Issuu on Google+

balkon Edisi 139, 30 April 2013

Dilema Relevansi

www.balairungpress.com

Prodi Sekolah Vokasi

30 April 2013

1


2

balkon


Diam

Seribu Bahasa 30 April 2013

3


balkon

DITERBITKAN BPPM BALAIRUNG UGM

Penanggungjawab M. Misbahul Ulum Koordinator Yuliana Ratnasari Tim Kreatif Hamzah Zhafiri, Rindiawan, Ummi Khaltsum, Yoga Darmawan Editor Ahmad, Arifin, Azis, Faisol, Farah, Izza, Linggar, Mira, Rara, Reksa Redaksi Anggun, Arifanny, Deddy, Desinta, Fikri, Hanna, Hartmantyo, Hilman, Inda, Lintang, Onto, Rahma, Tya, Ucig Riset Ghembrang, Gilang, Rifki, Taufiq Perusahaan Alif, Arul, Dody, Fauzi, Lilo, Manda, Mila, Rama Produksi dan Artistik Anis, Ardi, Ben, Berliana, Elvia, Iftina, Jojo, Morinka, Nabil, Nawang, Nurokhman, Siswanto, Syafiq, Tri, Umar, Yesika, Yoel Cover Randy ALAMAT REDAKSI, SIRKULASI, IKLAN DAN PROMOSI: Bulaksumur B-21 Yogyakarta 55281, Facebook: Bppm Balairung Twitter: @bppmbalairung Website: www.balairungpress.com E-mail: balairungpress@gmail.com Kontak: Ummi (085221715181) Rekening BNI Yogyakarta 0258228557 a.n. Wiwit Endri Nuryaningsih Redaksi menerima tanggapan, kesan, kritik, maupun saran pembaca sekalian yang berkaitan dengan lingkungan UGM melalui email, atau sms ke 081916311792 atau juga dapat disampaikan langsung ke Redaksi Balairung di Bulaksumur B-21.

4

balkon

Daftar Isi Editorial/ 5 Laporan Utama Dilema Relevansi Prodi Sekolah Vokasi 6 Laporan Utama Akar Gugatan Penutupan Prodi 7 Sisi Lain 11 Statistik Vokasi Hukum Layak Ditutup 13 Dialektika Media Massa dalam Belenggu Konglomerasi 14 Apresiasi Permainan Anak dalam Moderinsasi Budaya 16 Potret Lantunan Keroncong di Pelataran Bentara 18 Komunitas Secercah Senyum, Cerdaskan Anak Yatim 20 Sosok Melihat Seni dari Sisi Lain 22 Rehal Narasi Persekutuan Tionghoa dan Jawa 24 Eureka Penciptaan Kebenaran Semu Lewat Media Iklan 26 Siasat Dari Alih Jalur Sampai Phasing Out 28 Perlunya Reposisi Sekolah Vokasi 29 Opini Unit Kudu Menang 30 Gores 32 Interupsi Hikayat Vokasi 33 Si Iyik 33 Surat Pembaca 34


Editorial

S

ejatinya, Sekolah Vokasi (SV) didirikan untuk menghasilkan tenaga terdidik yang memiliki kemampuan kerja praksis. Tujuan itu tertuang dalam UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012. Konsekuensinya, model pengajaran di SV lebih ditekankan pada praktek. Masa studi yang ditempuh pun lebih singkat dibanding program sarjana. Dengan demikian, lulusan SV dapat langsung memasuki lapangan kerja. Persoalan mencuat ketika kondisi di lapangan tak sejalan dengan tujuan pendirian SV. Sebagian mahasiswa vokasi ternyata merasa ada yang tak beres dengan program studi (prodi) mereka. Mulai dari kurikulum dan fasilitas yang belum mengakomodasi kebutuhan praktek, sampai kurangnya ternaga pengajar. Parahnya lagi, program studi yang mereka ambil ternyata tak relevan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kekecewaan yang paling kentara terlontar dari mahasiswa vokasi Prodi Hukum. Sebagian mahasiswa merasa prodi mereka sebenarnya tak layak didirikan. Pasalnya, selain kurikulum dan tenaga pengajar yang kurang, prodi hukum tak jelas prospek kerjanya. Pembuktian lebih lanjut pun dilakukan. Forum Komunikasi Mahasiswa Vokasi (Forkomsi) menyebar kuesioner untuk mengetahui pandangan mahasiswa D3 Hukum. Dari 179 responden, 155 mahasiswa atau 86% mahasiswa menginginkan D3 Hukum ditutup. Hanya 14% yang masih mengharapkan D3 Hukum terus dilanjutkan. Temuan ini ditindaklanjuti dengan workshop yang membahas keberlanjutan prodi D3 Hukum. Acara tersebut dihadiri oleh Senat Akademik UGM, pendiri dan pengajar D3 Hukum UGM, Ikatan Notaris Indonesia, mahasiswa D3 Hukum dan pihak-pihak terkait lainnya. Forum menyepakati suspend sebagai solusi sementara. Dengan demikian, prodi D3 Hukum tidak menerima mahasiswa baru untuk tahun depan. Tindakan ini diambil sampai ada kepastian, apakah prodi akan ditutup atau dilanjutkan. Keheranan pun bertambah jika menengok fakta bahwa penutupan prodi di SV bukan kali ini saja terjadi. Kita tentu masih ingat D3 Ilmu Komunikasi yang sejak 2006 lalu sudah tidak lagi menerima mahasiswa baru. Alasan penutupan pun tak jauh-jauh dari soal fasilitas dan tenaga pengajar. Kita patut bertanya, kalau memang belum siap, lantas mengapa prodi tersebut bisa didirikan? Apakah mungkin pihak SV tidak sadar diri, dan ngotot membuka sebuah prodi yang belum jelas keberlanjutannya? Bagaimana pula nasib mahasiswa SV yang prodinya akan ditutup? Untuk menjawab pertanyaan inilah Balkon edisi 139 hadir. Suara mahasiswa vokasi coba kami angkat, jawaban dari pihak kampus kami kejar. Harapannya satu: jangan sampai mahasiswa SV menjadi korban ketidakbecusan pihak kampus dalam mempersiapkan pendirian sebuah prodi. Akhirnya, selamat membaca dan mengkritisi!

30 April 2013

5


Laporan Utama

Dilema Relevansi Prodi Sekolah Vokasi Balairung/Nurokhman

Persyaratan minimal pembukaan program studi telah ditentukan. Kendati demikian, terdapat ketidaksesuaian di beberapa program studi Sekolah Vokasi

P

ada 7 Maret 2013, Sekolah Vokasi (SV) mengadakan workshop yang membahas keberlanjutan program studi (prodi) D3 Hukum. Acara tersebut dihadiri oleh Senat Akademik UGM, pendiri dan pengajar D3 Hukum UGM, Ikatan Notaris Indonesia, mahasiswa D3 Hukum dan pihak-pihak terkait lainnya. Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk memediasi pihak yang mendukung dan menolak Phasing out prodi D3 Hukum. Phasing out adalah penutupan prodi secara perlahan dengan tetap memperhatikan angkatan yang saat ini masih aktif kuliah. Lebih lanjut, pembahasan menitikberatkan prospek kerja D3 Hukum sebagai masalah utama. “Kami maunya D3 hukum ini tidak akan menerima mahasiswa baru karena tidak prospektif,” ungkap Muhammad Ridwan Siregar, Koordinator Forum Komunikasi Mahasiswa Sekolah Vokasi (forkomsi) UGM. Kendati sudah didiskusikan, persoalan tetap tidak menghasilkan penyelesaian kelanjutan prodi. “Hal tersebut karena tidak hadirnya beberapa pihak,” jelas Ridwan tentang jalannya workshop. Acara tersebut merupakan tindak lanjut dari kajian forkomsi UGM. Kajian tersebut menggunakan indikator ketersediaan fasilitas, jumlah dosen tetap dan lapangan pekerjaan. Forkomsi juga menilai beberapa prodi lainnya seperti D3 Kesehatan Hewan dan D3 Geomatika juga bermasalah. Idealnya, minimal dosen tetap setiap prodi berjumlah enam. Namun, prodi D3 Geomatika hanya memiliki satu dosen tetap. Meski demikian, ketersediaan dosen tetap yang minim tidak

6

balkon balkon

mengganggu proses perkuliahan. Mahasiswa D3 Geomatika yang berjumlah sekitar 60-an orang per angkatan masih dapat ditangani oleh dosen tidak tetap yang “dipinjam” dari prodi S1 Geodesi. Selain itu, lokasi perkuliahan D3 Geomatika masih bergabung dengan S1 Geodesi, terpisah dengan prodi SV lainnya. Namun, hal tersebut merupakan pilihan terbaik saat ini. “Kami memang memiliki masalah, tapi kami merasa baik-baik saja dengan hal tersebut,” ungkap Rendy Setiawan selaku Ketua Keluarga Mahasiswa Diploma Geomatika. Terkait prospek kerja, Rendy melihat tidak ada kesulitan bagi lulusan D3 Geomatika nantinya. “Dalam waktu kurang dari satu tahun lulusan D3 Geomatika sudah terserap di lapangan kerja,” jelas Rendy. Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa prodi yang dinilai bermasalah mulai berbenah diri. “Tapi yang paling parah adalah prodi D3 Hukum,” ungkap Ridwan yang juga mahasiswa D3 Hukum angkatan 2011. Pada prodi D3 Hukum, lebih dari 250 mahasiswa dibagi menjadi tiga kelas yang hanya memiliki satu dosen tetap. Ruang peradilan semu untuk praktek tidak tersedia di D3 Hukum. Hal tersebut membuat D3 Hukum dianggap tidak mengedepankan keterampilan yang merupakan unsur utama SV. Dr.Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Wakil Direktur SV UGM melihat ada kesalahan mahasiswa dalam memahami relevansi kerja lulusan D3 Hukum. Mereka berkeinginan


mata kuliah yang diperlukan. “Phasing out tentu mengedepankan hak dan kepentingan mahasiswa,” ujar Wikan. Selanjutnya akan diadakan dua workshop lanjutan yang membahas kemungkinan phasing out D3 Hukum. Prospek kerja merupakan salah satu pertimbangan yang paling besar dalam membuka suatu program studi sekolah vokasi. Proses pembukaan suatu prodi bukan merupakan proses instan. “Hal-hal yang perlu disiapkan adalah sumber daya manusia serta sarana dan prasarana,” jelas Wikan. Sejatinya, dalam membuka suatu prodi, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Pembukaan suatu prodi harus melewati pengkajian kelayakan akademik dan administratif sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001. Wikan juga menjelaskan upaya perbaikan terus menerus yang harus dilakukan pascapembukaan suatu prodi, “Kami setiap dua tahun sekali selalu melakukan pengkajian dan evaluasi,” ujarnya. Kendati demikian, pengkajian rutin tak selalu berjalan lancar. Munculnya permasalahan relevansi kerja merupakan bukti belum efektifnya pengkajian. Akibatnya timbul permasalahan terkait relevansi kerja. Pasca penyelenggaraan workshop, berbagai pandangan berhasil disatukan. Dengan memberi keputusan akhir mereka bersepakat suspend sebagai solusi sementara. BEM SV awalnya memilih netral karena harus mengakomodasi pendapat yang berkembang. Pada akhirnya memiliki pandangan yang sama. “Kami berkeyakinan memang lebih baik untuk phasing out,” ujar Bimo. [Arifanny, Hanna, Anggun]

