Isu Lokal
Malang, Korupsi Pembangunan
Mengancam
Zuhdan Arif
M
asih hangat perbincangan tentang tersangkanya 41 anggota dari 45 anggota DPRD Kota Malang melakukan tindak korupsi dari total 45 anggota. Korupsi ini dilakukan pada tahun 2015 saat pembahasan APBD Perubahan. Dakwaan korupsi kepada anggota DPRD mengakibabkan pemerintahan Kota Malang Lumpuh dikarenakan tanpa adanya DPRD.
Sumber : Liputan6.com
Salah satu hal yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah Malang saat ini adalah penundaan sidang paripurna LKPJ akhir masa jabatan Wali Kota Malang 2013–2018. Didalam sidang tersebut membahas P-APBD tahun anggaran 2018 juga pembahasan APBD induk tahun anggaran 2019. Selain itu, korupsi ini juga mengakibatkan penundaan dilantiknya Walikota Malang terpilih periode 2018–2023 dikarenakan tidak adanya kuorum yang dihadari oleh DPRD. Kedua hal tersebut jelas sekali menghambat pembangunan dikarenakan Walikota selanjutnya tidak dapat merencanakan dan merealisasikan pembangunan secepatnya.
Karena permasalahan yang cukup pelik ini mendagri memutuskan memberikan 3 pilihan kepada pemerintah Kota Malang. Pertama dalam mengambil keputusan politik pembangunan pemerintah Kota Malang dapat melibatkan Gubernur Jawa Timur. Kedua, pemerintah Kota Malang juga bisa mengeluarkan keputusan setelah mendapat persetujuan Mendagri. Ketiga, Pemerintah Kota Malang juga bisa mengeluarkan Peraturan Walikota setelah mendapat persetujuan Mendagri. Pilihan pertama merupakan pilihan yang bisa dibilang cukup terbaik. Karena Pemerintah Kota Malang sendiri masih belum mendapat kepercayaan masyarakat.
69