Pantau edisi20160416

EDISI.15 Thn II 20-06-2016

Harga @Rp.10.000

Ahok Berharap Bupati Purwakarta Jadi Gubernur Jabar

PANTER | Jakarta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyapa Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dalam Musyawarah Daerah Partai Golkar, Minggu (19/6/2016). Basuki mendoakan Dedi bisa menjadi salah satu calon dalam Pilkada Jabar dan terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat selanjutnya.

“Di sini hadir juga Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, ini teman saya nih. Kita harapkan Kang Dedi juga bisa jadi Gubernur Jabar nantinya,” ujar pria yang akrab disapa Ahok dari atas panggung, di Kantor

DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni Raya, Minggu (19/6/2016).

Dedi merupakan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. Dia hadir juga dalam Musyawarah Daerah Partai Golkar DKI Jakarta hari ini. Dalam Musda hari ini, Partai Golkar juga akan mendeklarasikan dukungan kepada Ahok sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI 2017.

“Kalau saya terpilih, Kang Dedi terpilih kan bisa jadi lebih dekat karena sudah teman,” ujar Ahok.

PANTER | PURWAKARTA, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi memanggul beras sendiri dan membawakannya ke rumah warganya yang tengah kesulitan. Warganya tersebut bernama Abidin, warga Salam Mulya, Pondok Salam.

Warga yang beberapa waktu lalu mengirimkan pesan singkat kepada SMS Center 08121297775 yang telah dibukanya sejak tahun 2008.

“Dia mengeluhkan pekerjaan dan

tidak memiliki beras,” ungkap Dedi di akun twitternya, Menyikapi pesan singkat tersebut, Dedi pun langsung berkunjung ke rumah Abidin untuk mengecek kondisi sebenarnya, sambil memikul sekarung beras untuk Abidin.

Ternyata, Abidin tinggal di sebuah rumah permanen bersama orangtuanya dan tujuh saudaranya. “Pernah bekerja sebagai buruh dan Tapi, karena musim yang tidak menentu dia pun berhenti menjadi kuli pacul, saudara lainnya menganggur, dan orangtuanya sering sakit.

“Abidin hanya satu di antara ribuan orang yg menggunakan layanan SMS center seringkali ada juga yg iseng menggunakan layanan ini.

Sering ada yg curhat via sms center karena diputusin pacar juga berkeluh kesah karena berkali-kali ditolak gebetan *ampun*,” urai Dedi. (uky)

2 Redaksional

Pemerintah Akan Memanfaatkan Media Online, Untuk Mengakses Aktifitas Daerah Oleh. Deddy Djumhana,S.Komp

Pemanfaatan media online oleh pemerintah merupakan hal positif dengan menyampaikan seluruh program secara terbuka, juga masyarakat akan bisa turut serta dalam pembangunan.

“Dengan transparansi, secara digital, pemerintah dan masyarakat umum dapat mengakses apa saja yang terjadi di pemerintahan pusat dan daerah.

Jadi masyarakat tidak buta tentang APBD, program pemerintah, anggarannya dicairkan kemana ?

Efek dari transparansi online , pemerintah akan lebih dipercaya oleh masyarakat .

Partisipasi masyarakat juga akan semakin meningkat.

“Contohnya Jakarta saja dengan transparansi begitu banyak masyarakat yang tinggal di luar negeri pulang untuk ikut serta membangun Jakarta.

Efek positif bagi Indonesia dan daerah secara khusus akan dirasakan bagi kemajuan bangsa .

Peran serta Menkominfo sangatlah di butuhkan

dalam mencerdaskan anak bangsa menuju bangsa yang maju menkominfo juga harus banyak melakukan pendidikan pada media massa online dengan tidak memberatkan atas perijinan dan memudahkan pendaftaran bagi media massa online agar segera mendapat bimtek yang sudah di siapkan agar tidak melanggar dalam pewartaan.

“Ini jangka panjang bagi pemerintah menghadapi globalisasi teknologi.

Di Jakarta saja dua tiga tahun baru kelihatan.

Awalnya orang berfikir itu program gila. Ngapain seperti itu,” ungkap Budi yang kini menetap di Jakarta.

Apalagi program pemerintah didukung swasta seperti raksasa seluler dalam negeri semakin ringan tugas pemerintah mencerdaskan anak bangsa.

Dengan tekad sama-sama memajukan dan membangun bangsa, maka pekerjaan berat tersebut akan terasa semakin ringan.

Revolusi Mental: Membangun Jiwa Merdeka Menuju Bangsa Besar “Dalam kehidupan sehari-hari, praktek revolusi mental adalah menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong.”

“Revolusi Mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala.”

Itulah adalah gagasan revolusi mental yang pertama kali dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1956. Soekarno melihat revolusi nasional Indonesia saat itu sedang mandek, padahal tujuan revolusi untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya belum tercapai.

Revolusi di jaman kemerdekaan adalah sebuah perjuangan fisik, perang melawan penjajah dan sekutunya, untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kini, 70 tahun setelah bangsa kita merdeka, sesungguhnya perjuangan itu belum, dan tak akan pernah berakhir. Kita semua masih harus melakukan revolusi, namun dalam arti yang berbeda. Bukan lagi mengangkat senjata, tapi membangun jiwa bangsa.

Membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku

agar berorientasi pada kemajuan dan hal-hal yang modern, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Kenapa membangun jiwa bangsa yang merdeka itu penting? Membangun jalan, irigasi, pelabuhan, bandara, atau pembangkit energi juga penting. Namun seperti kata Bung Karno, membangun suatu negara, tak hanya sekadar pembangunan fisik yang sifatnya material, namun sesungguhnya membangun jiwa bangsa. Ya, dengan kata lain, modal utama membangun suatu negara, adalah membangun jiwa bangsa.

Inilah ide dasar dari digaungkannya kembali gerakan revolusi mental oleh Presiden Joko Widodo. Jiwa bangsa yang terpenting adalah jiwa merdeka, jiwa kebebasan untuk meraih kemajuan. Jiwa merdeka disebut Presiden Jokowi sebagai positivisme.

Gerakan revolusi mental semakin relevan bagi bangsa Indonesia yang saat ini tengah menghadapi tiga problem pokok bangsa yaitu; merosotnya wibawa negara, merebaknya intoleransi, dan terakhir melemahnya sendisendi perekonomian nasional.

Dalam kehidupan sehari-hari, praktek revolusi mental adalah menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya

semangat gotong royong. Para pemimpin dan aparat negara akan jadi pelopor untuk menggerakkan revolusi mental, dimulai dari masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L). Sebagai pelopor gerakan revolusi mental, pemerintah lewat K/L harus melakukan tiga hal utama yaitu; bersinergi, membangun manajemen isu, dan terakhir penguatan kapasitas aparat negara.

Gerakan revolusi mental terbukti berdampak positif terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ada banyak prestasi yang diraih berkat semangat integritas, kerja keras, dan gotong royong dari aparat negara dan juga masyarakat.

Pemberantasan ilegal fishing, pengelolaan BBM lebih bersih dan transparan, pembangunan pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara, pembangunan tol trans Jawa, trans Sumatera , dan Kalimantan, adalah sedikit hasil dari kerja keras pemerintah Presiden Jokowi. Ke depan, gerakan revolusi mental akan semakin digalakkan agar sembilan agenda prioritas pemerintah yang tertuang dalam Nawa Cita bisa terwujud.

(Tim PKP-Kemenkominfo)

Susunan Redaksi

Pemimpin Perusahaan : Surachman, Pemred : Deddy Djumhana S.Kom - Pembina dan Penasihat : Wilson Lalengke, Jepri Nainggolan , Redaktur : Wandy Sikun ,Usep, SPD,SGa,MM , Rengga K Ismail , S.Riyanto, Penasehat hukum : Agung Kurniawan S.H ,MM, MHum , Leo Prihadiansyah S.Sos, S.H, Redaktur Pelaksana : Jamaluddin, Tata Usaha dan Managemen: Rosana Zaenab Jakarta : Rizky Verdian , Reyland Steven Tampubolon, Tri Haposan Kobul, Depok : Samsul Bahtiar, Ashary Rahmadan, Rommy Chandera, Bogor : Lukman Achmad Fauzi, Sukabumi : Usep, SPD, SAg, MM , Eddy Faisal Tagor Harahap ,Tanggerang: Uki Amir Bayu Priyanto, Paneglang : Zainal Setiawan , Jawa Tengah Antok, Jawa Timur Hariyadi , Lamongan Hadis Ziwa ,Probolinggo Agung budi S.sos. Yusron Fuadi Solehudin, Malang Raya Yusron Fuadi ,Pasuruan Siti Fatimah, Lumajang Sudarsono Kep.Riau . Doro Ayu , Serdang Bedagay, Muhammad Yusuf, Edy Sanjaya Lubis .Labuan Batu PAD.Dedi , Husein Mubarok , Kalimantan Tengah ,Andre F Andy, Achmad Tajudin Nor, Kalimantan Timur . Bambang Wahyuni , Iwan Sianturi, Tommy Sijabat, Barito Selatan Marwan R, Murung Raya Thomas Wanly Katingan Supardi S. Depung,Kota Waringin Barat Hartono Pulang Pisau Albert Rantes ,Pulang Pisau Sunardi Kuala Kapuas Topan Lawi ,Kota Palangka Raya Pridei Susanto Lamandau Edy Franklin, Kota Waringin Timur Agustinus, SE, Gorontalo . Haidar Abdurahman, Pudin Abudi, Mohamad R.Lone ,Jafris Abdullah,Tatang Lakoro , Sulsel Saiful, syahtudin Syam Hadade, Andi, S.An Biro Palopo Fredi Suade, Luwu Utara Yasir, Aswandi, Luwu Timur Arsad, Manado Dovano zhali, Bolmut Yadi Daeng Maladja, Jufri Makalunsenge ,Bahar Damang ,Milham Lakota, PT. Selaras Sulusi System Rukan Graha Cempaka Mas Blok B-26 Jl. Letjen Suprapto , Kemayoran, Jakarta Pusat Jakarta 10640 Studio Multimedia Informasi : Jln. Alpukat No.76 Beji Kota Depok - Phone - 081281379596 , Website : www.pantauterkini. com @mail : redaksipanter@gmail.com No Rek BCA A/N Deddy Djumhana 7150860835

3 TIPIKOR Ketua Format Berikan Jempol Terkait Dugaan Korupsi di PPK KPU Kota Depok untuk Kajari Kota Depok

DEPOK – Terkait dengan Pernyataan Kejari kota Depok atas kasus dugaan Korupsi di Komisi Pemlihan Umum kota Depok dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana sosialisasi pemilihan Pilkada pada tahun 2015 lalu.

Selain jadi tersangka, PPK itu pun telah dicekal oleh penyidik dari lembaga penegak hukum tersebut. Sayangnya, identitas PPK tersebut masih dirahasikan oleh kejaksaan dengan alasan masih dalam proses penyelidikan. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Yudha P Sudijanto mengatakan, bahwa penetapan tersangka terhadap PPK KPUD itu sejak awal Maret 2016, lalu.

“Saya berikan apresia baik pihak kejari Depok jika sebab masih dalam penyidikan dan harusnya semua aktifitas menyangkut kewenangan kejaksaan dapat melaksanakan itu “ papar Leo pada Panter Banyak penyelewengan yang tercecer bersentuhan dengan aturan dan hukum dan menyangkut aset serta pendapatan asli dae-

rah yang kurang di soroti seperti pajak retribusi, pajak kekayaan alam dan Aset yang sudah ada tinggal pemerintah bisa mencium tidak pendapatan daerahnya , ini juga di paparkan pada wartawan panter “Mari kita pantau terus kasus KPUD Depok yang menurut pihak kejaksaan masih dalam penyidikan, memang banyak yang harus dipelajari bukti bukti memang terjadinya korup dalam penyidikan team kejari. “ papar Leo Prihadiansyah selaku Ketua Format.