Balairung/Nurokhman

melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 sehingga bisa menjadi hakim, jaksa atau notaris. Padahal, SV mempersiapkan lulusannya menjadi tenaga siap kerja. Lulusan D3 Hukum diarahkan menjadi tenaga paralegal yang bekerja sebagai staf administrasi. Meski demikian, Wikan mengakui bahwa sosialisasi terkait hal itu memang masih kurang. Terkait kelanjutan D3 Hukum, formkomsi telah menyebar kuesioner untuk mengetahui pandangan mahasiswa D3 Hukum. Kuesioner tersebut melibatkan 179 responden. Hasilnya, 155 mahasiswa atau 86% mahasiswa menginginkan D3 Hukum ditutup. Sementara sisanya mengharapkan D3 Hukum terus dilanjutkan. Selain FORKOMSI, pihak prodi juga melakukan survei. Berdasarkan hasil kuesioner yang dihimpun oleh pihak prodi, dari 171 mahasiswa D3 Hukum 71% ingin D3 Hukum terus dilanjutkan. Meski demikian, mereka mengharapkan perbaikan sarana prasarana, mutu, akreditasi, sistem, kurikulum, jumlah dosen dan kesempatan melanjutkan pendidikan S1. Menindaklanjuti hal tersebut, Mahasiswa D3 Hukum, forkomsi UGM, Dewan Mahasiswa Justicia FH UGM dan BEM KM UGM mengajukan beberapa tuntutan. Mereka menuntut penutupan prodi D3 Hukum dan pemberian akses alih jalur untuk angkatan 2012. Selain itu, mereka meminta D3 Hukum meniadakan penerimaan mahasiswa baru. Mereka juga meminta pertanggungjawaban bagi mahasiswa yang tidak bisa alih jalur. Meski demikian, Dr. Harry Supriyono, S.H., M.Si selaku Ketua Prodi D3 Hukum berharap D3 Hukum terus dilanjutkan. Hal senada juga diutarakan oleh Destri Budi Nugraheni, S.H., M.SI selaku pengelola lama D3 Hukum. Menurutnya, D3 Hukum perlu dilanjutkan karena alasan penutupan seperti sedikitnya permintaan pasar kerja tidak terbukti. “Banyak lowongan kerja yang membutuhkan lulusan D3 Hukum, salah satunya Paralegal yakni asisten administrasi dan lainnya,” ujarnya. Akan tetapi, berbagai pihak telah memutuskan suspend sebagai langkah sementara. Suspend merupakan keputusan untuk menahan keberlangsungan prodi. Sementara, tidak ada penerimaan mahasiswa baru sembari melakukan pengkajian mengenai prodi tersebut. “Suspend untuk tahun ini sehingga tidak menerima mahasiswa baru,” jelas Wikan. Ia juga menjelaskan dua solusi yang mungkin terjadi. Pertama, D3 Hukum dilanjutkan dengan konsekuensi pengkajian ulang dan perbaikan internal. Kedua, D3 Hukum di-phasing out dengan tetap konsekuen terhadap mahasiswa yang saat ini belum lulus. Saat ini surat keputusan suspend masih menunggu proses administrasi. Namun, Ridwan berpendapat, prodi hukum bisa dibuka kembali apabila terdapat kajian terbaru dan nama prodinya bukan lagi D3 Hukum. Jika nantinya phasing out , Ridwan berharap mahasiswa tetap bisa mengulang

30 April 2013

7


Laporan Utama

M

uhammad Aiz Yahya Rafsanjani ingin menggapai cita-citanya lewat program studi (prodi) yang dipilihnya. Dia masuk D3 Hukum karena ingin menjadi pengacara. Sementara itu Danang Dermawan, mahasiswa S1 Ilmu Hukum ’10, juga memiliki motivasi serupa. Keadaan hukum di Indonesia yang masih buruk membuat Danang berharap dapat ikut memperbaikinya. “Saya ingin jadi coorporate lawyer di sebuah perusahaan,” terangnya. Akan tetapi keinginan Aiz masih terganjal. Menjadi pengacara harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah berijazah sarjana hukum. Persyaratan itu secara otomatis menepis impian para lulusan D3 yang bercita-cita seperti Aiz. Mereka harus melanjutkan pendidikan S1 untuk bisa bekerja sebagai pengacara. Kesamaan tujuan mahasiswa D3 dengan S1 di atas menggambarkan keberadaan mahasiswa diploma yang kurang mengetahui prospek kerja lulusannya. Penjelasan prospek kerja lulusan dinilai mahasiswa terlambat. “Sosialisasi D3 baru diadakan saat proses belajar mengajar sudah berlangsung, sedangkan S1 sudah sejak awal,” keluh Aiz. Selain masalah sosialisasi prospek kerja, penerapan pembelajaran program D3 Hukum juga dirasa kurang maksimal. Porsi pembelajaran mirip dengan program sarjana. “Sama saja, kebanyakan teori,” tegas Aiz. Lebih lanjut ia mengatakan, “Jika dihitung-hitung, ilmu yang didapat 80 persen teori dan 20 persen praktik,” tambahnya. Padahal menurut UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2012, program diploma dibentuk guna menyiapkan mahasiswa dengan keahlian terapan tertentu. Hal ini juga diamini oleh Dr. Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Vokasi. Dia menjelaskan Sekolah Vokasi memang dibentuk untuk memenuhi lapangan kerja. Maka dari itu sistem pembelajaran ditekankan pada praktik. “Tujuannya mencetak lulusan siap kerja,” jelas Wikan. Mengenai proses pembelajaran, Sandra Dini Febri Aristya S.H., dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum, mengatakan porsi pembelajaran diploma harus disesuaikan dengan tujuan pembentukannya. “Jika teori dirasa banyak, hal itu karena praktik dibentuk dari teori dulu,” ungkapnya. Sandra menambahkan, teori dalam hukum memang penting. Tapi yang perlu dipikirkan adalah capaian kedepannya, yaitu mencari jalan agar teori bisa mendukung keterampilan dan keahlian. “Jadi kalau desain kurikulum diploma sudah jelas, maka pembelajarannya juga jelas,” terang dosen yang juga pernah mengajar program diploma ini.

8

balkon

Akar Gugatan Pe

D3 Hukum tidak sesuai deng Vokasi. Mahasiswa men Mengenai prospek kerja lulusannya, menurut kajian Forum Komunikasi Mahasiswa Sekolah Vokasi (forkomsi) lulusan D3 Hukum hanya bisa menjadi asisten notaris. Tugas asisten notaris adalah mengurusi bagian administrasi dan menjadi saksi dalam proses pembuatan akta. Pihak prodi pun berpendapat, pekerjaan tersebut memiliki prospek yang sangat besar. Mereka mencontohkan, di Jawa Tengah masih ada 2500 kantor notaris yang memerlukan asisten. “Karena setiap kantor memerlukan minimal dua orang asisten notaris, kesempatan kerja bagi lulusan D3 Hukum mencapai 5000 lowongan,” tulisnya dalam presentasi profil D3 Hukum. Meski demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan hal lain. Posisi asisten notaris tidak


Balairung/Ben

enutupan Prodi

gan tujuan pendirian Sekolah nuntut penutupan prodi. selalu diisi oleh lulusan diploma. Misalnya Dewi Lestari S.H., salah seorang notaris di Yogyakarta. Ia lebih memilih asisten yang berlatar belakang S1. Menurut Dewi, ilmu yang didapat oleh lulusan D3 masih tanggung. “Saya lebih memilih S1 karena lebih memahami teorinya,” ungkap Dewi. Dewi pun berpendapat keberadaan D3 hukum juga dinilai kurang tepat. Prodi ini mempelajari teori dan sangat sedikit ilmu terapannya. Selain itu, prospek kerja diploma juga harus bersaing dengan sarjana. “Kalau zaman sekarang yang banyak dibutuhkan adalah lulusan S1,” ujarnya. Kekhawatiran mengenai prospek kerja inilah yang menjadi salah satu alasan sebagian besar mahasiswa D3 Hukum saat meminta prodinya ditutup. Muhammad Ridwan Siregar mengatakan,

D3 Hukum cakupannya terlalu luas sehingga tidak cocok divokasikan. “Seharusnya prodi hukum yang dijadikan D3 ini lebih spesifik lagi, misalnya D3 Perancangan Kontrak,” ujar ketua forkomsi ini. Ridwan juga menegaskan, jika tidak dibuat lebih spesifik, lebih baik phasing out. “Hukum lebih cocok di-phasing out,” tambah Ridwan. Phasing out merupakan penutupan prodi secara perlahan. Kebijakan phasing out seperti yang dituntut Ridwan dan mahasiswa D3 Hukum dapat dilakukan jika prodi yang bersangkutan bermasalah. Menurut Wikan, ada beberapa hal yang dapat menjadi landasan penutupan diploma. Misalnya karena tidak adanya studi yang jelas, lapangan kerja kedepannya, juga kelengkapan sarana prasarana dan tenaga pengajar yang kompeten. “Namun terhadap prodiprodi itu perlu diadakan evaluasi terlebih dahulu,” jelas Wikan. Kebijakan phasing out ini bukan hal yang baru. Salah satu prodi yang pernah dilakukan phasing out adalah D3 Ilmu Komunikasi. Prodi ini tidak lagi menerima mahasiswa baru sejak 2006. Penutupan dilakukan karena minimnya tenaga pengajar, bahkan ada yang tidak memenuhi standar profesi. Alasan phasing out prodi ini juga diperkuat dengan terbatasnya alat praktikum yang tersedia pada saat itu (Balkon, 19 Mei 2008). Selain melakukan phasing out, solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem perkuliahan adalah penggabungan prodi. Pada tahun 2007 UGM pernah menggabung empat prodi, yaitu Nutrisi dan Makanan Ternak, Produksi Ternak, Teknologi Hasil Ternak, dan Sosial Ekonomi Peternakan menjadi Prodi Ilmu dan Industri Peternakan. Alasan penggabungan keempat prodi itu untuk memenuhi tuntutan dunia kerja dan pengembangan ilmu (Balkon, 19 Mei 2008). Walau kebijakan menutup dan menggabungkan beberapa prodi pernah dilakukan, namun pihak Sekolah Vokasi tidak langsung mengambil keputusan. Wikan menuturkan, “Kami tidak ingin langsung menutup prodi, tapi mengevaluasinya dulu.” Sekolah Vokasi masih berusaha mengembangkan prodi-prodi yang ada. Wikan mengatakan, langkah-langkah yang dilakukan antara lain melakukan perekrutan dosen secara nasional, pembenahan gedung, kerjasama internasional dan sistem akademiknya. “Kita harus berhasil mengembangkan vokasi,” harap Wikan. Meski demikian, Ridwan merasakan D3 Hukum sudah tidak mengalami perkembangan. “Sejak 2006 sampai sekarang akreditasi D3 Hukum bahkan masih C,” kata Ridwan. Sementara itu Aiz juga mendukung jika jika nanti prodinya ditutup, “Kalau D3 Hukum ditutup, saya hanya bisa mengucapkan Alhamdulillah,” pungkasnya. [Deddy, Ucig]

30 April 2013

9


Sisi Lain

Antara Kekecewaan dan Ketidakpastian Besarnya biaya yang dibayarkan, tak lantas menjamin hak-hak mereka terpenuhi

J

alan berkelok, naik, dan turun membelah bukit-bukit di kawasan Patuk, Gunung Kidul. Medan yang berliku itu tidak menjadi halangan bagi Milati Muthoharoh untuk mengenyam pendidikan di Sekolah Vokasi (SV) UGM. Menaklukkan dua puluh kilometer jalan Patuk-Jogja sudah menjadi keseharian gadis itu demi menuntut ilmu di program studi D3 Hukum. Menyandang status sebagai mahasiswi D3 Hukum tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh Milati. Kegagalan dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN) membuatnya memiliki pilihan terbatas. Prodi D3 Hukum di UGM pun menjadi pilihannya. “Yang dicari orang dari

