. Kendala-kendala yang ditemukan yang menyebabkan masih kecil atau rendahnya pemanfaatan dan penggunaan bahan galian industri di daerah Sumatera Utara ĂĄdalah :

Morfologi yang melingkupi daerah Sumatera Utara terdiri dari perbukitan, pegunungan dan dataran yang menyebabkan daerah ini kaya akan potensi sumberdaya alam. Secara umum daerah pegunungan identik dengan daerah hutan, perbukitan identik dengan perkebunan dan daerah dataran biasanya identik dengan pemukiman dan persawahan. Sumatera Utara juga merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan dan Taman Nasional Gunung Leuser (hutan lindung). Pada daerah tersebut berdasarkan data geologi memiliki sumberdaya mineral yang melimpah. Dengan bentuk dan morfologi tersebut, untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan bahan galian banyak mengalami hambatan dan gangguan seperti adanya kawasan hutan lindung, cagar alam dan tanah adat atau ulayat. Adanya undang undang yang melarang dan mengusahakan pertambangan di kawasan hutan lindung dan cagar alam semakin mempersulit untuk pengusahan bahan galian industri, sebab secara umum bahan galian industri yang ada di daerah berada pada kawasan hutan lindung. Kemudian adanya kemajemukan suku adat dan budaya juga salah satu penyebab lambannya pemanfaatan bahan galian yang terdapat pada daerah tersebut. Adanya tanah adat dan ulayat yang mengandung bahan galian industri yang terletak di daerah menyebabkan pemanfaatan dan pengolahan bahan galian industri sulit dan relatif kecil, hal disebabkan izin pemanfaatan sangat susah dengan rentang waktu yang lama.

Kualitas Bahan Galian Industri Penggunaan dan pemanfaatan bahan galian industri sangat tergantung dengan kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sangat ditentukan oleh sifat fisik dan kimia yang terdapat pada bahan galian industri tersebut. Berdasarkan hasil pendataan dan survey di Kawasan Industri Medan (KIM), menunjukkan bahwa bahan tambang dalam hal ini bahan galian industri yang terdapat di daerah kurang memenuhi syarat terutama dari segi kualitas. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya mineral pengotor (impuritis) yang terdapat di dalam bahan galian industri tersebut. Tingginya mineral impuritis tersebut menyebabkan kualitas bahan galian industri menjadi rendah. Untuk mengatasi kendala tersebut bahan galian industri perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu (treatment) baik dengan pembakaran dan pencucian, sehingga mineralmineral yang tidak dibutuhkan dalam bidang industri (impurities) dapat dihilangkan atau diminimalisir. Dengan melakukan pengolahan terlebih dahulu kualitas bahan galian industri lebih meningkat sehingga dapat memenuhi spesifikasi industri pengguna/pemakai. Disamping banyak mineral pengotornya, hal lain adalah pola

Teknik Pemanfaatan Suatu jenis komoditi bahan galian industri untuk dapat langsung dipasarkan, perlu diproses sederhana atau lebih intensif tergantung dari kegunaan dan spesifikasi/persyaratan yang diminta oleh pemakai/konsumen. Rendahnya tingkat konsumsi bahan galian industri di daerah salah satu faktornya adalah kualitas bahan galian industri yang terdapat di daerah penyebarannya tidak merata. Untuk kualitas bahan galian industri yang rendah perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut, sedangkan bahan galian industri yang telah memenuhi syarat spesifikasi industri dapat dipergunakan langsung atau tanpa pengolahan. Selama ini industri penghasil memanfaatkan bahan galian industri secara tradisional yaitu tanpa atau dengan sedikit pengolahan. Dengan melakukan pengolahan lebih

174


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

lanjut akan memberikan nilai tambah dan nilai jual bahan galin industri tersebut. Sebagai contoh pasir kuarsa untuk keperluan industri semen, bangunan dan pengecoran logam umumnya tidak memerlukan proses pengolahan, untuk keperluan penjernihan air, bahan imbuh (fluks), ampelas, bahan baku abrasif cukup diproses sederhana, sedangkan untuk keperluan industri kaca perlu diproses lebih lanjut dan intensif dengan alat pemisah magnetik atau kadang-kadang dengan proses flotasi. Hal yang sama juga berlaku terhadap bahan galian industri yang akan digunakan sebagai bahan baku industri, sehingga memberikan nilai tambah terhadap bahan galian itu sendiri.

Birokrasi Di dalam pemanfaatan dan pengusahaan bahan galian industri dapat dilakukan oleh perseorangan, badan hukum dan koperasi. Kesemua pengusahaan tersebut harus mendapatkan dan memiliki izin dari dinas/instansi teknis terkait. Izin yang diberikan oleh instansi terkait dapat berupa Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) dan Kuasa Pertambangan (KP), disamping surat izin yang ada lainnya. Kendala di dalam pengurusan surat izin tersebut adalah di masing-masing daerah tidak memiliki keseragaman, terutama dari segi waktu dan dinas pemberi surat izin juga berbeda-beda. Dampak yang timbul tersebut, membuat investor (pengusaha) merasa terlalu lama di dalam pengurusan izin dan terlalu berbelit-belitnya birokrasi di pemerintahan di daerah. Selain itu, kurang transparansi masalah tarif untuk pengurusan surat izin di dalam pengusahaan pertambangan di daerah menyebabkan para pengusaha enggan untuk berinvestasi di Sumatera Utara.

Suatu bahan galian industri memerlukan proses pengolahan atau tidak sangat ditentukan oleh kualitas bahan baku tambang tersebut dan spesifikasi kualitas yang diminta oleh pengguna bahan galian industri. Sebenarnya hanya sedikit bahan galian industri yang dapat langsung dipasarkan tanpa proses pengolahan, seperti pasir bangunan, pasir kwarsa dan tanah liat. Pada umumnya bahan galian industri tersebut, perlu diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan walaupun dengan sedikit pengolahan. Proses pengolahan yang relatif sangat sederhana mencakup salah satu atau kombinasi dari proses penggerusan, pencucian, pengayakan, pengeringan, pembakaran dan lain sebagainya. Pengembangan mineral sebagai bahan galian industri lebih mengutamakan sifat fisiknya dan sifat kimianya, mineral yang dianggap berpotensi adalah yang mempunyai cadangan besar, mutu merata, mudah dijangkau (transportasi) dan mudah di dalam proses penambangannya.

Pembahasan Daerah Sumatera Utara memiliki berbagai komoditas bahan tambang yang tersebar di masing masing daerah. Penyebaran bahan galian industri tidak merata dan sangat dikontrol oleh karakteristik geologinya. Pengusahaan dan pemanfaataan bahan galian industri yang selama ini menggunakan teknologi sederhana (tradisional) dan tanpa pengolahan lebih lanjut menyebabkan rendahnya kualitas bahan galian industri sehingga penggunaan dibidang industri sangat kecil. Untuk itu diperlukan teknologi proses pengolahan untuk mengurangi impurities yang terdapat pada bahan galian industri. Teknologi yang ada saat ini dan dikembangkan di masa mendatang perlu diarahkan pada usaha yang dapat mengolah dan meningkatkan nilai tambah, meningkatkan kualitas, membuat sesuatu yang lebih dibutuhkan/diinginkan, lebih tahan lama, lebih murah dan lebih bermanfaat/berarti.

Sumberdaya Manusia Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di Kabupaten Langkat, Mandailing Natal dan Deli Serdang menunjukkan bahwa tidak sesuainya formasi sumberdaya manusia atau staf yang ada di Dinas/Instansi tersebut, misalnya saja di Dinas Pertambangan dan Energi tidak memiliki tenaga teknis di bidang geologi dan pertambangan. Untuk daerah yang memiliki prospek pertambangan seharusnya memiliki Dinas/Instansi yang didukung dengan staff atau sumberdaya manusia yang relevan dan sesuai dengan bidang kompetensinya. Hal ini dikarenakan dalam bidang sumberdaya mineral sangat membutuhkan tenaga teknis yang mampu mencari, mengerti dan paham akan keberadaan bahan galian tersebut. Minimnya tenaga teknis yang terdapat di daerah berdampak buruk tehadap kenerja pada Dinas/Instansi terkait. Sedangkan pada perusahaan industri tenaga teknis yang dimiliki juga tidak sesuai dengan bidang yang dibutuhkan, hal ini menyebabkan industri pertambangan yang ada tidak berjalan lama dan lambat laun akan tutup (colaps).

Di dalam upaya pengusahaan dan pemanfaatan bahan tambang agar dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah daerah terutama di dalam menyumbang pendapatan asli di daerah (PAD), maka perlu melakukan promosi yang efektif terutama kepada pihak industri yang di daerah mengenai keberadaan dan potensi bahan galian industri dan penggunaananya dalam bidang industri baik sebagai bahan baku utama maupun bahan bahan baku tambahan. Sistem pelayanan satu atap di dalam pengurusan dan pemberian izin pada satu tempat untuk mempermudah birokrasi di daerah. Pemberian surat izin pada satu atap (one stop service) selain bertujuan untuk mempercepat lama pengurusan surat izin, juga untuk memangkas

175


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

birokrasi yang berbelit-belit di daerah, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan transparansi bagi pihak investor (pengusaha).

Aspek Manfaat Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, menyebabkan penemuan mineral baru dan hasil olahannya terus meningkat. Seiring dengan meningkatnya kualitas manusia dan terciptanya teknologi yang banyak menghasilkan rekayasa dan inovasi, berimbas terhadap pemanfataan dan penggunaan mineral yang dari waktu ke waktu terus berkembang dan meningkat dengan pesatnya. Pengembangan sumberdaya mineral harus mempertimbangkan sifat dari masing-masing bahan galian tersebut, dimana sumberdaya mineral akan habis setelah sekali pakai (depleted) yang mengakibatkan kesempatan untuk memanfaatkannya hanya sekali saja. Salah di dalam penerapan kebijakan sumberdaya mineral tersebut akan hilang/habis untuk selamanya. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya mineral yang dilakukan selama ini yang kurang/tidak mensejahterakan atau meningkatan kualitas sumberdaya manusia, sehingga akan mengakibatkan bukan hanya mineral saja yang habis tetapi manusianya sendiri tidak akan berubah kesejahteraan maupun kualitasnya.

Terobosan dalam penerbitan izin pertambangan dalam sistem satu atap (one stop service) ini dengan melibatkan berbagai instansi terkait dengan waktu pengurusan yang tidak terlalu lama dan jelas biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan izin tersebut. Masalah lainnya adalah perlunya peningkatan koordinasi antara instansi terkait di bidang pertambangan baik di Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat terutama menyangkut kewenangan dan standard yang jelas dalam pemberian izin pertambangan tersebut. Pemanfaatan bahan galian industri dan perkembangan produk baru yang dihasilkan juga sangat tergantung dan berhubungan erat dengan pemahaman atas apa yang diinginkan pemakai, dengan kata lain perlu diketahui secara mendalam persyaratan yang dikehendaki (spesifikasi) oleh dunia industri/pemakai. Oleh sebab itu tantangan yang harus diatasi dalam peningkatan pemanfaatan bahan galian industri pada masa kini dan akan datang adalah bagaimana mengembangkan teknologi pengolahan bahan galian industri, sehingga diperoleh produk yang memenuhi spesifikasi/ persyaratan dan menjawab kebutuhan akan bahan galian industri bagi berbagai penggunan bahan galian industri, seperti : industri kimia, kertas, farmasi, keramik, minyak nabati yang ada di daerah ini. Untuk itu diperlukan peningkatan kerjasama antara instansi pemerintah daerah dengan lembaga atau pusat penelitian serta melibatkan pengusaha yang terkait dalam bidang pertambangan, sebagaimana kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Balitbang Provinsi Sumatera dan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera dengan Pusat Penelitian Teknologi Mineral dan Batubara (tekMIRA) Bandung.

Dalam hal ini, perlu sebenarnya untuk menetapkan bagian dari nilai atau value mineral tersebut yang harus dikembalikan kepada masyarakat yang berada di sekitar areal pertambangan, sehingga setelah mineral tersebut habis mereka/warga dapat melanjutkan kehidupannya kembali secara wajar dan layak. Adanya perimbangan antara keuangan pusat dan daerah yang ada saat ini masih sulit disepakati terutama proporsinya. Di samping itu, adanya hak ulayat dan hukum adat di masingmasing daerah perlu menjadi salah satu instrumen bagi para pengelola sumberdaya mineral jika memang ingin meningkatkan sumberdaya manusia di tempat pertambangan tersebut. Kebijakan yang tepat untuk memanfaatkan sumberdaya mineral adalah harus dapat dan mampu mentransfer nilai mineral tersebut menjadi nilai manusia, khususnya di tempat pertambangan tersebut. Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) yang dianut di dunia pertambangan, perlu dijadikan tindakan nyata pada tingkat yang memadai dan manusiawi.

Kendala lainnya yang ada selama ini adalah kurang akuratnya data dan informasi tentang potensi atau cadangan bahan galian industri yang dimiliki oleh instansi terkait di bidang pertambangan baik yang berada Kabupaten/Kota maupun Provinsi menyebabkan bahan galian industri tersebut tidak atau belum dimanfaatkan secara optimal, meskipun potensi yang dimiliki cukup besar. Data dan informasi tentang potensi atau cadangan bahan galian industri yang ada tersebut, pada umumnya masih dalam tahap penyelidikan pendahuluan. Untuk ke depannya pemerintah daerah Kabupaten/Kota maupun Provinsi perlu melakukan pendataan tentang potensi atau cadangan bahan galian industri tersebut, guna mendapatkan data yang akurat tentang masing-masing potensi bahan galian tersebut untuk nantinya dipromosikan kepada pihak investor.

Beberapa aspek manfaat lainnya yang dapat dikembangkan dalam peningkatan pengusahaan sumberdaya alam sektor pertambangan di Sumatera Utara, antara lain adalah : bahan galian industri harus - Potensi dimanfaatkan untuk sebesar-besar peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. - Nilai tambah bahan galian industri lebih dimaksimalkan. - Effektif untuk subtitusi dan mengurangi impor serta penghematan devisa negara.

176


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

-

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) setempat. 4.

Dengan demikian banyak dampak positif yang akan diperoleh dalam proses pengembangan dan pengelolaan bahan galian industri, dalam upaya memberikan nilai tambah terhadap kualitas bahan galian industri di Sumatera Utara.

KESIMPULAN 1.

2.

3.

4.

DAFTAR PUSTAKA

Prospek pengelolaan dan pengembangan bahan galian industri di Sumatera Utara cukup baik, hal ini terjadi akibat adanya peningkatan kebutuhan akan bahan galian industri di daerah seiring dengan peningkatan standar hidup, perkembangan industri dan kebutuhan akan teknologi baru. Pengelolaan dan pengembangan bahan galian industri lebih lanjut di Sumatera Utara harus mendapat prioritas, karena kegiatan ini dapat meningkatkan nilai tambah, subtitusi impor, memperluas kesempatan kerja dan mempertinggi konservasi mineral serta menambah pendapatan asli Daerah (PAD) setempat. Produk bahan galian industri baru sangat tergantung pada teknologi dan berhubungan erat dengan industri penghasil dan pemakai, hal ini tentunya memerlukan terjalinnya koordinasi yang hormanis sesuai dengan spesifiksi/persyaratan yang dibutuhkan oleh pemakai. Penelitian dan pengembangan bahan galian industri khususnya untuk menghasilkan produk-produk baru akan sangat penting dalam usaha memperluas pasar, dengan tantangan yang harus diatasi dalam peningkatan dan pemanfaatan bahan galian industri adalah mengembangkan teknologi pengolahan bahan galian industri untuk memperoleh nilai tambah.

Adjat Sudradjat, 1991. The Strategy of Mineral Exploration in Indonesia Toward the Year 2000. IMA, Bandung. ____________, 2003. Manajemen Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia. ITB, Bandung. Rachman Wiryosudarmono, 1991. Kebijakan Pengembangan Mineral Industri di Indonesia. PPTM, Bandung. Badan Pusast Statistik Sumatera Utara, 2006. Sumatera Utara Dalam Angka, Medan. Balitbang Provinsi Sumatera Utara, 2004. Analisis Kebutuhan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Sebagai Bahan Baku Sektor Industri di Provinsi Sumatera Utara, Medan. Suhala, S. dan Arifin, M., 1997. Bahan Galian Industri. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral, Bandung Sukandarrumidi, 1999. Bahan Galian Industri. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Tushadi, M., 1990. Bahan Galian di Indonesia. Direktorat Sumber Daya Mineral, Departemen Pertambangan dan Energi RI, Bandung.

Saran 1.

2.

3.

peningkatan koordinasi antar instansi terkait dengan pihak industri sehingga industri hulu dan industri hilir dapat tumbuh dan berkembang di Sumatera Utara. Bagi daerah-daerah yang memiliki potensi pertambangan, diperlukan dinas teknis yang harus didukung dengan sumberdaya manusia/staf yang handal sesuai dengan kompetensi ilmu yang dibutuhkan, seperti : geologi dan pertambangan.

Perlu dilakukan pendataan yang akurat tentang potensi atau cadangan serta promosi yang efektif dan tepat sasaran mengenai keberadaan potensi bahan tambang di Sumatera Utara. Untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan potensi bahan tambang di Sumatera Utara, perlu dibuat terobosan kebijakan untuk pengurusan surat izin satu atap (one stop service) berupa tidak berbelitbelitnya birokrasi dalam penerbitan izin pertambangan dengan waktu yang tidak terlalu lama dan biayanya jelas. Untuk memanfaatkan dan mengelola potensi bahan galian industri di daerah, diperlukan

177


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Kajian Pengembangan Teknologi Pembuatan Pupuk Kiserit Di Sumatera Utara Sugih Prihatin Kabid. Ekonomi dan Pembangunan Balitbang Provsu

Abstraksi Pupuk subsidi dan non subsidi pada akhir-akhir ini sangat sulit didapat di daerah Sumatera Utara dan bahkan mengalami kelangkaan serta harganya cukup tinggi. Salah satu faktor penyebabnya ĂĄdalah tidak seimbangnya kebutuhan pupuk dengan produksi yang dihasilkan. Pupuk sangat dibutuhkan di dalam mendorong dan meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan di daerah ini. Salah satu solusi mengatasi kelangkaan pupuk di Sumatera Utara, dilaksanakan penelitian teknologi pembuatan pupuk kiserit yang berbahan baku dolomit dan asam sulfat guna untuk mendapatkan pupuk altenatif melalui memanfaatkan bahan baku mineral. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan pertanian dan perkebunan di Sumatera Utara membutuhkan pupuk kiserit cukup banyak. Luas tanaman kelapa sawit pada tahun 2006 mencapai 956.883 ha, dengan perkiraan kebutuhan 200 kg/ha/tahun membutuhkan pupuk kiserit sebesar 311.808,6 ton. Kebutuhan pupuk kiserit untuk perkebunan dan pertanian selama ini diimpor dari Jerman dan China. Pupuk kiserit (MgSO4.H2O) merupakan campuran dolomit dengan asam sulfat (H2SO4) yang terbentuk secara eksoterm dan evaporasi. Pembuatan pupuk kiserit ini dengan menggunakan teknologi sederhana dan tidak memerlukan biaya yang besar. Dalam proses pembuatan pupuk kiserit dihasilkan produk sampingan berupa gypsum yang sangat berguna dalam bidang kesehatan dan kontruksi. Pengembangan pupuk kiserit dalam skala industri, perlu mempertimbangkan ukuran butiran mineral dolomit, penambahan asam dan variasi waktu pada saat pengadukan untuk mendapatkan pupuk kiserit yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Kata-kata kunci : Pupuk Kiserit, dolomit. Pupuk kiserit merupakan pupuk yang bahan bakunya berasal dari mineral. Mineral merupakan senyawa anorganik padat yang terbentuk secara alami memiliki sifat fisik dan kimia tertentu. Mineral yang dipergunakan sebagai bahan baku utama untuk industri pembuatan pupuk kiserit adalah unsur magnesium (Mg) dan Sulfur (S). Secara umum unsur-unsur tersebut banyak terdapat pada batuan dan mineral, seperti mineral dolomit dan batuan serpentinit. Teknologi rekayasa pembuatan, pemanfaatan dan pengolahan mineral sangat sederhana, yaitu dengan cara penghancuran (crusher) dan kemudian dengan cara pemisahan teknologi tepat guna sangat diperlukan di dalam upaya mendukung agroindustri di Sumatera Utara.

PENDAHULUAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan 3 tiga pilar utama pembangunan di daerah yaitu pembangunan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian daerah, pembangunan sektor industri terutama agroindustri dan pembangunan sektor pariwisata. Pembangunan sektor industri yang berbasis pada potensi sumberdaya alam yang ada di daerah merupakan salah satu pilar di dalam menopang agroindustri di daerah. Sektor pertanian dalam mendukung agroindustri di daerah sangat memerlukan dan bergantung kepada sumberdaya alam di daerah. Pertanian dan perkebunan yang ada di Sumatera Utara di dalam pertumbuhan dan perkembangannya sangat bergantung kepada pupuk baik pupuk NPK, KCl, Urea dan lain-lain. Adanya kelangkaan pupuk dan pengoplosan (pupuk palsu) yang terjadi pada akhir-akhir ini sangat meresahkan petani maupun industri perkebunan, karena tanaman pertanian maupun perkebunan tersebut sangat memerlukan pupuk di dalam pertumbuhannya. Pupuk berguna untuk menyuburkan tanaman dan dapat menambah/memperbesar buah tanaman, sehingga penghasilan dari sektor pertanian dan perkebunan dapat meningkat.

Dengan berkembang dan dikuasainya teknologi pembuatan pupuk kiserit terutama untuk mendukung agroindustri di daerah ini, diharapkan penghasilan para petani dan perkebunan dapat bertambah yang berimbas kepada peningkatan income/pemasukan bagi pemerintah daerah setempat, dapat membuka kesempatan kerja dan berusaha masyarakat, serta pada akhirnya terjadi perbaikan perekonomian di daerah menjadi lebih baik dan maju.

178


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam kegiatan Kajian Pengembangan Teknologi Pembuatan Pupuk Kiserit di Sumatera Utara, antara lain : 1. Bagaimana teknologi dan rekayasa pembuatan pupuk kiserit? 2. Bagaimana proses pembuatan pupuk kiserit di Sumatera Utara? 3. Bagaimana mekanisme terjalinnya industri hulu dan hilir di Sumatera Utara khususnya agroindustri?

dari permasalahan kelangkaan dan keterbatasan pupuk yang dihadapi selama ini, sebenarnya masih banyak cara untuk mengatasi kelangkaan dan harga pupuk yang cukup tinggi yaitu dengan menggunakan pupuk alternatif melalui cara memanfaatkan potensi sumberdaya mineral yang ada, terutama bahan galian industri sebagai bahan baku pupuk alternatif berbasis mineral. Batuan-batuan yang banyak terdapat di Sumatera Utara secara geologi tersusun oleh berbagai jenis mineral yang terkandung di dalamnya. Komposisi mineral tersebut sangat berperan di dalam penentuan kandungan unsur kimia yang terdapat di dalam batuan. Mineral dolomit, kiserit, zeolit, phosfat, dan kalsit merupakan jenis-jenis mineral yang banyak dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Mineral-mineral tersebut secara geokimia mengandung berbagai macam unsur kimia seperi SiO2, Al2O3, NaO, P2O5, MgO, CaO dan lain-lain. Kandungan mineral tersebut sangat bergantung dari jenis batuan yang terdapat di dalam perut bumi kita. Pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian industri tidak memerlukan modal yang besar, demikian juga teknik penambangan dan pengolahannya tidak memerlukan teknologi tinggi. Diantara bahan galian industri yang cukup potensial untuk bahan baku pembuatan pupuk adalah dolomit sebagai bahan baku pupuk kiserit.

Maksud dari kegiatan Kajian Pengembangan Teknologi Pembuatan Pupuk Kiserit di Sumatera Utara ini adalah untuk mengetahui teknologi, rekayasa dan proses pembuatan pupuk kiserit di daerah Sumatera Utara sehingga dapat diterapkan dan dikembangkan di dalam mendukung industri pertanian dan perkebunan (agroindustri). Sedangkan tujuan dari kegiatan kajian ini adalah : 1. Untuk mengetahui teknologi dan proses pembuatan pupuk kiserit di daerah Sumatera Utara. 2. Untuk pengembangan ilmu dan teknologi, terutama dalam bidang agroindustri pupuk di Sumatera Utara. 3. Untuk diversifikasi terhadap pupuk dengan bahan baku mineral di Sumatera Utara.

