Satu untuk Semua
KAMIS, 7 MEI 2015
28 HALAMAN/Rp4.000,-
NASI BUNGKUS MAUT
50 PNS Dirawat, 1 Tewas
BANDARLAMPUNG – Sedikitnya 51 pegawai negeri sipil (PNS) Balai Besar Sungai Mesuji Way Sekampung (BBSMWS) Dinas Pengairan dan Pemukiman Lampung terkapar. Satu di antaranya tewas. Informasi yang dihimpun Radar Lampung, puluhan PNS itu diduga keracunan usai mengonsumsi nasi bungkus saat jam makan siang, Senin Baca 50 PNS Hal. 4
ILUSTRASI HANDOKO/RADAR LAMPUNG
Surat Palsu Honorer Beredar JAKARTA - Urusan pengangkatan tenaga honorer masih menjadi modus penipuan. Di antaranya tertulis dalam surat palsu bertanda Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Perihal surat itu adalah informasi kelulusan tenaga honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan
Informasi Publik Kemenpan-RB Herman Suryatman mengatakan, surat itu jelas sekali palsu. ’’Pertama, kami tekankan tidak pernah mengeluarkan surat resmi terkait kelulusan honorer K2 menjadi CPNS,” jelas dia di Jakarta kemarin. Kejanggalan berikutnya adalah Kemenpan-RB belum menjalankan seleksi honorer
SUPERSTAR BOLLYWOOD
Dipenjara Lima Tahun PENGADILAN Mumbai, India, memberi contoh tentang hukum tidak pandang bulu dan berlaku sama atas semua orang. Itu terjadi setelah majelis hakim menetapkan vonis penjara lima tahun atas superstar Bollywood Salman Khan kemarin (6/5). Vonis yang mengguncang jagat selebriti India dan pencinta film Bollywood itu ditetapkan setelah hakim menyatakan bahwa Salman Khan terbukti bersalah atas tuduhan menewaskan seorang tunawisma dalam kasus tabrak lari di Mumbai pada September 2002. Salman Khan ’’Anda yang mengemudikan mobil dan Anda berada di bawah pengaruh alkohol,” tegas hakim D.W. Deshpande saat memutuskan Salman bersalah atas tuduhan menewaskan orang. Pakar hukum mengatakan bahwa bintang film berumur 49 tahun itu akan naik banding dan kasus tersebut bakal berlangsung beberapa tahun lagi. Dikutip dari Daily Mail kemarin, Salman terlihat sedih saat mendengar hukumannya dibacakan. Beberapa anggota keluarganya tampak menangis. Sementara di luar pengadilan, sejumlah awak media dan ratusan masyarakat berkumpul untuk mendengar berita persidangan. Baca DIPENJARA Hal. 4
K2 lanjutan. Herman mengatakan, proses seleksi pengangkatan honorer K2 yang resmi telah dilaksanakan tahun lalu. Sedangkan tahun ini akan dilakukan seleksi lanjutan. Namun, tanggalnya belum ditetapkan. Perkiraannya baru dilaksanakan setelah Idul Fitri 2015 atau Agustus. ’’Saya tegaskan, ujiannya belum berlang-
PT BNIL BELA BUPATI Hasil Hearing, Perusahaan Harus Tutup
sung, kok sudah ada surat pemberitahuan kelulusan,” ujarnya. Untuk itu, Herman berharap seluruh instansi pusat, daerah, maupun masyarakat umum tidak mempercayai pengumuman itu. Dia khawatir surat palsu ini berujung permintaan sejumlah uang kepada korban. Sekilas, surat palsu ini tampak asli. Selain
TULANGBAWANG – PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL) buka suara terkait dugaan kongkalikong yang membuat perusahaan tersebut bisa beroperasi meski belum mengantongi izin. Kepada Radar Lampung, Direktur PT BNIL Agus Susanto mengatakan, operasional yang dilakukan sudah mengacu Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan. ’’Semua sudah kami laksanakan. Kami taat aturan. Salah satunya izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Bukan tak berizin. Sebab, izin ini masih dalam proses. Ibarat mahasiswa, kami ini hanya tinggal wisuda,” katanya via sambungan telepon tadi malam. Agus melanjutkan, banyak yang tidak tahu jika PT BNIL sudah dua kali bersidang dengan Komisi Amdal. Komisi ini ada di bawah naungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Baca PT BNIL Hal. 4
FOTO YUSUF A.S./RADAR LAMPUNG
BERALIH FUNGSI: Inilah lahan sawit PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL) yang kini berubah menjadi tebu.