Di lain berita dimana dari penelusuran dan bukti yang didapatkan adanya bukti pelanggaran yang dilakukan, yaitu merubah pengadaaan barang dan jasa dari lelang menjadi penunjukan langsung (PL). ”Kesalahan yang kami dapatkan adalah merubah lelang menjadi PL dan menunjuk Big Daddy sebagai pengerja dana sosialisasi Pilkada, ”kata Yudha yang masih merahasiakan identitas tersangka kepada wartawan.

Yudha menjelaskan, sebelum menetapkan PPK KPUD menjadi tersangka, pihaknya terlebih dahulu memeriksa 18 saksi. Dimana, para saksi tersebut merupakan petinggi dan pegawai KPUD Depok sendiri.

Pemeriksaan intensif dalam mengumpulkan keterangan dikerjakan penyidik Kejari sejak awal Januari 2016, lalu.

“Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta data dokumen yang kami dapat akhir ditemukan pelanggaran dana sosialisasi Pilkada pada tahun 2015 yang mengarah kepada PPK. Dalam waktu dekat ini PPK tersebut akan dimintai ketarangan, ”ujarnya.

Menurutnya, pemanggilan terhadap PPK KPUD Depok sangat diperlukan dalam menyelidiki kasus tersebut. Mengingat anggaran sosialisasi Pilkada 2015 yang digelontorkan itu mencapai Rp2,2 miliar dari APBD Kota Depok untuk dipublikasikan ke masyarakat dengan menggunakan

media massa. Namun, kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa milik pemerintah ini dialihkan menjadi PL oleh PKK dalam mengeruk untung besar dari agensi iklan (Big Daddy,red) yang ditunjuk mengerjakan paket pekerjaan tersebut.

“Penyalahgunaan jabatan yang membuat dugaan korupsi ini terjadi. Dalam PP No 72 Tahun 2014 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah nominal paket diatas Rp 200 juta harus lelang. Jika dibawah besaran aturan itu maka ditetapkan sebagai PL, dan ini justru malah dibalik aturan itu.” ujar Yudha. Yudha mengakui, jika pihaknya sudah memberikan cekal dan kembali menjadwal ulang pemeriksaan terhadap PPK KPUD Depok.

Hal itu menyusul dua kali pemanggilan terhadap PPK KPUD Depok tidak dihadiri dengan alasan sakit. Karena itu oekan depan pihaknya pun sudah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan terhadap PPK lembaga penyeleggara pemilihan kepala daerah ini. Sementara itu, Komisioner KPUD Kota Depok, Nana Sobarna mengatakan, PPK yang menangani bidang sosialisasai Pilkada 2015 tersebut adalah Fajri Asrigita Fadillah.

Namun, pihaknya belum mendapat informasi kalau PPK ditetap sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana sosialisasia ke media massa yang menggunakan jasa agensi Big Daddy itu.

Dia hanya berharap penyelidikan kasus tersebut harus dapat dituntaskan oleh lembaga penegak hukum tersebut tanpa tebang pilih. “Kami belum terima informasi kalau Fajri ditetapkan tersangka oleh Kejari. Yang kami minta pengusutan ini harus tuntas dan adail. Sudah hampir dua bulan kasus ini berjalan, yang penting kami kooperatif.

Perkembangannya kami tidak tahu,” pungkasnya.(dj)

pemerintah, heranki juga mengapa dibiarkan itu,” ujar Bima (bukan nama sebenarnya) dengan logat Makassarnya.

Warga sekitar, termasuk pengurus PPWI Makassar yang rumahnya bertetanggaan dengan bangunan tersebut, dibuat meradang selama bertahun-tahun. Mereka amat terzolimi akibat rusaknya bangunan rumah mereka saat pembangunan gudang tanpa IMB itu, hingga saat ini ketika hilir-mudik kendaraan pengangkut pupuk ke gudang dimaksud. “Kami amat terganggu dengan pembangunan gudang itu, bukan hanya tanpa IMB, tapi juga menempati tanah negara dan tanpa dokumen Amdal (Analisis Dampak Lingkungan),” kata Muhammad Ali, warga setempat yang juga adalah Ketua PPWI Makassar.

Melalui pesan WastApp-nya, Walikota Makassar menjanjikan untuk memperhatikan keluhan warga, dan akan menindaklanjutinya sesegera mungkin. “Melalui WA-nya, Walikota Makassar menjanjikan akan melakukan penindakan, sejak dari bulan Juni 2015. Namun, sampai sekarang sudah berpuluh-puluh pesan yang dikirimkan ke beliau, namun hanya mendapat balasan yang kata anak gaul cuma PHP (Pemberi Harapan Palsu),” imbuh Muhammad Ali. Lebih parahnya, tanggal 23 Maret 2016 lalu, Ketua PPWI Makassar mendatangi Kantor Lurah Mamajang Dalam, namun Lurah tidak ada. Menanggapi keluhan sang Ketua PPWI tersebut, staf Kelurahan Mamajang Dalam mengatakan bahwa pihaknya sudah berusaha maksimal dalam menertibkan keberadaan gudang tersebut.

“Kami sudah maksimal melakukan peneguran, namun beking yang punya gudang orang atas di Pemkot Makassar,” kata staf kelurahan yang tidak mau disebutkan namanya. Ironis sekali sindikat gudang dengan orang Pemkot Makassar itu.

Dari pengakuan mandor bangunan gudang pupuk tersebut kepada KOPI, mereka sudah beberapa kali didatangi oleh orang Kelurahan, Kecamatan serta dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan. Sambil tersenyum, mandor berkata, “Biasalah, bos yang atur semua, biar tidak punya IMB, bangunan jalan terus.’’ Benar-benar mafia kelas kakap yang bercokol di pemukiman warga.

Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 20/2010 tentang Larangan Gudang dalam Kota dan Perda Nomor 13/2009 tentang Kawasan Pergudangan Terpadu hanya isapan jempol semata, tidak diindahkan oleh pemilik bangunan gudang itu. Begitu pula dengan pernyataan Wali Kota Makassar, Ramdhan Pomanto yang menegaskan Izin Mendirikan Bangunan tak boleh dikeluarkan apabila pengusaha tak memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) tidak dihiraukan sama sekali, ibarat walikota memerintahkan rombongan sapi bebal untuk masuk kandang. Faktanya, banyak bangunan di Kota Makassar yang melanggar aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Abdul Wahab Tahir, Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar mensinyalir telah terjadi sogok-menyogok dalam pegurusan IMB di Kota Makassar. “Kasus pembangunan gudang tanpa IMB dan menyalahi peraturan yang ada mengindikasikan adanya praktek sogok-menyogok antara pengusa dengan oknum Pemerintah Kota Makassar,” kata Abdul Wahab ketika dimintai komentarnya.

Usaha warga tidak akan pernah berhenti.

Melaui perwakilan PPWI Makassar, warga akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Makassar terhadap pemilik gudang dan Pemerintah Kota Makassar terkait pembangunan gudang dalam kota, tanpa IMB, pencaplokan tanah Pem-

Walikota Makassar Gelapkan Ijin IMB dan Amdal Gudang

Makassar telah berulang kali mendatangi Lurah Mamajang Dalam, Camat Mamajang dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar untuk menyampaikan keberatan warga atas pembangunan gudang tanpa IMB di pemukiman warga. Tidak hanya itu, usaha PPWI Makassar juga telah dilakukan dengan menyurati Walikota Makassar, serta mengirimkan laporan melalui nomor kontak HP/WA sang Walikota.

Aneh bin ajaib, persoalan pembangunan gudang oleh UD Tani Beru, yang kemudian berubah nama UD Sukatani di Jl. Veteran Selatan No. 361 Makassar itu seakan angin lalu saja. Padahal, menurut keterangan aparat setempat yang meminta namanya disamarkan, bahwa bangunan gudang itu juga telah mengambil tanah milik Pemerintah Daerah Makassar, alias sebagian bangunan menggunakan tanah pemerintah. “Gudang UD Sukatani itu tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan berdiri di atas tanah

kot Makassar, perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan pemilik gudang dan Pemkot Makassar. Perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi warga sempadan atas rusaknya rumah mereka dan terganggunya kenyamanan serta kesehatan lingkungan hidup warga.

Ketika dimintai pendapatnya atas kasus ini, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke berujar singkat, Walikota Makassar itu buta dan tuli, perlu berobat ke spesialis THT. “Walikota seperti itu tergolong orang buta dan tuli, matanya celik tapi tidak melihat, telinganya berdenging tapi tidak mendengar.

Suruh ke dokter THT dia itu,” ujar Wilson [KOPI]

4

Balikpapan Dugaan Korupsi Lahan RPU, Rizal Effendi : Sudah Ditangani Kepolisian Tunggu saja Penyidikan

Balikpapan - Dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan lahan rumah potong unggas (RPU) di kawasan KM.13, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara semakin ramai dibicarakan masyarakat. Walikota Balikpapan, Rizal Effendi menuturkan bahwa tindakan tersebut sudah ditangani oleh kepolisian.

Saat ditemui diruangannya pada Kamis 3 Maret 2016, Rizal mengatakan bahwa kejadian ini terus dikembangkan. Menurut Rizal kalau dari secara administrasi prosedur sudah benar namun dirinya belum mengetahui apa yang akan menjadi temuan dari kepolisian.

“Pengadaan RPU itu sudah dilakukan melalui proses tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Tapi jika ada temuan lain dari pihak kepolisian kita belum tahu,” Kata Rizal.

Rizal menjelaskan bahwa proses pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai yakni pembebasan lahan tersebut harus berdasarkan hasil penilaian appraisal. Pasalnya pembebasan lahan RPU tersebut harus berpedoman pada penetapan harga appraisal dan hal tersebut diakuinya sudah dilakukan.

“Itu kita lewati dan bahkan katanya realisasinya dibawah harga appraisal, sedangkan harga appraisal berpatokan dengan harga tertinggi. Tapi apakah ada naik harga atau

HMI Cabang Balikpapan Demo Desak Pemerintah Hentikan Komersialisasi Pendidikan

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Balikpapan menggelar demonstrasi didepan kantor DPRD Balikpapan pada Rabu, 04 Mei 2016. HMI Cabang Balikpapan menuntut Pemerintah kota untuk menghentikan komersialisasi pendidikan.

Kordinator Lapangan, Hamzah menutur-

kan bahwa saat ini masih dikeluhkan terkait komersialisasi pendidikan yakni salah satunya adalah penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS). Padahal sejatinya hal itu harusnya tidak diperjual belikan kepada para siswa.

“Memang hari ini pendidikan gratis, tapi masih banyak yang tidak gratis. Seperti pen-

apa, kita belum tahu,” Tabah Rizal.

Diketahui bahwa sesuai dengan informasi, pengadaan RPU itu ditetapkan sebesar Rp.2,5 milyar melalui APBD Balikpapan.

Namun dalam pelaksanaannya ditetapkan menjadi Rp12,5 milyar. Akan tetapi realisasinya dibawah harga yang sudah ditetapkan.

