KAMIS, 1 APRIL 2010
32 HALAMAN/Rp3.000,-
Akhirnya, Sally Jadi Tersangka
PT TUN Rombak Ulang Majelis Hakim JAKARTA – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) DKI Jakarta bertindak cepat merespons penangkapan hakim Ibrahim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap. PT TUN mengganti seluruh komposisi hakim yang menangani kasus sengketa tanah itu kemarin (31/3). Ibrahim yang sebelumnya menjabat ketua majelis hakim digantikan Suhardoto, yang juga wakil ketua PT TUN DKI Jakarta. Sementara, dua hakim anggota yang sebeIBRAHIM lumnya dijabat Arifin Marpaung dan Santer Sitorus, digantikan Sulistryo dan Bambang Edy Sutanto. Sedangkan posisi panitera pengganti tidak diubah. Masih diisi Rini Haryanto. Wakil Ketua PT TUN Suhardoto mengatakan, penggantian itu merupakan tindak lanjut dari surat Mahkamah Agung (MA) pada Selasa (30/3) lalu. Beberapa jam setelah Ibrahim tertangkap basah menerima duit suap Rp300 juta dari pengacara Adner Sirait, MA melayangkan surat bernomor 084/KMA/ SK/III/2010 tentang pemberhentian sementara hakim asal Sulawesi Selatan itu. Kenapa yang diganti semua anggota majelis hakim, bukankah yang terlibat hanya Ibrahim? Suhardoto mengatakan, itu dilakukan agar proses penyidikan berjalan objektif. Juga, agar kasus sengketa tanah yang diduga menjadi alasan penyuapan itu bisa rampung. ’’Nanti kalau tidak diganti, penyelesaian akan berlarut-larut. Padahal, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, kasus harus rampung dalam enam bulan,’’ katanya. Suhardoto mengatakan, majelis hakim yang dia pimpin akan memulai kasus sengketa tanah antara kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat (pembanding) dan PT Sabar Ganda (terbanding) itu dari awal. Tidak melanjutkan apa yang sudah dilakukan Ibrahim cs. ’’Sudah sampai di mana kasus itu, saya nggak tahu. Yang jelas, kami akan memulainya dari awal lagi,’’ tegas lelaki berambut perak itu.
BANDARLAMPUNG – Jajaran Poltabes Bandarlampung benar-benar bergerak cepat. Tiga hari setelah mendapat pelimpahan penanganan kasus ijazah palsu Sally Budi Utami dari Polda Lampung, kemarin Sally langsung ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Sally tidak ditahan. Kapoltabes Bandarlampung Kombespol Agoes Dwi Listijono membenarkan penetapan Sally sebagai tersangka tersebut. ’’Alhamdulillah, penyidik sudah bekerja maksimal dan mendapat titik terang. Sally ditetapkan sebagai tersangka. Ini murni hasil penyelidikan,” tegas Kapoltabes kemarin. Diketahui, Sally yang tercatat sebagai mahasiswi Fakultas Teknik (FT) Universitas Lampung angkatan 2003 dengan ijazah palsu sarjana tekniknya lolos menjadi CPNSD Pemkot Bandarlampung. Belakangan, kecurangannya terbongkar dan status CPNSD-nya sudah digugurkan. Kasusnya pun berlanjut ke proses hukum hingga Sally bisa diancam hukuman maksimal enam tahun penjara. Lebih lanjut Kapoltabes mene-
Baca PT TUN Hal. 11 FOTO UKON F.S./JPNN
TIBA DI BANDARA: Buronan kasus pajak Gayus Tambunan saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Kedatangan Gayus menarik perhatian orang-orang yang berada di bandara. Saat keluar dari pintu kedatangan luar negeri di Terminal 2 F, Gayus diteriaki maling.