TINJAUAN PUSTAKA 1. Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah yang banyak memiliki perkebunan baik perkebunan rakyat, perkebunan milik negara, perkebunan swasta/nasional dan asing yang yang letaknya tersebar di masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Perkebunan-perkebunan tersebut meliputi perkebunan kelapa sawit, karet. kopi, coklat dan lain-lain. Semua perkebunan tersebut sangat membutuhkan dan bergantung dengan pupuk. Dewasa ini pupuk sangat langka, sulit didapat dan harganya juga sangat tinggi. Untuk itu dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional salah satu upaya pemerintah adalah meningkatkan produksi di bidang pertanian dan perkebunan dengan membangun industri alat pertanian, perluasan lahan pertanian dan perkebunan serta membangun infrastruktur pertanian lainnya yang salah satunya ĂĄdalah industri pupuk.

Dolomit

Dolomit merupakan batuan karbonat yang kaya akan unsur CaO dan MgO. Dolomit adalah ikatan rangkap antara karbonat dari kalsium dan magnesium, dimana senyawa rangkap tersebut adalah kalsit (CaCO3) dan magnesit (MgCO3) atau Proses pembentukan dolomit MgCa(CO3). berhubungan erat dengan terbentuknya batugamping yang berubah menjadi dolomitan (MgO : 2,2 - 10%) atau dolomit (MgO : 18 - 22%), karena pengaruh pelindihan (leaching) atau peresapan unsur magnesium dari air laut ke dalam batugamping. Proses perubahan batugamping menjadi dolomit tersebut disebut dengan dolomitisasi. Faktor-faktor yang berperan dalam proses dolomitisasi adalah tekanan air yang banyak mengandung magnesium dengan periode rentang waktu yang cukup lama. Dengan semakin tuanya unsur batugamping, maka akan semakin dalam letaknya di dalam tanah sehingga semakin besar kemungkinannya untuk berubah menjadi dolomit.

Berbagai jenis pupuk sudah banyak beredar di pasaran, diantaranya ĂĄdalah pupuk tunggal seperti Urea, TSP, NPK, pupuk majemuk, pupuk fosfat alam, pupuk organik seperti kompos, pupuk kandang. Selain itu ada juga pupuk yang dapat digunakan untuk memperbaiki horizon lapisan tanah berupa kapur pertanian (kaptan) yang berasal dari bahan galian industri. Sebenarnya banyak jenis bahan galian industri yang dapat dipergunakan langsung untuk bahan baku industri pupuk. Terlepas

Dolomit merupakan batukapur yang sebagian dari unsur kalsiumnya diganti oleh magnesium, dimana kandungan unsur magnesium menentukan nama kapur dolomit tersebut. Misalnya saja batukapur yang 19% mengandung +10% MgCO3 disebut kapur dolomitan, sedangkan apabila mengandung 19% MgCO3 disebut dolomit.

179


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Untuk mengetahui keberadaan potensi sumberdaya mineral, salah satu metode yang banyak digunakan dan paling baik serta efektif ĂĄdalah dengan melakukan eksplorasi. Eksplorasi disamping bertujuan untuk menentukan jumlah cadangan, dapat juga digunakan untuk menginterpretasikan bentuk tubuh endapan, luas penyebaran, dan strukrur yang dominan di daerah tersebut. Eksplorasi bahan galian industri pada umumnya lebih sederhana dibandingkan dengan mineral logam, karena sebaran fisik bahan galian industri biasanya lebih muda ditemukan. Eksplorasi biasanya dilakukan apabila hasil penyelidikan pendahuluan memenuhi syarat untuk perencanaan penambangan. Eksplorasi batuan dolomit dilakukan secara bertahap, dimana kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan cara pemboran dan atau sumur uji.

diantaranya tanah-tanah masam dan kurang subur, seperti tanah podsolik merah kuning. Total areal perkebunan yang mencapai + 10 juta hektar sangat memerlukan peranan dolomit. Dolomit ini dapat ditingkatkan kualitasnya sebagai salah satu alternatif agar dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kesuburan tanah masam tersebut. Dengan pemberian dolomit, pH tanah akan meningkat sehingga unsur-unsur N, P dan K akan menjadi semakin tersedia. Pada pemberian pupuk amonium (Urea dan DAP) dan Kalium (KCI atau ZK) yang terlalu banyak akan menyebabkan tanah menjadi kekurangan unsur Mg. Di samping itu pemberian pupuk nitrogen mempunyai kecenderungan tanah menjadi asam. 2.

Kiserit

Mineral kiserit berbentuk kristal monoklin, kekerasannya berada pada skala 3,5%, berbelahan sempurna dan berwarna putih jernih. Selain mempunyai ciri kristalografi seperti tersebut diatas, mineral kiserit bersifat stabil dan terbentuk karena tekanan dan suhu yang lebih tinggi dari pada tekanan dan suhu pengendapannya. Penguapan yang terjadi pada air laut akan menghasilkan garamgaram. Selama penguapan cepat tersebut, kiserit dan kainit tidak terbentuk. Garam-garam magnesium sulfat yang terbentuk terutama adalah MgSO4.5H2O dan MgSO4.4H2O yang merupakan senyawa metastabil. Senyawa-senyawa metastabil ini akan berubah menjadi bentuk yang stabil (kiserit) karena tekanan suhunya yang lebih tinggi dari pada suhu pengendapannya.

Penambangan batuan dolomit umumnya dilakukan dengan cara tambang terbuka dengan metoda kuari. Tanah penutup (overburden) yang terdiri dari tanah liat, pasir dan koral dikupas terlebih dahulu. Pengupasan dapat dilakukan dengan menggunakan bulldozer atau power scrapper. Penambangannya dapat dilakukan dengan cara konvensional dan mekanis. Pengolahan dolomit dapat juga dilakukan dengan cara sederhana. Bongkah-bongkah dolomit hasil dari penambangan diangkut ke unit pengolahan. Kemudian bongkah-bongkah dolomit tersebut direduksi ukurannya dengan menggunakan alat pemecah batu, dimana hasil proses ini selanjutnya digiling untuk mendapatkan dolomit yang berukuran halus (tepung) dengan ukuran tertentu yang disesuaikan dengan permintaan.

Menurut SII Nomor 1128 Tahun 1985 pupuk kiserit berbentuk kristal padat, mempunyai rumus kimia MgSO4.4H2O, berkadar MgO minimum 25,5%, Kadar S (sulphur minimum 21,0%) dan berkadar air bebas maksimum 0,5%. Kiserit tergolong ke dalam mineral evaporit yaitu mineral yang terbentuk karena penguapan air laut yang mengandung 1290 SO4-2 dan bila ppm Mg2+ dan 2715 ppm dikeringkan akan menghasilkan 3,69% garam garam yang mengandung Mg2+ atau 7,68% garam garam sulfat (Agung, dkk., 2000). Beberapa sifat menjadi penciri pupuk kiserit adalah : berkelarutan hara lambat, di dalam air memiliki pH netral dan mudah menyerap air dengan rumus kimianya adalah : MgSO4.2H20 dan berat molekul 156 gram.

Dolomit sebagai salah satu variasi batugamping merupakan bahan baku penting yang digunakan untuk industri gelas dan kaca lembaran, industri keramik dan porselen, industri refraktori, pupuk, dan pertanian. Dalam industri hilir pemakaian dolomit dapat digunakan baik secara langsung dalam bentuk dikalsinasi terlebih dahulu maupun dalam bentuk kimia dolomit. Dolomit dapat digunakan untuk menetralisir tanah yang sudah masam dan untuk menahan keasaman yang ditimbulkan oleh penggunaan pupuk seperti urea. Dolomit menetralisasi keasaman tanah melalui ion, kation kalsium dan magnesium menghilangkan ion hidrogen di dalam tanah. Berdasarkan hasil penelitian proses ini akan meningkatkan sekitar 15 40% produksi tanaman. Komoditi pertanian dan perkebunan merupakan penyumbang devisa negara dari sektor non migas yang masih diandalkan selain sektor lainnya. Untuk menunjang hal tersebut perlu dilakukan ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi. Dengan semakin berkurangnya potensi sumber daya tanah membuat perluasan areal semakin menjamah pada tanah-tanah marginal,

Komposisi Kiserit Unsur hara utama yang terkandung di dalam pupuk kiserit adalah magnesium dan sulfur. Magnesium dan sulfur bersama dengan kalsium digolongkan sebagai “secondary nutrients� bagi tanaman, sedangkan nitrogen, phospor dan kalium (potasium) digolongkan sebagai “primary nutrients� atau zat-zat utama yang dibutuhkan tanaman.

180


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

• Magnesium (Mg) : Bermanfaat bagi penyusunan klorofil, menaikkan kadar minyak bagi tanaman penghasil minyak, serta untuk mengaktifkan metabolisme karbohidrat. • Sulfat atau Sulfur : Untuk membantu pertumbuhan bintil-bintil hijau akar pada tanaman kacang-kacangan, membentuk butir-butir hijau daun dan menambah kandungan protein dan vitamin. Unsur ikatan lainnya adalah : P, K, Ca dan Fe yang manfaatnya bagi tumbuhan. • Phospor (P) : Untuk memacu pertumbuhan akar dan pembentukan sistem perakaran yang baik mulai dari benih sampai tanaman muda; mempercepat pembungaan dan pemasakan buah, biji atau gabah; serta sebagai bahan penyusun inti sel, lemak dan protein. • Kalium (K) : Untuk memperlancar proses sintesa dan membantu pembentukan protein. • Karbohidrat : Sebagai katalisator dalam transformasi tepung, gula dan lemak pada makanan; mengeraskan jerami dan bagian kayu dari tanaman; meningkatkan kualitas hasil yang berupa : bunga dan buah (rasa dan warna); meningkatkan resistensi tanaman terhadap gangguan hama, penyakit dan kekeringan. Unsur K terkumpul pada titik tumbuh dan berperan mempercepat pertumbuhan jaringan meristematik. • Calsium (Ca) : Untuk merangsang pembentukan bulu-bulu akar; merangsang pembentukan biji-bijian; dan mengeraskan jerami dan bagian kayu tanaman. • Besi (Fe) : Untuk pernafasan tanaman dan pembentukkan hijau daun (fotosintesis). Meskipun peranan yang diketahui masih baru, namun kehadirannya sangat penting sekali. Apabila Fe tidak ada atau pada tanah yang banyak kapur, maka tanaman tersebut akan langsung merana dibuatnya.

Magnesium menempati posisi sentral dari molekul klorofil, yaitu pigmen hijau daun yang membuat tanaman dapat memanfaatkan energi sinar matahari untuk memproduksi bahan-bahan organik. Dengan demikian magnesium digunakan pada proses fosforilasi yaitu proses dasar dari transfer energi di dalam tanaman (Barlog, 2004). Keberadaan magnesium pada tanaman menjamin pertumbuhan yang baik dan menghasilkan panen yang tinggi. Magnesium bersama dengan 15 elemen lainnya merupakan nutrien penting untuk pertumbuhan tanaman, memberikan hasil dan produksi pertanian yang efesien dan berkualitas tinggi. Sulfur ádalah salah satu komponen asam amino dan protein, dimana unsur ini penting dalam proses metabolisme tanaman dan proses enzim. Sulfur mengandung komponen yang membantu dan mengatur transportasi ion melalui biomembran serta penting bagi tanaman dalam mentoliler garam, kekeringan dan panas. Di samping hal tersebut, sulfur juga mengandung komponen yang membantu melawan racun logam berat pada tanaman. Kekurangan sulfur dapat menghambat sintesa protein dan menurunkan kandungan klorofil dalam daun. Manfaat Unsur Hara Kiserit Meskipun Mg menempati posisi sentral dari molekul klorofil, namun hanya 15% hingga 20% dari total Mg yang terkandung di dalam tanaman untuk pembentukan klorofil, sedangkan sebagian terbesar terlibat pada proses-proses penting lainnya. Pembuatan karbohidrat, protein, lemak, dan berbagai vitamin tidak dapat terjadi tanpa magnesium yang cukup, karena magnesium memegang peranan yang sangat penting sebagai aktivator dan enzim-enzim yang diperlukan oleh tanaman. Dengan demikian, magnesium digunakan pada proses phosphorisasi, yaitu proses dasar dari transfer energi di dalam tanaman. Unsur dominan di dalam kiserit adalah unsur-unsur 2+ dan SO4yang sangat bermanfaat bagi tumbuhan, diantaranya bermanfaat sebagai berikut :

Jenis Pupuk Kiserit Di pasaran pupuk kiserit terdiri dari berbagai macam produk dan jenisnya. Produk dan jenis pupuk tersebut bergantung dari komposisi dan daerah/negara penghasil pupuk kiserit tersebut.

Tabel 1. Spesifikasi Umum Pupuk Kiserit dari Berbagai Daerah/Negara Daerah/Negara Pengahasil

Mineral

Kiserit Jerman Kiserit Cina Kiserit Sumatera Super Dolomit

Kiserite, Halite, Syilvite Magnesium, Karbonat, Clay Magnesium, Karbonat, Serpentinit Dolomit

181

Kadar Unsur Utama Total (%) Larut dalam air (%) MgO CaO MgO CaO 25,4 0,91 25,4 0,51 29,1 0,89 14,7 0,54 21,53 2,52 5,13 1,16 20,37 29,67 0,08 0,16


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

memerlukan modal yang besar, demikian juga teknik penambangan dan pengolahannya tidak memerlukan teknologi tinggi. Diantara bahan galian industri yang cukup potensial untuk dikembangkan adalah dolomit sebagai bahan bahan baku pembuatan pupuk kiserit.

METODE PENELITIAN Lokasi kegiatan Kajian Pengembangan Teknologi Pembuatan Pupuk Kiserit di Sumatera Utara adalah Provinsi Sumatera Utara dengan sampel yang digunakan adalah Daerah Kuta Kepar Kabupaten Karo.

Dolomit mengandung magnesium yang bermanfaat untuk industri refraktori, baja, farmasi, karet, kimia dan bahkan sangat diperlukan untuk industri perkebunan dan pertanian. Dolomit ini merupakan batuan alam yang kaya unsur hara esensial dan dapat diolah menjadi pupuk buatan. Pemakaian dolomit secara langsung pada tanaman akan mengalami permasalahan, terutama disebabkan dolomit sukar larut sehingga dapat menutup poripori tanah. Untuk meningkatkan kelarutannya dalam tanah dapat dilakukan proses pengolahan lanjutan dengan menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Kelebihan dolomit ini mudah menyerap air sehingga mudah dihancurkan.

Metode Pendekatan Studi Dalam pelaksanakan kegiatan kajian ini digunakan berbagai pendekatan studi yang mencakup berbagai aspek data dan informasi serta publikasi yang terkait dengan pengusahaan dan pengelolaan bahan galian mineral yang ada di daerah Sumatera Utara khususnya yang terkait dengan dolomit, asam sulfat dan kiserit. Data dan Sumber Data Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan melalui pengambilan sampel dolomit dari Kabupaten Karo, sedangkan data sekunder diperoleh dari stakeholders dan berbagai sumber yang ada, antara lain : Dinas Pertambangan, Bappeda, Biro Pusat Statistik, Badan Investasi dan Promosi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi dan Kabupaten, perusahaan-perusahaan, internet dan publikasi serta laporan-laporan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Kajian Pengembangan Teknologi Pembuatan Pupuk Kiserit di Sumatera Utara. Data lainnya yang dikumpulkan merupakan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan dan hasil koordinasi dengan instansi terkait serta melalui studi literatur.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki luas perkebunan terbesar yang terdapat di Indonesia. Perkebunan-perkebunan tersebut banyak ditanami dengan kelapa sawit, karet, kopi, coklat dan tebu yang tumbuh dan berkembang di sepanjang daerah ini. Di samping itu Sumatera Utara juga merupakan daerah agraris dengan potensi utama lainnya adalah tanaman pertanian berupa padi, palawija, buah-buahan dan sayur-sayuran. Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman perkebunan dan pertanian tersebut tentunya sangat memerlukan pupuk yang cukup banyak. Tanaman kelapa sawit memerlukan kiserit sebanyak 200 kg per hektar per tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2006, luas lahan perkebunan di Sumatera Utara meliputi tanaman kelapa sawit seluas 956.883 ha, karet seluas 477.252 ha, dan kelapa seluas 124.908 ha. Dengan asumsi kebutuhan 200 kg/ha/tahun, maka Provinsi Sumatera Utara membutuhkan pupuk kiserit untuk tanaman kelapa sawit saja mencapai sebesar 311.808,6 ton pada tahun 2006. Kebutuhan pupuk kiserit yang cukup besar setiap tahunnya apabila terus diimpor tentunya akan menyerap devisa negara yang cukup besar, terlebih-lebih dengan kondisi krisis ekonomi global yang terjadi saat ini. Di pihak lain pengembangan pupuk kiserit di Sumatera Utara memiliki prospek yang cukup baik, hal ini dikarenakan potensi bahan bakunya berupa dolomit cukup banyak dijumpai di Sumatera Utara

Analisis Data Data yang terkumpul disusun dan ditabulasi sesuai dengan kebutuhan analisis. Teknik analisis yang dilakukan pada kajian ini adalah analisis statistik deskriptif. Di samping itu dilaksanakan analisa laboratorium terhadap sampel bahan baku dolomit yang diperoleh dari Kabupaten Karo untuk pembuatan pupuk kiserit dengan bahan tambahannya adalah asam sulfat. Analisa laboratorium ini dilaksanakan oleh Puslitbang Teknologi Mineral dan dan Batubara (tekMIRA) Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi daerah salah satu upaya pemerintah daerah adalah meningkatkan produksi di bidang pertanian dan perkebunan dengan membangun industri alat pertanian, perluasan lahan pertanian dan perkebunan disamping membangun industri pupuk. Pengelolaan bahan galian industri tidak semuanya

Dewasa ini pupuk sangat sulit dan langka ditemui di pasaran, kalaupun ada harganya relatif tinggi. Salah satu penyebab kelangkaan pupuk tersebut ĂĄdalah tidak seimbangnya antara produksi pupuk yang dihasilkan dengan permintaan pasar yang begitu besar sebagai akibat peningkatan

182


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

kimianya (AAS) yang bertujuan untuk mengetahui kadar persentase MgO yang terdapat di dalam batuan dolomit tersebut. Kemudian dolomit yang didapat di lapangan dalam bentuk bongkah-bongkah dihancurkan dengan alat mesin Jaw Crusher. Jaw Crusher ini sendiri berfungsi untuk menghancurkan bongkah-bongkah dolomit sehingga menjadi berbagai variasi ukuran butiran. Proses yang terjadi di dalam jaw crusher meliputi : peremukan dan penggerusan (pulverizer) guna mendapatkan dolomit dengan ukuran butiran-butiran halus bervariasi antara 80 – 100 mesh.

pembangunan di bidang pertanian yang dilakukan pada akhir-akhir ini. Di samping itu pola distribusi yang dilakukan selama ini tidak merata. Pupuk selain berguna untuk menyuburkan tanaman juga dapat meningkatkan hasil panen atau produksi. Pupuk kiserit merupakan pupuk alternatif yang berbahan baku mineral dolomit, saat ini sangat banyak dibutuhkan oleh perkebunan dan pertanian guna untuk meningkatkan produksi. Selama ini kebutuhan kiserit diimpor dari luar negeri yaitu Jerman dan China. Masalah lainnya dengan terjadinya krisis ekonomi global saat ini akan menyebabkan naiknya harga kiserit sebagai akibat melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dĂłlar apabila terus diimpor.

Bahan baku yang dipakai ada beberapa macam, tergantung dengan variasi yang diinginkan seperti :  Dolomit halus = 80 mesh  Super dolomit = 100 mesh  Dolomit kalsin (hasil pembakaran) = 100 mesh Proses yang berlangsung pada tahapan ini, terdiri dari peremukan (jaw crusher) dan penggerusan (pulverizer) mineral dolomit. Untuk mendapatkan ukuran butir yang diinginkan tersebut, dilakukan dengan pengayakan sehingga material yang kasar dengan yang halus akan terpisah.

Sementara itu berdasarkan data awal bahwa bahan baku dolomit ini sangat banyak dijumpai di Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Karo, Dairi dan Tapanuli Utara. Dolomit selama ini dimanfaatkan masyarakat di Sumatera Utara secara langsung untuk tanaman pertanian guna mengatur pH tanah. Di pihak lain untuk proses pengolahan dolomit menjadi kiserit ini hanya memerlukan teknologi sederhana dengan bahan baku lainnya adalah asam sulfat. Dengan diolahnya dolomit menjadi kiserit tentunya akan memberikan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan apabila hanya digunakan secara langsung dalam bentuk dolomit. Di samping itu tentunya juga akan menjadi sumber pendapatan masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya alam daerah yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal. Pengembangan dolomit menjadi kiserit ini juga nantinya akan menghemat devisa negara yang cukup besar.

2.

Proses ekstraksi dilakukan di dalam ekstraktor berbentuk tabung yang bentuknya sedemikian rupa. Pertama-tama dimasukkan air atau filtrat, kemudian dimasukkan dolomit halus ukuran 100 mesh yang didapat dari pengolahan dan diaduk secara sempurna sehingga menjadi butiran encer. Ekstraksi ini memakai asam sulfat (H2SO4) teknis yang dimasukan secara terus-menerus ke dalam eksrtaktor. Secara berkala dikontrol pH butiran dan proses ekstraksi berakhir apabila pH sudah mendekati netral (pH antara 5 - 6). Proses ekstraksi ini dilakukan pada kondisi tekanan ruang (atmosfir), karena reaksi eksosterm suhu proses meningkat sampai 90oC.

Pembahasan Pembuatan pupuk kiserit (MgSO4.2H2O) berbahan baku dolomit melalui proses percampuran dengan asam sulat (H2SO4). Proses pengolahan dan pemanfaatannya tidak memerlukan biaya investasi yang besar dan menggunakan teknologi sederhana. Dalam pembuatan pupuk kiserit disamping harus memperhatikan proses ekstraksi, juga kehalusan bahan baku dolomit sangat menentukan sempurna tidaknya proses ekstraksi yang diinginkan. Secara umum proses pemanfaatan dan pengolahannya terdiri dari : 1.

Ekstraksi

Kegiatan yang berlangsung pada tahap ekstraksi ini meliputi pengendapan (penampungan) dan penyaringan (flitrasi). Butiran hasil ekstraksi dikeluarkan dan dimasukan ke dalam vakum dram filter yang akan memisahkan padatan CaSO4 terhadap filtrat MgSO4. Padatan yang didapat dari proses penyaringan akan dipisahkan sehingga terdapat antara cairan MgSO4.nH2O dengan padatan. Padatan tersebut kemudian dikeringkan, sehingga akan menghasilkan produk sampingan berupa gypsum (CaSO4.2H2O) yang banyak dibutuhkan untuk bahan kontruksi dan kesehatan.

Pengolahan

Tahapan proses pengolahan untuk membuat pupuk kiserit (MgSO4.2H2O) yang baik ĂĄdalah melalui pemilihan bahan baku utama yang dalam hal ini adalah dolomit (MgCa(CO)3)2). Dolomit yang didapat di lapangan dianalisis terutama komposisi

3.

Evaporasi (Penguapan)

Setelah terpisah antara padatan (CaSO4.2H2O) dengan cairannya (MgSO4.nH2O) tersebut, maka akan diperoleh filtrat MgSO4 di dalam bak

183


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

tersebut didapatkan pupuk kiserit yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Berdasarkan hasil uji performance menunjukkan bahwa dengan variasi ukuran butiran 100 -200 mesh, konsentrasi asam sulfat 9N dan lamanya reaksi atau pengadukan 3060 menit, maka didapatkan recovery yang terbaik รกdalah pada 97,9% pada pH 7 dengan ukuran butiran dolomit 200 mesh dan dengan lamanya reaksi 50 menit.

penampungan yang kemudian dipompa ke dalam evaporator untuk menguapkan kandungan airnya, sehingga didapatkan butiran yang hampir padat. Butiran ini jika agak dingin akan memadat dan hasilnya dinamakan pupuk kiserit (MgSO4.2H2O). 4.