Dalam hal ini Asisten III Kota Balikpapan, Chaedar menambahkan, bahwa dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) yang diterbitkan pada Juni 2014 lalu sudah mencantumkan untuk pengadaan lahan RPU sebesar Rp12,5 milyar dan angka tersebut tidak boleh bergerak.

Menurut Chaedar, berdasarkan ketersediaan dana, tim anggaran pemkot menginformasikan kepada SKPD untuk menyusun program kerjanya termasuk program anggaran yang disesuaikan dengan pagu anggaran murni 2014.

Dipihak DPKP Balikpapan sendiri telah membahas anggaran hingga mencapai kesepakatan, dana yang digunakan untuk RPU hanya Rp2,5 Milyar karena mempertimbangkan defisit yang dialami kota Balikpapan.

“Dirasionalkan lagi turun jadi Rp2,5 M. Akhirnya kita buat itu yang disebut dengan asistensi RKA (Rencana Kerja Anggaran),” Jelas Chaedar.

Saat menajabat sebagai kepala DPKP Balikpapan, Chaedar mengaku telah melakukan pembahasan dengan DPRD Balikpapan jualan LKS, itu kan semestinya sudah tidak ada. Itu kan sudah diatur dalam perda di Balikpapan,” ujar Hamzah.

Tak hanya itu, HMI juga mengkritisi pemerintah terkait eksploitasi anak. Pasalnya HMI menilai masih banyak terjadi eksploitasi terhadap anak yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab namun masih dinilai belum maksimal ditangani oleh pemerintah.

“Masih banyak eksploitasi anak yang dilakukan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Semestinya didalam UUD pasal 34 itu setiap fakir miskin atau anak jalanan wajib dipelihara oleh pemerintah. Tapi faktanya ketika ditangkap oleh satpol PP hanya diberikan surat keterangan, itu tidak membikin jera,” tambah Hamzah.

Hal itulah yang membuat HMI mengingkan DPRD dalam hal ini komisi IV untuk turun langsung kejalan agar mengetahui kondisi yang sebenarnya. HMI berharap pemeritah bisa segera melakukan reformasi pendidikan yang saat ini masih dinilai tidak maksimal.

“Pemerintah melakukan reformasi pendidikan, menghilangkan perdagangan pendidikan, pemerataan pendidikan, sarana dan infrastruktur lebih diperbaiki lagi. Komisi IV seharusnya turun kejalan lebih mengontrol lah,” pungkas Hamzah.(toms)

JPKP Balikpapan melakukan pendampingan warga tidak mampu.

PANTER | Balikpapan , JPKP melakukan pendampingan terhadap beberapa warga tidak mampu yang sedang “tertahan” di RSU Kanujoso Balikpapan, kasus ini bermula ketika ibu Nimas melahirkan bayi yang masih usia 6 bulan dalam

kandungan dikarenakan adanya tekanan darah atau hipertensi dan atas rujukan puskesmas ibu Nimas dirawat di RSU Kanujoso sejak tgl. 27 april 2016 untuk perawan tekanan darah. Tgl.30 April 2016 dokter RSU menyatakan bahwa ibu

nimas harus segera operasi cesar,pukul 13.00 wita ibu Nimas melahirkan seorang bayi prematur (6 bulan) dengan cara operasi cesar berat badan bayi 1.2kg dirawat di ruang NICU. Permasalahan bermula ketika pihak RSU menagihkan biaya perawatan selama di RS yang cukup besar,Ibu Nimas memiliki kartu kepesertaan BPJS Kesehatan tetapi bayi yang diberi nama Kevin Aprilio ini baru diuruskan setelah lahir sehingga menurut pihak BPJS itu belum bisa ditanggung oleh BPJS ditambah lagi BPJS mensyaratkan agar bayi dikeluarkan terlebih dahulu dari Rumah sakit nanti kemudian perawatan berikutnya baru bisa ditanggung oleh BPJS. Padahal saat itu

terkait anggaran RPU. “Ok kita setujui 2,5 M. Dibahas lagi dengan DPRD, tapi DPRD melihat lagi kepada KUAPPAS yang 12,5 M. DPRD punya alasan bahwa kalau ingin membangun fasilitas umum RPU harus berdasarkan feasibility study (FS) yang menghendaki supaya luasnya itu antara 5-6 hektare. Kalau disediakan cuman anggaran 2,5 hektare analisanya bahwa ini kan nantinya dibelikan hanya 1 hektare. Ia kalau misalnya tahun depan yang disekitar 1 hektare itu tidak ada orang,” Tambah Chaedar.

Chaedar menyebutkan bahwa permintaan DPRD sesuai dengan yang dicantukan KUAPPAS sebesar Rp.12,5 milyar untuk luasan lahan 6 hektare tersebut dapat menibulkan kerancuan.

“Disitulah yang bisa rancu didalam menerima, antara dua perencanaan dan pelaksanaan. Kalau dalam pelaksanaan ada pandangan lain, itu biar ketetapan hukum lagi yang bisa menilainya,” Pungkas Chaedar.(Tim)

si bayi masih harus membutuhkan perawan intensif diruang NICU. Oleh karena itu suami ibu Nimas Nurhadi,warga kelurahan Batu Ampar ini mencoba melakukan pendekatan dan penjelasan pada pihak RS dan BPJS tetapi tidak ada jalan keluar dan hingga pada akhirnya didampingi oleh Ketua RT.70 dan JPKP melaporkan permasalahan ini kepada pihak DPRD dan pihak lainnya.

Pada Jumat tgl.10 Juni 2016 jam 13.00 wit JPKP Balikpapan dan Ketua RT.70 juga bersama team dari Ombudsman Kaltim datang ke RSU Kanujoso untuk bertemu dengan Managemen dan pimpinan RS untuk membicarakan dan mencari Solusi terbaik dalam permasalahan ini,tetapi saat itu Managemen dan pimpinan RS tidak berada ditempat dan hanya bisa berhubungan lewat telepon dan membuat janji bertemu senin tgl.13 Juni 2016 dan pertemuan diadakan diruangan rapat direktur RSU dan pihak RSU dapat memberikan kebijakan maka dicapai beberapa solusi terbaik yang dapat meringankan keluarga pasien ibu Nimas dan Bayi saat itu juga diperbolehkan pulang setelah tertahan selama 7 hari, juga kepada beberapa orang pasien tidak mampu dengan kasus yang sama diberikan kebijakan yang meringankan oleh pihak RSU Kanojoso. Perwakilan JPKP Balikpapan Burhan Afif menyampaikan terima kasih atas respon dan kerjasama yang baik yang telah ditunjukkan oleh manajemen dan pimpinan RSU Kanujoso.

Ketua JPKP Kaltim yang turut mendampingi team Fretty Butarbutar menyebutkan “ JPKP konsisten untuk mendampingi masyarakat dalam berbagai masalah pelayanan publik,salah satunya pelayanan kesehatan yang selama ini belum maksimal dirasakan oleh masyarakat, ini sesuai cita cita pak Presiden Jokowi bahwa tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan ketika mengakses fasilitas kesehatan.

Perihal BPJS Kesehatan ini menjadi temuan kita untuk menjadi masukan untuk revisi aturan BPJS kedepannya bahwa syarat pelayanan untuk bayi baru lahir itu tidak boleh kaku,sebab waktu dan cara kelahiran bayi kan hal yang tidak dapat diprediksi,jadi menurut kami BPJS dalam praktek dilapangan harus bijak terhadap masyarakat yang telah memiliki kartu kepesertaan BPJS Kesehatan,pungkasnya.(FBB)

5 Sulawesi / Wajo DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR GELAR PASAR MURAH Panter | Wajo.Dinas Perdagangan dan pengelolaan Pasar melaksanakan pasar murah di depan kantor kec. tempe “ jumat,17/06/2016,melonjaknya harga barang kebutuhan pokok pada bulan suci Ramadhan ini membuat masyarakat menjerit khususnya masyarakat prasejahtera(belum mencapai kesejahteraan)dengan adanya pasar yang diselenggarakan pemerintah jelas sangat membantu masyarakat miskin prasejahtera”sebelumnya dinas pengelolaan pasar dan perdagangan sudah memberikan terlebih dulu memberikan kupon kepada pemerintah kec.tempe untuk dibagikan kepada kelurahan yang memiliki masyarkat prasejahtera.

Kepala seksi pembinaan usaha dan sa-

rana perdagangan MUH.TAHIR kepada wartawan panter ,ini sudah kelima kalinya kita laksanakan jadi sudah 5(lima) kecamatan kita kunjungi gelar pasar murah kecamatan sabbangparu,kecamatan pammana,kecamatan gilireng,kecamatan majauleng,sembako murah ini terdiri gula ,minyak bimoli,susu,minuman,indo mie,danberas kiloan total harganya kalau di pasar Rp.65.000 dan disubsidi pemerintah menjadi Rp.15.000 saja ,jelas masyarkat antusias sekali adanya pasar murah yang kita laksanakan oleh dinas perdagangan dan pengelolaan pasar’program pasar murah kita laksanakan tiap tahun jika memasuki bulan Ramadhan ,mudah-mudahan masyarakat dapat terbantu.ungkap MUH.TAHIR. Penulis;LIS editor:MUHLIS

Wow .... Ternyata Satpol PP Wajo Juara III se Sulsel PanterWajo | Pada peringatan ultah SAT POL-PP ke 66 dan LINMAS ke 54 di KAB. JENEPONTO kemarin tingkat Sulsel “ dihadiri 24 pleton dan 35 personil yang mewakili tiap kabupaten/kota” dengan berbagai lomba salah satunya adalah DEVILE yang lansung dinilai oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo Pada acara puncak uapacara HUT Satpol PP dan Linmas di lapangan Pasamaturukan Jeneponto yang berlangsung meriah ,dalam penilaian Gubernur menetapkan tuan rumah Satpol PP Kabupaten Jeneponto sebagai juara I ,juara II Kabupaten Soppeng dan juara III Kabupaten Wajo disambut tepukan meriah.

Budi Agus yang ditemui beberapa waktu yang lalu oleh PanterWajo membenarkan SAT POL-PP Wajo mendapat juara III Umum. “ini patut dibanggakan berkat ketekunan anggota SAT POL-PP kita, baik sebelum dan mulainya acara giat berlatih” .

Saya juga ingin menyampaikan bahwa di Belopa Kab. Luwu tahun 2015 yang lalu, kita juga mendapat juara harapan II dan di Jeneponto naik peringkat juara umum III. “Ini patut dipertahankan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan masyarakat wajo atas kepercayaan dan dukungannya kepada Satpol PP Wajo” jelas Andi Budi Agus

Kasat POL-PP Kabupaten Wajo Andi Penulis:MUH

Lima Rumah Habis Dilalap Sijago Merah di Pitumpanua

PANTER | WAJO, Lima rumah rata dengan tanah akibat amukan api minggu,19/06/2016,di desa jaupandang kecamatan pitumpanua,kelima rumah panggung ini terbakar pukul 14.30 wita,akibat korsleting listrik dari sumber terpercaya BPMPD kabupaten wajo,data korban yang terbakar rumah Tallu,Herman, Dara,Mugi dan Hilda,ikut terbakar enam(6) karung cengkeh siap pasar ludes diembat sijago merah, 9 mobil kebakaran ikut diterjunkan menjinakkan api ,namun karena besarnya api cepat melalap habis ke 5 rumah,

karena rata-rata rumah kayu,terlihat kesedihan mendalam dari para korban yang meratapi barang berharga mereka habis tak tersisa oleh amukan sijago merah,beruntung tidak ada korban jiwa .