10

balkon

universitas, kan, namanya,” ungkap Milati. Sehari-hari, perjalanan sekitar empat puluh menit harus ia tempuh. Milati mesti bangun lebih pagi agar dapat tiba tepat waktu di ruang perkuliahan. Ketika ia harus menghadiri kelas pada pukul 07.00 pagi, pukul 06.15, ia sudah mengendarai sepeda motor menuju Kota Yogyakarta. Namun, kadang perjuangan Milati menempuh jarak puluhan kilometer itu berakhir dengan kesia-siaan. “Bayangkan saja kalau sudah tiba di kampus, ternyata dosennya tidak datang tanpa pemberitahuan sebelumnya, percuma toh,” kata Milati jengkel. Kejengkelan Milati juga dialami Hermadi Prananto, D3 Hukum’11. Sama seperti teman-


temannya, Hermadi juga merasa dirugikan dengan sikap beberapa dosen yang sering berhalangan mengajar. “Ada dosen yang enggak masuk, lalu mengadakan kelas pengganti, tapi ada juga yang enggak mau mengganti,” ucapnya. Hermadi mengatakan bahwa ada bermacam alasan terkait ketidakhadiran dosen di kelas. “Biasanya alasannya, sih, menghadiri suatu acara gitu,” tuturnya. Padahal, staf bagian keuangan D3 Hukum, Safira Nur Arif, mengungkapkan penyusunan jadwal mengajar selalu didahului dengan konfirmasi kepada dosen. Safira menegaskan, tidak mungkin ada jadwal yang bertabrakan. Bila ada dosen yang jarang mengajar itu karena dosen tersebut ada pekerjaan lain di luar perkuliahan. “Kami dulu pernah memberi teguran kepada dosen yang melakukan hal semacam itu. Jika memang ada, pasti kami beri teguran,” ungkapya. Selain itu, Milati juga mempermasalahkan besarnya biaya yang ia bayarkan. Setiap semester, biaya yang harus dibayarkan mahasiswa sekolah vokasi D3 Hukum yaitu SPP, BOP, dan asuransi kesehatan senilai Rp 2.540.000,-. Namun, Milati selaku mahasiswa D3, hanya menjalani praktek satu kali ketika ia berada di semester satu. “Kalau uangnya buat praktik, mending uangnya itu ditarik saat semester yang ada mata kuliah praktiknya” kata Milati. Padahal, program studi S1 Hukum hanya dikenai biaya SPP, BOP, dan asuransi kesehatan senilai Rp 1.980.000,- itu pun kalau yang diambil 24 SKS. Biaya tersebut sudah termasuk biaya Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH). Berbeda dengan prodi D3 lain yang menetapkan biaya tiap semester dengan sistem paket. “Kita mau ambil berapa SKS pun, misalnya cuma 10 SKS, bayarnya juga dua juta lima ratus,” ungkap Milati. Biaya kuliah sebesar itu mesti diperhitungkan oleh Milati yang harus bekerja sebagai pemandu di Taman Pintar untuk memenuhi kebutuhannya. “Soalnya kan juga ga mencukupi kalo kita cuma ngandelin uang dari orang tua,” ucapnya. Dia mengaku upah dari hasil kerjanya digunakan untuk membeli kebutuhan seperti membeli buku, fotokopi materi, dan membeli kebutuhan pribadi. Upah yang diterima Milati selama bekerja di Taman Pintar sebesar Rp 15.000,- per shift dengan minimal shift 20 kali. “Soalnya saya kan ngambilnya weekend, bayangin aja kalau misalnya dalam sebulan itu ada empat kali minggu, kalau kurang kan berarti harus nyomot hari kuliah, iya kalau ada yang kosong, nah kalau enggak, bagaimana?” ucap Milati. Milati menyayangkan pemberitahuan yang tibatiba, padahal ada jadwal kerja di hari itu, “Di sana juga terikat aturan, di kampus juga terikat aturan, akibatnya itu kadang-kadang kurang shift,” katanya. Selain beberapa dosen sering berhalangan mengajar, Milati merasa pihak akademik D3

Hukum tidak memberikan informasi yang cukup tentang lapangan pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya. Hal ini dibenarkan oleh Koordinator Forum Komunikasi SV, Muhammad Ridwan Siregar D3 Hukum’11. Ia mengungkapkan bahwa lulusan D3 Hukum kebanyakan memilih alih jalur agar mendapatkan lapangan pekerjaan yang sesuai. Ridwan berkata, “Ekstensi menjadi peluang utama bagi teman-teman D3 Hukum untuk memperoleh pekerjaan,” Menanggapi keluhan mahasiswa tentang informasi lapangan kerja yang tidak cukup, Safira membantah hal tersebut. Menurut Safira, pihak akademik sudah memfasilitasi lowongan pekerjaan. Informasi tersebut ada di website http://hukum. sv.ugm.ac.id. “Kalau ada mahasiswa yang kurang tahu lapangan kerja itu karena mereka yang tidak aktif mencari info, web selalu kami update,” ucap Safira. Milati adalah salah satu cerminan mahasiswa D3 Hukum UGM yang merasakan ketidakberesan prodi yang berusia tujuh tahun ini. Akibatnya, mahasiswa D3 Hukum pun menuntut phasing out. Tuntutan mereka ini akhirnya membuahkan keputusan, yaitu pendaftaran bagi calon mahasiswa baru ditutup untuk sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Milati pun mendukung kebijakan ini. “Daripada kalau hal ini terjadi juga pada adik kelas saya nantinya malah makin banyak pihak yang dirugikan,” pungkasnya.(Desinta, Rahma)

30 April 2013

11


Statistik

Vokasi Hukum Layak Ditutup Keberadaan Vokasi Hukum perlu dipertanyakan. Sebuah realitas tentang kelayakan program yang dibuat di bawah nama besar UGM.

P

rogram Diploma merupakan salah satu jenis pendidikan yang tergabung dalam fakultas. Kemudian, berdasarkan Peraturan Rektor nomor 518/P/SK/HT/2008 program diploma ditata kelembagaannya menjadi sebuah intitusi yang bernama Sekolah Vokasi. Pembentukan Sekolah Vokasi ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan keahlian terapan tertentu di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta menghasilkan penelitian terapan dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam dinamikanya, Sekolah Vokasi memiliki banyak permasalahan. Yang terakhir menyeruak adalah permasalahan tuntutan penutupan Vokasi Hukum. Tuntutan tersebut berasal dari mahasiswa Vokasi Hukum sendiri. Tuntutan phasing out (penutupan prodi) dipilih bukan tanpa alasan. Pertimbangan mereka antara lain akreditasi Vokasi Hukum yang masih C. Sarana dan prasarana juga bermasalah. Jumlah kelas yang dimiliki tidak memadai. Hanya tersedia 3 kelas untuk lebih dari 250 mahasiswa di Sekolah Vokasi. Program vokasi ini pun hanya memiliki 1 dosen tetap. Padahal, suatu program studi dikatakan layak ketika memiliki 6 dosen tetap. Selain itu, tuntutan tersebut didasarkan pada survei yang diadakan oleh Forkomsi (Forum Komunikasi Mahasiswa Vokasi) UGM. Hasil survei tersebut melibatkan 179 mahasiswa, meliputi mahasiswa Vokasi Hukum angkatan 2010 sebanyak 4 mahasiswa, 2011 sebanyak 58 mahasiswa, dan 2012 sebanyak 51 mahasiswa. Ditambah sebanyak 44 mahasiswa berasal dari mahasiswa alih jalur S1 FH UGM dan sebanyak 22 mahasiswa berasal dari S1 Hukum. Pertanyaan pertama tentang pendapat mahasiswa perihal Vokasi Hukum layak untuk dilanjutkan ataukah lebih baik ditutup dengan disertai alasan. Responden dari Vokasi Hukum, 100 orang memilih ditutup dan 13 orang memilih dilanjutkan, dengan persentase 88,5% ditutup dan 11,5% ditutup. Mahasiswa ekstensi sejumlah 18 memilih ditutup dan 4 lainnya memilih dilanjutkan, dengan persentase 82% ditutup dan 18 %

12

balkon

Phasing Out


dilanjutkan. Kemudian, 37 mahasiswa S1 hukum memilih ditutup dan 7 lainnya memilih dilanjutkan, dengan persentase 84% dilanjutkan dan 16 % ditutup. Sebanyak 155 mahasiswa menginginkan prodi Vokasi Hukum ditutup dan 24 mahasiswa mengatakan untuk dilanjutkan, dengan persentase 86% ditutup dan 13,4% dilanjutkan. Dari survei tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden baik vokasi, ekstensi, dan S1 menginginkan Vokasi Hukum ditutup. Pertanyaan kedua adalah mengenai opsi mahasiswa vokasi setelah mereka lulus. Respondennya terdiri dari 113 mahasiswa Vokasi Hukum yang terdiri dari angkatan 2010, 2011, 2012. Dari 113 responden, 110 orang memilih alih jalur, 2 orang memilih kerja, dan 1 orang memilih lain lain. Sekitar 97,3% mahasiswa lulusan Vokasi Hukum memilih alih jalur daripada bekerja langsung. Salah satu alasan mereka memilih alih jalur daripada bekerja adalah lapangan kerja untuk lulusan Vokasi Hukum sangat sedikit. Jelas hal ini tidak sesuai dengan visi dari Vokasi Hukum. Inti dari visi Vokasi Hukum adalah menghasilkan tenaga ahli madya profesional untuk memberikan kontribusi di bidang pelayanan hukum. Kenyataannya lulusan Vokasi Hukum ini sulit berkontribusi di bidang pelayanan hukum karena sempitnya lapangan kerja bagi mereka. Angka 97,3% yang mendekat 100%, dapat menyatakan hampir seluruh mahasiswa Vokasi Hukum menginginkan pendidikan yang lebih lanjut. Survei tersebut berhubungan erat dengan data lulusan mahasiswa Vokasi Hukum. Program Vokasi Hukum dibuka sejak tahun 2006 dan mulai meluluskan mahasiswanya pada tahun 2009. Dari data Tracer Study kepala Program Vokasi Hukum (yang diisi mahasiswa setelah lulus), lulusan yang berhasil terdata bekerja sebanyak 16 orang.

Mereka tersebar di kantor notaris, KHTL UGM, KPTU-SV UGM, Pukat UGM, pramugari, bank, dan sebagainya. Sebanyak 67% lulusan memilih melanjutkan ke program alih jenis. Sisa 33% persen lulusan memilih bekerja atau yang lainnya. Selain itu, belum ada data lulusan yang bekerja di instansi pemerintah dalam bidang hukum. Ini dikarenakan program Vokasi Hukum UGM berkonsentrasi di bidang hukum paralegal. Lulusan yang disiapkan adalah menciptakan paralegal yang mahir di bidang hukum. Paralegal adalah orang yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan hukum, tetapi ia tidak mempunyai kualifikasi sebagai praktisi hukum. Tugas paralegal umumnya adalah membantu advokat, di antaranya untuk pekerjaan administratif dan pengarsipan dokumen. Jelas bahwa lulusan program Vokasi Hukum kurang berkompeten untuk bersaing di instansi pemerintah di bidang hukum. Jelas terlihat perbedaan antara lulusan program vokasi dan lulusan S1 Hukum yang masih menjadi calon advokat. Seharusnya UGM tidak membuka Vokasi Hukum paralegal sebab prospek lulusannya tidak memiliki jenjang karir yang luas dibanding lulusan S1. Wajar jika mayoritas lulusan program Vokasi Hukum lebih memilih alih jenis daripada langsung bekerja. Berdasarkan kuesioner dan analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa program Vokasi Hukum layak ditutup. Dalam kasus ini tentunya yang menjadi korban adalah mahasiswa sendiri. Pembukaan program Vokasi Hukum dengan mengusung nama besar UGM seakan menjadi magnet bagi para calon mahasiswa. Jika UGM masih membuka program Vokasi Hukum, ini dapat membuat masyarakat meragukan kredibilitas UGM. [Rifki, Taufiq]

Perbedaan

Paralegal

Magang

Dasar hukum

Eksistensinya belum diatur undangundang

1. Magang dalam konteks pelatihan kerja diatur dalam UU Ketenagakerjaan 2. Magang di kantor advokat dalam konteks pemenuhan syarat sebagai advokat diatur dalam UU Advokat dan peraturan organisasi advokat

Kualifikasi

- Tidak ada kualifikasi standar - Bukan sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum

Syarat sebagai advokat

Bukan syarat atau jenjang untukmenjadi advokat

Sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum

Magang adalah syarat atau jenjang untuk menjadi advokat

Sumber: www.hukumonline.com

30 April 2013

13


Dialektika Dialektika

Media Massa dalam Belenggu Konglomerasi

Balairung/Jojo

Frekuensi, yang notabene merupakan sarana publik untuk pemberitaan media massa, sudah seharusnya berpihak pada kepentingan publik, dan bukan pemilik. Saat frekuensi dimonopoli beberapa aktor politik tertentu untuk mengakomodir kepentingan pribadinya, sudah waktunya Persma mulai bergerak. Melangkah dengan independensi tanpa adanya unsur hegemoni.