Peralatan dan Teknologi

Untuk menghasilkan pupuk kiserit yang berbahan baku dari mineral dolomit sangat sederhana. Kemudian teknologi yang digunakan sangat sederhana, sehingga di dalam pengusahaan dan pengolahan dolomit menjadi pupuk kiserit tidak memerlukan investasi yang besar jika dibandingkan dengan investasi dalam bidang pertambangan lainnya. Peralatan yang dipergunakan untuk pembuatan pupuk kiserit terdiri dari : a. Jaw Crusher Merupakan alat peremuk/penghancur batuan dolomit (batuan), sehingga dapat menghasilkan ukuran butir tertentu (kasar). b. Pulverizer Alat penggerus batuan, produk yang dihasilkan mencapai ukuran butir -100 mesh (halus tepung). c. Reaktor Peralatan ekstraksi yang digunakan untuk mengekstrak dolomit dengan asam sulfat (H2SO4). d. Vakum Drum Filter Peralatan yang berguna untuk memisahkan bahan padatan CaSO4 dari larutan MgSO4. e. Thickener Bak penampung yang berfungsi untuk memisahkan sisa larutan MgSO4 dalam padatan CaSO4. f. Filter Press Peralatan yang berfungsi untuk memisahkan bahan padatan CaSO4 terhadap larutan MgSO4 yang tersisa. g. Bak Penampung Bak yang berfungsi untuk menampung filtrat MgSO4 hasil filtrasi vakum drum filter. h. Evaporator Peralatan ini berfungsi untuk menguapkan kandungan air di dalam larutan MgSO4 untuk menghasilkan kristal atau padatan MgSO4 (pupuk kiserit). 5.

Tabel 2. Uji Coba Laboratorium Pembuatan Pupuk Kiserit BAHAN BAKU DOLOMIT (gram) AS. SULFAT (ml) pH RECOVERY (%)

100 55,0 7,0 90,2

Keterangan : Konsentrasi H2SO4 Lama reaksi Ukuran butir bahan baku

6.

PERLAKUAN 150 200 200 82,5 110 110 7,0 7,0 7,0 89,7 89,4 95,1

: : :

200 200 110 110 7,0 7,0 97,9 92,8

25 % (9 N) 60 menit 100 mesh

Kegunaan Pupuk Kiserit

Pupuk kiserit banyak dipergunakan dalam bidang industri seperti : industri makanan ternak dan industri pertanian. Daerah Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang paling luas memiliki areal perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit, karet, dan coklat sangat membutuhkan pupuk yang cukup besar. Dengan semakin luasnya perkebunan di daerah ini kebutuhan akan pupuk kiserit juga akan semakin meningkat. Pupuk kiserit juga sangat baik untuk tanaman pertanian khususnya tanaman semusim dan tanaman-tanaman yang menghasilkan minyak seperti palawija, jagung dan kacang-kacangan yang banyak terdapat di Sumatera Utara. Pupuk kiserit berfungsi untuk memperbaiki akar, membantu di dalam proses fotosintesis, juga dapat meningkatkan pertumbuhan buah terutama untuk tanaman tahunan seperti tanaman perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa, coklat) dan lain-lain.

KESIMPULAN 1.

Uji Coba Laboratorium

Uji coba pemanfaatan dolomit sebagai bahan baku pupuk kiserit dilaksanakan di laboratorium Pusat Penelitian Teknologi Mineral dan Batubara (tekMIra) Bandung. Dolomit yang dipergunakan berasal dari daerah Kuta Kepar Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Dalam uji coba tersebut digunakan berbagai macam variasi berupa ukuran butiran, konsentrasi asam sulfat dan lamanya waktu pengadukan. Diharapkan dengan berbagai variasi

2.

184

Provinsi Sumatera Utara memiliki berbagai potensi sumberdaya alam berupa mineral dolomit yang dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi pupuk kiserit yang sangat baik bagi pertumbuhan tanaman perkebunan dan pertanian khususnya tanaman yang menghasilkan minyak seperti kelapa sawit, jagung, kacang-kacangan. Mineral dolomit MgCa(CO3)2 dapat digunakan sebagai bahan baku industri hilir, seperti : industri gelas dan kaca lembaran, industri keramik. mineral Sedangkan dolomit yang memiliki komposisi MgO tinggi (> 20%) dapat digunakan sebagai bahan baku industri pupuk kiserit.


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

3.

4.

5.

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Agung Budi, Hardjatmo, Sardjono, Soedjoko T.S., 2000. Pemanfaatan Pilot Plant Dolomit Untuk Pembuatan Pupuk Kiserit Gresik JawaTimur. Laporan Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Bandung.

Pupuk kiserit merupakan pupuk alternatif yang berbahan baku mineral dolomit dengan mengekstraksi asam sulfat (H2SO4) dengan reaksi eksoterm. Sumatera Utara sangat membutukan pupuk kiserit yang selama inii diimpor dari China dan Jerman di dalam meningkatkan produksi tanaman perkebunan dan pertanian, dimana dengan asumsi kebutuhan 200 kg/ha/tahun tanaman kelapa sawit pada tahun 2006 membutuhkan pupuk kiserit sebesar 311.808,6 ton. Teknologi pengolahan mineral dolomit menjadi pupuk kiserit sangat sederhana dan tidak memerlukan biaya investasi yang tinggi, dimana dalam pembuatannya harus mempertimbangkan keseragaman ukuran butiran mineral dolomit, konsentrasi asam sulfat dan variasi waktu lamanya pengadukan untuk mendapatkan pupuk kiserit yang sesuai dengan kebutuhan.

Atangsaputra, K., 2000. Penelitian Pembuatan Pupuk Kiserit dari Serpentinit Jampang Laporan Kulon, Sukabumi Selatan. Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minera dan Batubara, Bandung. Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2006. Sumatera Utara Dalam Angka, Medan. Balitbang Provinsi Sumatera Utara, 2004. Analisis Kebutuhan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Sebagai Bahan Baku Sektor Industri di Provinsi Sumatera Utara, Medan.

Saran 1.

2.

3.

4.

Dinas Pertambangan Provinsi Sumatera Utara, 2000. Potensi Bahan Galian Sumatera Utara. Kantor Wilayah Pertambangan dan Energi Sumatera Utara, Medan.

Untuk mengetahui efektivitas pupuk kiserit yang berbahan baku dolomit dari daerah Kuta Kepar Kabupaten Karo yang diteliti dalam kajian ini, perlu dilakukan uji lapangan baik terhadap tanaman semusim maupun tanaman perkebunan. Perlu dilakukan inventarisasi untuk penyiapan bahan baku pupuk kiserit di Sumatera Utara terutama menyangkut ketersediaan dan kualitas dolomit dan asam sulfat. Perlu dikembangkan industri pupuk kiserit untuk memenuhi kebutuhan pupuk yang cukup besar di Sumatera Utara dengan melibatkan berbagai pihak antara lain masyarakat sebagai pemilik lahan, pemerintah daerah sebagai permberi izin dan investor sebagai pemilik modal melalui sistem bagi usaha (sharing) dengan prinsip saling menguntungkan. Untuk pemanfaatan dan pengembangan potensi sumberdaya mineral di Sumatera Utara, diperlukan kerjasama antara Dinas Pertambangan/Bappeda di Kabupaten/Kota dengan Balitbang Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara, Puslitbang Tekmira dan pihak investor.

Rachman Wiryosudarmono, 1991. Kebijakan Pengembangan Mineral Industri di Laporan Penelitian Pusat Indonesia. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Bandung. Siti Rochani, 2003. Pembuatan Pupuk Kiserit dari Terak Ferronikel. Laporan Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Bandung. Suhala, S. dan Arifin, M., 1997. Bahan Galian Industri. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral, Bandung. Sukandarrumidi, 1999. Bahan Galian Industri. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Tushadi, M., 1990. Bahan Galian di Indonesia. Direktorat Sumber Daya Mineral, Departermen Pertambangan dan Energi, Bandung.

DAFTAR PUSTAKA Adiningsih, J.S.,Sudarsono, Hardjono dan Joesoef, S., 1993. Evaluasi Pupuk Magnesium Sulfat Untuk Tanaman Perkebunan. APPI, Bogor. Adjat Sudradjat., 1991. The Strategy of Mineral Exploration in Indonesia Toward The Year 2000. IMA, Bandung.

185


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Pengaruh Remunerasi Melalui Program Reformasi Birokrasi Terhadap Disiplin Pegawai Kantor Wilayah II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Medan Ihsan Effendi 1), Heri Syahrial 2) & Khairunsyah 2) 1)

Dosen Kopertis Wil. I Dpk. UMA, 2) Tim Peneliti UMA

Abstraksi Reformasi birokrasi diarahkan pada unit-unit kerja pelayanan publik seperti imigrasi, bea cukai, pajak, pertanahan, kepolisian, kejaksaan, pemerintahan daerah dan pada institusi atau instansi pemerintah yang rawan KKN yang sangat mengganggu kelancaran pembangunan. Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan remurerasi lewat program birokrasi mampu mendisiplinkan pegawai Kantor Wilayah II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Medan. Dari kajian ini ditemukan. Dari analisis menggunakan koefisien korelasi rank spearman dapat diketahui bahwa variabel tunjangan dengan disiplin mempunyai hubungan sebesar -0.318. Sedangkan besarnya pengaruh variabel tunjangan terhadap variabel disiplin (koefisien determinasi) sebesar 10.11%. Selanjutnya dalam pengujian hipotesis juga menunjukkan tidak adanya hubungan positif antara variabel tunjangan terhadap variabel disiplin pegawai pada Kanwil II DJKN Medan. program reformasi belum dapat memenuhi harapan pegawai atas besarnya jumlah yang diperoleh, dan terpenuhinya kebutuhan hidup pegawai.

Kata kunci : Remunerasi, reformasi birokrasi, disiplin pegawai dan menciptakan pengawasan yang komprehensif, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan publik yang berkualitas dan prima.

PENDAHULUAN Seiring dengan reformasi yang berlangsung di Indonesia sejak tahun 1998, berbagai tuntutan masyarakat selalu mengemuka agar berbagai kegiatan kenegaraan direformasi. Reformasi itu meliputi berbagai bidang termasuk birokrasi-alat pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok dan kegiatan lainnya. Setelah hampir satu dasawarsa berjalan, masyarakat belum merasakan reformasi birokrasi di intansi pemerintah secara nyata. Reformasi birokrasi mendorong agar adanya percepatan perubahan perbaikan kinerja aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah sebagai alat pemerintah dituntut agar bekerja lebih profesional, bermoral, bersih dan beretika dalam mendukung reformasi birokrasi dan menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan.

Reformasi birokrasi perlu diprioritaskan pada unitunit kerja pelayanan publik seperti imigrasi, bea cukai, pajak, pertanahan, kepolisian, kejaksaan, pemerintahan daerah dan pada institusi atau instansi pemerintah yang rawan KKN, seperti pemerintah pusat/daerah, kepolisian, kejaksaan, legislatif, yudikatif, dan departemen dengan anggaran besar seperti departemen pendidikan, departemen agama, dan departemen pekerjaan umum. Kementerian PAN telah menganalisis reformasi birokrasi pemerintahan dan mengidentifikasi Pokok-pokok Pikiran Tentang Reformasi Birokrasi Aparatur Negara (kajian Kedeputian Menpan Bidang Program tahun 2003-2004) berupa (Effendi, 2007) kelembagaan organisasi, sumber daya manusia ebagai aparatur, tata laksana atau manajemen, akuntabilitas kinerja aparatur, pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja yang produktif, efisien dan efektif, selanjutnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dari program dan pelaksanaannya, serta yang terakhir adalah best practice dari daerah yang telah berhasil menjalankan reformasi birokrasi.

Pada Kabinet Indonesia Bersatu pembenahan birokrasi mencapai penampilan yang tinggi, dengan melakukan reformasi birokrasi untuk mencapai layanan publik yang baik, daya aparatur, kelembagaan, tata laksana, akuntabilitas, mendapat dukungan penuh dari kabinet ini. Pokok-pokok Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang akan dilakukan menurut Effendi (2007) yakni harus dimulai dari penataan kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur. Langkah selanjutnya adalah membuat mekanisme tidak berbelit-belit, menegakkan akuntabilitas aparatur, meningkatkan

Untuk itu, Departemen Keuangan sebagai salah satu lembaga negara/pemerintah juga telah menyusun,

186


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

mendesain dan melaksanakan reformasi birokrasi di unit kerja lingkungan Departemen Keuangan. Adapun yang menjadi latar belakang internal Reformasi Birokrasi di Departemen Keuangan (dikutip dari Liberti dan Rayendra, 2008) adalah bahwa departemen keuangan merupakan departemen yang strategis karena hampir seluruh aspek kegiatan perekonomian negara berhubungan langsung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan. Kebijakan itu meliputi : perencanaan, penyusunan dan pengelolaan APBN, perpajakan, kepabeanan dan cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penyusunan dan alokasi anggaran, perbendaharaan negara, pengelolaan kekayaan negara, maupun pasar modal dan lembaga keuangan non-bank.

Departemen Keuangan termasuk juga beberapa instansi yang lain mengaitkan secara langsung antara kinerja layanan, kompetensi aparat, tanggung jawab dan resiko pekerjaan dengan remunerasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya adalah bahwa organisasi Departemen Keuangan bersifat “holding type organization”, dengan permasalahan yang sangat kompleks dan luas, sehingga memerlukan harmonisasi untuk mencapai sinergi dalam mewujudkan visi dan misi yang diemban. Departemen Keuangan juga memiliki kantor vertikal terbesar dan tersebar di seluruh Indonesia, yang umumnya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, dengan jumlah pegawai yang cukup besar, yakni sekitar 62.000 orang. Latar belakang reformasi birokrasi di Departemen Keuangan dari eksternal berupa semakin tingginya tuntutan publik akan profesionalisme birokrasi dan otoritas fiskal di dunia internasional pada umumnya telah memberikan pelayanan kepada publik secara efektif dan efisien.

Hubungan antara TKPKN dengan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Keuangan sebenarnya telah diatur diantaranya dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor :15/KMK.01/UP.6/1985 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) kepada Pegawai Dalam Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia, dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor :SE-99/SJ/2000 Tentang Penegakan Disiplin Kerja dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara.

Remunerasi adalah pemberian imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atau prestasi, pesangon dan atau pensiun. Renumerasi yang ada di tubuh Departemen Keuangan adalah penataan kembali pemberian imbalan kerja berupa tunjangan yang dikenal dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) dengan didasarkan atas tingkat tanggung jawab dan risiko jabatan/pekerjaan yang diemban.

Sehubungan dengan remunerasi yang berupa penataan kembali TKPKN dalam program reformasi birokrasi, maka penulis tertarik untuk mengaitkannya dengan pengaruh pada disiplin pegawai negeri sipil khususnya di salah satu kantor vertikal Departemen Keuangan yakni Kantor Wilayah II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Medan.

Dasar hukum dari reformasi birokrasi di Departemen Keuangan adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan yang mencakup penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia. Untuk efektivitas pelaksanaannya, dibentuk tim pelaksana melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KMK.01/2007 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pusat Departemen Keuangan.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yakni “Apakah remunerasi lewat program Reformasi Birokrasi mempunyai pengaruh terhadap disiplin pegawai Kantor Wilayah II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Medan”.

Reformasi birokrasi yang dilakukan di Departemen Keuangan bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara dan kekayaan negara, termasuk pengelolaan pasar modal secara terencana dan bertahap.

Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah remunerasi lewat program Reformasi Birokrasi mempunyai pengaruh terhadap disiplin pegawai Kantor Wilayah II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Medan. Sedangkan manfaat penelitian yang dilakukan ini, diantaranya : 1. Dapat dijadikan bahan masukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan remunerasi lewat program reformasi birokrasi dihubungkan dengan disiplin pegawai. Hasil ini

Reformasi birokrasi di Departemen Keuangan bertujuan untuk menciptakan aparat pemerintah yang kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut,

187


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

2.

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

diharapkan dapat memberikan masukan dalam pencapaian tujuan kantor, agar kantor dapat menjadikannya sumber informasi bagi penyempurnaan program remunerasi atau perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut di masa yang akan datang. Berguna untuk dijadikan bahan referensi ataupun sebagai data pembanding sesuai dengan bidang yang akan diteliti oleh peneliti lain.

Kebijakan remunerasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Hal ini dilatarbelakangi kesadaran bahwa dalam mewujudkan clean and good governance tidak mungkin akan dapat dilaksanakan dengan baik (efektif) tanpa kesejahteraan yang layak dari pegawai. Kaitan antara remunerasi dengan reformasi birokrasi dapat dilihat pada program utama reformasi birokrasi di Departemen Keuangan (Pandiangan dan Toruan, 2008) yang menyangkut penataan organisasi, penyempurnaan business process, meliputi analisis dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja, dan penyusunan standar prosedur operasi (SOP), penyempurnaan dan peningkatan manajemen sumber daya manusia, yang meliputi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, pengembangan assessment centre, penyusunan pola mutasi, peningkatan disiplin, dan pengintegrasian SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) dan terakhir adalah perbaikan struktur remunerasi.

TINJAUAN PUSTAKA Remunerasi Remunerasi adalah pemberian imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atau prestasi, pesangon dan/ atau pensiun. Renumerasi yang ada di tubuh Departemen Keuangan adalah penataan kembali pemberian imbalan kerja berupa tunjangan yang dikenal dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) dengan didasarkan atas tingkat tanggung jawab dan risiko jabatan/pekerjaan yang diemban.

Prinsip penyempurnaan business process pada reformasi birokrasi yang dilakukan adalah berbasis pada akuntabilitas jabatan/pekerjaan dan penyempurnaan proses kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui penyederhanaan, transparansi, janji layanan, dan orientasi pada pemangku kepentingan (stakeholder). Prinsip dalam penyusunan peringkat jabatan adalah yang dievaluasi adalah jabatan/pekerjaan dan bukan pemangku jabatan (pejabat), menghargai tanggung jawab pekerjaan, mengakomodasi perbedaan tanggung jawab pekerjaan satu dengan lainnya, dan sebagai dasar bagi pola mutasi dan perencanaan karir di Departemen Keuangan secara profesional.

Pengertian tunjangan menurut Simamora (1997) adalah pembayaran-pembayaran dan jasa-jasa yang melindungi dan melengkapi gaji pokok. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tunjangan yang disesuaikan dengan topik bahasan ini adalah tambahan pendapatan di luar gaji sebagai bantuan, sokongan. Menurut Hariandja (2002) tunjangan adalah jenis kompensasi lain dimana hampir semua organisasi memberikannya dan sangat luas dan penting, termasuk juga peningkatan kesejahteraan yang pemberiannya tidak didasarkan pada kinerja pegawai tetapi didasarkan pada keanggotaanya sebagai bagian dari organisasi serta pegawai sebagai seorang manusia yang memiliki banyak kebutuhan agar dapat menjalankan kehidupannya secara normal dan dapat bekerja lebih baik, seperti rasa aman dari kemungkinan terjadinya risiko dilakukannya pemutusan hubungan kerja, mengalami gangguan kesehatan, kebutuhan untuk beristirahat dari pekerjaan, kebutuhan untuk berinteraksi secara akrab dengan orang lain, dan lain-lain.

Reformasi Birokrasi Birokrasi oleh Azizy dan Kristiawan (2007) adalah mesin pelaksana kebijakan, efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintahan mendapat wujud nyatanya pada efektivitas dan efisiensi birokrasi. Sedangkan kata reformasi jelas lebih tegas makna dan arahnya yaitu perubahan drastis ke arah perbaikan. Jadi reformasi birokrasi merupakan perubahan drastis ke arah perbaikan pada mesin pelaksana kebijakan, efektifitas dan efisiensi birokrasi pemerintah yang mendapat wujud nyatanya pada efektivitas dan efisiensi birokrasi.

Tunjangan dan pemberian fasilitas itu disebut dengan berbagai macam istilah seperti benefit and services, program-program kesejahteraan, programprogram pelayanan, kompensasi pelengkap, dan lain-lain. Menurut Hasibuan (1997) tujuan dari pemberiannya adalah ikatan kerja sama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, pengaruh serikat buruh, dan pengaruh pemerintah.

Pengertian Reformasi Birokrasi (sebagai alat) oleh Mark dan David (1997) adalah a means to make the administrative system a more effective instrument for social change, a better instrument to bring about politically equality, social justice and economic growth. Sebagai proses, reformasi birokrasi juga dapat dilihat sebagai berubahnya

188


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

praktek-praktek tingkah laku, dan struktur birokrasi yang telah mapan.

Reformasi Birokrasi. Dasar hukum dari reformasi birokrasi di Departemen Keuangan adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan.

Reformasi Birokrasi itu sendiri menurut Effendi (2007) merupakan perubahan signifikan elemenelemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia sebagai aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Beberapa contoh reformasi birokrasi misalnya reformasi kelembagaan dan kepegawaian, keuangan, perbendaharaan, perencanaan dan penganggaran, keimigrasian, kepabeanan, perpajakan, pertanahan dan penanaman modal. Yang paling penting dari reformasi birokrasi itu sendiri adalah perubahan mind set dan culture set serta pengembangan budaya kerja.

Banyak ragam berkaitan dengan pengertian disiplin yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Davis dan Newstrom (1985), disiplin (discipline) adalah tindakan manajemen untuk menegakkan standar organisasi (dicipline is management action to enforce organization standards). Menurut Saydam (1997), disiplin adalah kemampuan untuk menguasai diri sendiri dan melaksanakan normanorma yang berlaku dalam kehidupan bersama. Disiplin adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur. Disiplin merupakan bentuk pengendalian diri karyawan dan pelaksanaan sebuah organisasi (Simamora, 1999).

Tujuan dari Reformasi Birokrasi menurut Effendi (2007) diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN.

Menurut Saydam (1997), bentuk disiplin kerja yang baik akan tergambar pada suasana tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan perusahaan, tingginya semangat dan gairah kerja serta prakarsa para karyawan dalam melakukan pekerjaan, besarnya tanggung jawab para karyawan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, berkembangnya rasa memiliki dan kesetiakawanan yang tinggi di kalangan karyawan, serta meningkatnya efisiensi dan produktivitas para karyawan.

Sedangkan menurut Soesatro (2005) Reformasi Birokrasi ini ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan birokrasi yang ramping, efektif, dan efisien, menetapkan sistem meritokrasi dengan di tugas dan pengawasan ketat serta pengembangan karir pegawai, sistem rekrutmen pegawai negeri perlu ditata dan politisasi birokrasi harus dihindarkan, dan terakhir peningkatan gaji pegawai negeri merupakan bagian dari upaya ini dan perlu dirancang melalui mekanisme penggajian yang logis dan sistematis dan sistem jaminan sosial perlu dibenahi.

Analisa Pengaruh Remunerasi dengan Disiplin Pegawai Sistem gaji pegawai negeri dianggap belum mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan prestasi kerja. Sistem penggajian belum secara tegas mempertimbangkan pegawai dengan tingkat pendidikan, prestasi, produktivitas, dan disiplin yang tinggi. Dengan sistem gaji seperti tersebut di atas, maka PNS pada tingkat atau kedudukan struktural yang sama, pegawai yang memiliki produktivitas tinggi dan rajin dengan PNS yang malas, tidak produktif, dipastikan akan memiliki nilai gaji yang sama apabila memiliki golongan, masa kerja dan ruangan pangkat yang sama. Hal ini akan menyebabkan dalam jangka waktu yang panjang dapat menurunkan semangat, etos dan disiplin kerja pegawai yang memiliki tingkat produktif dan disiplin yang tinggi.