Akibat kebakaran ini kerugian ditafsir hingg ratusan juta rupiah ,masyarkat berharap agar pemerintah cepat membantu para korban kebakaran ini ,penyebab kebakaran akibat korsleting listrik dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Wajo.

Penulis:A.SARDIANTO PPWI Editor:MUKHLIS

LBH Bhakti Keadilan Selenggarakan Sosialisasi Hukum Dan Santunan Anak Yatim

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH)Bhakti Keadilan salah satu lembaga hukum terakreditasi A ,yang memberikan pelayanan hukum gratis bagi warga miskin atau termarginalkan

6 DEPOKPOST Wakapolres Depok : Banyak Kasus Kejahatan Berawal dari Miras

Panter|Depok Pengaruh minuman keras terhadap tindak kejahatan sangat dominan.

Minuman beralkohol kerap mendorong orang melakukan penganiayaan, pemerkosaan, perampokan hingga pembunuhan.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Kepala Polres (Wakapolres) Kota Depok, Candra Kumara usai kegiatan pemusnahan Miras di Balaikota, Jum’at (3/6/2016).

“Banyak kejahatan timbul akibat miras, ada orang meninggal gara-gara miras oplosan, pemerkosaan anak di bawah umur, dan sebagainya. Ini merupakan bukti bahwa miras berbahaya untuk generasi mendatang,” tutur Candra.

Ia juga menjelaskan, Polresta Depok telah menetapkan Kota belimbing ini sebagai zero toleran untuk miras. Ini menegaskan pesan ke masyarakat yang masih membandel untuk segera meninggalkan minuman

haram tersebut.

“Kami terus lakukan razia dan perketat pengawasan serta peredaran miras agar tidak ada lagi ruang bagi pengedar untuk mengedarkan barang haram tersebut,” ujarnya.

Sebagai upaya menciptakan kondisi yang aman dan nyaman menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggandeng beberapa instansi seperti Polresta Depok, Dandim 05/08 serta tokoh masyarakat melakukan pemusnahan barang bukti minuman beralkohol berbagai merek, hasil razia sejak tiga bulan terakhir, di Lapangan Balaikota pagi tadi.

Sejumlah 16.175 botol miras serta 50 dirigen ciu dimusnahkan pada kegiatan kali ini. (Vidyanita/ Ed: Siti Rahma – Diskominfo)

Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengadakan Roadshow Public Awareness Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), Jumat (17/6/2016) di halaman Balaikota Depok. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Walikota Depok Mohammad Idris, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Sri Mukartini, dan Akademisi dari Fakultas Kedokteran Hewan IPB sebagai narasumber, serta perwakilan OPD dan Pelaku Usaha Produk Pangan Asal Hewan Kota Depok sebagai Peserta.

Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) adalah segala urusan kesehatan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Kesmavet ini menjadi rantai penghubung antara bidang pertanian dan kesehatan manusia yang berkaitan dengan pengobatan, pengendalian dan pencegahan penyakit yang ditularkan oleh hewan serta penyakit yang ditularkan melalui pangan (food borne diseases) seperti daging, susu, telur dan produk turunannya.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Selain itu, juga

mengajak para pelaku usaha pangan asal hewan agar berperan aktif dalam menyediakan pangan yang ASUH. “Proses menggugah kesadaran masyarakat memerlukan waktu yang tidak singkat sehingga nantinya dapat mengubah perilaku masyarakat akan kepedulian paham masalah panganan yang sangat penting sebagai bentuk turut andil dalam membentuk kualitas sumber daya manusia,” ujar Sri. Sementara itu Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan kegiatan ini sangat baik untuk pengetahuan masyarakat akan pangan asal hewan. Mengingat bahwa produk pangan asal hewan baik daging, telur ataupun susu saat ini semakin sering dikonsumsi seiring dengan bertambahnya kesejahteraan masyarakat.

“Apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Pertanian RI dengan adanya acara ini, karena memiliki nilai strategis untuk perhatian ke depan terkait pangan asal hewan,” ujar Alumni Gontor tersebut.

Acara Roadshow ini disiarkan langsung secara nasional oleh RRI yang menampilkan demo pengujian produk pangan asal hewan oleh balai pengujian mutu dan sertifikasi produk hewan (BPMSPH) serta bazar produk pangan asal hewan. (Indri/Ed: Siti Rahma – Diskominfo)

Masyarakat Harus Paham Memilih Daging yang “ASUH”

Pemkot Depok Akan Gandeng TPA Nambo Terkait Penanganan Sampah Proses Gas metan Menjadi Sumber Listrik 2017 Mendatang

PanTer | Depok Sebagai tindaklanjut dalam menangani persoalan sampah, pada tahun 2017 Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana akan merealisasikan kerjasama dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Nambo.

“Mengingat bahwa di TPA Cipayung ini sudah mencapai status Overload atau kapasitasnya sudah terbatas, pada tahun 2017 nanti, kami akan segera merealisasikan kerjasama dengan TPA Nambo,” ungkap Walikota Depok, Mohammad Idris saat dijumpai pada acara pemanfaatan gas metan, Depok, Jumat, (3/6/2016).

Berkaitan dengan itu, Alumni Gontor ini juga menuturkan bahwa dalam kerjasama tersebut akan ada tiping pay, yakni konstribusi biaya yang harus dibayarkan terkait pemindahan sampah ke TPA Nambo.

“Soal pemindahan sampah nanti, ada yang namanya tiping pay. Dengan rincian biayanya adalah Rp128.000/ton, sementara itu, rencananya sampah yang akan dipindahkan dari TPA Cipayung ke TPA Nambo ada sekitar 500 ton/hari,” tuturnya.

Upaya tersebut selain mengatasi kelebihan kapasitas di TPA Cipayung, diharapkan akan mewujudkan tujuan dari Walikota Depok untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok.

“Ya harapannya tidak hanya mengenai penanganan dari kelebihan kapasitas yang terjadi di TPA Cipayung ini, melainkan juga akan sekaligus mendorong terwujudnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau untuk publik, seperti taman, kebun, alun-alun dan sebagainya,” tandas Idris. (Ricky/Indri – Diskominfo)

Masyarakat Depok Antusias Adanya Pasar Tani

Warga di Kota Depok dua hari ini memenuhi Pasar Tani yang digelar Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kota Depok di halaman Balaikota Depok. Bakhti Hariani warga kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas Depok ini merupakan salah satu warga yang turut memanfaatkan adanya pasar yang menjual berbagai kebutuhan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran tersebut.

“Sejak kemarin saya datang dan berbelanja di pasar ini, senang banget ya harganya lebih murah,” tuturnya saat ditemui usai berbelanja di Pasar Tani, Jumat (17/6/2016).

Lebih lanjut, ibu satu orang anak ini menambahkan bahwa dirinya tertarik dengan harga bawang merah dan cabai yang dijajahkan. Pada pasar yang berlangsung sejak pagi ini menjual bawang merah per kilogram seharga 25 ribu rupiah, sedangkan cabai 16

ribu rupiah per kilogram. Sedangkan untuk harga di pasaran, bawang merah berkisar antara 47 hingga 50 ribu per kilogram, untuk cabai berkisar 21 sampai 25 ribu rupiah per kilogram.

Untuk lebih membantu masyarakat luas di Kota Depok, Bakhti berharap Pasar Tani dapat kembali digelar oleh Pemerintah Kota Depok saat beberapa hari menjelang lebaran. Mengingat berbagai jenis kebutuhan yang dijajahkan pada Pasar Tani ini mayoritas dikonsumsi orang-orang saat Hari Raya.

“Dua hari ini sangat menolong kami warga Kota Depok dalam memperoleh kebutuhan dengan harga yang miring, semoga pemerintah kembali menggelar pasar serupa sebelum lebaran,” tutup wanita yang juga berprofesi sebagai wartawan ini. (Indri/ Ed: Siti Rahma – Diskominfo)

DEPOKPOST Walikota: SKTM Tidak Berlaku untuk PPDB

Guna meminimalisir terjadinya praktik jual beli bangku sekolah, Walikota Depok, Mohammad Idris menegaskan jika Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak berlaku pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2016/2017.

Pemimpin Kota Belimbing itu menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan mengikuti aturan bagi warga yang masuk kategori tidak mampu. Pemkot akan berpatokan pada standar dan ukuran yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kartu-kartu yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu yang akan kami gunakan, kami ikut aturan Pemerintah Pusat. Bagi yang sudah ada yang punya Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta Kartu Perlindungan Sosial (KPS), kartu itulah yang akan diberlakukan,” ujar Idris, belum lama ini.

Tak hanya itu, Alumni Gontor tersebut juga telah meminta dinas terkait agar penerimaan 20 persen siswa tidak mampu, nantinya harus berdasarkan standar nilai.

“Tidak semua kami terima, tanpa ada standar, jadi harus ada standar penerimaan siswa tidak mampu yang 20 persen,” jelasnya.

Jika ada siswa miskin yang tidak bisa masuk sekolah negeri, lanjutnya, maka nantinya akan diarahkan agar mereka masuk ke sekolah swasta.

“Kami akan berikan subsidi dari alokasi APBD Depok untuk mereka yang bersekolah di sekolah swasta,” paparnya.

Idris merasa yakin jika pelaksanaan PPDB tahun ini tidak ada kecurangan berupa titip-menitip siswa di sekolah negeri yang ada di Depok. Terlebih, pihak sekolah sudah sepakat dan telah menandatangani pakta integritas untuk menolak adanya siswa titipan. (Vidyanita/ Ed: Siti Rahma – Diskominfo)

Pemerintah Jamin

Kehalalan Daging Beku Impor

7

Disdik Kota Depok Perketat Aturan PPDB

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok akan memberlakukan aturan secara ketat termasuk pengamatan secara fisik bagi warga yang mengaku-ngaku miskin dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini.

“Memang sudah ada laporan seperti warga mampu, ia pakai perhiasan, menggunakan mobil pribadi dan ponselnya canggih namun masih menggunakan Jamkesda,” ujar Kepala Disdik Kota Depok, Herry Pansila, belum lama ini.

Ia menambahkan, untuk meminimalisir hal itu, pihaknya senantiasa berkoordinasi dengan dinas terkait yakni UPT Jamkesda. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan curang dalam PPDB mendatang.

“Kami terus antisipasi, mudah-mudahan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) mampu mengeliminasi orang-orang yang menggunakan Jamkesda, jelas kami tolak. Keliatan

kok dari penampilan fisik, cincinnya banyak dan lainnya,” paparnya.

Tak hanya itu, profil seseorang tidak akan bisa dibohongi dengan mereka mengaku sebagai warga miskin.

“Yang tampangnya melas ya memang melas, namun yang tampangnya ada mau dimelas-melasin juga tidak bisa,” tuturnya.

Namun begitu, mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok tersebut belum bisa memastikan berapa banyak jumlah siswa yang akan diterima masuk sekolah negeri pada tahun ini.

“Ini masih kami rekap jumlahnya, kan ada juga siswa yang tidak naik kelas, belum lagi direkap semua. Peningkatan nggak ada, kan tidak ada sekolah baru. Tidak jauh beda lah dengan tahun lalu,” tutup Herry. (Vidyanita/ Ed: Siti Rahma – Diskominfo)

Omset Pasar Tani Tembus Rp91 Juta

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Sri Mukartini mengatakan bahwa daging beku yang diimpor oleh pemerintah dijamin kehalalannya. Kehalalan daging sapi impor tersebut dapat dijamin karena telah melewati langkah pengecekan yang baik di tempat asal daging sapi tersebut.