Edmon Diperiksa hingga Malam Gayus Catut Oknum Jenderal JAKARTA – Kapolda Lampung Brigjen Edmon Ilyas dan Direktur II Ekonomi Khusus Mabes Polri Brigjen Radja Erizman tadi malam diperiksa tim independen. Sedangkan Gayus Tambunan yang diperiksa terpisah membeber keterlibatan oknum jenderal dalam penilapan uang wajib pajak yang dilakoninya. Informasi yang dikumpulkan koran ini, hingga tadi malam pukul 23.00 WIB, Gayus masih diperiksa. Dia mengaku pernah berbicara dengan seorang jenderal. ’’Orang itu membiarkan saja rekayasa Gayus,” kata sumber koran ini tadi malam. Dia menolak menyebut nama jenderal tersebut. Pertemuan Gayus dengan oknum itu terjadi saat dirinya masih diperiksa dalam kasus yang Rp395 juta. ’’Kami konfrontasi keterangannya,” kata dia.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang membenarkan pemeriksaan Edmon. ’’Masih berlangsung,” ujar Edward pukul 23.00 tadi malam. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, baik Edmon dan Radja jelas-jelas membantah terlibat. Bahkan selain bersumpah atas nama Tuhan, keduanya juga melaporkan Komjen Susno Duadji dengan dugaan pencemaran nama baik. Kemarin, Mabes Polri juga menetapkan dua tersangka baru, yakni AKP M dan pengacara Andi Kosasih berinisial LKA. Menurut Edward, peran AKP M adalah mendampingi Kompol A bertemu dengan HH dan Gayus di sebuah hotel. Baca EDMON Hal. 11
Kejati Perdalam Keterangan Saksi BANDARLAMPUNG – Penyidik Kejati Lampung terus memperdalam keterangan sejumlah saksi terkait dugaan kasus markup dan monopoli di Perusahaan Listrik Negara (PLN). Penyidikan belum mengarah pada tersangka. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung Teguh, S.H. menegaskan, berkas dan keterangan akan disinkronkan meskipun pihaknya telah menjadwalkan pemanggilan kembali terhadap sejumlah pihak yang cukup berkompeten terhadap kasus tersebut. ’’Ini kan masih tahap penyelidikan. Kerja penyidik harus disinkronkan,’’ terangnya kemarin, Kemarin, Kejati memeriksa Sabar Eko Santoso, kontraktor dari PT Sinar Pelita Primajaya (SPP), dan Cucu Sutiah selaku asisten manajer bagian keuangan di PLN cabang Tanjungkarang. Hari ini, penyidik kejati memeriksa staf dan jajaran PLN cabang Metro. Di antaranya Chairuddin (mantan asisten manajer niaga dan pelayanan pelanggan), Ahmad Sobari (asisten manajer keuangan), Sudirman Basri (asisten manajer niaga dan PP Kotabumi), Arie R. Muskitta (manajer cabang), dan Agusta Yusuf (asisten teknik). Baca KEJATI Hal. 11
EDMON ILYAS
FOTO REUTERS
URINE BEKU: Seorang asisten laboratorim menunjukkan sampel urine beku yang akan ditaruh di Biobank, tempat penyimpanan darah dan urine beku terbesar di dunia yang terletak di dekat Kota Manchester, Inggris.
rangkan, fakta hukum merupakan dasar penetapan. Kesimpulan tidak hanya berdasarkan keterangan Sally dalam BAP (berita acara pemeriksaan) yang tertuang dalam Nopol TBL/079/III/ 2010/DIT. RESKRIM tanggal 23 Maret 2010 yang diterima Kompol Napoleon. ’’Namun adanya fakta-fakta dari keterangan sejumlah saksi, baik dari Unila maupun BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Bandarlampung,” katanya. Ditegaskan Kapoltabes, prosedur hukum telah berjalan sesuai ketentuan. Penetapan putri mantan penjabat Bupati Pringsewu Masdulhaq ini sebagai tersangka tak dipengaruhi intervensi pihak mana pun. Namun, diakuinya, pihaknya belum menentukan jadwal pemanggilan gadis yang tercatat sebagai mahasiswi FT Unila angkatan 2003 ini. ’’Kalau soal itu belum dapat saya sampaikan. Dalam waktu dekat, insya Allah keputusannya saya sampaikan kepada rekan-rekan pers,” terang pria yang pernah menjabat Kasatlantas Baca AKHIRNYA Hal. 11