M

edia massa saat ini tidak lagi berpihak pada kepentingan publik namun telah berorientasi pada kepentingan pribadi pemiliknya. Pesan tersebutlah yang ingin disampaikan Ucu Agustin dalam filmnya, Dibalik Frekuensi. Film ini mengangkat kisah dua orang tokoh yaitu Luviana reporter Metro TV dan Hari Suwandi korban lumpur lapindo. Film dibuka dengan kisah Luviana memperjuangkan hak wartawan Metro TV yang terdiskriminasi oleh kepentingan Surya Paloh selaku pemilik. Ditengah usahanya, ia diperintahkan untuk mengundurkan diri dari Metro TV. Namun, ia menolak perintah tersebut karena tidak ada alasan jelas untuk mengundurkan diri. Luviana pun menuturkan kritiknya terhadap pemberitaan yang semakin melenceng dari esensi awala media massa. Luviana menganggap Metro TV tak lagi kritis dalam memberikan informasi. Pemberitaan yang diangkat hanya sebagai alat melanggengkan kepentingan politik pemilik. Dalam proses perjuangnnya, Luviana sempat bertemu dengan Surya Paloh. Ia dijanjikan akan dicarikan pekerjaan serta kejelasan hak yang dituntutnya di Metro TV. Surya Paloh pun menjanjikan pertemuan untuk membahas lebih lanjut permasalahan tersebut.Namun, pertemuan yang dijanjikan tidak dipenuhi hingga keluar surat pemutusan hubungan kerja yang dikirimkan kepada

14

balkon

Luviana dan teman-temannya. Selain Metro TV, TV One pun menjadi obyek kritikan Ucu dalam filmnya. Kasus yang disorot adalah kontradiksi antara pemberitaan tentang Hari Suwandi yang memprotes ganti rugi atas bencana yang ditimbulkan Lapindo. TV One memberitakan bahwa Suwandi bukan korban dari lumpur lapindo dan hanya mencari sensasi. Sedangkan Metro TV mendukung aksi Suwandi dalam pemberitaannya. Fenomena yang diangkat dalam film tersebut telah cukup untuk menggambarkan keadaan media saat ini. Media massa ditungganggi oleh kepentingan pribadi, tidak lagi memberikan informasi yang dibutuhkan publik. Padahal, media massa menggunakan ruang publik dalam penyiarannya. “Media massa saat ini mengalami konglomerasi, hanya mencari keuntungan pribadi pemilik,� ujar Wisnu Prasetya dalam diskusi film Dibalik Frekuensi di Wisma Taman Siswa Kaliurang dalam acara sekolah kebalairungan pada Sabtu (6/4) malam. Selain Wisnu yang merupakan Pemimpin Redaksi BPPM Balairung tahun 2010, diskusi ini juga menghadirkan Anang Zakari, seorang Anggota Aliansi Jurnalis Indepeden Yogyakarta. Mempertegas pendapat Wisnu, Anang memaparkan contoh kasus Metro TV dalam menampilkan pidato Surya Paloh.“Waktu lima menit untuk berpidato merupakan waktu yang sangat lama dan tidak pernah ada pidato yang disiarkan


Balairung/Jojo

selama itu,” ungkap Anang. Hal ini mengindikasikan bahwa media massa cenderung menjadi salah satu alat politisasi aktor politik. Lebih lanjut, Anang pun menyinggung masalah frekuensi yang notabene merupakan hak milik publik. Berangkat dari logika tersebut, sudah seharusnya media berorientasi pada kepentingan publik. Namun, frekuensi justru hanya dikuasai orang-orang tertentu. Dengan demikian media massa dapat dikontrol sesuai keinginan mereka.“Media massa nasional di Indonesia secara keseluruhan hanya dimiliki dua belas orang,” ungkapnya. Media massa telah kehilangan fungsi awalnya, yaitu sebagai pembuka wawasan serta kritikan terhadap realita yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari keadaan tersebut, Wisnu memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara politik media dan media politik. Politik media adalah pertarungan ide-ide politik dalam media seperti pada zaman Soekarno. Sedangkan media politik adalah pertarungan antar aktor politik seperti keadaan media massa sekarang ini. Untuk semakin memperjelas bahwa media memang telah dikuasai oleh kepentingan pemilik, Wisnu mencoba membandingkan media saat ini dengan media zaman Soekarno. Ia mengatakan bahwa dulu media massa memang menjadi ajang perjuangan ide-ide politik dan pembentukan afiliasi politik. Sedangkan saat ini, media massa digunakan untuk kepentingan politik perseorangan. “Sekarang media massa justru berafiliasi dengan figur politik, seperti Surya Paloh-Metro TV dan Aburizal Bakri-TV One,” ungkapnya. Sependapat dengan Wisnu, Anang yang memiliki pengalaman mengikuti empat media massa mengatakan bahwa memang terjadi konglomerasi di dalamnya. Bahkan pernah suatu ketika Anang diperintahkan oleh direksi tempat ia bekerja untuk membuat suatu berita yang berisi iklan. Memang harus disadari, kehidupan sebuah media ditunjang oleh iklan yang diterbitkan. Pada dasarnya hal tersebut sudah keluar dari kerja pokok media massa,

akan tetapi tidak banyak wartawan yang sadar akan hal itu. Bahkan, menurut mereka pembuatan berita iklan seperti itu tetap merupakan suatu profesionalitas. “Wartawan merupakan guru bagi masyarakat karena mereka pembentuk opini di masyarakat, bukan pencari iklan,” tegas Anang. Ia pun menjelaskan bahwa pembentukan serikat pekerja adalah solusi bagi pekerja media untuk terhindar dari hegemoni pemiliknya. Serikat pekerja itulah yang nantinya menjadi pelindung hak-hak pekerja media. Dengan adanya serikat pekerja maka pekerja media massa akan memiliki posisi tawar yang lebih tinggi. “Dari tiga ratus lebih media massa, yang memiliki serikat pekerja hanya enam puluh empat perusahaan,” ujarnya. Menanggapi permasalahan media massa nasional, Wisnu memberikan pandangan mengenai sikap yang harusnya dilakukan oleh persma. “Melihat karut-marut dunia media massa di Indonesia, Pers Mahasiswa (Persma) harusnya kritis dalam pemberitaan,” tambah Wisnu. Mungkin dari segi isi, persma kalah dari media konvensional, tapi Persma masih mempunyai independensi yang membuat pemberitaannya lebih obyektif tanpa bertendensi pada kepentingan pihak tertentu. Persma dalam pemberitaannya masih tetap berdasar pada fakta di lapangan yang sudah ditinggalkan oleh media konvensional. Dalam praktiknya, prinsip kerja Persma sangat egaliter karena tidak terhegemoni oleh kepentingan pemilik modal.Berbeda dengan media konvensional yang bekerja di bawah tekanan pemodal. Sedikit pandangan berbeda diungkapkan oleh Hanna Nurhaqiqi yang mengatakan bahwa konglomerasi memang telah ada sejak era Soekarno dan telah mengakar pada media massa di Indonesia. Sehingga hal tersebut bukanlah menjadi topik baru dalam sejarah perjalanan media massa nasional. Persma hanya sedikit kaitannya dengan konglomerasi media massa, karena ruang pemberitaannya dengan media massa nasional memang berbeda. Menanggapi pernyataan tersebut, Wisnu berpandangan bahwa Persma haruslah kritis dalam melihat keadaan seperti itu. Persma bisa membuat media alternatif pemberitaan seputar kampus yang dapat memberikan pandangan kritis terhadap mahasiswa. Sehingga tidak terhegemoni seperti media massa nasional yang tunduk pada kepentingan perseorangan. Idealisme dalam bekerja di media massa memang kadang sulit untuk dipertahankan. Namun, itu bukan berarti pasrah tanpa ada usaha untuk mempertahankannya. Wartawan dan direksi memang tidak bisa disatukan. Namun, bukan berarti tidak dapat bersinergi dalam membangun media massa yang sebenarnya. Persma harus kritis dalam melihat berbagai persoalan media massa. Agar dapat memberikan informasi yang memang dibutuhkan dan bermanfaat bagi publik. [Inda, Hilman]

30 April 2013

15


Apresiasi

Permainan Anak dalam Modernisasi Budaya

Balairung/Nurokhman

Berangkat dari kesederhanaan, permainan tradisional ciptakan daya tarik sendiri, ia tetap bertahan ditengah hingarbingar moderenisasi.

B

ocah lelaki itu melilitkan tali pada sumbu gasing kayu. Perlahan, ia berjalan menuju sisi barat pelataran, masih menggenggam gasing kayu yang terlilit tali itu. Ditaruhnya gasing ke permukaan tanah kemudian ditariknya kencang-kencang tali yang semula melilit sumbu gasing. Gasing kayu yang semula diam mulai menari-nari di hadapannya. Aldi Darmawan, siswa kelas 3 SD Negeri Tamansari Yogyakarta, tersenyum. Ia tertawa selagi mendengar gasing yang tadi diputarnya berdesing pelan. Putaran gasing kian melambat. Tak lama kemudian mainan kayu kembali terkulai di permukaan tanah. Masih dengan senyuman, ia mengambil gasing itu dan mulai memutarnya kembali. Aldi bercerita bahwa ia belum pernah memainkan, bahkan memegang, sebuah gasing kayu sebelumnya. “Ini pertama kalinya aku main,” kisahnya dengan pandangan mata yang masih tertuju pada gasing yang berputar itu. Namun, keandalannya bermain sudah terlihat saat ia mencontohkan cara memainkan benda bersumbu itu. Sambil mengantongi gasing yang sudah terjatuh tiga kali, Aldi bercerita bagaimana ia bisa berkenalan dengan permainan lampau itu. “Tadi diajarkan kakak yang di sana,” rujuknya kepada perempuan berkaus hijau kebiruan di sisi barat pelataran. Di bagian

16

balkon

tengah kaus yang dikenakannya tertulis ‘Books for Children’. Tiga kata itu adalah judul acara yang digelar mahasiswa Fakultas Antropologi UGM, Sabtu (31/3). Acara itu memperkenalkan Aldi dengan berbagai permainan anak yang belum pernah ditemuinya. Permainan-permainan tradisional yang diperkenalkan dalam acara itu tertata di pelataran Jogja National Gallery. Beragam permainan itu merupakan bagian dari serangkaian acara yang diusung oleh Keluarga Mahasiswa Antropologi (KEMANT) UGM. Vegasari Adya selaku Ketua Panitia menyampaikan, mereka ingin mengembalikan dunia anak yang sudah hilang. “Sekarang anak kecil mainannya bukan lagi dakon atau bekel, tapi games di BB dan iPad,”ujarnya pelan. BB dan iPad yang dimaksud Vega adalah dua contoh benda modern yang kini sangat tinggi peminatnya. Permainan elektronik dalam kedua benda asal negeri asing itu sekarang mulai menggantikan fungsi permainan tradisional sebagai sarana pengisi waktu anak. Senyum ramah Prof. Heddy Shri Ahimsa Putra mengawali kisahnya tentang pengaruh budaya luar yang menggeser minat publik dari permainan tradisional. Beliau menuturkan kegelisahannya, “Anak zaman sekarang tidak pernah diajarkan cara


“Kalau dari desa sudah biasa main begitu, Mbak,” jawab Yuni lugas. Kondisi kampung yang terkenal sebagai hunian masyarakat kelas menengah ke bawah mendorong mereka untuk cakap bermain permainan tradisional. Heddy menuturkan bahwa untuk memainkan permainan modern, ada akses-akses tertentu yang harus dipenuhi. Beberapa di antaranya adalah uang dan koneksi, hal-hal yang sulit diperoleh bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Permainan tradisional menjadi pelarian mereka dengan kondisi ekonomi tidak mencukupi untuk membiayai hiburan. “Permainan tradisional itu murah, berbeda sekali dengan playstation yang harganya jutaan rupiah.” Adanya dorongan untuk bermain bukan menandakan ketidaksenangan kaum menengah ke bawah memainkan permainan tradisional. Meski sudah cakap bermain, Yuni tidak enggan menghampiri papan dakon dan mulai membagi biji ke tiap cekungannya sama rata. Bukan hanya Yuni, puluhan anak lainnya juga masih terlihat asyik bermain di sisi barat pelataran. Hingga sore hari, antusiasme anak-anak di pelataran itu masih terlihat jelas. Tawa mereka masih menggema hebat, seakan lupa pada gadget canggih yang tertinggal di rumah. Tujuan KEMANT mengenalkan anak-anak pada dunia permainan tradisional tercapai sudah. [Lintang]