Reformasi birokrasi telah menjadi tuntutan masyarakat dalam melayani masyarakat. Berbagai hal merupakan sasaran dari reformasi birokrasi, yang pada dasarnya untuk meningkatkan kinerja pegawai dan institusi kelembagaan Departemen Keuangan secara internal dan kepuasan masyarakat yang dilayani dan lembaga negara lainnya secara eksternal Reformasi Birokrasi sebenarnya telah diamanatkan oleh MPR kepada Presiden sesuai dengan TAP MPR-RI Nomor VI/2001 yang isinya agar Presiden membangun kultur birokrasi Indonesia yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggungjawab, serta dapat menjadi pelayan masyarakat, abdi negara, contoh dan teladan masyarakat. Selain itu Program reformasi birokrasi termaktub dalam UndangUndang No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 dan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan remunerasi pada salah satu program reformasi birokrasi khususnya di Departemen Keuangan diharapkan dapat memecahkan masalah di atas. Pegawai di lingkungan Departemen Keuangan diberikan tunjangan (TKPKN) didasarkan atas tingkat tanggung jawab dan risiko jabatan/pekerjaan yang diemban. Dengan demikian

189


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

maka pegawai yang memiliki tingkat atau kedudukan struktural yang sama belum tentu mendapatkan tunjangan (TKPKN) yang sama. Hal ini akan memberikan pengaruh kepada pegawai dalam semangat, etos dan disiplin kerja pegawai.

Kanwil II DJKN Medan, maka penulis akan mengunakan analisis statistik, antara lain : 1) Analisa Korelasi Rank Spearman, 2) Analisa Koefisien Determinasi, 3) Pengujian Hipotesis. Sedangkan skala dalam perhitungan kuisioner adalah sebagai berikut :

Hipotesis Tabel 1. Skala Perhitungan Kuisioner Berdasarkan teori yang ada, maka penulis mengajukan suatu hipotesis sebagai berikut “Diduga ada faktor remunerasi mempunyai pengaruh terhadap disiplin pegawai terutama pegawai Kanwil II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Medan�.

Alternatif Jawaban Sangat Setuju Setuju Ragu-ragu Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju

Skala 5 4 3 2 1

METODE PENELITIAN Berdasarkan penilaian di atas, maka penulis mencoba untuk mengaplikasikannya terhadap data kuisioner yang telah disebarkan dan telah dijawab oleh sampel dari pegawai Kanwil II DJKN Medan untuk menganalisa pengaruh remunerasi lewat program reformasi birokrasi.

Penelitian dilakukan pada Kantor Wilayah II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Medan yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro 30 A Medan. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dipergunakan dua jenis data yaitu data primer dimana data yang diperoleh langsung dari pegawai Kantor Wilayah II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Medan mengenai disiplin sesudah remunerasi diberlakukan, kemudian dilakukan pengolahan terhadap data tersebut. Data primer ini diperoleh dari responden yang menjadi objek penelitian.

Sesuai dengan hasil analisa yang diperoleh dari Pengujian Hipotesis dengan menggunakan uji t antara variabel tunjangan terhadap variabel disiplin, diketahui bahwa tidak ada hubungan yang positif antara tunjangan dengan disiplin pegawai Kanwil II DJKN Medan. 2.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian dari pegawai kantor yang bekerja di Kantor Wilayah II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Medan. Teknik sampling menggunakan probability sample dengan jenisnya yaitu Stratified berstrata proporsional (Proportional Sampling) dikarenakan teknik ini dianggap paling cocok untuk mewakili populasi objek yang akan diteliti yang memiliki strata berupa jabatan struktural. Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang mewakili dari eselon II, eselon III, eselon IV dan pelaksana yang berjumlah sebanyak 17 orang. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah Riset Lapangan (field research) yang dilakukan melalui kuisioner, yaitu seperangkat pertanyaan yang diberikan penulis secara langsung kepada pegawai kantor untuk diisi. Analisa yang menginterprestasikan data dalam bentuk angka-angka dimana analisa ini digunakan sebagai alat bantu statistik, sehingga memudahkan penulis dalam menafsirkan data mentah yang diperoleh.

Sesuai dengan hasil analisa yang diperoleh dari korelasi atas variabel tunjangan dan variabel disiplin diketahui bahwa tingkat hubungan antara kedua indikator tersebut rendah dan memiliki hubungan negatif (tidak searah) sehingga bila variabel tunjangan mengalami kenaikan maka variabel disiplin mengalami penurunan. Sesuai dengan hasil analisa yang diperoleh dari korelasi rank spearman atas indikator-indikator dari variabel tunjangan dan variabel disiplin maka dapat diketahui sebagai berikut : a. Hasil perhitungan korelasi rank spearman antara indikator penentuan pemberian tunjangan (variabel tunjangan) terhadap indikator ketepatan waktu (variabel disiplin) menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara kedua indikator tersebut sangat rendah dan memiliki hubungan positif (searah) sehingga bila indikator penentuan pemberian tunjangan mengalami kenaikan maka indikator ketepatan waktu mengalami kenaikan juga. b. Hasil perhitungan korelasi rank spearman antara indikator penentuan pemberian tunjangan (variabel tunjangan) terhadap indikator kemampuan memanfaatkan dan menggunakan perlengkapan (variabel disiplin) menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara kedua indikator tersebut sangat rendah dan

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 1.

Pembahasan

Analisa antara tunjangan terhadap disiplin pegawai Kanwil II DJKN Medan

Dalam analisis ini penulis ingin mengetahui adakah pengaruh tunjangan terhadap disiplin pegawai

190


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

c.

d.

e.

f.

g.

h.

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

(variabel disiplin) menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara kedua indikator tersebut sangat rendah dan memiliki hubungan negatif (tidak searah) sehingga bila indikator metode pembayaran mengalami kenaikan maka indikator hasil pekerjaan mengalami penurunan. i. Hasil Perhitungan korelasi rank spearman antara indikator metode pembayaran (variabel tunjangan) terhadap indikator kepatuhan pada peraturan (variabel disiplin) menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara kedua indikator tersebut sangat rendah dan memiliki hubungan negatif (tidak searah) sehingga bila indikator metode pembayaran mengalami kenaikan maka indikator kepatuhan pada peraturan mengalami penurunan. j. Hasil Perhitungan korelasi rank spearman antara indikator metode pembayaran (variabel tunjangan) terhadap indikator tanggung jawab (variabel disiplin) menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara kedua indikator tersebut sangat rendah dan memiliki hubungan negatif (tidak searah) sehingga bila indikator metode pembayaran mengalami kenaikan maka indikator tanggung jawab mengalami penurunan. k. Hasil Perhitungan korelasi rank spearman antara indikator pemenuhan kebutuhan hidup (variabel tunjangan) terhadap indikator ketepatan waktu (variabel disiplin) menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara kedua indikator tersebut sangat rendah dan memiliki hubungan negatif (tidak searah) sehingga bila indikator pemenuhan kebutuhan hidup mengalami kenaikan maka indikator ketepatan waktu mengalami penurunan. l. Hasil Perhitungan korelasi rank spearman antara indikator pemenuhan kebutuhan hidup (variabel tunjangan) terhadap indikator kemampuan memanfaatkan dan menggunakan perlengkapan (variabel disiplin) menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara kedua indikator tersebut rendah dan memiliki hubungan negatif (tidak searah) sehingga bila indikator pemenuhan kebutuhan hidup mengalami kenaikan maka indikator kemampuan memanfaatkan dan menggunakan perlengkapan mengalami penurunan. m. Hasil Perhitungan korelasi rank spearman antara indikator pemenuhan kebutuhan hidup (variabel tunjangan) terhadap indikator hasil pekerjaan (variabel disiplin) menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara kedua indikator tersebut rendah dan memiliki hubungan negatif (tidak searah) sehingga bila indikator pemenuhan kebutuhan hidup mengalami kenaikan maka indikator hasil pekerjaan mengalami penurunan.

memiliki hubungan positif (searah) sehingga bila indikator penentuan pemberian tunjangan mengalami kenaikan maka indikator kemampuan memanfaatkan dan menggunakan perlengkapan mengalami kenaikan juga. Hasil perhitungan korelasi rank spearman antara indikator penentuan pemberian tunjangan (variabel tunjangan) terhadap indikator hasil pekerjaan (variabel disiplin) menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara kedua indikator tersebut sangat rendah dan memiliki hubungan negatif (tidak searah) sehingga bila indikator penentuan pemberian tunjangan mengalami kenaikan maka indikator hasil pekerjaan mengalami penurunan. Hasil perhitungan korelasi rank spearman antara indikator penentuan pemberian tunjangan (variabel tunjangan) terhadap indikator kepatuhan pada peraturan (variabel disiplin) menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara kedua indikator tersebut rendah dan memiliki hubungan negatif (tidak searah) sehingga bila indikator penentuan pemberian tunjangan mengalami kenaikan maka indikator kepatuhan pada peraturan mengalami penurunan. Hasil perhitungan korelasi rank spearman antara indikator penentuan pemberian tunjangan (variabel tunjangan) terhadap indikator tanggung jawab (variabel disiplin) menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara kedua indikator tersebut rendah dan memiliki hubungan negatif (tidak searah) sehingga bila indikator penentuan pemberian tunjangan mengalami kenaikan maka indikator tanggung jawab mengalami penurunan. Hasil perhitungan korelasi rank spearman antara indikator metode pembayaran (variabel tunjangan) terhadap indikator ketepatan waktu (variabel disiplin) menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara kedua indikator tersebut rendah dan memiliki hubungan positif (searah) sehingga bila indikator metode pembayaran mengalami kenaikan maka indikator ketepatan waktu mengalami kenaikan juga. Hasil perhitungan korelasi rank spearman antara indikator metode pembayaran (variabel tunjangan) terhadap indikator kemampuan memanfaatkan dan menggunakan perlengkapan (variabel disiplin) menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara kedua indikator tersebut rendah dan memiliki hubungan negatif (tidak searah) sehingga bila indikator metode pembayaran mengalami kenaikan maka indikator kemampuan memanfaatkan dan menggunakan perlengkapan mengalami penurunan. Hasil perhitungan korelasi rank spearman antara indikator metode pembayaran (variabel tunjangan) terhadap indikator hasil pekerjaan

191


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

n.

o.

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Hasil Perhitungan korelasi rank spearman antara indikator pemenuhan kebutuhan hidup (variabel tunjangan) terhadap indikator kepatuhan pada peraturan (variabel disiplin) menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara kedua indikator tersebut cukup kuat dan memiliki hubungan negatif (tidak searah) sehingga bila indikator pemenuhan kebutuhan hidup mengalami kenaikan maka indikator kepatuhan pada peraturan mengalami penurunan. Hasil Perhitungan korelasi rank spearman antara indikator pemenuhan kebutuhan hidup (variabel tunjangan) terhadap indikator tanggung jawab (variabel disiplin) menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara kedua indikator tersebut rendah dan memiliki hubungan negatif (tidak searah) sehingga bila indikator pemenuhan kebutuhan hidup mengalami kenaikan maka indikator tanggung jawab mengalami penurunan.

2.

3.

diperoleh, dan terpenuhinya kebutuhan hidup pegawai. Sehingga perlu lebih diperhatikan atas jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup pegawai, walaupun tunjangan itu sendiri tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap disiplin. Disiplin pegawai sudah sangat memuaskan atasan pegawai, namun sesuai dengan hasil penelitian ini, diketahui bahwa disiplin pegawai tidak dipengaruhi banyak oleh tunjangan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, bahwa terdapat faktor-faktor lain yang memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap disiplin pegawai sehingga disiplin pegawai yang sudah bagus dapat makin ditingkatkan. Perlu dilakukan penelitian lanjutan agar diperoleh hasil mengenai faktor yang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap disiplin pegawai pada Kanwil II DJKN Medan.

DAFTAR PUSTAKA

KESIMPULAN

Azizy, Ahmad Qodri Abdillah dan Kristiawan, S., Andry, 2007. Change Management dalam Reformasi Birokrasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh remunerasi melalui program reformasi birokrasi terhadap disiplin pegawai Kanwil II DJKN Medan, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi kantor : 1. Dari analisis secara statistik dengan Menggunakan koefisien korelasi rank spearman dapat diketahui bahwa variabel tunjangan dengan disiplin mempunyai hubungan sebesar 0.318. Sedangkan besarnya pengaruh variabel tunjangan terhadap variabel disiplin (koefisien determinasi) sebesar 10.11%. Selanjutnya adalam pengujian hipotesis juga menunjukkan tidak adanya hubungan positif antara variabel tunjangan terhadap variabel disiplin pegawai pada Kanwil II DJKN Medan. 2. Bahwa dari hasil analisa di atas, maka variabel tunjangan memiliki hubungan yang tidak searah dengan variabel disiplin, serta memiliki pengaruh yang cukup kecil, sehingga dipastikan ada variabel lain yang memiliki hubungan yang sangat besar yang dapat mempengaruhi variabel disiplin pegawai pada Kanwil II DJKN Medan.

Davis, Keith, dan Newstrom, W. John,. Perilaku Dalam Organisasi, terjemahan, Erlangga ,Jakarta, 1985. Effendi, Taufiq, Drs., MBA., Agenda Strategis Reformasi Birokrasi menuju Good Governance.(http://www.setneg.go.id/index. php?option=com_content&task=view &id=87&Itemid=54 tanggal 09 Februari 2007), 2007. Flippo, B. Edwin, Manajemen Erlangga, Jakarta, 1992.

Personalia,

Handoko, T. Hani, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi kedua, BPFE, Yogyakarta, 1998. Hariandja, Marihot Tua Effendi, Drs. M.si., Manajemen Sumber Daya Manusia : Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai, Graznido, Jakarta, 2002.

Saran Hasibuan, H. Malayu, S.P., Manajemen Sumber Daya Manusia : Dasar dan Kunci Keberhasilan, Gunung Agung, Jakarta, 1997.

Dibawah ini terdapat beberapa saran yang diberikan penulis sehubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu : 1. Tunjangan yang telah diberikan kepada pegawai Kanwil II DJKN Medan lewat program reformasi belum dapat memenuhi harapan pegawai atas besarnya jumlah yang

Hasibuan, H. Malayu, S.P., Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

192


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Siagian, P., Sondang, Fungsi-fungsi Manajerial. Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Dalam Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KMK.01/2007 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pusat Departemen Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.289/KMK.01/2007 tentang Peringkat Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan. Mangkunegara, Anwar Prabu, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004. Moekijat, Manajemen Sumber Daya Manusia : Manajemen Kepegawaian, Mandar Maju, Bandung. 1999. Pandiangan, Liberti, dan Toruan, L., Rayendra. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan berdasarkan Undang-Undang terbaru, 2008. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) Pomadi, Upaya Meningkatkan Kinerja PNS (http://pormadisimbolon.blogspot.com/2008/06/up), diakses 16 Juni 2008. Sastrohadiwiryo. B., Siswanto, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Admnistratif dan Operasional, Bumi Aksara, Jakarta, 2003. Saydam, Gouzali, Kamus Istilah Kepegawaian, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.

193


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Pengaruh Pembelajaran Organisasi Terhadap Kompetensi, Tingkat Diversifikasi, dan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta Di Sumatera Utara Yeni Absah Staf Pengajar FE USU

Abstract The objective of the study was tested the effect of organizational learning toward the competence, diversification level, and performance of private universities in North Sumatera. The result of research showed that there were positive and significant relationships between organizational learning and competence, organizational learning dan performance, competence and diversification level, competence and performance, and diversification level and performance. Benefit of this research can be used as a basis to motivate improvement of the competence, diversification level, and performance at education industry, particulary in North Sumatera.

Keyword: organizational learning, competence, diversification level, performance Data yang diperoleh dari Ditjen Dikti Depdiknas menyebutkan jumlah Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat khususnya pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Sampai dengan akhir tahun 2006, jumlah PTN sebanyak 82, PTA berjumlah 18, PTK berjumlah 4, serta 2.750 PTS. Peningkatan jumlah perguruan tinggi di Indonesia menyebabkan persaingan yang semakin ketat (Tabel 1).

PENDAHULUAN Peranan pendidikan dalam kehidupan sangat penting. Perguruan tinggi sebagai salah satu instrumen pendidikan nasional diharapkan dapat menjadi pusat penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi serta pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sebagai suatu masyarakat ilmiah yang dapat meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tabel 1. Jumlah Perguruan Tinggi Di Indonesia Tahun 2005-2006 Jenis PT 1. Universitas 2. Institut 3. Sekolah Tinggi 4. Akademi 5. Politeknik Jumlah

PTN 2005 45 6 4 25 80

2006 48 5 3 26 82

PTA 2005 2006 6 6 12 12 18 18

PTK 2005 2006 1 1 4 4 5 5

PTS 2005 2006 351 375 46 43 1.182 1.232 836 980 17 120 2.522 2.750

Sumber: Ditjen Dikti Depdiknas, 2007 Tabel 2. Jumlah Perguruan Tinggi Swasta Di Sumatera Utara Tahun 2005-2007 Bentuk PTS 1. 2. 3. 4. 5.

Universitas Institut Sekolah Tinggi Akademi Politeknik Jumlah

2005 Jumlah % 24 15,58 3 1,95 71 46,10 50 32,47 6 3,89 154 100

2006 Jumlah % 24 12,91 3 1,61 82 44,09 66 35,48 11 5,91 186 100

Sumber: Kopertis Wilayah I Sumut-NAD, 2008

194

2007 Jumlah % 25 12,56 3 1,51 82 41,21 78 39,20 11 5,53 199 100

Jumlah 2005 2006 402 429 65 61 1.190 1.239 836 980 132 1.146 2.625 2.855


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

selalu mampu beradaptasi, berkembang dan melakukan pembelajaran melalui pembelajaran organisasi (Kogut and Zander, 1992; Henderson and Cockburn, 1994). Seperti juga diungkapkan oleh Marquardt (1996:15) agar dapat mencapai dan mempertahankan keunggulan bersaing dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat, organisasi harus dapat meningkatkan kapasitas pembelajarannya.

Untuk wilayah Sumatera Utara, jumlah perguruan tinggi menunjukkan perkembangan yang juga cukup pesat pada PTS. Sampai dengan tahun 2007, PTS di Sumatera Utara berjumlah 199, bertambah 13 PTS (6,99%) dari sebelumnya yang berjumlah 186 pada tahun 2004 (Tabel 2). Minat masyarakat yang masih tinggi untuk menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi, diikuti oleh semakin tingginya kebutuhan industri terhadap lulusan PT merupakan peluang bagi PTS. Selain itu bertambahnya jumlah mahasiswa dengan usia yang lebih tua, menunjukkan kebutuhan akan pendidikan yang semakin tinggi. Mereka rata-rata sudah bekerja namun merasa pendidikan yang dimiliki masih belum cukup sehingga berusaha mengikuti pendidikan lanjutan.

Wang and Lo (2003) menemukan bahwa pembelajaran organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kompetensi. Demikan pula Chaston and Badger (1999) yang menyatakan bahwa pembelajaran organisasi merupakan antecedent dari kompetensi organisasi. Pembelajaran organisasi yang dilakukan oleh PTS akan menciptakan kompetensi inti dan strategi guna membantu dalam mencapai kesuksesan. Barton (1992) menekankan pentingnya pengetahuan, dan menganggap kompetensi sebagai sistem pengetahuan yang kompleks yang meliputi keahlian dan pembelajaran karyawan, serta teknologi, manajerial dan sistem nilai perusahaan. Perubahan kondisi bisnis berdampak pula terhadap strategi perusahaan pada umumnya dan strategi diversifikasi pada khususnya. Pemilihan strategi yang tepat dimulai dari tingkat korporat. Pendekatan utama strategi tingkat korporat adalah diversifikasi (Hitt et al., 2005:184). Menurut Bettis and Mahajan (1985) diversifikasi bisnis adalah keanekaragaman jenis usaha baik yang saling berkaitan (related business) maupun yang tidak saling berkaitan (unrelated business). Strategi diversifikasi terjadi ketika suatu perusahaan memutuskan untuk masuk ke produk atau pasar yang berbeda. Penelitian O’Regan and Ghobadian (2004) menemukan bahwa kompetensi perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap strategi dan pencapaian kinerja secara keseluruhan. Tingkat profitabilitas tertinggi akan dicapai oleh perusahaan yang menjalankan strategi diversifikasi yang sesuai dengan keahlian dan sumberdaya strategis yang dimilikinya (Carleton et al., 1984). Sebaliknya, ketika perusahaan tidak memiliki sumberdaya strategis yang cukup untuk mendukung strategi diversifikasi, maka perusahaan akan menemui kesulitan ketika menjalankan strategi diversifikasi.

Di sisi lain, dunia pendidikan Indonesia masih harus menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Masalah besar dunia pendidikan di perguruan tinggi tersebut adalah menyiapkan lulusan dengan kemampuan lebih, yaitu kemampuan akademik (hard skill) dengan didukung oleh integritas kepribadian dan kemampuan untuk bersosialisasi dalam dunia kerja (softskill). Kebutuhan akan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pengembangan softskill, mengharuskan perguruan tinggi mampu menampilkan citra positif sebagai institusi berkualitas yang peduli dengan kondisi masyarakat dan adaptif terhadap berbagai perubahan, perkembangan maupun tuntutan masyarakat. Tantangan lainnya yang harus dihadapi PT saat ini adalah persaingan yang semakin ketat. Sebelumnya, perguruan-perguruan tinggi di Indonesia, hanya bersaing dengan sesama perguruan tinggi di Indonesia saja. Tetapi kini pesaing yang harus “ditaklukkan� selain dari Indonesia, juga berbagai instansi yang merupakan jaringan dari perguruanperguruan tinggi di tingkat regional maupun internasional. Selain itu, lembaga pendidikan luar negeri yang semakin gencar mencari mahasiswa di Indonesia, semakin banyak kampus franchise, tuntutan kualitas pendidikan yang semakin meningkat (oleh lembaga akreditasi nasional maupun internasional), serta transparansi dalam pengelolaan universitas semakin menambah tingkat perubahan dalam lingkungan eksternal pendidikan tinggi di Indonesia.

Strategi diversifikasi yang dijalankan oleh PTS dilakukan dengan menambah jumlah program studi yang dimiliki. Penambahan jumlah program studi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang semakin beragam dan tuntutan yang semakin besar. Strategi diversifikasi tersebut dilakukan untuk memperkuat posisi persaingan PTS di dalam industri pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya jumlah program studi yang ada dari tahun ke tahun. Perkembangan jumlah program studi pada PTS di Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 3.

Perguruan tinggi swasta harus menerapkan sudut pemikiran baru yang mengandung unsur fleksibilitas, kecepatan, inovasi, dan integrasi. Fleksibilitas, kecepatan, inovasi dan integrasi sangat memerlukan sumberdaya manusia yang penuh dengan kreativitas. Kreativitas dapat muncul dari sumberdaya manusia yang memiliki keunggulan dalam ilmu pengetahuan. Untuk itu PTS diharuskan

195


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Tabel 3. Rekapitulasi Program Studi PTS Di Sumatera Utara Tahun 2004-2005 Bentuk PTS Universitas Institut Sekolah Tinggi Politeknik Akademi Jumlah

S1 323 25 161 509

S2 5 5

D1 1 2 4 7

2004 D2 D3 1 27 3 58 59 3 94 4 241

D4 1 1

Jumlah 358 28 219 59 101 767

S1 334 27 158 519

S2 8 1 9

D1 2 2 4 8

2005 D2 D3 1 41 3 60 59 2 108 3 271

D4 2 2

Jumlah 386 30 223 59 114 812

Sumber: Kopertis Wilayah I Sumut-NAD, 2006 Pembelajaran organisasi menolak stabilitas dengan cara terus menerus melakukan evaluasi diri dan eksperimentasi. Organisasi yang bersedia untuk melakukan eksperimen dan mampu belajar dari pengalaman-pengalamannya akan lebih sukses dibandingkan dengan organisasi yang tidak melakukannya (Wheelen and Hunger, 2002:9). Agar dapat mencapai dan mempertahankan keunggulan bersaing dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat, organisasi harus dapat meningkatkan kapasitas pembelajarannya (Marquardt, 1996:15).