UU Badan Hukum Pendidikan Dibatalkan JAKARTA – Terjawab sudah kegelisahan beberapa pihak yang menolak UU No. 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). Dalam sidang putusan pengujian kemarin (31/3), Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU BHP tidak konstitusional. Sembilan hakim MK menyatakan undangundang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. ’’UU No. 9/2009 tentang BHP tidak mempunyai kekuatan hukum tetap,” ucap Ketua MK Mahfud M.D. saat membacakan amar putusan. Sontak, para pemohon dan mahasiswa yang memenuhi ruang sidang itu bersorak kencang. Mereka menyambut baik apa yang menjadi keputusan MK. MK berpendapat, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU BHP adalah bentuk penyeragaman pengelolaan pendidikan menjadi sebuah badan hukum pendidikan. Ini berarti penyelenggara pendidikan yang sebelumnya berbentuk yayasan, perkumpulan, perserikatan, badan wakaf, dan sebagainya harus menyesuaikan diri dengan tata kelola melalui akta dalam jangka waktu enam tahun. Apabila tidak dilakukan, penyelenggara pendidikan itu akan mendapat sanksi atau hukuman berbentuk administrasi. Menurut MK, ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam UU BHP bisa diartikan melarang masyarakat menyelenggarakan pendidikan di luar BHP. Padahal, pasal 28 UUD 1945 menjamin kebebasan warga negara untuk bebas berkumpul dan berserikat menyatukan pikiran. Memang, ketentuan UU BHP terse-
MAHFUD M.D.
but mengacu pasal 53 ayat 1 UU No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Bunyinya adalah penyelenggara dan atau satuan pendidikan formal yang didirikan pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Nah, tentang pasal tersebut, MK berpendapat istilah badan hukum pendidikan yang dimaksud bukanlah nama dan bentuk hukum tertentu. Melainkan sebutan dari fungsi penyelenggaraan pendidikan harus dikelola suatu badan hukum. Apa pun bentuknya, bisa yayasan, perkumpulan, perserikatan, dan lain sebagainya. Dalam hal pemberian otonomi kepada perguruan tinggi negeri (PTN) berbentuk badan hukum pendidikan Baca UU Hal. 11
Terapi Pecandu Nikotin di Klinik Berhenti Merokok RS Persahabatan Jakarta
Setelah ’’Sembuh’’, Pasien Wajib Tanda Tangan di Spanduk Khusus Saat fatwa rokok haram menjadi perdebatan akhir-akhir ini, Rumah Sakit (RS) Persahabatan di Jakarta melangkah lebih jauh. Hampir dua tahun ini, RS tersebut menggalakkan Klinik Berhenti Merokok. Tim medis pengelola klinik punya cerita dalam membantu mengatasi pecandu rokok hingga yang kelas berat. Bagaimana perlakuan terhadap pasien selama terapi? SUASANA Gedung Griya Puspa di lantai dua Rumah Sakit Persahabatan siang itu terlihat cukup ramai. Puluhan pasien duduk menunggu giliran terapi di klinik yang berlokasi di Jalan Persahabatan, Jakarta Timur, tersebut. Selanjutnya, satu per satu di antara mereka masuk Klinik Berhenti Merokok. Di salah satu sudut ruangan berukuran 4 x 4 meter, terlihat dua sofa
cokelat. Di sanalah tim dokter melayani dan menangani pasien. Wakil Ketua Tim Klinik Berhenti Merokok dr. Agus Dwi Susanto M.D. menuturkan, pasien memang tidak rutin datang setiap hari. Sebab, masingmasing pasien sudah memiliki jadwal. ’’Biasanya, kami janjian dahulu kapan mereka akan menjalani terapi,’’ ujar pria 36 tahun itu. Dia menceritakan, klinik tersebut sebenarnya tidak dibangun dan dibuat baru oleh RS Persahabatan. Sejak 1990, RS memang mencanangkan klinik tersebut. Hanya, kata Agus, saat itu RS hanya memberikan konseling tanpa bantuan obat-obatan. Baca SETELAH Hal. 11 KONSELING: Wakil Ketua Tim Klinik Berhenti Merokok dr. Agus Dwi Susanto M.D. saat memberi konseling kepada seorang pasien. FOTO N. KARTIKASARI/JPNN
Ingin Berlangganan, Hubungi: (0721) 782306-7410327
www.radarlampung.co.id