Balairung/Nurokhman

memainkan permainan tradisional.” Permainan tradisional yang kehilangan kepopuleran dibandingkan maraknya permainan modern mencerminkan budaya Indonesia yang kian memudar. Satu per satu rakyat mulai asing terhadapnya, dan justru lebih menaruh perhatian pada budaya asing. Perlahan justru yang tradisional mengasing, dan tertelan popularitas mainan berbasis komputer khas negara barat. Pengasingan secara paksa berbagai jenis permainan tradisional menggugah semangat sebagian kecil masyarakat, termasuk KEMANT. Kecintaan KEMANT pada budaya Indonesia memotivasi mereka mempertunjukkan acara ini. Menurut Vega, rasa cinta terhadap budaya Indonesia harus dipupuk sejak kecil supaya tidak cepat luntur. Melalui permainan tradisional, mereka mencoba memancing kecintaan publik pada budaya lokal. Selain melestarikan budaya lokal, acara ini mencoba mengingatkan masyarakat pada banyaknya manfaat yang bisa diperoleh dari permainan tradisional. Bila dilakukan pembandingan manfaat antara permainan tradisional dan modern, tentu manfaat dari permainan tradisional yang merajai. Permainan modern berbasis komputer kerap menjadi candu anak, sering mereka tak rela melepas iPad barang sedetik. Kecanduan yang berkelanjutan itu menjauhkan mereka dari kegiatan sosial, seakan hanya ingin berkawan dengan benda elektronik. “Kalau keseringan main iPad, anak diajak ngobrol saja susah,” kisah Vega. Jauh berbeda dengan permainan modern, permainan tradisional melibatkan kawan dipandang Vega sebagai cara yang baik untuk melatih sosialisasi anak. Gobag sodor, contohnya, mengharuskan pemain bertukar pikiran mencari strategi mengalahkan lawan. Dalam mengatur strategi, komunikasi yang timbul meningkatkan keakraban antar pemain. Tak jarang mereka saling melempar tawa sewaktu bermain bersama, menandakan hilangnya kecanggungan di antaranya. Bukan hanya sebatas melatih kemampuan bersosialisasi, permainan tradisional juga lebih menguntungkan secara kinetis. Dengan cara bermain yang menuntut anak aktif bergerak, beragam permainan tradisional berhasil menciptakan antusiasme tersendiri. Tiga keponakan Anisa Nur Meita, salah satu pengunjung Books for Children, tidak henti-hentinya mengusap keringat dari kening mereka. Meskipun banyak yang tak familiar dengan permainan tradisional, sekelompok anak di pelataran Jogja National Gallery mengaku tak asing lagi dengan benda-benda itu. Yuniana Setiyawati, satu dari tujuh anak yang diundang KEMANT, sering bermain permainan tradisional selepas sekolah. Ia dan keenam kawan ciliknya yang berasal dari Desa Ledhok, Timoho sudah hafal betul cara memainkan beberapa di antaranya, seperti dakon dan bekel.

30April April 2013 2013 30

17


Potret

Lantunan Keroncong di Pelataran Bentara Foto dan teks : Nawang Wulan Alunan merdu musik keroncong terdengar dari pelataran Bentara Budaya Yogyakarta, Kamis (25/4). Ini kedua kalinya Bentara Budaya Yogyakarta menggelar Keroncong Idol. Acara yang dikenal dengan sebutan Cong Idol ini merupakan acara dwimingguan yang digelar setiap hari Kamis di minggu kedua dan keempat. Acara yang digelar pertama kali pada 11 April 2013 ini akan diselenggarakan sampai bulan September 2013. Namun, apabila sampai September acara ini tidak mendapat respon yang baik, acara ini dihentikan. Meskipun acara ini baru dua kali diadakan, penikmat Cong Idol tidak hanya dari kalangan orang tua saja. Anak muda pun terlihat menikmati acara ini. Pagelaran Cong Idol diharapkan dapat membawa angin segar bagi musik keroncong di Yogyakarta.

18

balkon


30 April 2013

19


Sosok

Melihat Seni dari Sisi Lain

“Cinta bisa pergi kapan saja, tapi kenangan tidak akan pernah terhapuskan oleh waktu,� kata Beni.

J

umat(12/4), di kantin Fakultas Filsafat, seorang pria berkacamata dan berpakaian sederhana menyambut Balkon dengan ramah. Ia bernama Irfan Satryo Wicaksono atau lebih akrab dipanggil Bang Beni. Kata “Beni�, bukanlah bagian dari nama aslinya, melainkan hanya panggilan akrab. Asal usul nama tersebut bermula saat dia sedang menjalani masa orientasi studi dan pengenalan kehidupan kampus (Ospek) Fakultas tahun 2006. Pada hari pertama, mahasiswa baru memakai baju yang menjadi cita-cita diri sendiri. Hari kedua, mereka mengenakan pakaian yang menggambarkan tokoh idola. Saat itu, Irfan menggunakan pakaian yang menggambarkan Benyamin Sueb, seorang seniman asal Betawi. Semenjak itulah kemudian dia dipanggil Ben atau Beni.

20

balkon

Balairung/Randy

Beni bukan seorang mahasiswa yang menonjol secara akademik. Ia juga bukan mahasiswa populer di UGM. Akan tetapi, satu hal besar telah ia gagas, yaitu pameran Patahati. Objek pameran ini adalah barang-barang mantan pacar yang sarat nilai kenangan. Patahati merupakan bentuk kritiknya terhadap kebudayaan asing yang masuk di Indonesia. Ide awal pembuatan pameran itu tebersit saat Beni melihat fenomena pemaknaan budaya Valentine. Orang Indonesia biasanya mengikuti budaya Barat dengan memberikan coklat dan bunga untuk merayakan Hari Kasih Sayang. Beni berpandangan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki cara khas dalam pengungkapan cinta dibanding bangsa lain. Ia pun tergugah untuk menyadarkan masyarakat akan hal tersebut.


“Bandung bondowoso saja pada zaman dulu mengungkapkan cintanya dengan membuatkan candi,” tutur Beni. Melalui pameran ini, ia juga mengkritik definisi seni yang ada di masyarakat. Baginya seni adalah karya yang dihasilkan manusia dan semua tempat adalah galerinya. Karena itulah dia berusaha mengajak orang berpikir bahwa kesenian bukan monopoli seniman saja. “Seni bisa dinikmati di mana saja, bukan hanya di tempat-tempat khusus,” ungkapnya. Beni mengadakan pameran Patahati pertama pada Hari Valentine dua tahun yang lalu, di sebuah kafe. Ia lebih memilih kafe supaya pameran tidak terlihat eksklusif, sebab dapat dinikmati sembari minum kopi dan bersantai. Selain itu, Valentine merupakan budaya pop yang dinikmati oleh banyak orang dari golongan kelas menengah. Apalagi, di era seperti ini media sosial dan media elektronik berperan besar dalam menyebarluaskan budaya Hari Kasih Sayang. Juga, menurutnya, Valentine bagi sebagian besar orang merupakan romantisme serta move on fobia yang akan terus ada dan berkembang. Pada tahun 2012, pameran sempat terhenti karena kekurangan rekan yang mau mengerjakan pameran ini. Kemudian pada tahun 2013, pameran ini dilaksanakan kembali di tiga tempat, yaitu Kedai Kopi, Jendela Kopi, dan Philokopi. Dalam pengerjaan pameran Patahati, Beni dibantu oleh tiga orang rekan. Ketiganya merupakan teman seangkatannya di Fakultas Filsafat, yaitu Suluh Pamuji, Hafiz Maulana, dan Dani Suhada. Dia mengaku mendapat banyak pengalaman dari pameran Patahati pertamanya. Dia bisa bertemu dan berkenalan dengan banyak orang, mendapat pembelajaran mengenai cara pembuatan sebuah pameran, seta mendapatkan dinamika kelompok selama proses pembuatan pameran. Terdapat peningkatan pada pameran Patahati kedua dibandingkan yang pertama. Pada pameran pertama, jumlah barang yang dipamerkan berjumlah 25 buah, dan pada pameran kedua bertambah menjadi 93 buah. Sebagian besar pengunjung dan pemerhatinya adalah mahasiswa, “Sebab Valentine budaya yang lahir dari kelas menengah,” ujarnya. Beranjak dari hal itulah, pameran ini kemudian diselenggarakan di kafe, tempat masyarakat kelas

menengah menghabiskan waktu. “Saya biasanya membutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk mengumpulkan barang dan persiapan pameran,” kata Beni. Barang-barang pameran dikumpulkan dari sukarelawan yang mau berbagi kenangan. Dari semua benda yang dipamerkan selama dua kali itu, Beni mendapatkan pengalaman unik. Sebuah tiket permainan Time Zone adalah salah satunya. Namun, menurut Beni yang paling unik adalah slip transfer sebesar 18 juta rupiah. “Nampaknya demi cinta, orang rela melakukan apa saja dan cinta mampu mematahkan logika,” tutur Beni. Pameran Patahati memiliki makna yang menjadi bentuk kritik dari Beni. Di antaranya, kita bisa melihat betapa dangkalnya pemahaman perayaan Valentine di masyarakat. Bagi Beni, masyarakat kita masih memaknai Hari Kasih Sayang hanya melalui benda. Selain itu, ia juga mengajak para pengunjung untuk dapat memahami Valentine lebih mendalam. Dari pameran Patahati, dia berharap dapat menemukan pola-pola hubungan khas masyarakat Indonesia dalam mengungkapkan Hari Kasih Sayang. Secara keseluruhan, Beni mendapatkan beberapa pelajaran mengenai kehidupan, cinta, mantan, dan kenangan. Dari pameran ini dia dapat memaknai sebuah hubungan dengan lebih mendalam. Cinta, baginya, merupakan satu ruang di mana terdapat air Balairung/Randy mata, baik sedih maupun bahagia. Mantan pacar, menurutnya, merupakan bagian dari proses kehidupan dan pembelajaran dalam mencintai. Terakhir, makna kenangan adalah cinta sejati karena cinta sejati berarti membangun kenangan demi kenangan yang pernah ada. Lebih lanjut, Beni berencana membuat museum Patahati di Yogyakarta. Museum adalah tempat yang tepat untuk menampung benda-benda pameran karena dapat dikunjungi oleh masyarakat kapanpun. Dia ingin menyadarkan masyarakat tentang ruang publik yang masih minim penghargaannya di Indonesia. “Di negara Jepang dan benua Eropa, masyarakatnya sangat menghargai ruang publik dan apa saja bisa dijadikan objek,” tegas Beni. Namun, untuk membuat museum, jelas memerlukan lebih banyak persiapan dan dukungan dari pihak lain, “Kita masih perlu banyak bantuan dari investor sebab saya kan tidak punya uang,” pungkas Beni sambil tersenyum. [Fikri Fawaid, Hartmantyo P]

30 April 2013

21


Rehal

Narasi Persekutuan Tionghoa dan Jawa “Djikalaoe peranakan Tionghoa dengan mendengar soeara hatinja maoe lengketken nasibnja bersama-sama orang Indonesier pada tanah Indonesia ini, ia poen moesti dianggap Indonesier sedjati.” – Liem Koen Hian, Kompas, 1995.”

Judul Penulis Penerbit Tahun Terbit Tebal

O

: : : : :

Geger Pacinan 1740-1743 Persekutuan Tionghoa – Jawa Melawan VOC Daradjadi Kompas 2013 xiii + 292 halaman

rang Tionghoa sering dipisahkan dari bagian sejarah Indonesia. Mereka dianggap sebagai “orang lain” meskipun telah lama tinggal di Jawa, Kalimantan, atau Sumatera. Adanya dukungan VOC terhadap usaha dagang Tionghoa memunculkan anggapan bahwa orang Tionghoa merupakan sekutu Kompeni. Pandangan tersebut berkembang menjadi stigma yang dipercaya masyarakat akibat minimnya catatan sejarah mengenai peran orang Tionghoa. Geger Pacinan mengawali suatu babak baru saat kolonialisme dengan mudah menghabisi nyawa manusia. Penggunaan kekuasaan kolonial serta taktik adu domba pada para raja semakin memperkuat amunisi dalam melenyapkan etnis Tionghoa. Hal ini disebabkan adanya perlawanan orang Tionghoa untuk mengambil alih kuasa dagang.