Usaha-usaha yang dilakukan oleh PTS dalam menghadapi perubahan tuntutan masyarakat dengan melakukan pembelajaran organisasi yang mempengaruhi pengembangan kompetensi dan strategi diversifikasi, bertujuan untuk meningkatkan kinerja operasinya. Menurut Griffin (1987:52) kinerja menggambarkan bagaimana organisasi menjadi efektif dan menunjukkan tingkat produktivitas outputnya, yang diperoleh melalui pengelolaan sumberdaya yang dimiliki organisasi. Telaah-telaah tersebut, memotivasi dilakukannya suatu studi terkait dengan analisis pengaruh pembelajaran organisasi terhadap kompetensi, tingkat diversifikasi, dan kinerja PTS di Sumatera Utara. Kemampuan PTS untuk menangkap setiap gejala dari perubahan lingkungan akan menjadi faktor penentu kesuksesan bagi PTS. Apalagi berdasarkan hasil penelitian Dill (1999) yang menyimpulkan bahwa institusi perguruan tinggi harus melakukan adaptasi tertentu pada struktur dan prosesnya dalam usaha memperbaiki efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam lingkungan yang terus berubah.

Sebuah organisasi belajar melalui beberapa cara. Organisasi belajar melalui individu-individu yang menjadi bagian dari organisasi. Pembelajaran individu merujuk pada perubahan keahlian, wawasan, pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai yang diperoleh seseorang melalui pengalaman, wawasan dan observasi (Marquardt, 1996:21). Dapat dikatakan bahwa pendidikan formal merupakan satu cara untuk meningkatkan kemampuan individu dan bahwa organisasi memperoleh keuntungan dari berbagai aktivitas individu terdidik tersebut.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Apakah kemampuan pembelajaran organisasi PTS berpengaruh signifikan terhadap kompetensi PTS?, 2) Apakah kemampuan pembelajaran organisasi PTS berpengaruh signifikan terhadap kinerja PTS?, 3) Apakah kompetensi PTS berpengaruh signifikan terhadap tingkat diversifikasi PTS?, 4) Apakah kompetensi PTS berpengaruh signifikan terhadap kinerja PTS?, dan 5) Apakah tingkat diversifikasi PTS berpengaruh siginifikan terhadap kinerja PTS?

Pembelajaran organisasi menurut Taylor merupakan kesempatan yang diberikan kepada pegawai sehingga organisasi menjadi lebih efisien (Luthans, 1998:45). Kemudian Garvin (2000:11) mendefinisikan pembelajaran organisasi sebagai keahlian organisasi untuk menciptakan, memperoleh, menginterpretasikan, mentrasfer dan membagi pengetahuan, yang bertujuan memodifikasi perilakunya untuk menggambarkan pengetahuan dan wawasan baru. Chaston and Badger (1999) menyatakan bahwa fungsi pembelajaran organisasi merupakan sebuah anteceden dari kompetensi organisasi. Pembelajaran membawa anggota organisasi beserta sumberdaya lainnya bersama-sama membangun proses dimana kompetensi dibentuk, dan karyawan secara berkelanjutan menerapkan pengetahuan dan keahliannya untuk masalah-masalah strategis atau operasional sehingga pengetahuan yang lebih dalam terbangun, yang selanjutkan akan meningkatkan kompetensi.

TINJAUAN PUSTAKA Pembelajaran Organisasi Perusahaan yang melakukan pembelajaran organisasi adalah perusahaan yang memiliki keahlian dalam menciptakan, mengambil, dan mentransfer pengetahuan, dan memodifikasi perilakunya untuk merefleksikan pengetahuan dan pengalaman barunya.

196


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

strategi multi bisnis dan meningkatkan daya saing strategis (Hitt et al., 2005:170). kebanyakan perusahaan menerapkan strategi diversifikasi untuk meningkatkan daya saing strategis dari seluruh perusahannya. Menurut Bettis and Mahajan (1985) diversifikasi bisnis adalah keanekaragaman jenis usaha baik yang saling berkaitan (related business) maupun yang tidak saling berkaitan (unrelated business).

Senge (1990:35) membangun lima disiplin kunci dari pembelajaran organisasi. Menurut Sange lima disiplin tersebut yakni system thingking, mental models, personal mastery, team learning dan building shared vision merupakan “komponen teknologis� atau dimensi yang sangat penting yang diperlukan dalam membangun pembelajaran organisasi. Marquardt (1996:30) kemudian menambahkan satu dimensi lagi yang penting dalam membangun pembelajaran organisasi yakni dialogue (kemampuan berdialog). Menurut Marquardt untuk mewujudkan proses pembelajaran organisasi ada enam dimensi yang diperlukan yakni sistem berpikir, model mental, keahlian personal, kerjasama tim, membagi visi bersama, dan dialog.

Menurut Datta et al. (1991) penelitian mengenai pengaruh strategi diversifikasi terhadap kinerja dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) bagian, of yakni tingkat diversifikasi (degree diversification), tipe strategi diversifikasi (type of diversification), dan cara diversifikasi (mode of diversification). Tingkat diversifikasi (degree of diversification) merujuk pada keluasan atau tingkat dimana perusahaan menganekaragamkan dirinya ke dalam bisnis, produk, atau pasar yang berbeda. Tipe diversifikasi (tipe of diversification) merujuk pada keterkaitan diantara bisnis atau produk yang ada di dalam portofolio bisnis perusahaan, dan cara diversifikasi (mode of diversification) yang merupakan pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penganekaragaman ke dalam pasar produk yang berbeda.

Kompetensi Pendekatan analitis Resource-Based View (RBV) menekankan peningkatan keunggulan bersaing yang berasal dari sumberdaya strategis organisasi (Dierickx and Coll, 1989; Barney, 1991; dan Teece et al., 1997). Keunggulan bersaing (competitive advantage) memungkinkan perusahaan memperoleh kinerja unggul pada jangka waktu tertentu (Pitts and Lei, 2003:7). Pencapaian keunggulan bersaing yang paling efektif adalah dengan menggunakan kompetensi atau kapabilitas perusahaan (Barney, 1986a; Rumelt, 1991; Amit and Schoemaker, 1993).

Kinerja Dimasa lalu pengukuran kinerja selalu diasosiasikan dengan kinerja keuangan saja seperti ROI, profitabilitas dan berbagai rasio keuangan lainnya. Keuntungan yang diperoleh dalam kinerja keuangan seringkali diartikan sebagai kesuksesan organisasi (Thurbin, 1994:138). Namun para peneliti sepakat bahwa aspek keuangan saja tidak memberikan gambaran yang memadai untuk mengevaluasi kinerja bisnis suatu organisasi dalam kurun waktu yang lama, sehingga dapat dimengerti bila pengukuran dengan ROI, profitabilitas, dan rasio lainnya telah menjadi demikian mapan dan cukup canggih. Perkembangan dalam pengukuran kinerja secara non keuangan, meskipun muncul belakangan telah menunjukkan kemajuan yang menggembirakan.

Kekuatan suatu perusahaan yang tidak dapat dengan mudah ditandingi atau ditiru oleh pesaing disebut kompetensi (David, 2002:142). Bogner and Thomas (1994) mendefinisikan kompetensi inti sebagai keahlian khusus yang dimiliki perusahaan dan pengetahuan yang diarahkan untuk mencapai tingkat kepuasan konsumen yang lebih tinggi dibandingkan pesaingnya. Untuk mempertahankan keunggulan bersaing, kompetensi inti haruslah menambah nilai, sulit digantikan, sulit bagi pesaing untuk meniru, dan dapat dipindahkan sepanjang perusahaan (Barney, 1991; Grant, 1996). Kemudian Barney mengutarakan empat indikator sehingga kompetensi yang dimiliki perusahaan dapat menjadi sumber keunggulan bersaing yang berkesinambungan, yakni: bernilai (valuable), merupakan kompetensi langka diantara perusahaan-perusahaan yang ada dan pesaing potensial (rare), tidak mudah ditiru (inimitability), dan tidak mudah digantikan (nonsubstitutability).

Rue and Byard (1977:221) mendefinisikan kinerja bisnis sebagai hasil yang dicapai oleh suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah pengukuran atas hasil dari implementasi strategi, dan hasil kinerja yang dianggap baik akan menjadi standar untuk mengukur kinerja di masa mendatang. Menurut Prawirosentono (1997:2), kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masingmasing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Tingkat Diversifikasi Salah satu alasan penggunaan strategi diversifikasi adalah bahwa para manajer dari perusahaan diversifikasi memiliki keahlian umum yang unik, yang dapat digunakan untuk mengembangkan

197


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Ventrakaman and Ramanujam (1986) menjelaskan kinerja sebagai refleksi dari pencapaian keberhasilan perusahaan yang dapat dijadikan sebagai hasil yang telah dicapai dari berbagai aktivitas yang dilakukan.

enumeration, atau penelitian ini tidak menggunakan sampel sehingga teknik pengambilan sampel tidak diperlukan.

Menurut Biggadike (1979:8) kinerja (performance) digunakan untuk menunjukkan kinerja keuangan (financial performance) dan kinerja pasar (market performance). Selanjutnya Prieto and Revilla (2006) menggunakan pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Kinerja keuangan ditunjukkan oleh return on sales, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, perbaikan produktivitas kerja, dan perbaikan biaya produksi. Sedangkan kinerja non keuangan diukur dengan kepuasan pelanggan, pertumbuhan pelanggan, kepuasan karyawan, kualitas produk dan jasa serta reputasi perusahaan.

Data dikumpulkan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan mengenai karakteristik responden dan pertanyaan tentang variabel yang diteliti. Pertanyaan disajikan dalam bentuk pernyataan terbuka serta pernyataan dan skala untuk menyatakan respon.

Instrumen Penelitian dan Pengukuran

Prosedur Pengumpulan Data Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode survei yaitu menggunakan kuesioner yang berisi butir-butir pengukur konstruk atau variabel yang digunakan dalam model penelitian. Penyebaran dan pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan meminta kesediaan responden untuk mengisi kuesioner.

METODE PENELITIAN Jenis dan Rancangan Penelitian

Teknik Analisis

Menurut jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian populasi atau sensus, karena semua subjek penelitian diobservasi. Menurut desain atau rancangan penelitian, penelitian ini termasuk penelitian penjelasan (explanatory research) karena penelitian ini bermaksud menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis.

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis hubungan kausal antara variabel eksogen dan endogen baik endogen intervening maupun endogen tergantung, sekaligus memeriksa validitas dan reliabilitas instrumen penelitian secara keseluruhan. Oleh karena itu digunakan teknik analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan paket program AMOS (Analysis of Moment Structure) versi 5 dan SPSS versi 12.0.

Unit analisis penelitian ini adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Responden penelitian difokuskan pada pimpinan PTS, dimana satu PTS akan diwakili oleh satu responden. Dipilihnya pimpinan PTS sebagai responden, karena mereka dianggap paling mengetahui kebijakan pembelajaran organisasi yang diterapkan PTS dalam upaya menghadapi persaingan yang ada, kompetensi unik yang dimiliki untuk mendapatkan keunggulan bersaing, strategi diversifikasi yang dilakukan serta kinerja yang diperoleh PTS dimana mereka bekerja. Baik data primer maupun sekunder dikumpulkan dengan cara cross section, yaitu penelitian satu waktu tertentu dengan menggunakan banyak responden.

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1.

Analisis Model Struktural Lengkap

Hasil pengujian dengan model persamaan struktural (structural equation modeling) dengan program AMOS 5,0 memberikan hasil yang menunjukkan bahwa 8 (delapan) kriteria yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu model telah dipenuhi (Tabel 4).

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Berdasarkan hasil analisis SEM, hubungan kausalitas antar variabel maka pengujian hipotesis dapat dijelaskan pada Tabel 5.

Populasi penelitian adalah seluruh Perguruan Tinggi Swasta di Sumatera Utara yang berada di bawah Kopertis Wilayah I. Kriteria selanjutnya adalah PTS tersebut menjalankan strategi diversifikasi. PTS yang menjalankan strategi diversifikasi sampai dengan Maret 2006 berjumlah 134 PTS. Dalam penelitian ini seluruh populasi akan diobeservasi, karena populasi penelitian adalah finit dan cenderung heterogen. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode sensus atau complete

198


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Tabel 4. Pengujian Goodness Of Fit Overall Model Kriteria

Nilai Cut-off

Chi – Square Significance Probability RMSEA GFI AGFI CMIN/DF TLI CFI

Diharapkan kecil ≥ 0,05 ≤ 0,08 ≥ 0,90 ≥ 0,90 ≤ 2,00 ≥ 0,95 ≥ 0,95

Hasil Komputasi 169,172 0,054 0,073 0,878 0,858 1,967 0,929 0,960

Keterangan χ2 dengan df = 86, adalah 175,273 Baik Baik Marginal Marginal Baik Baik Baik

Tabel 5. Hasil Pengujian Kausalitas Variabel Kemampuan Pembelajaran Organisasi (X1)------Kompetensi (Y1)

Koef Jalur 0,774

CR 11,633

Prob. 0,000

Keterangan Signifikan

Kemampuan Pembelajaran Organisasi (X1)------Kinerja PTS (Y3)

0,566

5,452

0,000

Signifikan

Kompetensi (Y1)------Tingkat Diversifikasi (Y2)

0,955

8,029

0,000

Signifikan

Kompetensi (Y1)------Kinerja PTS (Y3)

0,315

4,985

0,000

Signifikan

Tingkat Diversifikasi (Y2)-------Kinerja PTS (Y3)

0,230

2,019

0,044

Signifikan

Berdasarkan Tabel 5 interpretasi masing-masing koefisien jalur adalah sebagai berikut: a.

c.

Hasil perhitungan AMOS menunjukkan bahwa persepsi PTS tentang kompetensi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat diversifikasi (Y1). Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif sebesar 0,955 dengan nilai CR sebesar 8,029. Diperoleh probabilitas signifikansi (p) sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan yaitu 0,05. Dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap tingkat diversifikasi terbukti.

Pengujian Hipotesis Satu (H1)

Hasil perhitungan AMOS menunjukkan bahwa persepsi PTS pada Kemampuan Pembelajaran Organisasi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi (Y1). Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif sebesar 0,774 dengan nilai CR sebesar 11,633 dan diperoleh probabilitas signifikansi (p) sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan yaitu 0,05. Dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa kemampuan pembelajaran organisasi (X1) berpengaruh signifikan terhadap kompetensi (Y1) terbukti. b.

Pengujian Hipotesis Tiga (H3)

d.

Pengujian Hipotesis Empat (H4)

Hasil perhitungan AMOS menunjukkan bahwa persepsi PTS pada kompetensi (Y1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Y3). Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif sebesar 0,315 dengan dengan nilai CR sebesar 4,985 dan diperoleh probabilitas signifikansi (p) sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan yaitu 0,05. Dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja terbukti.

Pengujian Hipotesis Dua (H2)

Hasil perhitungan AMOS menunjukkan bahwa persepsi PTS pada kemampuan pembelajaran organisasi (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja PTS (Y3). Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif sebesar 0,566 dengan nilai CR sebesar 5,452 dan diperoleh probabilitas signifikansi (p) sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan yaitu 0,05. Dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa kemampuan pembelajaran organisasi (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja PTS (Y3) terbukti.

e.

Pengujian Hipotesis Lima (H5)

Hasil perhitungan AMOS menunjukkan bahwa persepsi PTS tentang tingkat diversifikasi (Y2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Y3). Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang

199


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

bertanda positif dengan nilai CR sebesar 2,019 dan diperoleh probabilitas signifikansi (p) sebesar 0,044. Nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi (Îą) yang ditentukan yaitu 0,05. Dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa tingkat diversifikasi (Y2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja PTS (Y3) terbukti. 2.

(Y3) paling besar terjadi ketika dimediasi oleh kompetensi (Y1) dan tingkat diversifikasi (Y2). 3.

Pembelajaran organisasi yang dilakukan oleh PTS melalui dosen akan menciptakan kompetensi inti guna membantu mencapai kesuksesan PTS yang lebih tinggi. Pembelajaran organisasi berkaitan dengan pengembangan dan pembaharuan pengetahuan dosen sebagai salah satu sumberdaya utama atau ujung tombak keberhasilan PTS. Dosen yang terus belajar, akan berusaha meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya melalui penelitian dan pengabdian sehingga dapat menciptakan berbagai inovasi, dan selanjutnya akan meningkatkan kompetensi dosen. Dosen yang memiliki ilmu pengetahuan yang bernilai dan langka akan memiliki kemampuan untuk mentransfer pengetahuan tersebut kepada mahasiswa dengan baik dan hal ini merupakan salah satu kunci peningkatan kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran akan mempengaruhi hasil belajar mahasiswa. Dengan demikian, dosen yang memiliki pengetahuan yang handal akan menyebabkan hasil belajar (kinerja) mahasiswa meningkat dan selanjutnya kinerja PTS juga meningkat.

Pengaruh Antar Variabel Penelitian

Dalam persamaan struktural yang melibatkan banyak variabel dan jalur antar variabel terdapat pengaruh antar variabel yang meliputi pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total. a.

Pengaruh Kemampuan Pembelajaran Organisasi terhadap Kompetensi PTS

Pengaruh Langsung Antar Variabel Penelitian

Hubungan langsung terjadi antara variabel laten eksogen kemampuan pembelajaran organisasi (X1) dengan variabel laten endogen penengah (kompetensi (Y1) dan tingkat diversifikasi (Y2),) serta variabel laten endogen tergantung (kinerja PTS (Y3). Efek langsung terbesar pada kinerja PTS (Y3) adalah pada kemampuan pembelajaran organisasi (Tabel 6). Hal ini berarti variabel laten tersebut memberikan kontribusi yang besar dalam mempengaruhi kinerja PTS (Y3). Tabel 6. Pengaruh Langsung Variabel Penelitian Pengaruh Langsung Pembelajaran (X1) Kompetensi (Y1) Tingkat Diversifikasi (Y2)

Kompetensi (Y1) 1,079 0,000 0,000

Variabel Endogen Tingkat Diversifikasi (Y2) 0,000 8,168 0,000

Kinerja PTS (Y3) 0,917 0,366 0,031

Tabel 7. Pengaruh Tidak Langsung Variabel Penelitian Pengaruh Tidak Langsung Pembelajaran (X1) Kompetensi (Y1) Tingkat Diversifikasi (Y2)

b.

Kompetensi (Y1) 0,000 0,000 0,000

Variabel Endogen Tingkat Diversifikasi(Y2) 8,813 0,000 0,000

Pengaruh Tidak Langsung Antar Variabel Penelitian.

Kinerja PTS (Y3) 0,670 0,255 0,000

Seperti diungkapkan oleh Mills and Friesen (1992) bahwa salah satu karakteristik kunci pembelajaran organisasi adalah organisasi harus memiliki komitmen terhadap pengetahuan. Artinya, PTS harus memiliki komitmen untuk terus menerus mengupayakan memperoleh, memproses, menyimpan dan membagi pengetahuan kepada seluruh sivitas akademika guna mendapatkan pengetahuan baru melalui eksperimentasi dan inovasi. Pembelajaran membawa dosen beserta sumberdaya lainnya bersama-sama membangun proses dimana kompetensi dibentuk. Selanjutnya dosen beserta karyawan secara berkelanjutan menerapkan pengetahuan dan keahliannya untuk masalah-masalah strategis atau operasional melalui

Hubungan tidak langsung terjadi antara variabel laten eksogen (kemampuan pembelajaran organisasi (X1)) dengan variabel laten endogen penengah (kompetensi (Y1) dan tingkat diversifikasi (Y2)) dan variabel laten endogen tergantung (kinerja PTS (Y3)). Pengujian pengaruh tidak langsung dilakukan dengan melihat hasil pengujian jalur-jalur yang dilalui, jika semua jalur yang dilalui signifikan maka pengaruh tidak langsungnya juga signifikan. Dari hasil perhitungan dalam Tabel 7 dapat dilihat bahwa pengaruh tidak langsung kemampuan pembelajaran organisasi (X1) terhadap kinerja PTS

200


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

penelitian dan pengabdian sehingga pengetahuan yang lebih dalam akan terbangun, yang selanjutkan akan meningkatkan kompetensi.

belajar kepada dosennya. Wawasan luas yang dimiliki dosen merupakan wahana untuk meningkatkan profesionalisme dosen dalam mengajar. Temuan Sukirno (1999) menyatakan bahwa kualitas pengajaran berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa. Semakin baik penguasaan dosen dalam menggunakan metode, pendekatan, media dan prinsip-prinsip pengajaran maka akan semakin mudah pula mahasiswa memahami materi yang diajarkan dosen. Semakin paham mahasiswa terhadap materi yang diajarkan semakin baik pula hasil belajar mahasiswa. Hal ini tentunya akan membawa kepada kinerja unggul, seperti lulusan dengan IPK tinggi, jumlah mahasiswa yang semakin meningkat, kemampuan mempertahankan mahasiswa yang tinggi, reputasi yang semakin baik, serta kinerja keuangan yang tinggi. Seperti yang ditemukan oleh Smylie (1996) semakin tinggi kesempatan pembelajaran organisasi akan meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa.

Pembelajaran organisasi membutuhkan komitmen untuk terus belajar dari semua sivitas akademika. Oleh karena itu, peran pimpinan PTS sangat penting untuk menjaga keberlangsungan proses pembelajaran. Pimpinan PTS harus secara berkelanjutan memberikan kesempatan kepada setiap anggota organisasi khususnya dosen untuk belajar dan karena dengan belajar kemampuan dosen akan meningkat. Seperti diungkapkan oleh Senge (1990) bahwa pembelajaran organisasi merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh pimpinan. 4.

Pengaruh Kemampuan Pembelajaran Organisasi terhadap Kinerja PTS.

Kemampuan pembelajaran organisasi menjadi salah satu kriteria penting dalam menentukan pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan. Dixon (1997) menyatakan bahwa salah satu sumber keunggulan bersaing adalah kemampuan organisasi untuk belajar lebih cepat dibandingkan para pesaingnya. Hal ini disebabkan PTS yang mampu belajar lebih cepat mengenai penggunanya, pesaingnya dan peraturan yang berlaku akan memiliki kesempatan yang lebih baik dalam memahami dan bertindak sesuai kondisi dan tren di pasar. PTS sekarang ini harus merancang dirinya sebagai laboratorium bagi pembelajaran dalam hal memperoleh, mengumpulkan, membagi, dan menggunakan pengetahuan diantara seluruh sivitas akademika secara berkelanjutan untuk memperoleh inovasi dan peningkatan kinerja. Sumberdaya manusia memegang peranan penting dalam membangun dan mempertahankan filosofi pembelajaran organisasi. Ide-ide hanya terjadi pada individu, sehingga pembelajaran organisasi perlu dipertimbangkan pada setiap tingkatan baik individu, kelompok, maupun organisasi. Oleh karena itu, pembelajaran pada dosen PTS dirasakan penting sebab dengan belajar kemampuan dosen akan meningkat, termasuk kemampuan mentrasfer ilmu pengetahuan kepada mahasiswa. PTS yang melakukan pembelajaran organisasi akan memberikan nilai lebih kepada penggunanya karena PTS akan fokus pada usaha untuk memahami dan memuaskan penggunanya secara efektif melalui produk, jasa, dan cara-cara baru dalam setiap kegiatannya. Hal ini disebabkan kinerja memberikan umpan balik yang penting mengenai efisiensi proses pembelajaran dan akhirnya mempengaruhi bagaimana PTS akan melanjutkan proses belajar tersebut.

Selain itu, motivasi yang dimiliki dosen untuk terus belajar juga harus tetap dipelihara. Pembelajaran organisasi pada PTS akan berhasil ketika semua dosen memiliki komitmen kuat pada pengembangan pengetahuan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa motivasi dosen PTS untuk meningkatkan kemampuan dirinya cukup tinggi, sehingga kemampuan dosen untuk mencapai target hasil dapat dipenuhi. Seperti yang diungkapkan oleh Friedman et al. (2001) bahwa pembelajaran organisasi tidak akan dapat berjalan lama jika anggota organisasi tidak memiliki ketertarikan untuk belajar. Dari hasil uji analysis factor untuk variabel kemampuan confirmatory pembelajaran organisasi dapat dilihat bahwa kerjasama tim memiliki angka loading factor paling besar (0,894). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pembelajaran organisasi paling banyak dipengaruhi oleh kerjasama tim. Proses pembelajaran organisasi sangat menekankan kerjasama tim. Pembelajaran mencakup aktivitas berbagi dan menyalurkan pengetahuan (share and transfer knowledge). Agar aktivitas ini berjalan lancar sangat dibutuhkan kerjasama diantara semua sivitas akademika. Knowledge sharing sebaiknya tidak dibatasi pada sebuah perguruan tinggi saja. Pengetahuan hendaklah dibagi atau disebarluaskan juga kepada masyarakat. Hal ini berarti pengetahuan baru yang diperoleh dari berbagai penelitian hendaknya dipublikasikan kepada masyarakat lewat jurnal-jurnal ilmiah, seminar, maupun kegiatan ilmiah lainnya. PTS yang memberikan kesempatan pembelajaran akan berkembang dan akan dapat menjadi pendorong timbul dan berkembangnya inisiatif dan kreativitas, sehingga setiap orang akan termotivasi untuk mengembangkan pengetahuannya, keyakinan,

Salah satu bentuk pembelajaran organisasi yang dilakukan PTS adalah memberikan kesempatan

201


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

teori-teori praktis, dan keterampilan kognitif yang pada gilirannya akan mendorong timbulnya perilaku baru. Perilaku baru dapat berupa perubahan pengetahuan, orientasi, praktek dan kinerja dosen dalam mengadopsi dan mengembangkan program dan metode pengajaran, kurikulum atau model penilaian tertentu. Dengan demikian kemampuan pembelajaran organisasi akan membawa pada peningkatan kinerja.

mengambil keputusan diversifikasi para pengambil mempertimbangkan peluang hatus melakukan penilaian yang dimiliki PTS.

