METROPOLIS
RABU, 22 JUNI 2011
23
Bukan Sekadar Berita
Blok Lamtim Masih Menjanjikan BANDARLAMPUNG – Eksploitasi Blok South East Sumatera di sebagian wilayah Lampung Timur masih menjanjikan. China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), perusahaan yang menangani blok itu, mengklaim masih mampu menghasilkan 41 ribu barel minyak per harinya. Namun, Senior Manager Public & Institutional Relation BP Migas Elan Biantoro menyatakan, masa puncak penghasilan minyak itu sudah mulai menurun. Rekor produksi tertinggi blok Lamtim adalah 200 ribu barel per hari. ’’Secara umum, CNOOC produksinya 41 ribu barel per hari,’’ ka-
tanya usai rapat dengan Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said kemarin (21/6). Blok Lamtim telah dieksploitasi sejak 1968. Upaya tambahan agar blok itu dapat kembali meningkat produksinya dinilai Elan membutuhkan biaya banyak. Meski begitu, CNOOC selama ini selalu bisa memenuhi target produksi 41 ribu barel yang ditetapkan pemerintah pusat. Dikatakan, kini CNOOC telah menjalani kontrak kedua untuk mengeksploitasi blok itu. Kontrak pertama berlangsung 1968–1998. ’’Kemudian diperpanjang kontrak kedua yang akan habis pada 2018,’’
tegasnya. Menurut Elan, CNOOC bisa mengajukan perpanjangan kembali. Akan tetapi, keputusan perpanjangan kontrak ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah justru bisa memanfaatkan
masa tenggang itu. ’’Biasanya, pada masa perpanjangan nanti ada beberapa peluang yang bisa diambil oleh daerah. Misalkan, daerah penghasil itu bisa membentuk BUMD (Badan Usaha Minyak Daerah). Sehingga
dalam masa perpanjangan bisa mendapatkan bagian 10 persen dari biasanya. Ini bisa merangsang. Tapi, karena blok ini masuk juga wilayah DKI Jakarta dan Banten, tentunya BUMD itu dibagi menjadi tiga area,’’ papar Elan.
Sekarang ini keuntungan yang didapat provinsi penghasil dilakukan lewat cara dana bagi hasil dengan pemerintah pusat. ’’Dana bagi hasil minyak kabupaten penghasil mendapatkan 6 persen. Kabupaten tetangga 6 persen dan provinsi mendapat 3 persen,’’ sebutnya. Head Communication Relation CNOOC Masyuti Yasin mengatakan, CNOOC tetap berkomitmen terkait pembangunan di Provinsi Lampung. Untuk 2011, CNOOC mengalokasi Rp100 juta bagi pendidikan di Kabupaten Lamtim yang merupakan wilayah kerja CNOOC. Sebenarnya program corporate social responsibility (CSR) telah
kontinu digelar sejak empat tahun lalu. Semua bantuan dikonsentrasikan di Lamtim. ’’Dari SD–SMP itu berupa paket sekolah untuk biaya beasiswa prestasi lima terbaik di kelas. Untuk SMA, rencananya berupa dana tunai. Tapi, lewat rekening sekolah. Sementara untuk rekening mahasiswa Unila ke rekening kampus. Dalam hal ini mengurangi biaya SPP,’’ paparnya. Terpisah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Lampung Piterdono H.Z. menyatakan, fokus pertemuan CNOOC, BP Migas, dan Pemprov Lampung terkait realisasi program CSR dari CNOOC. (wdi/c2/niz)
Klaim Pertumbuhan Positif
FOTO ALAM ISLAM
TANTANGAN SDM: Staf Ahli Bidang Pembangunan Pemprov Lampung Ansyori Djausal memberikan pemaparan dalam acara seminar bertema Tantangan Ilmu Pengetahuan dan Persiapan SDM dalam Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Selat Sunda di kompleks Unila kemarin.
BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung mengklaim laju pertumbuhan penduduk di provinsi ini sudah cukup bagus. Prestasi itu tak bisa dilepaskan dari peranan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perwakilan Lampung. ’’Itu artinya, program sekarang ini sudah berjalan dengan cukup baik,’’ kata Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said usai melantik kepala perwakilan BKKBN Lampung di Balai Keratun kemarin (21/6). Mantan birokrat Pemprov Lampung itu mengatakan, laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung berada di bawah laju pertumbuhan penduduk secara nasional yakni 1,2 persen. Sementara skala nasional, laju pertumbuhan penduduk masih berada di angka 1,4 persen. Khusus untuk BKKBN, Joko mengingatkan agar juga fokus menangani masalah kependudukan. ’’Ini tentunya macammacam. Misalnya, menyangkut masalah pertambahan penduduk dari kelahiran, tapi juga mengenai
migran,’’ katanya. Kondisi Provinsi Lampung, menurut Joko, adalah sebagai daerah transit. Sebagai daerah transit, menurut Joko, tentu akan menarik orang untuk datang. Terlebih lagi, Lampung punya potensi di bidang perkebunan dan pertanian. ’’Orang secara swadaya dan swadana akan mencari penghidupan di Lampung. Jadi tentu juga ini harus menjadi perhatian dari BKKBN,’’ kata Joko. Kendati demikian, diperlukan komitmen dari pemkab/pemkot yang ada di Provinsi Lampung. Kini, lanjut Joko, hampir seluruh wilayah memiliki satuan kerja yang bertugas mengurusi keluarga berencana dan kependudukan. ’’Tinggal sekarang dukungan terhadap penganggaran untuk melaksanakan program,’’ tukas Joko. Seperti diketahui, gerbong BKKBN Provinsi Lampung kembali bergerak. Drs. Ikin Zainal Arifin Husni didapuk menjadi kepala perwakilan BKKBN Lampung. Ikin menggantikan kepala perwakilan sebelumnya, Drs. Abdul Kadir. (wdi/c2/ary)
Akhirnya, KIP Terima Pengaduan Perdana Disdik Berkelit BANDARLAMPUNG – Komisi Informasi Publik (KIP) Lampung akhirnya menerima laporan pengaduan masyarakat kemarin (21/6). Ini adalah laporan perdana sejak para komisioner lembaga ini dilantik pada 3 Maret 2011. Laporan itu berasal dari Ivin Aidyan F. (22), mahasiswa warga Jl. Gotong-Royong, Tanjungharapan, Kotabumi Selatan, Lampung Utara. Ia mengadukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampura
terkait penolakan permohonan informasi. Ivin datang ke kantor KIP Lampung di Jl. Basuki Rahmat, Telukbetung Utara, Bandarlampung. Dia diterima staf kantor KIP. Kemudian bertemu anggota Komisi Informasi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Ahmad Haryono dan Bidang Advokasi Khalida. Ivin mengatakan kepada komisioner KIP, dalam pasal 4 UU No. 14/2008 disebutkan bahwa setiap
orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan UU. ’’Bahwa setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UU ini. Karena saya sudah mengajukan permohonan dan selalu ditolak, maka saya mengajukan gugatan ini ke KIP,’’ kata Ivin.
Menurut Ivin, dirinya adalah pelapor dalam kasus gugatan penyerobotan tanah yang diproses di Polda Lampung. Selama proses di Polda Lampung, BPN dan Polda Lampung turun ke lokasi objek perkara untuk menentukan titik koordinat sertifikat tanah yang disengketakan. ’’Hasil penentuan titik koordinat itu, hingga kini saya sebagai pelapor tidak tahu. Bahkan sudah ada surat dari Polda Lampung yang menyatakan
bahwa perkara kami adalah perkara perdata,’’ kata Ivin. Lalu, ia pun meminta salinan titik koordinat itu kepada BPN karena untuk mencari tahu tentang kebenaran keberadaan objek tanah miliknya. Tapi, hal itu selalu ditolak oleh BPN dengan alasan harus ada izin dari polda. ’’Padahal, menurut kami, data itu adalah data publik yang harus dipublikasikan. Apalagi itu juga menyangkut kepentingan kami,’’ kata Ivin. (jar/c2/ary)
BANDARLAMPUNG – Dinas Pendidikan (Disdik) Lampung berkelit soal tunjangan sertifikasi guru. Disdik menyatakan, adanya keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi bukanlah kesalahan Disdik. ’’Keterlambatan itu bukan salah kita. Pada 2010 ada dua bulan. Itu karena APBN kurang. Dianggarkan kembali pada 2011,’’ kilah Kadisdik Lampung Tauhidi kemarin (21/6). Ia menegaskan, dana pembayaran tunjangan sertifikasi guru sepenuhnya dirogoh dari kocek APBN. ’’Insya Allah, Juli ini mereka akan terima,’’ tegasnya. Tauhidi juga membantah tunjangan ada yang tidak terbayarkan. Namun, untuk persoalan yang tak terbayarkan pada 2008, Tauhidi mengelak mengomentarinya. Menurut dia, jabatan Kadisdik Lampung ketika itu belum dipegangnya. Mekanisme pembayarannya, lanjut Tauhidi, lewat rekening masingmasing. Nantinya, Disdik akan memproses nama-nama penerima untuk kelengkapan administrasinya. ’’Jadi kalau ada yang bilang penyimpangan, kita sama-sama usut kalau
ada. Tapi, saya ragu (ada penyimpangan, Red),’’ tegasnya. Persoalan adanya dua kali tanda tangan oleh para guru, menurut Tauhidi, dimungkinkan untuk menutupi kekurangan dua bulan pada 2010. Di samping menjanjikan Juli 2011 dana sertifikasi cair, Tauhidi juga meyakinkan bahwa dana itu akan dibayarkan full kepada para guru. ’’Juli, insya Allah diterima. Bukan hanya enam bulan. Tapi, kekurangannya juga berarti delapan bulan,’’ pungkas Tauhidi. Diketahui, sejumlah guru dari SMAN 2 dan SMAN 9 Bandarlampung mengadu ke Komisi V DPRD Lampung terkait transparansi tunjangan sertifikasi. Menurut para guru, realisasi tunjangan sertifikasi dinilai tidak sesuai. ’’Yang diharapkan enam bulan, tapi baru dua bulan direalisasikan. Pada 2008 pernah terjadi tiga bulan nggak terima. Pada periode 2010 pernah satu bulan nggak realisasi. Belum dibayar sampai sekarang,’’ kata Herliyana, guru SMAN 2 Bandarlampung yang juga seorang pengawas, beberapa waktu lalu. (wdi/c2/ary)