22

balkon

Balairung/Nawang

Periodisasi dalam peristiwa Geger Pacinan dapat dikelompokkan menjadi tiga babak. Babak pertama adalah masa terjadinya krisis sosial pada tahun 1740. Naiknya angka kriminalitas, penjarahan di pelabuhan, serta bangkrutnya pabrik gula milik VOC semakin memperburuk kondisi sosial masyarakat. Perang menjadi solusi untuk mengakhiri konflik yang sedang berkembang. Salah satu upaya yang dilakukan Kompeni adalah membunuh orang-orang Tionghoa yang diduga tergabung dalam golongan pemberontak. Dalam kurun waktu dua hari, 7.00010.000 nyawa orang Tionghoa tewas di tepi Kali Besar Batavia (hal.38). Ketakutan Kompeni terhadap pemberontak yang melarikan diri menyebabkan munculnya kebijakan baru yang dikenal dengan Sistem Pacinan. Semua imigran Tionghoa yang ada dan akan menginjak


Batavia dikelompokkan dalam suatu komunitas yang terpisah dari Bumiputera. Daerah ini kemudian dikenal dengan nama Glodok. Mereka diarahkan untuk bergerak di bidang perdagangan. Hasil dagang akan dikenai pajak sesuai dengan harga barang di pasar. Semakin tinggi nilai barang yang dijual, semakin besar pula pajak yang harus dibayar oleh mereka. Babak kedua ditandai dengan munculnya aliansi Mataram dan Tionghoa. Persekutuan ini muncul karena hilangnya kepercayaan kerajaan Mataram terhadap Kompeni. Pada awalnya, kedatangan Kompeni dipercaya akan membantu pertumbuhan ekonomi. Namun, kenyataannya mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan sepihak. Hal ini terbukti saat kerajaan berada dalam masa jaya, harta kekayaannya akan dikenai pajak tinggi. Sementara ketika kerajaan mengalami masa surut, harta kekayaan akan dijarah habis. Sikap inilah yang mendorong Sunan Pakubowono II selaku pemimpin kerajaan Mataram untuk memutuskan kerja sama dengan Kompeni. Dalam perang melawan VOC, persekutuan Mataram dan Tionghoa dipimpin oleh Kapitan Sepanjang. Sepanjang merupakan tokoh sentral pasukan Tionghoa. Beberapa sumber menyebutnya dengan nama Souw (Oey) Phan Ciang, Wang Tai Pan, atau Tay Wan Soey. Kepandaian Sepanjang dalam menyusun strategi peperangan mampu membuat persekutuan Mataram dan Tionghoa menang melawan Kompeni. Contohnya pertempuran di Welahan, Tegal, Kartasura, Rembang, Jepara.. Babak ketiga bisa dianggap sebagai masa keruntuhan aliansi Mataram-Tionghoa dan memunculkan persekutuan baru antara TionghoaJawa. Pecahnya aliansi Mataram dan Tionghoa disebabkan pemutusan kerja sama sepihak oleh Sunan Pakubuwono II. Akhir tahun 1742, pasukan Tionghoa sering menderita kekalahan perang dan Sunan tidak ingin dirugikan. Keputusan tersebut membuat para bangsawan kecewa hingga membentuk aliansi melawan Sunan. Tionghoa di bawah pimpinan Kapitan Sepanjang menjalin kerja sama dengan para bangsawan dan beberapa orang Jawa asli. Persekutuan Tionghoa dan Jawa menghasilkan kemenangan dalam menaklukkan wilayah Kartasura. Kompeni yang tidak terima akan hal tersebut segera melancarkan perlawanan keras. Aliansi Tionghoa dan Jawa berhasil dipukul mundur dari arena perang. Kapitan Sepanjang yang kalah dalam peperangan berhasil melarikan diri dan konon pindah ke Bali. Sedangkan Sunan Kuning, pemimpin sekutu Jawa, dibuang ke Sri Lanka. Hilangnya kedua sosok pemimpin tersebut membuat gerakan persekutuan Tionghoa-Jawa berakhir karam. Ketidakstabilan ekonomi pascaperang mengakibatkan VOC dituntut untuk segera mengambil kebijakan baru. VOC, yang dalam

hal ini merupakan lembaga besar milik Belanda, mencoba membangun kembali fondasi pertahanan. Perekonomian perlahan menjadi stabil, bentengbenteng yang rusak akibat perang telah mulai dibangun. Pabrik gula yang sempat mengalami kebangkrutan berhasil dirintis kembali. Orang Tionghoa yang tidak termasuk golongan pemberontak menjalankan rutinitas seperti biasanya. Mereka menjadi budak penggerak perekonomian Kompeni. Orang Jawa kembali menjadi tukang kayu dan hanya memperoleh imbalan seperempat dari gaji tukang batu Tionghoa. Sementara, para bekas prajurit Tionghoa dan Jawa berakhir di tiang gantungan dan tembakan senjata. Peperangan yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun menghambat segala aktivitas kultural. Hambatan di sini merujuk pada putusnya interaksi sosial antaretnis dan mandeknya perekonomian masyarakat. Rekonstruksi atas kondisi sosial memungkinkan kuasa berada di tangan Kompeni. Bersama dengan diberlakukannya kontrol sosial dari pihak VOC, masyarakat dipaksa untuk tunduk pada kekuasaan. Narasi besar Geger Pacinan menunjukkan Tionghoa dan Jawa tidak berjuang sendiri dalam mengusir Kompeni. Keikutsertaan etnis lain di luar Jawa dan Tionghoa semakin memperkuat persatuan antarsuku. Rasa senasib sepenanggungan serta kepentingan politik dari para bangsawan menghadirkan satu gerakan yang berdampak besar di tahun 1740-1743. Kompeni yang terkenal dengan armada perang yang kuat, berhasil dipukul mundur tanpa satupun meriam di tangan pasukan Tionghoa dan Jawa. Buku Geger Pacinan tampak seperti sebuah permainan lego yang mencoba membangun diorama persekutuan Jawa dan Tionghoa. Sayangnya, dalam proses penyusunan lego tersebut terdapat beberapa bagian yang berlubang dan salah penempatan. Kurangnya informasi mengenai Kapitan Sepanjang tampak kontras dengan pernyataan di dalam buku. Sepanjang yang disebut-sebut sebagai tokoh penting, justru tidak banyak diperlihatkan perannya sebagai penggerak massa Tionghoa dan Jawa. Narasi besar yang ingin dijelaskan secara runtut mengalami kesalahan penempatan di beberapa bagian. Di antaranya adalah peletakan bab kedatangan Kompeni yang disampaikan di tengah cerita. Sementara pembantaian massal yang terjadi setelah kedatangan kompeni justru diceritakan pada awal cerita. Padahal kedatangan Kompeni merupakan awal kolonialisme di Indonesia. Pembaca akan mengalami kesulitan dalam mengenali skema kejadian Geger Pacinan tersebut. Terlepas dari beberapa kekurangan, hadirnya bab tersendiri mengenai kronologi kejadian menjadi bantuan bagi pembaca untuk menemukan alur dari narasi tersebut. [Ghembrang]

30 April 2013

23


Eureka

Penciptaan Kebenaran Semu Lewat Media Iklan

Iklan tidaklah bebas makna dan nilai. Setiap iklan memiliki kepentingan.

S

eorang ibu digambarkan sedang mengangkat galon air mineral, menyapu, lalu mencuci pakaian dengan detergen Attack Easy. Saat mencuci tiba-tiba si Ibu merasa seperti memiliki 10 tangan yang membantunya mencuci pakaian. Suami dan anak hanya duduk melihat. “Ibu cantik deh kalo lagi nyuci,� kata si anak. Itulah penggalan iklan Attack Easy Kekuatan 10 Tangan yang pernah ditayangkan di televisi. Iklan pada dasarnya memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah murni media promosi dan kedua untuk konstruksi sosial. Agustinus dari jurusan Sosiologi yang lulus tahun 2011 meneliti tentang iklan yang memiliki kepentingan dan tidak bebas nilai. Salah satunya adalah iklan Attack Easy 10 Tangan ini yang ia tuangkan dalam tesisnya yang berjudul “Domestifikasi dan Kekerasan Simbolik terhadap Perempuan�. Domestifikasi adalah membatasi peran wanita hanya di sektor rumahan.

24

balkon

Iklan detergen ini tidak bebas nilai karena menempatkan wanita sebagai pihak yang terdominasi. Agustinus mencoba untuk membongkar wacana domestifikasi dan kekerasan simbolik yang ada dalam iklan tersebut. Ia menggunakan teori kekuasaan dari Foucault dan kekerasan simbolik Bourdieu. Teori kekuasaan menyatakan kekuasaan bisa digunakan untuk menciptakan wacana. Sementara kekerasan simbolik terjadi ketika korban kekerasan tidak sadar bahwa ia menerima kekerasan dan menganggapnya sebagai hal yang wajar. Bourdieu memaparkan konsep habitus yaitu suatu tindakan yang secara terus menerus dilakukan pada kehidupan sosial pada akhirnya mulai diterima sebagai doxa. Doxa adalah sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran tanpa dipertanyakan kebenarannya. Menurut filsuf Perancis ini, kekerasan simbolik lebih berbahaya dibanding dengan kekerasan secara fisik karena berdampak pada pola pikir si korban. Korban telah terdominasi melalui pola pemikirannya dan ia tidak sadar telah terdominasi oleh orang lain. Agustinus menggunakan metode kualitatif dengan analisis semiotika sebagai pisau bedahnya. Semiotika adalah ilmu atau metode untuk mengkaji


tanda yang terdapat pada suatu objek untuk mengetahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Semiotika sekaligus berusaha untuk membongkar mitos dibalik teks maupun gambar. Metode ini bersifat interpretatif sehingga penafsiran subjektif menjadi alat dalam memaknai objek untuk mendapatkan makna. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, ia mengambil materi iklan dari website Kao. Penulis memilih observasi sebagai metode pengambilan data. Iklan yang ditampilkan dalam promosi Attack Easy 10 Tangan menampilkan wanita yang melakukan pekerjaan di sektor domestik (rumahan). Seakan-akan iklan tersebut membenarkan bahwa wanita layak untuk bekerja pada sektor domestik sedangkan pria di sektor publik. Wacana domestifikasi wanita muncul ketika ada dominasi laki-laki terhadap wanita yang sudah ada sejak dulu. Pembongkaran makna iklan Attack Easy ada pada level wacana domestifikasi dan juga kekerasan simbolik. Wanita seolah rela dinomor duakan dari laki-laki melalui iklan tersebut. Mereka melihatnya sebagai hal yang wajar bagi kaumnya sendiri untuk bekerja pada sektor domestik. Mereka tidak menyadari telah menjadi korban iklan yang dibuat oleh pemegang modal. Sehingga tidak mengherankan bila domestifikasi dan penomorduaan wanita menjadi sebuah hal yang wajar dan dapat diterima. Agustinus menganggap hal ini sebagai kekerasan simbolik karena korban secara tidak sadar menerima begitu saja makna dari iklan yang ditayangkan. Agustinus berpendapat, dibalik realitas dalam iklan yang hadir di televisi tersebut muncul sebuah makhluk ala “Leviathan�. Leviathan digambarkan oleh Thomas Hobbes sebagai kekuasaan negara tanpa ada pihak yang mengaturnya. Leviathan datang untuk membawa kebodohan dan telah membawa manusia kedalam dunia simulacrum. Simulacrum adalah dunia “kosong� dan tidak pernah hadir dalam realitas. Pada titik ini penonton tidak mampu lagi membedakan mana realitas dan mana yang bukan. Dalam media bisa diciptakan berbagai macam simulasi. Simulasi adalah penciptaan model-model kenyataan tanpa asal-usul referensi realitas. Simulasi menciptakan model dan makna realitas itu sendiri seperti menciptakan dunia baru. Dunia baru dari simulasi ini tidak ada hubungan apapun dari realitas. Dunia ini seperti dunia yang menjadikan wacana seolah-olah sesuai dengan realitas di dunia yang sesungguhnya.