Tindakan yang diambil oleh PTS untuk melakukan strategi diversifikasi dengan menambah program studinya merupakan langkah untuk memperkuat posisi persaingannya dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan eksternal. Penambahan jumlah program studi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang semakin beragam dan tuntutan yang semakin besar dari masyarakat agar PTS mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas yang unggul. Levine (1993) menyimpulkan bahwa mahasiswa sekarang ini semakin heterogen, kebutuhan pendidikan mereka juga semakin beragam dan keinginan mereka dapat tidak terkelola dengan baik.

Hasil penelitian ini memberikan dukungan pada pandangan bahwa pembelajaran organisasi memiliki kontribusi positif baik pada inovasi dan daya saing serta pada kinerja keuangan. LĂłpez et al. (2005) menemukan bahwa terdapat pengaruh pembelajaran organisasi terhadap kemampuan inovasi dan daya saing perusahaan, secara statistik pembelajaran organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, walaupun cukup kecil (sebesar 0,2). Namun hal ini sesuai dengan pandangan umum bahwa perusahaan harus menunggu beberapa lama sebelum dampak positif dari pembelajaran organisasi memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan, dan ketiga kemampuan inovasi dan daya saing berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 5.

Pengaruh Kompetensi Diversifikasi PTS

terhadap

untuk melakukan keputusan tidak hanya yang ada, namun juga terhadap kompetensi

Seperti yang diutarakan oleh Levine (1993) bahwa pengguna perguruan tinggi “sama dengan pelanggan perusahaan komersil lainnya, mereka menginginkan prosedur yang sederhana, pelayanan yang memuaskan, pengajaran yang berkualitas, dan biaya yang murah, tentunya dengan kualitas pengajaran sebagai prioritas utamanya�. Perguruan tinggi berusaha merespon perubahan-perubahan tersebut dengan cara memberikan berbagai pilihan dan layanan yang sesuai, yang oleh Levine disebut sebagai “supermarket model of education� yang lengkap. Dengan berbagai pilihan yang ditawarkan oleh PTS, diharapkan kinerja yang dihasilkan akan meningkat.

Tingkat

Strategi diversifikasi yang dilakukan PTS dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki. Artinya ketika PTS merasa memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan akan program studi baru yang akan dibentuk, maka PTS akan menambah program studinya. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki PTS maka diversifikasi program studi yang dilakukan akan semakin tinggi pula. Seperti yang diungkapkan oleh Porter (1998:91) bahwa sebuah perusahaan dapat meraih keunggulan bersaing jika memiliki keahlian atau kompetensi yang dapat dialirkan ke pasar baru. Sumberdaya dan kompetensi sudah sejak lama dipercaya sebagai salah satu faktor kunci dalam menjelaskan diversifikasi (Penrose, 1995:63).

Tingkat diversifikasi yang dilakukan oleh PTS di Sumatera Utara cenderung pada diversifikasi berkaitan terbatas. Menurut Rumelt (1982) strategi diversifikasi berkaitan terbatas masuk ketegori tingkat diversifikasi moderat sampai tinggi. Dalam diversifikasi berkaitan terbatas, kurang dari 70% pendapatan datang dari bisnis dominan, dan semua bisnis berbagi produk, teknologi, dan jaringan distribusi. Strategi diversifikasi berkaitan terbatas sangat dimungkinkan mengingat masing-masing program studi memiliki otonomi (keleluasaan) dalam menjalankan program studinya. Program studi-program studi tersebut menggunakan berbagai sarana dan prasarana secara bersama misalnya gedung, parkir, perpustakaan, laboratorium. Walaupun program studi tersebut masih saling terkait, namun masing-masing memiliki pengelolaan tersendiri.

Salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan oleh pimpinan PTS dalam membuat keputusan untuk mendiversifikasi usahanya adalah penilaian terhadap kemampuan PTS, dana, alat dan semua hal yang diperlukan untuk kesuksesan pelaksanaan diversifikasi. Dalam hal ini, para pengambil keputusan sebaiknya tidak hanya melihat peluang serta tingkat kinerja yang diperoleh selama ini, tetapi juga secara teliti menilai ketersediaan sumberdaya yang penting dan tepat, yakni kompetensi inti yang dapat ditingkatkan, kemampuan PTS untuk meningkatkan sumberdaya yang ada, serta kapasitas PTS untuk menciptakan aset-aset strategis baru. Konsekuensinya, dalam

Temuan studi ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Carleton et al. (1984) yang menemukan bahwa perusahaan cenderung untuk melakukan diversifikasi ke dalam industri yang penggunaan kompetensinya sama dengan yang dimiliki

202


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

perusahaan. Dalam menjalankan strategi ini, perusahaan cenderung untuk masuk ke pasar dimana sumberdaya yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 6.

dengan loading factor tertinggi dalam membentuk variabel kompetensi dengan nilai 0,996. Hal menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh PTS paling banyak berasal dari kompetensi yang sulit ditiru. Menurut Godfrey and Hill (1995). kompetensi yang tidak mudah ditiru merupakan inti (poros) dari teori resource-based, dan sentral pemahaman mengenai keunggulan bersaing yang berkelanjutan (Spender and Grant, 1996). Selanjutnya Pace et al. (2005) menemukan bahwa kompetensi yang sulit ditiru memiliki hubungan yang positif dengan kinerja.

Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja PTS

Kompetensi dosen dalam memperoleh, mengumpulkan, mengembangkan, dan membagi ilmu pengetahuan kepada mahasiswa dan masyarakat akan mempengaruhi kinerja yang dicapai. Melalui kompetensi dosen yang tinggi, kemampuan mahasiswa untuk menyerap pelajaran juga akan meningkat sehingga kualitas proses belajar mengajar meningkat pula sehingga PTS akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, misalnya ditunjukkan oleh IPK yang tinggi. Keahlian dan pengetahuan dosen merupakan faktor kunci yang mendorong proses inovasi dan keunggulan bersaing yang didasarkan pada pengetahuan sekarang ini. Dengan demikian, diharapkan muncul inovasi-inovasi baru dari hasil penelitian dan pengembangan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. PTS yang memiliki tim manajemen dengan keahlian optimal dan metode bersaing yang didasarkan pada kompetensi akan mampu mencapai kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain yang tidak dapat melakukannya.

Kompetensi PTS yang sulit ditiru tersebut adalah pengetahuan yang merupakan salah satu bentuk causal ambiguity yang melekat pada sumberdaya manusia. Pengetahuan berasal dari keahlian dan ilmu pengetahuan khusus yang dimiliki oleh staf pengajar. Pengetahuan akan menjadi kompetensi yang sulit untuk ditiru karena membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk ditiru. Selain itu seseorang dengan keahlian khusus yang dimiliki PTS akan menjadi menjadi keunggulan strategis dan merupakan basis bagi kinerja superior. Seperti juga yang ditemukan oleh Hatch and Dyer (2004) bahwa pesaing tidak dapat dengan cepat dan murah meniru atau mengganti nilai dari sumberdaya manusia khusus yang dimiliki perusahaan. Beberapa penelitian lain juga menemukan bahwa keunggulan bersaing akan berlanjut bila didasar pada sumberdaya manusia yang tak berwujud dan bersifat socially complex (Kock and McGrath, 1996).

Dengan kompetensi superior akan memungkinkan PTS memperoleh informasi apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh penggunanya. Dengan demikian, PTS yang memiliki dosen dengan kompetensi yang tinggi, akan lebih mampu menyediakan layanan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Oleh karena itu, PTS dengan kompetensi superior dapat memperoleh keunggulan bersaing yang berkesinambungan dan selanjutnya dapat meningkatkan kinerjanya. Agar dapat mempertahankan keunggulan bersaing tersebut, kompetensi yang dimiliki PTS haruslah mampu menambah nilai, langka, sulit ditiru, dan sulit digantikan. Kompetensi dosen merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang memilih untuk kuliah di sebuah perguruan tinggi. Kompetensi tinggi tersebut menimbulkan citra yang baik di mata masyarakat. Dengan demikian PTS yang memiliki staf pengajar dengan keahlian yang tinggi, akan dapat menarik minat calon mahasiswa untuk kuliah disana. Akibatnya, jumlah pendaftar akan meningkat. Dengan reputasi sebab memiliki staf pengajar yang handal, maka keinginan mahasiswa untuk keluar dari perguruan tinggi tersebut akan dapat dikurangi. Dengan kata lain, PTS akan mampu mempertahankan mahasiswanya.

Hasil studi ini mendukung penelitian Bharadwaj et al. (1993) yang menemukan bahwa keunggulan bersaing sangat penting dalam mencapai kinerja superior pada perusahaan jasa. Dimana keunggulan bersaing dapat diperoleh dengan memiliki seperangkat keahlian dan kompetensi yang unik sehingga sulit ditiru oleh para pesaing. Namun studi ini menolak temuan Fernandes et al. (2005) yang menemukan bahwa secara umum sumberdaya memiliki pengaruh terhadap kinerja, namun bila bila diteliti lebih jauh maka ditemukan bahwa kompetensi karyawan justru tidak berpengaruh terhadap kinerja; faktor-faktor lingkungan yang dikaitkan dengan permintaan merupakan faktor yang paling kuat mempengaruhi kinerja; serta kepuasan karyawan berpengaruh pada semua perspektif BSC. 7.

Pengaruh Tingkat Kinerja PTS

Diversifikasi

terhadap

Strategi diversifikasi yang dilakukan PTS dengan menambah jumlah program studi ternyata berpengaruh signifikan terhadap kinerja PTS. Dengan adanya berbagai program studi yang menawarkan berbagai bidang ilmu, maka akan

Berdasarkan uji analisis konfirmatori menunjukkan bahwa indikator sulit ditiru merupakan indikator

203


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

semakin menarik minat calon mahasiswa untuk kuliah di PTS tersebut. Selain itu, keanekaragaman program studi yang tersedia juga mampu mempertahankan jumlah mahasiswa. Seperti diungkapkan oleh Friedman et al. (2001) banyak ahli percaya bahwa perguruan tinggi yang menyediakan berbagai disiplin ilmu akan sangat penting bagi perguruan tinggi di masa depan. Banyaknya program-program baru yang dibangun oleh PTS ditujukan untuk menambah daya saingnya.

4.

Tingkat diversifikasi yang dilakukan oleh PTS di Sumatera Utara cenderung pada diversifikasi berkaitan terbatas. Menurut Rumelt (1982) strategi diversifikasi berkaitan terbatas masuk ketegori tingkat diversifikasi moderat sampai tinggi. Dalam diversifikasi berkaitan terbatas, kurang dari 70% pendapatan datang dari bisnis dominan, dan semua bisnis berbagi produk, teknologi, dan jaringan distribusi. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai tingkat keterkaitan diantara program studi yang ada serta tingkat penggunaan bersama sarana dan prasarana diantara program studi .

5.

Saran 1.

Namun para pengambil keputusan pada PTS perlu mengingat bahwa tingkat diversifikasi yang terus ditambah pada suatu saat justru akan menurunkan kinerja. Apalagi jika diversifikasi yang dilakukan semakin tidak berkaitan. Umumnya berbagai penelitian menemukan bahwa diversifikasi berkaitan memiliki peningkatan kinerja yang lebih besar dibandingkan dengan diversifikasi tidak berkaitan (Datta et al., 1991). Temuan studi ini mendukung hasil penelitian Rumelt (1982) yang menunjukkan adanya pengaruh strategi diversifikasi terhadap profitabilitas. Namun menolak hasil penelitian yang dilakukan oleh Lloyd and Jahera, Jr. (1994) yang menemukan bahwa kinerja tidak dipengaruhi secara signifikan, baik positif maupun negatif, oleh diversifikasi.

2.

KESIMPULAN 1.

2.

3.

demikian Hipotesis tiga (H3) yang menyatakan bahwa kompetensi PTS berpengaruh signifikan terhadap tingkat diversifikasi PTS dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki PTS di Sumatera Utara akan PTS mampu meningkatan diversifikasinya. Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja perguruan tinggi swasta. Dengan demikian Hipotesis empat (H4) yang menyatakan bahwa kompetensi PTS berpengaruh signifikan terhadap kinerja PTS dapat diterima. Tingkat diversifikasi berpengaruh terhadap kinerja perguruan tinggi swasta. Dengan yang demikian Hipotesis lima (H5) menyatakan bahwa tingkat diversifikasi PTS berpengaruh signifikan terhadap kinerja PTS dapat diterima.

Kemampuan pembelajaran organisasi berpengaruh terhadap kompetensi perguruan tinggi swasta. Dengan demikian Hipotesis satu (H1) yang menyatakan bahwa kemampuan pembelajaran organisasi PTS berpengaruh signifikan terhadap Kompetensi PTS dapat diterima. Kemampuan pembelajaran organisasi berpengaruh terhadap tingkat kinerja perguruan tinggi swasta. Dengan demikian Hipotesis dua (H2) yang menyatakan bahwa kemampuan pembelajaran organisasi PTS berpengaruh signifikan terhadap kinerja PTS dapat diterima. Kompetensi PTS berpengaruh terhadap tingkat diversifikasi perguruan tinggi swasta. Dengan

3.

204

Studi ini menemukan bahwa melalui kompetensi, pengaruh tidak langsung kemampuan pembelajaran organisasi terhadap kinerja PTS adalah signifikan dan positif, atau dengan kata lain melalui mediasi kompetensi, pengaruh yang signifikan dan positif antara kemampuan pembelajaran organisasi terhadap kinerja PTS akan muncul. Berdasarkan temuan penting studi, maka untuk meningkatkan kinerjanya, disarankan kepada dosen PTS untuk terus memperkuat kompetensi yang dimiliki. Studi ini menemukan bahwa melalui kompetensi dan tingkat diversifikasi, pengaruh tidak langsung kemampuan pembelajaran organisasi terhadap kinerja PTS adalah signifikan dan positif. Maka untuk meningkatkan kinerjanya disarankan kepada pimpinan PTS agar dapat menambah diversifikasi melalui pembukaan programprogram studi baru yang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan industri serta terus melakukan pembelajaran organisasi. Namun dalam mengambil keputusan untuk menambah diversifikasinya melalui pembukaan program studi baru, perlu diamati faktor-faktor eksternal lainnya seperti minat dan kebutuhan masyarakat, masalah perizinan pendirian program studi baru, serta kondisi perkonomian negara. Selain itu, sebaiknya program studi tersebut masih saling berkaitan dengan program studi yang ada. Indikator kerjasama tim merupakan indikator dengan loading factor tertinggi dalam membentuk kemampuan pembelajaran organisasi. Oleh karena itu disarankan kepada pimpinan PTS untuk senantiasa meningkatkan dan memelihara kerjasama tim dalam organisasinya. Kerjasama tim dapat dibangun


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

4.

5.

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Pharmaceutical Industry, in Hamel, G. and W. Heene (Eds.), Competences-based Competition, New York: John Wiley & Sons.

melalui pekerjaan yang disusun berdasarkan tim, berbagai kegiatan outbound, dan lain-lain. Indikator kemampuan dialog merupakan indikator dengan loading factor terendah dalam membentuk kemampuan pembelajaran organisasi. Oleh karena itu disarankan kepada pimpinan PTS untuk lebih memperbaiki kualitas dialog diantara yayasan, dosen dan pegawai, dengan cara melakukan dialog rutin melalui komunikasi formal dan informal seperti mengadakan rapat pimpinan dan dosen, rapat dosen mingguan, serta pimpinan mendengarkan setiap masukan dan keluhan dari dosen dan pegawai . Indikator sulit ditiru merupakan indikator dengan loading factor tertinggi dalam membentuk kompetensi. Dengan demikian disarankan kepada pimpinan PTS agar terus mendorong peningkatan kompetensi dosennya melalui peningkatan jenjang pendidikan formal, pelatihan, kursus, dan sebagainya.

Carleton, W.T., R.S. Harris and J.F. Stewart, 1984. The Role of Market Structure in Merger Behavior, Journal of Industrial Economics, Vol.32, pp.293-312. Chaston, L. and B. Badger, 1999. Organizational Learning: Research Issues and Application in SME Sector Firms, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol.5, No.4, pp.191-203. Datta, D.K., N. Rajagopalan, and A.A.M. Rasheed, 1991. Diversification and Performance: Critical Review and Future Directions, Journal of Management Studies, Vol.28 (September), pp.529-558. David, F.R., 2002. Manajemen Strategis: Konsep, Edisi Bahasa Indonesia. Diterjemahkan oleh Alexander Sindoro. Jakarta: Prenhallindo.

DAFTAR PUSTAKA Amit, R. and P.J.H. Schoemaker, 1993. Strategic Assets and Organizational Rent, Strategic Management Journal, Vol.14, pp.33-46.

Departemen Pendidikan Nasional, 2003. UndangUndang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Barney, J.B., 1986. Strategic Factor Markets: Expectations, Luck and Business Strategy, Management Science, Vol.32, pp.1231-1241.

Dierickx, I. and K. Cool, 1989. Asset Stock Accumulation and Sustainability of Management Competitive Advantage, Science, Vol.35, pp.88-108.

--------------, 1991. Firm Resources and Sustained Journal of Competitive Advantage, Management, Vol.17, No.1, pp.99-120.

Dill, D.D., 1999. Academic Accountability and University Adaptation: The Architecture of an Academic Learning Organization, Higher Education, Vol.38, pp.127-154.

Barton, D.L., 1992. Core Capability and Core Rigidity: A Paradox in Managing New Strategic Product Development, Management Journal, Vol.13, Special issue, Summer, pp.111-125.

Ditjen Dikti, Departemen Pendidikan Nasional, 2007. http://www.dikti.go.id.

Bettis, R.A. and V. Mahajan, 1985. Risk/Return Performance of Diversification Firms, Management Science, Vol.31, No.7, pp.785799.

Dixon, N.M., 1997. The Hallways of Learning, American Management Association, Organisational Dynamics, Vol.25 No.4, Spring, pp.23-34.

Bharadwaj, S.G., P.R. Varadarajan and J. Fahi, 1993 Suatinable Competitive Advantage in Service Industries: A Conseptual Model and Journal of Research Propositions, Marketing, Vol.57, October, pp.84-99.

Ferdinand, A., 2002. Structural Equation Modeling Dalam Penelitian Manajemen: Aplikasi Model-Model Rumit Dalam Penelitian untuk Tesis Magister dan Disertasi Doktor, Edisi 2, Semarang: BP Undip.

Biggadike, E.R., 1979. Corporate Diversification: Entry, Strategy and Performance, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Fernandes, B.H., J.F. Mills and M.T. Fleury, 2005. Resources that Drive Performance: An International Empirical Investigation, Journal of Productivity and Performance Management, Vol.54, No.5/6, pp.340-354.

Bogner, W.C. and H. Thomas, 1994. Core Competences and Competitive Advantage: A Model and Illustrative Evidence from

205


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Levine, A., 1993. Student Expectation on Collage (Editorial), Change, Vol.25, No.4, September-October, p.4.

Friedman, H.H., L.W. Friedman and S. Pollack, 2001. Transforming a University from a Teaching Organization to a Learning Organization, The Learning Organization, pp.31-35.

Lloyd, W.P. and J.S. Jahera, Jr., 1994. Firmdiversification Effects on Performance as Measured by Tobin’s q, Managerial and Vol.15, No.3, Decision Economics, May/Jun, pp.259-266.

Garvin, D.A., 1993. Building a Learning Organization, Harvard Business Review, Vol.17, July-August, pp.78-91. ----------, 2000. Learning in Action: A Guide to Putting the Learning Organization to Work, Boston: Harvard Business School Press.

López, S.P., José M. Péon, and Camilo José Vazquez Ordás, 2005. Organizational Learning as a Determining Factor in Business Performance, The Learning Organization, Vol.12 No.3, pp.227-145.

Godfrey, P.C. and C.W.L. Hill, 1995. The Problem of Un-observables in Strategic Management Research, Strategic Management Journal, Vol.16, No.9, pp.519-533.

Luthans, F., 1998. Organizational Behavior, Seventh Edition, International Edition, New York: McGraw-Hill Companies, Inc.

Grant, R.M., 1996. Prospering in Dynamicallycompetitive Advantage, Organizational Capabilities as Knowledge Integration, Organizational Science, Vol. 7, July-August, pp.375-387.

Marquardt, M.J., 1996. Building the Learning Organization. New York: McGraw-Hill Companies, Inc. Mills, D.Q. and B. Friesen, 1992. The Learning European Management Organization. Journal, Vol.10 No.2 June, pp.146-156.

Griffin, R.W., 1987. Management, Second Edition, Boston: Houhton Mifflin Press.

O’Regan, N. and A. Ghobadian, 2004. The Importance of Capabilities for Strategic Direction and Performance, Management Decision, Vol.42, No.2, pp.292-312.

Hatch, N.W. and J.H. Dyer, 2004. Human Capital and Learning as a Source of Sustainable Strategic Competitive Advantage, Management Journal, Vol.25, pp.11551178.

Pace, E.S. Ulrich, D. Meirelles and L. Creuz Basso, 2005. The Contributions of Specific Resources from the Firm in its Competitive Performance: A Resource-Based View Approach in the Software Sector, Working Paper Series, Sao Paulo: Mackenzie Presbiterian University.

Henderson R. and I. Cockburn, 1994. Measuring Competence? Exploring Firm Effects in Phramaceutical Research, Strategic Management Journal, Vol.15, No.2, pp.6384. Hitt, M.A., R.D. Ireland and R.E. Hoskisson, 2005. Strategic Management Competitiveness and Globalization, 6th Edition, Cincinnati, Ohio: South-Western Collage Publishing.

Penrose, E.T., 1995. The Theory of the Growth of the Firm, 3rd Edition, New York: Oxford University Press.

Koch, M.J. and R.G. McGrath, 1996. Improving Labor Productivity: Human Resource Management Policies do Metter, Strategic Management Journal, Vol.17, No.5, pp.335354.

Pitts,

R. A. and D. Lei. 2003 Strategic Management: Building and Sustaining Competitive Advantage, Ohio: Thompson Learning.

Prawirosentono, S., 1999. Kebijakan Kinerja Karyawan, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE UGM.

Kogut, B. and U. Zander, 1992. Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities, and the Replications of Technology, Organization Science, Vol.3, pp.383-397.

Prieto, I.M. and E. Revilla, 2006. Learning Capability and Business Performance: a Non-Financial and Financial Assessment, The Learning Organization, Vol.13 No.2, pp.166-185.

Kopertis Wilayah-1, 2006. Daftar Perguruan Tinggi Swasta: Kopertis Wilayah-1, Medan: Kopertis Wilayah-1 Sumut-NAD.

206


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Management Development, Vol.22, No.6, pp.483-526.