berlogo Kemenpan-RB, surat ini juga dibubuhi tanda tangan Sekretaris Kemenpan-RB Dwi Wahyu Atmaji. Tetapi setelah dicek, tanda tangan itu ternyata palsu. Kemudian surat ini juga ditembuskan ke banyak pihak. Baca SURAT Hal. 4
Dua Kementerian Lepas Tangan JAKARTA – Keinginan siswa SD MoroMoro, Register 45, Sungai Buaya, Mesuji, untuk tetap bersekolah kian sulit terealisasi. Instansi yang diharapkan memberikan jalan keluar ternyata sama saja. Setelah Dinas Kehutanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, serta Pemerintah Kabupaten Mesuji buang badan, kini dua kementerian pun menyelamatkan diri masing-masing. Kepada Radar Lampung, Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ari Santoso menyerahkan polemik SD Moro-Moro ke pemerintah daerah. ’’Pengelolaan pendidikan di daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat,” ujarnya. Ia menambahkan, tanggung jawab antarjenjang pemerintahan dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab mempersiapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Sedangkan implementasi didesentralisasikan atau diserahkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. ’’Saya no comment. Sebab yang punya kewenangan dasar untuk perizinan tutup atau tidaknya adalah pemerintah daerah. Itu masuknya otonomi pendidikan daerah, di mana aturannya disebutkan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah Baca DUA Hal. 4
Mengintip Fasilitas Kapal Tol Laut Pertama di Indonesia
Ada Playground, President Room, hingga Bioskop KMP Mutiara Persada III adalah kapal tol laut pertama dalam program Kementerian Perhubungan. Fasilitasnya digadanggadang mewah. Seperti apa? Laporan Yunike Purnama Putri, BANDARLAMPUNG EMPAT jam sebelum KMP Mutiara Persada III diresmikan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan, Radar Lampung mendapat kesempatan melihat suasana di dalam kapal. Branch Manager PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP) Andi Kesuma langsung yang mendampingi wartawan koran ini di Dermaga B Pelabuhan Panjang. Andi menerangkan, kapal itu memiliki bobot mati 15.380 deadweight tonnage (DWT), http://www.radarlampung.co.id
panjang 151 meter, dan lebar 23 meter. ’’KMP Mutiara Persada III ini memiliki lima lantai dengan kapasitas 500 penumpang lebih. Dan menjadi kapal roll on/roll off termewah yang dikeluarkan PT ALP dalam perjalanan laut yang menelan waktu hingga 40 jam,” ujarnya. Baca ADAlantai Hal. 4 Ia memaparkan, dari lima tersebut, tiga lantainya terdiri dari area parkir kendaraan serta dua lantainya untuk fasilitas penumpang
dengan 30 kamar kelas ekonomi, VIP, VVIP, dan satu kamar khusus owner (president room). Mulai lantai 1 yang khusus area parkir kendaraan pribadi yang bisa menampung 50 kendaraan. Cara masuknya pun dari lantai 2 yang menggunakan lifter (alat menurunkan kendaraan). Baca ADA Hal. 4
MULAI BEROPERASI KMP Mutiara Persada III yang merupakan kapal tol laut yang memiliki fasilitas mewah diresmikan penggunaannya kemarin. FOTO-FOTO YUNIKE-TEGAR/RADAR LAMPUNG
Berlangganan Cukup SMS ke 0811790544, Rp105.000.- Per Bulan