Baudrillard menyebutnya sebagai hiperrealitas untuk menjelaskan perekayasaan makna dalam media. Kondisi diciptakan sedemikian rupa sehingga realitas semu dianggap lebih nyata, kepalsuan dianggap lebih benar. Dalam dunia simulasi ini, wacana domestifikasi terhadap wanita lebih rawan untuk terjadi. Tidak hanya itu, kekerasan simbolik yang berupa penomorduaan wanita oleh pria menjadi konsekuensi logis dari dunia simulasi ini. Pemilik kapital bebas untuk melakukan representasi realitas karena mereka melalui kapitalnya bisa mendapatkan kekuasaan untuk itu. Kapital menempatkan individu lebih tinggi dari yang lainnya. Bourdieu membagi kapital ke dalam empat jenis yakni ekonomi, sosial, budaya dan simbolik. Kapital yang dimaksud dalam pembuatan iklan ini adalah kapital ekonomi, perusahaan Kao yang menciptakan iklan tersebut. Diakhir kesimpulan tesisnya, Agustinus memberikan catatan kritis tentang tesis yang telah dibuatnya. Catatan kritis menceritakan tentang kelemahan dari penelitian ini. Melalui catatan kritis pembaca diharapkan tidak melihat fenomena yang ditelitinya dengan satu sudut pandang saja. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Agustinus ini kita bisa memahami bahwa iklan ternyata tidak bebas nilai dan penuh kepentingan. Kita bisa lebih kritis dalam melihat iklan. Tidak sekedar mengonsumsinya secara bulat-bulat. Pembaca diharapkan juga mulai sadar bahwa wanita setara kedudukannya dengan pria. Gender hanya pembeda kelamin dan bukan penentu pembagian kerja. [Gilang]

30April April 2013 2013 30

25


Siasat

Dari Alih Jalur sampai Phasing Out

E

mpat tahun sudah Sekolah Vokasi (SV) UGM berdiri. Namun, pengelolaannya tidak kunjung membaik. Dulu, mahasiswa yang merasa dirugikan menuntut untuk dapat ekstensi ke program D4 dan S1. Seakan sudah jengah dengan keputusan yang tidak membawa nasib baik, kini mereka menuntut dihapuskannya program yang dianggap tidak mempunyai prospek yang baik, alias phasing out. Sebelum SV berdiri, program D3 cukup banyak diminati. Pada umumnya, program ini diminati bukan karena prospeknya, namun sebagai jembatan bagi yang tidak diterima di program S1. Harapannya, jika mereka bisa mengikuti program D3, mereka dapat beralih jalur ke S1. Hal itu disebabkan program D3 memang tidak terlalu menjanjikan jika dibanding program S1. Sejatinya, S1 merupakan program yang ditujukan untuk menjadi ilmuwan¬– terutama program studi yang berbasis ilmu murni. Sementara itu, program studi berbasis ilmu terapan ditujukan untuk menjadi tenaga ahli di bidangnya. Sayangnya, tujuan ini tidak sesuai dengan realitas yang kini terjadi. Lulusan S1 tidak sedikit yang mengambil ladang pekerjaan bagi lulusan D3. Dengan demikian, tidak heran apabila program D3 dijadikan jembatan menuju program S1. Masalah semakin bertambah rumit ketika pintu gerbang alih jalur ini dipersempit. Hanya beberapa fakultas saja yang membuka alih jalur. Hal itu pun dilakukan dengan nilai cumlaude dan kuota yang terbatas. Walaupun sejatinya lulusan D3 disiapkan untuk menjadi tenaga kerja –bukan ilmuwan atau tenaga ahli– harusnya kebijakan ini memperhatikan

26

balkon

nasib mahasiswa yang terlibat di dalamnya. Jika memang UGM ingin mengembalikan tujuan program D3 dan S1 pada esensi awalnya, sudah seharusnya dilakukan perbaikan kualitas sumber daya pengajar –beserta sarana dan prasarananya– sebelum mengeluarkan kebijakan mengenai alih jalur ini. Pun jika keputusan tersebut harus diberlakukan, UGM mestinya sanggup menghasilkan lulusan D3 yang mampu bersaing dalam dunia industri. Namun pada kenyataannya, mahasiswa seolah dituntut untuk survive dalam masalah yang saling berkelindan dan mencari sendiri penyelesaiannya. Selain itu, juga harus diperhitungkan kontinyuitas penerimaan lulusan program ini. Perlu pengkajian yang serius terkait dengan dunia kerja yang penuh dinamika. Pengadaan suatu program studi tentu tidak bisa diukur dari beberapa gelintir lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Apalagi kalau hanya mempertimbangkan laku dan tidak ketika suatu program studi dibuka. Jangan sampai pengkajian dilakukan setelah banyak mahasiswa yang terlanjur ‘terjebak’ dalam ketidakpastian prospek, seperti yang terjadi pada program studi D3 Hukum. Jika janji yang diberikan kepada mahasiswa terkait prospek kerja dapat dipenuhi, tentunya tidak perlu ada keputusan suspend dan pengkajian ulang, yang menjadi respon atas tuntutan phasing out. Entah apa dasar yang dipakai saat memutuskan untuk membuka program studi ini awalnya. Apakah demi mengembangkan sumber daya yang ada, atau sekedar karena untung-rugi. Ahmad Syarifudin (Mahasiswa Jurusan Sastra Indonesia UGM 2010)


Siasat

Perlunya Reposisi Sekolah Vokasi

M

elalui Undang-Undang Perguruan Tinggi No. 12 Tahun 2012, diterangkan bahwa pendidikan tinggi dibagi menjadi tiga jenis. Salah satunya adalah pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Melalui program diploma, mahasiswa pendidikan vokasi disiapkan untuk menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Terkait dengan tenaga kerja, pada awal tahun 2012 pemerintah telah melakukan pengaturan mengenai jenjang kualifikasi. Peraturan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Berdasarkan peraturan tersebut, KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang menyandingkan antara bidang pendidikan serta pelatihan dan pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan. KKNI dimaksudkan untuk memaksimalkan tujuan pendidikan vokasi yang menekankan pada penerapan ilmu. Berbeda dengan pendidikan vokasi, pendidikan akademik berorientasi pada pengembangan ilmu. Sementara itu, UGM memiliki pendidikan jenjang kualifikasi yang terhimpun dalam Sekolah Vokasi (SV). Adapun SV ini mewadahi semua program diploma. Saat ini, telah bernaung dua puluh empat program studi (prodi) dalam manajemen SV. Pendirian SV menjadi arahan bagi wisudawan yang siap terjun ke dunia kerja. Jika memperhatikan booklet promosi SV, pada halaman pertama tergambar skydiving dengan parasut SV UGM menuju titik landasan Dunia Kerja. Namun, mahasiswa vokasi yang ingin juga mengembangkan ilmu tidak seharusnya dibatasi. Vokasi bukan hanya dicetak untuk menjadi buruh pekerja. Mahasiswa vokasi pun berhak pula mengembangkan ilmu. Menengok Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, pendidikan menengah kejuruan berfungsi membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu sejalan dengan adanya SV yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan keahlian terapan tertentu di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni,

serta menghasilkan penelitian terapan dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Secara teori, SV pun menjadi wadah bagi lulusan SMK yang ingin mengembangkan pendidikan tingginya untuk mendapat gelar. Dari beberapa prodi SV, terdapat prodi yang pada masa pendidikan menengah tidak memiliki spesifikasinya sendiri. Prodi D3 Kesehatan Hewan, misalnya, semenjak pendidikan menengah belum menjurus ke dalam program studi keahlian. Selain itu, prodi D3 Hukum dan Ekonomika Terapan yang merupakan ranah pendidikan sosial, dalam program akademiknya sudah terkandung ilmu-ilmu praktis. Jika demikian, apa bedanya prodi di pendidikan vokasi dengan pendidikan akademik? Berdasarkan kenyataan tersebut, SV perlu kembali ke posisi semula sesuai dengan tujuan awalnya. Reposisi SV dengan dunia kerja tersebut harus segera dijalin dengan memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan kompetensi kerja. Hal itu bersifat urgen mengingat prospek kelulusan yang belum jelas dari beberapa prodi, seperti prodi Hukum, Kesehatan Hewan, dan Ekonomika Terapan. Selain itu, seluruh prodi SV harus memiliki kemitraan dan kerjasama sehingga dapat membangun relasi dengan dunia kerja. Kesesuaian antara kompetensi kerja dan lulusannya akan menghasilkan lulusan yang tak hanya menjadi pekerja, tetapi juga bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya. Banyaknya mahasiswa yang menginginkan alih jalur ke pendidikan akademik mungkin memang dimaksudkan untuk mengembangkan pendidikannya. Namun, hal itu juga dapat diartikan bahwa pengelolaan SV belum baik sehingga perlu kembali pada posisi awalnya. Bagus Bimo Prakoso (Ketua BEM Sekolah Vokasi 2013-2014)

30 April 2013

27


Komunitas

Secercah Senyum, Cerdaskan Anak Yatim “’Lihatlah dari yang paling mungkin, mulailah dari yang paling mudah dan lakukanlah sekarang,’ kata-kata ini menjadi motivasi Senyum Community dalam membantu anak yatim”

A

lunan musik gitar terdengar dari gedung PKKH UGM, Sabtu (30/3). Indahnya alunan musik mengalahkan suara rintik-rintik hujan di malam itu. Di dalam gedung, para hadirin terkesima melihat seorang gadis kecil memainkan gitar di muka panggung. Dinding di belakang gadis tersebut disoroti cahaya proyektor yang memperlihatkan poster Jogja Setia Fest. “Acara ini adalah salah satu agenda dari program SC,” tutur Lilik Octa Setyawan, panitia acara. Associated Trainer Senyum Community (SC) itu menambahkan, “Senyum Community merupakan suatu gerakan perubahan sederhana yaitu dengan menciptakan senyuman di wajah adik-adik di panti asuhan.” Puluhan orang memenuhi ruang gedung. Mereka menduduki tiga karpet lebar dan puluhan kursi yang telah disediakan. Kebanyakan mereka adalah kakak pendamping anak panti yang tampil. Kakak-kakak

28

balkon

Dokumentasi Senyum Community

pendamping tersebut tergabung dalam SC. Di tengah keriuhan, Octa menyatakan bahwa SC mewujudkan perubahan sederhana dengan berbagai program. Program SC itu berorientasi pada pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Salah satunya, acara Jogja Setia Fest yang merupakan bagian dari program Senyum Talenta Indonesia (Setia). Tujuannya adalah mewadahi karya dan talenta anak panti. SC berharap mampu meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap talenta anak panti. Olgha Nadiatul Haq, mahasiswa Fakultas Hukum 2012 UGM pun mengutarakan hal senada. “Jogja Setia Fest penting sebagai pemantik masyarakat untuk membuat kegiatan yang mewadahi kreativitas anak panti,” ujarnya. Satu persatu pertunjukkan seni ditampilkan anak-anak panti. Penonton memberikan tepuk tangan setelah melihat tari saman oleh beberapa anak Panti Asuhan Aisyiyah. Mereka menarikannya


dengan kompak. Kekompakan itu terbentuk dari latihan rutin sebelumnya. “SC melalui Setia telah mendeteksi bakat apa yang mereka punya kemudian melatihnya,” beber Octa. Setia menjadi kepanjangan tangan dari program Senyum Mengajar Anak Panti (Semangat). Jika Semangat lebih fokus memberikan pendidikan dan pelatihan, Setia menjadi kelanjutan dari pelatihan tersebut. Setelah anakanak panti mendapat pelatihan, program Setia berusaha memberdayakan mereka agar mandiri. Bentuk program Setia selain Jogja Setia Fest, ada Setia Media dan Setia Shop. Setia Media menjadi wadah berkarya anak panti dalam keterampilan menulis. Sementara Setia Shop menjadi wadah pengembangan usaha dan kreativitas anak. SC mendedikasikan dirinya untuk pendidikan dan pemberdayaan anak muda terutama anak panti asuhan. Adanya komunitas ini diawali dengan rasa keprihatinan para pendirinya terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Keprihatinan ini terutama pada bimbingan pengembangan potensi anak muda Indonesia. Gerakannya dimulai dengan mengumpulkan orang yang bervisi sama, yaitu kepedulian untuk mencerdaskan anak bangsa. Anggota komunitas SC kebanyakan adalah mahasiswa dari berbagai universitas di Yogyakarta. Salah satunya Octa, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Keikutsertaan mahasiswa dalam komunitas ini dirasa menjadi langkah yang sangat efektif. Keefektifan ditunjukkan dengan tingginya komitmen dalam menjalankan pelayanan. Salah satu alasannya, mahasiswa tidak memiliki kepentingan pribadi seperti halnya orang yang telah bekerja. “Mahasiswa kebanyakan tidak memikirkan kepentingan lain, sedangkan yang sudah bekerja tentu memiliki banyak kepentingan,” tuturnya. Indah Permata Sari, salah satu Kakak pendamping Semangat, mengungkapkan pembelajaran dilaksanakan dengan menyenangkan. Anakanak diajak untuk terbuka dalam menceritakan permalahan-permasalahannya. Pelayanan yang diberikan SC tersebut berhasil memberikan warna dalam kehidupan panti. “Senyum membawa perubahan di panti, kita mendapat motivasi-motivasi