Rue, L.L. and L.L. Byard, 1977. Management, Skill and Application, New York: McGraw-Hill Co. Rumelt, R.P., 1982. Diversification Strategy and Profitability, Strategic Management Journal, Vol.3, pp.359-369. -------- , 1991. How much does Industry Matter? Strategic Management Journal, Vol.12, No.3, pp.167-185. Sekaran, U., 2003. Research Methods for Business, New York: John Willey and Sons, Inc. Senge, P.M., 1990. The Leader’s New Work: Building Learning Organizations, Sloan Management Review, Fall 32 (1), pp.7-23. ---------,1990. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, New York: Doubleday. Smylie, M.A., 1996. Instructional Outcomes of School Based Participative Decision Making, Educational Evaluation and Policy Analysis, Fall, Vol.18, No.3, pp.181-198. Spender J.C. and R.M. Grant, 1996. Knowledge and the Firm: Overview, Strategic Management Journal, Winter Special, Issue 17, pp.5-9. Sukirno, 1999. Pengaruh Kesempatan Pembelajaran Organisasi dan Kualitas Pengajaran pada Hubungan antara Partisipasi Dosen dalam Pengambilan Keputusan dengan Hasil Belajar Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tesis, tidak dipublikasikan, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada. Teece, D.T., G. Pisano and A. Shuen, 1997. Dynamic Capability and Strategic Strategic Management Management, Journal, Vol.18, No.7, pp.509-533. Thurbin, P.J., 1994. Implementing the Learning Organization: The 17-day Learning Program, London: Pitman Publishing. Venkatraman, N. and V. Ramanujam, 1986. Measurement of Business Performance in Strategy Research: A Comparison Management Approaches, Academy of Review, Vol.11, pp.801-814. Wang, Y. and H. Lo, 2003. Customer-focused Performance and the Dynamic Model for Competences Building and Leveraging: A Resource-based View, Journal of

207


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Kebijakan Penanggulangan Avian Influenza, Refleksi Pengalaman Negara Lain Fotarisman Zaluchu Peneliti di Balitbang Provinsi Sumatera Utara

Abstraksi Masalah Avian Influenza di Indonesia masih menjadi masalah utama kesehatan masyarakat. Sampai dengan Mei 2008, sudah terdapat 383 kasus dimana 241 adalah kasus fatal. Kasus AI masih berpotensi terus meningkat karena sirkulasi penyakit AI banyak terjadi terutama antar unggas dan dari unggas ke manusia. Banyak negara berhasil mengendalikan penyebaran AI. Pengalaman tersebut dapat dikategorikan ke dalam national preparedness, poultry management, dan community education. Dengan melakukan penelurusan yang dimuat dalam jurnal internasional menggunakan fasilitas PubMed, tulisan ini mencoba menganalisis persoalan yang dihadapi oleh Indonesia belajar dari pengalaman beberapa negara. Disimpulan, bahwa ketiga bidang tersebut memang masih harus dibenahi oleh pemerintah Indonesia

Kata kunci: Avian Influenza, national preparedness, poultry management, community education signifikan mengalami penurunan. Di Thailand dan Turki, sejak AI terjadi pada manusia pada tahun 2004, mulai tahun 2007 terjadi penurunan kasus secara dramatis mencapai angka zero case pada manusia.

PENDAHULUAN Flu burung (Avian Influenza) adalah salah satu masalah kesehatan masyarakat yang mencuat ke permukaan dalam 10 tahun terakhir. Kasus pertama AI pada manusia ditemukan pada tahun 2003. Sebagaimana dilaporkan oleh World Health Organisation (WHO), sampai dengan Mei 2008 sudah terdapat 383 kasus pada manusia yang sudah terkonfirmasi, dimana 241 kasus diantaranya adalah kasus fatal yang berujung kepada kematian (WHO, 2008). Keseriusan dari masalah AI ini terlihat bukan hanya pada tingginya angka kematian (case fatality rate) pada manusia diakibatkan sifat virus yang high pathogenic, tetapi juga karena kasuskasus yang ditemukan kebanyakan adalah kasus yang awalnya tidak diketahui tanda dan gejalanya (Leong, et al., 2008).

Pengalaman Mesir dan Thailand juga mengkonfirmasikan bahwa setelah mengalami masa yang cukup panjang dalam menghadapi kasus AI, penurunan bahkan pengurangan kasus terjadi dengan sangat jelas. Di saat banyak negara melaporkan penurunan kasus pada manusia, Indonesia tetap melaporkan muncul dan ditemukannya kasus-kasus baru AI pada manusia. Karena itulah, perlu ditemukan penyebab hal demikian, yang berfokus pada kebijakan secara nasional. Perlu diketahui bahwa penanggulangan AI yang menjadi ancaman penyakit meluas sudah menjadi perhatian WHO sejak semula, karena itu semua negara diharapkan memiliki kebijakan penanggulangan secara nasional.

Di Indonesia, kasus pertama AI pada manusia tercatat ditemukan pada tahun 2005. Berdasarkan laporan laboratorium pemeriksaan di WHO selama periode 2003-2008 (WHO, 2008), total kematian akibat AI di Indonesia sudah mencapai 133, dimana 108 adalah kasus fatal. Angka ini bukan angka yang kecil, karena memberikan kontribusi mencapai 35 persen dari semua kasus, dan menyumbang 45 persen dari kasus fatal dari seluruh dunia.

Namun persoalan mendasar adalah bagaimana negara-negara lain tersebut melakukan sesuatu yang berbeda, sehingga memberikan hasil yang berbeda dibandingkan dengan Indonesia. Di negara-negara dimana kasus AI bahkan terjadi pada unggas, kasus AI pada manusia bahkan bisa dicegah terjadinya. Berfokus pada kebijakan di tiga bidang, yaitu national preparedness, poultry management, dan community education, tulisan ini mencoba menganalisis perbedaan pengalaman di beberapa negara, dibandingkan dengan di Indonesia.

Data yang bersifat kompilasi dari WHO tersebut memperlihatkan bahwa dibandingkan dengan negara lain pada periode yang sama, angka AI di Indonesia masih tetap yang tertinggi. Di China, sejak kasus pada manusia dikonfirmasi laporannya pada tahun 2003, kasus AI kemudian secara

208


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

mencegah meluasnya kasus tersebut. Dukungan dana yang memadai membuat Mesir bisa dengan leluasa mengundang para pakar yang berpengalaman di dalam penanggulangan AI. Tercatat, Mesir melakukan penandatangan kerjasama melawan AI bekerjasama dengan WHO, Food and Agriculture Organization (FAO), dan juga UNICEF. Badan-badan dunia ini bekerjasama dengan pemerintah Mesir untuk mengkoordinasikan penyusunan sebuah rencana secara nasional di Mesir.

METHODOLOGY Tulisan ini berbentuk studi literatur. Dengan menggunaan database yang bersumber dari PubMed, jurnal dan sumber yang relevan ditelusuri. Kata kunci yang digunakan adalah “avian influenza” dikombinasikan dengan kata-kata “national management”, “intervention model”, “prevention” and “control”. Dengan menggunakan cara tersebut sebanyak 28 artikel ditemukan. Karena itu, artikel kemudian diseleksi dengan menggunakan kriteria berikut: 1) dipublikasikan dalam jurnal berbahasa Inggris; 2) membahas mengenai strategi pencegahan AI secara umum; 3) membahas mengenai langkah-langkah dan kemajuan dari pelaksaan pencegahan tersebut disertai dengan dampaknya.

Sebagaimana dicatat oleh WHO (2006), pengalaman China juga banyak menjadi rujukan. China memulai melakukan tindakan pencegahan atas AI dengan segera membentuk sebuah national response, dipimpin langsung oleh Wakil PM, dan menerapkan metode pengawasan berupa surveilans dan pemantauan kasus dengan dukungan dari WHO. China kemudian menerapkan pula mekanisme deteksi dini, dan yang paling signifikan adalah komitmen pemerintah China. Dampak AI yang diperkirakan akan menimpa ekonomi ekonomi negara itu yang sedang diupayakan bertumbuh terus menerus menyebabkan pemerintah China tidak ingin mengambil langkah yang salah dan minimal. Upaya terbaik dikerahkan dalam wujud pemusnahan unggas dan pengetatan produk unggas.

Selain menggunakan artikel yang bersumber dari PubMed, bahan lain juga digunakan berupa buku dan meteri publikasi khususnya dari WHO untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap topik yang sedang didiskusikan.

HASIL 1.

National Preparedness

Kesiapsiagaan Nasional adalah salah satu kunci dari keberhasilan dalam upaya mengontrol dan mencegah meluasnya penularan akibat AI. Salah satu negara yang sukses melakukannya adalah Singapura. Belajar dari pengalaman negara tetangga yang mengalami serangan akibat AI yaitu Malaysia dan Indonesia, Singapura kemudian menerapkan strategi mendasar tersebut. Singapura menerapkan risk management yang sangat ketat meski sumber produk peternakan di negara tersebut masuk melalui negara-negara tetangganya.

Gambaran di atas memberikan pemahaman kepada kita mengenai model penanggulangan AI secara nasional. Model penerapan national preparedness yang terkontrol dan terkoordinasikan dengan baik, didukung oleh seluruh elemen pemerintah menyebabkan Singapura, Mesir dan China berhasil mencegah meluasnya serangan AI. Negara-negara tersebut memiliki kesadaran bahwa penanggulangan penyakit menular seperti AI akan memiliki dampak yang jauh luar biasa dari hanya sekedar korban pada manusia. Karena itu mereka melakukan tindakan pencegahan yang sangat mendasar. Ada kesadaran bahwa pencegahan yang terlambat akan menyebabkan bencana yang lebih luas terutama dalam bidang turisme, persepsi negatif dunia usaha, dan potensi kehilangan pendapatan nasional akibat meluasnya serangan AI di masa depan. Dengan cara demikianlah, maka Berg dan Houdart (2008) mencatat bahwa perencanaan dan persiapan secara nasional didukung oleh aturan legislasi yang kuatlah yang menyebabkan hampir tidak ditemukannya kasus AI pada manusia di kawasan Eropa.

Singapura menerapkan kebijakan yang sangat kekat melalui Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore (AVA). Badan inilah yang melakukan upaya pencegahan sejak dini terhadap penyebaran AI di negara kecil tersebut. (Leong, et al., 2008). Oleh pemerintah Singapura, AVA kemudian pada tahap berikutnya dikembangkan untuk kemudian menjadi badan yang mempersiapkan institusi lain dalam bentuk capacity building, disamping tugas khususnya yang tetap. Pengalaman Mesir juga menarik untuk dibahas. Setelah mengalami 15 kasus kematian akibat AI, Mesir kemudian mencoba mengembangkan perencanaan umum untuk melawan kasus AI di negaranya. Cara yang mungkin agak unik dilakukan oleh Mesir. Tidak melalui upaya pengembangan dari dalam negerinya, di awal-awal terjadinya kasus, Mesir justru mengundang dukungan internasional untuk membantu mereka dalam

Memang WHO telah mengeluarkan sebuah skenario tindakan global untuk mencegah meluasnya serangan AI ini. Sebagai sebuah masalah global, maka dibutuhkan kerjasama global, dan terutama pula komitmen yang kuat. Dari sebanyak 60 negara yang mengalami serangan AI pada ternak unggas, hanya sedikit yang kemudian mengalami dampak serangan pada manusia pada waktu yang bersamaan

209


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

(WHO, 2008). Dan dari negara-negara yang mengalami serangan baik pada unggas maupun pada manusia, dapat dikatakan Indonesia adalah yang paling buruk.

pemusnahan, pembatasan dan pengendalian unggas bukan strategi yang mudah diterima oleh para peternak. Dengan alasan ekonomi, banyak peternakan unggas yang tidak terkontrol masih tetap banyak ditemukan di Indonesia. Potensi kehilangan pendapatan tambahan dan berkurangnya sumber protein dan lemak keluarga menyebabkan banyak peternak menolak melakukan tindakan pengandalian unggas meski pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan tindakan persuasif kepada mereka. Namun, kompensasi yang seimbang dan kampanye intensif mengenai masalah peran unggas dalam penyebaran AI terbukti meminimalkan hambatan dari para peternak sebagaimana ditemukan oleh Meleigy (2007) serta Berg dan Houdart (2008).

Kenyataan ini merepresentaskan bahwa national preparedness di Indonesia masih harus dibenahi dan diperkuat. Didirikannya Komnas Flu Burung dibawah koordinsi Menteri Koordinasi Kesra pada tahun 2006 kelihatannya belum cukup mampu mengendalikan persoalan AI di Indonesia. Lemahnya dukungan dari seluruh daerah menyebabkan persoalan ditangani tidak secara bersama-sama. Karena itulah, national preparedness tidak maksimal dikerjakan di Indonesia. 2.

Poultry Management Indonesia adalah negara besar dimana sebagian besar penduduknya hidup dengan risiko yang sangat besar pula, yaitu adanya kedekatan tempat tinggal manusia dengan ternak unggas. Ada banyak tempat yang mudah ditemukan pula, dimana unggas, burung dan berbagai hewan lain, hidup sangat dekat dengan manusia. Karena itu, pemerintah Indonesia tidak dapat dengan mudah mengaplikasikan aturan yang ketat dan keras untuk mencegah penyebaran AI, misalnya dengan melakukan pemusnahan unggas. Disampaing itu, seandainyapun bisa melakukannya, pemerintah harus mengalokasikan dana yang sangat besar.

Masalah poultry management (manajemen perunggasan) menjadi penting karena temuan kasus AI di dunia pada awalnya bukan pada manusia tetapi pada ternak unggas. Pada tahun 1996, high pathogenic AI ditemuakn pada angsa di provinsi Guangdong di China, and segera saja kasus-kasus penemuan kasus pada ternak unggas kemudian menyebar ke Asia, Eropa, bahkan Africa (Yee, et al., 2008). Kebutuhan akan poultry management menjadi penting dalam upaya untuk menurunkan risiko transmisi virus dari ternak, umumnya unggas dan burung, kepada manusia. Untuk mencapai hal demikian, maka peraturan yang jelas dan efektif sangat diperlukan. Mesir menerapkannya dengan mengumumkan bahwa pemusnahan unggas akan diterapkan segera ketika virus tersebut ditemukan. Selain itu vaksinasi pada burung juga diterapkan di Mesir (Meleigy, 2007).

Persoalan lain yang juga mengemuka adalah karena sejak diterapkanya kebijakan desentralisasi, maka kebijakan pemerintah lokal lokal pun bisa pula menjadi penghambat kebijakan nasional penanggulangan AI. Yang tidak mudah diatasi adalah pada rendahnya kompensasi yang diberikan. Rendahnya kompensasi yang diberikan kepada masyarakat sebagai biaya pengganti pemusnahan unggas menjadi sulit didekati dengan menggunakan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Seperti halnya banyak terjadi di negara berkembang, peternakan unggas yang tidak teratur dan terkontrol memang sulit dicegah dan dikendalikan. Masyarakat cenderung lebih suka menggunakan unggas dan hewan ternak lainnya sebagai penghasilan tambahan lain dan untuk menjadi sumber konsumsi protein keluarga. Karena itu, masalah pemusnahan menjadi isu yang sangat sensitif di Indonesia. Sebagai contoh, ketika sejumlah anggota keluarga ditemukan menderita AI, pemerintah sulit membangun persepsi komunitas untuk dapat bersama-sama mencegah penyebaran AI.

Pemerintah Singapura tidak ingin mengambil risiko atas hal ini. Setelah mengetahui bahwa negara tetanggnya mengalami serangan akibat AI, pemerintah Singapura melalui AVA melakukan tindakan tegas. Perunggasan liar dimusnahkan dan aturan mengenai pelarangan memelihara unggas dalam kawasan dan jarak tertentu juga diterapkan (Leong, et al., 2008). Model yang sama itulah yang juga diterapkan oleh banyak negara-negara di kawasan Eropa. Di Belgia misalnya, setelah mengetahui bahwa di Belanda telah terjadi outbreak pada unggas dan peternakan unggas di sana, pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai strategi, antara lain dengan bio security, mengontrol kontak manusia dengan unggas, serta pemusnahan segera dan terbatas pada populasi unggas yang sudah terinfeksi (Berg & Houdart, 2008).

3.

Community Education

Perubahan dramatis dari kasus AI pada manusia kemungkinannya dapat terjadi pada masyarakat yang lebih peduli terhadap keganasan dan sifat

Walaupun poultry management sangat penting di dalam upaya mengendalikan penyebaran virus AI pada manusia, namun strategi di dalam

210


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

penting untuk diperhatikan. Desentralisasi, dimana pemerintah lokal sekarang ini berada lebih dekat dengan masyarakat lokal pula, seharusnya harus mampu memberikan keuntungan untuk mencegah penyebaran AI di Indonesia. Akan tetapi, sekali lagi, tanpa sebuah konsep yang disusun secara nasional dengan menggabungkan pendekatan yang integratif, Indonesia akan terus menerus mengalami kegagalan dalam menerapkan desentralisasi.

mematikan penyakit ini. Berdasarkan laporan yang diperoleh dari lapangan, WHO mengkonfirmasikan bahwa dari semua kasus yang ditemukan, kasuskasus fatal memiliki waktu yang lebih lama dalam nilai mean (dalam hari) onset (saat terjadinya penyakit) sampai dengan dibawanya penderita ke rumah sakit, dibandingkan dengan mereka yang hidup (WHO, 2008). Kurangnya pengetahuan mengenai AI bukan hanya mempengaruhi pola pencegahan AI di masyarakat, tetapi juga mempengaruhi interaksi antara manusia dan sumber risiko AI di lingkungannya. Untuk meminimalkan hubungan yang terlalu dekat antara risiko potensial seperti burung dan unggas, manusia seharusnya peduli dan mengerti mengenai hal ini, sehingga mereka dapat melindungi diri mereka secara sadar dan dengan sendirinya.

KESIMPULAN Pencegahan dan pengendalian AI secara serius dan intensif telah dilakukan oleh banyak negara dalam rangka mencegah keganasan penyakit AI. Upaya signifikan dengan hasil yang signifikan pula telah diperlihatkan oleh banyak negara semisal Singapura, Mesir, dan China. Dengan menerapkan national preparedness, poultry management dan community education maka upaya negara-negara tersebut memberikan hasil yang luar biasa dibandingkan dengan negara-negara yang masih berkutat dalam masalah AI semisal Indonesia.

Karena itu, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai tanda dan gejala dari infeksi AI akan dapat menyelamatkan kehidupan masyarakat itu sendiri. Karena itulah, maka kampanye massal dilakukan di Singapura. Leong, et al. (2008) mencatat bahwa AVA telah melakukan banyak kampanye publik untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat. Edukasi masyarakat secara besar-besaran dilakukan oleh pemerintah secara konsisten. Sebagai tambahan, AVA membuka website, dimana pertanyaan-pertanyaan masyarakat kemudian dilayani secara online. Selain itu masyarakat juga diberikan pesan-pesan pendidikan pencegahan AI.

Indonesia memang harus terus menerus belajar banyak dari pengalaman-pengalaman ini dengan memperkuat ketiga hal yang telah dijelaskan di atas. Penyebaran AI yang mungkin akan terus menerus terjadi, membutuhkan upaya pencegahan yang memadai dan menggunakan model evidence based intervention.

DAFTAR PUSTAKA

Mesir mungkin adalah salah satu negara yang lebih maju dalam melakukan pendidikan publik mengenai AI. Sebagaimana disampaikan oleh Meleigy (2007), dalam rangka kerjasama dengan LSM internasioal dan didukung oleh UNICEF sebagainya 2.500 raidat (kader perempuan di masyarakat) dilatih dalam pencegahan AI. Para raidat ini bekerjasama langsung dengan pemimpin agama dan pemimpin di masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keganasan AI dan strategi untuk mencegahnya. Dan sebagaimana pula dicatat oleh WHO (2006), pengalaman China dalam memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakatnya, juga menghasilkan dampak yang sama dengan Mesir, yaitu bahwa kampanye publik harus dikerjakan bersamaan dengan poultry management.

Berg, T. v., & Houdart, P. 2008. Avian inluenza outbreak management: action at time of confirmation, depopulation, and disposal methods; the 'Belgian Experience' during the H7N7 highly pathogenic avian influenza epidemic in 2003. Zoonoses and Public Health , 55:54-64. Brown, P. J., Gregg, J., & Ballard, B. L. (1998). Culture, Ethnicity, and the Practice of Medicine. In A. Stoudemire, Human Behavior (p. 109). Philadelpia: LippincottRaven. Leong, H. K., Goh, C. S., Chew, S. T., Lim, C. W., Lin, Y. N., Chang, S. F., et al. (2008). Prevention and Control of Avian Influenza in Singapore. Annals Academy of Medicine , 37(6):504-509.

Pengetahuan masyarakat berbeda dari satu negara ke negara lain dan dari satu kawasan ke kawasan lain (Brown, et al 1998). Perbedaan budaya membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Ribuan budaya dan etnik membentang dari seluruh wilayah di Indonesia. Karena itu, untuk meningkatkan pendidikan masyarakat, pengetahuan dan pengenalan akan perbedaan kultur ini sangat

Meleigy, M. (2007). Egypt battles with Avian Influenza. The Lancet , 370:553-554. WHO. (2006). Prevention and control of Avian Influenza in humans in China: achieving the national objectives of the WHO Global

211


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Influenza Preparedness Plan. Weekly Epidemiological Record , 81:108-113. WHO. (2008). Update: WHO-confirmed human cases of Avian Influenza A (H5N1) infection, November 2003-May 2008. Weekly Epidemiological Record , 83:415420. Yee, K. S., E, C. T., & Cardona, C. J. (2008). Epidemiology of H5N1 avian influenza. Comparative Immunology, Microbiology Elsevier and Infectiouse Diseases, Publication (doi: 10.1016/j.cimid.2008.01.005).

212


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Kebijakan Peningkatan Melek Gizi Untuk Perbaikan Status Gizi Masyarakat Di Indonesia Albiner Siagian Pengajar pada Depertemen Gizi Kesehatan Masyarakat FKM USU Jalan Universitas No. 21 Kampus USU Medan

Abstraksi Meningkatnya malagizi, terutama kelebihan gizi, di Indonesia diakibatkan oleh rendahnya kesadaran dan tingkat melek gizi pada masyarakat. Keadaan itu juga berkaitan dengan jumlah masyarakat yang buta huruf di Indonesia. Melek gizi mengacu kepada sekumpulan kemampuan yang dibutuhkan untuk memahami pentinganya gizi yang baik untuk memelihara kesehatan. Itu adalah kapasitas untuk memperoleh, mengolah, dan memahami informasi dasar gizi yang diperlukan untuk membuat keputusan dalam pemilihan makanan. Tujuan utama melek gizi adalah untuk memahami pangan sehingga masyarakat dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menentukan pangan mana dan dengan kuantitas berapa dibutuhkan untuk memelihara kesehatan. Ini juga berkenan dengan kesadaran terhadap makanan apa yang harus dihindari dan mengapa itu dihindari. Dewasa ini, perbaikan melek gizi pada masyarakat perlu didorong. Hal ini karena perbaikan dalam melek gizi memiliki dampak yang baik pada status gizi masyarakat dan status kesehatan pada umumnya. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang melek gizi. Upaya-upaya itu adalah percepatan pemberantasan buta huruf, program pendidikan gizi di sekolah, revitalisasi penyuluhan gizi di posyandu, revitalisasi program PKK, dan penegakan hukum terhadap iklan produk pangan yang menyesatkan. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan sektor swasta, khususnya produsen makanan, seharusnya bergandengan tangan untuk menyukseskan program peningkatan melek gizi di masyarakat.

Kata kunci : melek gizi, informasi gizi dasar, label pangan, gizi masyarakat

PENDAHULUAN

rendah dan penyakit akan bersinergi memperparah masalah kekurangan gizi.

Kekurangan gizi (undernutrition) masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia saat ini. Hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi empat masalah kekurangan gizi, yaitu kekurangan energi protein, kekurangan vitamin A, gangguan akibat kekurangan yodium, dan anemia gizi besi. Itu sudah berlangsung sejak hampir lima puluh tahun yang lalu. Pada kurun waktu itu pula tidak ada tandatanda berkurangnya jenis masalah gizi maupun prevalensinya.

Hal yang berbeda berlaku untuk masalah kelebihan zat gizi. Kelebihan gizi lebih diakibatkan oleh pengetahuan gizi yang tidak baik atau perilaku gizi yang salah. Banyaknya pilihan makanan terolah serta menjamurnya warung-warung yang menyediakan makanan siap saji yang umumnya kaya lemak dan kalori turut menyumbang meningkatnya angka kelebihan gizi.

