RABU, 22 DESEMBER 2010
32 HALAMAN/Rp3.000,-
Fraksi Terbitkan Larangan Istri Bertolak ke Singapura BANDARLAMPUNG – Tiga dari tujuh fraksi di DPRD Bandarlampung bersikap tegas. Mereka melarang dan membatalkan perjalanan para istri anggota fraksinya ke Batam dan Singapura, Kamis (23/12). Ketiga fraksi itu adalah Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Gerindra, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS). Larangan
hingga DPD (provinsi). Kami melarang ini dikeluarkan lewat pembahasan istri-istri anggota fraksi berangkat, alot di masing-masing partai. Ketua FPD Ferry Frisal Parinussa apalagi kalau menggunakan dana usai menggelar rapat khusus tertutup APBD,’’ ujar Ferry. di ruangan Ketua DPRD Budiman Terkait hasil rapat ini, dua anggota A.S. memutuskan tidak satu pun istri FPD langsung membatalkan perjalanan anggota FPD yang tergabung dalam istrinya yang telah dipastikan berangkat. Ikatan Keluarga Anggota DPRD (IKAD) Mereka adalah Siti Arasia (istri dari Bandarlampung diizinkan berangkat Hendra) dan Sumarni (istri Endang Ferry Frisal P. ke Batam. Asnawi). ’’Ya, tidak jadi berangkat,’’ ’’Ini perintah partai, apalagi anggota fraksi ujar Endang kepada koran ini. ’’Begitu juga istri yang merupakan pengurus tingkat DPC (kota) saya, tidak jadi berangkat,’’ timpal Hendra.
Larangan FPD kepada istri anggotanya membuktikan indikasi penggunaan dana APBD ini semakin nyata. Jika memang perjalanan tersebut menggunakan dana pribadi, seharusnya anggota DPRD tidak perlu membatalkan perjalanan istri mereka. Itu diperkuat pengakuan anggota FPD Syarifah. Ia menegaskan memang tidak ada tabungan jalan-jalan sebesar Rp200 ribu seperti yang sebelumnya digembar-gemborkan. Baca FRAKSI Hal. 11
Mengurai Konflik Agraria di Register 45, Mesuji (3/Habis)
Kuncinya Ada di Menhut
FOTO JPNN
CUCI BAJU MASSAL Ratusan anak mencuci baju di sepanjang jalan Kampung Mangkuyudan, Kecamatan Laweyan, Solo, kemarin. Selain untuk mengisi liburan sekolah, kegiatan ini juga digelar dalam rangka memperingati Hari Ibu yang jatuh hari ini (22/12).
Konflik petani (perambah) dengan PT Silva Inhutani Lampung (SIL) sebagai pemegang hak penguasaan hutan tanaman industri (HPHTI) terjadi mulai 1997 sampai sekarang. Lalu, apa solusi untuk menghentikan konflik yang telah merenggut nyawa seorang warga itu?
CPNSD
Panitia Jemput Hasil PANITIA CPNSD Lampung kemarin bertolak ke kampus Universitas Indonesia di Depok untuk serah terima lembar jawaban komputer (LJK) peserta. ’’Kami jemput bola agar pengumuman nantinya sesuai jadwal,’’ kata Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Akar Wibowo tadi malam. Akar mengingatkan, jika sesuai jadwal yang sudah disepakati, maka Kamis (23/12) seluruh berkas sudah dapat ditandatangani para kepala daerah setempat. ’’Dengan demikian, Kamis sore sudah klir. Setelah itu, Jumat (24/12), panitia mentransfernya ke media untuk segera dipublikasikan,’’ paparnya. Baca PANITIA Hal. 11
AFF 2010
Dapat Kuota 15.500 Tiket SKUAD Indonesia tidak tampil tanpa dukungan ketika menghadapi tuan rumah Malaysia di first leg final Piala AFF 2010 (26/12). Bermain di Stadion Bukit Jalil yang menjadi kandang Harimau Malaya, julukan Malaysia, Firman Utina dkk. setidaknya bisa didukung 15.500 suporter Indonesia. Seperti dikabarkan Bernama, kepastian itu hadir menyusul pertemuan antara federasi sepak bola kedua negara di Wisma FAM kemarin. Dari kubu Indonesia diwakili Sekjen PSSI Nugraha Besoes, sementara Malaysia diwakili Sekjen FAM Datuk Azzuddin Ahmad. Baca DAPAT Hal. 11
FOTO CHARLIE.LOPULUA/JPNN
TIKET SECOND LEG Ketua panitia lokal (LOC) Joko Driyono mengumumkan tiket second leg final Piala AFF antara Indonesia vs Malaysia yang akan digelar di Jakarta dijual melalui dua sistem. Yakni manual dan online. Di mana untuk penjualan tiket secara manual dimulai besok (23/12) dan online Sabtu (25/12).