“Dapat dijamin kehalalannya karena dari semua daging yang akan diimpor berasal dari Rumah Potong Hewan (RPH) yang diijinkan,” ujar Sri, di Balaikota Depok, (17/6/2016).

Dirinya mengatakan bahwa pemerintah sudah mengirimkan tim ke negara asal daging tersebut untuk melakukan pengecekan mengenai kondisi kesehatan hewan, kondisi RPH, dan juga proses pemotongan hewan tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis risiko baru kemudian keluar perijinan bah-

wa negara tersebut layak untuk mengimpor daging ke Indonesia.

“Kami sebelumnya telah melakukan langkah pengecekan di daerah asal daging ini dan kami pastikan daging ini halal karena telah melewati prosedur yang baik,” tambahnya.

Prosedur pengawasan yang baik yaitu, pertama, sapi yang dipotong itu adalah sapi yang sehat. Kedua, sapi-sapi tersebut dipotong di RPH yang memiliki standar kehigienisan dan standar kesehatannya internasional. Ketiga, setelah dipotong, daging sapi tersebut juga melewati beberapa proses untuk menunjukkan kesehatan dari daging tersebut, proses ini berlangsung mulai dari saat pemotongan, pembekuan, sampai pengiriman.

“Sebelum dipotong kami sudah mengecek sendiri kondisi dari sapi tersebut,” jelasnya.

(Rysko/ Ed: Siti Rahma – Diskominfo)

Masyarakat dan pelaku usaha sumringah saat usai digelarnya Pasar Tani di Balaikota Depok. Bayangkan, keduanya senang lantaran mendapatkan harga murah serta hasil taninya laku keras, saat kondisi harga sedang naik.

Dari hasil transaksi giat yang digadang Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kota Depok didapati omset hingga Rp91 juta dalam satu hari kemarin. Kepala Distankan Kota Depok, Etty Suryahati mengatakan, dalam kegiatan pasar tani yang terpenting adalah berusaha mengakomodir petani di Kota Depok.

Dengan adanya pasar tani ini dapat menjadi perantara langsung antara konsumen dengan para petani yang menjual produk pertanian yang bagus, dan segar dari petani.

“Selain pasar tani, ada juga pasar ikan yang

menjual ikan laut ini untuk menjadikan orang gemar makan ikan. Dari hasil perhitungan diketahui hasil transaksi sebesar Rp91 juta,” ucap mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Depok, belum lama ini.

Menurutnya, dalam pasar tani, misalnya sayur mayur hanya dijual dengan harga Rp5000 per tiga ikat. Dan ada juga beras organik, beras hitam, timun suri serta berbagai produk pertanian lainnya.

“Misalnya untuk hari ini kami mengambil timun suri sebanyak 70 buah untuk di pasar tani. Jika dibanding dengan pasar modern, di pasar tani ini jauh lebih murah harganya,” jelas Etty.

Sementara itu, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Sawangan, Yoyo Suryono menuturkan, pihaknya mengajak para kelompok tani yang berasal dari daerah bagian barat.

Misalnya, dari buah-buahan ada Kelompok Tani Tunas Mekar Buah di Kelurahan Limo, Gabungan Kelompok Tani Patih Jaya Kelurahan Pasir Putih, Sawangan serta Kelompok Tani Tunas Harapan dari Kelurahan Bedahan.

“Ada juga Kelompok Tani Mandiri Utama Jaya dari Kecamatan Limo, Kelurahan Grogol yang menjual sayur mayur, buah-buahan seperti timun suri dengan harga Rp15 ribu,” jelasnya. (Nurul Hasanah/ Ed: Siti Rahma – Diskominfo)

Nasional 8

Bakamla Ciptakan Keresahan di Gedung Perintis Kemerdekaan

PANTER | Jakarta – Badan Keamanan Laut (Bakamla) melakukan penyerobotan terhadap sejumlah ruangan di Gedung Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (Gedung PKRI), Kamis, 16 Juni 2016.

Tindakan yang terkesan sebagai perilaku barbar dan tidak beradab dilakukan secara cepat kilat, persis seperti maling menyatroni rumah waga.

Kejadian di siang bolong itu, serta-merta menimbulkan kegaduhan dan ribut-ribut di kalangan staf pegawai Lembaga Negara PKRI dan Dewan Adat Nusantara (DAN).

Hal ini terungkap dari laporan salah satu staf yang bertugas sebagai pengamanan internal, Pamsus Merah-Putih Sandi Baratayudha, Acong kepada Redaksi KOPI “Mereka datang seperti maling, cepat sekali. Tanpa koordinasi dengan kami, mereka langsung menyebar main copot papan plang ruangan dan menempelkan kertas berkop bakamlah di semua ruangan di lantai 2 dan 4,” kata Acong dengan nada geram.

Dari pantauan lapangan, belasan personil oknum Bakamla datang terlihat berseragam lengkap TNI AL ditemani seorang oknum berseragam Polri, datang tergesa-gesa ke Gedung Perintis Kemerdekaan, dan langsung menyeruak masuk ke lantai 2 dan 4 dan menempelkan kertas-kertas berlambang Bakamla RI dengan tulisan “Surat Izin dari Mensesneg”. Bahkan, ruangan pertemuan Raja dan Sultan Nusantara juga tidak luput dari penyerobotan tersebut.

Ketika akan dilakukan konfirmasi kepada para oknum Bakamla tentang kejadian siang ini, mereka tergesa-gesa pulang meninggalkan lokasi Gedung Perintis Kemerdekaan.

Ketua LN PKRI yang juga menjabat seba-

gai Ketua DAN menyampaikan penyesalan dan mengutuk keras perilaku para oknum Bakamla yang menyerobot Gedung Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia yang terletak di Jl. Proklamasi No. 56 Menteng, Jakarta Pusat tersebut. Prof. Irwannur Latubual, Ketua LN PKRI menilai kelakuan para penyerang yang mengatasnamakan Bakamla RI itu merupakan tindakan tidak beradat, arogan dan tidak menghargai tuan rumah.

“Tindakan oknum-oknum Bakamla itu merupakan tindakan penyerobotan terhadap Gedung Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia, itu adalah tindakan melawan hukum. Saya sangat menyesalkan dan mengutuk keras tindakan mereka itu,” ujar Prof.

Irwannur dalam pernyataan resminya melalui telepon kepada Redaksi.

Selanjutnya, Prof. Irwannur menyampaikan agar Presiden Republik Indonesia memberikan perintah agar semua lembaga dan instansi di negeri ini menghormati dan menghargai keberadaan Gedung Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia yang sebelumnya disebut Gedung Pola, gedung rancang-bangun NKRI, tempat bersejarah yg disakralkan. Dia meminta agar Panglima TNI dan Kapolri mengurus dan menertibkan Bakamla, jangan menyerobot sana-sini hingga berpotensi menimbulkan keresahan dan kerusuhan.

“Atas nama Lembaga Negara Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia dan Dewan Adat Nusantara, saya minta agar Panglima TNI dan Kapolri menertibkan para oknum Bakamla itu, jangan main serobot sana-sini hingga menimbulkan permusuhan antar elemen bangsa,” tegas Prof. Irwannur, yang merupakan Raja Ke-21 Kerajaan Pulau Buru, Maluku. (R) Sumber KOPI PPWI Nasional

Diduga La Nyalla Mattalitti Terkait Korupsi di RS Universitas Airlangga

ISTRI SELINGKUH, OKNUM INSPEKTORAT PEMPROV JATIM DIGUGAT CERAI

Balada kebahagiaan rumah tangga pasangan Abdul Rohim dengan Desi Kusumaningati yang dibangun sejak 7 tahun lalu, berakhir dengan kepedihan.

Sosok pihak ketiga yang hadir dalam kehidupan sang istri, membuat ketegaran Abdul Rohim untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya semakin runtuh.

Petaka perselingkuhan Desi dengan Nurhadi, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Surabaya, mendorong niat warga Bendul Merisi Selatan Surabaya ini untuk mengakhiri rumah tangganya.

Desi adalah seorang PNS yang bertugas di Inspektorat Pemprov Jatim, bagian analis Keuangan.

“Tadi pagi, Gugatan cerai nya sudah didaftarkan pengacara saya di Pengadilan Agama,”terang Abdul Rohim, Senin (13/6).

Diceritakan Abdul Rohim, aksi perselingkuhan tersebut bukanlah yang pertama kali dilakukan Desi. Pada 2013 lalu, Desi pernah berselingkuh dengan teman Abdul Rohim.”

Karena ketahuan, akhirnya masalah itu berakhir,”sambungnya.

Awal 2016, Desi kembali berulah, dan kembali melakukan perselingkuhan dengan Nurhadi. Kecurigaan perselingkuhan itu semakin kuat sejak Desi sering pulang larut malam dan kerap mengaku ada tugas luar kota.

“Kecurigaan saya akhirnya terbukti, Dia (Desi) dan Nurhadi hidup bersama di rumah Kontrakan di Jalan Garuda II Semambung Sidoarjo, saat itu saya dan Pak RT nya menggerebek mereka,”terang Abdul Rohim.

Sejak perselingkuhannya terbongkar, Desi meninggalkan rumah dengan membawa seorang anaknya. “Karena itu, dalam gugatan cerai ini, saya juga minta hak asuh anak dan pemeliharan anak saya,”ucapnya.

PANTER | JAKARTA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami keterlibatan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga (Unair), Surabaya.

“Sejauh ini masih didalami tim penyelidik,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui pesan pendek Alex mengatakan pihaknya belum menaikkan status hukum La Nyalla ke tahap penyidikan. Meski demikian, lembaga antikorupsi tetap mendalami peran La Nyalla dalam kasus ini.

“Peran La Nyalla masih didalami,” kata Alex.

Selama penyelidikan kasus ini, lembaga antirasuah mengkonfirmasi banyak pihak yang diduga mengetahui perkara yang menjerat mantan rektor Universitas Airlangga

tersebut. Kaitannya dengan La Nyalla, Alex menduga perusahaan La Nyalla ikut mengerjakan proyek tersebut.

“Jadi, keterangannya relevan dengan perkara yang diselidiki atau disidik,” ujar Alex.

Beberapa waktu lalu, KPK menggeledah PT Pembangunan Perumahan. Penggeledahan ini dilakukan karena perusahaan milik Muchmudah, istri tua La Nyalla, itu menjadi pemenang tender dalam proyek pembangunan rumah sakit di Universitas Airlangga.

Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, La Nyalla sudah pernah dimintai keterangannya dalam kasus ini pada 11 Maret tahun lalu. Ia mengatakan dalam waktu dekat akan menaikkan status hukum Ketua Pemuda Pancasila Jawa Timur itu. (arf)

Sementara, Rahadi Sri Wahyu Jatmika selaku kuasa hukum Abdul Rohim mengaku telah melaporkan perbuatan Desi ke Kepala Inspektorat Pemprov Jatim.

Tapi ironisnya, laporan tertulis yang ditembuskan ke Gubernur Jatim, Ketua DPRD Jatim, Kapolrestabes Surabaya dan Ombusdmen pada 3 Juni 2016 lalu belum ada sikap.

“Sampai sekarang belum ada jawaban,”terang Rahadi, Senin (13/6/2016).

Menurut Rahadi, Perbuatan Desi telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil Pasal 2 huruf Q,U dan W dan Pasal 3 huruf A tentang seorang PNS dengan statusnya sebagai abdi negara.

Kuasa hukum Abdul Rohim ini berharap, supaya Desi bisa dikenai sanksi tindakan tegas oleh atasannya dan pejabat terkait, serta bisa menjadi bahan pembelajaran para oknum PNS nakal supaya tidak melakukan tindakan pelanggaran disiplin.