Belum lagi masalah kekurangan gizi teratasi, masalah kelebihan gizi (over-nutrition) sudah menghadang, sehingga Indonesia terancam mengalami masalah gizi ganda (doubble burden of nutritional problem). Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya pendapatan sebagian masayarakat.

Peningkatan taraf pendidikan dan kesejahteraan masyarakat tidak selalu disertai oleh perbaikan perilaku gizi. Hal ini dapat dibuktikan dari kenyataan bahwa penderita kelebihan gizi umumnya berasal dari keluarga yang memiliki tingkat pendapatan dan pendidikan menengah ke atas.

Kekurangan gizi terutama disebabkan oleh kurangnya asupan pangan dan penyakit. Hal ini berkaitan dengan akses ke pangan yang cukup dan bergizi yang terbatas. Penyebabnya, antara lain, adalah rendahnya tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan yang rendah juga menurunkan akses ke layanan kesehatan. Akibatnya, asupan pangan yang

Kelebihan gizi adalah faktor risiko bagi berbagai penyakit degeneratif, seperti penyakit jantung koroner, diabetes melitus, dan hipertensi. Prevalensi penyakit ini terus meningkat dengan cepat di negara-negara berkembang dan negara maju. Bahkan, penyakit ini sudah mengancam manusia pada usia muda dan produktif. Dapat kita

213


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

bayangkan betapa besar kerugian yang harus ditanggung oleh negara jika masalah ini tidak diatasi dengan segera.

diperoleh dari sumber yang luas, termasuk dari iklan dan internet. Tujuan melek gizi adalah untuk memahami pangan sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat berkenan dengan pangan apa dan seberapa banyak yang diperlukan untuk memelihara kesehatan. Melek gizi juga menyangkut kesadaran akan makanan apa yang perlu dihindari dan mengapa itu dihindari.

Salah satu upaya untuk mengatasi hal ini adalah mendidik masyarakat agar melek gizi. Dengan melek gizi diharapkan masyarakat akan lebih bijaksana dalam memilih dan mengkonsumsi makanan untuk kesehatannya. Makalah ini mengkaji pentingnya melek gizi untuk memperbaiki perilaku gizi masyarakat, yang pada akhirnya memperbaiki status gizi masyarakat.

Melek gizi, dengan demikian, didasarkan pada penjelasan pada isu-isu berikut, antara lain, pangan dan kesehatan, pangan dan penyakit, pemahaman tentang makanan siap saji, pemahaman tentang suplemen makanan, label pangan, gizi seimbang, dan pernyataan (claim) pada label periklanan.

MELEK GIZI Melek gizi (nutrition literacy) mengacu kepada sekumpulan kemampuan yang dibutuhkan untuk memahami pentingnya gizi yang baik untuk memelihara kesehatan (Laberge, 2007). Sementara itu, Zoeliner dkk (2005) menyatakan bahwa melek gizi adalah kapasitas untuk memperoleh, mengolah, dan memahami informasi gizi dasar yang diperlukan untuk membuat keputusan pangan yang tepat. Pada dasarnya kedua definisi ini menekankan pada pemahaman dasar gizi untuk memperoleh status gizi dan kesehatan yang baik.

1.

Pangan dan Kesehatan

Manusia membutuhkan energi dan zat gizi esensial tertentu. Energi diperoleh dari pangan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Dikatakan zat gizi esensial karena tubuh tidak bisa memenyitesasnya sehingga harus didatangkan dari luar tubuh melalui makanan. Zat gizi ini termasuk sejumlah vitamin, mineral, asam amino dan asam lemak tertentu.

Informasi dasar gizi yang perlu dipahami antara lain adalah jenis zat gizi, sumbernya, manfaatnya, kuantitas konsumsinya, dan akibat dari kekurangan atau kelebihan zat gizi tersebut.

Pemilihan pangan yang baik dapat membantu dalam pencegahan penyakit, seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi, osteoporosis, dan penyakit kanker tertentu. Pemahaman akan riwayat penyakit dan faktor risikonya, sepertia berat badan, tekanan darah, dan taraf kolesterol darah dapat membantu manusia untuk mengambil keputusan bagaimana memelihara kesehatan.

Melek gizi dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat pendidikan, umur, ras, dan etnik. Sudah barang tentu, melek gizi berhubungan dengan melek huruf. Kemampuan orang untuk memahami informasi gizi juga sangat ditentukan oleh keterbacaan (readability=tingkat kemudahan atau kesulitan untuk memahami suatu pernyataan atau informasi) informasi yang disampaikan. Rees (2003) menyatakan bahwa berbagai publikasi gizi hanya bisa dipahami oleh orang yang terpelajar. Penelitian lain juga mengungkapkan keterbacaan buku atau bahan informasi gizi yang dianjurkan oleh praktisi ke konsumen. Penelitian ini menunjukkan hanya sedikit buku tersebut yang bisa dipahami oleh orang dewasa yang memiliki kemampuan membaca yag rendah (Zarcadoolas, 2006).

Melek gizi mendorong pemilihan pangan yang baik yang menuju peningkatan kesehatan dengan menurunkan faktor risiko untuk penyakit kronik, seperti obesitas dan taraf kolesterol darah yang tinggi. 2.

Memahami Makanan Siap Saji

Dewasa ini, perubahan gaya hidup yang cepat secara bermakna mengubah kebiasaan konsumsi pangan. Kemajuan dalam teknologi pengolahan pangan telah mampu menghasilkan pangan yang siap saji untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan gaya hidup yang demikian. Ini dapat kita lihat dari menjamurnya warung-warung yang menjual makanan siap saji yang terutama berasal dari Amerika Serikat. Warung sejenis yang berasal dari Indonesia juga banyak bermunculan.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, melek gizi tidak hanya sekedar keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan mendengarkan informasi dasar gizi, tetapi juga keterampilan untuk memahami dan menginterpretasikan infromasi yang kompleksi menganai pangan dan zat gizi yang dikandungnya (Olson, 2009). Dewasa ini, kemampuan itu juga harus meliputi melek terhadap pengolahan informasi karena informasi gizi saat ini dapat

Akan tetapi, egek negatif dari meningkatnya konsumsi makanan siap saji ini juga meningkat, karena makanan ini kaya kalori, natrium, lemak,

214


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

termasuk di dalamnya menjadi bagian dari atau menemani setiap makanan.

dan kolesterol. Melek gizi mampu mengantisipasi efek makanan siap saji dan bagaimana mereka dapat menjadi bagian dari makanan seimbang dan menyehatkan, apabila dikonsumsi dalam jumlah yang sedang. 3.

Oleh karena itu, label pangan dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang isi produk tanpa harus membuka kemasan. Label juga berperan sebagai sarana komunikasi antara produsen dan konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk pangan. Dengan demikian, labal pangan juga berperan memberi rasan aman bagi konsumen. Bagi produsen, label dapat berfungsi sebagai iklan bagi produk pangan tersebut.

Memahami Suplemen Makanan

Melek gizi juga memberikan pemahaman akan suplemen makanan, seperti suplemen vitamin, mineral, serat, dan fitokimia, yang mungkin dibutuhkan pada kuantitas tertentu pada kondisi fisiologis tertentu untuk memenuhi kecukupan gizi. Akan tetapi, suplemen makanan tidak selalu dibutuhkan. Suplemen makanan, bahkan, dapat mengganggu kesehatan jika dikonsumsi secara terus-menerus dan dalam jumlah yang berlebihan.

Mengingat label adalah alat penyampai informasi, selayaknya informasi yang termuat pada label adalah informasi yang sebenarnya dan tidak menyesatkan. Informasi yang dicantumkan juga harus jelas dan mudah dipahami.

Tidak semua orang memerlukan suplemen. Suplemen hanya diperlukan pada keadaan tertentu. Sebagai contoh, wanita hamil mungkin memerlukan suplemen zat besi atau asam folat. Orang dewasa yang paparan sinar mataharinya kecil memerlukan suplemen vitamin D. 4.

Berkaitan dengan kemampuan konsumen memahami informasi dalam label ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu komposisi dan daftar ingredien, nilai gizi, tanggal kadaluwarsa. Komposisi dan daftar ingredien adalah informasi yang mencantumkan komposisi bahan penyusun pangan, termasuk bahan tambahan makanan. Urutannya biasanya dimulai dari komponen yang terbanyak, keculai vitamin dan mineral. Nama ingredien harus spesifik, bukan generik, misalnya lemak sapi atau minyak kelapa.

Gizi Seimbang

Berbagai bukti telah mengungkapkan bahwa prinsip mendasar dai gizi yang menyehatkan adalah keragaman konsumsi pangan. Inilah yang dikenal sebagai gizi seimbang. Pada dekade akhir abad keduapuluh, melek gizi lebih difmemfokuskan perhatiannya pada kelebihan zat gizimikro seperti lemak dan pada hubungan antara diet dengan penyakit tertentu, seperti penyakit jantung koroner dan kanker. Ini menghasilkan persepsi bahwa penanganan gizi adalah cara yang paling efektif untuk memelihara kesehatan. Akan tetapi, berbagai penyakit yang berkaitan dengan kelebihan konsumsi makanan belakangan ini diketahui juga berkaitan dengan faktor genetik. Selain itu, faktor nonmakanan diketahui juga memiliki peran penting, seperti gaya hidup. Pandangan yang berlaku saat ini adalah setiap orang harus mengonsumsi zat gizi secara seimbang. Untuk bisa melakukan ini seseorang harus memiliki taraf melek gizi yang lebih baik. 5.

Nilai gizi adalah informasi yang memuat komposisi zat gizi pangan. Untuk pangan produksi luar negeri istilah nilai gizi adalah faktor gizi atau nutrition facts. Informasi zat gizi yang lazim dicantumkan kandungan energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dalam Nilai gizi juga dicantumkan persentse sumbangan zat gizi terhadap angka kecukupan gizi. Tanggal kadaluwarsa adalah batas waktu pada mana makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Cara penulisannya antara lain adalah “Sebaiknya digunakan sebelum...� atau “expired date...�. Tempat pencantumannya pun harus pada bagian yang mudah dibaca dan dituliskan dengan jelas pada kemasan produk.

Label Pangan Informasi lain dalam label pangan yang tak kalah pentingnya adalah kode produksi, petunjuk dan cara penggunaan, petunjuk dan cara penyimpanan, dan tulisan dan pernyataan khusus.

Informasi tentang produk terolah pangan pada umumnya tertera pada apa yang disebut label pangan. Label pangan adalah tulisan, tag, gambar, atau deskripsi lain yang tertulis, tercetak, terstensil, terukir, terhias, atau tercantumkan dengan jalan apa pun, pemberian kesan yang melekat pada suatu wadah atau pengemas (Wijaya, 1997). Ada juga definisi lain yang mengatakan bahwa label pangan adalah pemberian kesan yang melekat pada atau

6.

Pernyataan (Claim) pada Label Periklanan

Pada iklan produk pangan produsen umumnya menyatakan keunggulan produknya. Tak jarang hal tersebut dilebih-lebihkan, padahal dalam aturan claim, informasi yang disampaikan harus benar.

215


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Claim tidak boleh menyatakan seolah-olah makan yang berlabel lebih hebat dari pangan yang tidak berlabel. Claim juga tidak boleh memuat pernayataan tentang nilai khusus, bila nilai khusus tersebut tidak sepenuhnya berasal dari pangan tersbut, tetapi masih perlu mengmbinasikannya dengan pangan lain. Contohnya adalah sereal dinyatakan kaya protein karena dikonsumsi dengan susu. Tabel 1. Berbagai Claim Produk Pangan Pernyataan (Claims) “Bebas” atau “Bebas lemak”

Batasan Tidak mengandung lemak hanya dalam jumlah yang sangat sedikit

“Sangat rendah”

Bukan batasan menyeluruh

“Rendah”

Dapat digunakan pada pangan yang dapat sering dimakan tanpa melebihi petunjuka gizi Kuantitas bervariasi bergantung kepada zat gizi

Asam lemak jenuh dan natrium

“Kaya” atau “tinggi”

Dapat digunakan untuk pangan yang mengandung 20% atau lebih dari daily value per konsumsi

Vitamin, mineral, serat makanan, dan protein

“Sumber yang baik”

Dapat digunakan untuk pangan yang mengandung 10-19% dari daily value per konsumsi

Vitamin, mineral, serat makanan, dan protein

“Sedikit”

Mengandung 25% zat gizi atau kalori di bawah acuan

Asam lemak jenuh, natrium, kolesterol, kalori

“Lebih” atau “Difortifikasi”, “Diperkaya”, “Ditambahkan”, “Ekstra”, dan “Plus”

Dapat digunakan jikan produk pangan mengandung paling sedikit 10% dari daily value zat gizi dari acuan pangan

Vitamin, mineral, serat makanan, dan protein

Claim tidak boleh menyatakan yang memberi kesan seolah-olah produk itu saja yang mengandung zat gizi tertnetu atau bermanfaat bagi kesehatan. Contoh claim yang menyesatkan ini adalah “Minyak goreng non-kolsterol”. Ini memberi kesan bahwa hanya minyak goreng itulah yang tidak mengandung kolesterol, padahal kita mengetahui bahwa tidak ada produk pangan nabati yang mengandung kolesterol.

Zat gizi Lemak, lemak jenuh, kolesterol, natrium, gula, kalori Natrium

Kolesterol dan kalori

PENTINGNYA KEBIJAKAN PERBAIKAN MELEK GIZI Dari penjelasan di atas kita menyadari pentingnya pemahaman tentang informasi dasar zat gizi oleh masyarakat untuk dapat mengambil keputusan yang tepat berkenaan dengan konsumsi pangan dan zat gizi. Melek gizi juga diperlukan agar konsumen tidak menjadi ‘sasaran empuk’ atau korban ‘iklan’.

Pangan juga sering dikelompokkan sebagai “baik” atau “tidak baik” bagi kesehatan atau untuk keadaan tertentu. Perhimpunan Dietetik Amerika menyatakan bahwa nilai pangan harus dinyatakan dalam konteks total diet karena mengklasifikasikan pangan sebagai “good” atau “bad” dapat mengarah ke perilaku makan yang tidak baik (Anonim, 2007).

Berkaitan dengan perbaikan perilaku gizi masyarakat dalam upaya peningkatan gizi masyarakat, maka inisyatif peningkatan kebijakan melek gizi harus berasal, terutama, dari pemerintah, kemudian dari produsen makanan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan keadaan gizi masyarakat. Upaya itu juga sekaligus meningkatkan melek gizi

216


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

pada masyarakat. Akan tetapi, tampaknya hasilnya tidak begitu menggembirakan. Hal ini, antara lain, berkaitan dengan masih tingginya angka buta huruf di Indonesia. Saat ini, 12,2% penduduk Indonesia masih buta huruf (Sudibyo, 2009). Oleh karena itu, upaya pemberantasan buta huruf perlu terus diupayakan untuk mendukung upaya peningkatan melek gizi.

melakukan ini, salah satunya, dengan cara memanfaatkan celah kelemahan hukum. Iklan “minyak goreng non-kolesterol� misalnya, menyesatkan masyarakat, karena itu mendorong pemahaman yang salah bahwa kolsterol dapat bersumber dari pangan nabati. Secara kontekstual, iklan tersebut tidak salah, tidak melanggar hukum positif. Akan tetapi, itu dapat menyesatkan, karena masyarakat yang tidak melek gizi akan menganggap bahwa hanya minyak goring itulah yang tidak mengandung kolesterol.

Upaya lain yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan melek gizi adalah mengampanyekan melek gizi secara sistematis. Hal ini dapat dilakukan melalui institusi resmi, seperti sekolah, mulai dari Taman Kana-Kanak, Sekolah Dasar, sampai dengan Perguruan Tinggi. Upaya ini dapat dilakukan dengan meninyebarkan poster gizi di sekolah. Penelitian Fourgelina, dkk (2009) membuktikan bahwa penyebaran informasi gizi melalui poster di sekolah dapat meningkatkan perilaku gizi siswi.

Contoh lain adalah iklan suatu produk makanan yang mempertontonkan seorang anak hanya makan dengan kecap tanpa lauk-pauk dan sayur tentu tidak menukung peningkatan melek gizi kepada masyarakat. Iklan yang menunjukkan bahwa seolah-olah bahwa makanan seimbang dapat digantikan oleh segelas minuman suplemen adalah bentuk lain dari iklan yang menyesatkan masyarakat.

Selain itu, pemerintah harus merevitalisasi posyandu, terutama penyuluhan gizi. Saat ini ada kecenderungan pengabaian penyuluhan gizi pada saat pelaksanaan posyandu. Posyandu seolah-olah hanya untuk menimbang bayi atau melakukan imunisasi. Padahal, salah satu hal penting adalah penyuluhan gizi. Untuk itu pemerintah perlu mendorong pengaktifan kembali penyuluhan gizi. Dengan demikian kemampuan penyuluh juga harus ditingkatkan.

Pencantuman label tanggal kadaluwarsa pada posisi yang sulit dijangkau mata, atau dengan ukuran huruf yang kecil dan tidak jelas juga bentuk yang tidak menorong peningkatan kesadaran masyarakat. Peran produsen dalam meningkatkan melek huruf pada masyarakat sangat strategis. Ini dapat dilakukan melalui produknya. Oleh karena itu, produk pangan harus juga dimanfaatkan sebagai saran untuk meningkatkan kesadaran gizi masyarakat sekaligus melek gizinya, selain untuk tujuan keuntungan ekonomi.

Pemerintah juga dapat mendorong peningkatan melek gizi melalui peningkatan keadaran gizi di tingkat keluarga. Program pemerintah keluarga sadar gizi adalah bentuk upaya ke arah itu. Ini perlu lebih digiatkan lagi.

PENUTUP Peningkatan kesadaran gizi dan melek gizi adalah hal yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah saat ini. Hal ini dikarenakan perbaikan melek gizi pada masyarakat akan berdampak pada perbaikan keadaan gizi masyarakat dan keadaan kesehatan secara umum. Oleh karena itu, berbagai upaya sistematis harus dilakukan oleh pemerintah untuk untuk menuju kea arah itu. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah percepatan pemberantasan buta huruf, program pendidikan gizi di sekolah, revitalisasi penyuluhan gizi di posyandu, revitalisasi program PKK, dan penertiban iklan yang menyesatkan. Pihak swasta atau produsen makanan dituntut partisipasi aktifnya untuk mendukung peningkatan melek gizi melalui pemanfaatan produk makanan sebagai saran pendidikan gizi bagi konsumen.

Hal lain yang luput dari perhatian adalah pendidikan kesejahteraan keluarga (PKK). Program PKK harus diaktifkan dan diluruskan kembali. Kegiatan PKK jangan hanya ditujukan untuk pembuatan ‘taman’ PKK akan tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan kesejahteraan keluarga, termasuk dalam hal gizi keluarga. Perlu kita ketahui bahwa sejarah perkembangan gizi di Indonesia ada kaitannya dengan PKK. Penertiban iklan yang menyesatkan adalah salah satu hal yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah tidak boleh membiarkan iklan membodohi masyarakat. Percuma kita melakukan penyuluhan gizi kepada masyarakat kalau iklan pangan dan gizi yang meyesatkan jauh lebih deras melalui media.

DAFTAR PUSTAKA

Para produsen pangan juga harus turut mendukung peningkatan melek gizi pada masyarakat dengan, salah satunya, membuat iklan produk pangan yang mendidik dan mencerdaskan masyarakat. Mereka

Anonim. 2007. Total Diet Approach to Communicating Food and Nutrition

217


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Infromation. ADA Journal. Vol. 107, Issue 7, 1224-1232 Fourgelina T. 2009. Pengaruh Media Visul Poster dan Leaflet Makanan Sehat terhadap Perilaku Konsumsi Makanan Jajanan Pelajar Kelas Khusus SMA Negeri Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2009. Skripsi. Departemen Gizi Kesehatan Masyarakat FKM USU Medan Laberge M. 2007. Nutrition Literacy dalam http://www.diet.com/store/facts/nutritionliteracy. Diakses tanggal 14 Oktober 2009. Olson J. 2009. Boost Nutrition Label Literacy. Natural Foods Merchandiser. Vol. XXVIII Number 7: 26-29 Rees AM. 2003. Consumer Health Information Source Book. Seventh Edition. Westport, CT: Greenwood Press Sudibyo B. 2009. Angka Buta Huruf Berhasil Diturunkan dalam http://www.menkokesra.go.id/content/view/5 236/ Wijaya H. 2007. Pelabelan Pangan. Makalah disampaikan pada Pelatihan Pengendalian Mutu dan keamanan Pangan bagi Staf Pengajar. Pusat Pangan dan Gizi IPB bekerjasama dengan DIKTI, 21 Juli-02 Agustus 1997. Willett W and Skerrett PJ. Eat, Drink, and Be Healthy. 2005. The Harvard Medical School Guide to Healthy Eating. NY: Free-Press Trade Pbk Zarcadolas C, Pleasant A, Gerr DS. 2006. Advancing Health Literacy: A Framework for Understanding and Action. NY: JossewBass. Zoellner J, Bound W, and Connell C. 2007. Exploring Health Literacy as a Factor Contributing to Adoption of the 2005 Dietary Guidelines among Adults in the Missisippi Delta. Research Center. Southern Rural Development Center.

218


 INOVASI : Vol. 6. No. 3,

September 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

RESENSI BUKU Judul Buku Pengarang Penerbit Spesifikasi

: : : :

Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. PT. Bhuana Ilmu Populer Cover+xviii+(isi 916 halaman)

Setelah reformasi yang ditandai oleh terjadinya satu serangkaian empat kali perubahan UUD 1945 mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar. Untuk kepentingan studi hukum di perguruan tinggi, khusus di fakultas-fakultas hukum dan fakultas ilmu sosial dan politik di seluruh tanah air, diperlukan buku teks baru yang dapat menjelaskan berbagai persoalan hukum tata negara Indonesia dengan perspektif baru setelah reformasi.

Buku ini dapat berguna dalam upaya untuk memperkembangkan studi hukum tata negara di tanah air dan membantu para mahasiswa untuk mempelajari secara lebih mendalam berbagai persoalan ketatanegaraan Republik Indonesia dalam rangka berpartisipasi dalam membina dan memperkembangkan perwujudan prinsip negara konstitusional Indonesia yang demokratis dan sekaligus negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Peresensi : Irwan Purnama Putra, SE (Staf Balitbang Provsu)

UUD 1945 yang semula hanya berisi 71 butir ketentuan, sekarang berkembang menjadi 199 butir, menyisakan hanya 25 butir ketentuan yang tidak mengalami perubahan. Selebihnya, yaitu sebanyak 174 butir ketentuan dapat dikatakan sama sekali merupakan materi yang sama sekali baru. Meskipun Pembukaan UUD 1945 sebagai konstitusi proklamasi, tetapi materi ketentuan rule of law yang menyangkut prosedur dan mekanisme penyelenggaraan negara pada umumnya telah mengalami perubahan yang sangat luas dan mendasar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, para dosen mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia serta materi kuliah Hukum Tata Negara pada umumnya, baik di fakultas-fakultas hukum maupun fakultas ilmu sosial dan politik, dapat memanfaatkan buku ini sebagai bahan bacaan bagi para mahasiswa. Buku ini berisi materi hukum tata negara positif yang berlaku di Indonesia saat ini, terutama setelah adanya Perubahan UUD 1945 dan perubahan berbagai peraturan perundang-undangan. Buku ini ditulis pada pertengahan tahun 2006 ketika banyak rancangan undang-undang baru dibidang politik yang sedang dibahas di DPR. Ada beberapa catatan akhir yang ditulis oleh pengarang yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan bagi para pemula atau mahasiswa strata satu fakultas hukum mengenai dunia praktik dalam ilmu hukum tata negara dengan harapan hendaknya menjadi tertarik untuk mendalami studi hukum tata negara pada umumnya. Juga ada hal penting yang terdapat dalam buku ini yaitu (a) tentang pergeseran orientasi politik ke orientasi teknis dalam studi hukum tata negara, (b) tentang lahan praktik ilmu hukum tata negara.

219

Jurnal Inovasi September 2009  

Jurnal Inovasi September 2009