MUTASI KEJARI
Darmo Calon Kuat KURSI kepala Kejaksaan Negeri Gunungsugih, Lampung Tengah, yang lowong, segera diisi pelaksana tugas (Plt.) yang ditunjuk kepala Kejati Lampung. Satu-satunya nama calon pengganti Djamin Susanto yang mulai berkibar adalah Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Lampung Darmo, S.H. ’’Kemungkinan besar, Pak Darmo yang menjadi Plt. Kajari menggantikan Djamin Susanto. Tetapi kepastiannya kami umumkan antara tanggal 27-31 Desember nanti,’’ ujar Kajati Lampung Arminsyah, S.H., M.Si. di kantornya kemarin. Di mata Arminsyah, Darmo memiliki keistimewaan. Sehingga tak pelak, kansnya untuk memimpin Kejari Gunungsugih besar. Baca DARMO Hal. 11
Duh, Bayi Dibuang Lagi BANDARLAMPUNG – Memilukan! Bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan di pinggir Way (Sungai) Belau, Kotakarang, Telukbetung Barat (TbB), Bandarlampung, pukul 09.00 WIB kemarin. Padahal dua aksi serupa, yang terjadi di bulan ini, belum ada yang berhasil diungkap kepolisian. Bayi perempuan yang diperkirakan baru berusia lima jam itu kali pertama ditemukan Deni (13) dan
Panji (15), warga Jl. Teluk Bone, Kotakarang. Dua remaja yang rumahnya berada di sekitar lokasi penemuan bayi itu mengaku tidak sengaja melihat bungkusan plastik berwarna putih di pinggiran sungai. Baca DUH Hal. 11
TERKAIT permasalahan ini, Staf Bidang Pertanahan PT SIL Daniel bersikukuh semua warga yang mendiami Register 45 adalah perambah. Secara tegas, dia menyatakan, mereka membakar dan mengubah hutan yang merupakan aset negara untuk dijadikan lahan garapan. Dia mengklaim, kerugian yang diderita PT SIL mencapai Rp100 miliar lebih. ’’Menurut saya, mati saja tidak cukup bagi mereka untuk membayar kerugian yang diderita perusahaan kami,” tegasnya emosi. Daniel yang ditemui di sela-sela proses penertiban yang dilakukan tim terpadu perlindungan hutan Provinsi Lampung ini menerangkan, berdasarkan izin prinsip yang didapat PT SIL di tahun 1991, perusahaannya diberikan HPHTI untuk mengelola Register 45 seluas 32.600 ha dengan menanam pohon albasia. ’’Setelah dianggap laik, tahun 1997 dikeluarkan SK Menteri Kehutanan No. 93/KptsII/1997 tentang Pemberian HPHTI atas Areal Hutan Register Seluas 43.100 Ha,” jelasnya. Dia menceritakan, pada 2000-an pascareformasi adalah awal kemunculan para perambah yang menduduki lebih dari 5.000 hektare kawasan Register 45 yang dikelola PT SIL. Baca KUNCINYA Hal. 11
ICW Sorot 10 Kepala Daerah Tersangkut Korupsi JAKARTA – Kampanye antikorupsi, tampaknya, belum sepenuhnya efektif untuk mengganjal laju calon kepala daerah (Kada) yang bermasalah karena korupsi. Dari 244 pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) sepanjang 2010, ternyata ada sepuluh Kada yang terpilih justru penyandang status tersangka ataupun terdakwa kasus korupsi. Hal itu terungkap dari hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) atas 244 pemilukada sepanjang tahun ini yang dipaparkan di kantornya, kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, kemarin (21/12). Peneliti ICW Abdullah Dahlan memaparkan, pihaknya melakukan pemantauan pelaksanaan pemilukada sepanjang 1 Januari–12 Desember 2010. ’’Hasilnya, ada sepuluh tersangka yang
terpilih menjadi Kada,’’ papar Dahlan. Kesepuluh Kada yang memiliki periode jabatan 2010–2015 namun menyandang status tersangka itu, antara lain, Bupati Rembang periode 2010–2015 Moch Salim yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Polda Jawa Tengah karena dugaan korupsi dana penyertaan PT Rembang Sejahtera Raya dari APBD 2006–2007 sebesar Rp35 miliar. Selanjutnya, ada nama Bupati Aru Thedi Tengko yang menjadi tersangka korupsi APBD dan kasusnya ditangani Kejati Maluku. Selain itu, ada Bupati Lampung Timur Satono yang menjadi tersangka korupsi APBD 2007 sebesar Rp109 miliar dan ditangani Polda Lampung. Baca ICW Hal. 11
Humala Napitupulu, Pegawai Ditjen Pajak yang Terseret Kasus Gayus
Yakin Bebas, Anak Sebut Ayah Kerja di Kantor Polisi Kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan menyeret banyak orang ke meja hijau. Salah satunya Humala Napitupulu, rekan kerja Gayus. Kehidupannya banyak berubah setelah terbelit kasus. Benarkah ia bersalah? Laporan Naufal W.-Thomas A., JAKARTA JARUM jam hari itu hampir menunjuk pukul 09.30 WIB. Seperti biasa, suasana Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan makin ramai dengan orang-orang yang menunggu giliran bersidang. Sebuah mobil tahanan kejaksaan merapat di sisi selatan gedung PN. Dari dalam mobil itu, keluar seorang pria berbaju batik. Dia lantas digiring petugas menuju ruang tunggu tahanan di ujung belakang area pengadilan.
Ingin Berlangganan, Hubungi: (0721) 782306-7410327
Di ruangan berukuran 3 x 3 meter itulah dia menunggu giliran menjalani sidang. Ya, sejak 27 Oktober lalu, pria bernama lengkap Humala Setia Leonardo Napitupulu tersebut bersidang seminggu dua kali sebagai terdakwa kasus mafia pajak. Dia dikenal sebagai rekan kerja Gayus yang bertugas sebagai penelaah keberatan di Direktorat Keberatan dan Banding Ditjen Pajak. Humala tidak sendiri di ruang tunggu tahanan hari itu. Selain bersama terdakwa lain yang juga menunggu giliran sidang, ada seorang wanita sepuh yang setia menemani. Dia adalah Cordelia Hutabarat yang tak lain adalah ibu kandung Humala. Dengan wajah muram, keduanya berbincang pelan di ruangan yang tak begitu terang tersebut.
FOTO RAKA DENNY/JPNN
Baca YAKIN Hal. 11
OPTIMISTIS BEBAS: Humala Napitupulu di ruang tunggu tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
www.radarlampung.co.id