“PNS harus memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat, perbuatan Desi dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, Pemerintah atau PNS, dan tentunya harus ditindak tegas,”jelas Rahadi.

Rahadi juga membenarkan gugatan cerai tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Agama (PA) Surabaya, dengan gugatan nomor 2880/Pdt.G/2016/PA/SBY tertanggal 13 Juni 2016. (Komang)

HUKRIM 9 MURID SDN 260 LAPONGKODA WAJO

Penjelasan Kementerian Kominfo Terkait DIDUGA DICABULI OLEH GURUNYA Sistem Big Data Cyber Security dan Cybercrime Police Menanggapi informasi yang beredar melalui berbagai media beberapa waktu belakangan ini terkait dengan adanya sistem big data cyber security dan cybercrime police dapat kami sampaikan sebagai berikut. informasi tersebut merupakan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau merupakan informasi hoax.

Kementerian Kominfo telah berkoordinasi baik secara internal maupun dengan instansi lain untuk mengkonfirmasi hal ini dan fakta yang ada menegaskan bahwa sistem sebagaimana dimaksudkan dalam hoax tersebut tidak diterapkan pada Instansi Pemerintah di Indonesia.

Teknologi Big Data merupakan teknologi pengolah data yang telah umum diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat saat ini, termasuk di Indonesia; baik untuk kepentingan korporasi maupun pemerintahan. Teknologi ini, pada dasarnya, dimaksudkan untuk memampukan pengolahan data dari berbagai sumber dengan efektif dan efisien. Akan tetapi, penerapan teknologi big data disertai pembatasanpembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melindungi Hak Asasi Warga Negara.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur perlindungan data atau informasi dan pembatasan penggunaan-

nya. Antara lain dalam UU ITE, UU Telekomunikasi, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, dan sebagainya. Oleh karena itu, penerapan teknologi big data juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

Pada prinsipnya, pengawasan terhadap aktivitas seseorang di Internet dapat melanggar hak konstitusi warga negara khususnya mengenai privasi dan kebebasan berekspresi serta berkomunikasi. Perlindungan terhadap privasi, dan kebebasan berekspresi serta berkomunikasi merupakan bagian penting dari pengembangan demokrasi dan selaras dengan instrumen internasional.

Indonesia menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi yang dapat melanggar hak asasi manusia akan dilakukan assessment yang komprehensif untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam perundang-undangan di Indonesia dikenal adanya intersepsi atau penyadapan.

Hal ini dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tetap menjaga dan menghormati hak asasi manusia.

Masyarakat diharapkan tidak terpengaruh terhadap informasi yang menyesatkan tersebut.(dj)

Barang Tangkapan Rp10 Miliar dimusnakan Bea Cukai Kepri

PanTer | Kepri , Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (BC) Khusus Kepulauan Riau memusnahkan berbagai jenis barang tangkapan dari sejumlah penindakan senilai Rp10 miliar.

“Yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan 2009-2016. Tapi hanya sedikit hasil penindakan 2009 karena kebanyakan sudah dimusnahkan pada 2015. Jadi masih hangat, jangan sampai kita punya PR yang harus diselesaikan,” kata Kepala Kanwil Ditjen BC Khusus Kepulauan Riau (Kepri) Parjiya di sela pemusnahan di Kanwil BC Kepri, Meral, Kabupaten Karimun, Kamis.

Parjiya mengatakan seluruh barang bukti tersebut merupakan barang tangkapan dari 55 penindakan, terdiri atas 26 penindakan yang dilakukan petugas patroli Kanwil BC Kepri.

Sisanya, 29 penindakan petugas patroli Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun.

Kepala Bidang Penyidikan dan Penanganan Barang Hasil Penindakan Kanwil Ditjen BC Khusus Kepri Winarko mengatakan nilai barang bukti yang dimusnahkan berkisar Rp8-10 miliar.

Winarko menjelaskan barang tangkapan yang dimusnahkan itu, terdiri atas pakaian bekas, perabotan bekas, berbagai merek rokok Kawasan Bebas Batam dan minuman beralkohol dan bawang merah impor.

Menurut dia, barang-barang yang dimusnahkan sebagian berstatus Barang Milik Negara eks kepabeanan dan cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK.240/ PMK.06/2012 dan Surat Persetujuan Musnah dari Menteri Keuangan.

Kemudian, barang bukti Pasal 45 KUHAP yaitu 6.555 karung bawang merah, barang rampasan negara Pasal 270 KUHAP berupa 88 karung pakaian bekas dan 1.300 karton isi 24 kaleng bir, dan 1.280 paket barang bekas.

Dan, barang berupa Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPT/OPTK) sesuai dengan Undang-undang Karantina Tumbuhan.

“Pemusnahan dilakukan bersama-sama dengan Stasiun Karantina Karimun, KPPBC Karimun, Kejakasaan Negeri (Kejari) Karimun dan Kejari Batam. Kejari Batam kita undang karena ada satu kasus yang dilimpahkan ke Batam, yaitu barang tangkapan 1.280 paket barang bekas,” tuturnya.

Pemusnahan dilakukan dengan cara digilas dengan alat berat, ditimbun dan adapula dengan cara dibakar, disaksikan para pejabat terkait.

“Apa yang kita musnahkan ini merupakan wujud tugas dan tanggung jawab kami melindungi masyarakat dan industri dalam negeri,” tambah Winarko. (Antara)

PanTer | Wajo, Berdasarkan surat laporan pengaduan dugaan pencabulan oleh gurunya sendiri pada tanggal 23 mei 2016 di Polres Wajo oleh orang tua korban karena tidak tega puterinya diperlakukan tidak senonoh oleh Gurunya sebut saja namanya IBRAHIM kepada MEILANI nama kami samarkan ,korban merupakan pelajar kelas VI kala itu sedang masa memasuki ujian nasional kelulusan, kejadiaanya terjadi pada tanggal 27 April 2016 korban pada saat itu berpakaian pramuka hingga setan apa yang merasuki tersangka langsung memasukkan tangannya maaf di buah dada korban melalui baju yang memang longgar, namun karena ujian nasional korban baru melapor pada 23 mei 2016,seharusnya korban di lindungi dan di ayomi eh mala digrayomi ,tersangka terancam uu perlindungan anak dan pencabulan di bawah umur,Awak media yang menyambangi kediaman korban di Jl.Bayangkara Sengkang Kab.Wajo merasa bersyukur adanya terbuka keadilan yang akan membantu perjuangan keadilan bagi putrinya,sebut saja nama ibu korban HADRI menceritakan kronologis kejadian yang menimpa puterinya sambil memanggil buah hatinya ikut menceritakan ke-

jadiannya kepada media yang tergabung di PPWI salah satu ormas yang menghimpun wartawan,HADRI menjelaskan pernah ada yang datang ke Rumah yaitu UPTD tempe Bapak GUSTI AMAN ingin mendamaikan kasus ini agar keduanya tidak kena malu dan menceritakan kalau lanjut nanti kamu dituntut balik mana lagi mahal bayar biaya perkara namun saya tidak gubris meman saya orang miskin dan berpendidikan hanya sampai SD tapi saya tidak tega anak saya dikorban kan seperti itu dangan adanya janji-janji jika saya cabut laporan,bahkan saya sudah di bawah oleh UPTD ke kantor polisi dengan berbagai daya setelah saya baca isinya ternyata kata-kata permohonan cabut laporan ya saya kaget berpihak kemanakah ini orang, sampai sekarang tersangka masih bebas berkeliaran sementara anak saya masih trauma mengingat kejadian sampai malu keluar rumah,katanya terduga tersangka belum ditahan karena belum cukup bukti,keadilan apalagi yang harus kami tempuh agar pelaku cepat mendapatkan jeratan hukum ungkap HADRI.Sementara pihak DINAS PENDIDIKAN belum bisa dikonfirmasi baik melalui telpon dan sms kepada wartawan .[ MUHLIS ]

KARENA MENYALAHI PERDA TERPAKSA DITEGUR OLEH SAT POL-PP

PANTER WAJO | Sulsel Satuan polisi pamong praja Kab.Wajo sabtu,18/06/2016 menyisir kota sengkang dalam berangka pengendalian dan pengawasan perda,dipimpin Kasat pol-pp Kab.Wajo Andi Budi Agus,menerjunkan satu regu tim pengawasan perda.

Dalam penyisiran petugas mendapati ada bangunan yang mencolok(menyolok)yaitu 1meter melewati pagar rumah ,tepantnya di Jl.Beringin sengkang,selain itu banyak mendapati bahan material di bahu jalan seperti diketahui sangat membahayakan pengguna jalan,antara lain Jl.Bau baharuddin,Jl.Muhammadiyah dan Jl.Bau Mahmud,semua terlihat tenang ketika diberi arahan oleh kasat pol-pp kab.wajodan berjanji mentaati perda.

Kasat pol pp Kab.Wajo Andi Budi Agus kepada panter wajo,pada hari ini tim turun dalam berangka pengendalian dan pengawasan perda yaitu perda K2 didalamnya ada beberapa pasal yang mengatur penempatan usaha ,tadi ada beberapa bangunan mencolok berada diatas drainase (selokan) yaitu cafe JQ dan salon ,kita suruh bongkar dan pemilik bersedia tanpa ada paksaan.

Kemudian mereka menandatangani persetujuan untuk bongkar ,begitu juga bahan material yang berada di bahu jalan kita berikan pembinaan teguran tertulis dan mereka bersedia ini menandakan sat pol-pp sudah menjaling hubungan baik bersama masyarakat jelas,Andi Budi Agus.(MUHLIS)

KEPRI 10 LSM Koppas Lakukan Aksi Demo di Kejati Riau, Tangkap Segera Bupati Meranti

PANTER | Pekanbaru – Betul pembaca setia www.Pewarta-Indonesia.com, propinsi Riau gudangnya koruptor di Indonesia. Propinsi Riau peringkat pertama korupsi di Indonesia.

Ini buktinya pembaca 3 (tiga) orang oknum mantan Gubernur Riau tersandung kasus suap, izin kehutanan, korupsi. Beberapa orang kepala daerah (red. Bupati) yaitu mantan Bupati kabupaten Rokan Hulu , Rokan Hilir, Kampar, Pelalawan, mantan bupati Indragiri Hulu, mantan Bupati Bengkalis sedang menjalani persidangan tersandung kasus korupsi dana Bansos (bantuan Sosial) Rp.300 M, dan dana penempatan modal Pemda Bengkalis di PT BLJ. Masih ada menyusul beberapa orang oknum kepala daerah (Bupati, Walikota) terlibat kasus korupsi sedang dalam proses Kejaksaan , Kepolisian, Kapeeka eh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Doakan pembaca supaya oknum tersebut cepat masuk penjara. Amin Korupsi sudah merambah ke Kampus, terlibatnya beberapa orang oknum Dosen mengadakan penilitian fikti atau tidak sesuai bestek alias Spek.

Serta mantan Sekdakab (Sekretaris Daerah Kabupaten) yakni sekretaris daerah kabupaten Pelalawan, Sekda kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Ketua DPRD kabupaten Bengkalis, beberapa orang anggota DPRD Riau terlibat izin PON, Beberapa orang mantan anggota DPRD Inhu terlibat korupsi berjamaah APBD Inhu.