yang bermanfaat di kehidupan sehari-hari maupun sekolah,”ujar Nikmah, anak Panti Asuhan Al Quddus. Program Semangat yang telah memberikan kepuasan itu dilahirkan dari ketulusannya. Ketulusan SC ditunjukkan dengan tidak adanya keuntungan materiil yang diharapkan dalam setiap kegiatannya. “Jarang ada orang yang mau susah payah berkontribusi dalam komunitas dan membuat kegiatan yang tidak memberi keuntungan pribadi,”tutur Olgha. SC sangat terbuka terhadap orang-orang yang ingin berkontribusi dalam setiap kegiatannya. “Kalau kita punya tenaga, bantu dengan tenaga, kalau punya uang bantu dengan uang,” ungkap Indah. Baik tenaga maupun uang sama-sama penting untuk menghidupi SC dalam melaksanakan programprogramnya. Dalam melaksanakan programnya, SC selalu percaya dengan kata-kata, “lihatlah dari yang paling mungkin, mulailah dari yang paling mudah dan lakukanlah sekarang!” Setiap komunitas pasti memiliki berbagai permasalahan, begitu juga SC. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya komitmen anggota kepada SC. “Banyak anggota yang keluar masuk seenaknya,” beber Octa. Hal ini menyebabkan SC melakukan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Kebijakan untuk mengatasi permasalahan SC adalah dengan memperbaiki sistem penerimaan. Sistem penerimaan anggota yang semula tanpa kontrak diubah dengan diadakanya kontrak tertulis beserta ketentuan yang telah disepakati. Sistem ini terbukti cukup efektif dalam mangatasi masalah. “Mereka menjadi lebih bertanggung jawab akan kewajibannya karena diberlakukannya sistem kontrak,”tambahnya Pada penghujung acara Jogja Setia Fest, semua panitia bersiap berkumpul untuk mengadakan penutupan. Mereka memberikan standing applause untuk menutup acara tersebut. Sebelum mengikuti instruksi berkumpul, Octa mengungkapkan harapannya terkait SC. “Kami berharap bisa menjadi sahabat yang baik bagi adik-adik dan semua kendala dapat terkendali,” harapnya. [Onto, Tya] Dokumentasi Senyum Community

30 April 2013

29


Opini

Unit Kudu Menang “Nantinya Direktorat Kemahasiswaan akan melakukan rasionalisasi, mana UKM yang sehat dan tidak sehat. Apalagi UKM yang overlap, yang hanya beda nama, beda perguruan. Itu berikutnya jelas tidak akan kami SK-kan kembali.” (Direktur Kemahasiswaan UGM, Senawi)

L

ontaran pernyataan Senawi di RAT XXXI Koperasi “Kopma UGM” inilah yang menjadi pangkal wacana baru, rasionalisasi UKM. Wacana yang sama kembali diutarakan Senawi dalam dialog aspirasi dana KIK di hadapan para perwakilan UKM di gelanggang. Rasionalisasi yang dimaksud Dirmawa berupa penghapusan, peleburan, atau pembentukan unit baru bagi UKM yang “tidak memenuhi syarat.” Syarat tentang hal ini memang masih digodok, namun para pegiat gelanggang tentu sudah mulai menebak-nebak arah berpikir Dirmawa. Sinyalemen paling kuat, tentu saja ancaman rasionalisasi karena bidang kegiatan UKM yang saling tumpang tindih (overlap). Hal ini sebenarnya tidak cuma menyasar UKM yang “hanya beda perguruan” saja. Selain beladiri, saat ini UGM juga mewadahi aktivitas pers, kesenian Jawa, dan penelitian tidak hanya di satu UKM. Mereka ini juga harus mulai jeli membaca arah kebijakan baru Dirmawa. Sinyalemen lain yang bisa dicermati adalah adanya ketentuan pengajuan anggaran tambahan UKM dengan melampirkan keterangan prestasi. Ini dapat dipahami, UKM yang minim prestasi harus siap-siap dirasionalisasi. Artinya, mau ada berapapun UKM di bidang yang sama, sebenarnya tidak jadi soal. Asalkan, setoran prestasinya bagi UGM tetap rutin dan lancar. Dengan dasar ini Dirmawa akan mengelola UKM berdasarkan logika bisnis. UKM yang dipertahankan hanya yang menguntungkan citra UGM saja. Dirmawa tidak akan mengongkosi UKM hanya demi menampung minat dan bakat mahasiswa. Harus ada timbalbalik, yaitu dengan deretan prestasi mentereng demi kebesaran nama UGM. Jelas, yang dimaksud adalah

30

balkon

prestasi yang terlihat fisiknya, baik dalam rupa piala, piagam, maupun sertifikat. Bagi Dirmawa dan UGM, semakin sering juara, semakin bagus. Sebaliknya bagi UKM, logika prestasi tentu tidak rasional. Ini hanya akan menguntungkan bagi UKMUKM olahraga yang populer dan seni pertunjukan. Bidang-bidang inilah yang mudah diterima masyarakat dan rutin menggelar beragam kejuaraan. Untuk UKM-UKM yang jarang memenangi kejuaraan, harus mulai mengambil langkah antisipasi. Apalagi untuk kluster kerohanian, siapsiap saja menggigit jari. Mereka jelas tidak mungkin rutin mendulang prestasi untuk UGM. Hal itu disebabkan basis ikatan anggota kluster ini adalah komunitas¬–mirip komunitas-komunitas kedaerahan yang jamak dijumpai di UGM. Logikanya menjadi tak rasional jika Dirmawa berharap semua UKM rutin mendulang prestasi. Apa iya, nantinya harus digelar turnamen doa hanya agar kluster kerohanian dapat mempertahankan statusnya sebagai UKM? Sayang sekali jika pemaknaan UKM nantinya hanya sebatas Unit Kudu Menang. UKM sejatinya adalah “tempat sampah” saat kejumudan dunia perkuliahan tengah menyapa mahasiswa. Disinilah keliaran ekspresi mahasiswa bisa ditumpahkan sesuai dengan hobi dan minat mereka yang beragam. Saat semua UKM dituntut mengejar nilai-nilai kompetisi, akan dikemanakan nilai-nilai kerjasama dan kolaborasi? Jika nantinya antarunit yang dinilai overlap harus saling gasak untuk mempertahankan status sebagai UKM, masih bergemakah jargon “Gelanggang Untuk Semua?” Dengan demikian, akan jauh lebih bijak jika Dirmawa justru dapat membangun infrastruktur baru dan menambah jumlah UKM tanpa perlu menghapus UKM yang sudah ada. Soal dana, tentu bisa diupayakan. Bukankah Dirmawa sedang memegang dana disinsentif KIK Rp 1,8 miliar yang dialokasikan untuk UKM? M. Ageng Yudhapratama R. (Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi UGM, anggota UKM Koperasi “Kopma UGM”) Redaksi menerima opini mahasiswa seputar kampus UGM yang ditulis maksimal 3500 karakter. Kirimkan opini kamu ke balairungpress@gmail.com atau langsung ke Redaksi Balairung di Kompleks Perumahan Dosen, Bulaksumur B-21.


30 April 2013

31


Gores

32

balkon


Interupsi

Hikayat Vokasi Saya teringat ketika masa pencarian sekolah lanjutan selepas SMA. Banyak perguruan tinggi memajang prestasi institusinya, menarik minat calon pendaftar yang baru terserang euforia kelulusan. Saya pun teringat satu prinsip ketika itu: ‘jangan percaya kuliahan yang pamer-pamer selebarannya.’ UGM selalu tidak banyak pamer prestasinya. Bahkan selebaran dari kampus kerakyatan ini bisa dibilang langka. Pada tahun saya, 20 ribu-an pendaftar berebut 4 ribu kursi. Sekolah Vokasi bak muncul sebagai solusi bagi yang tak lolos seleksi. Program yang dahulu bernama Diploma 3 ini sangat diminati. Periode pendaftarannya diadakan setelah pengumuman program S-1. Ujiannya, kata seorang kawan, lebih mudah dari program sarjana. Sekolah Vokasi lalu menjadi saluran bagi pendaftar yang tidak diterima, tetapi sangat ingin berkuliah di kampus ini. Kata vokasi berarti pendidikan yang berkonsentrasi pada praktik untuk memenuhi kebutuhan industri. Kalau begitu, bisa disimpulkan bahwa sekolah vokasi hanya cocok untuk ranah ilmu pasti. Nah uniknya, di kampus ini ada program vokasi yang berranah ilmu sosial. Vokasi Hukum namanya. Ya, terang saja muncul pertanyaan

mengenai perlunya program ini dibuka. Apa iya industri di negara ini sangat butuh lulusan hukum program vokasi? Kata kawan saya lagi, lowongan pekerjaan untuk program vokasi ini sedikit. Tambahnya, terang saja sedikit, wong sejak berdiri akreditasinya masih C. Dan itu tidak dipamerkan di selebaran. Kasihan sekali mahasiswa program ini. Memang sih, ada atribut UGM yang sudah terkenal seantero negeri. Tapi kalau setelah lulus susah kerja, apa atribut ada gunanya? Kenyataannya, belum luluspun mahasiswa vokasi sudah miris keadaannya. Fasilitas kuliahnya sangat merakyat. Tak sepadan dengan uang semesteran yang lebih mahal daripada program S-1. Saat mereka lulus pun, sama-sama bersaing cari kerja dengan lulusan sarjana. Ah, untung, orangtua saya tak pernah menemukan selebaran program ini kemudian memaksa saya untuk mendaftarkan diri. Eh, tunggu dulu, kalaupun ada selebaran dari program ini, prestasi apa, ya, yang dipamerin?

[Penginterupsi]

Sudut

+ Dosen tetap D3 Hukum cuma satu orang. - Masih banyak lowongan berarti?

+Vokasi tujuannya mencetak lulusan siap kerja. - Siap saingan dengan sarjana juga! + Kekhawatiran akan prospek kerja menjadi alasan utama penutupan. - Andai ada ikatan dinas.... Balairung/Anis

30 April 2013

33


Surat Pembaca Ralat Maaf sebelumnya. Saya sering mengunjungi balairungpress.com karena kadang saya tidak kebagian Balkon versi cetak. Saya mohon dengan sangat edisi yang tidak atau belum di-upload untuk segera di-upload. Jika bisa, dari edisi yang duludulu juga. Atas perhatiannya, terima kasih. Salam persma! Untung Prasetyo (uptovegetarian@xxxxx.xxx)

Baik, Mas Untung. Terima kasih atas perhatian dan sarannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera kami unggah. Salam persma!

34

balkon

Ralat untuk Balkon edisi 138, rubrik Sosok, halaman 20-21 yang mengangkat tokoh pustakawan Ali Minanto. Di paragraf enam dijelaskan bahwa Ali adalah anggota Asosiasi Pekerja Informasi Sekolah Indonesia (APISI), padahal Ali bukanlah anggota asosiasi tersebut. Terdapat kesalahan pada paragraf sepuluh, di kalimat pertama yang berbunyi: ”Tahap asimilasi tidak dapat dipisahkan dari peran seorang pustakawan.” Kalimat yang benar adalah: “Tahap diseminasi tidak dapat dipisahkan dari peran seorang pustakawan”. Istilah diseminasi sendiri diartikan Ali sebagai ‘proses persebaran’, yaitu berupa persebaran ilmu pengetahuan yang menurut Ali menjadi peran pustakawan.


30 April 2013

35


36

balkon


Balkon 139