Tak terhitung puluhan orang oknum Birokrat dari jabatan Kepala Dinas hingga PPTK/pimpro, saat ini sedang menjalani masa hukuman penjara bertempat Lapas kelas IIA Pekanbaru. Dalam lapas tersebut sudah bisa dibuat satu propinsi sudah ada Gubernur, Bupati, Sekda, Ketua DPR, anggota dewan, birokrat he..he.. betulkan pembaca iyalah. Jangan lupa bro bagi-bagilah sisa uang korupsi tersebut buat modal usaha hitung-hitung beramal.

Untuk mengingatkan Kepada para Kepala Daerah (red. Bupati, Walikota) yang barusan dilantik kemaren jangan bergembira dahulu. Separoh kaki Anda berada dalam Penjara (red.apabila terlibat korupsi).

Saya beritahu langsung banyak orang memantau kinerja Anda di daerah yakni LSM Penggiat korupsi lokal dan pusat (nasional), wartawan, Polri, Kejaksaan, KPK, serta tim pusat turun kedaerah secara rahasia memantau kinerja Anda.

Apakah terjadi penyimpangan keuangan negara di daerah tersebut. Saya sudah pernah ketemu dengan orang itu dulu, dari Mabes Polri, Kejagung, KPK ,dll.

Saya sudah kasih masa Jeda (red. Masa tunggu) beberapa hari, Apakah si didi

berita tersebut ia publikasikan di media onlinenya ternyata ia tulis dan Ia publikasikan. Sebentar lagi Kapeka eh salah KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi) akan mengaruk kalian yang terlibat.

Jangan lupa pembaca budiman usai sholat wajid doakan agar para koruptor di Bumi Melayu Riau cepat kena tangkap (red. 100 orang membaca sudah sah) amin.

Trik saya, kami tayangkan dengan beritaberita pencitraan kinerja Anda dan berita seremonial beberapa kali saya kami publikasikan. Tidak ada kontribusi (red. operasional fee) dari Anda (red. Oknum pejabat) untuk saya maka berita “Bad News” kami tayangkan. Kami kejutkan supaya ia membaca berita tersebut.

Korupsi Dorak Port Selat Panjang Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau hingga saat ini terus dalami kasus kasus korupsi Dorak Port di Kepulauan Meranti. Karena itu, Kejati Riau membantah diam ditempat, meski tidak menggaransi akan memanggil Bupati Meranti Irwan Nasir apalagi menahannya.

Demikian dikatakan Kasi II Kejati Riau Deni Anteng Prakoso saat menanggapi pernyataan belasan pendemo Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Pemuda Pengawas Aset Riau (KoppasRiau) di halaman Kejati Riau, Kamis (31/3/16).

“Saat ini dugaan korupsi kasus Dorak Port masih kita dalami. Para penyidik di Kejati terus mengumpulkan bukti-bukti,” kata Kasi II Kejati Riau Deni Anteng Prakoso.

Deni mengaku, Kejati Riau tetap berdiri di depan hukum untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi Dorak Port. Soal lambatnya kinerja Kejati untuk mengungkap aktor utama Dorak Port yang telah merugikan negara hingga puluhan miliar tersebut, menurut Deni itu karena Kejati bekerja hati-hati.

“Kita tidak mau bekerja gegabah. Memanggil orang lalu menetapkan tersangka. Jadi soal apakah ditahan atau tidak itu merupakan kewenangan penyidik.

Yang pasti, para penyidik terus bekerja mengumpulkan bukti-bukti,” ujar Deni.

Seperti diketahui, LSM Koppas-Riau minta Kejati Riau bersikap tegas atas kasus Dorak Port di Kepulauan Meranti yang saat baru memakan ‘korban ikan teri’.

Pendemo meminta, Kejati Riau tak raguragu memanggil Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir, hingga menahannya.

LSM Koppas Riau beranggapan, sebagai orang nomor satu di Meranti bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang mencapai puluhan miliaran rupiah tersebut.

“Panggil Irwan, tahan Irwan,” teriak hasiswa dan masyarakat. {by Ajisutisyopendemo berkali-kali, di halaman Kantor so, Pengamat}.

Kejati Riau, Kamis (31/3/16).

Apakah koran local beredar di pusat jawabanya pasti tidak (red. hanya bisa LSM-Koppas Riau yang dikoordinatori dihitung). Apalagi kini zaman internet Ayub Habila ini menyatakan, jika Ke- atau digital. jati Riau tak mampu memanggil Irwan Jarang masyarakat beli koran. Daripaapalagi menahannya, sebaiknya seragam da beli koran lebih baik beli pulsa bisa kebanggaan Kejati berwarna coklat se- untuk nelpon, chatting, browsing, baca baiknya diganti saja pakaian wanita. berita,dll.

LSM-Koppas yang mengaku anak jati Apalagi koran Tabloid di daerah oplah diri Meranti ini mengaku sangat kecewa cuman seribuan hingga 5 ribuan eksematas kasus dugaan korupsi Dorak Port plar koranya gratis lagi. Begitu juga metersebut. Karena, anggaran yang se- dia online saat ini jumlahnya hampir 900 harusnya digunakan untuk kepentingan ribuan media online website, blog spot. masyarakat tersebut justru dimanfaat- com, word pres, blog pribadi bersilekan pihak tertentu untuk memperkaya waran di dunia maya/internet. kelompoknya.

Kantor desa saja mimiliki website. Apa mungkin media online daerah beritan“Logika sajalah, kalau mantan Sekda ya dibaca oleh petinggi negeri ini. Pasti ditahan masa bupatinya tak diapakan. jawabanya kadang iya kalau berita tenIni ada apa,” ujar pendemo lagi. Se- tang ”Bad News” berita seremonial mana lain masalah Dorak Port, LSM-Koppas pula mau ia baca he..he.. you understand. juga menyoroti persoalan pembangunan www.Pewarta-Indonesia.com bukan mijembatan Selat Rengit (JSR), kemudian lik negara. pembangunan perkantoran camat Pulau Maksud tulisan ini hanya untuk mengMerbau. Menurut pendemo, pembangu- ingatkan seluruh Satuan Kerja (Satker) nan pasar modern ini adalah buah kega- Pemkab, Pemkot, Pemprov. Pilihlah megalan kebijakan yang dilakukan Pemkab dia online yang memiliki jaringan berMeranti. (rtc,didi) ita mencakup seluruh Indonesia, konten Waspada !!.. sindikat penipuan orang beritanya bagus atau menarik, beritanya maling/syaraf mengaku kerabat pejabat, tidak plagiat atau saduran, kamilah satuserta mengaku mamak/paman, ortu (red. satunya media online berasal dari Indosaya). Anda korban penipuan Goblok. nesia diakui oleh anggota senat Amerika Tangkap oknumnya lapor ke Polisi atau serikat. komandanya TNI. Kami juga menjalin kerjasama dengan Teks Foto I. Massa Koppas menyampai- berbagai negara seperti Jepang, Maroko, kan Aspirasinya ke Kasi II Kejati Riau Amerika Serikat. Kami juga melakuDeni Anteng. (Riau terkini) kan kerjasama dengan berbagai instansi Teks Foto II. Bupati Meranti Irwan mem- pemerintah dari kehumasan yakni Polri, perlihatkan buku tabungannya, jangan TNI, Birokrat, Legislatif, dll. Media onlupa pak Bupati bagi-bagi fee pembangu- line kami standar internasional. Saat ini nan Dorak Port itu. (f.net) menjamur media online abal-abal.

Sekedar Catatan : Media online www.

Pewarta-Indonesia.com memiliki jaringan/net working seluruh Indonesia dan anggota kami ada berdomisili diluar negeri. Media kami sudah diakui oleh masyarakat internasional , satu berita dapat dibaca dalam 8 (delapan ) bahasa yakni bahasa: Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, China, Thailand, Arab, Belanda.

Berita kami juga dibaca oleh masyarakat Internasional. Apakah mau “aib” Anda ketahui oleh masyarakat Internasional.

Pasti jawaban tidak. Untuk itu lakukan kerjasama publikasikan kegiatan Anda di Media online www.Pewarta-Indonesia. com. Kami tidak mau slogan “Orang dapat Nama ,awak (Saya) dapat Angin, Orang dapat Jabatan awak Gigit Jari.

He…he…itu slogan zaman batu.

Pengaruh sebuah berita bisa Anda naik pangkat dan turun pangkat, kena mutasi dan kena pecat, bisa juga kena demo ma-

Percayakan publikasi kinerja Anda bersama media online www.Pewarta-Indonesia.com. Jalinlah kerjasama dengan crew/ jaringan kami diseluruh Indonesia. (didi) http://www.pewarta-indonesia.com/berita/hukum/lsm-koppas-lakukan-aksi-demo-di-kejati-riau-tangkap-segera-bupati-meranti Catatan : Saat ini para Bandar narkoba , para pelaku criminal (red. Bos rampok) terjun kedunia jurnalis yakni mendirikan perusahaan Media cetak serta memiliki beberapa media online. Biaya operasional dari penjualan narkotika. Uang hasil dari perbuatan criminal tersebut ia pergunakan menyuap masyarakat untuk menjelek-jelekan orang, menghasut, serta adu domba. Sudah terpantau tangkap segera bos Rampok dan Bos Bandar narkobanya.

11 H u k u m Kemenkominfo dan BNN Sosialisasi Anti Narkoba: Putus Mata Rantai Informasi Keliru tentang Narkoba

penting. Ini strategi bersama agar masalah narkoba tidak menjadi momok menakutkan, tapi menjadi perhatian bersama agar diselesaikan,” jelas Kepala Bagian Humas BNN Slamet Pribadi Makassar, Kominfo - Indonesia darurat narkoba bukanlah slogan semata. Fakta menunjukan, selain pengguna sudah mencapai 5 juta orang, juga menyasar semua kalangan masyarakat. Kini, tidak ada segmen masyarakat yang bebas dari narkoba, dari aparat keamanan, birokrat hingga pelajar sekolah.

Dalam konteks pencegahan, pelajar sekolah masuk kategori target primer. Mereka adalah kelompok yang bersih dari anasir buruk narkoba. Pelajar membutuhkan informasi seimbang antara bahaya dan penanganan inklusif narkoba.

Bagi Kementerian Komunikasi dan Infor-

matika (Kemenkominfo), posisi pelajar adalah mitra strategis penyampai informasi pencegahan bahaya narkoba di lingkungannya. Kominfo bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pemangku kepentingan terkait bertekad kuat membendung informasi yang tidak benar tentang narkoba di kalangan pelajar.

“Pelajar adalah next leader bagi perjalanan bangsa Indonesia. Mereka harus memperoleh informasi yang tepat tentang narkoba.

Harapannya, mereka selain memahami juga bisa mengenali sekaligus mencari solusi penanganan isu narkoba di lingkungan sekolah,” ungkap Dedet Surya Nandika,

Sosialisasi anti narkoba bagi kalangan pelaDirektur Kemitraan Komunikasi Ditjen In- jar akan menghadirkan narasumber Slamet formai dan Komunikasi Publik Kementerian Pribadi dari BNN dan perwakilan Majelis Kominfo.

Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan akan diikuti oleh 150 Dalam Sosialisasi Anti Narkoba di Makas- pelajar setingkat SMP dan SMA di Kota sar, Sulawesi Selatan, pelajar tidak semata Makassar. diberikan materi mengenai jenis karakteristik narkoba. Secara interaktif, pelajar akan Berdasarkan data prevalensi penyalahgudiajarkan menemukenali lingkungan dan so- naan narkoba hasil penelitian BNN dan Puslusi pemecahan atas bahaya narkoba. Selain litkes Universitas Indonesia Tahun 2015, itu, mereka akan aksi ke jalan membagikan Provinsi Sulawesi Selatan masuk peringinformasi bahaya narkoba ke masyarakat. kat sembilan tertinggi di Indonesia. Prevalensinya sekitar 2,27% dengan jumlah peng“Pemecahan solusi atas penyalahgunaan guna mencapai 138.937 orang dari jumlah narkoba dari kalangan mereka sendiri sangat penduduk 6,1 juta orang. (Marroli)

Menkeu Batasi Jumlah Honor Yang Boleh Diterima Pejabat di Tim Pelaksana Kegiatan Jakarta - Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi mengenai pembatasan honorarium tim pelaksana kegiatan yang dipimpin oleh Wakil Presiden, serta untuk mengakomodir beberapa penyempurnaan satuan biaya yang ditetapkan sebelumnya, Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri pada 17 Maret 2014 telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/ PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013.

Beberapa poin penting dari PMK ini adalah adanya ketetapan mengenai honorarium perangkat unit layanan pengadaan, dimana ketua mendapatkan honor Rp 1.000.000 per bulan, dan sekretaris/staf pendukung Rp 750.000 perbulan. Selain itu ditetapkan juga mengenai Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI di luar negeri dari 15.000 dollar AS per tahun hingga 100.368 dollar AS per tahun (Jenewa, Swiss).

Honorarium Dalam PMK ini juga diatur mengenai honorarium penanggung jawab pengelola keuangan. Disebutkan, dalam hal terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancara kegiatan.

“Honorarium Bendahara Pengeluaran pembantu diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan dana yang dikelolanya,” bunyi PMK ini.

Adapun penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, kepadanya dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah yang dikelola, dengan besaran sesuai dengan pagu masingmasing DIPA. “Honorarium tersebut dibebankan kepada masing-masing DIPA,” penjelasan PMK ini.

Sementara untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai, Kuasa Peng-

guna Anggaran (KPA) dapat menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), yang mendapatkan honorarium sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.

“Untuk KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP,” tegas PMK ini.

Selain itu disebutkan, jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% dari pagu yang dikelola.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Peraturan Menteri Keuangan yang ditandatangani Menteri Keuangan M. Chatib Basri pada 17 Maret 2014 itu juga menegaskan, honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Eselon I/ KPA. Menurut PMK ini, ketentuan pembentukan tim adalah: a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; b. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon I/ Kementerian Negara/ Lembaga lainnya; c. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja; d. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri disamping tugas pokoknya; dan e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Melalui PMK itu, Menteri Keuangan meminta Kementerian Negara/ Lembaga melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksanan sebagai berikut: a. Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/ KPA diperuntukkan bagi tim yang lintas eselon I dalam 1 (satu) Kementerian Negara/ Lembaga, pemberian honorarium ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/KPA berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. Bagi Pejabat Negara, Eselon I, dan Eselon II setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Kementerian/Lembaga yang bersangkutan paling banyak 2 (dua) tim pelaksana kegiatan.

2. Bagi Pejabat Eselon III setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DIPA Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan paling banyak 3 (tiga) tim pelaksana kegiatan.

3. Bagi Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DIPA Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan paling banyak 4 (empat) tim pelaksana kegiatan. b. Tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga diperuntukkan bagi tim yang lintas Kementerian Negara/Lembaga. Pemberian honorarium bagi tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/ Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga dikecualikan atas ketentuan honorarium huruf a.

Untuk honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, menurut PMK ini, bisa diberikan kepada pegawai negeri/ non pegawai negeri yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.

“Sekretariat hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri, dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) orang,” bunyi PMK ini.

PERISTIWA 12 MIRIS NASIB SI TUA RENTA DI CALEKO TIDAK DIPERHATIKAN APARATUR

PanTer | Wajo , Selasa (14/06/2916) Pada bulan Suci Ramadhan 1437 H sebagai wujud kepedulian terhadap sesama PERSATUAN PEWARTA WARGA INDONESIA (PPWI) Giat turun membagikan sembako gratis kepada fakir miskin dalam bakti sosial ini PPWI Wajo bekerjasama dengan YAYASAN BHAKTI PERSADA WAJO,Sebelumnya telah dibentuk tim survei terdiri pelajar SMK,Mahasiswa dan wartawan.

Ada tiga kecamatan yang telah masuk dalam target penemuan warga miskin yang masih memang perlu untuk di berikan batuan atau santunan, Dalam acara bakti sosial yang berupa santunan ini ada beberapa donatur yang ikut serta kegiatan ini di antaranya ,PPWI,SMK PERSADA Wajo, BEM AKBID PERSADA Wajo dan Dosen, Di kecamatan sabbangparu Dusun caleko Desa Wage yang merupakan sasaran per-

tama kegitan bakti sosial ini, menemukan warga pendatang asal Malaysia bernama Bado seorang kakek lansia yang diperkirakan berumur 60 tahun, Kakek Bado hidup sebatang kara dan tinggal di sebuah gubuk yang berukuran sangatlah kecil dengan pekerjaan sehari-hari merawat kebun orang lain (menggarap) dengan menanam berbagai macam sayur mayur yang dapat menghasilkan uang untuk biaya kebutuhan sehari-harinya.

Kadangkalanya kakek Bado mengharap belas kasih dari pemberian orang, Disamping menanam usia kakek bado sudah terlalu rentang dapat digolongkan sebagai lansia, “ apalah yang bisa saya kerja nak” ungkap kake Bado kepada wartawan Panter .

Panjang cerita ditanyakanlah apaselama ini ada bantuan dari pemerintah daerah atau pusat kepada kakek Bado oleh tim Panter Wajo jawabnya “ Tidak ada “ dengan alasan dirinya tidak memiliki KTP atau identitas apa-

pun, jadi malang benar kakek bado walaupun adanya bantuan hibah seperti raskin atau bantuan lainnya tidak didapatkannya.

Kakek Bado sudah menetap 3 (tiga) tahun di desa ini, Entah berfikiran dari mana sang kakek ini (Bado) menanggalkan hidupnya dan menumpukanharapan didesa ini “ hidup saya setelah merantau ke Malaysia bersama istri dan akhirnya istri juga meninggal disana (Malaysia) dan sayangnya kakek Bado tidak mempunyai anak, hanya di kampung ini kakek Bado masih mempunyai family (Saudara).

Ironisnya pernah ada aparat pemerintah desa datang meninjau pondok kakek Bado hanya sekedar meninjau tanpa adanya belas kasihan dan dengan alasan lagi-lagi “ tidak ada keterangan domisili KTP” yang meenyebabkan kakek Bado tidak bisa dibantu, Sangatlah di sayangkan aparatur seperti yang diungkapkan kakek Bado yang memang tidak diperhatikan oleh pemerintah

daera atau pemerintah desa tersebut kalau memang tidak ada identitas apapun hendaknya ditolong dan diarahkan apalagi dibuatkan keterangan karena kondisi yang tua renta kakek BADO serta tidak adanya uang untuk melaporkan diri ke penguasa daerah seperti RT atau kantor Desa itulah yang di ungkapkan sang kakek kepada Pewarta Pantau Terkini.

Hingga berita ini di turunkan belum ada pihak dinas terkait merasa bertanggungjawab atas kakek Bado yang pada intinya tidak ada rasa kepedulian dinas sosial(pemerintah) atas warga negara yang butuh perlindungan dan bantuan ini dibenarkan oleh warga sekitar CALEKO oleh SULTAN kepada wartawan pantau terkini. com, mudah-mudahan pemerintah wajo bisa mencari jalan keluar dengan adanya diberitakan di media nasioanal PANTAU TERKINI dan ini hanya sebagian temuan yang diangkat di media.MUHKLIS .

Polisi Berhasil Tangkap Kelompok Begal Tali Pocong CAMAT TEMPE MUNDUR SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA(ASN)

Panter | Wajo CAMAT TEMPE H.A.SYAHRIAL MAKKURADDE tahun ini meletakkan jabatannya sebagai camat di kecamatan tempe dan status pegawai negeri sipil ASN.Sejak tahun 1986 meniti karir dari bawah ,mulai menjabat LURAH MATTIROTAPPARENG 12 tahun lamanya sebagai pelayan masyarakat di kelurahan MATTIROTAPPARENG ,inilah awal karirnya sebagai pemerintah ,kemudian diberi amanah memangku jabatan CAMAT GILIRENG dengan sistem melayani masyarakat secara langsung serta tekun turun ditengah masyarakat,awal tahun 2010 kembali dimutasi masuk kota Sengkang Kec.Tempe Kab.Wajo menjabat camat tempe,dengan pribadi dan karakter yang sama tetap turun ditengah masyarakat mendengarkan keluhan warganya inilah kenangan yang tersim-

pan dimemori masyarakat khususnya masyarakat tempe ,itulah pengalaman beliau sebagai birokrat sejati ,yang pada tahun ini dengan tegas dan berani mengumumkan mengundurkan diri dari camat tempe dan mengajukan pensiun dini sebagai ASN dengan beberapa alasan ,ketika di konfirmasi wartawan Pantau Terkini kamis 16/06/2016 di Jl.A.NINNONG di rumah salah satu warga ditanya kenapa mengundurkan diri beliau H.A.SYAHRILA MAKKURADDE menjawab ada beberapa alasan saya mundur tapi no coment dulu sambil tersenyum menggaruk kepala sebenarnya saya pusing ungkapnya kepada pantau terkini .Seperti kita ketahui beliau adalah camat pertama yang mendapat gelar DOKTOR , Dr.H.A.SYAHRIAL MAKKURADDE,SE,SH,MM,setelah mundur dari CAMAT dan ASN kini giat menekuni organisasi sosial PEMUDA PANCASILA sebagai ketua DPC PEMUDA PANCASILA KAB.WAJO. MUHLIS(ka-sulsel)

DEPOK – Masyarakat Indonesia kemarin sempat dikhawatirkan dengan adanya kejadian begal motor. Tetapi saat ini polisi telah berhasil menangkap sebuah kelompok begal motor. Ya, Polresta Depok bekerjasama dengan Polsek Cimanggis berhasil meringkus kawanan begal yang kerap meresahkan masyarakat.

Mereka ditangkap aparat di kawasan Gunung Putri, Depok, Jawa Barat.

“Para pelaku merupakan pemain kelompok Lampung kerap mengincar korbannya pengendara wanita,” ujar Kapolresta Depok AKBP Harry Kurniawan kepada wartawan, Jumat (17/6).

Diketahui pelaku begal tersebut antara lain Hadi Sopian (29), Hadi (21), YD (17), dan KG (17). Dalam melancarkan aksinya, lanjut Harry, para pelaku membawa senjata tajam dan pistol mainan (korek api).

Informasi yang dihimpun kepolisian, kelompok ini sudah beraksi sebanyak 12 kali di wilayah Cimanggis dan Jakarta

Timur. Dan dibilang cukup menakutkan karena pelaku tidak segan-segan melukai korbannya jika melawan.

Kelompok begal ini unik berbeda dengan kelompok begal lainnya, yaitu komplotan ini selalu membawa jimat yang dipercaya bisa membuat mereka kebal dari senjata dan bergerak cepat tanpa terdeteksi, bahkan menghilang. Jimat tersebut berbentuk secarik kertas dan tali pocong.

“Berdasarkan dari pengakuan pelaku penggunaan jimat seperti tali pocong, dapat menghilang dan kebal. Namun, pada kenyataannya benda berbau mistis tersebut tidak berpengaruh, para pelaku kita kasih tembakan di kaki,” ungkap AKBP Harry.

Harry mengatakan, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya keempat pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian kekerasan dengan ancaman 15 tahun penjara.